BATAM – Pemerintah terus memperkuat daya saing investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melalui penguatan regulasi, penyederhanaan perizinan, serta peningkatan infrastruktur pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian berusaha.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, penguatan ketahanan ekonomi Batam menjadi prioritas, terutama untuk mengantisipasi praktik underinvoicing, perdagangan barang bekas (balpres), dan impor ilegal yang berpotensi mengganggu iklim investasi.

“Diperlukan pengawasan dan penegakan kebijakan yang lebih optimal guna menjaga daya saing serta menciptakan iklim usaha yang sehat,” ujar Dradjad dalam pertemuan dengan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad di Batam, Selasa (10/11).

Kinerja ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Batam tumbuh 7,28%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan nasional 5,29%.

Sementara itu, realisasi investasi hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun atau 85,33% dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.

Pemerintah juga mendorong pengembangan industri strategis, termasuk data center dan ekonomi digital di Nongsa Digital Park. Untuk mendukung investasi tersebut, pemerintah bersama BP Batam memperkuat kepastian pasokan listrik dan ketersediaan air baku, termasuk melalui pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Selain itu, pemerintah menghadirkan program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Mekaar dengan bunga 8% flat per tahun dan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta tanpa agunan tambahan. Program ini didukung subsidi bunga Rp2,62 triliun dengan target 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026.

Pemerintah berharap penguatan regulasi, infrastruktur, dan pembiayaan produktif dapat menjadikan Batam sebagai model pengembangan kawasan ekonomi strategis sekaligus meningkatkan daya saing industri dan investasi nasional.