Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menjadi keynote Speaker dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Tanjung Pinang di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (28/9/2022).

Membawa materi "Peluang Pelayanan Investasi dan Pembangunan Daerah Kota Tanjung Pinang", Muhammad Rudi yang juga Walikota Batam menginginkan perekonomian Tanjung Pinang, agar bisa tumbuh seperti Batam.

"Saya hanya ingin membagi pengalaman saya menjadi Wali Kota dan Kepala BP Batam, sebetulnya ingin mengetuk hati kecil kita masing-masing bahwa kita harus bersama membangun kota yang kita cintai," kata Muhammad Rudi.

Pesatnya pembangunan Batam, menggerakkan hati Muhammad Rudi untuk kelak memberikan daya dan upayanya membangun kota kelahirannya, Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjung Pinang.

Ia berharap apa yang sudah dibangun di Batam dapat juga memberikan dampak positif bagi Tanjung Pinang dan kabupaten lain yang berada di Provinsi Kepri. Dengan demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Batam dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

"Mudah-mudahan kehadiran saya dapat memberikan makna bagi Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, para Forkopimda dan masyarakat di sini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi mendapat perhatian atas paparan program yang tengah dilakukan pihaknya. Ada empat prioritas pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Empat prioritas tersebut kini sedang dikejar untuk segera terealisasi karena diperuntukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam kedepannya.

Pertama adalah pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Kedua, revitalisasi Bandara Internasional Hang Nadim. “Bandara ini nanti bisa mampu menampung 40 juta orang setahun datang ke Batam, bayangkan bisa 2 juta orang saja ke Tanjung Pinang sudah hidup ekonominya,” ucapnya.

Ketiga, peningkatan jaringan jalan. Keempat, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang.

Sementara Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam tersebut atas undangan yang diberikan. Menurutnya Muhammad Rudi merupakan sosok tokoh inspiratif baginya dalam menjalankan pembangunan.

“Hari ini kami mendengarkan capaian pembangunan dan saran dari Pak Rudi yang sudah dinanti-nantikan, ini penting sebagai motivasi, mudah-mudahan apa yang menjadi atensi kami di Tanjung Pinang diberikan kemudahan, supaya kami juga bisa membangun kota yang kami cintai ini,” ucap Rahma.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menjelaskan alasan Kepala BP Batam diundang untuk menjadi pembicara utama dalam forum tersebut karena pembangunan insfrastruktur di kota Batam dinilai jauh lebih masif.

“Kami mengundang Pak Rudi sebagai keynote speaker untuk sharing pengalaman selama memimpin BP Batam, serta berbagi strategi dan konsep pembangunan yang diterapkan di Batam sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang,” kata Zulhidayat, Selasa (27/9/2022).

Diketahui, forum tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang sampena 4 (empat) tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Hj. Rahma dan Endang Abdullah. Forum dihadiri lebih dari 150 peserta terdiri dari Forkopimda Tanjung Pinang, Forum RT/RW, Paguyuban, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Insan Pers.

Turut mendampingi Kepala BP Batam, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranaon dan Kepala Biro Umum BP Batam Budi Susilo.

Jakarta, 28 September 2022. Indonesia miliki kondisi ekonomi domestik yang baik di tengah keadaan perekonomian global yang sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan mobilitas masyarakat yang kembali normal mendorong perekonomian nasional terus pulih dan mengalami penguatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia termasuk kuat jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di dunia. Hal tersebut disampaikan secara virtual dalam acara Indonesia Re Internasional Conference 2022, Rabu (28/09). Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah juga melakukan upaya ekstra untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah penguatan ekonomi nasional.

“Kondisi ekonomi yang kondusif ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi perkembangan industri asuransi,” kata Menko Airlangga.

Pengembangan industri asuransi menjadi penting karena saat ini masyarakat dihadapkan dengan risiko tak terduga yang terus muncul. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Juli 2022, total aset industri asuransi mencapai 1.738 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, aset reasuransi tercatat memiliki kontribusi sebesar 2,1% atau 35,76 triliun rupiah.

Sebagai informasi, industri asuransi terdiri dari usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Sementara itu, perusahaan reasuransi sendiri merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

“Saat ini baru ada 8 pelaku usaha reasuransi di Indonesia. Jadi, pangsa pasarnya masih besar, mengingat jumlah pelaku asuransi di Indonesia sekitar 138 perusahaan,” ungkap Menko Airlangga.

Untuk mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pertumbuhan industri asuransi dan reasuransi di Indonesia, Menko Airlangga menjelaskan bahwa dari segi regulasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur batasan kepemilikan asing pada bisnis yang terkait dengan perasuransian.

“Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi para reasuradur untuk menjadikan situasi yang penuh ketidakpastian ini sebagai peluang untuk turut serta menjaga ketahanan ekonomi nasional. Reasuransi berperan penting dalam memastikan industri asuransi mengenali eksposur apa yang harus diharapkan dalam waktu dekat,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 27 September 2022. LPS dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada hari Senin, 26 September 2022, menetapkan untuk menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan bagi simpanan dalam Rupiah di Bank Umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps, serta untuk simpanan dalam valuta asing (valas) di Bank Umum sebesar 50 bps, menjadi sebagai berikut:

Bank Umum :
- Rupiah = 3,75℅
- Valas = 0,75℅

Bank Perkreditan Rakyat :
- Rupiah = 6,25℅

Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.

LPS menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan, dengan memperhatikan beberapa faktor pertimbangan antara lain: memberi ruang perbankan merespon kebijakan suku bunga bank sentral dengan menjaga kecukupan cakupan penjaminan dan tetap suportif bagi fungsi intermediasi perbankan; transmisi kenaikan suku bunga acuan terhadap suku bunga simpanan di tengah likuiditas perbankan yang masih longgar; memperkuat sinergi kebijakan dengan otoritas lain dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi; dan cakupan penjaminan masih cukup stabil.

Ke depan, LPS secara berkelanjutan akan terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan serta berpotensi mempengaruhi penetapan Tingkat Bunga Penjaminan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank wajib menginformasikan kepada nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. Apabila nasabah penyimpan mendapatkan hasil bunga melebihi Tingkat Bunga Penjaminan, simpanan nasabah tersebut menjadi tidak memenuhi kriteria program penjaminan LPS. (nck)

Yogyakarta, 26 September 2022. Melalui berbagai rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia 2022, Indonesia ingin lebih mendorong dan mengenalkan berbagai warisan budaya lokal ke kancah global. Karena itu, kedatangan dari para Delegasi Pertemuan ke-3 Sherpa G20, yang berlangsung tanggal 26 – 30 September 2022 di Yogyakarta, dijamu dalam sebuah acara Welcoming Reception oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Yogyakarta. Gelaran acara budaya di Keraton ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi adat budaya Keraton Yogyakarta, di mana seluruh Delegasi juga memakai pakaian baju batik, yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut hangat para Delegasi Sherpa G20, dengan memberikan welcoming speech secara virtual. “Selamat datang di Yogyakarta yang indah, di mana nilai-nilai dedikasi, ketulusan dan solidaritas tertanam dalam sejarahnya,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga meminta para Delegasi untuk dapat meluangkan waktu setelah pertemuan Sherpa, untuk menikmati kekayaan budaya di Yogyakarta, kehangatan dan keramahan masyarakat, serta merasakan kelezatan berbagai masakan khas Yogyakarta. “Semoga kehangatan sambutan kami dan masyarakat Yogya tersampaikan sepenuhnya kepada Anda, dan mendukung kesuksesan pertemuan Sherpa yang lebih produktif,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa pada masa perjuangan, Yogyakarta mendukung sepenuhnya perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan pernah menjadi Ibukota Indonesia. Hal tersebut menjadikan provinsi ini menerima hak istimewa sebagai daerah khusus, bahkan terus mempertahankan tradisi Kesultanan dalam administrasi pemerintahannya.

Menko Airlangga menuturkan “Yogyakarta adalah kota yang melambangkan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Untuk itulah kami memilih kota ini sebagai tempat Pertemuan ke-3 Sherpa G20. Kami berharap para Sherpa yang terhormat dapat berkumpul dalam semangat yang sama, untuk merumuskan solusi dalam mengatasi krisis yang sangat kompleks yang dihadapi dunia saat ini.” Menko Airlangga kemudian juga menyampaikan sebuah pepatah Jawa “Urip iku Urup” atau “Hidup adalah Menghidupkan”, yang artinya bahwa hidup harus dijalani secara harmonis dengan semua makhluk hidup, baik melalui perlindungan lingkungan sekitar maupun pelestarian hubungan dengan sesama.

Saat ini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang mengalami transformasi sosial yang cepat dari sektor agraris menuju semi-industrial, terutama industri kreatif. Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap Pertemuan Sherpa ke-3 ini dapat membawa pada orkestrasi peradaban dunia sehingga “no one left behind”.

“Selamat Datang di Yogyakarta. Momentum ini kian bermakna, karena menjadi agenda penting bagi Sherpa G20 untuk memandu sekaligus membuka jalan menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Semoga Sherpa mendapatkan berbagai inspirasi menyongsong pelaksanaan KTT G20, dengan memasukkan dunia dalam bingkai persahabatan, inklusivitas, dan perdamaian global,” tutur Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sajian makan malam diawali dengan bir jawa yang terbuat dari berbagai rempah dan menjadi salah satu minuman khas Yogyakarta. Makanan utama yang disajikan adalah bistik keraton dan ikan dengan bumbu mangut yang merupakan cita rasa khas Yogyakarta. Dengan ini, semua Delegasi diharapkan dapat menikmati masakan nusantara yang disajikan dalam suasana Keraton Yogyakarta.

Sembari menikmati hidangan nusantara, para Sherpa G20 juga dihibur oleh persembahan tarian Beksan Punggawa. Tarian tersebut adalah tari klasik yang berfokus pada perkembanan ragam gerak, pola lantai, tata urutan, dan struktur dramatisasi. Tarian ini berisikan tiga bagian, yaitu bagian awal, maju gendhing; bagian isi, enjeran (adu kesaktian) sebelum dan saat berperang; serta bagian akhir, mundur gendhing.

Pada akhir acara, setiap Delegasi diberikan kesempatan untuk berfoto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selesai acara, semua delegasi kembali ke hotel untuk mempersiapkan dua hari pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi tujuan dan menyepakati substansi draft Leaders’ Declaration yang akan dibawa ke KTT G20 pada November 2022 di Bali. (nck)

Jakarta-26 September 2022. Berdasarkan survei terkini jumlah masyarakat yang menabung di bank masih relatif kecil, atau tepatnya sekitar 49 persen penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank, dan sisanya belum. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal ini dikarenakan, sebagian masyarakat mungkin masih memilih untuk menaruh uangnya di rumah, atau kemungkinan lainnya sebagian dari masyarakat juga belum atau tidak tahu, bahwa simpanan atau tabungan masyarakat sampai dengan Rp 2 miliar per rekening per bank dijamin oleh LPS.

“Jika kita melihat tingkat akses masyarakat ke perbankan atau jasa keuangan itu 76,19 persen, tapi tingkat literasinya masih di level 38,03 persen. Jadi kita harus mengedukasi habis-habisan, supaya masyarakat yakin dan percaya untuk menyimpan dananya di bank", ujarnya di Jakarta, Senin (26/9/2022).

Ia mengatakan ada beberapa alasan mengapa masih ada masyarakat yang tidak menyimpan uang mereka di bank. Antara lain, katanya, masih ada sebagian masyarakat yang khawatir uangnya hilang karena bank tersebut ditutup. Lalu masyarakat yang tinggal di pelosok, masih perlu bantuan pihak lain untuk mengakomodir mereka, atau dari pihak perbankannya sendiri, terutama yang kecil, yang belum cukup mendekati masyarakat tersebut.

Terkait kekhawatiran masyarakat tentang nasib dana simpanannya, jika bank tempat masyarakat menyimpan uangnya itu ditutup, Purbaya kembali memastikan, bahwa LPS akan menjamin dana nasabah tersebut.

“Jika misalnya ada bank jatuh karena berbagai sebab, pelayanan kami akan lebih cepat, sekarang misalnya rata-rata pengembalian atau pembayaran dana nasabah itu memakan waktu sekitar 50 hari, namun sekarang dengan sistem yang baru kami akan memperpendek hingga 7 hari sesuai dengan standar internasional, upaya itu tidak mudah namun kami akan terus berupaya sebaik mungkin,” jelasnya.

Dukungan LPS Kepada BPR

Kemudian, lanjut Purbaya, salah satu institusi perbankan yang dijamin oleh LPS adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ini adalah komitmen LPS untuk mendukung bank-bank yang berada di kota kecil atau daerah pelosok. Di seluruh wilayah Indonesia sekarang ada sekitar 1600 BPR yang dijamin dan dimonitor oleh LPS. Menurutnya, BPR-BPR itulah yang memberikan akses jasa keuangan ke masyarakat utamanya masyarakat di daerah pelosok untuk terus menggerakan roda perekonomian.

“Kami berencana untuk mendukung infrastruktur digital bagi BPR yang menghubungkan seluruh Indonesia, hal tersebut sedang kami pelajari, karena salah satu ciri khas perbankan kita adalah BPR-BPR tersebut, itu yang paling penting dan harus kami jaga ke depan, karena merekalah yang memberikan akses kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah pelosok,” ujarnya.

Secara nasional, cakupan rekening bank umum yang dijamin penuh oleh LPS per Agustus 2022 sebesar 99,93% dari total rekening dan rekening BPR/BPRS per Juni 2022 yang dijamin penuh oleh LPS sebesar 99,97%. Lalu, terkait dengan penanganan klaim penjaminan, sejak 2005 sampai Agustus 2022, LPS telah mencairkan klaim simpanan nasabah senilai Rp 1,413 triliun dari Rp 1,460 triliun yang dinyatakan layak bayar (setara 96%). Dana tersebut merupakan dana nasabah penyimpan yang menabung pada 117 bank yang telah dicabut izin usahanya. (nck)

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, akan tampil sebagai pembicara utama atau Keynote Speaker pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Tanjungpinang.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampena 4 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada Rabu, 28 September 2022 di Aula Kantor Pemko Tanjungpinang.

"Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, BP Batam telah memberikan sejarah panjang bagi Batam, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Rudi saat ini, pembangunan infrastruktur begitu masif," kata Ketua Panitia acara sekaligus Pejabat teknis pelaksana kegiatan Feri Ismana, Senin, (26/9/2022).

Membawa tema "Peluang Pelayanan Investasi dan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang", Muhammad Rudi diharapkan dapat memberikan pengalaman sucsess story dalam hal kepemimpinan dan konsep pembangunan yang diterapkan di Batam dapat dilaksanakan di Tanjungpinang.

"Peserta dan undangan yang hadir bisa berinteraksi dan bertanya jawab, bagaimana kisi-kisi pak Rudi membangun Batam," ujar Feri.

Disebutkan, kegiatan tersebut nantinya disejalankan dengan pengukuhan Tim TPP Tanjungpinang oleh Walikota Tanjungpinang. Tim bentukan tersebut untuk mempercepat pembangunan Tanjungpinang.

"Sehingga, nantinya Pak Rudi sebagai motivator bagi tim yang telah dikukuhkan dan dapat bergerak seperti Batam," imbuhnya.

Sebelumnya Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi mengucapkan selamat atas 4 tahun masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.

"Semoga jalinan kerja sama dan koordinasi dengan kota Batam terus terjaga dengan baik dan spirit pada visi dan misi Ibu Walikota menjadi lentera bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang," pesan Muhammad Rudi.

Bali, 25 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan pertahanan tiga lapis (three lines model) dalam rangka mewujudkan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang sehat, tumbuh berkelanjutan serta mengutamakan perlindungan konsumen.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada BUMN Legal Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN bersama Forum Hukum BUMN di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/9).

“Sejauh ini kondisi sektor jasa keuangan dalam kondisi baik, walaupun kita melihat adanya kondisi geopolitik serta naiknya harga komoditas. Kinerja sektor jasa keuangan yang baik tersebut harus didukung dengan tata kelola yang baik,” kata Sophia.

Sophia menjelaskan penguatan pertahanan tiga lapis meliputi penguatan tata kelola IJK sebagai lini pertama kemudian peranan pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang (Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik, Aktuaris, Penilai Konsultan Hukum, dll.) sebagai lini kedua dan peranan OJK sebagai lini ketiga.

Pertama, penguatan tata kelola IJK dengan cara antara lain memperjelas peran dan tanggungjawab penyusun laporan keuangan, salah satunya mewajibkan penyusun laporan keuangan memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA) dan mewajibkan adanya profesi aktuaris di perusahaan; meningkatkan kualitas SDM SJK antara lain bidang IT, audit, dan akuntansi, khususnya terkait pemanfaatan dan analisis data; serta dengan menerapkan transparansi yang menyeluruh atas produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Kedua, penguatan Lembaga dan Profesi Penunjang antara lain dengan melakukan enforcement lembaga dan profesi penunjang untuk memperkuat tata kelola; meningkatkan koordinasi dan reviu mutu lembaga dan profesi penunjang dalam menjalankan proses pengawasan atas Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Selanjutnya yang ketiga, penguatan peran OJK antara lain melalui penerapan mekanisme enforcement yang tegas atas pelanggaran yang dilakukan menggunakan berbagai prinsip hukum; serta memperkuat koordinasi antara OJK dan Lembaga terkait (Bank Indonesia, Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, Asosiasi).

Dengan penguatan pada tiga lapis pertahanan serta penegakan hukum tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pemulihan ekonomi nasional dengan tetap mengutamakan aspek perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PLN Batam melakukan peninjauan lapangan di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi dalam rangka melihat ketahanan energi sektor ketenagalistrikan di Batam, Rabu (21/9/2022).

Kunjungan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait ketenagalistrikan seperti kecukupan pasokan dan jaringan listrik, rasio elektrifikasi, hingga rencana perkembangan pembangunan ketenagalistrikan energi terbarukan (PLTS) di Batam.

“Mengenai kecukupan dan kebutuhan listrik di Batam, kita melihat dari rencana PLN Batam akan ada penambahan kapasitas dan pemindahan gardu ke Batam. Rencana jangka panjangnya yaitu interkoneksi Sumatera-Batam, jika investasi ini terealisasi maka ada tambahan sekitar 2000-3000 MW dan ini sangat besar,” kata Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa

Irfan menyebutkan untuk pengembangan PLTS sendiri akan dikembangkan dengan skala besar dan sudah masuk proyek strategis nasional. BP Batam berharap di tahap pertama ini, paling tidak ada 40 MW di Waduk Tembesi dan 720 MW di Waduk Duriangkang.

“Kedepan rencana kebutuhan di Batam banyak pengembangan besar, butuh dukungan listrik, seperti pengembangan di Rempang sesuai rencana induk, kebutuhannya bisa mencapai 2.000 MW. Kemudian, data center di Nongsa, jika 11 data center sudah terealisasi maka membutuhkan 500 MW,” sebut Irfan.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini apa yang kita rencanakan bisa sinkron dengan rencana PLN, ESDM dan didukung oleh seluruh pihak yang terkait,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Reinaldy Agung mengatakan peninjauan lapangan ini tindak lanjut dari rapat terbatas yang di pimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Juni 2022 lalu, itu terkait antisipasi krisis pangan dan energi.

“Kondisi global saat ini tidak menentu, sehingga menyebabkan harga komoditas dunia terus meningkat. Aspek ketersediaan utamanya sumber energi, di mana Batam sangat bergantung pada gas. Kalau kita lihat dari sisi cadangan sendiri sebenarnya tidak sampai 20 tahun lagi gas kita akan habis. Jadi memang perubahan transformasi ke energi EBT itu sudah menjadi suatu ke niscayaan,” jelas Reinaldy.

Ia pun meyakini kebutuhan listrik akan terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. “Sehingga langkah-langkah antisipasi segera harus dilakukan supaya tidak terlambat dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat,” ujarnya.

Analis Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Firdaus Pioneertha Ibo, menyampaikan pihaknya juga fokus kepada rasio elektrifikasi dan System Average Interruption Duration Index, System Average Interruption Frequency Index dimana terdapat kurang lebih 20 pulau yang masih belum dialiri listrik di Batam khususnya dan Kepri umumnya.

“Kedepan baik dari kebijakan dedisilesasi, konversi dari PLTD ke PLTS dan atau juga grip paket laut semoga bisa mendorong peningkatan rasio eletrikfikasi juga,” imbunya.

Sementara, EVP PPRM PLN Batam, Mohammad Arief Rachman menyatakan saat ini kondisi pelistrikan di Batam bisa dikatakan cukup, namun menurutnya Batam harus punya cadangan operasi minimal 20 persen.

“Tentu kita perlu dukungan dari pemerintah agar ada sumber pasokan gas dari sumber lain,” ucapnya.

Nusa Dua, 23 September 2022. Menutup rangkaian pertemuan bilateralnya di Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela kegiatan G20 Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting bertemu dengan Minister of Trade, Industry and Competition Afrika Selatan Ebrahim Patel, Kamis (22/09).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa transisi energi menuju rendah karbon merupakan aspek penting untuk mencapai ketahanan iklim yang mendukung lingkungan hidup dan penciptaan lapangan pekerjaan. Afrika Selatan sendiri memiliki kerja sama Just Energy Transition Partnership dengan Prancis, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat. Pengalaman tersebut dapat dipelajari dan best practice bagi Indonesia dalam menemukan model yang sesuai untuk menangani isu perubahan iklim di Indonesia.

“Pertemuan ini dalam rangka menjajaki peluang yang dapat dikerjasamakan secara konkret antara kedua negara, khususnya di bidang-bidang yang menjadi perhatian dan potensi bersama,” demikian kata Ebrahim Patel. Dalam pertemuan keduanya telah membahas berbagai aspek kerjasama yang potensial termasuk minerba dan upaya melepas ketergantungan pada fossil fuel sesuai kesepakatan global dalam rangka pengurangan emisi gas buang guna mengurangi dampak perubahan iklim. “Teknologi seperti Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) termasuk mekanisme pendanaannya perlu didorong dan memberikan dampak signifikan bagi kedua negara,” ujar Menko Airlangga.

Dijelaskan bahwa upaya transisi energi Indonesia menuju ramah lingkungan dilakukan melalui berbagai kebijakan nasional seperti penggunaan kendaraan berbasis listrik dengan mendukung pengembangan baterai EV yang didukung oleh bahan baku seperti Nikel yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, Indonesia melalui kerjasamanya dengan ADB tengah menyiapkan langkah strategi bagi phasing down penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara dalam hal pendanaannya (Energy Transition Mechanism).

Kedua negara yang berpengalaman dalam industri tambang dan pengolahan raw materials seperti bauxite, copper, dan aluminium dinilai perlu dijajaki platform kerjasama yang tepat bagi peningkatan kerjasama di bidang tersebut.

Selain membahas kerjasama energi dan pertambangan, juga disinggung potensi kerjasama halal dan industri otomotif beserta komponennya. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk berbagai pengalaman dan menciptakan peluang kerja sama serta melanjutkan komunikasi secara reguler. Dilakukan juga work with local industry agar tercipta nilai investasi yang seimbang.

Nilai perdagangan Indonesia-Afrika Selatan pada tahun 2021 tercatat sebesar USD2.06 Miliar lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2020 (USD1.2 Miliar). Pada periode Januari-Juli 2022, nilai perdagangan sebesar USD2.06 Miliar atau meningkat 46,92% dari periode yang sama setahun sebelumnya (USD1.04 Miliar).

Dalam pertemuan tersebut Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian, Sekjen Kemenperin, dan Asdep Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian. Sementara dari pihak Afrika Selatan, hadir bersama Menteri Ebrahim Patel yakni Duta Besar Afrika Selatan untuk WTO dan Direktur pada Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Kompetisi Afrika Selatan. (nck)

Jakarta - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kewirausahaan menjadi salah satu kunci dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah terus melakukan strategi-strategi pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang saat ini masih berada di angka 3,47%.

Beberapa strategi tersebut diantaranya dengan meningkatkan kompetensi/skill, membuka pasar dan peluang pemasaran, menguatkan ketersediaan dan akses permodalan, serta melakukan penguatan kelembagaan untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif. Salah satu hal yang didorong Pemerintah untuk menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru adalah melalui digitalisasi.

Dalam acara Pameran Industri Nusantara dan Made in Indonesia (INAMAS) dengan rangkaian acara Virtual Exhibition, Business Matching, Hybrid FGD dan Workshop, Kamis (22/09), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang hadir secara virtual mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki nilai ekonomi digital tertinggi di ASEAN dan perlu untuk terus dioptimalkan. Ekonomi digital terbukti mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan inklusivitas dan pemerataan ekonomi.

“Untuk mendukung perkembangan ekonomi digital ini, Pemerintah terus mengupayakan peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan internet melalui penyelesaian berbagai sarana infrastruktur seperti jaringan fiber optic dan data center, satelit multifungsi dan lain sebagainya. Aksesibilitas digital ini merupakan aspek penting sebagai enabler pengembangan market digital maupun talenta digital,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Digitalisasi erat kaitannya dengan peran dari para pemuda yang merupakan generasi “digital native” yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Digitalisasi juga sebagai bentuk pemanfaatan peluang dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Pemerintah saat ini terus memberikan berbagai pelatihan untuk menciptakan talenta digital mulai dari skilling, re-skilling dan up-skilling. Beberapa program yang telah dijalankan, seperti Program Kartu Prakerja, Program Literasi Digital dan Sea Labs Indonesia terus digalakkan untuk menumbuhkan industri digital Indonesia dan memberikan pelatihan intensif bagi talenta digital baru.

Salah satu strategi nasional pengembangan ekonomi digital yaitu Making Indonesia 4.0 sebagai program Pemerintah dalam mempersiapkan menghadapi era industri digital 4.0. Making Indonesia 4.0 berfokus pada 7 sektor industri utama yaitu makanan-minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, alat kesehatan, serta farmasi yang diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar 70% dari total PDB industri, 65% ekspor industri, dan 60% tenaga kerja industri Indonesia.

“Dan guna menyiapkan SDM dan mengakselerasi transformasi industri 4.0 di sektor manufaktur, Pemerintah telah mendirikan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) sebagai solusi satu atap penerapan industri 4.0 di Indonesia, sekaligus menjadi Jendela Indonesia 4.0 pada dunia. PIDI 4.0 memiliki 5 pilar dan fungsi layanan transformasi yang meliputi Showcase Center, Ecosystem Industri 4.0, Capability Center yang sudah dilengkapi LSP, Pusat Pendampingan serta Rekayasa dan Kecerdasan Intelektual,” tutur Sesmenko Susiwijono.

Para pemangku kepentingan dalam PIDI 4.0 berasal dari berbagai kalangan yang memiliki perannya masing-masing seperti industri, penyedia teknologi, penyedia layanan, startup dan accelerator, Lembaga Penelitian dan Akademisi, Lembaga Keuangan, dan Pemerintah.

Sektor industri berperan serta dalam pilar showcase maupun pilar lain dalam PIDI 4.0 sesuai dengan best practice-nya. Penyedia Teknologi dapat memberikan solusi dasar/platform yang terkait dengan Industri 4.0. Penyedia Layanan memberikan layanan yang diperlukan seperti penilaian, pelatihan, dan integrasi sistem. Start Up dan Accelerator menyediakan jasa yang dibutuhkan industri dalam bertransformasi ke industri 4.0. Lembaga Penelitian dan Akademisi sebagai mitra kolaborasi dalam menemukan solusi pain point perusahaan. Lembaga Keuangan berperan strategis dalam memberikan insentif pendanaan untuk investasi awal. Pemerintah berfungsi menyiapkan instrumen pendukung dan infrastruktur dalam pelaksanaan operasional PIDI 4.0 dan kebijakan terkait industri 4.0 di Indonesia.

“Semoga acara hari ini menjadi momentum baik dari terciptanya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan SDM unggul dan semangat kewirausahaan yang tinggi. Dengan semangat kolaborasi yang tinggi ini, kita ciptakan para wirausaha baru untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia,” tutup Sesmenko Susiwijono. (nck)