BATAM. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menggelar Malam Kejar Mimpi untuk Indonesia di Swiss-Belhotel, Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat, (25/7/2025). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut 70 tahun CIMB Niaga yang digelar di berbagai kota sepanjang 2025, untuk membawa semangat Kejar Mimpi lebih dekat kepada masyarakat dan nasabah di seluruh Indonesia, salah satunya di Batam. 

Mengusung tema “A Symphony of Success”, Malam Kejar Mimpi untuk Indonesia memadukan dua flagship event CIMB Niaga, yaitu Ngobrol Biznis (NGOBIZ) dan Mini Concert. Dengan konsep yang eksklusif dan intimate, acara ini diharapkan dapat memberikan pengalaman penuh makna sebagai apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada CIMB Niaga. 

Head of Region Sumatera CIMB Niaga Maya Sartika menyatakan, Malam Kejar Mimpi untuk Indonesia merupakan wujud nyata dari komitmen CIMB Niaga dalam mendukung nasabah untuk mengejar mimpi dan aspirasinya, sejalan dengan brand promise Kejar Mimpi. “Melalui acara ini kami menghadirkan hiburan sekaligus inspirasi bisnis terkini bagi nasabah, sehingga dapat menavigasi perjalanan finansial dan usahanya di tahun ini. Kami berharap momen ini dapat meningkatkan loyalitas dan memperkuat hubungan jangka panjang antara nasabah dan CIMB Niaga,” kata Maya. 

Rangkaian acara diawali dengan sesi NGOBIZ yang menghadirkan fengshui master ternama, Angelina Fang. Dalam sesi ini, nasabah diajak untuk memahami potensi bisnis di Batam dan sekitarnya, serta strategi ekspansi usaha dari perspektif fengshui yang disampaikan secara relevan dengan dinamika ekonomi saat ini. Selain menjadi ruang belajar, sesi NGOBIZ ini juga menjadi wadah strategis bagi nasabah untuk membangun jejaring bisnis (networking) di antara mereka. 

Usai sesi inspiratif tersebut, nasabah dihibur dengan Mini Concert yang menampilkan penyanyi spesialis lagu Mandarin yaitu Desy Huang serta talenta berbakat pemenang Kejar Mimpi Rising Start 2024 Annisa. Kolaborasi musik lintas genre dan tampilan multimedia yang memukau dikemas dengan konsep visual yang elegan dan hangat, menghadirkan suasana konser yang intim, personal, dan tak terlupakan. 

Maya menambahkan, Batam dipilih sebagai kota dalam rangkaian Malam Kejar Mimpi untuk Indonesia tahun ini karena memiliki basis nasabah yang besar dan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ). Dalam kesempatan ini, CIMB Niaga juga mengajak nasabah untuk memaksimalkan manfaat layanan CIMB Preferred sebagai solusi pengelolaan keuangan menyeluruh yang dirancang khusus bagi nasabah prioritas dan keluarganya. 

Tak hanya itu, CIMB Niaga juga terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi nasabah bisnis melalui ekosistem perbankan yang komprehensif. Didukung kapabilitas digital yang inovatif serta customer experience yang unggul, CIMB Niaga menghadirkan solusi untuk menjalankan, mengembangkan, dan mengekspansi usaha secara berkelanjutan. Dengan jaringan luas di Indonesia dan kawasan ASEAN sebagai bagian dari CIMB Group, CIMB Niaga siap membantu mewujudkan aspirasi bisnis nasabah sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya. 

Untuk menunjang layanan bagi seluruh nasabah di Batam, CIMB Niaga menghadirkan jaringan lengkap yang siap melayani nasabah secara Simpler, Better, dan Faster. Jaringan tersebut termasuk 5 kantor cabang konvensional dan 1 kantor cabang Syariah (1 di antaranya Digital Branch), serta 1 Kas Mobil. Selain itu, CIMB Niaga juga hadir di Tanjung Pinang dengan 1 kantor cabang guna melayani masyarakat Kepulauan Riau secara lebih luas. Layanan tersebut diperkuat dukungan kapabilitas digital seperti OCTO Mobile, OCTO Clicks, BizChannel@CIMB, dan OCTO Merchant. 

Malam Kejar Mimpi untuk Indonesia di Batam merupakan kelanjutan dari acara serupa yang sebelumnya telah digelar di Pontianak, Pekanbaru, dan sejumlah kota lainnya. “Ke depan, kami akan terus melanjutkan inisiatif seperti ini di kota-kota lain, sebagai bagian dari strategi customer-centric untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Maya.

Jakarta, 24 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola organisasi melalui penguatan fungsi audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas, serta penegakan integritas dengan meluncurkan Sistem Informasi Governance, Risk, and Compliance (SI-GRC) untuk mendukung tugas-tugas OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Peluncuran SI-GRC dilakukan dalam kegiatan Risk and Quality Officer (RQO) Forum 2025 secara hybrid di Jakarta, Kamis. RQO Forum 2025 mengusung tema “Everything Everywhere All at Once: An Integrated Approach to GRC”.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan OJK sebagai regulator perlu memperkuat ketahanan industri jasa keuangan terhadap volatilitas ekonomi global melalui peningkatan manajemen risiko yang cermat termasuk manajemen risiko siber yang adaptif melalui investasi berkelanjutan pada infrastruktur dan SDM. “Implementasi Sistem Informasi Governance Risk and Compliance (SI-GRC) akan menjadi alat bantu penting dalam memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dari level Satuan Kerja hingga OJK secara keseluruhan,” kata Mahendra. Untuk itu, Forum RQO 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran strategis Pimpinan Satuan Kerja dan RQO dalam tata kelola dan pengendalian internal dalam mendukung agenda utama OJK.

Selain itu, kualitas dan kapabilitas insan OJK, kemampuan berinovasi, menjaga tata kelola dan mengelola risiko secara efektif menjadi pondasi paling penting dalam menentukan stabilitas dan pertumbuhan Industri Jasa Keuangan ke depan. Sebagai bagian dari penguatan implementasi SI-GRC, diperlukan peningkatan peran strategis dan kesadaran risiko (risk awareness) seluruh Pimpinan Satuan Kerja sebagai lini pertama (first line), termasuk RQO di setiap satuan kerja. Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh unit kerja dalam pengembangan SI-GRC yang dimulai sejak sebelum 2019. Saat itu, sistem informasi masih berjalan terpisah antarsatuan kerja. Seiring meningkatnya kebutuhan terhadap data yang efisien, cepat, dan akurat, OJK kemudian mengembangkan SI-GRC sebagai platform terintegrasi untuk mendukung tata kelola organisasi.

“SI-GRC telah menyatukan sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian internal ke dalam satu platform, yang dilengkapi dengan dashboard interaktif untuk menyajikan laporan risiko secara real-time, mulai dari statistik kejadian dan mitigasi risiko, IRU, hingga pemantauan tindak lanjut CACM,” kata Sophia. Sebagai bagian dari agenda forum RQO, diselenggarakan pula Diskusi Panel dengan pembicara Inspektur VI Itjen Kemenkeu Dedhi Suharto dan Deputi Direktur Kelompok Pengembangan Aplikasi OJK Adi Purwoko.

Jakarta, 24 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kerja sama pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyediaan, Pertukaran, Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Untuk Mendukung Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025.

Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan oleh Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus E. Siregar dan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo. PKS terkait pertukaran data ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemenkum yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Menteri Hukum Republik Indonesia pada 24 Januari 2025.

Kerja sama antara OJK dan Ditjen AHU Kemenkum sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, OJK mewajibkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Melalui pertukaran data dengan Ditjen AHU, pengawasan terhadap kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara lebih efektif.

Lebih lanjut, pelaksanaan PKS terkait pertukaran data ini juga merupakan perwujudan komitmen kedua lembaga dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2025-2026 melalui integrasi data pemilik manfaat.

Melalui kerja sama ini, OJK dan Ditjen AHU Kemenkum berupaya meningkatkan sinergi antarlembaga melalui pemanfaatan Data dan/atau Informasi guna mendukung validitas data profil entitas badan hukum yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan perizinan maupun pengawasan. Pertukaran data ini diharapkan dapat memperkuat integritas pelaku usaha yang dihasilkan dari peningkatan akurasi data pemilik manfaat melalui penguatan proses verifikasi.

OJK dan Ditjen AHU berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama ini guna mendukung efektivitas pelaksanaan perizinan, pengawasan, serta menjaga integritas sektor jasa keuangan.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad resmi dikukuhkan gelar Doktor pada Rabu siang (23/7/2025) pada acara Wisuda Doktor Ilmu Pemerintahan di Gedung Balairung Rudini Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin prosesi 1.305 Wisudawan dengan rincian 1.110 Sarjana, 81 Pascasarjana, 56 Doktor dan 58 Profesi di kampus IPDN.

Hasil ini merupakan keberhasilan Amsakar Achmad dalam disertasi bertema “Implementasi Kebijakan Ex-Officio dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.”

Didalamnya memuat pengayaan dan kajian mendalam dalam menguatkan posisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai pusat destinasi investasi global dan lokomotif perekonomian nasional.

"Dalam disertasi kami melakukan komparasi dengan daerah serupa, bagaimana menghilangkan overlapping dan simplifikasi proses perizinan sehingga investor merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam melangsungkan kegiatan investasi di Kota Batam." Kata Amsakar.

Pihaknya bersyukur bahwa rangkaian pemikiran, kajian dan analisa yang dilakukan selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan pembangunan dan ekonomi Batam melalui hadirnya dua kebijakan Peraturan Pemerintah yang akan mengakselerasi percepatan investasi.

Dua regulasi baru yakni PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, memberi pelimpahan kewenangan dari Kementerian/Lembaga kepada BP Batam dalam 16 sektor usaha.

"Kami bersyukur melalui kajian dan pengayaan yang telah kami lakukan dalam disertasi, dapat selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dan investasi Kota Batam yang ditetapkan Pemerintah Pusat." Kata Amsakar.

Presiden Prabowo menekankan percepatan investasi serta penyelarasan kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di tingkat nasional dan internasional.

Lebih lanjut, dengan gelar Doktor yang telah disandang, Amsakar berharap dapat memberikan kontribusi lebih jauh lagi, bagi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang kompetitif, inklusif dan berdaya saing global ke depan.

Tak lupa, Amsakar yang hadir didampingi oleh Ibu Ketua TP PKK Kota Batam sekaligus Ketua Pikori BP Batam Erlita Amsakar dan keluarga besar, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan seluruh masyarakat Kota Batam.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada kedua entitas yang membesarkan saya yakni Pemko Batam dan BP Batam serta do'a dan dukungan seluruh masyarakat Kota Batam." Ujar Amsakar.

Putra daerah asal Sungai Buluh, Singkep, Kabupaten Lingga ini, memiliki gelar Sarjana Sosiologi dari Universitas Riau pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga pada tahun 2005. Dan pada tahun 2025 ini, ia lulus program doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan IPDN.

"Dari sini saya belajar, bahwa teruslah belajar, pantang menyerah, lantas dedikasikanlah ilmu itu, berikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah." Pungkas Amsakar.

Turut hadir Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan Alexander Zulkarnain dan Kepala Biro Umum Mohamad Taofan.

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Lalu Lintas dan Penanaman Modal BP Batam menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait ketentuan asal barang Indonesia dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), pada Selasa (22/7/2025).

Bertempat di Grand Maple Oakwood Hotel, kegiatan ini dibuka langsung oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad serta dihadiri narasumber dari Kementerian Perdagangan, Agung Wicaksono Sochirin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bea dan Cukai Batam.

Sudirman menjelaskan, dibawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, BP Batam akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, termasuk dalam proses penerbitan SKA.

"Saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha untuk memahami secara menyeluruh ketentuan-ketentuan asal barang dan memanfaatkan fasilitas preferensi tarif yang tersedia, dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku," ujarnya.

Sebagaimana yang diketahui, Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mempunyai keunggulan strategis sebagai pusat logistik dan industri. Disamping itu juga, Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan salah satu gerbang ekspor nasional.

Oleh karena itu, melalui sistem digital dan integrasi data yang dilakukan, BP Batam mendorong adanya transparansi, kecepatan serta kepastian hukum dalam proses pengurusan dokumen SKA. Termasuk berkoordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, agar ketentuan teknis ini dapat diterapkan secara efektif dan tidak menghambat arus ekspor di Batam.

Menurut data dari Direktorat Lalu Lintas dan Penanaman Modal BP Batam, pada tahun 2024 lalu telah diterbitkan form SKA sebanyak 17.367 form, kepada 248 perusahaan terdafar. Dengan nilai Free On Board (FOB) sebesar 3,5 miliar USD.

"Sehingga harapan kedepannya, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan lagi kegiatan ekspor di Batam serta memperkuat daya saing produk-produk dari Batam di pasar global," tutupnya. (*)

Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Rapat Management Expose Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembukaan Jalur RORO Batam Johor di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, (22/7/2025).

Kegiatan ini dibuka Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fary Francis dan diikuti lebih dari 40 peserta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Badan Karantina Indonesia, dan PT ASDP Indonesia Ferry.

Forum ini menghadirkan tiga pembicara ahli dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM yang menjadi mitra BP Batam dalam melakukan kajian ilmiah tersebut yaitu Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip.HE, Ph.D. selaku Ketua Tim Ahli; Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D selaku Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota dan Ir. Dwi Ardianta Kurniawan, S,T., M.Sc selaku Ahli Ekonomi Kebijakan Publik.

Fary Francis yang dalam kesempatan itu mewakili Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, Batam ditargetkan pemerintah pusat untuk bisa menjadi role model pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang inklusif. Salah satunya, Batam harus bisa menangkap peluang dari gagasan pembukaan jalur RORO Batam Johor, sehingga, masyarakat diharapkan dapat langsung merasakan manfaatnya.

"Momentum pembukaan jalur RORO ini menjadi salah satu agenda strategis nasional untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana target dari Bapak Presiden kepada kami selaku pengelola Kawasan Bebas Batam," kata Fary.

Untuk itu, melalui management expose studi kelayakan ini, Fary menginginkan bisa memberikan gambaran utuh dalam upaya memperkuat infrastruktur konektivitas dan mendorong potensi ekonomi kawasan strategis di KPBPB Batam.

"Melalui expose ini, maka hasil studi kelayakan pembukaan jalur RORO Batam Johor dapat disampaikan secara komprehensif kepada pihak-pihak terkait guna memastikan bahwa proyek ini layak secara teknis, finansial, lingkungan, dan sosial," jelas Fary.

Adapun hasil studi kelayakan pembukaan jalur RORO dipaparkan secara komprehensif oleh akademisi PUSTRAL UGM dan diperoleh hasil kesimpulan kelayakan terhadap seluruh aspek meliputi aspek pasar, aspek legal, aspek teknis dan operasional, aspek finansial, dampak ekonomi dan manajemen resiko.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Sigit S. Widiyanto ditemui usai rapat, mengaku optimis proyek ini dapat segera direalisasikan.

Meskipun, dari hasil studi kelayakan ada sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh BP Batam bersama Kementerian dan Lembaga terkait lebih lanjut.

"Pada dasarnya jalur ini layak, baik secara infrastruktur, operasional, maupun ekonomi, namun dibutuhkan juga perbaikan-perbaikan yang memang harus dilaksanakan, seperti penetapan beberapa aturan, itu wajar karena memang suatu hal yang baru, dalam hal ini Johor dan Batam," ujar Sigit.

Ia pun berharap adanya konektivitas ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan melalui pengembangan potensi wisatawan, lalu lintas barang dan kendaraan.

"Kami tentu mengharapkan ini bisa segera kita wujudkan, dampak positif ekonominya, dampak wisatanya, dampak perdagangannya, akan sangat baik bagi kedua belah pihak," harap Sigit.

Turut hadir Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian, Bobby Chris Siagian; Coordinator Country Malaysia and Brunei Darussalam, Kementerian Luar Negeri, Retno Supeni; Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruslan Aspan; Direktur Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir dan Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan, Benny Syahroni.

Jakarta – Pasar modal syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu upaya untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap investasi berbasis prinsip syariah adalah dengan menggelar berbagai kegiatan edukatif dan inklusif. Salah satu kegiatan yang paling dinantikan setiap tahunnya adalah Sharia Investment Week (SIW), yang kembali hadir pada tahun 2025 dengan semangat dan konsep yang segar.

SIW merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dua Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya, yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk sinergi bersama dalam mendorong literasi dan inklusi pasar modal syariah.

Tahun ini, SIW 2025 diadakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 19 hingga 21 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, yakni luring di Main Hall BEI, Jakarta, dan daring melalui platform resmi https://siw.idx.co.id. Dengan sistem hybrid ini, seluruh lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun daerah, dapat mengikuti rangkaian acara secara mudah dan fleksibel. 

Mengusung tema yang unik dan menarik, "The Pursuit of Blessed and Wealthy Life", SIW 2025 mencoba menginspirasi masyarakat bahwa hidup berkah dan kaya secara finansial bisa dicapai dengan investasi yang sesuai prinsip syariah. Beberapa subtema kreatif seperti "When Market Gives You Tangerines", "The Star is Reborn", dan "The Hunger Gains" dipilih untuk membangun narasi yang relevan dan menyentuh berbagai aspek dalam dunia investasi. 

Tema ini juga terinspirasi dari film dan serial populer, yang membangun keterhubungan emosional dengan generasi muda dan masyarakat luas. Lebih dari sekadar ajang edukasi, SIW 2025 menjadi panggung untuk menyebarkan semangat bahwa investasi syariah bukan hanya soal profit, tapi juga keberkahan.

SIW 2025 dibuka dengan sambutan oleh Direktur BEI dan dilanjutkan oleh perwakilan dari OJK, yakni Kepala Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah OJK, Evy Junita. Sambutan pembuka ini sekaligus menjadi penanda dimulainya rangkaian kegiatan yang padat dan beragam.

Terdapat 52 tenant yang berpartisipasi dalam SIW 2025. Untuk pengunjung luring, tersedia 16 booth dari Anggota Bursa Sharia Online Trading System (AB-SOTS), booth dari SRO, anak usaha SRO, IDX Mobile, dan juga booth dari OJK. Bagi peserta daring, tersedia virtual expo yang dibagi dalam tiga area, yaitu, Area AB-SOTS, Area OJK, SRO, dan lembaga terkait. Area perbankan syariah, manajer investasi, dan lembaga filantropi Islam. 

Dalam 3 hari penyelenggaraan, terdapat tujuh sesi seminar dan talk show yang menghadirkan 24 narasumber dan moderator yang ahli di bidangnya. Para pembicara berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari , investor inspiratif, perencana keuangan, hingga figur publik dan praktisi pasar modal syariah. Beberapa nama publik figur yang turut hadir sebagai pembicara adalah aktor Nicholas Saputra, musisi Raim Laode, dan Ustaz Koh Dennis Lim yang dikenal dengan dakwah digitalnya. Perpaduan tokoh-tokoh ini menambah daya tarik bagi generasi muda untuk ikut mengenal lebih dalam tentang investasi syariah. 

Tak hanya edukatif, SIW 2025 juga menghadirkan hiburan yang bernuansa positif. Hal ini bertujuan untuk membangun suasana yang menyenangkan sekaligus menggugah minat peserta agar terlibat lebih aktif dalam mengenal dunia pasar modal syariah. Investasi syariah adalah investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dalam konteks pasar modal, investasi syariah melibatkan saham-saham yang telah masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), reksa dana syariah, sukuk, dan instrumen pasar modal lainnya yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. 

Beberapa keunggulan investasi syariah di antaranya, agar terhindar dari riba dan praktik haram. Mengedepankan bisnis riil dan produktif, cocok untuk jangka panjang, dan menawarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dengan edukasi yang tepat seperti SIW 2025, masyarakat dapat memahami bahwa investasi tidak harus rumit, dan justru bisa menjadi jalan untuk meraih keberkahan hidup. 

Menurut survei OJK, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Inilah sebabnya, SIW 2025 menjadi bagian penting dalam mendorong literasi (pemahaman) dan inklusi (aksesibilitas) terhadap produk dan layanan pasar modal syariah. 

Melalui kegiatan ini, masyarakat dari berbagai kalangan—termasuk pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga—dapat memperoleh informasi langsung dari para ahli dan praktisi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah bisa semakin meningkat. Terdapat antusiasme yang luar biasa dari peserta, yaitu terdapat 3.330 jumlah peserta yang mendaftar ke situs siw.idx.co.id dan terdiri dari 984 peserta investor syariah dan 2.346 peserta yang merupakan calon investor syariah. Sedangkan jumlah total pengunjung selama pelaksanaan acara mencapai 5.088 pengunjung, dimana yang hadir langsung di  Main Hall BEI mencapai sebanyak 1.894 pengunjung, dan yang hadir secara daring, baik dari website SIW dan Youtube resmi IDX, sebanyak 3.194 pengunjung.

Keberhasilan SIW 2025 tidak lepas dari sinergi antara BEI, KPEI, dan KSEI sebagai SRO, serta dukungan dari OJK. Seluruh pihak berkomitmen untuk menjadikan pasar modal syariah sebagai instrumen keuangan yang kuat, kompetitif, dan dipercaya oleh masyarakat. 

SIW 2025 juga membuka ruang kolaborasi bagi berbagai stakeholders, termasuk anggota bursa sharia online trading system (AB SOTS), bank RDN syariah, manajer investasi, hingga lembaga filantropi Islam, untuk saling bersinergi dalam membangun ekosistem pasar modal syariah yang berkelanjutan. 

Melalui SIW 2025, SRO dan para mitra ingin menyampaikan pesan bahwa hidup berkah dan kaya secara finansial dapat dicapai melalui investasi yang sesuai prinsip Islam. Semangat "The Pursuit of Blessed and Wealthy Life" bukan sekadar slogan, melainkan ajakan untuk membangun masa depan finansial yang sehat, etis, dan berdampak positif. Mari terus belajar, berinvestasi, dan menjadi bagian dari perubahan besar menuju pasar modal syariah yang inklusif dan memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia. *** 

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), pada Senin (21/7/2025).

Dihadapan para mahasiswa UMRAH, Sudirman Saad mewakili Kepala BP Batam, Amsakar Achmad memaparkan potensi maritim wilayah Batam kaitannya dengan program prioritas Pelabuhan Logistik Internasional Batu Ampar, guna memaksimalkan potensi strategis dari jalur pelayaran internasional Selat Malaka.

Sudirman mengajak mahasiswa UMRAH untuk berkolaborasi dalam mengembangkan industri maritim yang sangat potensial. Sebab, hal ini tidak terlepas dari letak geografis Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari 96 persen lautan dan 4 persen daratan.

"BP Batam saat ini sudah bergerak ke pengembangan industri maritim dan ingin Kota Batam menjadi katalisator dalam transformasi industri maritim," ujarnya.

Ia melanjutkan, setiap tahunnya terdapat 82.000 kapal dan 60 juta PP kargo yang lalu lalang di Selat Malaka. Oleh sebab itu, BP Batam ingin menangkap peluang ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Salah satu upaya yang telah berjalan adalah transformasi Pelabuhan di Kota Batam. Transformasi yang dilakukan ini, telah mencatatkan kinerja positif pada tahun 2024 lalu.

Dengan upaya tersebut, terdapat peningkatan arus peti kemas sebesar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 624.061 TEUs pada tahun 2023 menjadi 673.343 TEUs pada 2024. Terdiri dari 180 ribu TEUs peti kemas domestik dan 493 ribu TEUs ekspor-impor.

Disamping itu, BP Batam juga telah melaksanakan sejumlah upaya strategis, seperti digitalisasi layanan pelabuhan melalui penyempurnaan Sistem Pelaporan Tersus pada Batam Seaport Information Management System (B-SIMS), implementasi Batam Terminal Operating System (B-TOS) di Terminal Peti Kemas Batu Ampar.

Upaya tersebut mendapatkan respon positif internasional dengan masuknya rute pelayaran perdana Direct Call ke China yang dimulai pada 31 Maret 2024 lalu melalui Kapal MV SITC Hakata dan disusul rute pelayaran perdana Kapal MV Uni Active Evergreen Line pada 20 Agustus 2024 lalu.

"Sebagai mana arahan dari Bapak Presiden dan komitmen Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Batam akan terus mengoptimalkan sektor strategis sehingga menjadi penggerak utama perekonomian nasional," katanya pria lulusan S3 UGM tersebut.

"Upaya BP Batam tersebut, dapat berjalan lebih cepat dengan hadirnya SDM yang kuat di dalam industri kemaritiman. Kami mengajak seluruh mahasiswa ayo jadi bagian penting dari masa depan industri maritim Batam-indonesia." Pungkas Sudirman (*)

Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025, sebagai wujud nyata komitmen dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui penyediaan uang Rupiah layak edar di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). Tahun ini, ERB akan menjangkau 90 pulau di 18 provinsi.

Pelaksanaan ERB 2025 kesebelas secara resmi ditandai dengan seremonial pelepasan KRI Hasan Basri-382 dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam oleh Kepala Departemen Pengelolaan Uang, M. Anwar Bashori. Acara pelepasan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto P.; Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni; dan Komandan Lantamal IV, Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko; serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau.

Pemilihan Batam sebagai lokasi pelaksanaan ERB kesebelas dilatarbelakangi oleh kekuatan simbolik dan strategis. Kepulauan Riau memiliki keterkaitan erat dengan Rupiah karena di tahun 1963-1964 memiliki mata uang khusus yang dikenal dengan Kepulauan Riau Rupiah (KRRp). Selain itu, secara geografis Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga terdapat tantangan tersendiri untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan Rupiah di daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) sepanjang masa.

Dalam pelaksanaan pengedaran Rupiah, BI menghadapi sejumlah tantangan terutama dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan keterbatasan infrastruktur. Hal ini menyebabkan tidak semua wilayah dapat dijangkau secara optimal, khususnya di kawasan 3T yang memiliki tantangan tersendiri dalam pendistribusian uang Rupiah layak edar, baik melalui jaringan kantor wilayah BI maupun perbankan. Kawasan 3T juga berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga terdapat risiko penggunaan mata uang asing selain Rupiah sebagai alat pembayaran yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

Selain faktor geografis, keberagaman tingkat pendidikan masyarakat juga turut memengaruhi perilaku dalam memperlakukan uang. Banyak uang tidak layak edar ditemukan karena perilaku melipat uang, menstaples, atau membasahi uang. Kondisi ini mendorong pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya merawat Rupiah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sinergi antara BI dan TNI AL terus diperkuat. Kolaborasi ini telah memberikan dampak positif dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. TNI AL menjaga kedaulatan dari sisi pertahanan dan militer, sementara BI memastikan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan Rupiah sebagai simbol negara.

Sejak tahun 2012, ERB telah menjangkau 655 pulau melalui 127 kegiatan kas keliling. Sementara, pada tahun 2024, ERB mencatat capaian sejumlah 18 kegiatan yang menjangkau 90 pulau dengan total nilai penukaran uang mencapai Rp164,4 miliar. Tahun ini, ERB di wilayah Kepulauan Riau 2025 akan berlangsung pada 22 s.d. 28 Juli 2025, dengan menyasar lima pulau, yakni: Tarempah, Subi Besar, Tambelan Besar, Midai, dan Singkep dan membawa 13 milyar Rupiah.

Ronny Widijarto P (Kepala Perwakilan BI Kepri) mengatakan  Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan pelayanan kas dan memperkuat literasi masyarakat tentang Rupiah melalui sinergi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun Indonesia Maju, dari kota hingga ke pelosok negeri.

Dan inilah Rencana jadwal kegiatanya:

 23 Juli 2025: Pulau Tarempa

- 24 Juli 2025: Pulau Midai

- 25 Juli 2025: Pulau Subi Besar

- 26 Juli 2025: Pulau Tambelan

- 27 Juli 2025: Pulau Dabo Singkep dengan agenda yang sama yaitu :

1. Edukasi CBP Rupiah di Aula Camat Singkep
2. ⁠Penukaran kpd masyarakat

Jakarta, 22 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (POJK PKK PKPU IAKD) dalam rangka memperkuat tata kelola dan integritas penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Penerbitan POJK ini merupakan respons atas pesatnya perkembangan teknologi informasi di sektor jasa keuangan, yang mendorong kebutuhan akan penguatan pengawasan terhadap pihak utama seperti pemegang saham pengendali, direksi, dan dewan komisaris penyelenggara IAKD, guna menjaga kepercayaan masyarakat. Penerapan tata kelola yang baik, termasuk kecakapan manajerial dan integritas para pengelola, diyakini akan meningkatkan kredibilitas penyelenggara IAKD. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan pelanggaran oleh pihak utama dapat menimbulkan ketidakstabilan operasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap industri. POJK ini mengatur pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) serta penilaian kembali terhadap pihak utama IAKD sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Penilaian PKK bertujuan memastikan bahwa pihak yang memiliki atau mengelola IAKD memenuhi persyaratan integritas, reputasi atau kelayakan keuangan, dan kompetensi. Penilaian kembali dilakukan apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak utama dalam permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada penyelenggara IAKD. POJK yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025 ini juga merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya Pasal 216 ayat (3) yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan IAKD, termasuk melalui mekanisme perizinan dan penilaian kemampuan serta kepatutan yang terintegrasi.

OJK berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan dan inovasi di sektor jasa keuangan melalui penerapan tata kelola dan integritas yang kuat. Melalui POJK ini, penyelenggara IAKD diharapkan senantiasa dikelola oleh pihak yang kompeten dan berintegritas tinggi guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan digital di Indonesia.