Batam - Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026 kembali digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepri dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
KURMA tahun ini memasuki tahun ketiga diselenggarakan , ajang tahunan ini tak sekadar menyemarakkan bulan suci Ramadan, tetapi juga menjadi motor penggerak akselerasi ekonomi syariah dan penguatan UMKM di daerah.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto disela-sela pembukaan Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026 di One Mall Batam pada Rabu(4/3/2026) sore menegaskan, KURMA merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dengan sektor riil, khususnya UMKM.
“Ini adalah dukungan langsung terhadap pengembangan ekonomi syariah maupun UMKM. Kami melihat ini sangat strategis bagi Batam dan Kepri,” ujarnya.
Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak mudah, Kepri justru mampu mencatatkan kinerja impresif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 6,9 persen (tertinggi di Sumatera, red) dengan inflasi yang tetap terjaga.
Bahkan secara year on year, pertumbuhan Kepri berada di angka 7,8 persen, menempatkannya di peringkat ketiga nasional.
Ia menjelaskan, tingginya pertumbuhan tersebut tidak lepas dari kuatnya struktur industri di Batam, yang didominasi sektor elektronik, galangan kapal, logistik, dan perdagangan. Keberadaan BP Batam juga dinilai berperan penting dalam mendorong investasi dan efisiensi industri.
Rony menekankan pentingnya konektivitas antara industri besar dengan UMKM lokal. Menurutnya, industri yang tumbuh pesat akan memberikan efek berganda (multiplier effect) jika terhubung dengan pelaku UMKM.
Momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas harga pada 2025, lanjut Rony, menjadi ruang akselerasi bagi ekonomi syariah dengan UMKM sebagai pelaku utama. Hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan ekonomi sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan.
Dalam KURMA 2026, BI Kepri bersama mitra menghadirkan tiga fokus utama. Pertama, penguatan produk halal dari hulu ke hilir. Prosesnya dimulai dari onboarding, kurasi, pelatihan, hingga pemasaran dan transaksi. Salah satu sorotan adalah pengembangan modest fashion dan wastra Melayu Kepri.
BI Kepri menghadirkan desainer nasional untuk meningkatkan kualitas produk, sekaligus mendorong wastra Melayu menjadi trademark daerah. Motif-motif khas Melayu diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM perempuan.
Kedua, penguatan sektor olahan makanan halal, termasuk sertifikasi halal dan pelibatan juru sembelih halal (Juleha) guna memastikan rantai pasok sesuai prinsip syariah.
Ketiga, penguatan aspek keuangan dan digitalisasi. BI mendorong UMKM terhubung dengan pembiayaan perbankan serta memanfaatkan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS.
“Kita dorong UMKM menggunakan QRIS agar transaksi lebih mudah, transparan, dan terhubung dengan layanan keuangan formal. Digitalisasi ini penting agar UMKM naik kelas,” tegas Rony.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyangnyang Haris Pratamura menyebut KURMA sebagai agenda strategis tahunan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (EKOS) di Kepri.
“KURMA bukan sekadar festival Ramadan, tetapi wadah promosi produk UMKM, penguatan pariwisata halal, edukasi keuangan syariah, hingga pelayanan publik dan pasar murah,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi antara Pemprov Kepri, BI, OJK, KDEKS, serta pemangku kepentingan lainnya telah menunjukkan hasil positif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kepri 2025 yang mencapai 7,8 persen (yoy), meningkat signifikan dibandingkan 5,14 persen pada 2024.
Pemprov Kepri juga terus mendorong program strategis seperti penguatan UMKM kabupaten/kota, koperasi, serta pengembangan Kampung Merah Putih di sejumlah wilayah pesisir guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan budidaya.
Dengan sinergi yang semakin solid, KURMA 2026 diharapkan menjadi katalis penguatan ekonomi syariah yang melengkapi mesin industri Kepri.
Pertumbuhan yang tinggi dan stabil diharapkan tidak hanya terpusat di sektor besar, tetapi juga mengalir hingga ke pelaku UMKM, menciptakan ekonomi Kepri yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.
