Tanjungpinang – Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang atas kreatifitas dan pemberdayaan terhadap warga binaannya.

Hal ini disampaikan Najih saat melakukan pemantauan pelayanan publik bersama Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat dan tim dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Selasa (16/09/2025). Didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepri, Aris Munandar dan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Bejo.

“Kami apresiasi adanya kegiatan yang kreatif dan memberdayakan bagi warga binaan sehingga mereka dapat menyalurkan energinya untuk hal-hal yang positif,” ujarnya.

Kegiatan bagi warga binaan meliputi pembuatan kerupuk atom, pelatihan dan pengetahuan tentang berkebun, berternak serta keahlian las.

Selain itu, Ombudsman juga mengapresiasi ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup memadai bagi warga binaan. Seperti ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan.

“Kami harap ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, terutama terkait SOP pelayanan yg ada di sini, seperti mekanisme lapor warga binaan yang sakit, dan mekanisme menggunakan wartelpas untuk menghubungi keluarga,” kata Najih.

Selain menyampaikan apresiasinya, Ombudsman pun dalam pemantauan di lapangan masih mendapati adanya kekurangan. Seperti kurangnya Sumber Daya Manusia terhadap warga binaan khususnya terhadap blok yang memiliki kapasitas luas serta kondisi gedung yang mengalami kebocoran.

Namun diketahui, untuk kebocoran gedung terjadi karena faktor kondisi dinding beton yang sudah termakan umur dan kemungkinan terdapat kerusakan konstruksi, sehingga tempias hujan dan air kamar mandi di lantai 2 merembes ke lantai 1.

Pihak Lapas pun menyampaikan telah mengupayakan perbaikan seadanya sambil menunggu anggaran pemeliharaan gedung Lapas.

Terhadap ruang tahanan, Pimpinan Ombudsman beranggapan kondisinya sudah baik walaupun masih kelebihan sekitar 15% dari kapasitas.

“Namun ini masih lebih baik dibandingkan Lapas lain yang bisa overcapacity sampai lebih dari 200%,” pungkas Jemsly.

Dalam kesempatan itu Pimpinan Ombudsman RI juga meninjau dapur tempat memasak makanan warga binaan untuk memperhatikan kualitas bahan baku, kebersihan tempat, serta melihat langsung proses makanan dimasak.

Tak luput, diakhir pemantauan juga, Pimpinan Ombudsman RI bertemu langsung dengan warga binaan untuk mendengarkan jikalau ada keluhan pelayanan publik serta memberikan wejangan dan semangat agar setelah keluar dari Lapas dapat memulai hidup yang lebih baik bersama keluarga.

“Kami berharap perbaikan pelayanan publik di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang ini terus dilakukan dan ditingkatkan,” tutup Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih.

Pencanangan Program Pemagangan Kerja oleh Presiden Prabowo tentu menjadi angin segar bagi para lulusan sarjana Freshgraduate di seluruh Indonesia , apalagi pemagangan selama 6 bulan dibekali Honoraium UMP pada tiap profinsi dan Kab kota , tentu ini menjadi langkah maju dan strategis untung menurunkan angka pengganguran dan juga angka kemiskinan di Indonesia.

Menurut Diky Wijaya selaku Kadisnakertrans Provinsi Kepulauan  Riau menyampaikan Program pemagangan atas arahan Gubernur Kepri Ansar Ahmad sudah dijalankan dari tahun 2023 dengan peserta yang ditempatkan sebanyak 437 orang atau sekitar 91,85% penempatan, tahun 2024 sudah ada 622 peserta yang ditempatkan atau sekitar 90,22% penempatan dan treatment yang digunakan Provinsi  Kepulauan Riau sama dengan memberikan transportasi pada peserta magang secara sharing Pemerintah dan Pelaku usaha , dan syukurnya program ini sangat strategis dan sangat membantu masyarakat Kepri dalam masuk ke industri kerja dari 1200 yang sudah mengikuti magang hampir 97% di terima bekerja ditempat mereka magang , artinya kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha sama sama saling membutuuhkan terkait kebutuhan Tenaga kerja.

“Dan arahan dari Bapak Gubernur Ansar Ahmad  di tahun 2026 tentu berfokus pada pemagangan disektor pariwisata yang akan menyerap peserta magang kurang lebih 500 orang yang akan tersebar di hotel hotel di Provinsi  Kepulauan Rriau , itulah konsen pemeritah pemprov dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan extrim, kita berdoa saja semoga kepri dapat luncuran apbn 2026 untuk pemagangan sehingga makin banyak pula kesempatan bagi masyarakt untuk bisa terserap di dunia kerja” tutupnya.

Surakarta (16/9/2025) –  BPJS Kesehatan menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa merupakan hak seluruh peserta Program JKN. Pada kegiatan Media Workshop bertema “Layanan Kesehatan Jiwa Hak Seluruh Peserta” yang digelar di Surakarta, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menekankan pentingnya akses layanan kesehatan jiwa yang setara sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan fisik maupun mental warganya, Selasa (16/9). 

Ghufron menyatakan, layanan kesehatan jiwa tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya, kesehatan jiwa adalah hak fundamental yang harus dijamin negara, dan BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan terus memperkuat sistem layanan agar masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses pengobatan dan rehabilitasi.

 "Terdapat tren peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan jiwa dalam lima tahun terakhir. Sepanjang tahun 2020–2024, total pembiayaan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit mencapai sekitar Rp6,77 triliun dengan total kasus sebanyak 18,9 juta. Skizofrenia menjadi diagnosis dengan beban biaya dan jumlah kasus tertinggi, yakni sebanyak 7,5 juta kasus dengan total pembiayaan Rp3,5 triliun," terangnya. 

Pada tahun 2024, tercatat sekitar 2,97 juta rujukan kasus jiwa dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit. Ghufron menambahkan, provinsi dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jawa Tengah sebanyak 3,5 juta kasus, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. 

"FKTP berperan penting sebagai pintu utama pelayanan kesehatan jiwa, tidak hanya menjadi kontak pertama, tetapi juga berfungsi sebagai pengelola kontinuitas pengobatan, koordinator layanan, sekaligus pemberi layanan komprehensif," tegas Ghufron. 

BPJS Kesehatan juga mendorong deteksi dini masalah kesehatan jiwa melalui skrining berbasis Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20) yang dapat diakses publik di situs resmi BPJS Kesehatan. Skrining ini membantu masyarakat mengenali gejala awal gangguan kejiwaan. 

"Hasilnya menjadi dasar untuk pemeriksaan lebih lanjut di FKTP apabila terdapat indikasi medis. Pendekatan ini memperkuat upaya promotif dan preventif agar masalah kesehatan jiwa dapat ditangani sejak dini," ucap Ghufron 

Selain itu, bagi peserta yang sebelumnya ditangani di rumah sakit dan dinyatakan kondisinya stabil, kini dapat dilanjutkan di FKTP melalui Program Rujuk Balik (PRB). Ghufron menerangkan, peserta JKN tetap dapat melanjutkan pengobatan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, serta lebih efisien dalam mengakses layanan kesehatan jiwa. 

Ghufron menegaskan bahwa negara hadir melalui Program JKN untuk memastikan setiap peserta dapat mengakses layanan kesehatan jiwa. BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan layanan kesehatan jiwa yang mudah, cepat, dan setara bagi masyarakat Indonesia. 

Pada kesempatan yang sama, psikolog klinis Tara de Thouars menilai langkah BPJS Kesehatan ini sejalan dengan kebutuhan mendesak dalam mengatasi masalah kesehatan mental di masyarakat. Ia menyoroti data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan 1 dari 10 orang Indonesia mengalami masalah mental, dan terdapat 72,4 persen karyawan yang disurvei juga mengaku mengalami masalah mental. 

"Angka percobaan bunuh diri bahkan mencapai 10 kali lipat dibandingkan kasus bunuh diri yang tercatat setiap bulan. Bahkan survei Indonesia National Mental Health yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan data bahwa sebanyak 39,4 persen remaja mengalami masalah mental dan setiap tahun meningkat 20 hingga 30 persen," terang Tara. 

Tara menjelaskan bahwa pemicu timbulnya masalah kesehatan mental ini antara lain, tingkat stres yang tinggi, persaingan ketat di dunia kerja, masalah ekonomi, fear of missing out (fomo) terhadap sesuatu, sandwich generation, hingga tekanan dari media sosial. 

"Tekanan ini memengaruhi kondisi emosi, pikiran, dan perilaku sehingga menghambat fungsi kehidupan sehari-hari. Sayangnya, stigma negatif masih kuat melekat di masyarakat, di mana orang dengan gangguan jiwa sering dicap sebagai lemah, kurang bersyukur, atau bahkan dianggap aib. Stigma ini membuat banyak individu memilih menyembunyikan masalahnya dan enggan mencari pertolongan," tambahnya. 

Tara mengimbau untuk tidak memberi label negatif kepada pengidap kesehatan mental, karena akan membuat orang takut untuk mencari bantuan. Selain itu, berhenti menormalisasi gangguan mental sebagai hal biasa dan menganggap masalah mental sebagai sesuatu yang keren atau istimewa, karena membuat masalah tidak tertangani. Menurutnya, yang harus dinormalisasi adalah mencari bantuan profesional dan menemui psikolog atau psikiater. 

“Sebelum kita mengharapkan keadaan menjadi lebih baik untuk diri sendiri dan orang sekitar, mulailah dengan menjaga kesehatan mental, karena tanpa kesehatan mental, apapun tidak akan ada artinya," ucap Tara. 

Sementara itu, Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta, Wahyu Nur Ambarwati menyampaikan pihaknya siap melayani peserta JKN dengan prinsip humanistik. RSJD memiliki 213 tempat tidur untuk rawat inap, termasuk 177 tempat tidur psikiatri, serta instalasi rehabilitasi psikososial untuk membantu pasien meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan produktivitas. 

"Jumlah pasien rawat inap di sini paling banyak adalah peserta JKN dengan total lebih dari 90 persen, baik yang terdaftar pada segmen PBI maupun non-PBI. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien kesehatan jiwa di Surakarta dan sekitarnya sangat bergantung pada Program JKN untuk mengakses layanan kesehatan," jelas Wahyu. 

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar upaya sosialiasi skrining kesehatan jiwa berbasis SRQ-20 harus semakin digaungkan karena potensi kasus terkait kesehatan jiwa terus meningkat. Ia menekankan bahwa pencegahan timbulnya gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, komunitas, dan masyarakat. 

"Jumlah kasus gangguan jiwa terus meningkat tiap tahunnya, sehingga layanan kesehatan jiwa dalam Program JKN harus inklusif, berkesinambungan, dan tidak diskriminatif. Masyarakat juga harus memastikan keaktifannya sebagai peserta JKN, sehingga saat mengakses layanan kesehatan jiwa tidak menemui kendala," tegas Timboel. 

Timboel berharap semakin banyak fasilitas kesehatan yang mampu menangani layanan kesehatan jiwa, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Semakin dekat layanan dengan masyarakat, semakin cepat pula gangguan mental dapat ditangani.

Manfaat Industri Hulu Migas bagi Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau: Energi yang Menyalakan Harapan

Oleh: Penyiar Radio Batam FM, Tri Wahyuni

Pendidikan sebagai Fondasi

"Kita jatuh karena tidak belajar. Kalau kita semua tidak bisa belajar, bagaimana kita akan mengejar mereka? Kumpulkan semua guru yang tersisa, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan." Kalimat ini lahir ketika bom atom “Little Boy” dijatuhkan di Hiroshima, 6 Agustus 1945, oleh Kaisar Jepang ke-124, Hirohito. Sebuah pesan yang menegaskan bahwa kekuatan terbesar sebuah bangsa bukan terletak pada senjata, melainkan pada pendidikan.

Mengambil inspirasi dari kisah itu, kita memahami bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan. Di Kepulauan Riau (Kepri), salah satu motor penggerak pembangunan pendidikan datang dari industri hulu migas. Melalui berbagai program sosial, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah membuka peluang baru bagi anak-anak pesisir dan pulau terluar. Contohnya, beasiswa khusus untuk pelajar asal Natuna yang diberikan setiap tahun. Walau jumlahnya terbatas, program ini memberi pesan kuat: anak-anak Kepulauan Riau berhak meraih masa depan lebih tinggi, sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Multiplier Effect Ekonomi

Manfaat kehadiran hulu migas tidak berhenti pada pemberian beasiswa. Efek berganda (multiplier effect) yang tercipta menyentuh banyak lapisan masyarakat. Anak-anak yang mendapat akses pendidikan lebih baik, memacu semangat guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Sekolah-sekolah di daerah operasi migas menjadi lebih aktif, dan keluarga yang terbantu biaya pendidikan merasakan keringanan ekonomi.

Di sisi lain, aktivitas migas menghadirkan ribuan pekerja yang sebagian besar direkrut dari tenaga kerja lokal. Data SKK Migas mencatat bahwa serapan tenaga kerja di wilayah kerja Kepri mencapai lebih dari 90 persen. Kehadiran pekerja ini menghidupkan ekonomi sekitar: warung makan, transportasi, kontrakan, hingga usaha kecil lainnya. Ketika sebuah proyek hulu migas berjalan, masyarakat lokal tidak hanya bekerja di perusahaan utama, tetapi juga di rantai pasokannya. Tukang las, teknisi, hingga pekerja konstruksi mendapat kesempatan kerja, sementara UMKM yang memasok makanan, logistik, atau transportasi turut berkembang. Dengan kata lain, industri hulu migas menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah yang menetes langsung ke masyarakat bawah.

Pemberdayaan dan CSR (Corporate Social Responsibility)

Selain sektor ekonomi, industri migas juga hadir melalui program tanggung jawab sosial (CSR). SKK Migas bersama KKKS rutin memberikan bantuan berupa pembangunan ruang kelas, perbaikan sarana belajar, pelatihan guru, hingga penyediaan listrik di pulau-pulau terluar melalui solar home system. Dukungan ini bukan hanya memperkuat kualitas hidup saat ini, tetapi juga menyiapkan generasi mendatang untuk menghadapi era transisi energi.

CSR ini menjembatani kebutuhan dasar masyarakat dengan peluang pembangunan berkelanjutan. Masyarakat pesisir merasakan akses energi lebih baik, anak-anak memiliki ruang belajar yang layak, dan guru mendapat pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Semua ini adalah fondasi yang tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan Kepulauan Riau.

Energi yang Menyalakan Harapan

Fakta ini menegaskan bahwa keberadaan hulu migas di Kepulauan Riau tidak bisa hanya dipandang dari sisi produksi minyak dan gas. Lebih dari itu, ia adalah investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Pendidikan anak-anak Kepulauan Riau yang lebih terjamin, guru yang semakin berkualitas, serta UMKM yang semakin tangguh adalah bukti nyata dari multiplier effect yang lahir dari industri ini.

Pada akhirnya, energi yang dihasilkan dari bumi Kepulauan Riau bukan hanya untuk menyalakan mesin dan lampu, tetapi juga untuk menyalakan harapan. Selama industri hulu migas terus bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah daerah, Kepulauan Riau bukan hanya akan dikenal sebagai wilayah kaya energi, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan ekonomi yang melahirkan generasi unggul bagi Indonesia.

Jakarta, 16 September 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagai langkah strategis memperkuat disiplin pasar, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Aturan baru ini mendorong bank menyajikan laporan keuangan dan informasi material secara lebih transparan, akurat, terkini, dan dapat diperbandingkan sesuai praktik terbaik internasional.

Melalui penerbitan POJK ini, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perbankan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Transparansi yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat daya saing perbankan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan Indonesia. POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.03/2019 yang disesuaikan dengan perkembangan standar internasional dan dinamika hukum nasional. Penyusunan POJK juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti perbankan dan asosiasi, LJK dan asosiasi di luar perbankan, investor, akademisi, regulator dan stakeholder lainnya, rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Islamic Financial Services Board (IFSB), serta tindak lanjut hasil Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Reports on the Observance of Standards and Codes – Accounting and Auditing (ROSC A&A).

Dengan demikian, POJK ini tidak hanya mengadopsi praktik terbaik internasional, tetapi juga memperhatikan kepentingan nasional (best fit). Melalui POJK ini, Bank diwajibkan menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan laporan publikasi kepada masyarakat dan kepada OJK. Laporan dipublikasikan meliputi: 1) laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan; 2) laporan eksposur risiko dan permodalan; 3) laporan informasi atau fakta material; 4) laporan suku bunga dasar kredit, dan 5) laporan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang wajib dipublikasikan (termasuk laporan keberlanjutan, laporan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, laporan keuangan emiten dan/atau perusahaan publik). POJK ini juga memperkuat aspek integritas dan kompetensi penyusun laporan keuangan melalui kewajiban memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA) level tertentu, serta memastikan keterlibatan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dalam pengawasan.

Bagi Bank yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif baik denda maupun non-denda. Ketentuan ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, serta kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. POJK mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak diundangkan, yaitu pada Februari 2026. Dengan berlakunya aturan baru ini, POJK Nomor 37/POJK.03/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, meskipun ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Rapat dengan agenda Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026 ini, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad; Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra; seluruh jajaran Deputi; serta pejabat tingkat II dan III di lingkungan BP Batam.

Dalam kesimpulan rapat, Andre menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI telah menyetujui Pagu Anggaran BP Batam tahun 2026 sebesar Rp 2.447.948.530.000,- (Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Persetujuan Pagu Anggaran ini, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tertanggal 24 Juli 2025.

"Pagu tersebut, diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita sebagai prioritas nasional, serta arah kebijakan pengembangan wilayah di Batam," ujar Andre.

Sementara itu, Amsakar Achmad menjelaskan, alokasi anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp 2,447 triliun dan anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 2,880 triliun yang telah dijadikan kesimpulan pada rapat sebelumnya, untuk mendukung arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dimana, untuk anggaran belanja 2026, akan digunakan untuk meningkatkan investasi melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi yang berkelanjutan.

Di samping itu juga, untuk meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien.

Sementara anggaran RM, digunakan untuk mendanai pengembangan di KPBPB yang meliputi prasarana konektivitas darat, laut dan udara; prasarana sumber daya air, aset, dan lingkungan; serta prasarana pengembangan kawasan.

"Dalam arahannya, Bapak Presiden meminta agar pengembangan Batam dimulai dari pembangunan infrastruktur, agar perekonomian dapat berjalan hingga kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana," katanya.

Untuk itu, Amsakar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesarnya kepada seluruh jajaran Komisi VI DPR RI atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada BP Batam.

Baik itu dalam proses pengelolaan anggaran, maupun pembangunan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun.

"Dukungan yang diberikan bapak dan ibu Komisi VI DPR RI tentunya menjadi penguat motivasi bagi BP Batam dalam memenuhi komitmen untuk mewujudkan KPBPB Batam menjadi kawasan ekonomi yang inklusif dan modern di masa depan," tutup Amsakar. (*)

Jakarta – Dalam setiap laporan pasar modal, kita sering mendengar pernyataan seperti “Indeks Harga Saham Gabungan” (IHSG) ditutup naik 1,5% hari ini” atau “Dow Jones (indeks saham di bursa Wall Street, Amerika Serikat) turun akibat kebijakan The Fed (Federal Reserve/Bank Dunia).” Di balik angka-angka itu, tersembunyi konsep yang sangat penting dalam dunia investasi, yaitu indeks saham. Tapi sebenarnya, apa itu indeks saham? Dan kenapa istilah ini begitu sentral bagi para investor? 

Indeks saham pada dasarnya adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala.. Bisa dibilang, indeks saham adalah semacam "termometer" yang mengukur suhu kesehatan pasar. Ketika indeks naik, itu mengindikasikan bahwa harga sebagian besar saham dalam kelompok tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika indeks turun, ini menandakan adanya tekanan atau penurunan harga pada mayoritas saham yang terlibat di dalamnya. 

Di Indonesia, indeks yang utama adalah IHSG. Indeks ini mencakup seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memberikan gambaran umum tentang kondisi pasar modal di Tanah Air. Selain IHSG, ada juga indeks lainnya seperti LQ45 yang mengukur kinerja harga dari 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik, Di tingkat global, indeks seperti Dow Jones, NASDAQ, dan S&P 500 menjadi tolok ukur bagi pasar saham Amerika Serikat dan bahkan dijadikan referensi oleh investor di seluruh dunia. 

Pembentukan suatu indeks tidak dilakukan secara sembarangan. Ada metode dan kriteria tertentu yang digunakan untuk memilih saham-saham yang masuk ke dalamnya. Umumnya, saham yang terpilih memiliki likuiditas yang baik seperti nilai dan frekuensi transaksi tinggi, serta kapitalisasi pasar free float yang besar. Setelah saham-saham tersebut dipilih, pergerakan harganya dihitung dengan metode tertentu, misalnya berdasarkan kapitalisasi pasar tertimbang yang disesuaikan dengan batasan free float, sehingga saham-saham besar memberi pengaruh lebih besar terhadap pergerakan indeks secara keseluruhan. 

Indeks saham memiliki banyak fungsi penting, tidak hanya bagi investor individu, tetapi juga bagi institusi keuangan, pemerintah, dan pelaku pasar lainnya. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai barometer pasar. Dengan hanya melihat satu angka indeks, kita bisa mengetahui bagaimana kinerja pasar saham dalam satu hari, satu bulan, atau bahkan satu tahun terakhir. Ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam menganalisis tren pasar tanpa harus menelusuri satu per satu pergerakan ratusan saham. 

Bagi investor, indeks saham berperan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk menilai kinerja investasi. Kinerja portofolio dikatakan underperform apabila imbal hasilnya berada di bawah indeks acuan, dan outperform apabila melebihi indeks tersebut. Misalnya, jika portofolio menghasilkan 8% dalam satu tahun sementara IHSG naik 12% pada periode yang sama, maka portofolio tersebut tertinggal dari pasar.. 

Lebih dari itu, indeks juga menjadi dasar dari berbagai produk keuangan modern, seperti reksa dana indeks dan Exchange Traded Fund (ETF). Produk-produk ini dirancang untuk meniru pergerakan indeks, sehingga memberikan kesempatan bagi investor untuk memiliki eksposur terhadap seluruh pasar atau sektor tertentu tanpa harus membeli semua saham satu per satu. Ini sangat membantu bagi mereka yang menginginkan strategi investasi pasif, dengan biaya yang lebih rendah dan risiko yang tersebar. 

Ada juga nilai strategis dari memahami indeks bagi investor yang aktif. Pergerakan indeks bisa digunakan untuk membaca arah pasar dan menyusun strategi. Jika indeks menunjukkan tren naik yang kuat, ini bisa memberi sinyal bahwa pasar sedang dalam fase optimisme, dan investor dapat mempertimbangkan untuk menambah alokasi saham. Sebaliknya, jika indeks mengalami penurunan tajam, mungkin saatnya untuk mengevaluasi ulang risiko portofolio atau bersikap lebih konservatif. 

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun indeks saham sangat berguna, ia tetap memiliki keterbatasan. Tidak semua indeks mencerminkan keseluruhan kondisi pasar. Beberapa indeks hanya berisi saham-saham besar, sehingga tidak merepresentasikan saham-saham kecil atau menengah yang juga punya potensi pertumbuhan tinggi. Selain itu, perubahan komposisi indeks juga bisa terjadi secara berkala, dan ini bisa memengaruhi konsistensi data. 

Indeks juga belum tentu sesuai dengan tujuan atau profil risiko setiap investor. Seorang pensiunan yang mencari pendapatan tetap dan kestabilan tentu berbeda kebutuhannya dengan anak muda yang mengejar pertumbuhan tinggi dalam jangka panjang. Maka, penting untuk memahami bahwa indeks adalah alat bantu, bukan satu-satunya penentu keputusan investasi. 

Meskipun demikian, sulit untuk membayangkan dunia investasi modern tanpa keberadaan indeks saham. Ia adalah panduan, referensi, dan cermin yang merefleksikan kondisi pasar. Bagi investor pemula, memahami indeks saham adalah langkah awal yang penting sebelum melangkah lebih jauh ke dunia saham. Bagi investor berpengalaman, indeks tetap menjadi sahabat setia dalam mengukur kinerja dan membuat keputusan strategis. 

Jadi, jika ada yang masih merasa asing dengan istilah IHSG, LQ45, atau S&P 500, mungkin inilah saat yang tepat untuk mulai mengenal indikator perdagangan saham ini dengan lebih dekat. Karena dalam dunia investasi, mengenal indeks saham bukan sekadar tambahan pengetahuan, melainkan bagian penting dari kecerdasan finansial yang akan membantu kita membaca arah angin sebelum memutuskan berlayar. 

Selain IHSG dan LQ45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik, masih banyak indeks saham lain di BEI. Ada pula IDX30, yang merupakan versi lebih ramping dari LQ45. Indeks ini hanya mencakup 30 saham dengan performa dan likuiditas terbaik di BEI. IDX80 menampilkan 80 saham dengan kriteria tertentu dalam hal likuiditas dan fundamental. IDX80 memberikan cakupan yang lebih luas daripada LQ45 atau IDX30 dan dapat digunakan untuk melihat gambaran yang lebih beragam dari saham-saham aktif di pasar. 

Untuk mewakili segmen saham berkapitalisasi besar, terdapat indeks IDX BUMN20, yang memuat saham-saham dari perusahaan milik negara (BUMN, BUMD, dan afiliasinya) yang tercatat di BEI. Indeks ini berguna bagi investor yang ingin fokus pada peran negara dalam perekonomian nasional dan ingin berinvestasi di saham-saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. 

Bagi investor yang tertarik pada pendekatan berbasis prinsip-prinsip Islam, BEI menyediakan indeks Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia/Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). JII berisi 30 saham saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi, sementara ISSI mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Kedua indeks ini menjadi panduan utama bagi investor yang ingin memastikan portofolionya sesuai dengan prinsip syariah. 

Ada pula indeks yang dibuat untuk mewakili sektor industri tertentu. Misalnya, BEI mengembangkan indeks sektoral, seperti indeks sektor keuangan, sektor infrastruktur, sektor teknologi, dan lain sebagainya. Indeks sektoral memungkinkan investor untuk melihat dan membandingkan kinerja antar sektor dalam perekonomian. Misalnya, ketika sektor energi sedang tumbuh pesat, indeks sektor energi akan memperlihatkan tren kenaikan yang signifikan dibanding sektor lain. 

Seiring berkembangnya tren global, BEI juga memperkenalkan indeks Environmental, Social, and Governance (ESG), yaitu SRI-KEHATI Index dan indeks ESG lainnya yang menyoroti perusahaan-perusahaan dengan kinerja baik dalam aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Indeks ini penting bagi investor yang mengedepankan nilai-nilai etika dan keberlanjutan dalam strategi investasinya. 

Tak hanya itu, BEI juga merilis indeks tematik yang menarik, seperti IDX High Dividend 20, yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividend yield yang tinggi.. Indeks ini sangat cocok bagi mereka yang mencari arus kas rutin dari hasil dividen, terutama investor yang cenderung konservatif atau telah memasuki masa pensiun. 

Ada juga IDX Value30, yang berisi saham-saham yang dianggap memiliki valuasi murah secara fundamental namun tetap likuid. Indeks ini menarik bagi investor yang menerapkan pendekatan value investing, sebagaimana yang dipopulerkan oleh tokoh legendaris seperti Warren Buffett. 

Indeks-indeks lainnya seperti IDX Growth30, IDX-MES BUMN 17, dan IDX Quality30 menunjukkan bahwa BEI terus mengembangkan berbagai jenis indeks untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi investor yang semakin beragam. 

Secara keseluruhan, keberagaman indeks saham di BEI memungkinkan investor untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan investasinya, apakah ingin mengikuti pasar secara keseluruhan, fokus pada saham-saham syariah, menargetkan dividen, atau menyasar sektor-sektor tertentu. Indeks-indeks ini menjadi alat bantu yang sangat penting, tidak hanya sebagai barometer pasar, tetapi juga sebagai dasar dalam merancang strategi investasi yang lebih terarah dan cerdas.

Jakarta, 15 September 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM) sebagai upaya semakin memberdayakan UMKM guna meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penerbitan POJK UMKM ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mempercepat pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas. Dengan POJK UMKM ini OJK mendorong perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit atau pembiayaan UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, Bank dan LKNB diharapkan dapat menghadirkan pendekatan yang lebih inovatif untuk menyediakan produk keuangan sesuai kebutuhan setiap segmen UMKM. Mulai dari usaha mikro dan ultra mikro yang membutuhkan akses cepat dan mudah, hingga usaha kecil dan menengah yang memerlukan layanan lebih kompleks dan beragam,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Hingga posisi Juli 2025, kredit tumbuh 7,03 persen yoy (Juni 2025: 7,77 persen) menjadi Rp8.043,2 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 12,42 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 8,11 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,08 persen yoy. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 9,59 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,82 persen, di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM. Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit.

Sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh 20,69 persen, sektor jasa tumbuh 19,17 persen, sektor transportasi dan komunikasi tumbuh 17,94 persen, serta sektor listrik, gas dan air tumbuh 11,23 persen. Menurut Dian, POJK UMKM ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah melalui proses konsultasi dengan DPR RI. Melalui aturan ini, OJK mendukung program pemerintah dalam memperluas akses keuangan, mendorong inovasi pembiayaan berbasis digital, serta memastikan tata kelola yang sehat dalam pembiayaan UMKM sehingga UMKM dapat semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan terbitnya POJK UMKM, OJK menegaskan dukungannya agar UMKM dapat semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Melalui kolaborasi sektor jasa keuangan, pemerintah, dan dunia usaha, aturan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam POJK ini Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) diwajibkan memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui berbagai kebijakan, antara lain: 1. Kebijakan khusus penyaluran pembiayaan, seperti penyederhanaan persyaratan atau kemudahan penilaian kelayakan UMKM. 2. Skema pembiayaan khusus sesuai karakteristik usaha, termasuk penerimaan jaminan berupa kekayaan intelektual dengan mempertimbangkan ekosistem dan metode penilaian yang memadai. 3. Percepatan proses bisnis, misalnya melalui penggunaan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA). 4. Penetapan biaya pembiayaan yang wajar bagi UMKM. 5. Bentuk kemudahan lain yang diinisiasi otoritas atau pemerintah.

Selain aspek kemudahan, POJK UMKM juga menekankan penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam pembiayaan UMKM. Setiap Bank dan LKNB diwajibkan menyusun rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM serta menyampaikan realisasinya kepada OJK. POJK ini juga mengatur: • Kolaborasi dan kemitraan antarlembaga jasa keuangan dan pihak terkait. • Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat ekosistem digital pembiayaan UMKM. • Penegasan ketentuan hapus buku dan/atau hapus tagih dalam pembiayaan UMKM. • Peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi UMKM. • Insentif bagi Bank dan LKNB yang aktif memberikan kemudahan akses pembiayaan. POJK yang diundangkan pada 2 September 2025 ini mulai berlaku dua bulan sejak diundangkan dan berlaku bagi bank umum, BPR (termasuk bank umum syariah dan BPR syariah) dan Lembaga Keuangan Non Bank konvensional dan syariah. LKNB terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pindar), perusahaan pergadaian; dan LKNB lainnya (y.i. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI dan PT Permodalan Nasional Madani/PNM).

BATAM, 13 September 2025 — Perekonomian Batam mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 6,66% secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan II 2025, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,3%.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Batam menyumbang lebih dari 66% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi, melampaui pertumbuhan sektor non-migas provinsi yang tercatat sebesar 5,24%.

Sementara itu, sebagai pendorong utama, lonjakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 9,22%, memberikan kontribusi 3,81 poin persentase terhadap total pertumbuhan ekonomi Batam.

Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Francis mengatakan angka tersebut mencerminkan kepercayaan investor yang kuat. Serta percepatan pembangunan kapasitas produksi di sektor manufaktur bernilai tambah, logistik, dan ekonomi digital.

“Data ini mengonfirmasi strategi kami: Batam adalah kota yang digerakkan oleh investasi,” ujar Fary Francis.

BP Batam telah meluncurkan Rencana Strategis 2025–2029. Sejalan dengan visi pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan nasional 8% pada 2029, Batam ditargetkan lebih tinggi yakni pertumbuhan ekonomi 10% pada tahun yang sama.

Target dua poin persentase di atas target nasional, merupakan optimisme pemerintah terhadap Batam untuk dapat mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden RI.

Untuk mencapai hal tersebut, BP Batam memiliki target realisasi investasi tahunan yang akan ditingkatkan dari Rp46,3 triliun (2025) menjadi Rp78,5 triliun pada 2029.

“Target ini adalah komitmen kami untuk membuka potensi penuh Batam, didukung oleh infrastruktur kelas dunia, regulasi yang efisien, dan koridor langsung menuju pasar global.” kata Fary.

Dengan target-target tersebut, BP Batam menetapkan Tiga Fokus Utama Investasi.

1. Hub Logistik dan Perdagangan Global
Memperkuat posisi Batam sebagai simpul utama lalu lintas barang dan jasa melalui modernisasi pelabuhan dan bandara, serta pengembangan jasa keuangan dan perdagangan internasional.

2. Industri Berbasis Teknologi dan Nilai Tambah Tinggi
Mendorong investasi di sektor manufaktur maju seperti kedirgantaraan serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif sebagai sumber inovasi baru.

3. Kawasan Ekonomi Baru dan Industri Jasa Modern
Mengembangkan kawasan dan sebagai pusat industri masa depan, sekaligus membangun sektor pariwisata kesehatan terpadu dan waterfront city berstandar internasional.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad optimis, Batam menawarkan keunggulan komparatif dan geografis yang tak tertandingi.

"Posisi strategis ini, dikombinasikan dengan insentif fiskal yang kompetitif dan ekosistem industri yang matang, menjadikan Batam gerbang ideal menuju pasar internasional." Kata Amsakar.

“Kami sedang mengubah potensi Batam menjadi kinerja ekonomi yang nyata. Dunia internasional mulai memperhatikan, Pemerintah Pusat pun telah memberikan perhatian pada Batam, ini menjadi momentum yang harus kita ambil bersama untuk meraih capaian investasi dan target kinerja ekonomi.” terang Amsakar.

Dirinya juga mengajak semua pihak untuk bersama menjaga iklim investasi yang kondusif dan nyaman bagi para pelaku usaha. Agar tercipta Batam sebagai rantai pasok ekonomi dan investasi yang inklusif untuk masyarakat sejahtera dan masa depan emas Indonesia.

Pelaku usaha turut memberikan perspektif yang sejalan dengan capaian ini.

Dr. Rafki Rasyid, Ketua APINDO Kota Batam mengatakan kebijakan yang tepat dapat membuat pertumbuhan ekonomi tumbuh positif.

“Pertumbuhan ekonomi Batam, membuktikan iklim investasi yang solid, didukung kebijakan tepat dan infrastruktur yang terus membaik." ujar Dr. Rafki Rasyid.

Ia berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga Batam dapat menjadi katalisator pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK Gelar Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) di Samarinda 

Samarinda, 11 September 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta Asosiasi terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi pasar modal kepada generasi muda di daerah dengan menggelar Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2025 di Samarinda, Kalimantan Timur yang berlangsung pada 10–12 September 2025.

Dalam salah satu rangkaian SEPMT, yaitu Kuliah Umum di Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kamis, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyampaikan pentingnya pemahaman literasi keuangan bagi generasi muda untuk menyiapkan masa depannya.

“Tentu secara khusus kami mengarahkan pada sivitas akademika dan adik-adik mahasiswa sekalian, karena kami percaya pemahaman atau literasi ini akan menjadi justru modal utama dan modal awal sebelum kita dapat katakanlah melakukan investasi secara baik, secara cermat, dan bijak,” kata Hasan di hadapan ratusan mahasiwsa Unmul.

Ia mengharapkan dengan kegiatan edukasi pasar modal ini, para mahasiswa semakin memahami risiko investasi dan tujuan investasi yang disesuaikan dengan arah dan tujuan hidup.

“Nah yang lebih penting lagi tentu mengenal secara cermat risiko yang melekat pada tadi ya lembaganya dan instrumen atau produk yang ditawarkan. Jadi kalau mau dalam tanda petik berinvestasi di saham, ya harus mengenal lebih dulu sahamnya seperti apa, jangan hanya karena ikut-ikutan kemudian kita terjebak dengan pilihan yang keliru,” kata Hasan.

Hasan menegaskan untuk memahami setiap karakteristik investasi yang ingin digunakan termasuk potensi keuntungan dan risiko yang melekat, serta mengingatkan agar tidak terjebak pada Fear of Public Opinion (FOPO), atau sekadar ikut-ikutan pendapat orang lain dalam mengambil keputusan investasi.

“Jadi kalau sudah ahli di saham jangan kemudian setelah itu di kriptonya gak belajar dulu. Tetap juga pelajari dengan baik, seperti waktu kita mempelajari instrumen tertentu sampai kita cukup paham dan wise atau dewasa dalam melakukan itu,” kata Hasan.

Turut hadir dalam Kuliah Umum UNMUL, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Parjiman, Wakil Rektor UNMUL Lambang Subagiyo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy, Direktur Kliring dan Penjaminan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Antonius Herman Azwar, serta Kepala Divisi Hubungan Internasional dan Dalam Negeri PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Rasmi Maryda Ramyakim.

Lambang Subagiyo dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum di Universitas Mulawarman yang dapat meningkatkan literasi finansial mahasiswa, khususnya di bidang pasar modal serta investasi di aset keuangan digital lainnya.

“Harapan kami tentu para mahasiswa nanti akan mendapatkan literasi yang bagus tentang pengelolaan keuangan, tentang cara berinvestasi, cara memproteksi diri, memproteksi aset-aset, dan lain-lain. Kemudian juga bagaimana cara berinvestasi yang baik,” ujar Lambang.

Dalam SEPMT 2025 di Kalimantan Timur ini OJK juga mengajak perusahaan lokal untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan. Go Public bukan sekadar mencari dana, tetapi lompatan besar untuk meningkatkan reputasi dan keberlanjutan usaha.

SEPMT 2025 di Kalimantan Timur melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan, dengan agenda utama:

1. Coaching Clinic TPAKD dan Bursa Karbon yang membahas strategi pengembangan ekonomi daerah, pemanfaatan securities crowdfunding (SCF), dan peluang perdagangan karbon.
2. Kuliah Umum di Universitas Mulawarman yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa, membahas aset digital, produk pasar modal, mekanisme transaksi, dan perlindungan investor.
3. Sosialisasi Pasar Modal sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan yang dilanjutkan Coaching Clinic IPO di Balikpapan, untuk mendorong pelaku usaha lokal untuk go public.
4. Sosialisasi Pasar Modal Syariah bersama ratusan santri, mengenalkan saham dan reksa dana syariah sekaligus penyerahan bantuan pembangunan fasilitas pesantren.

Pelaksanaan SEPMT ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, yang menegaskan komitmen OJK dan SRO dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi pasar modal, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.