Batam sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi kian diperhitungkan. Pembangunan kawasan di bawah kepemimpinan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, terus berjalan masif dan progresif.

Hal itu tidak terlepas dari peran BP Batam dalam melaksanakan tata kelola lahan dengan baik dan terukur, salah satunya adalah pengalokasian lahan di Kawasan Bebas Batam.

Dari data olahan BP Batam, secara komulatif realisasi pengalokasian lahan tahun 2022 mencapai luas 678,25 Ha yang diperuntukan untuk fasilitas umum, industri, kawasan pariwisata, perumahan, jasa dan perdagangan.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan terdapat juga alokasi lahan yang merupakan bagian dari evaluasi atas alokasi lahan yang terdiri dari lahan tak kunjung dibangun atau disebut tanah terlantar.

“Alokasi tersebut mencangkup 158 alokasi dengan luasan 500,79 Ha yang telah dilakukan evaluasi” kata Ariastuty di Batam Center, Senin (26/12/2022).

Ariastuty juga menerangkan pihaknya tengah mendorong percepatan pembangunan di kawasan kebandarudaraan Hang Nadim Batam melalui alokasi lahan. Kawasan tersebut nantinya akan menjadi penunjang kegiatan industri dan perdagangan di Kawasan Bebas Batam.

Pengalokasian di kawasan Bandara tersebut telah mengacu pada kebutuhan tata ruang dan pemanfaatan lahan sesuai Keputusan Menteri (KM) Perhubungan RI nomor 47 tahun 2022 tentang Rencana Induk Bandar Udara Hang Nadim. Dalam KM Perhubungan itu disebutkan luas lahan kawasan Bandara sebesar ± 1.762,70 Ha.

Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam Ilham Eka Hartawan menyebutkan pengalokasian di Kawasan bandara saat ini baru seluas 365,18 Ha dengan rincian peruntukan industri sebesar 259,77 Ha dan komersial seluas 105, 41 Ha.

“Zona yang tercantum dalam lampiran peta KM (Keputusan Menteri) 47 tahun 2022 tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan yang mendukung kegiatan atau aktifitas pengusahaan di kawasan Bandara tersebut,” sebut Ilham.

Senada, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranoan menambahkan bahwa alokasi lahan yang dilakukan telah berpedoman pada peraturan-peraturan terkait tata ruang di Batam.

Secara khusus untuk alokasi di kawasan Bandara, ia merinci sejumlah peraturan terkait. Pertama, Lampiran Peta Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun. Disebutkan peruntukan di lokasi tersebut adalah untuk penyelenggaraan kegiatan Kawasan Bandar udara (B6.1) dan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum.

Kedua, Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041. Lokasi tersebut adalah kawasan peruntukan transportasi, dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan atau terbatas untuk kegiatan industri pendukung kawasan, perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan.

Ketiga, Peraturan Wali Kota Batam nomor 60 tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota Batam tahun 2021-2041. Peruntukan di lokasi tersebut adalah zona kawasan transportasi dan kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pergudangan yang terdiri dari aktivitas cold storage, bounded warehousing, pergudangan dan penyimpanan lainnya.

"Pembangunan kawasan tersebut telah mengikuti perencanaan sesuai kebutuhan dan pemanfaatan lahan. Penyelenggaraannya meliputi kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan, pengusahaan, serta pembangunan dan pengembangan," imbuh Fesly.

Dengan demikian, BP Batam berharap melalui proses alokasi lahan mampu menstimulasi iklim investasi berjalan dengan lebih baik. “Pembangunan di Batam secara keseluruhan telah tertata dan terencana, tentu harapannya dapat menjaga iklim investasi dan menjadikan Batam lebih berdaya saing di kancah Internasional,” imbuh Ariastuty mengakhiri.

Air limbah membutuhkan penanganan yang tepat sebelum dibuang.

General Manager Pengelolaan Lingkungan Iyus Rusmana selaku PPK proyek Sewerage System Batam (IPAL) mengatakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan langkah untuk meminimalisir air limbah yang mencemari lingkungan.

Air limbah rumah tangga maupun industri mengandung berbagai jenis zat limbah diantaranya limbah dari tubuh manusia, sisa makanan, minyak, sabun hingga bahan kimia.

"Di rumah, air limbah juga termasuk air dari wastafel, pancuran, bak mandi, toilet, mesin cuci dan sebagainya. Dunia industri juga menyumbang sebagian besar air bekas yang perlu dibersihkan." Katanya.

IPAL merupakan proses yang digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah dan mengubahnya menjadi zat atau bahan yang dapat dimanfaatkan kembali ke dalam siklus air. IPAL menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan digunakan kembali untuk berbagai keperluan.

Sebelumnya, BP Batam telah melakukan pertemuan sekaligus penandatanganan Memorandum of Meeting (MoM) pada 22 Deseember 2022, dengan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) The Export-Import Bank of Korea selaku lender; Sunjin Engineering & Architecture Co, Ltd selaku Engineer ; dan Hansol Paper Co, Ltd selaku Kontraktor Proyek, di Kantor EDCF, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Selatan.

MoM menyatakan komitmen semua pihak untuk kembali memulai proyek pengerjaan IPAL di Batam. IPAL ditargetkan akan selesai pada akhir 2024, khusus untuk IPAL Domestik Batam.

Delegasi BP Batam kemudian melakukan kunjungan ke salah satu WWTP Underground (bawah tanah) bernama Clean Water Management Office (Water Quality Restoration Centre) di Seongnam City Hall, 283 Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnamsi, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

“Setelah survey dan pelajari bersama, IPAL domestik ini berkapasitas besar yakni 47.000 m3/hari, lebih dari dua kali lipat dari IPAL Domestik punya kita yang 20.000 m3/hari.” Kata Iyus.

“Teknologinya sama yakni memanfaatkan bakteri pengurai. Namun, ada satu yang menarik adalah konsep buildingnya. IPAL ini meminimalisir ruang, bangunan di bawah (underground) adalahIPAL dan di atasnya gedung kantor dan ruangan monitoring/control panel serta gedung lainnya. Ini bagus dan efisien, tapi membutuhkan biaya lebih besar. Serta kelemahannya adalah bau tinja yang menyengat karena udara terjebak dalam ruangan meskipun ada exhaust '. Kata Iyus menjelaskan.

Menurutnya, bagi negara maju pengembangan IPAL sudah tak asing lagi. Masyarakat urban di negara maju juga telah beradaptasi dengan teknologi ini, dan tertib terhadap pengelompokkan limbah atau sampah.

"Kita bisa mencontoh mereka, tentu butuh dukungan masyarakat dari semua baik pemerintah maupun masyarakat, agar apa yang telah diupayakan dapat membawa manfaat ke depan. Harus ada yang memulai dan BP Batam sejak 1995 sudah membangun dan terus mengembangkannya .” terang Iyus.

Seorang perwakilan dari Water Quality Restoration Center di Seongnam City Hall mengatakan WWTP ini dibangun sejak 1978 dengan mengusung tema Underground atau bawah tanah. Dengan memanfaatkan luas bangunan, WWTP dibangun di bawah tanah, sementara operasional dan administrasi berada di lantai dasar.

Dengan sumber daya manusia hanya 17 orang, IPAL ini beroperasi setiap hari dengan mengolah 47.000 ton limbah rumah tangga. Air baku hasil pengolahan kemudian dialirkan kembali ke sungai yang berada di tengah kota Seoul.

“SDM kami sedikit, tapi multitasking. Skill SDM harus disiapkan dengan baik.” Kata Perwakilan dari Water Quality Restoration Center di Seongnam City Hall.

Ia juga menambahkan bahwa semua negara harus segera memulai proyek seperti ini. Fasilitas ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan fasilitas lingkungan.

“Di negara atau kota manapun harus investasi ini, untuk jaga kesehatan masyarakat. Memang biaya besar, tapi manfaatnya juga sangat besar termasuk investasi jangka panjang.” Pungkasnya.

Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan melihat sungai buatan di tengah Kota Seoul bernama Kali Cheonggye atau Cheonggyecheon, tempat dimana hasil recycle water dialirkan dan berada di tengah kota Seoul.

Dalam kunjungan kerja, hadir Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan, Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro, Kepala Biro Keuangan Siswanto, Kepala Biro Hukum Alex Sumarna, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Lilik Lujayanti, Manager Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan Raden Rara Elly Nugrahini, dan Kasubbag Dukungan Strategis Pimpinan Batami Lily Marlina.

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui edukasi keuangan syariah dalam rangka Hari Ibu bersama dengan Anggota Fatayat Nahdlatul Ulama di Jakarta, Jumat (23/12/22).

“Peran Ibu dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena biasanya seorang Ibu juga berperan sebagai “Menteri Keuangan” dalam sebuah keluarga yang bertugas mengatur keuangan keluarga. Dan, ada pepatah yang mengatakan apabila kita mendidik seorang Ibu maka kita mendidik satu generasi,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nurmayah, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas, Pembina PP Fatayat Nahdlatul Ulama Rustini Murtadho dan Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Margaret Aliyatul Maimunah.

Lebih lanjut Friderica menyampaikan bahwa OJK akan terus menjadikan perempuan sebagai prioritas utama tujuan edukasi keuangan. Pada tahun 2022 ini, OJK telah melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang menunjukkan angka yang menggembirakan di mana untuk pertama kalinya indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen.

Dengan perannya yang besar, perempuan perlu didukung berbagai program untuk meningkatkan potensi dan perannya.

“Beberapa inisiatif strategis OJK dalam mendukung pemberdayaan perempuan antara lain edukasi dan literasi keuangan, pengembangan produk keuangan, dan penguatan kerangka perlindungan konsumen,” jelas Friderica.

Dalam rangka perlindungan konsumen, Friderica juga mengimbau agar masyarakat memastikan legalitas perusahaan dan kelogisan atas penawaran berbagai produk keuangan terutama produk investasi. Untuk memastikan hal tersebut, masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157, atau Whatsapp di 081-157-157-157.

OJK akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholders untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dimulai dari lingkungan terkecil melalui peran Ibu dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. (nck)

Kebutuhan Air Semakin Meningkat, IPAL Berhasil Diperpanjang

Kebutuhan air di Kota Batam diprediksi akan terus mengalami peningkatan mencapai 7.000 liter per detik (lpd) pada tahun 2045.

Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Binsar Tambunan mengatakan bahwa Batam memiliki keterbatasan daya dukung lahan dalam mendorong pemenuhan air melalui bendungan atau waduk.

Menurutnya, perlu strategi pengembangan kapasitas penyediaan air baku alternatif untuk memenuhi kebutuhan air minum yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sesuai arahan dari Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Tim BP Batam kemudian mendorong solusi pemenuhan kebutuhan air minum Batam ke depan, melalui konsep Batam Integrated Total Water Management (BITWM) strategi Pengelolaan Air dan Limbah Terpadu salah satunya adalah dari Recycle Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

“pekerjaan konstruksi IPAL memang mengalami penundaan akibat pandemi covid-19 dan kendala teknis di lapangan yang merubah metode kerja. Adapun proyek IPAL Tahap 1 saat ini telah mencapai 90,8 persen.” kata Binsar.

Sementara itu, General Manager Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana mengatakan dengan sejumlah upaya konsolidasi, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam kemudian berhasil memastikan pekerjaan konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dimulai kembali setelah disetujuinya perpanjangan waktu hingga September 2024 oleh The Export-Import (Exim) Bank of Korea (EDCF) Korea selaku Lender atau Peminjam.

“Kementerian Keuangan RI sebelumnya telah mengirimkan permohonan resmi ke The Export-Import (Exim) Bank of Korea (EDCF) dan telah disetujui.” Ujar Iyus.

“dengan ini, BP Batam mengharapkan komitmen dari Hansol untuk segera memulai kembali sisa pekerjaan (10%)." Tambah Iyus.

IPAL Ditargetkan Selesai Pada 2024
Sisa konstruksi pekerjaan IPAL harus selesai pada 2024. Hal tersebut disampaikan Binsar dan Iyus saat lawatannya di Kantor The Export-Import Bank of Korea, Seoul, South of Korea, pada Kamis (22/12/2022) waktu Korea.

Dalam pembahasan turut hadir, Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro, Kepala Biro Keuangan Siswanto, Kepala Biro Hukum Alex Sumarna, Manager Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan Raden Rara Elly Nugrahini, dan Kasubbag Dukungan Strategis Pimpinan Batami Lily Marlina.

Ia bersama jajaran, bertemu dengan Perwakilan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) The Export-Import Bank of Korea selaku Lender; Sunjin Engineering & Architecture Co, Ltd selaku Konsultan pengawas; Hansol Paper Co, Ltd selaku Kontraktor pelaksana Proyek.

Pertemuan ini secara khusus membahas action plan tindak lanjut permohonan perpanjangan waktu, jadwal pengerjaan kontraktor dan supervisi serta timeline penyelesaian proyek.

Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Memorandum of Meeting (MoM) yang ditandatangani bersama oleh semua pihak, yakni BP Batam, EDCF, Hansol dan Sunjin.

MoM menyatakan komitmen semua pihak untuk kembali memulai proyek pengerjaan IPAL di Batam sesuai dengan prosedur dan timeline pekerjaan tepat waktu.

Director of Asia Div III Philipines and Indonesia, EDCF Operations Dept.1, Mrs. Jinny Lee yang menerima kunjungan ini menyampaikan apresiasi kepada BP Batam yang telah gigih dan secara serius menyiapkan solusi kebutuhan air baku bagi Batam melalui IPAL.

“Kami mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan BP Batam, termasuk bagaimana meyakinkan publik bahwa proyek ini merupakan kebutuhan jangka panjang dan sangat baik bagi lingkungan. Termasuk bagi Korea dulu ini juga merupakan tantangan.” Kata Jinny.

Korea selama ini mampu mengembangkan sektor air semenjak 1960. Tercatat Korea berhasil mengembangkan Waste Water Treatment Facilities / IPAL sebanyak 698 (hingga 2020).

“Kami harapkan BP Batam dapat mengawal dan kontraktor mengeksekusi pelaksanaan sesuai rencana. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat.” Tutup Jinny.

Jakarta, 21 Desember 2022. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Seminar Outlook Perekonomian 2023 yang bertajuk “Menjaga Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural”, pada 21 Desember 2022 di Jakarta. Perkembangan, strategi kebijakan, dan antisipasi terhadap kondisi ekonomi ke depan menjadi bahasan utama dalam seminar ini.

Seminar ini diawali dengan penjelasan terkait kondisi ekonomi terkini, terutama terkait dengan perjalanan pemulihan ekonomi global yang menghadapi kondisi tidak mudah. Proyeksi ekonomi global terus dikoreksi ke bawah, sementara disrupsi rantai pasok menyebabkan kenaikan inflasi global tidak dapat dihindari. Bahkan, berbagai lembaga di dunia menaikkan probabilitas krisis ekonomi karena berbagai downside risks yang ada.

“Berbagai dinamika global yang ada menjadi pengingat untuk kita, bahwa kita tetap optimis namun harus terus waspada. Saat Pandemi Covid-19 pertama kali melanda, kita juga dihadapkan dengan kondisi ketidaktauan serta ketidakpastian yang tinggi. Namun, dengan diskusi, rembuk bersama, dan kerja keras kita bisa melalui itu. Keberhasilan tersebut dapat menjadi lesson learned yang berharga, bahwa koodinasi dan sinergi erat yang dibangun mampu membawa kita keluar dan bahkan bangkit lebih kuat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada saat memberikan opening speech di Acara Seminar Outlook Perekonomian 2023 yang bertajuk Menjaga Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural.

Seminar nasional lintas kementerian seperti ini juga dapat menjadi wadah diskusi produktif dan sumber referensi yang valid terkait kondisi perekonomian domestik, regional, maupun global. Dengan demikian, seluruh stakeholder bangsa dapat membangun pemahaman yang sama terhadap peluang serta tantangan yang dihadapi bersama, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Menko Airlangga juga melaporkan bahwa “Kepemimpinan Presiden dapat membawa Indonesia bersama para pimpinan G20 menghasilkan beberapa komitmen strategis yang dituangkan dalam G20 Bali Leaders’ Declaration.” Beberapa diantaranya: (i) Pandemic Fund untuk mengatasi pandemi di masa depan sebesar USD1,5 miliar, (ii) Special Drawing Right (SDR) oleh IMF dalam bentuk Resilience and Sustainability Trust (RST) sebesar USD81,6 miliar, (iii) Mendorong komitmen perubahan iklim pada Glasgow Pact dari negara maju sebesar USD100 miliar per tahun, (iv) Kelanjutan komitmen untuk memastikan setidaknya 30% dari daratan di dunia dan 30% dari laut dunia dikonservasi atau dilindungi pada tahun 2030, serta (v) Kelanjutan komitmen untuk mengurangi degradasi tanah secara sukarela sampai 50% di tahun 2040.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menyampaikan perubahan struktural yang konstruktif merupakan syarat utama agar kita tidak mudah digoyahkan oleh situasi gejolak global. Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah arahan agar ekonomi nasional tetap tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, diantaranya dengan: (i) sinergi fiskal, moneter, dan sektor riil, (ii) menjaga daya beli masyarakat, (iii) meningkatkan ekspor, (iv) meningkatkan investasi, serta (v) memperluas hilirisasi dan energi hijau.

Elaborasi lebih dalam dari arahan dan pandangan Presiden Joko Widodo dilanjutkan dengan dua sesi high level panel, dimana strategi dalam menjaga resiliensi ekonomi melalui transformasi sektor keuangan menjadi dibahas pada sesi panel 1. Sesi ini menghadirkan Menteri Keuangan (Ibu Sri Mulyani), Gubernur Bank Indonesia (Bapak Perry Warjiyo), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (Bapak Mahendra Siregar), dan Bapak Chatib Basri selaku perwakilan ekonom.

Dengan memastikan belanja pemerintah yang lebih produktif dan berkualitas, maka momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung dapat dijaga. Selain itu, strategi sumber pembiayaan fiskal untuk pembangunan ekonomi nasional akan semakin difokuskan pada sumber-sumber yang tidak rentan terhadap volatilitas global, seperti sumber pembiayaan jangka panjang khususnya foreign direct investment (FDI).

Dari sisi moneter, akan tetap dijalankan bauran kebijakan yang menyeluruh untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi melalui pro-stability. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia melalui upaya extra effort dan sinergi multi-aktor akan mampu menjaga stabilitas inflasi meski disrupsi rantai pasok global masih berlangsung. Sementara itu, nilai tukar Rupiah juga akan sejalan dengan fundamental ekonomi yang solid ditopang oleh cadangan devisa dan kinerja neraca pembayaran yang masih kuat dan stabil.

Sebagai katalisator utama dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka sumber pembiayaan seyogyanya dapat lebih variatif, atraktif, serta reliable. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengimplementasikan transformasi sektor keuangan dengan pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

Dengan kesiapan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan yang ada, Indonesia diperkirakan menjadi The Bright Spot in Asia. Ekonomi Indonesia akan tetap resilient meski ekonomi global akan diselimuti dengan kabut tebal. Namun, perlu diperhatikan lagi bahwa keberhasilan tersebut hanya akan didapat dengan kerja keras seluruh elemen bangsa. (nck)

Jakarta, 21 Desember 2022. Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia telah sukses dilaksanakan meski di tengah krisis multidimensi dan pemulihan ekonomi dunia yang tidak merata akibat pandemi Covid-19 serta kondisi geopolitik yang menyebabkan kerawanan khususnya pada sektor energi, pangan, dan keuangan. Saat ini, Presidensi G20 Indonesia telah melakukan handover kepada Presidensi G20 India pada KTT G20 Bali 16 Desember 2022 lalu. Perhelatan Presidensi G20 India tahun 2023 sendiri telah resmi dimulai sejak 1 Desember 2022.

Menghargai suksesnya peyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tersebut, Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang seluruh pengampu working group pada Sherpa Track dan Finance Track, engagement group, kontributor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, untuk menghadiri acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia 2022 di Jakarta, Selasa (20/12).

Kesuksesan pelaksanaan 437 acara G20 di 24 kota di seluruh Indonesia dan ratusan pertemuan bilateral merupakan hasil jerih payah para pengampu di Kementerian/Lembaga dan seluruh pihak yang terlibat. Menko Airlangga menyampaikan Indonesia patut berbangga dengan kinerja luar biasa dari seluruh unsur yang menyiapkan perhelatan G20 pada tingkat working groups baik di Sherpa Track maupun Finance Track, engagement groups, dan penyelenggara logistik acara.

Dengan upaya luar biasa dalam keterlibatan seluruh pihak tersebut, dari awal persiapan sampai dengan KTT, Presidensi G20 Indonesia mampu mencapai hasil yang optimal. Acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari Menko Airlanggga selaku Ketua I Bidang Sherpa Track kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaran G20 di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Deklarasi Bali sangat bermanfaat untuk pemulihan kondisi ekonomi global dan mengakselerasi perkembangan menuju pembanguan yang berkelanjutan. Deklarasi tersebut telah menyepakati sejumlah komitmen strategis dan concrete deliverables.

Concrete deliverables merupakan kumpulan proyek, program, atau inisiatif dari negara-negara G20 yang berkaitan dengan pilar-pilar Presidensi Indonesia. Terdapat 226 proyek/program/inisiatif bersifat multilateral dan 140 proyek matang bersifat bilateral dengan nilai total USD71,5 miliar. Selain itu, KTT G20 Bali juga berhasil menyepakati sejumlah komitmen investasi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Turkiye.

”Berbagai komitmen investasi tersebut, perlu segera ditindaklanjuti dan dimonitor. Selaku Troika G20 tahun 2023 bersama dengan India, Indonesia perlu memastikan implementasi dari berbagai komitmen tersebut. Dan tentu sebagai Troika, Indonesia akan menjaga keberlanjutan hasil pembahasan berbagai isu strategis yang berhasil disepakati di Bali,” tutur Menko Airlangga.

Sebagai Presidensi G20, Indonesia terbukti dapat memimpin negara-negara G20 menjawab tantangan global, menghasilkan terobosan kerja sama bagi masyarakat dunia, dan memastikan keutuhan G20. Keberhasilan Presidensi G20 menunjukkan bahwa Indonesia mampu menavigasi diplomasi luar negeri yang tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan global namun juga bermanfaat bagi kepentingan domestik. (nck)

Jakarta, 19 Desember 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa para mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi korban penipuan berkedok kerja sama penjualan online telah berhasil mendapat keringanan atau restrukturisasi pinjaman dari empat platform penyedia pinjaman dana yang digunakan saat kejadian.

Jumlah korban mahasiswa yang mendapatkan keringanan 121 orang dengan 197 pinjaman, dengan total pinjaman Rp650,19 juta (tagihan tertinggi Rp16,09 juta). Angka ini merupakan data yang berhasil dihimpun Posko Pengaduan Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berada di kampus IPB sampai 23 November 2022 lalu.

Rincian jumlah korban berdasarkan pinjaman di tiga perusahaan pembiayaan dan satu fintech peer to peer lending:

a. Akulaku 31 mahasiswa dengan outstanding Rp66,17 juta.

b. Kredivo 74 mahasiswa dengan outstanding Rp240,55 juta.

c. 51 mahasiswa dengan outstanding Rp201,65 juta.

d. Spinjam 41 mahasiswa dengan outstanding Rp141,81 juta.

Dari data ini, OJK kemudian memfasilitasi komunikasi mahasiswa dengan tiga perusahaan pembiayaan dan satu platform penyedia pinjaman itu untuk dipertimbangkan mendapatkan penyelesaian terbaik. Selanjutnya, empat perusahaan dimaksud telah menyetujui memberikan relaksasi melalui restrukturisasi penghapusan pokok, bunga, dan denda sesuai kebijaksanaan dari masing-masing perusahaan/ platform.

OJK juga sudah melakukan pendalaman terhadap empat perusahaan tersebut dan tidak menemukan indikasi pelanggaran perlindungan konsumen dari pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada konsumen atau korban.

Kasus ini merupakan penipuan berkedok investasi dengan mengarahkan para mahasiswa untuk melakukan pinjaman di perusahaan pembiayaan dan fintech peer to peer lending legal yang kemudian uangnya digunakan untuk transaksi di toko online yang diindikasikan terafiliasi dengan pelaku penipuan.

Meski demikian, OJK sudah melakukan pembinaan dan meminta kepada empat perusahaan tersebut untuk meningkatkan manajemen risiko melalui penguatan analisis data calon peminjam serta meningkatkan sistem early warning fraud detection.

Literasi Keuangan
Dari sisi literasi keuangan, OJK melihat kejadian yang menimpa mahasiswa IPB merupakan pelajaran dan catatan penting karena menimpa kalangan mahasiswa yang seharusnya sudah memiliki literasi keuangan yang baik.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding survei sebelumnya di 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan jarak antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di 2019 menjadi 35,42 persen di 2022. Namun demikian jarak tersebut harus terus diturunkan.

Kejadian di kampus IPB ini juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat harus terus digerakkan bersama-sama oleh semua kalangan termasuk para pimpinan akademisi. Peningkatan keilmuan mahasiswa harus juga diikuti penguatan pemahaman terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan, sehingga para mahasiswa justru bisa menjadi pelopor atau agen literasi keuangan bagi masyarakat dalam memahami dan menggunakan produk dan layanan sektor jasa keuangan secara bijak dan benar.

OJK akan terus memperkuat dan memperluas program literasi keuangan di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi secara offline, online, serta melalui kampanye nasional yang masif dan penguatan sinergi serta aliansi strategis dengan berbagai pihak. 

Di 2023, OJK akan fokus membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN serta intensifikasi pemanfaatan Learning Management System Edukasi Keuangan (LMS Edukasi Keuangan) khususnya bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Selain itu, sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.

Di sisi perlindungan konsumen, OJK juga terus memperkuat program dan kebijakannya untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha jasa keuangan.

Dari 1 Januari - 9 Desember 2022, OJK melayani sebanyak 298.627 layanan dengan rincian sebanyak 88,38 persen adalah pertanyaan, 6,98 persen laporan dan 4,63 persen pengaduan dari semua sektor. Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89 persen. Sektor terbanyak yang dilayani oleh OJK adalah mengenai fintech sebesar 21.54 persen.

Lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan (soceng, skimming), kegagalan dan keterlambatan transaksi dan permasalahan bunga/denda/pinalti. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyayangkan adanya tuduhan suap dari Ketua Umum Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Tohom TPS kepada pihaknya dalam proses pengelokasian lahan di kawasan Bandara.

Menurut BP Batam, alokasi lahan di Batam telah sesuai peruntukan dan hanya diberikan kepada penerima yang sudah memenuhi ketentuan berlaku.

"Alokasi tersebut sudah sesuai dengan rencana induk bandara sesuai SK Menhub nomor 47 tahun 2022," kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait di Batam Center, Jumat, (16/12/2022).

“Dalam pengalokasian, pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) menjadi salah satu PNBP di BP Batam dan dasar tagihan faktur tersebut pasti nya sudah memiliki ketentuan hukum, diluar ketentuan tidak ada pembayaran lainnya,” ujarnya.

Ariastuty menekankan bahwa pengalokasian lahan baru di Batam harus benar-benar mampu menstimulasi kegiatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Oleh karena itu, tidak semua permohonan alokasi lahan yang baru bisa dikabulkan.

"Karenanya, BP Batam sangat menyayangkan, proses tata kelola lahan yang telah taat azas dan prosedur ini justru kemudian dituduhkan yang tidak berdasar oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Lanjutnya, bahwa tata kelola lahan yang dilaksanakan baik itu alokasi lahan dan penyelesaian lahan tidur telah menjadi konsen pihaknya dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dilakukan supaya mendorong percepatan pembangunan di Batam.

"Saya tegaskan sekali lagi semestinya tidak ada tuduhan seperti itu, karena Kepala BP Batam mempunyai komitmen tinggi menghapus segala bentuk korupsi dan pungutan liar, saya harap tidak lagi mengeluarkan opini yang tidak beralasan," pungkasnya.

"Saya kira mari bersama kita komitmen dan mendorong pembangunan Batam lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat," serunya mengakhiri. 

Batam - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan lawatan ke Batam, pada Kamis (15/12/2022).

Kunjungannya pada Kamis pagi, merupakan agenda pertemuan bagi seluruh pejabat struktural di lingkungan BP Batam yang mengusung tema “Bergerak Untuk Reformasi Birokrasi Berdampak”. Acara digelar di Grand Ballroom Radisson Golf and Convention Center, dihadiri seluruh Pejabat Tingkat 2, 3, dan 4 di lingkungan BP Batam.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Batam merupakan wilayah andalan Indonesia yang dibangun dengan mimpi besar seorang Profesor B.J Habibie.

Ia meyakini bahwa Batam dapat menjadi hebat dan mampu bersaing dengan wilayah serupa, dengan membentuk diferensiasi atau menonjolkan karakter dengan kultur wilayah Batam dalam setiap kebijakan pembangunan dan birokrasi.

“Membangun daerah dengan keunikan itu penting. Kebijakan harus berbasis pada karakter.” Kata Azwar.

“Membangun Masjid dengan tema Tanjak. Ini juga adalah Cuture Value yang sangat baik. Lokal Culture itu mahal, dan pariwisata adalah bagian dari Umbrella (payung) untuk membuat perubahan besar.” Imbuhnya.

Lebih lanjut Azwar menuturkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo adalah bagaimana reformasi birokrasi dapat berdampak langsung bagi masyarakat.

Birokrasi yang dulu berbasis pada aturan, kini bertransformasi menjadi Birokrasi Berbasis Kinerja, Birokrasi Berdampak, Birokrasi Kolaboratif dan Birokrasi Melayani.

Sehingga implementasi dari reformasi birokrasi dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan investasi, menciptakan digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual Presiden.

“Birokrasi ini harus berdampak, harus ada evaluasi dan targetnya. Ada dampaknya ke rakyat, investasi, lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ada (sistem) digitalisasinya.” Pesan Azwar.

Di akhir sambutannya, Azwar Anas meyakini bahwa Batam mampu terus bertumbuh di antara tantangan yang ada, sehingga menjadi wilayah andalan Indonesia.

“kami ingin mimpi Indonesia tentang batam dapat terwujud. Saya yakin, Batam jadi kota yang hebat dan mampu bersaing dengan kompetitornya. Masih ada ruang untuk menyempurnakan ini semua.” Tutup Pria yang pernah mengharumkan nama daerah Banyuwangi sebagai Bupati.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi secara komprehensif melaporkan kondisi terkini kepegawaian BP Batam dan pertumbuhan ekonomi Batam kepada Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Saat ini BP Batam memiliki total pegawai 2.378 orang, dengan komposisi pegawai terdiri dari PNS 1.489 orang dari 23 Kementerian/Lembaga, Pegawai Tetap Non PNS sebanyak 531 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 352 orang.

Dimana pegawai PNS diprediksi akan terus mengalami pengurangan akibat memasuki masa pensiun sebanyak 465 orang sepanjang tahun 2016 s.d. 2020, dan 365 orang sepanjang 2021 s.d. 2025.

Dengan kondisi SDM yang ada, Ia mengungkapkan bahwa BP Batam senantiasa mengakselerasi dan terus melakukan perbaikan pelayanan publik guna meningkatkan investasi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Batam yang semakin apik.

Pertumbuhan ekonomi Batam pada Triwulan III tahun 2022, diperkirakan mencapai angka 6,35% - 6,85%. Realisasi investasi Kota Batam juga menunjukkan angka yang positif yakni Rp. 8,15 Triliun, dengan akumulasi PMA sebesar 499,7 juta dolar Amerika Serikat atau 7,49 Triliun dan PMDN Rp. 1,6 Triliun.

Pada kesempatan yang sama, BP Batam juga mendapatkan predikat A, dengan indeks 4,33 untuk Layanan Kepelabuhanan, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Prestasi ini merupakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Pubik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1035 Tahun 2022.

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rapat "Peluang Investasi Batam dalam Menghadapi Tantangan Resesi Global" di Hotel Sari Pasific Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Rapat tersebut menghadirkan dua pengamat ekonomi yaitu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal dan Direktur Riset di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya.

“Sejumlah lembaga dan pakar memproyeksi perekonomian global akan mengalami resesi, mengatasi hal itu, BP Batam perlu masukan dan referensi dalam mengambil sebuah tindakan dan kebijakan agar ekonomi Batam tetap stabil dan unggul untuk tujuan investasi," kata Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto.

Meski demikian, Enoh meyakini pihaknya optimis Batam akan mampu menghadapi guncangan perekonomian global. Dijelaskan, saat ini kinerja ekonomi Batam tumbuh menguat di atas enam persen seiring dengan proyeksi pembangunan infrastruktur Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

"Pembangunan Batam kian masif, proses industri terus berjalan, hal ini tentu akan berdampak pada membaiknya kinerja ekonomi," ucap Enoh.

Sementara Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal lebih optimis terhadap peluang ekonomi secara nasional. Ia menyebutkan investasi di Indonesia tahun 2023 diperkirakan tidak banyak terdampak pada tekanan ekonomi global.

"Hal ini di dorong dengan adanya ekonomi domestik yang masih kuat, yang berdampak pada investasi manufaktur maupun jasa," sebutnya.

“Di lain sisi, tantangan ekonomi hadir karena tingkat inflasi global yang sangat tinggi dan direspon oleh berbagai bank sentral di banyak negara dengan cara neningkatkan suku bunga,” jelasnya menambahkan.

Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya secara spesifik menyampaikan mayoritas investasi di Batam berasal dari negara Asia.

“Batam sudah baik di sisi Penanaman Modal Asing, namun sisi Penanaman Modal Dalam Negeri nya harus perlu lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Namun begitu ia menyarankan agar Batam melakukan sejumlah langkah agar ekonomi Batam tetap stabil dan tumbuh. Pertama, mengambil langkah diversifikasi investasi selain industri manufaktur. Kedua, pengembangan orientasi ekspor. Ketiga, pengembangan industri kecil dan menengah.

"UMKM dapat di tingkatkan lagi dan mengembangkan pusat bisnis baru agar tidak terpaku di Batam saja, seperti di Pulau Rempang dan Galang," imbuhnya.

Diketahui, perekonomian global diprediksi akan menghadapi potensi resesi. Salah satunya dipengaruhi dari krisis geopolitik antara Ukraina dan Rusia yang berimbas pada krisis pangan dan energi.