Batam - BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang.

Dalam pelaksanaannya, BP Batam pun mengutamakan pendekatan humanis guna menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Rempang.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, menegaskan bahwa upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door to door pertama kali dilakukan.

Dimana, pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Sehingga, penyerapan aspirasi pun terlaksana maksimal.

"Sesuai arahan Kepala BP Batam sejak awal, pendekatan humanis merupakan komitmen kami untuk melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga," tegas Sudirman usai menemui warga di Desa Pasir Panjang, Sabtu (16/9/2023).

Selain itu, lanjut Sudirman, BP Batam terus berupaya untuk menggesa sosialisasi dan pendataan terhadap warga.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pembangunan kesejahteraan.

Sebagaimana diketahui, pendaftaran relokasi terhadap warga terdampak relokasi akan berakhir pada tanggal 20 September 2023 mendatang.

"Alhamdulillah, banyak warga yang mulai membuka diri dan mendaftar. Hal ini dilakukan oleh mereka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga warga yang mendaftar terus bertambah di hari berikutnya," pungkasnya. (DN)

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan hunian sementara rumah tapak dan rusun untuk masyarakat Rempang sudah bisa ditempati dan layak huni.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan, sebanyak 63 unit rumah tapak berada di Bida 3 Sambau dengan tipe 45 m2. Rumah tersebut dilengkapi jaringan air bersih, listrik, sanitasi, taman dan prasarana dasar pendukung lainnya.

Lanjut Tuty, setiap rumah di Bida 3 Sambau, terdapat dua kamar tidur berukuran 3x3 meter, kamar mandi ukuran 1,5x1,5 meter, ruang keluarga ukuran 7x3 meter dan full keramik.

"Setiap rumah juga ada halaman depan dan belakang," tambahnya.

Selain itu, akses menuju rumah sangat baik, masyarakat yang menempati di perumahan tersebut juga sudah banyak.

“Sesuai arahan dari Bapak Kepala BP Batam, rumah tapak ini diperuntukkan bagi pendaftar pertama terlebih bagi warga yang sudah lanjut usia,” ujarnya.

Tidak hanya di Bida 3 Sambau, sebanyak 43 unit siap huni lainnya juga disiapkan untuk masyarakat di lokasi lain.

Sementara, bagi hunian sementara rusun, pemerintah menyiapkan Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam dan Rusun Jamsostek.

Ia menjelaskan, bagi masyarakat yang menempati rusun nantinya bisa memperoleh berbagai fasilitas lengkap. Salah satunya dengan tipe studio kamar.

Di dalam kamar ini, fasilitas disediakan di antaranya 2 tempat tidur, lemari pakaian, bantal, kasur, kamar mandi dalam, kipas angin, dapur, gorden, meja dan kursi.

Sedangkan di luar kamar, tersedia tempat ibadah, pengamanan 24 jam, sarana olah raga, tempat cuci tangan, area komersil (minimarket), dan tempat parkir. 

Hingga saat ini, laporan dari tim di lapangan sebanyak 110 KK telah mendaftar dan siap dipindahkan. Secara akumulasi, ada 901 unit hunian sementara yang tengah disiapkan pemerintah baik rumah tapak, rusun maupun ruko.

"Mari bersama kita dukung program ini, semoga berjalan lancar," seru Ariastuty.

Batam- Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan Waduk di Aston Batam Hotel, Kamis (14/9/2023). Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 14 – 15 September 2023.

Direktur BU SPAM BP Batam, Denny Tondano mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada petugas di seluruh waduk di Kota Batam.

Sehingga, petugas di waduk dapat memahami sampai mana batasan-batasan mereka dalam pemeliharaan, penanganan pelanggaran serta penindakan terhadap kegiatan ilegal di waduk.

"Kegiatan ini sebagai antisipasi kita. Saat ini di daerah tangkapan air, sudah mulai terganggu. Sudah ada pepohonan yang mulai gundul, dan segala macam," ujar Denny Tondano.

Ia melanjutkan, kualitas air yang masuk ke dalam waduk dibeberapa titik juga sudah mulai terganggu. Sehingga, BU SPAM BP Batam berupaya untuk menormalkan kembali sekitaran daerah tangkapan air.

"Sehingga meringankan pengolahannya. Itu yang kita lakukan. Karena selama ini kita agak kesulitan untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar," katanya.

Dalam upaya melakukan penindakan kepada pelanggar, BU SPAM berkoordinasi dengan Polresta Barelang. Sementara dalam sosialisasi dan kolaborasi menjaga daerah tangkapan air, BU SPAM BP Batam berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

"Kemudian juga memberikan edukasi, supaya mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsi daerah tangkapan air dan bendungan itu sendiri," tuturnya.

Ia menambahkan, dalam kegiatan Bimtek ini diikuto oleh pegawai dari BU SPAM BP Batam, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, serta mitra BU SPAM BP Batam, PT Air Batam Hulu (PT ABHu).

"Ini pesertanya sementara hanya itu karena ini Bimtek ini terbatas. Kita laksanakan selama dua hari. Hari ini dari Polresta Barelang dan besok dari Kementrian Kehutanan," imbuhnya.

Batam - Ratusan warga Rempang terus berdatangan ke posko Tim Satuan Tugas (Satgas) pendataan relokasi, Kamis (14/9/2023).

Selain berkonsultasi, beberapa warga juga mulai menyerahkan berkas pendaftaran kepada Tim Satgas sebagai bentuk persetujuan untuk dilakukannya relokasi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyambut baik kabar tersebut.

Berdasarkan laporan tim, kata Ariastuty, warga yang telah mendaftar berjumlah 91 KK dari empat posko yang dibuka.

Sementara, sebanyak 168 KK masih dalam tahapan konsultasi bersama Tim Satgas.

"Kami harapkan jumlah itu terus bertambah. Mengingat, penambahan jumlah warga yang mendaftar cukup signifikan sejak awal dibuka," ujar Ariastuty.

Ia menegaskan, tahapan sosialisasi dan pendataan (verifikasi) terhadap warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City akan terus berlanjut hingga tanggal 20 September 2023 mendatang.

Sehingga, lanjut Ariastuty, jumlah warga yang mendaftar pun diprediksi akan terus bertambah.

Apalagi BP Batam dengan dibantu personel keamanan gabungan serta warga setempat terus menggesa sosialisasi secara door to door ke masyarakat di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.

"Kami mengajak warga yang belum mendaftar untuk segera mendaftar ke posko Tim Satgas yang berlokasi di RSKI Galang, Kantor Camat Galang, Kantor Lurah Rempang Cate, dan di lantai dasar Gedung PTSP Batam Center," pungkasnya. (DN)

Batam - Kedutaan Besar Thailand (Royal Thai Embassy) melakukan kunjungan ke Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Rabu (13/9/2023).

Rombongan tersebut dipimpin langsung Duta Besar Thailand untuk Indonesia, H.E Prapan Disyatat dan diterima oleh Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Endry Abzan bersama GM Unit Usaha Pelabuhan Penumpang, Benny Syahroni dan jajaran.

H.E Prapan Disyatat mengapresiasi atas sambutan hangat yang diberikan. Menurutnya, Kedutaan Besar Thailand senang sekali mendapatkan kehormatan untuk berkunjung ke Badan Usaha Pelabuhan BP Batam.

Ia menyampaikan, kedatangannya yakni untuk mendapatkan informasi khususnya mengenai proses bisnis di Terminal Umum Batu Ampar.

"Kunjungan ini menjadi dasar kami untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi dengan BP Batam, meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand, kami sangat apresiasi," kata Duta Besar.

Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Endry Abzan menyambut baik penjajakan peluang investasi dari Kedutaan Besar Thailand.

Terlebih katanya, saat ini BP Batam tengah melakukan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar secara masif yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing kota Batam sebagai Hub Logistik Internasional.

"Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi, BP Batam berupaya mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar yang lebih modern dengan teknologi terkini, untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas,” ujar Endry.

Disebutkan, Pelabuhan Batu Ampar kini dilengkapi satu unit STS Crane produksi Korin Corporation asal Korea Selatan. STS ini memiliki kemampuan bongkar muat hingga 35 box kontainer per jam. Sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu atau dwelling time di Terminal Umum Batu Ampar.

Kemudian, Batu Ampar juga didukung dengan area container yard mencapai 4 Ha dengan target seluas 20 ha. 

"Proses bisnis di Terminal Batu Ampar saat ini memiliki semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa pelabuhan,” imbuhnya.

Setelah mendengar paparan dari Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, rombongan Duta besar site visit menuju Pelabuhan Batu Ampar.

Senada, di lain tempat, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengaku optimis jika nilai investasi asing di Batam bakal terus naik hingga akhir tahun nanti. Mengingat, BP Batam gencar menjadikan Batam sebagai destinasi unggulan investasi.

Tercatat, sejumlah negara besar masih memercayakan Batam sebagai tujuan investasi. Seperti Singapura yang mencatatkan nilai PMA sebesar USD 225,4 juta dengan jumlah 901 proyek sepanjang Semester I 2023.

Lalu ada Perancis dengan nilai PMA mencapai USD 34,37 juta dan Hongkong dengan capaian PMA sebesar USD 34,21 juta.

“Sehingga Kepala BP Batam mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga situasi kondusif agar investasi terus naik begitupun pertumbuhan ekonomi daerah” pungkasnya.

Batam - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru di Mukakuning yang baru saja dirampungkan oleh SPAM Batam.

Sidak tersebut merupakan bagian dari komitmen Ombudsman RI Perwakilan Kepri sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik untuk memastikan pelayanan air semakin baik di Kota Batam.

”IPA Mukakuning saat ini sudah selesai dibangun dan sedang masa percobaan, mudah-mudahan dapat segera difungsikan secara maksimal untuk mengurangi stress area khususnya di wilayah Batam Center dan Bengkong,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari pada Senin lalu (11/09/2023) dilokasi.

Diketahui IPA Mukakuning yang memiliki kapasitas produksi hingga 400 Liter/ detik ini akan menyuplai air ke wilayah Batam Center sehingga IPA Duriangkang akan fokus menyuplai air ke wilayah Bengkong. Namun meskipun demikian, tak dapat dipungkiri beberapa wilayah yang lebih tinggi masih akan terdampak.

Berdasarkan pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Kepri, IPA Mukakuning saat ini dilengkapi dengan Sistem Digitalisasi terkait produksi air, pengukur PH, kejernihan air dan sebagainya.

”Kami lihat tadi cukup canggih, semoga saja SDM nya juga memumpuni dan juga perawatannya dapat dilakukan dengan baik dan terus menerus,” ungkap Lagat.

Selain sidak, Ombudsman RI Perwakilan Kepri pun terus melakukan komunikasi dengan Direktur SPAM Batam, M Tandiono untuk mendapatkan informasi terkait wilayah lain yang bermasalah terhadap pendistribusian air.

”Kami dapati informasi untuk wilayah Bengkong Wahyu yang saat ini tertunda penyambungannya akan segera direalisasikan. Kemudian untuk wilayah lainnya, SPAM Batam akan melakukan penambahan IPA di Duriangkang. Untuk Rempang, ada Monggak dimana air akan disupplai dari Segong. Lalu untuk wilayah Tiban, SPAM Batam akan mencoba IPA mobiler kekuatan 20 liter/detik yang diharapkan dapat membantu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lagat mengungkapkan pihaknya akan memastikan produksi air di Batam semakin bertambah.

”Masalahnya kan saat ini ada di supplai airnya. Kami akan lakukan monitoring untuk memastikan produksi air tidak menurun dan perawatan dilakukan dengan baik. Karena jika perawatannya tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak pada pendistribusian air ke masyarakat,” jelas Lagat.

Kepada masyarakat, Lagat pun berpesan agar bijak dalam menggunakan air karena masih ada sebagian masyarakat yang terdampak jika sebagian lainnya melakukan pemborosan.

”Kepada masyarakat silahkan untuk melapor jika temui berbagai masalah terikait supplai air ini, karena kami tahu masih ada wilayah-wilayah yang menjadi stress area karena tidak mendapatkan air selama 24 jam. Untuk masyarakat yang tida terdampak harap bijak menggunakan air, jangan melakukan pemborosan karena akan berdampak pada wilayah lainnya,” tutup Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari.

Batam - Kue investasi kian menjadi rebutan berbagai negara. Berbagai cara dipakai untuk menjegal investasi di negara pesaing. Sebab itu, hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah di Pulau Rempang, Batam, Kepri, tak membuat semua negara happy.

"Ada negara tidak happy kita maju dengan hilirisasi, utamanya di Rempang, segala macam cara dipakai untuk menjegal penciptaan nilai tambah di negara kita," ujar Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary Marimbo di Batam, Rabu, 13/9/23.

Rizal mengatakan, sejak berakhirnya COVID 19, berbagai cara dilakukan untuk menarik arus modal asing ke dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Salah satunya dengan mendorong investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

Pasalnya, sektor konsumsi tidak bisa diandalkan sepenuhnya lagi untuk menopang PDB (produk domestik bruto).

Berbagai negara meningkatkan daya saingnya baik melalui peningkatan infrastruktur, kemudahan perizinan, energi, insentif pajak, ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya.

Indonesia, melalui Kementerian Investasi, bekerja keras memberikan gula-gula terbaik untuk investor.

"Dibawa kepemimpinan Menteri Bahlil, kemudian investor berebut masuk membawa modalnya di Indonesia. Tidak semua negara happy dengan kepiawaian Menteri Bahlil ini, apalagi dengan hilirisasi yang sedang digencarkan. Macam-macam jurus dipakai untuk menggagalkan, utamanya di Rempang ini," imbuh dia.

Menurut laporan UNCTAD yang bertajuk World Investment Report 2023, total nilai investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di Asia Tenggara mencapai US$222,56 miliar pada 2022.

Nilai FDI tersebut naik 4,58% dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Adapun Indonesia meraih investasi asing terbesar ke-2 di Asia Tenggara pada 2022, dengan nilai FDI yang diterima mencapai US$21,96 miliar.

Posisi Indonesia berada di bawah Singapura yang nilai FDI-nya memimpin kawasan ini. Tercatat, nilai investasi asing yang mengalir ke Negeri Singa pada 2022 mencapai US$141,21 miliar.

Berikutnya, ada Vietnam di urutan ketiga dengan investasi asing yang diterima sebesar US$17,9 miliar, diikuti Malaysia yang menerima US$16,93 miliar.(*)

Batam - Badan Pengusahan (BP) Batam memastikan sejumlah insiden yang terjadi beberapa waktu terakhir, tidak menganggu dunia industri di Kota Batam.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi melalui Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait saat dijumpai perihal kondisi industri saat ini, menekankan bahwa industri di Kota Batam berjalan aman seperti biasa.

Dirinya pun mengatakan bahwa kondisi sudah kondusif dengan sinergi dari semua pihak. Aparat Kepolisian hingga TNI siap sedia memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan investor.

”Situasi sudah kondusif. Negara hadir untuk mengamankan wilayah ini. Aparat Penegak Hukum Kepolisian TNI terus mengawal pengamanan wilayah. Kami mengedepankan kenyamanan bagi investasi di Kota Batam.” kata Tuty.

Tuty mengatakan berdasarkan komunikasi yang pihaknya lakukan dengan mitra investor, industri di Batam tetap berjalan normal, kunjungan perusahaan asing ke Batam juga tidak mengalami kendala, bahkan sejumlah perusahaan terus mendapatkan orderan export.

”Syukur semua berjalan normal. Kami terus komunikasi dengan mitra kami para investor yang sudah menanamkan modalnya di Batam. Industri lancar-lancar saja bahkan ada yang siap untuk perluasan usaha. Saat ini kunjungan asing terus ada saja ke kantor kami." ungkap Tuty.

Dirinya juga menegaskan bahwa tidak ada travel warning yang dikeluarkan di Batam.

“kami tegaskan tidak ada travel warning. Semua aktivitas perjalanan ke dalam wilayah Batam normal. Kami juga himbau masyarakat nasional dan internasional berhati-hati, terhadap pemberitaan hoaks yang sedang ramai bermunculan.” Pesan Tuty.

Lebih lanjut, Tuty jabarkan sejumlah perusahaan asing yang mengunjungi BP Batam beberapa hari terakhir.

Diantaranya adalah Maersk Line, ASEAN Regional Integration Support-Indonesia Trade Support Facility (ARISE+ Indonesia), JGL Worldwide dan lainnya.

Maersk sendiri adalah sebuah perusahaan pengapalan peti kemas internasional asal Denmark dan merupakan anak usaha terbesar dari Maersk Group.

Maersk Line merupakan perusahaan raksasa pengapalan peti kemas terbesar di dunia, baik dari sisi total jumlah kapal maupun total kapasitas muatannya.

Tuty juga sampaikan bahwa salah satu Perusahaan Australia PT. Shapeshell yang merupakan satu-Satunya Manufaktur Termutakhir Asal Australia yang berada di Batam-Indonesia, justru bersiap melakukan perluasan usaha dengan membuka satu lagi building di Batam.

Komitmen menjaga kenyamanan investasi ini, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait bahkan mengunjungi Perusahaan manufacturing Australia, PT. Shapeshell Pty Ltd di Executive Industri Batam Centre, beberapa waktu lalu.

PT. Shapeshell yang berada di area Tunas Industry melakukan inovasi pengembangan material dengan menggunakan material serat kaca (Fiber Glass) yang memenuhi standard industri konstruksi.

“Suatu kebanggaan di Batam bisa produksi komposit mutakhir, yang hanya ada di Australia dan produksi hanya ada satu-satunya di Indonesia dan itu ada di Batam”. Kata Tuty.

Produk shapeshell di gunakan untuk interior maupun exterior Gedung (Building façade) di kota-kota besar di Australia , Amerika ,Timur Tengah dan negara ASEAN seperti Pilipina.

Pertemuan dihadiri oleh Jarrad Morgan – Director, Chris Flanagan - General Manager, Doug Guild - Production Manager dan Syafrizal - Quality & Product Development Manager, Plt. Kabag Promosi Sofyan beserta jajaran.

Director of Pt. Shapeshell Pty Ltd. Jarrad Morgan mengatakan Batam adalah surga investasi. Maka pihaknya berharap pemerintah dapat membantu investasi mereka yang ada di sini.

“Dengan technology yang dimiliki PT.Shapeshell mampu mengerjakan projek tingkat kesulitan yang tinggi dengan geometri yang rumit. Produk kami mendominasi pasar di Amerika, Australia hingga Middle East.” Kata Jarrad dalam pertemuan itu.

“Suatu yang baik kami sudah 6 tahun di Batam yang sangat strategis secara ekonomi. Semoga kami dapat terus mengembangkan usaha di sini, tentu dengan dukungan dari BP dan pemerintah.” Pungkasnya.

Muhammad Rudi juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan relokasi tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan penyelesaian terbaik untuk warga Rempang.

Secara gamblang Muhammad Rudi menjelaskan, penerimaan BP Batam dari hasil sewa lahan oleh pengembang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di area relokasi.

“Dari perhitungan kami, dalam setahun, penerimaan sewa lahan dari investasi yang diterima sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian biaya yang akan digunakan untuk pembangunan relokasi lebih kurang Rp1,6 triliun. Ini akan kami habiskan untuk membangun infrastruktur demi mendukung kegiatan masyarakat di sana,” ungkapnya.

Muhammad Rudi juga telah menyiapkan jadwal sosialisasi lanjutan bersama menteri terkait kepada warga Rempang.

“Kami akan berusaha bagaimana investasi bisa masuk dan kebutuhan masyarakat Rempang dan Galang dapat diakomodir dengan baik,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.

Hal tersebut telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) akan menghadirkan investor dengan jumlah investasi mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080.

Komisi VI DPR RI Dukung Penyelesaian Relokasi Warga Rempang

Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran BP Batam TA. 2024 sebesar Rp2,66 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, di akhir pertemuan.

Ia juga mengimbau BP Batam agar terus menjalin komunikasi kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang

Mewakili seluruh anggota Komisi VI DPR RI, Martin juga menyatakan dukungannya kepada BP Batam untuk menyelesaikan proses relokasi warga Pulau Rempang dengan baik.

“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” tutup Martin.

Batam- Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, memastikan jika sosialisasi ke masyarakat terkait rencana pengembangan Rempang terus berlangsung.

Tidak hanya itu, Ariastuty menjelaskan bahwa pendataan terhadap masyarakat terdampak pengembangan yang akan direlokasi pun terus dilakukan.

"Ada 10 regu verifikasi yang melakukan sosialisasi secara door to door ke warga di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Kabar baik yang diterima, warga mulai membuka diri secara perlahan," ujarnya, Rabu (13/9/2023).

Dengan bantuan tim keamanan gabungan dan masyarakat setempat, Ariastuty berharap sosialisasi tersebut bisa berjalan maksimal.

Mengingat, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, telah membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog apabila ada pertanyaan dan aspirasi yang mesti disampaikan kepada tim di lapangan.

"Sekitar 200 ratus warga berhasil ditemui dalam sosialisasi dan verifikasi door to door tersebut. Setidaknya, sudah ada 70 persen yang setuju untuk direlokasi," tambahnya.

Sementara itu, lanjut Ariastuty, pemasangan patok untuk tata batas hutan sebagai kawasan Rempang Eco-City pun telah selesai dilakukan.

Pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BP Batam sangat serius dalam menyelesaikan program strategis nasional. Termasuk dalam menyiapkan hunian untuk masyarakat yang terdampak pembangunan.

"Sebagaimana yang selalu disampaikan, Kepala BP Batam bersama tim sudah menyiapkan solusi terbaik. Untuk masyarakat, perlu disampaikan kembali bahwa pendataan akan berlangsung sampai 20 September nanti," bebernya lagi.

Warga Rempang Akan Direlokasi ke Dapur 3 Sijantung

BP Batam telah menyiapkan hunian sementara untuk masyarakat Rempang yang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.

1. Hunian Sementara

Untuk hunian sementara yang telah disiapkan itu, diantaranya Rusun BP Batam; Rusun Pemko Batam; Rusun Jamsostek; serta ruko dan rumah.

Setiap orang dalam satu keluarga akan mendapatkan biaya hidup yang sebelumnya sebesar Rp 1.034.636 per orang, dinaikkan menjadi Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup per orang tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.

Selain biaya hidup, masyarakat juga akan mendapatkan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan. Dimana, nilai tersebut naik dari nilai sebelumnya sebesar Rp 1.000.000.

Apabila nantinya masyarakat memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar hunian yang telah disediakan, maka uang sewa ini akan diberikan kepada masyarakat tersebut setiap bulannya.

2. Hunian Tetap

Hunian tetap yang disiapkan itu berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. Hunian itu, berada di kawasan Dapur 3 Sijantung.

Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.

Pembangunan hunian baru akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap pertama akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.

"BP Batam akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Rempang Galang," pungkasnya. (DN)