Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepuluan Riau (Kepri) melakukan kunjungan ke Kantor Korporat PT PLN Batam, pada Rabu (24/7) lalu. Selain sebagai sarana mempererat hubungan baik, melalui kunjungan ini HKI juga meminta secara detail skema penyesuaian tarif (Tariff Adjustment) Trwiulan III Tahun 2024 PT PLN Batam.

Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum HKI Kepri, Peters Vincent, Koordinator HKI Batam - Karimun, Adhy Prasetyo Wibowo yang disambut langsung oleh Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT PLN Batam, Khairullah.

Dalam sambutannya, Khairullah menerangkan bahwa saat ini pertumbuhan kebutuhan listrik membuat PLN Batam perlu untuk menambah kapasitas dan memperbaiki infrastruktur kelistrikan. Penyesuaian tarif merupakan solusi untuk meningkatkan layanan kelistrikan yang lebih baik.

“Penyesuaian tarif ini hanya diberlakukan kepada 11 dari 23 golongan pelanggan yang ada di PLN Batam, meliputi rumah tangga mampu, bisnis dan industri menengah, serta Pemerintah. Keseluruhannya adalah golongan pelanggan nonsubsidi. Hal tersebut mengacu pada faktor perubahan ekonomi makro, yakni kurs, inflasi, dan harga energi primer terkini,” jelas Khairullah.

Dikatakannya juga bahwa parameter ekonomi makro yang digunakan untuk Tariff Adjustment Triwulan III Tahun 2024 telah berubah signifikan dari asumsi ekonomi tahun 2017. Perubahan tersebut diantaranya kurs sebesar Rp15.656,22/USD dari Rp13.300/USD, harga gas sebesar 6,39 USD/MMBTU dari 5,8 USD/MMBTU, dan harga batubara sebesar 65,90 USD/ton dari 58 USD/ton.

“Oleh karena Pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan Tariff Adjusment PLN Batam agar tetap menjaga daya saing industri di Batam. Sebab sebelumnya sebagian golongan tarif Batam masih di bawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik,” beber Khairullah

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum HKI Kepri, Peters Vincent menyampaikan bahwa Himpunan mengharapkan kebutuhan listrik pada Kawasan Industri dapat dipenuhi dengan meningkatkan keandalan dan pelayanan yang semakin baik.

“Salah satu daya tarik investor adalah tersedianya infrastruktur kelistrikan yang andal dan terjamin di Kawasan Industri, serta fasilitas pendukung yang ada di dalam Kawasan Industri. Ini menjadi harapan dari teman-teman kepada PLN Batam, karena industri seperti ini butuh keamanan listrik agar proses produksi berjalan lancar dan tidak terhenti,” ujar Vincent.

Hal serupa juga disampaikan oleh Koordinator HKI Batam - Karimun, Adhy Prasetyo Wibowo. Menurutnya listrik sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan keberlangsungan industri-industri di Batam.

“Kami tidak dapat bekerja tanpa PLN Batam, begitupun sebaliknya, untuk itu harapan kami PLN Batam dapat menjamin pasokan listrik yang andal. Pasokan listrik yang bermasalah dapat menyebabkan mundurnya laju investasi. Semoga dengan komitmen ini PLN Batam dapat mendongkrak pertumbuhan investasi kawasan industri di wilayah Batam khususnya dan Kepri pada umumnya,” harap Adhy.

Sebelumnya PLN Batam telah berkomitmen meningkatkan kehandalan pasokan listrik dengan menambah pengoperasian pembangkit baru yang didukung dengan sistem jaringan kelistrikan yang memadai. Dengan adanya ketetapan Tariff Adjustment ini, PLN Batam akan terus memperkuat sistem kelistrikan Batam – Bintan dengan memberikan pelayanan kelistrikan yang optimal.

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menerima kunjungan kerja Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Zulkarnaen Koto beserta rombongan pada Selasa (23/7/2024) di Marketing Centre BP Batam.

Dalam agenda kunjungan kerjanya ke Batam, Zulkarnaen Koto bersama tim ingin menggali lebih dalam secara faktual tentang kendala yang dihadapi oleh BP Batam dan pelaku usaha sebagai bagian dari upaya pembuatan kajian penyederhanaan perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam.

“Sebagai Anggota Wantimpres, tugas utama kami adalah membuat kajian sekaligus memberikan masukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas berbagai kebijakan yang dapat diterbitkan untuk pengembangan ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” terang Zulkarnaen dalam sambutannya.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh perwakilan pengelola KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa Digital Park, dan KEK Tanjung Sauh ini, Zulkarnaen berharap dengan masukan yang telah dipaparkan, kedepannya akan terbit kebijakan terbaru yang dapat semakin memudahkan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di Batam.

“Melalui pertemuan ini, kami ingin BP Batam dan pelaku usaha yang hadir untuk dapat menyampaikan kendala yang terjadi di lapangan sehingga memudahkan kami untuk menyusun kajian kepada Bapak Presiden RI,” sambungnya.

“Harapan kami, dengan kajian yang akan kami sampaikan berdasarkan kondisi faktual di lapangan ini akan lahir berbagai kebijakan pendukung yang semakin memudahkan investor dalam bisnisnya sekaligus kebijakan yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat Batam,” pungkas Zulkarnaen.

Merespon hal yang telah disampaikan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menjelaskan ia sengaja menghadirkan seluruh pihak terkait khususnya dalam bidang KEK agar dapat berdiskusi langsung dengan Tim Wantimpres yang hadir.

“Sengaja kami hadirkan langsung dalam pertemuan ini mulai dari Pimpinan BP Batam, Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam dan Pemko Batam yang terkait dengan perizinan berusaha, delegasi Dewan Nasional KEK, serta delegasi pengelola KEK yang beroperasi di Batam,” kata Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi berharap, berdasarkan pertemuan yang dihelat hari ini akan lahir kajian dan kebijakan terbaru yang dapat meningkatkan berbagai sektor pendukung kemajuan Batam.

“Terima kasih kepada Sekretaris Anggota Wantimpres dan tim atas kunjungannya ke BP Batam, semoga sepulangnya dari sini Bapak-Bapak sekalian dapat segera menyusun kajian dan rekomendasi kepada Bapak Presiden RI sehingga kedepannya terus diterbitkan kebijakan yang semakin disempurnakan dalam rangka mendukung pengembangan Batam Kota Baru,” pungkas orang nomor satu di Batam ini. (MI)

Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7/2024).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) ; kecukupan pengungkapan ; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif," ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu. Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam," pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam.Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan," ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. "Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya," pungkasnya. (*)

BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap warga yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City. Sebanyak 8 Kepala Keluarga (KK) bersedia pindah ke hunian sementara pada Senin, (22/7/2024). Jumlah tersebut menambah total warga yang telah menempati hunian sementara menjadi sebanyak 146 KK. 

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan masyarakat terdampak perlahan mulai membuka diri terhadap pengembangan kawasan Rempang. 

"Sejak awal, BP Batam selalu mengedapankan pendekatan dan komunikasi persuasif saat melaksanakan sosialisasi. Hal itu, membuat warga mulai menerima rencana investasi disana," kata Ariastuty di Batam Centre. 

Ia kemudian menekankan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan Eco City di Rempang merupakan langkah positif menuju pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi  kesejahteraan masyarakat.Untuk itu, pihaknya senantiasa mengajak seluruh komponen daerah berkolaborasi mensukseskan proyek tersebut. 

"Pembangunan Rempang Eco City akan memberikan banyak manfaat ekonomi, oleh karenanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan," ujar Ariastuty. 

Sementara, Warga Pasir Panjang, Nuryanto mengapresiasi perhatian pemerintah yang telah membantu pergeseran. Ia dan keluarga bersedia pindah tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

"Saya mendaftar seperti ini atas keinginan saya bukan dari keinginan orang lain. Gak ada istilahnya keinginan orang lain," ungkapnya. 

"Semoga Rempang ini semakin baik kedepannya. Saya ingin Rempang jadi bersih, indah, aman dan nyaman," harapnya. 

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.

Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk modal asing. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, melalui:

1. Penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui: a. Struktur suku bunga di pasar uang Rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan meningkatkan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik; b.      Optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI);
2. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Penguatan strategi transaksi term-repo dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan;
4. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Lampiran); dan
5. Penguatan inovasi dan akseptasi layanan pembayaran digital serta inklusi ekonomi dan keuangan UMKM termasuk literasi dan pelindungan konsumen melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional pada area kebanksentralan antara lain melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

 Nilai tukar Rupiah menguat dipengaruhi bauran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dalam memitigasi dampak rambatan global. Inflasi menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diprakirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan II 2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Sementara itu, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun 8,42% (yoy) menjadi 1.759,92 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 20,92% (yoy) mencapai 114,31 juta transaksi. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 6,61% (yoy) menjadi Rp1.057,8 triliun.

Stabilitas infrastruktur sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang interkoneksi struktur industri yang makin luas. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, aman, dan andal, didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang memfasilitasi interkoneksi di sistem pembayaran tumbuh positif didorong perluasan kerja sama antar pelaku industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil).

Untuk mengakomodir dan memberi pelayanan terbaik dan cepat untuk masyarakat Batam dan Kepri, dan Indonesia umumnya, KPJ Healthcare Berhad, sebagai penyedia layanan medis terpilih di Malaysia memiliki Representatif Office (RO) atau kantor perwakilan di Batam
Sejak tahun 2021, selepas pandemic, Kantor RO KPJ Healthcare Berhad selaku penyedia layanan kesehatan swasta terkemuka di Malaysia, terletak di Gedung Graha Pena, Lantai Dasar, Suite 107 Batam Centre, Kepulauan Riau, sudah melayani puluan ribu pasien untuk mendapatkan informasi medis dan teknologi medis di KPJ Healthcare Berhad,
Regional CEO KPJ Southern (KPJ Johor Specialist Hospital, KPJ Puteri Specialist Hospital, KP) Bandar Dato Onn ‣pecialist Hospital, KPJ Pasir Gudang Specialist Hospital, KPJ Bandar Maharani Specialist Hospital, KPJ Kluang Specialist Hospital dan KPJ Batu Pahat Specialist Hospital) En. Mohd Azhar Abdullah mengajak masyarakat Kepri untuk memanfaatkan RO ini untuk mendapatkan informasi medis, sebelum berangkat ke Malaysia.
Tujuan RO ini untuk membantu masyarakat Kepri sebelum berangkat berobat ke Malaysia RO ini juga sebagai tempat informasi pasien membuat appointment dengan dokter di RS KPI di Malaysia. Kantor RO KPJ Healthcare Berhad ini melayani atau membantu pasicn untuk mendapatkan infarmasi medis, jadwal dokter, layanan jemputan, memhuat temu janji, hingga estimasi hiaya pengobatan,'' ungkap Regional CEO Southern Hospital Mohammad Azhar Abdullah, pada pada acara Media gathering dengan RO Satam, hadir juga Deputy General Manager, Health Tourism Farah Delah
Mlenurut En. Azhar Abdullah, perkembangan teknologi medis semakin berkembang, dan Grup KPJ Healthcare selalu update terhadap teknolog saat ini, dan ini juga akan dinformasikasn team KPJ Southern yang akan mengikuti Expo [ourism Johor di Grand Mall Batam, dari tangga 19-21 Juli 2924. Dan saat expo berlangsung, masyarakat Batam dan Kepri umumnya akan mendapatkan beberapa package special dari KP) Healthcare Berhad wilayah Southern. "Selain teknologi klinis yang terdapat dì rumah sakit kami, KPJ juga menjajaki peluang untuk menerapkan teknolog" medis digitaf dalam kehidupan sehari-hari. Di antara usaha yang sedang direncanakan adalah E-Farmasi KPJ dengan pemesanan oniine, teknologi wearable, robotikə, Artificial Intelligence (Al) dan Internet of Things (loT)," paparnya Pengalamnan grup yang luas dalam pengembangan dan manajemen rumah sakit selama lebih dari tiga setengah dekade juga berarti bahwa, grup dibangun di atas fondasi yang kuat dan dapat diandalkan. Hal ini menjadi landasan yang kokoh seiring dengan perkembangan dan perubahan industri dari waktu ke waktu.
"Dalam mengembangkan segmen wisata kesehatan, strategi pemasaran agresif kami terus menunjukkan hasil yang luar biasa seiring kami memperluas jangkauan kami di Asia, kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Sub-Benua India. Tiongkok, dan Kepulauan Pasifik,"' jelasnya.
KPJ Healthcare Berhad, terus diakui oleh badan akreditasi seperti Masyarakat Malaysia untuk Kualitas Kesehatan (MSQH) dan Joint Commission International (XI). Rumah sakit KPJ telah tersertifikasi Sistem Manajemen Terpadu (IMS) vang mengintegrasikan dan menekankan pada Sister Manajemen Mutu (MS ISO 9001:2015); Linekungan (MS ISO 14001:2015); Sistern Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001:1999) serta sertifikasi ISO dan SIRIM lainnya.
Kantor RO KPJ Healthcare Berhad dibuka pada Senin- Jumat pukul 07.30 sampai 16.30 WIB Untuk Sabtu buka pukul 08.30-12.00 WIB, Sementara khusus untuk hari Minggu kantor KPJ tutup. Warga Batam, Kepri dan Indonesia yang mau berobat ke KP/ Heaithcare di Malaysia dapat menghubung! telephone / whatsapp 08127750800, emall This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., atau melalui website www.erameta.id.

PT PLN Batam bersilaturahmi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam dan Kepri di Menara Aria Harbour Bay, Batam, pada 15 Juli 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan baik dan membahas penyesuaian tarif (tarif adjustment/TA) PT PLN Batam yang berlaku sejak 1 Juli 2024.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Zulhamdi, bersama Manager Komunikasi dan TJSL Bukti Panggabean, disambut langsung oleh Stanly Rocky, Ketua DPP Apindo Kepulauan Riau, dan Rafki Rasyd, Ketua DPK Apindo Kota Batam.

Zulhamdi menjelaskan bahwa TA ditetapkan berdasarkan empat parameter: kurs, ICP, inflasi, dan HBA. Penyesuaian tarif ini perlu dilakukan karena belum pernah dilakukan sejak tahun 2017.

Menanggapi TA, Apindo memahami dan berharap PLN Batam dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Stanly Rocky, Ketua DPP Apindo Kepri, menekankan pentingnya pasokan listrik yang handal dan cadangan kapasitas listrik yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Batam.

Zulhamdi menegaskan komitmen PLN Batam untuk menjaga mutu pelayanan dan pasokan listrik. “Kehadiran listrik sangat penting bagi pergerakan roda ekonomi. PLN Batam terus memastikan pelanggan dapat terus memperoleh listrik yang handal dan berkualitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulhamdi menjelaskan bahwa PLN Batam tidak hanya mengandalkan pengoperasian pembangkit untuk memperkuat keandalan pasokan listrik, tetapi juga didukung dengan sistem jaringan kelistrikan yang memadai. Dengan adanya TA, PLN Batam akan terus memperkuat sistem kelistrikan Batam-Bintan untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang optimal.

“Hal ini menjadi modal utama kami untuk memberikan pasokan listrik andal sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Zulhamdi.

Menanggapi hal tersebut, Rafki Rasyid, Ketua APINDO Kota Batam, menyampaikan beberapa masukan untuk PLN Batam. Pertama, terkait keluhan pengusaha industri yang dimasukkan ke golongan bisnis, yang memberatkan mereka dalam pembayaran beban tarif dan tarif pajak penerangan jalan yang lebih tinggi.

Rafki meminta PLN Batam untuk mengecek kembali penggolongan tarif dan memastikan bahwa setiap pelaku usaha dikategorikan dengan tepat. Ia juga meminta PLN Batam untuk tidak mengarahkan pengusaha industri yang ingin memasang sambungan listrik baru ke golongan bisnis atau golongan lain yang tidak sesuai dengan jenis usahanya.

“Penggolongan tarif yang tepat sasaran akan membantu meringankan beban pengusaha di tengah kenaikan tarif PLN Batam saat ini,” ujar Rafki.

Zulhamdi merespon masukan Rafki dengan baik dan berjanji akan membicarakannya dengan manajemen PLN Batam. “Intinya PLN Batam menghargai setiap masukan dari pelanggan dan akan selalu menjaga hubungan baik dan kualitas pelayanannya,” pungkas Zulhamdi.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara PLN Batam dan Apindo dalam menghadapi penyesuaian tarif listrik. Dengan komunikasi yang baik dan komitmen bersama, diharapkan dampak kenaikan tarif dapat diminimalisir dan tidak mengganggu roda ekonomi di Batam

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam tumbuh positif sepanjang Triwulan I Tahun 2024.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencatat, realisasi PMA sepanjang Januari hingga Maret Tahun 2024 di Batam mencapai USD 382,20 juta atau setara Rp 5,73 triliun.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi pada kuartal pertama tahun 2023 lalu yang hanya sebesar USD 174,063 juta atau senilai Rp 2,61 triliun.

Pertumbuhan nilai realisasi PMA tersebut tidak terlepas dari perkembangan beberapa sektor industri di Batam. Terutama industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam yang kembali mendominasi sepanjang Triwulan I 2024 dengan nilai USD 151,68 juta atau Rp 2,275 triliun.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengapresiasi kerja keras seluruh pihak atas pencapaian positif tersebut.

Menurut Rudi, BP Batam dan seluruh komponen daerah berhasil menjaga iklim investasi dan situasi kondusif Kota Batam sehingga para investor pun merasa aman.

"Jika keamanan dan kenyamanan investor terjamin, maka investasi akan berjalan lancar. Mari kita terus menjaga kondisi ini agar ekonomi Batam bangkit dan memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat," ujarnya, Rabu (17/7/2024).

Rudi optimistis, nilai investasi di Batam pun akan terus meningkat dengan hadirnya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat.

Dengan harapan, PSN yang ada mampu memberikan stimulus terhadap peningkatan nilai investasi ke depannya.

"Investasi yang hadir kita harapkan mampu mendukung peningkatan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, butuh kolaborasi dari seluruh pihak agar produksi yang ada saat ini berjalan lancar dan maksimal," pungkasnya. (*)

Batam, 16 Juli 2024 – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) PT PLN Batam yang semenjak tahun 2017 belum pernah memberlakukan penyesuaian tarif. Penerapan tariff adjustment triwulan III 2024 PT PLN Batam antara 6,00-9,83% hanya menyasar 11 dari 23 golongan pelanggan.

Pemerintah sangat berhati-hati dalam menerapkan tariff adjustment dengan tetap menjaga daya saing industri di Batam sehingga sebagian golongan tarif Batam masih di bawah Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik.

Dengan implementasi tariff adjustment tersebut, imbuh Jisman, PT PLN Batam memperoleh margin sebesar 3,04% yang sebelumnya masih negatif. Hal ini dapat lebih mendorong PT PLN Batam meningkatkan keandalan dan pelayanan kepada masyarakat, dan Ia meminta PT PLN Batam meningkatkan efisiensi operasional.

"Kami tetap meminta PLN Batam dapat meningkatkan efisiensi operasional sehingga dapat menjaga keberlangsungan penyediaan usaha listrik di Batam," ujar Jisman pada 28 Juni lalu.

Sejalan dengan keputusan tersebut, PT PLN Batam melalui 4 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang tersebar di Batam melakukan sosialisasi pemahaman tentang penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) kepada masyarakat ke 11 Kecamatan, hingga kepada 48 kelurahan yang ada di Batam.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Zulhamdi mengatakan PLN Batam siap menjalankan keputusan pemerintah terkait penyesuaian tarif tenaga listrik untuk triwulan III tahun 2024. Lebih lanjut, PLN Batam berkomitmen untuk menyediakan pasokan listrik yang andal bagi seluruh masyarakat Batam dan sektor bisnis hingga industri yang sedang tumbuh.

“Dalam menyediakan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang terdiri dari kurs, harga energi primer, dan inflasi. Pemerintah dan PLN Batam mempertimbangkan 3 (tiga) variabel dalam menerapkan tariff adjustment, yaitu kondisi kurs, harga energi primer, dan inflasi demi tetap mampu menghadirkan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Batam,” ucap Zulhamdi.

Penerapan tariff adjustment triwulan III 2024 PT PLN Batam hanya menyasar 11 dari 23 golongan pelanggan. Untuk pelanggan rumah tangga 1,300 VA dan 2,200 VA atau 6 ampere dan 10 ampere mengalami penyesuaian 6% saja. Ia juga menambahkan bahwa tariff adjustment baru diberlakukan pada pemakaian bulan Juli ini, yang artinya pembayaran penggunaan listrik ini akan dihitung bulan depan atau bulan Agustus.

“Pembayaran listrik yang pelanggan lakukan bulan ini adalah untuk pemakaian pada bulan Juni lalu. Dan belum masuk tariff adjustment. Kalau ada pembayaran bulan ini ada kenaikan kemungkinan karena pemakaian nya yang naik, untuk tarif tidak ada perubahan dari bulan bulan sebelumnya,” tambah Zulhamdi.

“Bagi pelanggan PLN Batam yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait golongan tarif yang mengalami penyesuaian atau melakukan simulasi perhitungan tarif dapat menghubungi Contact Center PLN Batam melalui nomor 0778-123 atau dapat mengunjungi posko pengaduan pelanggan di Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), Batam Center, UP3 Nagoya, UP3 Batu Aji dan UP3 Tiban,” tandasnya.

Salah satu peserta sosialiasi Mike Ariani, pelanggan PLN Batam dengan daya 900 VA rumah tangga atau biasa di sebut 6 ampere di KK Muka Kuning Indah, Batu aji menyampaikan pendapatnya tentang tariff adjustment yang sedang diberlakukan ini.

‘’Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik PLN Batam merupakan hal yang wajar karena saat ini pelayanan PLN Batam sudah cukup baik. Contohnya di perumahan saya jarang belakangan ini jarang sekali pemadaman,” imbuh Mike.

Ia pun tidak mempermasalahkan penyesuaian tarif ini karena memang belum dilakukan sejak tahun 2017. Harapannya PLN Batam dapat mengimbangi dengan kinerja yang lebih baik sehingga tidak ada pemadaman dengan waktu lama yang berdampak pada usahanya.

“Kalaupun ada pemadaman akibat jaringan atau gangguan local, PLN Batam melalui quick response harus segera melakukan penormalan. Saya juga berharap kedepannya agar pelayanan listrik juga sampai ke pelosok-pelosok Batam agar seluruh masyarakat Batam juga dapat menikmati listrik yang merata,” tutup Mike.

Kota Batam – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyebut ada indikasi “tidak memberikan pelayanan” oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kota Batam.

Pasalnya, ada pembayaran retribusi sampah oleh masyarakat namun banyak keluhan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman dan melalui kanal media soal pengangkutan sampah yang lamban dilakukan bahkan harus menunggu 10 hari sekali agar sampahnya dapat diangkut.

Apalagi belum lama ini tepatnya Kamis (30/05/2024), bak sebuah truk sampah terguling saat melintasi Laluan Madani, Batam Center. Mengakibatkan muatan sampah tumpah dan menutup jalur bagian bawah jembatan Laluan Madani.

Hal ini diperkirakan terjadi karena muatan yang terlalu banyak dan kondisi armada yang dianggap sudah tidak laik.

Pacsa kejadian tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari mengungkap telah berkoordinasi dengan Kepala DLHK Batam melalui telepon.

“Dari informasi yang kami dapatkan, DLHK mengakui belum memiliki anggaran untuk melakukan peremajaan truk sampah,” jelas Lagat pada Selasa (16/07/2024) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri saat ditanyai oleh wartawan dari salah satu media.

Dalam perbincangan tersebut, Ombudsman telah meminta peremajaan dilakukan secara bertahap agar tidak membebani anggaran.

“Kami sampaikan, agar tidak membebani anggaran lakukan peremajaan secara bertahap, semisal, pertahun ditambah 2 armada. Sehingga armada yang sudah layak dibesi tuakan saja, jangan dipakai lagi,” ungkap Lagat.

Terkait persoalan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA, ia mengatakan pihak DLH sebelumnya telah berjanji untuk melakukan pengangkutan 2 kali dalam seminggu.

“Ayo Kepala Dinas dan Pemerintah Kota Batam, kami imbau berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ada retrbusi yang dibayarkan oleh masyaraka. Sehingga ada kewajiban untuk melakukan pelayanan. Jika tidak dilakukan maksimal maka ada indikasi DLH maladministrasi, tidak memberikan pelayanan,” tutupnya.