BATAM – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dalam memperkuat keamanan maritim melalui sinergi bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan seluruh unsur Forkopimda.
Hal tersebut disampaikan dalam peresmian Markas Komando (Mako) Zona Bakamla Barat, Tengah, dan Timur di Jembatan 4 Barelang, Kamis (23/4/2026) pagi.
Dalam sambutannya, Nyanyang menekankan bahwa kehadiran fasilitas Bakamla menjadi simbol komitmen negara dalam memastikan wilayah laut Indonesia dikelola secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan keamanan maritim tidak hanya berdampak pada stabilitas wilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Keberadaan Mako Zona Bakamla ini mencerminkan komitmen negara menjaga wilayah laut secara cepat, tepat, dan terukur,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kepri, kata Nyanyang, telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung pengawasan wilayah perbatasan dan pesisir. Salah satunya melalui sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan.
Selain itu, Pemprov Kepri juga memberikan dukungan terhadap pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar melalui pemberian insentif sejak 2024 kepada personel TNI-Polri yang bertugas di pulau terluar.
Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov Kepri dan Bakamla dinilai telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 6,94 persen, menjadikan provinsi ini sebagai yang tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Tak hanya itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kepri juga meningkat menjadi 83,68 poin pada 2025, naik dari 82,21 poin pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga nasional.
“Kondisi keamanan yang kondusif mendorong peningkatan investasi, kelancaran arus logistik, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir,” jelas Nyanyang.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bakamla RI atas komitmen menjaga kedaulatan maritim Indonesia, khususnya di wilayah Kepri. Pemerintah daerah berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan laut Indonesia yang aman dan berdaulat.
Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr, Opsla dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Ia menyebut keamanan maritim tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan harus melalui kerja sama seluruh aparat dan kementerian/lembaga terkait.
“Kita harus berbagi informasi tanpa batas. Menjaga keamanan laut tidak mungkin dilakukan sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pembangunan Mako Zona Bakamla Barat, Tengah, dan Timur merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan laut nasional. Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat berbagi informasi bagi seluruh aparat keamanan maritim.
Saat ini, Bakamla telah mengintegrasikan 17 kementerian dan lembaga dalam sistem koordinasi pengamanan laut. Ke depan, Puskodal Pusat ditargetkan menjadi national command center guna memperkuat sistem keamanan laut Indonesia secara terpadu.
Peresmian Mako Zona Bakamla tersebut diharapkan semakin memperkuat pengawasan wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan strategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
