Diskominfo Batam – Identitas Kependudukan Digital (IKD) didorong tidak sekadar menjadi layanan administrasi kependudukan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Kota Batam. Pemerintah Kota (Pemko) Batam menilai pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi penting untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan dan bantuan pemerintah tidak terlewat.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mendorong agar IKD tidak berhenti pada tahap aktivasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk memudahkan pelayanan publik dan memperkuat ketepatan sasaran program perlindungan sosial di Batam.

Hal tersebut disampaikan Firmansyah saat mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Capaian Pemanfaatan IKD dalam Mendukung Perluasan Program Perlindungan Sosial di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (11/8/2026). Rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia itu berlangsung di Kantor Wali Kota Batam.

Hadir dalam kegiatan tersebut Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan; Noor Aras Arief, Analis Kebijakan Madya; jajaran Analis Kebijakan Muda dan Analis Kebijakan Pertama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia; serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Sri Miranthy Adisthy.

Rapat membahas capaian pemanfaatan IKD, integrasi data kependudukan, serta strategi memperluas penggunaan identitas digital untuk mendukung pelayanan publik dan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Firmansyah menilai, pemanfaatan IKD menjadi penting bagi Batam yang memiliki mobilitas penduduk tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar pemerintah dalam merancang dan menjalankan berbagai program pelayanan masyarakat.

“Kami berharap IKD ini benar-benar berjalan dan dimanfaatkan di Kota Batam. Jangan hanya berhenti pada aktivasi, tetapi harus hadir dalam pelayanan dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujar Firmansyah.

Menurutnya, keberhasilan penerapan IKD tidak hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang melakukan aktivasi. Lebih dari itu, IKD harus dapat dimanfaatkan dalam ekosistem pelayanan digital pemerintah sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Batam adalah kota dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Karena itu, kita membutuhkan data yang terus diperbarui dan dapat dimanfaatkan lintas layanan. IKD harus menjadi instrumen yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” katanya.

Firmansyah juga menekankan bahwa pemanfaatan IKD dapat mendukung ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Integrasi data kependudukan dengan berbagai program pemerintah diharapkan mampu membantu memastikan masyarakat yang berhak menerima manfaat tidak terlewat.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar transformasi digital tetap memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan digital, termasuk lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan lainnya.

“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Karena itu, implementasinya harus inklusif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam,” tegasnya.

Firmansyah menyampaikan, Pemerintah Kota Batam siap memperkuat sinergi antarinstansi untuk mengoptimalkan pemanfaatan IKD. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar transformasi digital kependudukan tidak sekadar menghasilkan data yang lebih baik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Target akhirnya sederhana, data semakin akurat, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin cepat mendapatkan haknya. Kami berharap IKD di Batam bukan sekadar program digitalisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan pelayanan masyarakat,” tutup Firmansyah. 

Batam, 11 Agustus 2026 (Bakamla RI/Indonesia Coast Guard) —- Melanjutkan hubungan baik yang telah terjalin dengan negara tetangga, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla. melakukan Pertemuan Tingkat Tinggi dengan Director General Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) Admiral (M) Datuk Haji Mohd. Rosli bin Abdullah, dan Commander Singapore Police Coast Guard (SPCG) SAC Ang Eng Seng. Kegiatan yang sekaligus mengukuhkan kembali hubungan trilateral ini berlangsung di Pangkalan Bakamla Batam, Selasa (11/8/2026).

Setelah menyambut kedatangan unsur kapal milik SPCG White Tip Shark dengan nomor lambung PH58, dan unsur kapal milik MMEA KM. Sibuan 2224, Ketua Delegasi masing-masing instansi coast guard tersebut melakukan pertemuan Tingkat Tinggi di Gedung Anambas, Pangkalan Bakamla Batam.

Sebelumnya, High-Level Meeting Tripartite Coast Guard Cooperation telah dilakukan pada 15 Juli 2025 di Mabes Bakamla RI. Dengan kembali hadirnya pimpinan instansi coast guard negara tetangga Indonesia, diharapkan dapat memperkuat tindak pengawasan terhadap keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. Tidak hanya itu, potensi kerja sama di masa mendatang juga turut disampaikan. Pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyampaikan tindak lanjut atas pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam kesempatan ini, ketiga pucuk pimpinan instansi coast guard tiga negara turut menandatangi Notes of Discussion (NoD) sebagai bentuk pengesahan butir pertemuan dan komitmen untuk terus melakukan kerja sama positif yang berkesinambungan.

Ketiga coast guard ini sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama yang baik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya mempertahankan stabilitas wilayah perairan yang saling berbatasan, dan menciptakan keamanan dan kenyamanan di laut. Diharapkan kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan suasana kondusif di wilayah perairan masing-masing negara.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Bakamla RI, antara lain Deputi Operasi dan Latihan Laksda Bakamla Eko Wahjono, S.E., M.M., Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Lukman Kharish, S.T., M.Han., Direktur Latihan Ivan Gatot Prijanto, S.E., M.Tr.Opsla., dan Kepala Zona Bakamla Barat Laksma Bakamla Bambang Trijanto. (Humas Bakamla RI)

Mexico City, 11/8 (ANTARA) - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi kuat di Kolombia mencapai 132 orang, sementara 570 lainnya mengalami luka-luka, lapor stasiun televisi Caracol mengutip data terbaru pemerintah. Sebelumnya, pihak berwenang Kolombia menyatakan 111 orang tewas dan 87 lainnya mengalami luka-luka.

Menurut informasi awal, gempa tersebut merusak 1.575 bangunan tempat tinggal dan 61 di antaranya hancur total. Bangunan yang mengalami kerusakan mencakup 18 fasilitas kesehatan, 52 institusi pendidikan, 18 ruas jalan, dan tujuh bandara. Menurut Caracol, situasi terparah terjadi di Pereira dan wilayah lain di kawasan Coffee Axis, serta di District Valle del Cauca dan Choco. Jumlah korban tewas dan korban luka masih terus diperbarui seiring berlanjutnya upaya penyelamatan.

Gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Kolombia pada Senin pagi. Episentrum gempa berada di dekat wilayah administratif San Jose del Palmar di District Choco. Guncangan gempa terasa di sebagian besar wilayah Kolombia, serta di negara-negara tetangga, yakni Venezuela, Ekuador, dan Panama. Pihak berwenang Kolombia menetapkan status bencana nasional dan mengerahkan unit penyelamat ke wilayah yang terdampak paling parah. Tim pencarian dan penyelamatan dikerahkan dari Bogota, Envigado, Yopal, dan Medellin.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama SRO (KPEI dan KSEI), OJK, serta pelaku industri resmi meluncurkan lima produk Exchange-Traded Fund (ETF) Emas Syariah perdana di pasar modal Indonesia pada Senin (10/8). Kelima produk tersebut diterbitkan oleh Manajer Investasi terkemuka, yaitu PT Indo Premier Investment Management (XGLD), PT Trimegah Asset Management (XTRA), PT Mandiri Manajemen Investasi (XMES), PT BRI Manajemen Investasi (XDES), dan PT Syailendra Capital (XSGO). Operasional instrumen baru ini turut didukung oleh ekosistem bullion yang melibatkan PT Pegadaian (Persero) sebagai penyedia dan penyimpan emas, serta sejumlah bank kustodian dan dealer partisipan.

Instruksi investasi berbasis emas ini hadir sebagai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya diperdagangkan langsung di bursa seperti saham. Portofolio ETF Emas ini mengalokasikan minimal 95% asetnya pada emas fisik bersertifikasi LBMA (kemurnian min. 99,5%) atau SNI (kemurnian min. 99,9%). Melalui produk ini, investor ritel maupun institusi dapat dengan mudah memperoleh eksposur terhadap harga emas tanpa perlu memikirkan risiko pembelian dan penyimpanan emas fisik secara mandiri.

Dari sisi legalitas dan operasional, kehadiran ETF Emas telah didukung penuh oleh Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2026, perubahan peraturan bursa, serta Fatwa DSN-MUI No. 163/DSN-MUI/VIII/2025 yang memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan produk di tahap awal, BEI memberikan insentif berupa pembebasan biaya pencatatan awal (initial listing fee) bagi Manajer Investasi yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Peluncuran ini diharapkan dapat memperluas basis investor, memperkaya variasi produk, serta memperkuat konektivitas antara pasar modal dan ekosistem bullion nasional.

Jakarta, 10 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas Pasar Modal sebagai prioritas utama dalam mendorong akselerasi transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, terpercaya, dan inovatif.

Penguatan Pasar Modal Indonesia diharapkan dapat berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan transformasi menuju ekonomi Indonesia yang resilien dan berkelanjutan.

“OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan juga sistem pengawasan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-49 Pasar Modal) di Jakarta, Senin.

Perayaan HUT Pasar Modal Indonesia dengan tema “Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama” turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), asosiasi serta stakeholders lainnya di Jakarta, Senin.

Friderica menjelaskan reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan, sudah banyak mengubah wajah Pasar Modal Indonesia saat ini, antara lain dengan jumlah Single Investor Identification (SID) yang telah menembus angka 30,27 juta atau tumbuh 48,67 persen (yoy).

“Tentu angka ini mencerminkan tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar pertumbuhan jumlah investor, tetapi makna dibalik itu bahwa ada trust, ada confidence, ada harapan masyarakat Indonesia terhadap pasar modal Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia merupakan momentum untuk terus menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional, karena Pasar Modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor terutama pada saat-saat yang sangat strategis.

“Saya apresiasi juga reformasi yang telah dilakukan dan berharap sektor keuangan makin kredibel dalam inovatif dan berdaya saing,” kata Airlangga.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga mengapresiasi reformasi integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dilakukan OJK bersama SRO, sehingga diharapkan Pasar modal bisa hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin dalam, liquid, trustable dan credible serta berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah menyambut baik agenda reformasi yang tengah dijalankan oleh OJK dan BEI Mulai dari penguatan likiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola hingga pendalaman pasar yang tercakup dalam rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia,” katanya.

Peluncuran ETF Emas

Dalam kesempatan perayaan HUT ke-49 Pasar Modal ini juga digelar peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai produk baru investasi yang diperdagangkan di bursa saham.

Friderica menambahkan bahwa ETF Emas menjadi salah satu quick win dari delapan rencana aksi yang dilakukan OJK yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi.

“ETF Emas menawarkan investasi yang praktis, likuid, sesuai prinsip syariah, berfungsi sebagai safe haven, sekaligus memperluas Pasar Bullion melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaku industri,” kata Friderica.

Hal yang sama disampaikan Airlangga Hartarto yang mengharapkan produk ETF Emas bisa memperkuat perekonomian nasional sebagai bagian dari pendalaman pasar.

“Saya berharap produk ini tidak hanya menambah pilihan investasi tetapi juga meningkatkan likuiditas,” kata Airlangga.

Sementara Juda Agung mendukung peluncuran ETF Emas yang diharapkan bisa memperluas basis investor, menambah keragaman instrumen, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia juga menyampaikan bahwa kehadiran ETF Emas diharapkan dapat memperkuat stabilitas Pasar Modal Indonesia melalui diversifikasi instrumen dan pilihan investasi bagi investor.

Kinerja Pasar Modal Indonesia

Hingga 7 Agustus 2026 realisasi penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat sebesar Rp123,21 triliun melalui 135 aksi korporasi dengan jumlah Emiten di Pasar Modal Indonesia telah melampaui 962 perusahaan.

Jumlah investor terus meningkat signifikan, mencapai 30,27 juta atau bertambah sekitar 9,8 juta investor, dengan mayoritas 78 persen berusia di bawah 40 tahun. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per 7 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp667 triliun dan nilai Asset Under Management (AUM) berada di posisi Rp1.026 triliun.

Dari sisi perdagangan karbon, volume transaksi akumulatif sejak 26 September 2023 hingga 7 Agustus 2026 mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai Rp93,89 miliar, diikuti partisipasi 158 perusahaan dan ketersediaan unit karbon 3,14 juta ton CO2 ekuivalen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terus tumbuh, baik dari sisi kemampuan menghimpun dana bagi dunia usaha maupun dari sisi perluasan basis investor. Di sisi lain, peningkatan dana kelolaan mencerminkan semakin berkembangnya pilihan dan kebutuhan investasi masyarakat,” ujar Hasan Fawzi dalam konferensi Pers HUT ke-49 Pasar Modal.

Dalam MSCI Market Classification Review pada Juni 2026, Indonesia kembali dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market. Keputusan tersebut menjadi pengakuan terhadap berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan seluruh pemangku kepentingan di Pasar Modal.

OJK bersama SRO dan seluruh pemangku kepentingan terus mempercepat implementasi sejumlah inisiatif strategis, antara lain:

1. peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen;
2. penyusunan kerangka pengaturan mengenai High Shareholder Concentration (HSC); dan
3. peningkatan transparansi kepemilikan saham.

Sesuai Roadmap PMDK 2022-2027, OJK terus mendorong pencapaian sejumlah target dan inisiatif strategis yang menjadi fondasi bagi pengembangan pasar modal ke depan.

Dalam fase akhir roadmap tersebut, terdapat empat target dan inisiatif strategis yang perlu terus didorong, yaitu:

1. Pendalaman pasar melalui optimalisasi sisi supply, demand, dan enhancement infrastruktur;
2. Peningkatan integritas pasar melalui efektivitas pengenaan sanksi dan peningkatan kualitas Emiten dan Perusahaan Publik;
3. Penguatan kelembagaan PUJK melalui pengembangan demutualisasi bursa, peningkatan kualitas penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF), dan penguatan cybersecurity; dan
4. Pengembangan keuangan Keberlanjutan melalui penambahan pengguna jasa baru di Bursa Karbon serta dorongan inovasi produk investasi berbasis pelestarian lingkungan atau Sustainable Fund.