Cianjur, 5 Desember 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (5/12). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir mendampingi.

Kunjungan pertama dilakukan di Posko Bantuan Paspampres Peduli Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Presiden mengatakan bahwa kedatangannya kali ini di Cianjur selain memberikan bantuan secara langsung juga untuk memastikan bahwa pembangunan rumah bagi warga terdampak yang direlokasi dapat dimulai pada hari ini.

“Saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya,” ungkap Presiden Jokowi.

Sementara itu, untuk bantuan bagi rumah warga terdampak yang bukan relokasi akan diberikan mulai Kamis, 8 Desember 2022 mendatang setelah selesai proses verifikasi. Bantuan yang diberikan adalah Rp50 juta untuk rumah yang rusak berat, Rp25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah yang rusak ringan.

Dengan diberikannya bantuan bagi rumah yang rusak tersebut, Presiden berharap masyarakat bisa mulai beraktivitas membangun rumahnya. “Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan,” ujar Presiden.

Kunjungan dilanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Falah di Desa Jambudipa yang merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Cianjur yang terkena dampak gempa bumi. Selanjutnya, Presiden beserta rombongan meninjau progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagalih, dimana akan dibangun 200 rumah tahan gempa bagi warga terdampak gempa Cianjur.

“Ya ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah, contohnya sudah ada yang rumah antigempa,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media selepas peninjauan.

Selain di lokasi tersebut, Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Relokasi sendiri diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa, terutama di Kecamatan Cugenang.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa rumah yang akan dibangun di lahan seluas 2,5 hektare tersebut dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa atau Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Masing-masing rumah bertipe 36 dan dibangun di atas lahan 75 meter persegi.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Cianjur. (nck)

Jakarta, 5 Desember 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL).

Pencabutan ini dilakukan karena PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk
based capital) yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini
disebabkan PT WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat
penjualan produk sejenis saving plan. PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan
investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang
disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi
sebenarnya.

Terhadap kondisi tersebut di atas, OJK telah melakukan tindakan pengawasan
(supervisory actions) berupa:

a. Memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis saving plan PT. WAL pada bulan Oktober 2018;
b. Memberikan sanksi peringatan pertama sampai ketiga karena PT WAL tidak
memenuhi batas minimum risk-based capital (RBC), Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dan ekuitas minimum (sejak 4 Agustus 2020 sampai 26 Juni 2021);
c. Mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) pertama (untuk sebagian kegiatan usaha) pada 27 Oktober 2021 dan meningkat pada
pengenaan sanksi PKU kedua untuk semua kegiatan usaha pada 30 Agustus 2022;
d. Melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT WAL per tanggal 5 Desember 2022, karena sampai batas waktu PKU kedua yang jatuh pada 30 November 2022
(paling lama tiga bulan), PT WAL tidak juga memenuhi kewajibannya; dan
e. Melakukan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali dan pegawai PT. WAL.

Penyidik OJK telah melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL, serta berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri yang selanjutnya telah menetapkan tujuh orang tersangka.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan
izin usaha PT WAL dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis
dan masyarakat.

Selanjutnya OJK akan melakukan tindakan:
a. Memerintahkan pemegang saham menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin usaha PT WAL;
b. Melakukan tindakan lain berupa penilaian kembali pihak utama PT WAL, tindakan administratif terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, dan aktuaris, serta penanganan tindak pidana pencucian uang; dan
c. Melakukan upaya penelusuran atas aset pemegang saham pengendali PT WAL
beserta harta pribadinya, termasuk melakukan gugatan perdata untuk kepentingan konsumen. Hal tersebut dilakukan, sebagai upaya maksimal untuk melindungi kepentingan pemegang polis dengan tetap menjunjung proses hukum dan ketentuan yang berlaku.

Sejak dicabutnya izin usaha, PT WAL wajib menghentikan kegiatan usahanya. Namun demikian, Pemegang Polis dapat menghubungi PT WAL dalam rangka pelayanan Konsumen sampai dengan dibentuknya Tim Likuidasi. Tim likuidasi selanjutnya akan melakukan verifikasi polis yang dasar perhitungan penyelesaian hak pemegang polis. (nck)

Batam - Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Purwiyanto menerima kunjungan Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura Rumaksono di Kantor BP Batam, Batam Center pada Senin, (5/12/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Purwiyanto menyambut baik rencana ekspansi investasi sektor agribisnis dengan nilai mencapai 350 miliar rupiah di Batam.

Adapun investasi berasal dari Malaysia untuk membangun peternakan ayam dan produksi pakan ternak dengan orientasi ekspor ke Singapura dan kapasitas 1 juta ekor ayam/bulan.

“BP Batam menyambut baik investasi tersebut, ini potensi ekonomi yang tinggi karena menurut perhitungan bisa 80 ribu ekor ayam per hari dan kalau ini bisa terealisasi maka ini yang pertama kali ada ekspor ayam dari Batam ke Singapura,” kata Purwiyanto.

Menurutnya, sesuai arahan Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar terus mendorong peningkatan investasi. Untuk itu pihaknya, akan mengawal rencana investasi tersebut dan telah mengusulkan sejumlah lokasi investasi salah satunya di Galang.

“Tempat yang paling longgar di Galang dan kalau Galang bisa dipakai, ini akan mendorong perkembangan Batam, BP Batam mendukung serius baik dari segi lokasi, regulasi, dan perizinan,” ujar Purwiyanto.

Sementara Atase Perdagangan KBRI Singapura Rumaksono mengapresiasi respon positif BP Batam atas rencana ekspansi bisnis yang tengah pihaknya fasilitasi.

Rumaksono menyampaikan Singapura sangat bergantung kepada impor ayam dan saat ini membutuhkan sekitar 3,6 juta ekor ayam/ bulan.

“Indonesia saya kira bisa mengambil pasar 1/3 nya sekitar 1 juta ekor ayam/bulan untuk bisa masuk ke Singapura, mengingat sebelumnya 100 persen ayam hidup dipasok dari Malaysia,” sebutnya.

“Ketika Malaysia melakukan banned ekspor untuk ayam hidup, Singapura mencari alternatif atau sumber baru untuk ayam hidup,” sebutnya lagi.

Dipilihnya Batam bukan tanpa alasan. Pihak perusahaan telah memperhitungkan baik dari sisi logistik dan sisi waktu. “Dari pengalaman mereka untuk pengiriman diperlukan waktu empat sampai lima jam dan kalau lebih dari itu mortality nya akan lebih tinggi,” sebutnya.

Diketahui perusahaan telah memiliki peternakan ayam di Kawasan Johor, Malaysia dengan fasilitas dan teknologi sesuai standar peraturan impor Singapura.

Setelah pertemuan, Atase Perdagangan KBRI Singapura beserta rombongan didampingi BP Batam langsung melaksanakan survey lokasi ke wilayah Agribisnis Temiang dan Pelabuhan Sekupang.

Hadir mendampingi pertemuan tersebut, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suhato Pranoto, Direktur PTSP BP Batam Harlas Buana dan Kasi Pengadaan Direktorat Pengelolaan Pengadaan Fyka Fahala.

Jakarta - Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah menjadi salah satu yang diakui terbaik di dunia. Kerja keras pelaksanaan vaksinasi yang tercatat lebih dari 420 juta telah meningkatkan imun hampir lebih dari 90% penduduk Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan upaya bahu-membahu Pemerintah dengan seluruh stakeholder, termasuk dari kalangan dunia usaha.

Perekonomian nasional pada Q3-2022 mencetak pertumbuhan impresif sebesar 5,72% dan diperkirakan tetap solid di atas 5% selama 2022, juga menjadi bukti dukungan keberhasilan penanganan pandemi. Meski terjadi perlambatan, Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia bulan November 2022 masih bertengger pada level ekspansi sebesar 50,3 dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam (47,4), Jepang (49), Myanmar (44,6), dan Malaysia (47,9).

Memanfaatkan kondisi perekonomian nasional yang membaik saat ini dan ditambah dengan keuntungan memiliki bonus demografi yang diperkirakan terjadi hingga 2035, salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mengakselerasi ekonomi digital. Dengan nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN yang diproyeksikan mencapai USD 330 miliar pada tahun 2025, Indonesia harus ikut mengambil peluang termasuk dengan mempersiapkan sumber daya manusia.

“Kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun. Inilah tugas Kadin, akselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung SDM seluruhnya bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda kita,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2022, Jumat (2/12).

Upaya penyiapan talenta digital yang didorong melalui investasi di bidang pendidikan saat ini telah dimulai dengan kehadiran Apple Academy di Indonesia. Selain itu, IBM juga telah berencana untuk mendirikan Hybrid Cloud Academy di Batam. Di sisi lain, pembangunan data center yang merupakan infrastruktur digital yang paling penting dalam jangka pendek, juga tengah dilakukan di KEK Nongsa Digital Park dan diharapkan dapat menjadi game changer.

“Kemudian tentu salah satu dari digitalisasi adalah payment system. ASEAN sedang bicara payment system. Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam dengan QR Code yang diharapkan bisa dipakai di semua negara. Ini penting karena mengurangi kebutuhan terhadap dollar, jadi penguatan sistem. Ini menjadi penting agar ekosistem keuangan kita kuat,” ujar Menko Airlangga.

Selain menyampaikan beberapa hal lainnya terkait dengan ekosistem industri otomotif, renewable energy berbasis hidrogen, transisi energi, dan circular economy, Menko Airlangga kemudian menjelaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga untuk mendukung UMKM melalui penyediaan Kredit Usaha Rakyat. Dukungan pembiayaan tersebut juga disediakan Pemerintah bagi sektor pertanian yang telah terbukti resilien dan menyerap banyak tenaga kerja selama pandemi.

“Selamat kepada Kadin yang telah menyelesaikan Rapimnas dan semoga UMKM kita melalui Kadin bisa tumbuh dan berkembang, paling penting adalah UMKM naik kelas jangan UMKM kelasnya disitu saja. Ini yang menjadi tantangan,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyaksikan penyerahan penetapan operasi KEK Nongsa, pada Sabtu (3/12/2022) sore, bertempat di Nongsa Point Marina & Resort.
 
Kesiapan ini ditandai dengan diserahkannya Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi kepada Direktur Utama PT. Taman Resor Internet, Mike Wiluan.
 
Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 8 November 2022 silam oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto.
 
Hadir dalam kegiatan, Wakil Ketua III Pelaksana Dewan Nasional KEK, Budi Santoso; Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam; dan Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa.
 
Dalam kesempatan pertama, Mike Wiluan mengatakan, PT. Taman Resor Internet didapuk menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Nongsa.
 
Bersama pemerintah daerah dan dukungan dari Dewan Nasional KEK, ia optimis KEK Nongsa mampu menjadi pusat pengembangan industri digital terbaru dan terkemuka di Indonesia.
 
Penetapan keputusan KEK Nongsa ini dikatakan Mike menjadi kepastian hukum yang telah dinanti-nanti oleh para investor asing.
 
“Dengan demikian, para investor dapat memulai pekerjaan pembangunan data center sesuai jadwal yang telah direncanakan,” ujar Mike.
 
Ia melanjutkan, saat ini terdapat tiga data center pada KEK Nongsa antara lain, Data Center Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Tahap 1, yang direncanakan akan beroperasi secara komersial pada tahun 2024.
 
Kemudian Data Center Global Data Solution (GDS) milik perusahaan Tiongkok dan Data Center First Nongsa One milik perusahaan Singapura.
 
Pada kesempatan ini, BP Batam melalui Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, mengucapkan selamat atas penetapan beroperasinya KEK Nongsa.
 
Ia mengatakan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi terus berkomitmen untuk mendukung kebutuhan penyiapan infrastruktur, perizinan, dan siap memfasilitasi permasalahan untuk mendorong percepatan peningkatan investasi di KEK Nongsa.
 
Hingga saat ini, KEK Nongsa tercatat berhasil menarik investasi asing mencapai Rp2,6 triliun di sektor digital.
 
“Meski diberikan waktu tiga tahun untuk membangun, tapi KEK Nongsa sudah siap beroperasi di usianya yang baru memasuki usia 18 bulan sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa,” pungkas Enoh
 
Ke depannya, Enoh berharap data center KEK Nongsa mampu memacu target investasi hingga Rp40 triliun, sesuai amanah dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
 
“Kami juga berharap KEK Nongsa menjadi andalan kami untuk menarik investasi, agar target investasi BP Batam per tahun sebesar Rp25-30 triliun dapat tercapai,”
 
Penetapan Beroperasi KEK Nongsa
 
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk menyempurnakan KEK Nongsa.
 
Dalam ketentuan perundang-undangan KEK diatur beberapa tahapan.
 
Pertama, Tahap Penyiapan. Pelaksanaan tahap ini dimulai dari proses pengusulan hingga ditetapkannya Peraturan Pemerintah.
 
Kedua, tahap Penetapan Beroperasi. Setelah ditetapkan, pengusul dalam hal ini PT. Taman Resor Internet selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Nongsa, diberikan kesempatan waktu selama tiga tahun untuk menyiapkan operasional KEK, baik berupa bangunan, jalan, listrik, air bersih, limbah, drainase, dan infrastruktur lainnya hingga layak beroperasi.
 
“Kelayakan yang dimaksud adalah keadaan dimana KEK tersebut sudah bisa mengundang investor dan melakukan kegiatan di dalamnya,” jelas Elan.
 
Untuk mendukung kesiapan operasi, Dewan Nasional KEK telah menunjuk salah satu pejabat BP Batam sebagai Plt. Administrator KEK Kota Batam.
 
“Ini berbeda dengan daerah lainnya, karena pengelolaan lahan masih dalam penguasaan BP Batam sehingga dibutuhkan penghubung agar proses administrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.
 
Untuk mendorong perekonomian nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto telah menetapkan target investasi KEK Nongsa sebesar Rp40 triliun hingga tahun 2030 mendatang.
 
“Saat ini nilai investasinya sudah mencapai Rp2,6 triliun dan sudah menyerap 1.600 orang tenaga kerja di sektor digital,” kata Elan.
 
“KEK Nongsa memang dari awal kita arahkan ke pengembangan Data Center. Dari tiga data center yang dimiliki nasional salah satunya ada di Batam milik Kominfo RI dan akan mulai dibangun pada awal Januari 2023,” lanjutnya.
 
Selain data center, Dewan Nasional KEK juga akan terus mendorong industri animasi dan film di Infinite Studio Nongsa.
 
Tidak hanya itu, berkembangnya KEK Nongsa sebagai pusat digital juga memperluas spektrum ekonomi Batam untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan start up nasional dan internasional.
 
“Dengan lokasi Batam yang strategis, diharapkan KEK Nongsa menjadi daya tarik utama bagi investor asing untuk membuka peluang bisnisnya di sini,” tutup Elan.

Jakarta - Bank Indonesia (BI) dalam momentum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (30/11) menerbitkan desain (high level design) pengembangan Digital Rupiah yang terangkum dalam White Paper (WP). White Paper ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko. Penerbitan WP ini merupakan langkah awal “Proyek Garuda", yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah. Key driver pengembangan Digital Rupiah adalah: (i) Menegaskan fungsi BI sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital (sovereignty Digital Rupiah); (ii) Memperkuat peran BI di kancah internasional; dan (iii) Mengakselerasi integrasi EKD secara nasional.

Pada momen peluncuran tersebut, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyoroti Digital Rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi, bahwa, “Digital Rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale Digital Rupiah dengan ritel Digital Rupiah secara end to end," tutur Gubernur Perry.

Penerbitan WP ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan, agar penerapan dapat sesuai konteks dan karakteristik kebijakan. Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pengembangan CBDC sendiri memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan. (nck)

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mendorong pihaknya untuk memberikan layanan perizinan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2021 khususnya di bidang kepelabuhanan.

Dalam PP 41 tersebut menyebutkan izin usaha jasa salah satunya terkait penggunaan perairan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) kini berada di BP Batam.

“BP Batam berkomitmen untuk menjalankan amanat PP 41 tahun 2021, khususnya proses perizinan bidang usaha kepelabuhanan yang sudah sistem online, tentu ini perlu didukung semua pihak,” kata Muhammad Rudi di Batam Centre, Rabu (30/11/2022).

Sejalan dengan arahan Kepala BP Batam itu, pihaknya melalui Badan Usaha Pelabuhan BP Batam di hari yang sama menggelar “Sosialisasi Layanan Pengunaan Perairan” di Hotel Travelodge Batam.

Sosialisasi tersebut diberikan kepada pelaku usaha Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah kerja BP Batam dalam rangka implementasi PP nomor 41 tahun 2021 yang mengamanatkan izin usaha jasa terkait dengan penggunaan perairan di KPBPB.

“Amanat dari PP 41 tahun 2021 ini kewenangan yang sebelumnya berada pada instansi lain, kini diamanatkan kepada BP Batam, salah satunya ada layanan penggunaan perairan” kata Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar usai sosialisasi.

Dendi menyerukan kepada seluruh pemilik Tersus dan TUKS yang menggunakan perairan dalam wilayah kerja KPBPB untuk mengajukan permohonan registrasi layanan penggunaan perairan kepada BP Batam.

Disebutkan besaran tarif tersebut diatur pada lampiran 2 Perka BP Batam Nomor 34 tahun 2021, adapun besarannya Rp 2.500 m2/ tahun.

“Kami himbau perusahaan yang belum menyampaikan permohonan pembayaran atas penggunaan perairan dalam wilayah kerja BP Batam agar dapat mengajukannya dan kemudian besaran nilai akan dihitung oleh bagian Komersil Badan Usaha Pelabuhan," seru Dendi.

Apresiasi dari Pelaku Usaha

Dewan Penasehat Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) Sarwo Edi mengapresiasi khusus langkah BP Batam untuk membebaskan biaya tambat bagi kapal-kapal di Tersus dan TUKS di perairan KPBPB.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 27 Tahun 2021.

Menurutnya, kebijakan Kepala BP Batam Muhammad Rudi tersebut sebagai langkah tepat untuk mendukung pengembangan industri maritim Batam dan nyata dirasakan para pengguna usaha di kepelabuhanan Batam.

"Yang memberi dampak besar adalah pembebasan tarif tambat di terminal dan galangan," katanya.

Disebutkan, sebelumnya Batam sempat kehilangan klien di sektor galangan kapal akibat besaran biaya tambat yang timbul.

“Tahun-tahun sebelumnya kita harus susah-payah meyakinkan (klien). Tapi dengan 0 persen biaya untuk tambat, ini menjadi daya tarik lagi untuk Batam,” ujarnya.

Optimisme Sarwo Edi mewakili industri galangan kapal di Batam merupakan angin segar bagi kebangkitan industri maritim Batam.

Dari data yang dihimpun oleh Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, kunjungan kapal di kawasan industri maritim Batam (Tersus/TUKS) periode Januari-Oktober 2022 mengalami kenaikan 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021, dari sisi Call (kunjungan kapal) yakni 7.669 Call.

Sedangkan dari sisi GT (bobot kapal) terdapat kenaikan sebesar 32 persen untuk periode Januari-Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.

"Ini menunjukkan bahwa kapal-kapal yang datang di wilayah kawasan maritim Batam bertonase cukup besar," pungkasnya.
 

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) ikut serta dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada 29-30 November 2022.

Hakordia tahun 2022 kali ini mengusung tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" dan digelar di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Lapangan Astaka dan Gor Indoor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan bahwa Hakordia merupakan peringatan atas sebuah insiden luar biasa yang disebut korupsi, sebagai penghambat terbesar majunya suatu wilayah.

"Korupsi itu penghambat utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Wilayah yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memajukan pembangunan, telah mendukung gerakan Anti Korupsi." Ungkap Alexander.

Sumatera Utara yang saat ini masih menduduki daerah dengan tingkat korupsi tertinggi kedua di Indonesia, menjadi salah satu tuan rumah yang ditunjuk untuk menggelar Hakordia 2022.

Dalam momentum ini Alex juga mengingatkan komitmen para pemimpin daerah dan instansi sehingga pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah." Tuturnya.

Hadirnya BP Batam, merupakan dukungan bagi upaya KPK RI dalam penyadaran publik dan publikasi kepada masyarakat agar turut terlibat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan BP Batam komitmen mendorong sejumlah regulasi yang menopang perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani.

"Dalam menarik investasi, BP Batam sudah punya PP 41 tahun 2021, semua perizinan juga sudah by digital and system. Ini mendorong gerakan ekonomi (Batam) pulih & tata kelola pemerintahan yang bersih melayani." Kata Wahjoe.

Ia juga menuturkan, keistimewaan Batam didukung dengan beragam inovasi dan kebijakan pembangunan yang digelorakan oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

"Dukungan Pak Kepala besar sekali ya untuk kemajuan Batam. Dari sisi perizinan kita siap dengan digitalisasi untuk mendukung kegiatan usaha, infrastruktur pun demikian, dari sisi pengelolaan aset dan penganggaran dikelola dengan optimal. Sehingga semua simultan mendorong ekosistem yang bebas korupsi, ekonomi Batam pun meningkat." Kata Wahjoe.

Dalam kesempatan ini, BP Batam turut membuka stand pameran pelayanan investasi dan pelayanan publik.

"Selain sebagai bentuk dukungan bagi KPK, giat ini juga dapat menjadi sarana promosi dan informasi improvisasi layanan BP Batam kepada publik." Imbuh Wahjoe.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, juga berkesempatan menyapa pengunjung yang hadir di Stand BP Batam.

Pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur I, ITJEN Kementerian Keuangan ini, didampingi oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait; Kepala Biro Umum Budi Susilo; dan Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro.

Hadir Jajaran Pimpinan KPK RI, Wakil Ketua MPR RI, Gubernur dan pimpinan daerah se-Sumatera serta perwakilan Kementerian/Instansi/Lembaga di Indonesia.

Jakarta, 29 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan integritas dan budaya antikorupsi di Industri Jasa Keuangan salah satunya dengan mendorong peran perempuan untuk menumbuhkan karakter dan moral kejujuran dalam lingkungan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada webinar Woman of Integrity (WIN) Talk dengan tema “Perempuan Menginspirasi Tegakkan Anti Korupsi” yang diselenggarakan secara daring akhir pekan lalu.

Mahendra menyampaikan bahwa untuk menumbuhkan budaya integritas dan antikorupsi, diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk keluarga sebagai lingkungan terkecil. Di sinilah peran penting perempuan dalam keluarga menumbuhkan karakter kejujuran dan bermoral.

“Perempuan memegang peranan penting atau sebagai tiang negara dalam membantu mencegah korupsi dari lingkungan terkecil yaitu keluarga hingga negara,” kata Mahendra.

Webinar tersebut diselenggarakan OJK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan menghadirkan pembicara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengatakan dalam paparannya bahwa perempuan selalu memiliki peran sentral dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat. Nilai kejujuran dalam menumbuhkan rasa anti korupsi dapat dikembangkan sebagai nilai budaya yang diterapkan di kehidupan sehari-hari.

“Perempuan adalah guru pertama dan guru seumur hidup bagi anak-anaknya. Peran itu penting untuk menanam nilai-nilai strategis manusia. Budayakan kejujuran dan berilah contoh yang baik kepada generasi penerus. Perempuan nantinya dapat menjadi penggerak integritas di zonanya masing-masing,” kata Retno.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime, sehingga pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa tidak hanya individu pegawai namun juga perlunya dukungan dari keluarga.

Peran penting keluarga sebagai filter perbuatan korupsi sangat diperlukan. Keluarga yang memegang teguh nilai kehidupan yang sederhana maka risiko untuk melakukan tindak pidana korupsi akan semakin kecil.

“Integritas merupakan nilai utama OJK yang wajib dimiliki insan OJK. Semakin tinggi nilai integritas yang dimiliki, maka semakin rendah risiko terjadinya korupsi,” kata Sophia.

Sophia juga menyampaikan berbagai upaya untuk meningkatkan integritas di OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK), antara lain melalui program assessment anti-fraud, implementasi whistle blowing system (WBS), dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, OJK sedang mengkaji penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) secara mandatory di seluruh Industri Jasa Keuangan. (nck)