Batam, 28 Juni 2024 - PT PLN Batam berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat khususnya yang kurang mampu. PLN pun memastikan kebijakan pemerintah untuk penyesuaian tarif listrik (Tariff Adjustment) pada Triwulan III tahun 2024 tidak berlaku bagi pelanggan PLN Batam dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Adapun penyesuaian tarif diberlakukan untuk 11 golongan tarif yang sejak tahun 2017 belum pernah ada penyesuaian.

Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan listrik yang berkeadilan sehingga pelanggan kurang mampu tetap dapat terlindungi dan pelanggan mampu dapat membayar tarif listrik sesuai keekonomiannya.

Direktur Utama PLN Batam, M. Irwansyah Putra menyatakan bahwa langkah ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Batam yang terus meningkat.

"Terhitung hingga akhir 2023 ini pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,04%, sehingga proyeksi peningkatan kebutuhan listrik di tahun 2024 mencapai 10 - 15%," terang Irwansyah.

Dirinya menjelaskan bahwa ketersediaan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang terdiri dari kurs, harga energi primer, dan inflasi. Pemerintah menerapkan tariff adjustment dengan tetap menjaga daya saing industri di Batam sehingga sebagian golongan tarif Batam masih di bawah Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik.

"Pemerintah dan PLN Batam mempertimbangkan 3 (tiga) variabel dalam menerapkan tariff adjustment, yaitu kondisi kurs, harga energi primer, dan inflasi demi tetap mampu menghadirkan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Batam," terangnya.

Dari 23 golongan tarif pelanggan, terdapat 11 golongan tarif yang diberlakukan tariff adjustment. Adapun penyesuaian tarif berlaku pada pelanggan sebagai berikut :
1) Tarif Rumah Tangga (R-1/Tegangan Rendah 1.300 VA menjadi Rp1.433,71 per kWh)
2) Tarif Rumah Tangga (R-1/Tegangan Rendah 2.200 VA menjadi Rp1.442,11 per kWh)
3) Tarif Rumah Tangga (R-2/Tegangan Rendah di atas 2.200 sampai dengan 5.500 VA menjadi Rp1.656,97 per kWh)
4) Tarif Rumah Tangga (R-3/Tegangan Rendah di atas 5.500 VA menjadi Rp1.729,81 per kWh)
5) Tarif Bisnis (B-2/Tegangan Rendah di atas 2.200 VA sampai dengan 200 kVA menjadi Rp1.699,85 per kWh)
6) Tarif Bisnis (B-3/Tegangan Menengah di atas 200 kVA menjadi Rp1.337,72 per kWh)
7) Tarif Industri (I-2/Tegangan Rendah di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA menjadi Rp1.171,30 per kWh)
8) Tarif Industri (I-3/Tegangan Menengah di atas 200 kVA menjadi Rp1.129,96 per kWh)
9) Tarif Pemerintah (P-1/Tegangan Rendah di atas 450 VA sampai dengan 200 kVA menjadi Rp1.737,51 per kWh)
10) Tarif Pemerintah (P-2/Tegangan Menengah di atas 200 kVA menjadi Rp1.817,69 per kWh)
11) Tarif Pemerintah (P-3/Tegangan Rendah di atas 450 VA menjadi Rp1.950,58 per kWh)

Bagi pelanggan PLN Batam yang ingin mengetahui golongan tarif yang mengalami penyesuaian atau melakukan simulasi perhitungan tarif dapat menghubungi Contact Center PLN Batam melalui nomor 0778-123 atau dapat mengunjungi posko pengaduan pelanggan di Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), Batam Center, UP3 Nagoya, UP3 Batu Aji dan UP3 Tiban.

BP Batam memberikan kesempatan kepada warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City untuk memilih lokasi hunian atau rumah baru sesuai site plan.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen BP Batam dalam rangka pemenuhan hak-hak warga terdampak pengembangan Kawasan Rempang yang telah bergeser sejak bulan September 2023 lalu.

"Warga yang sejak awal bersedia untuk bergeser kami berikan kesempatan di awal untuk memilih rumah dan blok yang mereka inginkan sesuai dengan site plan. Harapannya, warga tersebut dapat menempati rumah baru yang saat ini dalam tahap pengerjaan," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Selasa (2/7/2024).

Ariastuty menjelaskan, BP Batam saat ini sedang menggesa pengerjaan 96 rumah baru yang berlokasi di Tanjung Banon.

Dimana, keseluruhan rumah tersebut akan berdiri di atas kaveling seluas 500 meter persegi dan memiliki tipe 45.

"Sesuai hasil rapat bersama Kementerian Investasi, target pengerjaan rumah ini bisa selesai pada bulan September nanti. Mohon doanya agar tidak ada kendala selama proses berlangsung," tambah Tuty, panggilan akrabnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan tahap pertama Rempang Eco-City akan memakai lahan seluas 2.370 hektare.

Di lahan tersebut, terdapat 961 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan proyek.

Untuk warga terdampak, BP Batam pun memberikan santunan berupa uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta per KK sebelum hunian baru selesai.

Tidak hanya itu, BP Batam juga memberikan biaya hidup sebesar Rp 1,2 juta per jiwa dan memfasilitasi pengangkutan orang dan barang-barang dari rumah asal ke hunian sementara.

"Sejauh ini kami optimis pengerjaan rumah baru untuk masyarakat dapat terselesaikan sesuai target. Kami pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan lancer dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah," tutup Tuty. (*)

BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap empat Kepala Keluarga (KK) terdampak pembangunan Rempang Eco-City asal Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Sembulang Pasir Merah, Senin (1/7/2024).

Jumlah tersebut menambah total warga Rempang yang telah bergeser ke hunian sementara menjadi sebanyak 126 Kepala Keluarga (KK).

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk dapat menyelesaikan rencana investasi di Kawasan Rempang.

Selain masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional, Ariastuty mengatakan jika program pembangunan Rempang juga memberikan banyak manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.

"BP Batam membutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar rencana investasi di Rempang bisa terealisasi dengan maksimal. Proyek strategis ini juga akan membuka lapangan pekerjaan sehingga memberikan manfaat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat," ujar Tuty, panggilan akrabnya.

Tuty menegaskan, BP Batam juga berkomitmen untuk menyelesaikan hak-hak warga terdampak pengembangan Kawasan Rempang Eco-City.

Hal ini, lanjut Tuty, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dimana, BP Batam memiliki dua tugas penting dalam mendukung realisasi proyek Rempang Eco-City.

"Selain menyelesaikan hak warga terdampak, kami juga bertugas untuk menyiapkan rumah untuk relokasi. Saat ini, beberapa tahapan terkait tugas tersebut sudah berjalan dengan baik," tambah Tuty.

Sebagaimana diketahui, BP Batam telah menyelesaikan pembangunan empat rumah baru untuk warga terdampak Rempang Eco-City yang berlokasi di Tanjung Banon.

Pekerjaan itu akan berlanjut dengan target sebanyak 100 rumah baru bisa berdiri pada bulan September 2024 mendatang.

"Kami optimis, pengerjaan ini bisa selesai dan tahapannya sudah disampaikan saat rapat koordinasi Bersama Kementerian Investasi beberapa hari lalu," tutup Tuty. (*)

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Juni 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,28% (mtm). Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,29% (mtm), 0,16% (mtm), dan 0,30% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 3,54% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 1,46% (ytd).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi di Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas angkutan udara, daging ayam ras, cabai merah, beras, dan ikan tongkol. Kenaikan tarif angkutan udara terjadi sejalan dengan meningkatnya permintaan pada momen libur sekolah. Sementara itu, kenaikan harga komoditas makanan seperti daging ayam ras, cabai merah, dan beras didorong oleh terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi. Kenaikan harga komoditas ikan tongkol disebabkan oleh kenaikan permintaan masyarakat selama HBKN Idul Adha.

Dalam rangka pengendalian inflasi, Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif). Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 antara lain: 1). Koordinasi dan sinergi program melalui Rapat koordinasi TPID di wilayah Kepri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan FGD terkait dengan optimalisasi bantuan pangan serta pengaruh bantuan pangan terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Kepri; 2). Sinergi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri; 3). Pelaksanaan Capacity Building TPID Kab. Karimun dengan mengundang Kemenko Perekonomian sebagai narasumber serta melakukan kunjungan lapangan ke sentra cabai; 4). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Pangan dan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Kepri bersama Ombudsman RI, Bapanas RI, Bulog, dan OPD Provinsi Kepri.

Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi. Beberapa risiko tekanan inflasi yang perlu diantisipasi ke depan antara lain: 1). Masih berlanjutnya masa libur sekolah yang mendorong peningkatan permintaan terhadap jasa angkutan udara; 2). Kondisi cuaca dengan hujan intensitas hujan menengah-tinggi yang dapat memengaruhi produksi komoditas pangan utama; 3). Periode tahun ajaran baru berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan inflasi inti begitu yang disampaikan Wakil Ketua TPID PROVINSI KEPULAUAN RIAU Suryono.

Mewakili Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro bersama seluruh Anggota Bidang di lingkungan BP Batam menerima kunjungan Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi beserta beberapa Anggota Komwasjak.

Digelar di Marketing Centre pada Rabu (26/6/2024), kunjungan ini digelar dalam rangka silaturahmi sekaligus berbincang tentang pelayanan perpajakan di Batam.

Amien Sunaryadi menyampaikan pihaknya ingin mengetahui lebih banyak tentang aspirasi wajib pajak (pelaku usaha), pelayanan Bea dan Cukai di Batam serta masukan dari BP Batam untuk pelayanan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak.

"Maksud kedatangan kami di BP Batam hari ini adalah untuk mendalami informasi tentang aspirasi dari para wajib pajak di Batam, informasi tentang rencana Buffer Zone Bea dan Cukai yang akan dibangun di Pelabuhan Batu Ampar, hingga kami berharap ada masukan dari BP Batam kepada kami untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan," ujar Amien.

Dalam kesempatan ini, Amien turut mengapresiasi kinerja BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang telah banyak membawa perubahan dan kemajuan di Batam saat ini.

“Kami melihat Batam sangat berkembang pesat hari ini, mudah-mudahan dengan pelayanan yang baik dari BP Batam maupun dari kami (Direktorat Jenderal Pajak) kepada para investor disini dapat membuat mereka nyaman berinvestasi di Batam hingga seterusnya,” lanjut Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2003 – 2007 ini.

Merespon hal ini, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Ketua Komwasjak untuk menyambangi BP Batam.

"Terima kasih atas kunjungan Bapak Amien dan jajaran hari ini, berbagai hal positif yang kita simpulkan hari ini akan kami laporkan kepada Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi," tutur Wahjoe.

“Lewat pertemuan yang singkat ini, kita sudah saling bertukar informasi tentang pelayanan perpajakan di Batam, semoga BP Batam dengan Pemerintah Pusat dapat terus bersinergi untuk mewujudkan kemajuan Batam,” pungkas Wahjoe.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam; dan Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait. (MI)

Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam membuka pertemuan bersama Perwira Pendidikan Regional (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan Ke-62 TA. 2024, Selasa (25/6/2024)
 
Dipimpin oleh Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN), Kolonel Dr. Muhadi S.Pd., M.M, sebanyak 30 Perwira Siswa (Pasis) memenuhi Marketing Center BP Batam
 
Disadur dari laman web TNI, Seskoal merupakan lembaga pendidikan tertinggi TNI AL untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, membentuk kepribadian dan karakter prajurit yang profesional, serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan para perwira di bidang maritim.
 
Sedangkan KKDN merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh para Pasis yang saat ini sedang dalam proses meraih gelar magister terapan.
 
Muhadi mengatakan, penempatan Pasis pada KKDN kali ini dibagi menjadi tiga lokasi di Kepulauan Riau, yaitu Ranai Kota, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam.
 
Tidak hanya Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan KKDN juga hadir di dua provinsi lainnya, yaitu Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.
 
“Kami laporkan jumlah seluruh yang dididik adalah 182 siswa, terdiri dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Kepolisian RI. Selain itu, kami juga menerima Pasis mancanegara yang berasal dari Australia, Singapura, Malaysia, India,  dan Korea Selatan,” ujar Muhadi.
 
Ia juga mengapresiasi BP Batam yang menerima rombongan dengan baik.
 
“Besar harapan kami agar BP Batam dapat berkenan memberikan data serta informasi kepada para Pasis agar dapat diolah menjadi sebuah tulisan sebagai bahan masukan bagi BP Batam dan pemerintah daerah,” pungkas Muhadi.
 
Menanggapi hal tersebut, dalam sambutannya, Wan Darussalam mengapresiasi terpilihnya BP Batam sebagai salah satu lokasi untuk bertukar ilmu dan informasi pada kegiatan KKDN Seskoal.
 
“Memang sudah tepat bila teman-teman dari Seskoal berkunjung ke BP Batam jika ingin tahu lebih lanjut mengenai pembangunan infrastruktur Batam beserta pengembangan investasinya,” ujar Wan Darussalam.
 
Menurutnya, pembangunan dan keamanan pertahanan maritim merupakan hal yang saling berkesinambungan, mengingat Pulau Batam dikelilingi perairan dan berseberangan langsung dengan negara Singapura serta Malaysia.
 
“Jika keamanan terjamin, maka investasi pun akan berjalan lancar,” pungkasnya.
 
Pada kesempatan ini pula, secara singkat, Wan Darussalam memaparkan fokus-fokus pengembangan utama BP Batam untuk mendukung percepatan investasi.
 
Mulai dari Revitalisasi Terminal 1 dan Pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadim Batam melalui konsorsium PT Angkasa Pura I (Persero), Incheon International Airport Corporation (IIAC), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
 
Kemudian, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, penyelesaian permasalahan air bersih, peningkatan pelayanan Rumah Sakit BP Batam, pengelolaan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) eksisting dan 1 KEK Kesehatan yang baru diresmikan di wilayah Sekupang, hingga penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
 
“Pembangunan dan pengembangan Kota Batam berlangsung masif dalam lima tahun terakhir. Hal ini memang sengaja didorong Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi sebagai pondasi utama untuk mempercepat investasi,” jelas Wan Darussalam.
 
Sebelum menutup sambutan, ia berharap data dan informasi yang sudah disampaikan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para Pasis.
 
“Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan dalam proses pengkajian kebijakan dan penulisan para Pasis,” harap Wan Darussalam.
 
Hadir dalam kegiatan, Kepala Pangkalan Bakamla Batam, Kolonel I Nyoman Armenthia; Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait; Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar; dan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Harlas Buana.

BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap empat Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City ke hunian sementara, Senin (24/6/2024).

Jumlah tersebut kembali menambah total warga Rempang yang telah menempati hunian sementara menjadi sebanyak 122 KK.

BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan, pihaknya pun berkomitmen untuk terus mengedepankan komunikasi persuasif selama melakukan pendataan dan verifikasi terhadap warga terdampak pembangunan Kawasan Rempang yang akan bergeser.

Di samping itu, lanjut Ariastuty, BP Batam selalu memprioritaskan hak-hak masyarakat sebelum rencana investasi di Rempang terealisasi.

Hal ini pula yang kemudian membuat masyarakat mulai membuka diri terhadap rencana investasi di kampung mereka.

"Sesuai instruksi Kepala BP Batam, kami akan berupaya maksimal dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat dengan mengutamakan komunikasi sifatnya persuasif," tegas Tuty, panggilan akrabnya.

Seperti penyampaian Tuty, warga asal Sembulang Hulu, Lidya mengatakan jika dirinya mendukung penuh rencana investasi di Kawasan Rempang.

Dia berharap, pembangunan Rempang Eco City dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat ke depannya.

"Semoga apa yang telah menjadi rencana pemerintah berjalan dengan lancar. Saya berharap, perekonomian masyarakat juga menjadi lebih baik dengan hadirnya pembangunan ini," ujar Lidya.

Senada, warga asal Sembulang lainnya, Annisa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya BP Batam, yang telah memprioritaskan hak-hak warga sebelum investasi Rempang Eco-City terealisasi.

Melalui rencana pembangunan Rempang, Annisa menginginkan, anak cucunya ke depan dapat memiliki taraf hidup lebih di masa mendatang.

"Harapan saya, proyek ini bisa membuat masyarakat lebih maju dan anak cucu kami juga bisa memiliki ekonomi yang lebih bagus dari sekarang," ungkapnya di lokasi pergeseran. (*)

Batam, 24 Juni 2024 - Ascott Regional Batam menggelar kegiatan donor darah yang digelar dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia.
Jaringan hotel yang terdiri dari HARRIS Resort Waterfront Batam, HARRIS Hotel Batam Center, HARRIS Resort Barelang Batam, dan Yello Harbor bay Batam mengadakan kegiatan sosial berupa penggalangan donor darah. Kegiatan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Batam dan bertempat di HARRIS Resort Waterfront Batam, Jl. KH Ahmad Dahlan, No.1 - Waterfront City, pada hari Senin, 24 Juni 2024.

Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari komitmen Ascott Regional Batam untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. “Acara ini diharapkan dapat membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan stok darah di Batam.” Ujar Dila Bachmid selaku Marketing & Branding Manager Shared Service HARRIS Resort Waterfront Batam dan HARRIS Hotel Batam Center.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh karyawan dari berbagai unit HARRIS dan Yello Hotels di Batam, serta masyarakat umum yang turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini. Kegiatan donor darah ini berhasil mengumpulkan puluhan kantong darah yang nantinya akan sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan.

General Manager HARRIS Resort Waterfront Batam, Bapak Ryan Damanik menyatakan, “Kami sangat bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini. Donor darah adalah salah satu bentuk kepedulian kami terhadap sesama, dan kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk turut serta mendonorkan darah mereka.”

“Kami berterima kasih kepada Ascott Regional Batam yang telah mengadakan kegiatan donor darah ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat membantu kami dalam menjaga ketersediaan darah untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar perwakilan dari PMI Batam, Bapak Yusnari.
Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Ascott Regional Batam yang berkelanjutan.

Ascott berkomitmen untuk terus mendukung dan berkontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.

BATAM- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauaun Riau (KPw BI Kepri) menggelar Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) pada hari Selasa, 25 Juni 2024. LPP merupakan produk kajian rutin triwulanan yang dikeluarkan oleh KPwBI Kepri yang berisi asesmen terkini kondisi perekonomian meliputi pertumbuhan ekonomi (PDRB), perkembangan inflasi, kondisi fiskal, stabilitas sistem keuangan dan kondisi kesejahteraan masyarakat seperti IPM, Nilai Tukar Petani, dan pengangguran. Selain pemaparan hasil LPP, juga diselenggarakan diskusi dengan tema Digital Creative Industry: Opportunity and Challenges dengan menghadirkan narasumber dari industri ekonomi kretaif digital serta akademisi. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta wawasan bagi peserta mengenai perkembangan, tantangan dan peluang adaptasi teknologi digital dalam dunia usaha serta hubungannya dengan perkembangan ekonomi.

Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa di tengah dinamika global yang terus berkembang, digitalisasi telah menjadi pendorong utama transformasi dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian, salah satunya sektor ekonomi dan industri kreatif. Adaptasi dan inovasi digital dalam sektor ekonomi telah menghasilkan peningkatan produktivitas dan kreativitas melalui eksplorasi berbagai peluang baru, optimalisasi produksi, dan peningkatan karya-karya kreatif dengan nilai tambah yang tinggi. Potensi ekonomi dan industri kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka panjang. Untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi tersebut, sinergi dan kebijakan yang tepat dari pemangku kepentingan sangat diperlukan, salah satunya pengembangan pelatihan dan pendidikan yang tepat terkait teknologi digital.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suryono, dalam keynote speechnya menyebutkan bahwa potensi adaptasi teknologi digital dalam ekonomi dan industri kreatif terbilang besar. Namun juga  dihadapkan dengan sejumlah tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, dukungan regulasi yang masih bisa dioptimalkan, ancaman keamanan data dan sistem, serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman lebih dalam terkait perkembangan peluang digitalisasi industri kreatif dan tantangannya serta dukungan dari sisi akademis diperlukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten.

Penyelenggaraan Diseminasi LPP triwilan II-2024 ini bersinergi dengan Direktorat Jenderan Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan kondisi keuangan (fiskal). Hadir dalam diseminasi tersebut pimpinan/perwakilan Kepala Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi vertikal di Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, kalangan akademisi, perbankan, asosiasi, mahasiswa dan media massa. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong semakin kencangnya gairah industri kreatif digital sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kepulauan Riau.

Jakarta - Transformasi bisnis dan kinerja mentereng sukses membawa PT PLN (Persero) masuk dalam daftar 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024. Pengharhaan tersebut diterima pada 19 Juni lalu.

Kinerja bisnis yang positif dan pertumbuhan kinerja keuangan secara tahunan dibawah kepemimpinan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membawa perseroan menempati peringkat 6 mengalahkan sejumlah perusahaan multinasional dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.

Darmawan mengungkapkan, capaian ini menjadi tonggak sejarah bagi PLN yang telah konsisten melakukan transformasi bisnis berbasis digital secara end to end selama 3,5 tahun terakhir.

“Kami digitalkan seluruh proses bisnis kami mulai dari pembangkit, transmisi dan distribusi, sistem keuangan, sistem pengadaan dan pembayaran, hingga sistem layanan pelanggan kami, sehingga saat ini PLN menjadi makin lincah, kokoh, dan trengginas,” ujar Darmawan.

Darmawan melihat capaian ini didapat atas kerja keras seluruh insan PLN yang berdedikasi penuh untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia.

“Ini merupakan capaian dari seluruh insan PLN yang sudah bersama-sama bekerja keras. Saya mengucapkan terima kasih dan mendedikasikan capaian ini kepada seluruh insan PLN yang telah memberikan maximum effort sehingga dapat mengubah proses bisnis dari yang serba manual menjadi terdigitalisasi dan pada akhirnya membuat PLN bisa mencapai titik ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan,” tutur Darmawan.

Tercatat, PLN meraih pendapatan sebesar USD32,01 miliar dengan raihan laba PLN menjadi USD1,44 miliar. PLN juga mencatatkan aset sebesar USD108,51 miliar dengan total serapan tenaga kerja mencapai 51.245 orang.

"Raihan positif ini tentu sejalan dengan visi PLN menjadi Top 500 Global Company. PLN berkomitmen penuh terus mendorong transformasi bisnis yang sejalan dengan mandat pemerintah untuk menghadirkan energi listrik yang andal dan hijau," ungkap Darmawan.

Sementara itu, PT PLN Batam selaku Anak Perusahaan PT PLN (Persero) akan senantiasa menunjukkan wujud komitmennya dalam mendukung transformasi bisnis dan kinerja dari induk usahanya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Zulhamdi.

"Ditetapkannya PT PLN (Persero) sebagai jajaran 10 besar perusahaan terbaik Asia Tenggara versi Fortune menjadi suatu kebanggaan bagi PLN Batam sebagai salah satu Anak Perusahaan PT PLN (Persero), hal ini menjadi dorongan motivasi bagi kami dalam memberikan yang terbaik bagi pelanggan," tutur Zulhamdi.

Pemimpin Redaksi Fortune Asia, Clay Chandler mengatakan, fokus Fortune pada kawasan ini muncul karena Asia Tenggara semakin penting dalam ekonomi global. Hal ini diklaim berkat pergeseran rantai pasokan dan perkembangan pesat ekonomi kawasan tersebut.

“Fortune Southeast Asia 500 (500 Perusahaan Terbesar di Asia Tenggara Fortune) mencerminkan kawasan yang dinamis dan cepat berubah, kawasan yang ekonomi intinya tumbuh jauh lebih cepat daripada Eropa atau Amerika Serikat. Ini sebagian karena Asia Tenggara mengambil peran yang jauh lebih penting dalam ekonomi global, tidak terkecuali karena sejumlah perusahaan multinasional Global 500 telah mengalihkan lebih banyak rantai pasokan mereka ke negara-negara Asia Tenggara,” kata Clay Chandler.

Fortune Southest Asia 500 2024 mencatat, Indonesia mendominasi dengan 110 perusahaan, disusul Thailand dengan 107 perusahaan. Malaysia, dengan 89 perusahaan dalam daftar tersebut, mengungguli Singapura dengan 84 perusahaan. Sementara itu Vietnam dengan 70 perusahaan, Filipina dengan 38 perusahaan, dan Kamboja dengan dua perusahaan.