Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 309

Batam, 20 November 2026 – PT PLN Batam terus mendorong kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain mengingatkan pelanggan untuk membayar tagihan listrik sebelum batas waktu tanggal 20 setiap bulannya, PLN Batam juga menghadirkan aplikasi bright by PLN Batam sebagai solusi praktis bagi pelanggan untuk memantau tagihan dan mengakses berbagai layanan kelistrikan kapan saja dan di mana saja.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Mulnawarman, menjelaskan bahwa edukasi mengenai ketentuan pembayaran listrik akan terus dilakukan agar masyarakat memahami periode pemakaian, waktu pembayaran, serta dampak apabila terjadi keterlambatan.

"Per tanggal 1 tiap bulan, pelanggan sudah bisa melakukan pembayaran. Dalam rentang waktu hingga tanggal 20 itu juga pelanggan bisa memeriksa atau bahkan mengajukan komplain jika terjadi ketidaksesuaian tagihan ke PLN Batam. Hal yang kini kian mudah dilakukan via aplikasi bright by PLN Batam," ujar Mulnawarman.

Ia menambahkan, dalam sistem pascabayar, pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu selama satu bulan dan baru melakukan pembayaran pada bulan berikutnya. Sebagai contoh, pemakaian listrik selama Oktober akan ditagihkan pada November, dengan periode pembayaran mulai tanggal 1 hingga 20 November.

"Artinya, listrik yang dibayarkan bulan ini adalah listrik yang sudah kita gunakan bulan lalu. Setelah menggunakan listrik selama satu bulan, pelanggan masih diberikan waktu hingga 20 hari untuk menyelesaikan pembayarannya. Jadi, ketika memasuki tanggal 21, bukan berarti pelanggan baru terlambat membayar satu hari," jelasnya.

Apabila pelanggan belum melakukan pembayaran hingga melewati batas waktu yang ditentukan, pengenaan biaya keterlambatan akan otomatis berlaku. Dalam tahap tertentu bahkan ada pemutusan sementara aliran listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Mulnawarman menegaskan bahwa PLN Batam tidak hanya mengingatkan kewajiban pelanggan. Perusahaan juga terus berupaya menghadirkan solusi agar masyarakat semakin mudah mengetahui dan mengelola tagihan listriknya.

*Aplikasi bright by PLN Batam, Solusi Praktis Layanan Listrik dalam Genggaman*

Melalui aplikasi resmi bright by PLN Batam, pelanggan kini dapat mengecek tagihan listrik sejak awal bulan, memantau riwayat pemakaian dan pembayaran, serta memperoleh informasi layanan kelistrikan secara langsung melalui ponsel.

Aplikasi ini juga dilengkapi berbagai fitur layanan, termasuk penambahan ID Pelanggan, informasi penggunaan listrik, hingga layanan komunikasi dengan petugas melalui layanan video atau telepon. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan hanya untuk mengetahui jumlah tagihan atau memperoleh informasi kelistrikan.

"Kami ingin pelanggan merasakan kini layanan PLN Batam semakin mudah. Melalui aplikasi bright by PLN Batam, tagihan listrik dan layanan lainnya bisa dicek langsung dari ponsel, kapan saja dan di mana saja," ungkap Mulnawarman.

Kehadiran bright juga menjadi bagian dari upaya PLN Batam membangun pelayanan yang lebih dekat dengan pelanggan. Untuk pembayaran, pelanggan dapat memanfaatkan berbagai kanal resmi yang tersedia, mulai dari mobile banking, ATM, layanan perbankan digital, hingga mitra pembayaran yang bekerja sama dengan PLN Batam. Seluruh layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

"Jadi, sekarang bukan hanya soal mengingatkan pelanggan agar membayar tepat waktu. Kami juga ingin memberikan kemudahan agar pelanggan bisa mempersiapkan pembayarannya sejak awal. Cukup buka aplikasi bright untuk mengecek tagihan, kemudian lakukan pembayaran melalui kanal resmi yang tersedia," tambahnya.

Aplikasi bright by PLN Batam dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store dan App Store. Pelanggan cukup melakukan pendaftaran dan verifikasi akun, kemudian menambahkan ID Pelanggan untuk mulai menikmati berbagai fitur layanan yang tersedia.

Mulnawarman berharap masyarakat dapat semakin memanfaatkan kemudahan layanan digital ini, sekaligus membangun kebiasaan pembayaran listrik yang tertib dan tepat waktu.

"Kami memahami listrik merupakan kebutuhan penting bagi seluruh pelanggan. Karena itu, PLN Batam akan terus berupaya memberikan pelayanan yang lebih mudah dan nyaman. Kami juga mengajak seluruh pelanggan untuk memanfaatkan aplikasi bright untuk beragam kebutuhan kelistrikan," tutup Mulnawarman.

Gelar 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting Yogyakarta, 18 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang sepakat memperkuat kerja sama dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin berkembang di tingkat regional dan internasional. Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan di Yogyakarta, Rabu (18/11). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso bersama Himal Ojha, Cybercrime Programme Officer, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Pertemuan yang digelar OJK pada 18 – 20 November tersebut menjadi forum bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi risiko yang berkembang di tingkat regional dan internasional.

Adi Budiarso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan teknologi keuangan, khususnya AKD-AK telah membuka berbagai peluang baru dalam pengembangan sektor keuangan. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan risiko penyalahgunaan teknologi keuangan aktivitas ilegal yang semakin kompleks, beragam, dan melintasi batas yurisdiksi. “Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi. Menurut Adi, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan dalam penanganan aktivitas ilegal. Salah satunya tercermin dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata, sehingga informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.

Untuk itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum, yang didukung mekanisme pertukaran informasi lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk penelusuran transaksi. Penguatan Kolaborasi Regional dan Internasional 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting diikuti oleh perwakilan berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, serta melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang dan Amerika Serikat. Forum ini menghadirkan perwakilan otoritas pengawas sektor keuangan, antara lain Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic. Selain itu, kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain. Selama pelaksanaan pertemuan tersebut, para delegasi membahas berbagai isu strategis, antara lain perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, kejahatan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.

Pembahasan juga mencakup perkembangan regulasi masing-masing negara (country updates), pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum, serta diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional. Melalui forum ini, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi risiko kejahatan keuangan digital. Penyelenggaraan kegiatan ini menegaskan komitmen OJK untuk terus berpartisipasi aktif dalam kerja sama regional dan internasional guna mendukung pertumbuhan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, serta mengedepankan pelindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

JAKARTA – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17–18 November 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kenaikan ini merupakan langkah pre-emptive untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari gejolak global sekaligus menjaga inflasi 2026–2027 tetap berada dalam sasaran 2,5±1%.

Tekanan Global dan Kondisi Rupiah Keputusan ini diambil di tengah tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, instabilitas politik di Eropa, serta ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral AS (Fed Funds Rate). Tekanan tersebut membuat investor global menarik dana dari pasar berkembang (Emerging Markets), sehingga nilai tukar Rupiah pada 17 November 2026 tercatat melemah 0,66% dibandingkan akhir Oktober 2026 ke level Rp18.245 per dolar AS.

Meski demikian, ketahanan eksternal Indonesia dinilai tetap kuat dengan posisi cadangan devisa mencapai 146,8 miliar dolar AS per akhir Oktober 2026 (setara 5,3 bulan impor) dan inflasi Oktober 2026 yang terkendali di angka 3,23% (yoy).

Ekonomi Domestik dan Kredit Tetap Tumbuh Di tengah perlambatan global, ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mampu tumbuh 5,47% (yoy), ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9–5,7%.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, BI tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar, antara lain:

  • Insentif Likuiditas (KLM): Memberikan insentif likuiditas hingga 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor padat karya dan UMKM (berlaku 1 Desember 2026). Per November 2026, kredit perbankan tercatat tumbuh solid sebesar 13,21% (yoy).
  • Ekspansi Pembayaran Digital: Mengimplementasikan uji coba QRIS Antarnegara koridor Hong Kong pada minggu kedua Desember 2026 serta memperluas fitur pembayaran online Kartu Kredit Indonesia (KKI) mulai Januari 2027. Tercatat, transaksi QRIS pada Oktober 2026 melonjak 70,95% (yoy) dengan total 71,91 juta pengguna.
 

Jakarta (18/11/2026) – Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan. Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11). Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial. Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. "Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi," tegas Pujo.

Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan. INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama. Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif. Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri.

Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. "Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Vetty. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.

Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan. Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan. "Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif," kata Cak Imin.

Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. "Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN," tegas Cak Imin.

Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain:

Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik

- Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si

- Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D - Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik

- Terbaik 1 : Kabupaten Purbalingga

- Terbaik 2 : Kota Medan

- Terbaik 3 : Kabupaten Banyumas

Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik

- Terbaik 1 : Provinsi Bali

- Terbaik 2 : Provinsi Riau

- Terbaik 3 : Provinsi Jawa Barat

Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

- Terbaik 1 : Kabupaten Kotawaringin Barat

- Terbaik 2 : Kabupaten Karawang

- Terbaik 3 : Kabupaten Sukabumi

Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

Terbaik 1 : Provinsi Bali

Terbaik 2 : Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terbaik 3 : Provinsi Nusa Tenggara Barat

Total BTS mencapai lebih dari 297.000 BTS, termasuk sekitar 36.000 BTS 5G.

JAKARTA, 18 November 2026. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) membukukan pendapatan Rp35,77 triliun sepanjang Januari–September 2026, tumbuh 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Pertumbuhan pendapatan disertai peningkatan profitabilitas seiring dengan realisasi sinergi pascamerger dan integrasi jaringan serta operasional yang mendekati penyelesaian.

Layanan data dan digital menjadi penopang utama pendapatan Perseroan dengan kontribusi sekitar 90%. Pendapatan dari layanan tersebut meningkat dari Rp27,76 triliun menjadi Rp32,12 triliun. EBITDA yang dinormalisasi mencapai Rp16,42 triliun, naik 12% YoY dengan margin 46%. Laba bersih yang dinormalisasi tumbuh 94% YoY menjadi Rp3,59 triliun.

Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi, mengatakan, “XLSMART berhasil memanfaatkan momentum untuk terus bertumbuh, dimana integrasi yang hampir rampung bisa kami optimalkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi bisnis dan pelanggan. Konsolidasi jaringan mulai menghasilkan efisiensi terhadap beban biaya yang ada, sementara kapasitas dan cakupan yang semakin kuat mendukung pengembangan layanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan, sehingga ARPU meningkat dan mencapai rekor tertinggi. Kemajuan ini menunjukkan kemampuan kami mengubah skala bisnis menjadi pertumbuhan yang semakin berkualitas.”


Integrasi Jaringan Mendekati Rampung, Sinergi Capai US$294 Juta

XLSMART merealisasikan sinergi bruto kumulatif mencapai sebesar US$294 juta sepanjang sembilan bulan pertama 2026, naik sekitar 80% dari US$166 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan hasil pencapaian sinergi yang memuaskan, Perseroan meningkatkan target sinergi bruto tahun penuh 2026 menjadi lebih dari US$300 juta.

Hingga akhir September 2026, 96% dari total lokasi jaringan yang direncanakan telah terintegrasi. Pembangunan lokasi jaringan baru untuk menambah kapasitas dan memperluas cakupan telah selesai sesuai rencana. Perseroan kini berfokus pada optimalisasi jaringan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional.

Sinergi terutama berasal dari konsolidasi lokasi jaringan yang tumpang tindih, negosiasi ulang biaya sewa, dan pembongkaran infrastruktur duplikat. Penghematan juga berasal dari penurunan konsumsi listrik, efisiensi pemeliharaan dan pengadaan, serta penataan organisasi.


ARPU Capai Rekor, Registrasi Biometrik Perkuat Kualitas Basis Pelanggan

Rata-rata pendapatan per pelanggan (ARPU) campuran (blended) XLSMART mencapai Rp47.500 pada kuartal III 2026, tertinggi sejak merger, dibandingkan Rp38.900 pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh optimalisasi pendapatan dari layanan data, penyesuaian bauran harga paket, serta penawaran paket perdana dan paket isi ulang bernilai lebih tinggi. Sepanjang Januari–September 2026, ARPU campuran (blended) tercatat sebesar Rp47.300. Trafik layanan data turut tumbuh 15% YoY menjadi 12.203 Petabytes, didorong tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital berkualitas tinggi, termasuk streaming, mobile gaming, dan layanan berbasis cloud.

Jumlah pelanggan seluler XLSMART meningkat menjadi 70 juta pada kuartal III 2026. Untuk memperkuat kualitas basis pelanggan, XLSMART menerapkan registrasi biometrik saat aktivasi nomor baru sesuai ketentuan pemerintah. Pencocokan wajah dengan data kependudukan membantu memastikan nomor baru terdaftar atas nama pemilik identitas yang sah sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan identitas.

Pada layanan internet rumah, jumlah pelanggan XL HOME menembus satu juta, tumbuh 8% YoY.


Perluasan 5G dan Penguatan Jaringan Tingkatkan Pengalaman Pelanggan

Per 3 November 2026, layanan 5G XLSMART dengan pendekatan Blanket Coverage telah hadir di 80 kota/kabupaten, terdiri atas 57 kota/kabupaten di Jawa dan 23 kota/kabupaten di luar Jawa. Perseroan menargetkan jangkauan layanan ini melampaui 100 kota pada akhir 2026.

Hingga akhir September 2026, total BTS XLSMART meningkat 42% YoY menjadi sekitar 297.000 BTS, termasuk sekitar 36.000 BTS 5G. XLSMART juga akan memanfaatkan tambahan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz untuk memperluas cakupan 5G dan meningkatkan kapasitas jaringan.

Bagi pelanggan, penguatan dan perluasan jaringan mendukung koneksi yang lebih andal untuk aktivitas sehari-hari, seperti panggilan video dan menonton konten secara daring. Perbaikan pengalaman ini turut mendorong kenaikan Net Promoter Score (NPS) XLSMART sebesar 43% dibandingkan kuartal II 2025, yang mencerminkan meningkatnya kecenderungan pelanggan untuk merekomendasikan layanan XLSMART.

Untuk mendukung ekspansi dan penguatan kapasitas jaringan, belanja modal tercatat mencapai Rp18,32 triliun sepanjang Januari–September 2026. XLSMART memperbarui panduan alokasi belanja modal untuk tahun 2026 menjadi sekitar Rp24 triliun. Total utang kotor meningkat menjadi Rp 26,04 triliun pada akhir September 2026, dengan Rasio utang bersih terhadap EBITDA, termasuk pembiayaan sewa, membaik menjadi 2,76x dari 3,27x pada periode yang sama tahun sebelumnya. XLSMART tidak memiliki utang berdenominasi USD. Sebesar 69% dari pinjaman yang ada saat ini memiliki suku bunga mengambang (floating) dan 31% memiliki suku bunga tetap

 

Badan Pengusahaan Batam melakukan aksi penanaman bibit pohon di kawasan Bukit Vista, Rabu (18/11/2026). Selain memulihkan vegetasi di bukit tersebut, kegiatan ini sekaligus menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan di Kota Batam.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa pembangunan dan perubahan kawasan perlu diiringi dengan perhatian terhadap keseimbangan alam.

Dengan penataan dan penghijauan Bukit Vista ini, Amsakar berharap, sebanyak 299 bibit pohon yang akan ditanam secara bertahap dapat tumbuh dan membantu dalam menjaga fungsi ekologis di kawasan tersebut.

“Perubahan pembangunan tidak dapat kita elakkan. Namun, kita membutuhkan kearifan dalam mengelolanya agar tidak menimbulkan dampak ekologis. Karena itu, saya berpesan agar setiap langkah pembangunan harus disertai kearifan dan tata kelola yang baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa upaya penghijauan perlu dilakukan secara konsisten, tidak hanya melalui penanaman pohon, tetapi juga dengan menjaga dan memelihara kawasan yang telah ditata.

Menurutnya, sejumlah langkah penataan lingkungan juga telah dilakukan di beberapa titik sebagai bagian dari upaya memperbaiki tampilan dan kondisi kawasan.

“Saya berharap apa yang sudah kita lakukan ini dapat terus dijaga dan dipelihara. Kita juga akan mendorong aksi tambahan melalui percepatan penataan dan penghijauan di beberapa lokasi yang menjadi perhatian,” katanya.

Dalam kegiatan penghijauan di Bukit Vista ini, BP Batam menyiapkan sebanyak 139 pohon yang terdiri atas 15 pohon Angsana, 24 pohon Tabebuya, dan 100 pohon Khaya. Penanaman dilakukan bertahap pada tiga titik sebagai bagian dari penataan kawasan.

Sementara itu, Manajemen Crown Vista Hotel turut berpartisipasi dengan menyiapkan 160 pohon, terdiri atas 30 pohon Mahoni, 30 pohon Tabebuya, dan 100 pohon Angsana.

Dengan demikian, total terdapat 299 pohon dari empat jenis tanaman yang disiapkan dalam kegiatan penghijauan tersebut, yakni Khaya, Angsana, Mahoni, dan Tabebuya.

Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra berharap kegiatan penghijauan bersama Manajemen Crown Vista Hotel ini tidak berhenti pada penanaman bibit semata. Ia menegaskan, komitmen ini memerlukan keterlibatan seluruh pihak untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi kawasan sekitarnya.

“Ini merupakan langkah kolektif untuk membangun kesadaran bersama. Kita ingin Batam tidak hanya berkembang dari sisi ekonomi, tetapi juga terpelihara dari sisi ekologisnya. Dibutuhkan tata kelola yang komprehensif dengan mempertimbangkan secara serius setiap dampak terhadap lingkungan. Mari kita berkontribusi untuk negeri ini,” pesan Li Claudia.

Melalui kolaborasi ini, Li Claudia juga mendorong kesadaran bahwa pembangunan yang baik bukan hanya tentang menghadirkan kemajuan, tetapi juga memastikan lingkungan tetap terjaga.

“Pembangunan Batam harus berjalan secara seimbang. Setiap pohon yang ditanam hari ini merupakan investasi bagi lingkungan di masa mendatang. Batam yang maju adalah Batam yang tumbuh bersama kepedulian terhadap alam,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, Pikori BP Batam dan Pejabat di lingkungan BP Batam.

BATAM – Perhelatan akbar Grand Final Seni dan Budaya Batak Bonapasogit 2026 di Kota Batam dipastikan berlangsung meriah dan spektakuler! Mengusung tema “Budaya Kita Masa Depan Kita”, acara puncak yang mendapat dukungan penuh dari Yayasan Yonkenedia Panbil ini bakal menghadirkan sejumlah tokoh penting, pejabat negara, tokoh adat, hingga artis Batak yang siap menyemarakkan panggung kebudayaan Batak.

Salah satu agenda istimewa yang menjadi perhatian adalah kehadiran Ompui Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, M.ST., yang dijadwalkan memimpin langsung ibadah pembuka sebelum rangkaian acara grand final dimulai.

Tak kalah menarik, Bos Yayasan Yonkenedia Panbil, Johannes Kennedy Aritonang, juga akan hadir menyerahkan langsung hadiah kepada para pemenang lomba Seni dan Budaya Batak Bonapasogit 2026.

Bahkan, acara ini semakin istimewa dengan dijadwalkannya kehadiran Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Rachmat Pambudy. Ia direncanakan menyerahkan hadiah secara langsung kepada para juara.

Kemegahan acara puncak juga akan semakin terasa dengan penampilan spesial artis ibu kota sekaligus penyanyi Batak, Putri Silitonga. Suasana dipastikan semakin semarak dengan kehadiran MC Batak, Robby Siagian, yang akan memandu jalannya acara.

Grand Final yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 28 November 2026, akan mempertemukan para finalis terbaik yang berhasil lolos dari babak penyisihan pada akhir Oktober lalu.

Mereka akan bertarung memperebutkan trofi juara serta total hadiah bernilai ratusan juta rupiah dalam empat kategori utama.

Adapun empat kategori yang akan dipertandingkan yakni:

1. Tortor Batak Dewasa

Sebanyak 10 tim terbaik hasil seleksi penyisihan akan kembali menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan berlangsung sengit dalam menampilkan keindahan gerak, kekompakan, serta kekayaan seni tari tradisional Batak.

2. Tortor Batak Anak-anak

Bukan sekadar perlombaan, kategori ini menjadi panggung bagi generasi muda untuk menunjukkan kecintaan terhadap budaya leluhur. Melalui tortor, anak-anak diperkenalkan dan didorong untuk terus melestarikan warisan budaya Batak sejak usia dini.

3. Parsinabung Maminta Gondang

Sebanyak 10 peserta berhasil mengamankan tiket menuju babak final. Mereka akan menunjukkan kemampuan dalam marumpasa serta tata cara adat Batak, sebuah tradisi penting untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat dalam setiap prosesi budaya Batak.

4. Fashion Show Budaya Batak

Kategori ini menjadi ruang kreativitas bagi peserta untuk menampilkan pesona busana bernuansa budaya Batak. Perpaduan kain tenun, kekayaan motif, dan identitas budaya akan menjadi daya tarik tersendiri di atas panggung grand final.

Ada Lucky Draw, Peserta dan Tamu Berpeluang Bawa Pulang Hadiah!
Keseruan acara ternyata tidak berhenti pada kompetisi. Panitia juga telah menyiapkan undian lucky draw bagi peserta yang telah memberikan data lengkap, termasuk tim yang belum berhasil melaju ke babak final, para finalis, serta tamu undangan yang memenuhi ketentuan panitia.

Dengan demikian, kemeriahan acara ini tidak hanya menjadi milik para finalis, tetapi juga seluruh masyarakat dan tamu yang hadir.

Ketua Panitia Seni dan Budaya Batam Bonapasogit 2026, Mangihut Rajagukguk, mengajak seluruh masyarakat Batam, khususnya warga Batak, untuk tidak melewatkan momentum besar tersebut.

"Kami mengajak seluruh warga Batam agar ikut hadir menyaksikan kegiatan ini. Mari bersama-sama menyukseskan acara ini sekaligus menunjukkan kecintaan kita terhadap seni dan budaya Batak," ungkap Mangihut Rajagukguk, Rabu (18/11/2026).

Grand Final Seni dan Budaya Batak Bonapasogit 2026 diharapkan bukan hanya menjadi ajang perebutan gelar juara dan hadiah fantastis, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan budaya Batak di tanah perantauan.

 

Bali, 18 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kolaborasi dan koordinasi antarregulator sektor keuangan di ASEAN untuk membangun ekosistem industri asuransi yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian global, serta tantangan risiko transformasi digital. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat pengawasan industri asuransi, meningkatkan pelindungan pemegang polis, dan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi. “Untuk memperkuat ekosistem asuransi ASEAN, kita membutuhkan kerja sama yang lebih erat serta penguatan kolaborasi di antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh kawasan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada pembukaan 29thASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Bali, Rabu.

Forum tersebut mengusung tema “Strengthening the Resilience of the ASEAN Insurance Ecosystem: Navigating Global Uncertainty and Accelerating Digital Transformation” dan dihadiri lebih dari 200 peserta yang berasal dari regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, dan lembaga mitra dari 11 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste. Menurut Friderica, berbagai isu ekonomi dan asuransi dibahas dalam forum ini di antaranya berbagai inisiatif regional, termasuk asuransi kendaraan bermotor lintas batas, penelitian risiko bencana dan kerja sama antarasosiasi asuransi di ASEAN. Termasuk juga membahas program penjaminan polis di Indonesia yang sesuai undang-undang akan mulai berlaku pada 2028. “Melalui kerja sama ini, saya meyakini bahwa ASEAN dapat membangun industri asuransi yang lebih kuat, inklusif, inovatif, tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan,” kata Friderica.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa kolaborasi yang lebih erat antarotoritas asuransi di ASEAN diharapkan dapat memperkuat ketahanan industri asuransi dalam merespons risiko-risiko yang terus berkembang, sehingga semakin menjaga kepercayaan masyarakat. “Risiko itu tidak mengenal batas negara, jadi risiko life, kesehatan, kemudian juga kerugian itu dapat terjadi di mana-mana. Kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko,” kata Ogi.

Selain itu, kolaborasi lintas negara di kawasan ASEAN juga penting mendukung industri reasuransi, mengingat kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap risiko bencana. OJK mendorong penguatan kerja sama ASEAN dalam menangani pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara yang tidak memiliki izin, termasuk melalui kanal digital. Kerja sama tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah praktik pemasaran produk asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing negara. Tantangan Global Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin, menekankan bahwa kolaborasi regional menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan industri asuransi, melindungi kepentingan pemegang polis, dan memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta pesatnya digitalisasi.

“Ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi terus membentuk kembali lanskap industri asuransi. Oleh karena itu, kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan, melindungi pemegang polis, serta memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam jangka panjang,” kata Herman. Herman mengatakan bahwa ASEAN telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian global dan tetap menjadi salah satu kawasan yang paling menjanjikan bagi investasi, termasuk pada sektor asuransi. Penguatan Kerja Sama Pengawasan Industri Asuransi ASEAN Sebagai tuan rumah sekaligus pemegang keketuaan 29th AIRM, Indonesia melalui OJK mendorong pembahasan sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian regulator dan industri asuransi ASEAN. Agenda tersebut meliputi keuangan berkelanjutan dan ASEAN Taxonomy, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pengawasan asuransi, penguatan program penjaminan polis, kerja sama pengawasan lintas negara, serta pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

Penyelenggaraan 29th AIRM dan 52nd AIC merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pertemuan industri dan regulator asuransi ASEAN yang berlangsung pada 16–19 November 2026. Rangkaian tersebut mencakup 15th ASEAN Insurance Congress, 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM), 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting, serta Joint Plenary Meeting AIRM dan AIC. Pertemuan AIC membahas berbagai perkembangan industri asuransi di kawasan, meliputi asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, takaful, asuransi kesehatan, pendidikan asuransi, serta berbagai inisiatif kerja sama industri. Rangkaian kegiatan terkait lainnya meliputi pertemuan badan pengurus ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI), pembahasan asuransi kesehatan berkelanjutan bersama Global Asia Insurance Partnership (GAIP), serta pembahasan kerja sama pembiayaan dan asuransi risiko bencana oleh kelompok kerja Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Melalui penyelenggaraan 29th AIRM dan 52nd AIC, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi regional dalam membangun ekosistem industri asuransi ASEAN yang tangguh dan berkelanjutan. Sinergi antarregulator diharapkan dapat mendorong inovasi yang bertanggung jawab, memperkuat efektivitas pengawasan, serta meningkatkan akses dan pelindungan asuransi bagi masyarakat di kawasan.

Jakarta, 17 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP). Juklak ini menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.

Juklak ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.

PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Menurut Ogi, keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya.

Lebih lanjut, Ogi menambahkan bahwa PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan.

Pertukaran data, lanjut Ogi, merupakan bagian penting dalam persiapan PPP. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.

Ia mengapresiasi milestone bersejarah tersebut sebagai hasil kerja keras bersama selama empat tahun dalam mewujudkan transformasi dan reformasi fundamental yang memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.

Pokok Pengaturan Juklak

Juklak merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.

Juklak juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.

Adapun pertukaran data diarahkan melalui sarana pertukaran data dan informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat, agar program dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional.

Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pengembangan aplikasi BATAMKU sebagai inovasi pendataan mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Kota Batam melalui jalur pelabuhan. Inisiatif yang dikembangkan bersama Pemerintah Kota Batam ini diharapkan menjadi instrumen pendukung dalam memperkuat perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah tingginya mobilitas penduduk Batam.

Implementasi awal BATAMKU direncanakan berlangsung di Pelabuhan Sekupang. Setelah melalui tahap uji coba dan evaluasi, penerapannya akan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Kota Batam.

Bagi BP Batam, pengembangan sistem pendataan ini memiliki arti strategis. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), Batam memiliki dinamika pergerakan orang yang berkaitan erat dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan masyarakat.

Ketersediaan data mobilitas yang akurat dan mutakhir diharapkan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan kawasan secara lebih komprehensif, sekaligus menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa BATAMKU merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.

Perkuat Perencanaan Infrastruktur dan Daya Saing Investasi

Pengembangan BATAMKU tidak hanya diarahkan untuk mencatat arus kedatangan dan keberangkatan penumpang. Lebih jauh, data yang terkumpul dan telah melalui proses verifikasi berpotensi menjadi referensi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terukur.

Dalam konteks pengembangan kawasan, informasi mobilitas masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebutuhan infrastruktur transportasi, kapasitas fasilitas pelabuhan, aksesibilitas antarkawasan, hingga penyediaan layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Hal tersebut menjadi penting mengingat pertumbuhan investasi dan aktivitas industri Batam turut mendorong kebutuhan tenaga kerja serta pergerakan masyarakat dari berbagai daerah.

Amsakar menegaskan, penguatan investasi harus berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung agar manfaat pertumbuhan investasi dapat dirasakan secara lebih luas.

“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” lanjutnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, informasi mengenai pola kedatangan dan tujuan perjalanan masyarakat dapat menjadi salah satu masukan dalam memahami dinamika kebutuhan tenaga kerja. Data tersebut, apabila dipadukan dengan data sektoral yang relevan, dapat mendukung penyelarasan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, informasi mobilitas secara agregat juga berpotensi dimanfaatkan untuk membaca perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, dan UMKM.

Dengan demikian, pengembangan BATAMKU diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pengembangan kawasan, peningkatan investasi, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dorong Integrasi Data Antarlembaga

Pengembangan BATAMKU juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi melalui semangat Satu Data Indonesia.

Melalui Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU, Pemko Batam dan BP Batam bersama sejumlah pemangku kepentingan telah membahas mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, serta kesiapan operasional penerapan sistem di pelabuhan.

Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam implementasinya, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu faktor penting. Sejumlah pihak yang akan terlibat antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.

Integrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih konsisten dan dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Bagi BP Batam, ketersediaan data yang terintegrasi merupakan salah satu elemen pendukung dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Sekupang Menjadi Lokasi Awal Implementasi

Pelabuhan Sekupang dipilih sebagai lokasi awal penerapan BATAMKU untuk menguji kesiapan sistem, alur pendataan, kapasitas petugas, serta kemudahan pengguna dalam mengakses layanan.

Hasil evaluasi tahap awal akan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara bertahap di pelabuhan lainnya.

Di sisi lain, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian dalam proses pengembangan. Pengelolaan informasi harus memperhatikan kejelasan tujuan pendataan, pembatasan akses, keamanan sistem, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi.

Penerapan BATAMKU juga perlu memperhatikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki telepon pintar.

Amsakar menegaskan bahwa keberhasilan inovasi tersebut tidak semata-mata diukur dari penggunaan teknologi, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi Batam, tetapi juga bagi Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat, khususnya dalam memahami dinamika mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar. 

Page 1 of 309

Instagram

Tentang Kami