BP Batam terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Dalam waktu dekat, BP Batam akan membuka Layanan Alokasi Tanah Reguler melalui Land Management System (LMS), sebuah inovasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan keterbukaan bagi dunia usaha dalam mengakses layanan pengalokasian tanah.

Layanan ini diperuntukkan bagi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Melalui sistem digital tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan alokasi tanah berdasarkan lokasi yang tersedia pada sistem, dengan mengacu pada persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan BP Batam. Daftar lokasi tanah yang dapat diajukan akan mulai ditampilkan pada LMS pada 11 Agustus 2026.

Peluncuran layanan ini menjadi bagian dari transformasi digital BP Batam dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kemudahan investasi.

“Digitalisasi layanan Alokasi Tanah Reguler merupakan wujud komitmen BP Batam dalam menghadirkan pelayanan yang semakin transparan, mudah diakses, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” ujar Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Kamis (6/8/2026).

Dengan seluruh proses dan informasi yang disampaikan melalui kanal resmi, BP Batam juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan institusi. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui Live Chat pada LMS, WhatsApp Konsultasi, email resmi, maupun website LMS BP Batam.

“Melalui LMS, kami ingin membangun tata kelola pertanahan yang lebih modern, profesional, dan mampu mendukung iklim investasi yang semakin kondusif di Batam,” tutupnya.

JAKARTA — Panasonic resmi menghadirkan lini AC Premium Inverter HU Series untuk pasar Indonesia. AC terbaru ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pendingin ruangan yang cepat dingin, hemat listrik, dan mampu menjaga kualitas udara di dalam rumah.

Keunggulan Utama:

• Hemat Listrik & Pintar: Menggunakan teknologi Inverter dan ECO Mode with A.I. yang secara otomatis menyesuaikan konsumsi daya agar tetap efisien.

• Pendinginan Cepat: Dilengkapi fitur iAUTO-X yang mampu mendinginkan ruangan 25% lebih cepat sejak awal dinyalakan.

• Udara Bersih (nanoe™ X): Efektif melumpuhkan bakteri, virus, polutan PM2.5, serta bau tak sedap. Fitur pemurni udara ini bahkan bisa menyala meski mode pendingin dimatikan.

• Kontrol Smartphone: Dapat diatur dan dipantau konsumsi listriknya dari jauh melalui aplikasi Panasonic Comfort Cloud.

• Tahan Lama & Ramah Lingkungan: Dilapisi anti-korosi Blue Fin serta menggunakan freon R32 yang aman bagi lapisan ozon.

Sumber: Suara.com

Dua penyanyi papan atas Indonesia, Agnez Mo dan Anggun C. Sasmi, kembali mencuri perhatian publik setelah foto-foto penampilannya dalam proyek serial Reacher Season 4 resmi dirilis. Kemunculan kedua diva legendaris ini mempertegas keterlibatan mereka sebagai bintang baru sekaligus pengisi soundtrack utama untuk serial aksi Hollywood tersebut.

Dalam foto-foto yang beredar, Agnez Mo tampil standout dan edgy dengan gaya busana serba hitam khasnya yang dipadukan dengan aksesori bernuansa etnik Nusantara. Sementara itu, Anggun C. Sasmi memancarkan pesona anggun nan karismatik dalam balutan gaun beraksen kain tradisional Indonesia yang dirancang secara modern. Perpaduan visual keduanya sukses menuai banyak pujian dari warganet.

Keterlibatan Agnez Mo dan Anggun dalam proyek ini tidak hanya sebatas pengisi lagu latar (soundtrack), melainkan juga menampilkan aksi kolaborasi visual yang kuat untuk memperkuat atmosfer dalam serial populer garapan Amazon Prime Video tersebut. Langkah ini menjadi momentum langka yang mempertemukan dua nama besar industri musik Tanah Air di satu panggung internasional.

Antusiasme penggemar pun meramaikan berbagai platform media sosial setelah rilisnya potret-potret tersebut. Kehadiran Agnez Mo dan Anggun C. Sasmi di Reacher Season 4 dinilai menjadi langkah besar bagi representasi talenta Indonesia di kancah hiburan global.

Sumber: CNN Indonesia

Pemerintah Rusia memberikan respons tegas mengenai isu dan tuduhan yang mengaitkan keterlibatan tentara bayaran asal Kolombia dalam peperangan di Ukraina. Pihak Moskow membantah narasi yang menyebut mereka menyewa pejuang asing dari negara Amerika Latin tersebut, sembari balik menyoroti keberadaan milisi atau tentara bayaran asing yang justru berada di pihak Ukraina.

Isu mengenai tentara bayaran Kolombia ini mencuat setelah bermunculan laporan serta kesaksian dari para pejuang Kolombia yang berada di zona konflik. Banyak dari mereka mengaku tergiur tawaran finansial untuk bergabung dalam pertempuran, namun justru menghadapi situasi berbahaya di lapangan, keterlambatan pembayaran gaji, hingga perlakuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dijanjikan oleh pihak perekrut.

Pemerintah Kolombia sendiri sebelumnya telah berulang kali mengingatkan dan mengimbau para warganya untuk tidak tergiur dengan tawaran menjadi tentara di luar negeri, mengingat keterlibatan warga negara dalam konflik asing berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa. Presiden Kolombia bahkan sempat mengkritik aktivitas perekrutan tentara bayaran yang dinilai merugikan keselamatan warga negaranya di medan perang Eropa Timur tersebut.

Melalui perwakilannya, Rusia menegaskan bahwa operasi militer mereka dijalankan oleh kekuatan angkatan bersenjata resmi dan meminta pihak-pihak internasional untuk tidak menyebarkan disinformasi. Moskow menekankan bahwa tuduhan mengenai penyewaan personel secara ilegal merupakan bagian dari propaganda perang yang sengaja dihembuskan untuk memojokkan posisi Rusia di mata masyarakat internasional.

Sumber: CNN Indonesia

Wacana evaluasi terhadap posisi dan sistem pemilihan wakil kepala daerah, mulai dari wakil gubernur, wakil bupati, hingga wakil wali kota, kini kembali menguat di tengah publik. Menanggapi dinamika tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) menilai langkah untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan apabila ditemukan banyak kelemahan dalam praktik pelaksanaannya selama ini.

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap efektivitas keberadaan wakil kepala daerah memang sudah sepantasnya dikaji secara mendalam oleh para pembuat undang-undang dan pakar tata negara. Menurutnya, selama ini selalu terasa ada hal yang kurang maksimal dalam sistem pilkada yang berjalan, sehingga jika dinilai tidak lagi efektif untuk pemerintahan daerah, maka sistem tersebut wajar dan bisa diganti kapan saja melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Salah satu alasan mendasar yang mendorong menguatnya wacana evaluasi ini adalah tingginya tingkat ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya selama menjabat. Berdasarkan catatan dan analisis politik, diperkirakan sekitar 60 persen pasangan kepala daerah mengalami perselisihan atau pembagian tugas yang tidak berimbang, yang pada akhirnya sering kali berujung pada konflik internal berlarut-larut serta mengganggu efektivitas roda pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain persoalan keretakan hubungan, keberadaan wakil kepala daerah juga dinilai memiliki keterbatasan secara fungsi karena wewenangnya bersifat delegatif atau sebatas menerima pelimpahan tugas dari kepala daerah. Kondisi ini acap kali membuat peran wakil kurang berdampak signifikan, sementara dari sisi proses pemilihan tetap membutuhkan biaya politik dan alokasi anggaran negara yang sangat besar. Terlebih lagi, perselisihan terbuka antar-pemimpin daerah dinilai memberikan contoh etika publik yang kurang baik bagi masyarakat.

Oleh karena itu, PAN menyatakan komitmennya untuk mendukung setiap upaya perbaikan demi memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Saleh menegaskan bahwa opsi apa pun yang nantinya disepakati—apakah menunjuk wakil dari unsur birokrasi ASN, menghapuskan posisi wakil, atau opsi lainnya—harus dibahas secara komprehensif dalam revisi Undang-Undang Pilkada dengan aturan teknis yang matang agar tidak menimbulkan celah hukum baru di kemudian hari.

Sumber: Suara.com

Jakarta, 06/8 - Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (PB POSSI) menjadikan Kejuaraan Asia Hoki Bawah Air CMAS 2026 di Kolam Renang Utama Hotel Seruni, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 5-8 Agustus sebagai momentum untuk memperluas pengenalan cabang olahraga tersebut di Tanah Air. “PB POSSI memiliki komitmen untuk mengembangkan cabang olahraga ini sebagai olahraga yang dapat mengukir prestasi yang membanggakan,” kata Ketua Umum PB POSSI Komjen Pol Makhruzi Rahman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis. Makhruzi berharap penyelenggaraan kejuaraan tingkat Asia tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan hoki bawah air Indonesia sekaligus membuat cabang olahraga itu makin dikenal masyarakat. Ia juga berharap makin banyak atlet yang berminat menekuni hoki bawah air dan berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Kejuaraan tersebut diikuti 276 atlet dari tujuh negara, yakni Indonesia, China, Filipina, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Kategori elite putra diikuti Indonesia, Filipina, Jepang, dan Singapura, sedangkan kategori elite putri diikuti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selain kategori elite, kejuaraan tersebut mempertandingkan kelompok umur di bawah 15 tahun (U-15) dan di bawah 19 tahun (U-19) yang masing-masing diikuti delapan tim. Indonesia menurunkan Cucut Underwater Hockey dan Bhineka Stars pada kategori U-19, sedangkan kategori U-15 diwakili Searia dan Cucut Underwater Hockey. Makhruzi menyampaikan apresiasi kepada Federasi Olahraga Selam Dunia (CMAS) yang memberikan kepercayaan kepada PB POSSI untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat Asia tersebut. Ia berharap atlet-atlet hoki bawah air Indonesia mampu mengukir prestasi dalam persaingan melawan wakil negara-negara Asia lainnya. Makhruzi juga meminta panitia memastikan seluruh delegasi dan peserta mendapatkan pengalaman kompetisi yang aman, profesional, serta berstandar internasional.

Sumber: Kantor Berita Antara

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (5/8/2026).

Total, ada 311 pejabat yang dilantik di antaranya; Demi Hasfinul Nasution sebagai Inspektur Daerah Kota Batam, Novi Harmadyastuti sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Amuri sebagai Camat Nongsa, Rahmat Kurniawan sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Desman Wardi sebagai Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah, Eva Marhaini sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Moh Zani sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Wikra Wardana sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja, Ghufron sebagai Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Muhammad Iqbal Feliansyah Putra sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Selanjutnya, Kukuk Slamet Prianto dilantik sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Muldiarman sebagai Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Aulia Akbar sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Wan Taufik sebagai Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Adi Marwanto sebagai Kepala Bidang Drainase Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Muda Andrian Oktama sebagai Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Yuniarti sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Said Zein sebagai Kepala Bidang Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sularno sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, Joni Satria Putra sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, serta Johari sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan.

Sementara itu, Eva Corrina dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Iwan Kurniawan sebagai Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah Dinas Pertanahan, Cicik Kurniawati sebagai Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan, Henny Thesnawati sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Ute Rambe sebagai Kepala Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tri Supraptini Handayani sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tatang Wahyudi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Yosa Trisna Dwipayana sebagai Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD, Duddy Syafaruddin sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Paizal sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemko Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi sekaligus kebutuhan organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang dilantik membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui kinerja, bukan dengan keluhan ataupun respons yang berlebihan.

“Rotasi dan promosi merupakan dinamika yang lazim dalam birokrasi. Cara terbaik menyikapinya adalah dengan menunjukkan kinerja yang optimal. Pengisian jabatan ini dilakukan sesuai regulasi tata kelola kepegawaian yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan organisasi,” ujar Amsakar.

BATAM —PT Batam Terminal Petikemas (PTK) menargetkan peningkatan kapasitas terminal hingga mencapai 1,6 juta TEUs per tahun dalam beberapa tahun ke depan.

Direktur PTK, Capt. Basori Alwi, mengungkapkan target tersebut merupakan bagian dari kewajiban dalam perjanjian konsesi jangka panjang selama 36 tahun 9 bulan bersama mitra operator global.

“Untuk mencapai kapasitas 1,6 juta TEUs, kami harus melakukan pengembangan signifikan, termasuk penambahan area sekitar 20 hektare serta penguatan infrastruktur,” ujar Basori.

Pengembangan ini tidak hanya mencakup perluasan lahan, tetapi juga investasi alat berat pelabuhan seperti penambahan enam unit Ship to Shore (STS) crane dan 20 unit Rubber Tyred Gantry (RTG). Studi kelayakan (feasibility study) direncanakan mulai dilakukan tahun depan, dengan target operasional penuh pada 2028–2029.

Saat ini, volume petikemas di Batam tercatat sekitar 700.000 TEUs per tahun, dengan sekitar 60 persen merupakan aktivitas ekspor-impor dan sisanya domestik. Namun, lonjakan kapasitas hingga 1,6 juta TEUs tidak hanya mengandalkan volume lokal, melainkan juga mengincar pasar transhipment global.

Strategi tersebut diperkuat dengan rencana kolaborasi bersama operator pelayaran global seperti SITC serta menarik kapal-kapal dari raksasa pelayaran dunia seperti CMA CGM, Maersk Line, dan Wan Hai Lines.

Langkah ini diharapkan mampu mengalihkan sebagian trafik kapal yang selama ini terpusat di Singapura dan Tanjung Pelepas ke Batam. 

Selain itu, PTK juga telah mulai membangun konektivitas global. Saat ini Batam sudah terhubung dengan 32 pelabuhan besar dunia, termasuk rute ke India, Australia, hingga potensi ekspansi ke Timur Tengah dan Eropa melalui jalur Terusan Suez.

“Ke depan kita ingin semua konektivitas dunia bisa dilayani langsung dari Batam, termasuk rute ke Amerika, meskipun saat ini masih melalui transit di Shanghai,” jelasnya.

Sejak 2024, Batam juga telah berhasil menarik operator besar kawasan Intra-Asia seperti Evergreen Marine dan COSCO Shipping, yang memperkuat posisi Batam sebagai pemain baru dalam peta logistik global.

Tak hanya itu, upaya sentralisasi aktivitas petikemas di satu terminal juga tengah didorong guna meningkatkan efisiensi dan pengawasan oleh regulator seperti Bea Cukai.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Batam diproyeksikan menjadi alternatif hub pelabuhan internasional yang mampu bersaing dengan pusat logistik utama di kawasan Asia Tenggara.

Batam, 3 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa kinerja industri perbankan di Provinsi Kepulauan Riau hingga Juni 2026 tetap tumbuh positif dan melampaui rata-rata nasional.

Untuk menjaga momentum tersebut, OJK mendorong perbankan memperkuat likuiditas, meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor produktif, khususnya UMKM, memperkuat perlindungan konsumen, serta memperluas literasi dan inklusi keuangan.

Demikian disampaikan, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya saat menerima audiensi jajaran Pengurus Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Daerah Batam di Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau, Senin (3/8).

Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara OJK dan industri perbankan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Sinar menyampaikan apresiasi kepada Perbanas Daerah Batam beserta seluruh industri perbankan atas kontribusinya dalam menjaga kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau yang tetap sehat, tumbuh positif, dan didukung tingkat risiko yang terjaga.

Berdasarkan data OJK per Juni 2026, total aset Bank Umum di Provinsi Kepulauan Riau tumbuh 12,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp114,1 triliun.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 11,78 persen (yoy) menjadi Rp110,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK nasional yang tercatat sebesar 10,21 persen.

Di sisi intermediasi, penyaluran kredit tumbuh 38,01 persen (yoy) menjadi Rp118,3 triliun, jauh melampaui pertumbuhan kredit nasional sebesar 12,67 persen. Pertumbuhan tersebut tetap diikuti dengan kualitas kredit yang terjaga, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,03 persen, lebih rendah dibandingkan rasio NPL nasional sebesar 2,09 persen.

Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terus meningkat dengan pertumbuhan 6,94 persen (yoy) serta rasio NPL yang tetap terjaga pada level 2,59 persen.

Sejalan dengan kinerja positif tersebut, OJK menyampaikan sejumlah perhatian kepada industri perbankan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dari sisi likuiditas, OJK mendorong perbankan untuk terus meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, khususnya dana murah (low-cost fund), guna menjaga stabilitas likuiditas dan meningkatkan efisiensi biaya dana. Per Juni 2026, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 104,91 persen, meningkat dibandingkan posisi Juni 2025 sebesar 84,66 persen.

OJK juga mendorong peningkatan pembiayaan kepada sektor UMKM. Hingga Juni 2026, porsi kredit UMKM baru mencapai 14,5 persen dari total penyaluran kredit di Provinsi Kepulauan Riau. Selain memperluas akses pembiayaan, perbankan diharapkan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi kemitraan bisnis dengan calon pembeli maupun pemasok.

Dalam rangka mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah, OJK juga mengajak perbankan untuk memperluas penyaluran kredit di luar Kota Batam. Saat ini, sekitar 76,9 persen atau setara Rp90,98 triliun dari total kredit di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam. Perbankan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi unggulan di kabupaten dan kota lainnya agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara lebih merata.

Di bidang perlindungan konsumen, OJK mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas layanan pengaduan. Berdasarkan data OJK periode Januari hingga Juni 2026, pengaduan konsumen terkait Bank Umum merupakan pengaduan terbanyak kedua di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah 199 pengaduan. Perbankan diharapkan terus memperkuat sistem penanganan pengaduan agar setiap keluhan dapat diselesaikan secara cepat, adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, OJK mendorong industri perbankan untuk semakin aktif memperluas program literasi dan inklusi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak sekaligus menghindari berbagai risiko kejahatan keuangan. Pada kesempatan tersebut, OJK Provinsi Kepulauan Riau juga menyerahkan buku-buku literasi keuangan kepada Pengurus Perbanas Daerah Batam sebagai bahan edukasi bagi masyarakat.

Melalui audiensi ini, OJK Provinsi Kepulauan Riau dan Perbanas Daerah Batam berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas sektor perbankan, meningkatkan kualitas intermediasi, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.