Jakarta, 01/08/2025 – Saat sakit, sebagian orang mungkin langsung berpikir untuk pergi ke rumah sakit agar segera ditangani oleh dokter spesialis. Tak jarang orang yang yakin kalau sakit harus langsung datang ke rumah sakit supaya cepat sembuh. Padahal dalam sistem pelayanan kesehatan Program JKN, setiap peserta diwajibkan untuk terlebih dahulu mengakses pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktik perorangan, kecuali peserta tersebut dalam kondisi gawat darurat. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah bahwa sistem rujukan berjenjang ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.

Dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diawali dari FKTP, sebelum dapat dirujuk ke rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. "FKTP berperan sebagai garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Mereka memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan awal, mendiagnosis, dan mengobati penyakit yang dialami oleh peserta JKN. Di samping itu, FKTP juga bertugas memberikan edukasi dan mendorong promotif maupun preventif. FKTP harus menjadi pihak yang paling mengetahui riwayat kesehatan peserta, karena sebetulnya merekalah akses layanan kesehatan yang paling dekat dengan jangkauan peserta," terang Rizzky. Ia menambahkan, mekanisme rujukan berjenjang dari FKTP ke rumah sakit, bukan untuk mempersulit peserta, melainkan untuk memastikan bahwa peserta bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan medis. "Rumah sakit memang memiliki sumber daya yang lebih lengkap, namun apabila semua penyakit harus ditangani di rumah sakit, termasuk penyakit ringan yang sebetulnya bisa dilayani di FKTP, maka bisa terjadi penumpukan pasien.

Tenaga medis di rumah sakit yang semestinya menangani kasus-kasus yang benar-benar membutuhkan penanganan lanjutan, jadi tidak bisa berperan optimal jika waktunya habis untuk menangani penyakit ringan," ujarnya. Rizzky mengungkapkan rujukan ke rumah sakit akan diberikan apabila peserta memang membutuhkan pelayanan spesialistik, atau ketika FKTP tidak dapat menangani kondisi pasien akibat keterbatasan fasilitas, peralatan, atau tenaga medis. Rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis, bukan karena permintaan pribadi peserta atau alasan praktis semata. "Hal ini penting untuk dipahami, karena salah satu prinsip utama dalam Program JKN adalah memastikan peserta mendapatkan pelayanan yang sesuai kebutuhan medisnya, bukan sekadar keinginan peserta. FKTP akan menentukan apakah suatu kondisi dapat ditangani cukup di tingkat pertama, atau memang memerlukan penanganan di tingkat lanjutan. Jika dinilai perlu, barulah dokter umum akan memberikan surat rujukan resmi agar peserta bisa mendapatkan pelayanan lebih lanjut dari dokter spesialis di FKRTL," tambah Rizzky. Pada FKRTL yang menjadi tujuan rujukan juga memiliki klasifikasi berdasarkan kemampuan dan fasilitas yang dimilikinya, yakni rumah sakit kelas D, C, B, dan A. Rizzky mengatakan, rumah sakit kelas D umumnya memiliki layanan dasar dan terbatas, sementara kelas A adalah rumah sakit rujukan tertinggi dengan fasilitas dan tenaga medis yang paling lengkap, termasuk dokter subspesialis dan teknologi kedokteran yang canggih.

"Penempatan rujukan ke rumah sakit pun tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan medis peserta JKN, dan kompetensi dari masing-masing rumah sakit. Jika kondisi peserta JKN belum dapat ditangani secara tuntas di rumah sakit sekunder, maka peserta bisa dirujuk kembali ke rumah sakit tersier untuk mendapatkan penanganan oleh dokter subspesialis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun sistem pelayanan kesehatan secara bertingkat, terstruktur, dan terpadu agar setiap peserta bisa mendapatkan pelayanan yang optimal di setiap levelnya," ucap Rizzky. Namun tidak semua rujukan dilakukan secara vertikal dari tingkat bawah ke atas. Rizzky menjelaskan ada juga rujukan antar fasilitas kesehatan dalam tingkatan yang sama. Misalnya, sebuah rumah sakit dapat merujuk ke rumah sakit lain yang memiliki kompetensi medis tertentu (antara lain tenaga kesehatan, sarana prasarana, maupun daya tampung) yang tidak dimiliki oleh rumah sakit perujuk.

"BPJS Kesehatan telah mengembangkan sistem rujukan yang terintegrasi antar fasilitas kesehatan. Dalam sistem ini, masing-masing telah dipetakan dan diprofilkan berdasarkan kemampuan, sarana prasarana, dan jenis layanan yang tersedia. Sebagai contoh jika rumah sakit tersebut tidak memiliki penunjang medis dalam menangani peserta JKN, maka dapat dirujuk ke rumah sakit lain dengan kelas yang lebih tinggi. Perlu diketahui juga sarana pendukung seperti pengantaran ke rumah sakit lain menggunakan mobil ambulans ini juga dijamin oleh Program JKN sesuai dengan indikasi medis," ujar Rizzky. Sistem rujukan berjenjang ini bukan hanya soal alur administratif, tetapi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan alur yang telah diatur sedemikian rupa, Rizzky berharap peserta JKN mendapatkan pelayanan yang tepat, di tempat yang tepat, dan oleh tenaga medis sesuai dengan kompetensinya.

Batam, 25 Juli 2025 — Memperingati Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli, Srikandi PLN Batam menyelenggarakan program Srikandi Sahabat Anak yang mengangkat tema “Menerangi Masa Depan Anak Lewat Energi, Edukasi, dan Empati.” Dalam program ini, dilaksanakan gelar wicara (talk show) anti-perundungan dan penyerahan dukungan pendidikan berupa perangkat komputer. Kegiatan berlangsung di SMPN 41 Batam, Jumat (25/07).

Bantuan fasilitas disalurkan kepada 7 sekolah di Kota Batam, yakni MTsN 2, SMPN 16, SMPN 20, SMPN 22, SMPN 32, SMPN 40, dan SMPN 41. Para perwakilan penerima dukungan, baik dari kalangan guru maupun siswa, tampak mengikuti rangkaian acara dengan antusias.

Menurut Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nagoya sekaligus Ketua Srikandi PLN Batam, Euis Hermawati, inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian Srikandi PLN Batam terhadap pendidikan dan perkembangan anak, terlebih dengan tingginya tantangan di masa sekarang.

“Di era digital saat ini, kami memahami bahwa tantangan untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak semakin tinggi. Dukungan perangkat komputer ini diharapkan dapat semakin mendorong siswa dalam menguasai teknologi, tentunya secara bertanggung jawab,” jelas Euis.

Lebih lanjut Euis mengungkapkan, pihaknya juga menyadari bahwa perkembangan anak turut dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sehingga penting untuk menciptakan lingkungan yang suportif.

“Selain dukungan sarana, kali ini kami juga menyampaikan sosialisasi tentang anti-perundungan. Langkah ini guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya sikap saling menghargai agar tercipta lingkungan yang menunjang tumbuh kembang anak secara menyeluruh,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Unit Subdirektorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Panit Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri), Iptu Yanti Harefa, turut menekankan pentingnya memiliki pemahaman bahwa perundungan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, khususnya secara hukum.

“Perundungan merupakan tindakan yang dapat dijerat pasal hukum, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Untuk itu, perlu adanya kesadaran kolektif untuk mambangun ruang aman guna mencegah dan menghentikan segala bentuk perundungan,” tegas Yanti.

Sementara itu, guru SMPN 41 Batam, Flora, menyatakan apresiasi terhadap kiprah Srikandi PLN Batam dalam memajukan pendidikan di Kota Batam.

“Mewujudkan pendidikan terbaik bagi anak membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami berterima kasih atas dukungan Srikandi PLN Batam yang telah menyentuh aspek teknologi dan pembangunan interaksi sosial yang lebih sehat bagi anak,” ujar Flora.

Flora menambahkan, SMPN 41 Batam juga telah menerapkan kampanye anti-perundungan dan menyediakan program khusus untuk melaporkan aksi perundungan di lingkungan sekolah, sehingga edukasi dari Srikandi PLN Batam dan Polda Kepri ini turut memperkuat visi tersebut.

Dengan semangat kolaborasi, PLN Batam melalui Srikandinya telah mengukir langkah penting di bidang pendidikan sebagai elemen mendasar dalam membentuk generasi penerus bangsa.

Puteri Specialist Hospital Berikan Layanan Penjemputan Gratis bagi Pasien dari Batam, Tanjungpinang, dan Tanjungbalai.

Berobat ke KPJ Puteri Specialist Hospital gratis ongkos ferry PP untuk pasien dan penjemputan dari pelabuhan ke RS,kini menjadi secercah harapan baru bagi warga Kepulauan Riau yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas di Malaysia. Tak lagi perlu memikirkan biaya tambahan, pasien dari Batam, Tanjungpinang, dan Tanjungbalai cukup menukarkan slip tiket feri mereka untuk mendapatkan fasilitas penjemputan gratis langsung menuju Puteri Specialist Hospital di Johor Bahru.

Program kemanusiaan ini menjadi jawaban atas keresahan banyak pasien yang selama ini merasa terbebani oleh ongkos transportasi darat setibanya di Malaysia. Menurut Andra S. Kelana, Perwakilan Grup RS KPJ Healthcare - Batam, pihak rumah sakit sengaja menghadirkan layanan ini agar proses berobat menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih terjangkau.

 “Kami ingin pasien dari Kepri berangkat dengan hati tenang dan fokus penuh pada kesembuhan, bukan pada biaya,” jelas Andra. 

Langkah Mudah Menuju Kesembuhan

Untuk mendapatkan layanan penjemputan gratis ini, pasien hanya perlu menunjukkan paspor dan bukti tiket feri saat tiba di Ferry Terminal Stulang Laut atau Ferry Terminal Puteri Harbour. Setelah itu, tim KPJ Puteri Specialist Hospital akan langsung menjemput dan mengantarkan pasien ke rumah sakit tanpa biaya tambahan.

Program ini berlaku hingga 31 Desember 2025, memberikan waktu yang cukup luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya.

Kontak dan Informasi Klaim

Untuk klaim penjemputan dan informasi lebih lanjut, pasien dapat langsung menghubungi tim RS KPJ di Malaysia dan Batam:

 Anis: +60 17-618 0002

 Taufiq: +60 11-1144 9484

 Nurin: +60 10-330 0820

 Perwakilan Grup RS KPJ Healthcare - Batam: +62 812 7750 800

Jangan lewatkan kesempatan ini. Sebab, sehat itu mahal, namun dengan niat baik dan dukungan dari KPJ Puteri perjalanan menuju kesembuhan bisa dimulai tanpa beban.

Jakarta, 31 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperkuat sinergi dalam pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital melalui penandatanganan addendum Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Penandatanganan addendum BAST dilakukan oleh Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya, dan Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Luthfy Zain Fuadi, serta disaksikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, bertempat di Kantor OJK, Rabu (30/7). Penandatanganan addendum BAST ini menegaskan kelanjutan proses peralihan tugas pengawasan aset keuangan digital yang dimulai pada 10 Januari 2025. Selain menjalankan amanat Undang-undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), addendum ini juga memperluas ruang lingkup pengawasan OJK, termasuk terhadap derivatif aset kripto.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam sambutannya menyampaikan bahwa langkah ini merupakan penguatan dasar-dasar ekosistem aset keuangan digital nasional serta bentuk sinergi erat antara OJK dan Bappebti. “Penandatanganan addendum BAST hari ini bukan semata proses administratif, tetapi merupakan momentum strategis untuk memperkuat fondasi ekosistem aset keuangan digital nasional,” ujar Hasan. Hasan menambahkan, pengembangan ekosistem aset digital nasional perlu tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, pengelolaan risiko, serta pelindungan konsumen, agar tidak menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. “Kita tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, serta pelindungan konsumen dalam kerangka pengaturan aset keuangan digital termasuk derivatif aset kripto, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya menyampaikan pentingnya aspek keamanan dalam pengawasan aset digital. “Yang paling penting adalah keamanan. Karena aset kripto berbasis teknologi terbuka seperti blockchain, maka keamanan tetap harus menjadi prioritas utama, selain efisiensi,” kata Tirta. Tirta juga menegaskan dukungan Bappebti terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dalam pengawasan aset keuangan digital serta derivatif aset kripto sesuai dengan amanat UU P2SK. “Ke depan, kami akan terus mendukung pelaksanaan pengawasan oleh OJK sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ada. Jika diperlukan koordinasi lanjutan, kami siap untuk terus bekerja sama,” ujarnya.

Penandatanganan addendum BAST ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk derivatif aset kripto, telah sepenuhnya beralih dari Bappebti ke OJK. OJK dan Bappebti berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan agar proses peralihan tugas ini berjalan lancar, aman, dan memberikan perlindungan optimal bagi pelaku industri maupun konsumen di sektor aset keuangan digital.

 Jakarta, 30 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik afirmasi peringkat kredit sovereign Indonesia oleh Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings pada level ‘BBB’ (jangka panjang) dan ‘A-2’ (jangka pendek) dengan outlook stabil. Penilaian ini mencerminkan kepercayaan yang terus terjaga terhadap kekuatan fiskal, ketahanan ekonomi, serta sektor keuangan Indonesia yang solid.

Afirmasi ini menunjukkan bahwa meskipun lanskap global semakin kompleks dan program sosial diperluas, S&P memperkirakan Indonesia akan tetap mampu menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka menengah. Hal ini didukung oleh strategi pengembangan industri berbasis komoditas dan hilirisasi yang sejalan dengan kebijakan utama nasional, sehingga turut menjaga stabilitas eksternal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa afirmasi peringkat kredit tersebut tidak hanya mencerminkan fundamental makroekonomi Indonesia, tetapi juga mengonfirmasi ketahanan serta pendalaman sektor keuangan yang terus meningkat.

“Afirmasi peringkat kredit ini menegaskan kekuatan sistem keuangan kita dan terjaganya kepercayaan investor. OJK tetap berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, memperdalam pasar keuangan, serta memperluas inklusi keuangan. Reformasi struktural yang berkelanjutan sangat penting untuk memperkuat arus investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah ini juga akan semakin memperkuat profil kredit Indonesia ke depan,” ujar Mahendra.

Dalam mendukung stabilitas pasar keuangan, OJK berkomitmen pada pelaksanaan program prioritas tahun 2025 yang berfokus pada penguatan ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Agenda pengembangan pasar keuangan Indonesia, termasuk diversifikasi instrumen, penguatan keuangan berkelanjutan, serta inovasi kebijakan dan regulasi, diharapkan dapat meningkatkan peran sektor keuangan domestik dalam pembiayaan pembangunan nasional serta menarik minat investor jangka panjang.

Dengan inflasi yang terkendali, indikator eksternal yang stabil, dan institusi kebijakan yang kredibel, Indonesia terus menunjukkan posisinya sebagai negara dengan peringkat layak investasi (investment grade) di tengah berbagai tantangan global.

Sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan, OJK terus menerapkan kebijakan yang terarah untuk merespons dinamika pasar saat ini.

“Kepercayaan investor dan pelaku pasar adalah salah satu aset terpenting dalam melangkah ke depan. OJK akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan, sambil membangun kepercayaan dan ketahanan pasar untuk jangka panjang,” ujar Mahendra.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional Asta Cita.

Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Keluarga Besar Banjarnahor Kota Batam menggelar penanaman 1000 pohon mahoni sebagai langkah bersama untuk gencarkan penghijauan dan menjaga kelestarian alam utamanya Daerah Tangkapan Air (DTA) kota Batam.

Aksi bertajuk Hijaukan Bumi Lestarikan Lingkungan itu dilaksanakan di DTA Waduk Duriangkang, Minggu (27/7/2025) pagi.

Anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait mewakili Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dalam kesempatan itu memberikan apresiasi atas inisiasi aksi penghijauan tersebut. Menurutnya, partisipasi dalam menjaga dan melestarikan alam kota Batam penting seiring pesatnya pembangunan.

"Gencarnya pembangunan harus seimbang dengan upaya pelestarian alam, aksi ini bukan sekedar simbol melainkan investasi nyata untuk generasi mendatang terhadap kelestarian kota Batam," kata Tuty sapaan akrabnya.

Untuk itu, pihaknya senantiasa mendorong semua pihak untuk bersama menjaga lingkungan agar tetap hijau dan lestari.

Mengingat, Batam saat ini mengandalkan tujuh waduk sebagai tadah air hujan untuk sumber air baku yaitu Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Muka Kuning, Waduk Tembesi, Waduk Monggak, Waduk Nongsa dan Waduk Duriangkang.

Adapun Waduk Duriangkang memiliki luas DTA sebesar 7,259.10 Ha dan menjadi penopang hingga 70 persen kebutuhan air bersih masyarakat Batam.

"Melalui gerakan ini, mari bersama kita jaga lingkungan kita untuk tetap menjaga kelestarian dan kualitas air baku di waduk-waduk kota Batam," harap Tuty.

Sementara, Ketua Umum Keluarga Besar Banjarnahor Kota Batam, Ridon Marbun menyebut aksi tersebut merupakan kepedulian pihaknya untuk turut serta dalam menjaga lingkungan. Tak lupa, ia turut mengungkapkan rasa bahagia dan terima kasih kepada BP Batam atas dukungan yang diberikan.

"Kami keluarga besar Banjarnahor kota Batam mengucapkan terima kasih kepada BP Batam, semoga langkah ini dapat memberikan manfaat bersama dalam melestarikan lingkungan kota Batam," serunya.

Aksi ini turut didukung Balai Pengelolaan Aliran Sungai Sei Jang Duriangkang dan melibatkan 200 orang peserta dari pegawai BP Batam, keluarga Banjarnahor dan relawan. (a)

Jakarta, 25 Juli 2025 – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri melanjutkan komitmennya untuk mendukung masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif. Melalui kampanye #MudahnyaKebaikan yang telah dilaksanakan pada periode bulan Ramadan 2025 lalu, Tri mengajak pelanggan berkontribusi dalam program Sedekah Kuota untuk memperluas akses internet bagi pelajar di wilayah terpencil.

Hasilnya, program ini berhasil mengumpulkan 375TB kuota dari donasi pelanggan Tri, yang kemudian dikonversi menjadi 1.000 unit router internet. Perangkat ini disalurkan ke lebih dari 400 sekolah di pelosok Indonesia melalui kerja sama dengan 1.000 Guru Foundation, organisasi sosial yang aktif menggabungkan kegiatan traveling dan pengajaran untuk menjangkau anak muda di daerah tertinggal.

Inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan di Indonesia. Saat ini, hampir 70% pengguna internet berada di wilayah perkotaan, sementara hanya 30% berasal dari pelosok. Tri hadir untuk menjembatani ketimpangan ini dengan menyediakan akses digital yang terjangkau dan merata.

“Akses digital adalah fondasi kemajuan. Melalui program ini, Tri ingin memastikan bahwa manfaat internet dapat dirasakan secara luas, terutama oleh generasi muda di daerah pelosok. Berkat kontribusi pelanggan dan kolaborasi bersama 1.000 Guru Foundation, inisiatif ini tidak hanya menghadirkan koneksi internet, tetapi juga membuka akses dan peluang digital yang berkelanjutan. Didukung dengan rangkaian produk Tri yang lebih hemat dan sinyal cepat, kami berharap kehadiran internet dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka dan menjadi bekal menuju masa depan yang lebih baik” ujar Vivek Mehendiratta, Chief Marketing Officer Indosat Ooredoo Hutchison.

Senada dengan itu, Jemi Ngadiono, Founder 1.000 Guru Foundation, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ini, “Kami bangga bisa berkolaborasi dengan Tri dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih setara. Dukungan pelanggan Tri terbukti bisa membawa dampak nyata bagi anak-anak di daerah terpencil.”

Sebagai brand yang dekat dengan generasi muda, Tri hadir dengan lebih hemat dan sinyal cepat-nya menawarkan berbagai paket isi ulang Happy dengan harga mulai dari Rp5.000. Paket ini dirancang untuk mendukung aktivitas digital sehari-hari tanpa mengorbankan gaya hidup anak muda.

Tri terus mendorong kolaborasi yang membawa dampak nyata bagi masyarakat. Melalui program seperti Sedekah Kuota, Tri membuktikan bahwa kontribusi kecil dari banyak orang bisa menghadirkan perubahan besar — membuka peluang, memperluas akses, dan mendukung masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah.

Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir, dunia dihadapkan pada berbagai konflik geopolitik yang mengubah peta perekonomian global. Mulai dari perang Israel – Iran yang tengah berlangsung, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga konflik di Asia Timur, semua turut memengaruhi pergerakan pasar modal. Ketidakpastian yang muncul akibat konflik ini menjadi momok bagi para investor, baik institusi maupun ritel. Namun, di balik ketakutan, selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan jika kita memahami bagaimana jalur dampaknya terhadap pasar saham. 

Hal pertama yang terjadi saat muncul kabar konflik atau perang adalah meningkatnya ketidakpastian. Psikologi pasar cenderung bereaksi negatif terhadap ketidakpastian. Banyak investor memilih menjual saham dan mengalihkan dana ke aset "safe haven" seperti emas atau obligasi pemerintah. Lonjakan harga emas pada awal perang Rusia-Ukraina adalah contoh nyata bagaimana investor mencari perlindungan. 

Selain itu, investor global cenderung menarik modalnya dari pasar negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia, untuk mengurangi risiko. Penarikan dana ini dikenal dengan istilah capital outflow, yang kemudian menekan nilai tukar mata uang lokal dan membuat volatilitas pasar semakin tinggi. Salah satu dampak langsung dari perang adalah fluktuasi harga komoditas global, khususnya minyak, gas, dan pangan. Misalnya, Rusia dan Ukraina merupakan eksportir gandum terbesar dunia. Konflik di wilayah tersebut sempat memicu lonjakan harga gandum global hingga puluhan persen. Kenaikan harga pangan dan energi kemudian mendorong inflasi di banyak negara. 

Di Indonesia, saham-saham sektor energi (misalnya emiten batu bara atau minyak) bisa terdorong naik saat harga energi dunia melonjak. Akan tetapi, bagi sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor (seperti industri manufaktur), kenaikan harga komoditas justru bisa menjadi beban yang mengurangi profitabilitas. Saat konflik geopolitik meletus, investor global cenderung memilih mata uang yang lebih stabil seperti dolar AS. Akibatnya, mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, sering kali tertekan. Depresiasi rupiah akan meningkatkan biaya impor, menaikkan beban utang perusahaan yang memiliki kewajiban dalam dolar, dan berpotensi menekan laba bersih emiten. 

Sebaliknya, bagi emiten yang memiliki pendapatan ekspor dalam dolar, pelemahan rupiah bisa menjadi keuntungan tambahan. Contohnya, perusahaan kelapa sawit atau nikel yang mengekspor produknya dalam dolar bisa mencatatkan keuntungan selisih kurs. 

Indeks saham suatu negara merupakan cerminan optimisme dan ekspektasi para investor terhadap kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan-perusahaan besar di dalamnya. Saat terjadi perang, indeks saham di banyak negara cenderung jatuh karena dominasi aksi jual. Contohnya, pada awal perang Ukraina, banyak indeks utama dunia seperti S&P 500, FTSE 100, hingga Nikkei 225 mengalami koreksi cukup tajam. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia juga tak luput dari tekanan. Namun, Indonesia memiliki keunikan karena didukung sektor komoditas yang justru bisa diuntungkan ketika harga komoditas global naik. Inilah sebabnya, meskipun sempat turun, IHSG pada beberapa periode perang berhasil pulih lebih cepat dibanding negara lain. 

Adapun sektor usaha yang rentan adalah manufaktur berbasis impor. Kenaikan harga bahan baku dan pelemahan rupiah bisa menggerus margin laba. Lalu transportasi & logistik, terkena dampak kenaikan harga bahan bakar. Perbankan juga mengalami risiko kredit meningkat jika banyak perusahaan yang kesulitan membayar utang. 

Sementara sektor yang diuntungkan adalah energi dan batu bara berkat harga komoditas global yang naik karena permintaan tinggi. Selain itu, perkebunan (CPO, karet) juga mendapat tambahan pendapatan ekspor. Lalu, logam dan mineral (nikel, tembaga) medapatkan dukungan permintaan global, khususnya terkait energi baru terbarukan. 

Mengapa investor tidak perlu panik? Dalam jangka pendek, konflik geopolitik memang memicu volatilitas tajam. Namun, sejarah membuktikan bahwa pasar modal cenderung pulih dalam jangka panjang. Investor yang disiplin dan memiliki horizon investasi panjang justru bisa memanfaatkan koreksi harga saham sebagai peluang untuk membeli di harga lebih murah. 

Penting bagi investor untuk fokus pada fundamental perusahaan, bukan hanya sentimen sesaat. Perusahaan dengan manajemen solid, model bisnis kuat, serta rekam jejak kinerja yang baik biasanya mampu bertahan bahkan berkembang di tengah gejolak. Investor perlu punya strategi investasi di tengah gejolak. Pertama, diversifikasi portofolio dengan cara tidak menaruh seluruh dana pada satu sektor atau satu jenis aset. Diversifikasi membantu meminimalkan risiko. Kedua, perhatikan valuasi. Saat harga saham turun, jangan langsung tergoda. Pastikan valuasi masih menarik secara fundamental. 

Ketiga, tetap berpegang pada rencana keuangan. Konflik global seharusnya tidak mengubah tujuan investasi jangka panjang. Jika tujuan investasinya adalah pensiun 20 tahun lagi, maka volatilitas jangka pendek sebaiknya tidak mengganggu. Keempat, kombinasikan dengan instrumen defensif, seperti obligasi pemerintah atau reksa dana pasar uang yang bisa dijadikan penyeimbang portofolio saat pasar saham bergejolak. 

Kelima, pantau sektor-sektor yang resilient. Sektor consumer staples, kesehatan, dan energi umumnya lebih stabil dalam situasi krisis. Perang Rusia-Ukraina yang meletus pada Februari 2022 menjadi salah satu contoh konkret. Pada saat itu, harga minyak Brent naik hingga di atas USD120 per barel, harga emas melonjak, dan bursa saham global sempat melemah signifikan. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, pasar mulai menyesuaikan diri. Selain itu, harga komoditas yang tinggi menguntungkan Indonesia sebagai negara eksportir. 

Bahkan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan yang cukup besar pada 2022. Begitupun perkiraan yang akan terjadi di tahun 2025 ini saat perang Israel dan Iran Meletus, yang tentunya perlu diamati perkembangannya. 

IHSG pun sempat mencatatkan kinerja positif dibandingkan sejumlah indeks global pada saat perang Rusia-Ukraina. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami konteks global dan tidak terburu-buru mengambil keputusan emosional. Kesimpulannya, jangan abaikan risiko, tapi lihat peluang. 

Konflik geopolitik memang membawa risiko besar, tetapi juga menghadirkan peluang bagi investor yang siap. Pemahaman mendalam terhadap faktor makroekonomi, arus modal, pergerakan nilai tukar, dan harga komoditas menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang lebih bijak. 

Pasar modal selalu bergerak mengikuti dinamika global. Bagi investor ritel, hal terpenting adalah disiplin, edukasi yang berkelanjutan, serta kemampuan mengelola emosi. Dengan demikian, investor bisa tetap tenang di tengah badai, sekaligus memanfaatkan momentum untuk meraih hasil optimal dalam jangka panjang. ***

KUALA LUMPUR. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali berhasil meraih prestasi membanggakan di tingkat regional yaitu Top 50 ASEAN Public Listed Companies (PLCs/Perusahaan Terbuka) dan Top 1 in Indonesia PLCs untuk ketiga kalinya. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Regional Assessment 2024 yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) dan Minority Shareholders Watch Group (MSWG) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (24/7/2025). 

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei menyatakan, penghargaan dari lembaga kredibel di tingkat ASEAN ini merupakan apresiasi dan bukti atas konsistensi CIMB Niaga dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sesuai standar ASEAN. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh karyawan, jajaran Direksi dan Dewan Komisaris CIMB Niaga yang telah bekerja dengan standar tata kelola yang tinggi, bimbingan dari regulator, serta kepercayaan dari nasabah maupun masyarakat sehingga CIMB Niaga dapat meraih kembali penghargaan bergengsi sejajar dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di ASEAN. Kami percaya, konsistensi kami dalam menerapkan GCG berdampak positif bagi keberlangsungan usaha CIMB Niaga dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kami juga ingin mengajak perusahaan publik di Indonesia lainnya untuk menerapkan ACGS dan bersama-sama membawa nama Indonesia ke kancah ASEAN” kata Fransiska. 

CIMB Niaga akan mempertahankan prestasi ini dengan terus aktif meningkatkan kualitas penerapan GCG di setiap proses yang dijalankan Bank oleh seluruh jajaran mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga karyawan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, ASEAN maupun best practice internasional.

ACGS Awards merupakan penghargaan yang di-inisiasi oleh ASEAN Capital Markets Forums (ACMF) yang memberikan penilaian independen atas praktik GCG para emiten atau perusahaan publik di negara-negara Asia Tenggara. Proses penilaian tahun 2024 dilakukan secara ketat terhadap 569 perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar di seluruh ASEAN dengan metodologi penilaian yang didukung oleh seluruh regulator pasar modal di ASEAN. Melalui inisiatif ini diharapkan, perusahaan-perusahaan di seluruh kawasan meningkatkan standar dan implementasi tata kelola perusahaan sehingga dapat menciptakan iklim usaha sehat dan berdaya saing tinggi.

Jakarta, 25 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi (Sdr. Adrian), mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya (Investree), yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta berstatus red notice.

Sebagai tindak lanjut upaya penegakan hukum, OJK terus mendorong proses pemulangan Sdr. Adrian ke Indonesia melalui kerja sama dengan otoritas terkait di dalam dan luar negeri.

Menyikapi pemberitaan di media massa mengenai Sdr. Adrian, OJK  menyesalkan pemberian izin oleh instansi terkait di Qatar kepada Sdr. Adrian untuk menjabat sebagai Chief Executive Officer di JTA Investree Doha Consultancy mengingat status hukum yang telah diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia.

OJK akan meningkatkan dan melanjutkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk menyikapi hal tersebut, termasuk memulangkan Sdr. Adrian ke tanah air untuk meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan baik secara pidana maupun perdata.

Sebagaimana diketahui, OJK telah melakukan langkah-langkah tegas sesuai kewenangan dalam penanganan kasus Investree dengan melakukan pencabutan izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024 karena tidak memenuhi ekuitas minimum dan sejumlah pelanggaran lainnya.

Selanjutnya, OJK juga telah menjatuhkan sanksi larangan menjadi pihak utama kepada Sdr. Adrian, melakukan pemblokiran rekening dan penelusuran aset, serta mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

OJK juga telah menetapkan Sdr. Adrian sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) OJK.

OJK berkomitmen untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan berintegritas. OJK akan memastikan setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak tegas sebagai wujud konsistensi dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik.