Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2025 lebih baik dari prakiraan. Ekonomi triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,87% (yoy). Dengan realisasi triwulan II 2025 tersebut, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diprakirakan akan berada di atas titik tengah kisaran 4,6–5,4%.Pada triwulan III 2025, aliran masuk investasi portofolio ke SBN terus belanjut dimana pada Juli dan Agustus 2025 (hingga 15 Agustus 2025) mencatat net inflows masing-masing sebesar 1,0 miliar dolar AS.
Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat transmisi penurunan suku bunga dari BI-Rate ke suku bunga pasar uang dan perbankan.Kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada Juli 2025 tumbuh sebesar 7,03% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juni 2025 sebesar 7,77% (yoy).
Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2025 tetap baik didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital[1] pada Juli 2025 meningkat di seluruh komponen sehingga tumbuh 45,30% (yoy) dan mencapai 4,44 miliar transaksi. Sejalan peningkatan jumlah pengguna dan merchant, volume transaksi aplikasi mobile dan internet meningkat masing-masing sebesar 26,07% (yoy) dan 12,68% (yoy), termasuk volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS yang tumbuh tinggi 162,77% (yoy).
Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).
