Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan. BI 7 days repo rate naik 50 basis poin menjadi 4,25%.
"Rapat Dewan Gubernur BI pada 21-22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7days reverse repo rate 50 bps menjadi 4,25%." ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (22/9/2022)

Demikian juga deposit facility 50 bps jadi 3,5% dan lending facility naik 50 bps jadi 5%.

Keputusan kenaikan tersebut sebagai langkah preemtive dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti ke sasaran 3% plus minus 1% pada paruh kedua tahun 2023," ujarnya.

"Serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sesuai fundamentalnya akibat ketidakpastian pasar keuangan global di tengah peningkatan permintaan domestik yang tetap kuat," imbuhnya. (nck)

BP Batam dianugerahi penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam kalinya untuk laporan keuangan tahun 2021, yang telah disematkan pada bulan Juni 2022 lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan diterima oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan apresiasi dan penghargaan bagi entitas yang memperoleh WTP minimal 5 kali, 10 kali dan 15 kali berturut-turut, bersempena dengan Puncak Acara Rapat Kerja Nasional Rakernas, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kementerian Keuangan RI, di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi (22/9/2022).

Sebelumnya, BP Batam telah mempertahankan opini WTP selama lima kali berturut-turut sejak tahun 2017.

Dibuka langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, kegiatan digelar dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas kinerja seluruh pemerintahan di pusat dan di daerah, serta menjaga komitmen dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Selamat atas pencapaian yang telah diraih untuk entitas yang laporan keuangannya mendapat opini WTP. Ini adalah pencapaian yang luar biasa." Tutur Sri Mulyani.

Dirinya juga berharap para entitas yang telah mendapatkan anugerah karena capaian Opini WTP atas laporan keuangannya, juga dapat mengawal akuntabilitas laporan keuangan dan kinerja untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Apresiasi saya sampaikan, telah turut membangun dan mengelola keuangan negara secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, dan tidak hanya status semata tapi juga kita harapkan dapat berkontribusi mengawal APBN/APBD bermanfaat memecahkan persoalan bangsa." Katanya.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang hadir dan menyaksikan penganugerahan ini, berharap capaian BP Batam dapat terus dipertahankan sejalan dengan peningkatan akuntabilitas dan kinerja BP Batam.

"Tidak berpuas diri tentunya, kita harus mampu melaksanakan amanah ini, melaksanakan kinerja dan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan bertanggung jawab, sehingga target kita adalah meningkatkan kinerja dan laporam keuangan BP Batam yang akuntabel dan transparan." Kata Wahjoe.

Dirinya juga menghimbau kepada seluruh jajarannya agar dapat memaknai ini dengan menjalankan tugas secara baik dengan jujur, profesional dan tanggung jawab.

Tutut hadir didampingi Kepala Biro Umum Budi Susilo beserta pejabat eselon III BP Batam.

Rakernas Akuntansi dan Peloporan Keuangan Tahun 2022 dihadiri 82 Kementerian Negara / Lembaga Pemerintah serta pemerintah daerah. Acara dibalut dengan pemberian penghargaan kepada entitas peloporan peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  dengan sejumlah kategori, seperti : Opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2021, Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut yang diberikan melalui video announcement dan penganugerahan secara langsung diberikan kepada entitas peraih Opini WTP minimal 10 kali berturut-turut; Opini WTP minimal 15 kali berturut-turut.

Jakarta, 22 September 2022. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada tahun ini genap berusia 17 tahun. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin dan resolusi bank di Indonesia ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. UU ini pula yang menjadi dasar hukum terbentuknya sebuah Lembaga Negara baru, yaitu LPS dan resmi beroperasi pada 22 September 2005.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, usia 17 tahun adalah usia yang cukup matang bagi sebuah entitas lembaga keuangan dan diharapkan LPS dapat lebih kuat, lebih sigap, lebih bijak, dan lebih percaya diri.

“Sudah panjang perjalanan yang LPS lewati dan banyak pengalaman yang telah didapatkan. Dari yang awalnya organisasi kecil, hingga dengan perkembangannya saat ini, dan akan terus berkembang lagi, sejalan dengan semangat yang kita usung yaitu Satu Tujuan, Tumbuh Bersama,” ujarnya dalam sambutannya di acara perayaan HUT ke-17 LPS, digelar di Jakarta, Kamis (22/09/2022).

Pada kesempatan tersebut, Purbaya juga menjelaskan, salah satu kado ulang tahun ke-17 LPS ini adalah masa-masa menjelang penetapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dimana dengan regulasi baru tersebut, maka implikasi bagi LPS adalah LPS akan mengemban mandat dan amanat baru.

“Amanat ini menumbuhkan kebanggaan tersendiri karena sudah dipercaya, nantinya di struktur organisasi LPS, organisasi akan bertambah, pimpinan bertambah, unit kerja bertambah dan SDM juga akan bertambah. tentu saja dinamikanya juga akan meningkat, dan ini yang harus kita antisipasi dan persiapkan secara bersama-sama, baik secara lembaga maupun individunya. Kami yakin kita semua mampu mengemban nya,” jelasnya.

Turut hadir dalam acara perayaan HUT LPS ke 17 ini antara lain, Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih, Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dan Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio OJK Dian Ediana Rae serta seluruh pegawai LPS. (nck)

Jakarta - Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 37/ Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS, dibacakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dian Ediana Rae resmi menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal 7 September 2022

Dalam Surat Keputusan yang sama, Presiden juga memberhentikan dengan hormat Heru Kristiyana sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Ex-Officio yang telah memasuki masa pensiun, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2022.

Dalam sambutannya Menkeu Sri Mulyani berharap LPS dan OJK di Komite Stabilitas Sistem Keuangan bisa betul-betul merumuskan kerangka regulasi yang memang berpikir ke depan. Tidak bersifat individual maupun institutional interest tetapi berpikir di atas kepentingan Indonesia yang luas.

“Besar harapan dari seluruh pihak kepada Anggota Dewan Komisioner LPS yang baru dilantik, agar benar-benar menjaga kerja sama berdasarkan apa-apa yang selama ini menjadi tugas bersama, dengan berpegang pada rasa saling menghormati dan saling mendukung,” ujarnya di acara tersebut, dihelat di Jakarta, Rabu (21/09/2022).

Dengan dilantiknya Dian Ediana Rae, maka susunan Dewan Komisioner LPS adalah sebagai berikut :

Anggota merangkap Ketua : Purbaya Yudhi Sadewa

Anggota merangkap Kepala Eksekutif : Lana Soelistianingsih

Anggota non ex-officio : Didik Madiyono

Anggota (ex-officio Kemenkeu) : Luky Alfirman

Anggota (ex-officio Bank Indonesia) : Destry Damayanti

Anggota (ex-officio OJK) : Dian Ediana Rae. (nck)

Jakarta, 21 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengaturan dan pengawasan industri Pasar Modal dengan menerbitkan tiga peraturan baru yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, serta POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Tiga peraturan baru dimaksud ditujukan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
POJK Nomor 14/POJK.04/2022 merupakan ketentuan penyempurnaan dari Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebijakan OJK serta memperhatikan praktik terbaik di Pasar Modal (best practices), kebutuhan pasar dan standar internasional.

Ketentuan penyampaian Laporan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik ini penting karena berperan dalam pengambilan keputusan pemegang saham, khususnya pemegang saham publik.

Tersedianya laporan keuangan yang lebih cepat kepada pemegang saham publik, diharapkan akan membantu pemegang saham publik untuk dapat mengambil keputusan investasinya dengan tepat.

POJK ini mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada OJK dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala kepada masyarakat. Penyampaian Laporan Keuangan Berkala wajib melalui sistem pelaporan elektronik OJK.

POJK Nomor 15/POJK.04/2022

Ketentuan ini mengatur mekanisme pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka. Dalam hal saham perusahaan terbuka tercatat di Bursa Efek, perusahaan terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip atas rencana pemecahan saham dan rencana penggabungan saham perusahaan terbuka dari Bursa Efek tempat saham perusahaan terbuka tersebut dicatatkan.

Pemecahan saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan terbuka untuk memecah sahamnya dari satu saham menjadi dua saham atau lebih atau memecah sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham perusahaan terbuka. Penggabungan saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan terbuka untuk menggabungkan sahamnya dari dua atau lebih saham menjadi satu saham atau menggabungkan sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham perusahaan terbuka.

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan pemecahan saham dan penggabungan saham ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak pemegang saham, perlindungan investor, dan mendukung terwujudnya perdagangan saham yang terjaga dengan baik.

POJK Nomor 17/POJK.04/2022

Melengkapi peraturan OJK di industri Pasar Modal, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 17/POJK.04/2022 sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

POJK ini merupakan pedoman bagi Manajer Investasi agar tidak terjadi misconduct berkaitan dengan independensi Manajer Investasi, alasan rasional Manajer Investasi dalam melakukan keputusan investasi, perilaku Manajer Investasi dalam melakukan transaksi Efek untuk kepentingan nasabah, pemasaran produk Investasi, keterbukaan informasi Produk Investasi, dan terkait penerimaan hadiah dan atau manfaat dan sebagainya.

POJK ini mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait manajemen risiko likuiditas dalam pengelolaan investasi yang menjadi rekomendasi dalam IOSCO Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes (FR01/2018). (nck)

Jakarta - Digitalisasi telah menjadi pemicu berbagai perubahan global termasuk mendorong ekonomi yang kian terintegrasi dan efisien. Pertumbuhan platform digital yang kian pesat mampu meningkatkan pasar layanan online dunia hampir 50% sejak awal pandemi dengan total pendapatan mencapai USD 466 juta pada akhir tahun 2021. Sedangkan pada tingkat regional, pasar digital ASEAN juga bertumbuh pesat hingga mampu bertengger pada posisi terbesar ke-3 di Asia dan ke-5 di dunia, serta diproyeksikan akan mencapai USD1 triliun (GMV) pada tahun 2030.

Perkembangan ekonomi digital juga turut menghadirkan peluang baru bagi perekonomian Indonesia guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nilai ekonomi digital Indonesia juga diprediksi akan mengalami peningkatan hingga dua kali lipat menjadi USD146 miliar pada tahun 2025, untuk itu Pemerintah terus berupaya mengakselerasi transformasi digital guna mendukung peningkatan ekonomi digital Indonesia di masa mendatang.

“Mempercepat transformasi digital adalah kunci untuk membuka potensi kita dalam daya saing global dan pembangunan jangka panjang, memberdayakan masyarakat dan bisnis untuk meraih peluang pasar baru, terutama untuk pemulihan pasca pandemi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam Huawei Connect 2022: Unleashing Digital for a Sustainable Asia-Pacific, Senin (19/09).

Upaya Pemerintah tersebut salah satunya diimplementasikan melalui penyusunan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 sebagai panduan strategis untuk mendorong proses transformasi digital di Indonesia. Panduan tersebut berisi 100 inisiatif utama untuk mempercepat realisasi infrastruktur digital, Pemerintah, ekonomi, dan masyarakat di 10 sektor prioritas.

Selanjutnya, Pemerintah juga tengah mengembangkan Kerangka Ekonomi Digital Nasional untuk mendorong kolaborasi dan menumbuhkan sinergi di antara semua pemangku kepentingan terkait, memastikan prioritas fondasi ekonomi digital Indonesia, memaksimalkan berbagai upaya peningkatan ekonomi digital, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutannya.

Selain penyusunan kerangka pengembangan, penyediaan infrastruktur pendukung juga menjadi determinan keberhasilan transformasi digital. Pemerintah terus berfokus untuk mengembangkan fasilitas infrastruktur, baik dalam bentuk fisik maupun digital, mulai dari pembangunan jaringan serat optik, menara BTS, pusat data dan High Throughput Satelite (HTS), hingga pengembangan jaringan 5G.

Lebih lanjut, Pemerintah juga melakukan pengembangan SDM guna memenuhi kebutuhan akan talenta digital melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian inti dari kurikulum pendidikan, kejuruan, serta program pelatihan untuk membantu pekerja dalam menyesuaikan dinamika dunia kerja yang telah bertransformasi menggunakan teknologi digital. Salah satu pelatihan yang telah mengadopsi digitalisasi tersebut yakni Program Kartu Prakerja yang memungkinkan para pekerja, pencari kerja, dan pemilik UMKM memperoleh kompetensi baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada.

“Terbitnya regulasi yang adaptif, agile, dan progresif, pada akhirnya menjadi salah satu syarat penting dalam menciptakan iklim bisnis digital yang sehat,” tutur Menko Airlangga.

Guna memenuhi kebutuhan akan regulasi tersebut, Pemerintah juga telah melakukan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan saat ini Indonesia menjadi negara Asia Tenggara ke-5 yang memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi tersebut setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Selain itu, melalui Presidensi G20, Indonesia telah menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas utama G20 untuk tahun 2022 dengan tujuan untuk menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif, terutama melalui digitalisasi UKM, memperluas inklusi keuangan, percepatan literasi dan keterampilan digital, dan reformasi tata kelola data global. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Hasanuddin dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM) untuk industri maritim dan pemberdayaan nelayan.
 
Dihadiri 400 orang dari kalangan alumnus dan akademisi, kegiatan ini dihelat di sela-sela kegiatan Rektor Menyapa Alumni, pada Sabtu (17/9/2022) malam di Ballroom Best Western Premier Panbil.
 
MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa.

Hadir mendampingi, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddi sejak tahun 1987 hingga saat ini.

Turut hadir pula Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman; Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Agung Dhamar Syakti, yang merupakan alumnus Universitas Hasanuddin; dan Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.
 
Pada kesempatan pertama, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Kota Batam, adalah salah satu daerah yang kaya akan sumber daya laut.
 
Meski 96 persen wilayah Kepulauan Riau adalah laut, ia akui kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sangat rendah, yaitu kurang dari 5 persen.
 
Hal tersebut secara langsung sangat mempengaruhi taraf kehidupan sosial dan ekonomi para nelayan.
 
“Kami harap dengan kerjasama bersama Universitas Hasanuddin dapat mempercepat penyediaan SDM untuk menunjang industri perikanan di Kota Batam,” kata Muhammad Rudi.
 
Selain itu, industri galangan kapal yang kembali menggeliat menjadi sinyal positif untuk membuka peluang investasi asing dan memutar roda perekonomian Batam secara maksimal.
 
Dengan mempertimbangkan keunggulan yang dimiliki Universitas Hasanuddin sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di bidang perikanan dan perkapalan, Muhammad Rudi yakin jalinan kerja sama ini akan menjadi nilai tambah bagi keberlangsungan industri maritim di Kota Batam.
 
“Lebih dari 100 industri shipyard telah berkembang di Batam dan lebih dari 300 pekerjanya merupakan alumni dari Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin. Semoga ke depannya lebih banyak alumni yang bekerja di Batam,” harap Muhammad Rudi.
 
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama sinergis dengan institusi strategis seperti BP Batam.
 
Menurutnya, dengan pengalaman BP Batam dalam mengelola kawasan dan investasi selama lebih dari 50 tahun telah menyimpan banyak praktik terbaik (best practice) yang dapat menjadi basis pengembangan teori atau metode ilmu pengetahuan.
 
“Selain mendorong mahasiswa untuk bekerja di Batam, Universitas Hasanuddin juga telah menugaskan seorang staf pengajar untuk mendukung penuh BP Batam. Sehingga secara relasional, BP Batam adalah bagian penting dari Universitas Hasanuddin,” pungkas Jamaluddin.
 
(rud)

Padang, 16 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mendorong pengembangan UMKM dan menjadikan UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada penutupan acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Sumatera Barat di Pantai Puruih, Padang, Jumat ini.

“OJK terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melakukan berbagai program pengembangan UMKM seperti memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM seperti yang dilakukan di acara Gernas BBI ini,” kata Friderica.

Menurutnya, pelaku UMKM Sumatera Barat yang telah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan melalui program Gernas BBI dapat menjadi mitra Pemerintah Provinsi dan Kota dalam merealisasikan aksi afirmasi belanja produk dalam negeri sehingga dapat menjadi sumber ekonomi baru.
Selain itu, OJK juga akan terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dan pelaku UMKM sehingga bisa meningkatkan pemahamannya dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Oddo R.M. Manuhutu, Walikota Padang Hendri Septa, Walikota Bukittinggi Erman Safar, serta Pimpinan Pelaku Industri Jasa Keuangan dan seluruh mitra strategis OJK.
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak untuk terus semakin memberdayakan UMKM seperti kegiatan Gernas BBI yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Sumbar.

“Gernas BBI merupakan awal dari kolaborasi untuk mendorong UMKM tampil di garda terdepan dalam pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan lebih kuat. Kita menargetkan 1,7 persen tambahan pertumbuhan ekonomi dan 2 juta lapangan kerja baru dari Gernas BBI. Melalui kegiatan ini kita juga mendorong agar produk UMKM dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri,” kata Sandiaga.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada OJK juga disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap komitmen dan dukungan OJK dalam penyelenggaraan Gernas BBI. Kami juga mengharapkan kolaborasi dan sinergi dari OJK dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan ke pelaku UMKM dan program peningkatan literasi keuangan di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi Ansharullah.

Pelaksanaan Gernas BBI di Sumbar selama periode kampanye sejak April s.d. Juni 2022 mencatat berbagai pencapaian (harvesting), antara lain:

1. Gernas BBI di Sumbar diikuti oleh 332 UMKM Binaan, dan 45 UMKM yang telah diseleksi untuk mengikuti showcase, pelatihan, pendampingan dan penjualan melalui e-commerce hingga akhirnya terpilih lima UMKM champions.

2. OJK dan para mitra strategis berhasil mendorong 660 UMKM Sumbar untuk dapat on-boarding melalui platform e-commerce.

3. Realisasi transaksi penjualan barang UMKM baik melalui penjualan offline dan online sebesar Rp15,72 miliar.

4. Penyaluran pembiayaan dari sektor jasa keuangan kepada UMKM melalui:

a. Platform DigiKu secara Nasional lebih dari Rp215,37 miliar.

b. Pinjaman melalui Bank/BPR/Fintech/Lainnya di Sumatera Barat sebesar Rp26,41 miliar, dan

5. Sebanyak 27 kegiatan pendampingan dan pelatihan telah dilakukan, mulai dari capacity building, standard service, on-boarding ke e-commerce, manajemen dan marcom, serta pelatihan go-export baik secara offline maupun online yang diikuti oleh 3.911 UMKM di wilayah Sumbar.

6. Memfasilitasi sertifikasi halal kepada 100 UMKM yang berasal dari Sumbar, pembentukan UMKM Halal Center Bukittinggi bekerja sama dengan Global Halal Hub, BSI, dan Dekranasda Bukittinggi yang nantinya dapat direplikasi di kota lainnya.

7. Fasilitasi Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar yang merupakan kelembagaan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah yang pertama.

8. Memfasilitasi Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) tiga kota di Sumbar, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Padang.

Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa kegiatan Gernas BBI telah mampu memberikan semangat baru dan motivasi bagi pelaku UMKM dari berbagai daerah untuk terus berkreasi dan berinovasi menghadapi tantangan yang ada. Gernas BBI juga dapat mendorong kerja sama dan kolaborasi yang masif antar lintas pemangku kepentingan, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Asosiasi, Industri Jasa Keuangan, Top Brands maupun media.

Sinergi ini mampu mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat serta mampu menggerakan seluruh elemen masyarakat agar lebih cinta dan bangga membeli produk serta berwisata di Tanah Air. (nck)

Batam - PT. Infineon Technologies Batam kembali mengukuhkan komitmen untuk peningkatan investasi di Batam atau ekspansi usaha.

Perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor ini, telah merancang sejumlah site plan, dengan total investasi infrastruktur 85 Juta EUR (IDR Rp. 1,26 Triliun).

Adapun rincian site plan ekspansi Infineon Batam adalah pembangunan Gedung baru BAT 3 pada tahun 2022 ini dengan luas 21.000 sqm (m2), sehingga dengan perluasan ini, Infineon telah mengembangkan sayap di Batam menjadi 3 Production Sites.

BAT 1 yang merupakan Gedung pertama yang dibangun pada tahun 1996 seluas 9.000 sqm (m2), dan kemudian Gedung BAT 2 yang dibangun pada tahun 2018 seluas 12.000 sqm (m2).

Dengan realisasi perluasan ini, maka kapasitas produksi yang sebelumnya berada pada angka 13-15 juta pcs / minggu pada tahun 2019 kini menajam mencapai kapasitas 30 juta pcs / minggu. Dan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Target kapasitas produksi yang direncanakan hingga tahun 2030/2031 adalah 150-180 juta pcs per minggu.

Direktur Logistik PT Infineon Aldrin Purnomo sebagai perwakilan Management PT. Infineon Technologies Batam, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan BP Batam.

"Sangat baik ya, saya mewakili Manajemen PT. Infineon Technologies Batam sangat menghargai apa yang telah dilakukan BP Batam, membantu luar biasa, sampai ekpansi terus berjalan dan ini bisa kita capai." Katanya.

Aldrin berharap proyek strategis PT Infineon dan dukungan BP Batam ini bisa menjadi role model atau percontohan proyek strategis di Batam.

"Ini bisa jadi role model untuk perkembangan dan investasi industri high technology di Batam tentunya." Tutur Aldrin.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal proses ekpansi ini agar berjalan sesuai koridor yang telah direncanakan.

“Kami tentu sangat bersyukur dengan ekpansi ini, hal ini menunjukkan ada kepercayaan yang baik dunia investasi kepada Batam. Tugas kami dan kita semua selanjutnya adalah mengawal dan memastikan investasi ini berada pada koridor yang direncanakan. Saat investasi ini jalan, maka lapangan kerja terbuka.” Katanya.

Pria yang juga merupakan Walikota Batam ini, memberikan atensi besar, mengingat masih ada sejumlah hal yang menjadi concern bagi perusahaan besar Infineon, seperti prosedur keimigrasian bagi lalu lintas WNA dan pemberlakuakn VoA yang hanya berlaku bagi pariwisata dan belum mengakomodir bagi kemudahan pertemuan bisnis, serta kebijakan di sejumlah Kementerian seperti Perindustrian dan BPKM.

Dengan ekpansi yang dilakukan PT. Industrial Technologies ini, ia berharap mampu menjadi dorongan positif bagi peningkatan angka investasi di Batam, sejalan dengan upayanya dalam menggesa infrastruktur Batam baik dari sisi darat, laut dan perhubungan udara.

“inilah mengapa kami siapkan infrastruktur yang bagus, bahkan saat pandemi sedang tinggi-tingginya. Kita siapkan, agar saat masa pemulihan ekonomi datang, investasi mulai bangkit, Batam sudah siap menyambut.” Katanya.

Dengan berbagai upaya yang ia lakukan, pertumbuhan ekonomi dan realiasi investasi di Batam menyumbang persentase terbesar di Provinsi Kepulauan Riau.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelumnya merilis realisasi investasi di Batam Penanaman Modal Asing (PMA) dan (Penanaman Modal Dalam Negeri) PMDN di Batam sepanjang Januari-Juni 2022 atau semester I tahun 2022 mencapai Rp 6,175 triliun dengan 1.529 proyek.

Secara komulatif realisasi investasi Semester I PMA sebesar 82,86 persen yang mencapai Rp 5,116 triliun dengan 696 proyek.

Sementara, angka realisasi investasi semester I PMA di Kepri sebesar 6,462 triliun. Praktis, dengan angka tersebut, Batam menyumbang persentase terbesar dengan 79,16 persen dari realisasi investasi PMA di Kepri.

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Waduk KPBPBB bersama Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan ke Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi pada hari Kamis (15/9/2022).

Hal ini juga merupakan tindaklanjut arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi untuk mempercepat realisasi rencana proyek investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kegiatan di awali dengan paparan singkat oleh Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa, bertempat di Ruang Presentasi Gedung Marketing Center BP Batam dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesi.

Kunjungan Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Dr. Aries Firman ini dilakukan dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional PLTS Skala Besar di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi Batam.

Dr. Aries Firman mengatakan pemerintah sepakat mendukung energi terbarukan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, salah satunya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Sebagai pilot project pengembangan energi surya di Indonesia PLTS Terapung ini diharapkan dapat menjadi bahan riset, referensi ataupun penelitian untuk mengembangkan teknologi serupa di daerah - daerah lain.

Untuk itu bendungan harus dilakukan sertifikasi setiap lima tahun sekali dan beberapa kendala ringan yang terdapat di Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesi ini harus terus diminimalisir.

“Tujuan kami datang kesini adalah untuk mengetahui kondisi awal kedua bendungan ini pada tahun 2022 sebelum digunakan sebagai tempat untuk PLTS terapung” tambah Dr. Aries Firman.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi bendungan dan PLTS kedepannya harus saling mendukung, terutama karena Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung penyediaan air bersih di Batam, maka kondisinya harus tetap dijaga dengan baik saat PLTS terapung telah terealisasi.

“Bendungan dan PLTS terapung harus saling menguntungkan satu sama lain, utamanya Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung air bersih di Batam maka harus kita jaga dengan tetap mewujudkan rencana pengembangan energi bersih terbarukan ini (PLTS)” ungkap Dr. Aries Firman.

Dr. Aries Firman turut menyampaikan agar energi bersih terbarukan yang berasal dari PLTS ini tidak boleh terlambat untuk direalisasikan namun tetap mengedapankan aspek keselamatan bendungan.

“Energi bersih terbarukan adalah hal yang mutlak dan tidak boleh terlambat untuk kita kembangkan namun jangan sampai kita kekurangan air bersih saat musim kemarau dan kelebihan air bersih saat musim penghujan” tutup Dr. Aries Firman.

Senada dengan Dr. Aries Firman, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPBB, Irfan Syakir Widyasa, berharap agar setelah kunjungan lapangan ini dilakukan, seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek pengembangan PLTS Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi mendapat gambaran awal yang lengkap untuk dilakukan rapat secara intensif mulai Oktober 2022.

“Karena proyek yang menjadi bagian dari Presidensi G20 ini cukup komprehensif dari hulu ke hilir, kami akan segera memulai rapat secara intensif pada Oktober 2022 bersama dengan kementerian dan lembaga serta seluruh stakeholder dalam proyek ini” tutur Irfan Syakir.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan berusaha untuk memaksimalkan potensi PLTS yang dapat diakomodir oleh Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi untuk mencukupi kebutuhan konsumsi energi lokal serta untuk kebutuhan ekspor.

“kapasitas energi yang akan dihasilkan, tentunya kami akan meminta rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, memperhatikan aspek keselamatan Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi” tutup Irfan Syakir.

Turut hadir dalam kegiatan ini General Manager SPAM Hulu, Hadjad Widagdo; Kabid. Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan, Adi Nugroho; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, Wawan Yulianto; beberapa pejabat tingkat IV BP Batam, rombongan dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, serta para stakeholder terkait pengembangan PLTS Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi. (mi/na)