Batam-BatamFM- Sejumlah Masyarakat dan Pelaku Usaha di Rempang secara sukarela mengembalikan aset yang dimiliki kepada Negara melalui BP Batam pada Jumat, (1/9/2023).

Penyerahan tersebut secara simbolis diterima oleh Direktur Pengamanan Aset BP Batam selaku Ketua Tim Pelaksana Pendataan dan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Rempang, Moch. Badrus di Marketing Center, BP Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait yang turut hadir menyaksikan mengatakan, masyarakat dan pelaku usaha itu secara sukarela mengembalikkan aset yang dimiliki berupa lahan ternak dan tambak.

"Hari ini ada beberapa badan usaha dan masyarakat yang menyerahkan lahan atau aset mereka kepada BP Batam secara sukarela dan tidak ada paksaan," ujarnya kepada awak media.

Hal itu ditekankannya sebagai bentuk dukungan terhadap proyek strategis nasional pengembangan kawasan Rempang yang telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Selain itu, katanya lagi, hasil pendataan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Rempang tersebut merupakan sinergitas BP Batam bersama stakeholder lainnya.

"Pendataan ini merupakan dukungan dari semua pihak sebagai wujud implementasi rencana strategis pembangunan nasional demi masyarakat sejahtera dan lebih baik," ungkapnya.

Ia pun memberikan apresiasi atas dukungan masyarakat tersebut. Ia berharap pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Batam dan daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri.

"Kami di sini sangat menyambut dengan senang hati dan luar biasa akan beberapa rekan masyarakat dan badan usaha yang ada di Rempang sehingga dapat segera berjalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri," imbuhnya.

Proyek pengembangan Pulau Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia terus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Bukan tanpa alasan, proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Dimana, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, telah mengesahkan peraturan itu tanggal 28 Agustus 2023 lalu di Jakarta.

"Sesuai arahan Pak Menko, pengembangan Pulau Rempang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional. Besar harapan, program ini bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri, khususnya Kota Batam," ujar Ariastuty di Batam, Kamis (31/8/2023).

Ariastuty menerangkan bahwa pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080, lanjut Ariastuty, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Spillover Effect) bagi Kota Batam serta kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri.

"Pengembangan Rempang juga akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, khususnya para pemuda di Kota Batam," tambahnya.

Pemerintah Republik Indonesia menargetkan, pengembangan Kawasan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306.000 tenaga kerja hingga tahun 2080 mendatang.

"Tidak hanya itu saja, para pemuda tersebut juga dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus agar lebih siap menghadapi persaingan industri ke depannya," pungkasnya. (DN)

BP Batam berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pegawai.

Tak main-main, BP Batam pun berkesempatan untuk menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri guna memberikan edukasi serta penyuluhan terkait bahaya narkoba bagi penggunanya, Rabu (30/8/2023).

Melalui forum dialog yang berlangsung di Balairungsari, agenda tersebut diikuti oleh ratusan pegawai BP Batam.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya BNN dalam penanggulangan pencegahan narkoba di Provinsi Kepri.

Bukan tanpa alasan, lanjut Purwiyanto, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba membutuhkan dukungan banyak pihak.

“Kegiatan ini merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan sinergitas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh masyarakat dapat bersama-sama mencegah pemakaian narkoba sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah.

Ketua Umum Pikori BP Batam sekaligus Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina turut hadir dan membuka kegiatan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Marlin memberikan pandangannya tentang peran orangtua dalam keluarga sangat penting guna mencegah pengaruh buruk narkoba sejak dini.

"Tentunya hal ini diharapkan para orang tua, untuk selalu mengawasi anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Mereka harus pintar dan cerdas dalam memilih pergaulan yang baik dan menolak narkoba", ujar Marlin.

Sementara, Kepala BNN Kepulauan Riau, Brigjen Pol Drs. Henry Parlinggoman Simanjuntak turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini.

Ia memaparkan hasil survei dan prevalensi narkoba periode sebelumnya serta solusi untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

“Solusi untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah dengan edukasi dan rehabilitasi bagi yang sudah memakai,” ujarnya.

Menurutnya, cara yang paling ampuh saat ini untuk penanggulangan narkotika adalah edukasi dengan menyadarkan masyarakat serta rehabilitasi bagi orang-orang yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkotika.

Batam -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan penerapan governansi dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan yang menjadi kunci penegakan stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa.

Menurutnya, OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.

“Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance-driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,” kata Sophia.
Kegiatan Kuliah Umum turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan Kantor Pusat dan Pimpinan Wilayah Kerja OJK Sumatera Bagian Utara, Jajaran Pimpinan/Rektorat Universitas di Batam serta diikuti oleh civitas academica dari empat perguruan tinggi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Politeknik Negeri Batam, Universitas Universal, Universitas Batam, dan Universitas Riau Kepulauan.

Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau, Sophia juga memberikan keynote speech dalam acara Forum Penguatan Governansi & Penegakan Integritas Sektor Jasa Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan Industri Jasa Keuangan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Asosiasi dan Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan, serta penyedia barang dan jasa di wilayah Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau.
Forum tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Syakyakirti. Dalam sambutannya, Syakyakirti menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum penguatan integritas tersebut serta menyampaikan dukungan dari pemerintah daerah agar SJK dan stakeholders khususnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dapat senantiasa menjaga integritas serta meningkatkan tata kelola organisasinya. (nck)

BP Batam kembali mendapatkan penghargaan bergengsi untuk kategori Program Penguatan Ekspor Daerah dalam ajang Merdeka Award 2023, Rabu (30/8/2023).

Berlangsung di Lantai 8 Gedung SCTV Tower, Jakarta, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, berkesempatan untuk memberikan langsung penghargaan tersebut kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Merdeka.com sebagai penyelenggara mengapresiasi kinerja BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi yang sukses memberikan inovasi dan menginspirasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui penilaian yang independen dengan melibatkan Kementerian terkait, Merdeka Award 2023 terdiri dari enam kategori. Di antaranya Program Penguatan Ekspor Daerah, Program Desa Wisata, Program Reformasi Birokrasi, Program Inovatif Pendampingan UMKM, Program Inovatif untuk Negeri, dan Sosok Inspiratif untuk Indonesia.

Tidak hanya BP Batam, pihak penyelenggara Merdeka Award juga memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah dan tokoh inspiratif lainnya yang mampu memberikan sumbangsih untuk kemajuan negeri dan kemanusiaan.

"Selamat untuk para pemenang. Semoga kolaborasi dan kerja sama kita untuk memajukan perekonomian dan nilai ekspor-impor Indonesia terus terjaga. Mari kita tingkatkan kerja sama, semoga penghargaan ini bisa bermanfaat," ujar Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, usai memberikan penghargaan kepada BP Batam.

Sementara, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, mengucapkan rasa terima kasih kepada Merdeka.com sebagai penyelenggara.

Menurut Wahjoe, penghargaan tersebut memberikan motivasi tersendiri untuk BP Batam dalam meningkatkan pelayanan dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya.

"Sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kami terus berkomitmen untuk memajukan kegiatan ekspor demi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Wahjoe.

Wahjoe optimis, sejumlah rencana strategis BP Batam saat ini akan mendukung percepatan kemajuan perekonomian Kota Batam.

Mengingat, Batam menjadi lokomotif perekonomian Provinsi Kepri dengan keberhasilannya menyumbang 83,6 persen investasi asing di Provinsi Kepri pada Semester I (Januari-Juni) 2023.

"Terbukti, ekonomi Kota Batam tumbuh 6,84 persen tahun 2022 lalu dan melebihi angka pertumbuhan nasional," tambah Wahjoe.

Turut hadir dalam ajang penghargaan tersebut Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki, Wakil Menteri Kominfo RI Nezar Patria, Menko Polhukam RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Marsda TNI Arif Mustofa.

"Salam hormat kami untuk penerima award yang menjadi sosok inspiratif di Indonesia. Penilaian pada penghargaan ini sangat independen karena Merdeka.com ingin penerima award adalah mereka yang betul-betul menginspirasi. Selain itu, kami ingin menjaga betul independensi Merdeka Award," ujar Pemimpin Redaksi Merdeka.com, Darojatun, dalam sambutan singkatnya. (DN)

Batam-BatamFM : Dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui implementasi kebijakan sistem pembayaran dan pelindungan konsumen, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menyelenggarakan festival bertajuk Creative and Innovative Riau Islands Carnival (CERNIVAL) 2023 pada tanggal 26 - 27 Agustus 2023 di One Batam Mall. Kegiatan Cernival merupakan inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kepri dalam menyampaikan kebijakan Bank Indonesia terkini dan memberikan QRIS experience yang berbeda bagi masyarakat.
Kegiatan Cernival dibuka oleh Wakil Gubernur Kepri, Ibu Marlin Agustina dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Bapak Suryono, yang merupakan perwujudan dari komitmen dan sinergi Bank Indonesia Kepri Bersama dengan Pemerintah Daerah, Perbankan serta mitra strategis terkait untuk terus mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui implementasi kebijakan sistem pembayaran terutama QRIS dan pelindungan konsumen.
CERNIVAL 2023 diharapkan dapat menjadi festival yang memberikan pengalaman lengkap kepada
masyarakat, baik dari segi edukasi, teknologi, hiburan, dan budaya dalam sebuah rangkaian kegiatan. Dari sisi edukasi, Bank Indonesia Kepri menyelenggarakan Talkshow Coastal Era 2.0. (Consumer Protection and Data Security 2.0) bertema “Empowering Digital Consumer” yang menghadirkan narasumber dari Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia dan praktisi ahli di bidang digital banking serta BI Talk yang menyampaikan kebijakan terkini Bank Indonesia secara interaktif.
Selanjutnya, dari sisi budaya dan olahraga, pada CERNIVAL 2023 diselenggarakan berbagai kompetisi
sehingga diharapkan dapat menjadi ajang kreativitas dengan diselenggarakannya berbagai kompetisi, antara lain: e-sports Mobile Legend; Cosplay, manga, dan game; K-Pop Dance Cover, serta Pembukaan PORBANK (Pekan Olahraga Perbankan) untuk mempererat hubungan, kebersamaan, dan silaturahmi antara pegawai perbankan di Provinsi Kepulauan Riau melalui nilai-nilai sportivitas sekaligus sebagai bukti komitmen kuat bersama untuk mendukung dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian Kepri. Pada CERNIVAL 2023 juga terdapat kegiatan sosial seperti Donor Darah yang diikuti oleh lebih dari 700 peserta.
Puncak acara CERNIVAL 2023 dimeriahkan dengan penampilan band nasional dan lokal, yaitu: Nidji
dan Road Roost. Dengan berbagai kegiatan dimaksud, Cernival sukses mendatangkan 11.787 pengunjung dengan volume transaksi QRIS Experience sebesar 27.682 transaksi dan omset transaksi bazaar UMKM selama dua hari sebesar Rp281 juta. Pada momentum Cernival, Bank Indonesia Kepri dianugerahkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pertama yang menyelenggarakan Pemilihan Duta Pelindungan Konsumen. Dengan terpilihnya Duta Pelindungan Konsumen dan Duta QRIS diharapkan dapat semakin mempercepat sosialisasi kebijakan Bank Indonesia sehingga keberdayaan konsumen jasa sistem pembayaran diharapkan dapat meningkat. Bank Indonesia Kepri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi
dengan Pemda, Perbankan dan Mitra Strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian di Kepri khususnya melalui perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital serta keberdayaan konsumen.

Pontianak, 29 Agustus 2023. Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mendorong kemajuan UMKM antara lain melalui perluasan literasi keuangan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM di berbagai daerah.

“UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa.

Friderica menyampaikan komitmen OJK untuk terus mendukung UMKM melalui berbagai program dan kebijakan, antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam kesempatan yang sama menyampaikan sebagai salah satu upaya mendukung kemajuan UMKM, OJK telah menerbitkan ketentuan mengenai Securities Crowdfunding untuk memperoleh pendanaan melalui instrumen Pasar Modal.

“Pertumbuhan industri SCF saat ini juga cukup menggembirakan. Kami mencatat, hingga saat ini total penghimpunan dana melalui SCF telah berhasil dimanfaatkan oleh 438 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp947,70 miliar dari 159.158 investor melalui 16 platform penyelenggara SCF. Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05 miliar dari 284 investor,” kata Inarno.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) menyelenggarakan Like-IT yang akan berlangsung sebanyak tiga series di tahun 2023.
OJK bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Like IT series #2 yang mengusung tema “UMKM Maju, Investasi Bertumbuh” di Aula Garuda Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Senin.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berinvestasi di dalam negeri baik melalui instrumen konvensional maupun syariah serta memperluas akses dan pemanfaatan produk/layanan jasa keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan perwakilan FK-PPPK serta Industri Jasa Keuangan hadir dalam kegiatan tersebut yang juga diikuti lebih dari 500 peserta yang terdiri dari perempuan pelaku UMKM dan mahasiswa di Kota Pontianak.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan dukungan dan apresiasinya kepada OJK dan anggota FK-PPPK lainnya karena memiliki perhatian yang tinggi atas upaya-upaya meningkatkan program literasi keuangan agar mampu menjangkau masyarakat lebih luas lagi terutama pelaku UMKM, sehingga pandai mengakses layanan di lembaga keuangan yang berizin di OJK serta menciptakan multiplier effect yang lebih luas lagi tidak hanya mampu meningkatkan akses permodalan tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Barat.
“Inovasi-inovasi produk UMKM banyak, tinggal bagaimana masalah jangan sampai Bapak Ibu pelaku usaha tidak paham akses permodalan, akibatnya Bapak Ibu pelaku UMKM mendapat modal dari yang tidak legal dan tidak logis. Ini betul, dua hal ini harus dipertimbangkan, jangan asal dapat modal,” kata Sutarmidji.

Rangkaian kegiatan Like IT series #2 di Kota Pontianak meliputi Talkshow Edukasi Keuangan, Booth Bazaar UMKM dan juga pagelaran seni kearifan lokal.

Melalui penyelenggaraan program Like IT diharapkan mampu mendorong literasi keuangan masyarakat, meningkatkan basis investor ritel, dan memperkuat pengembangan sektor keuangan Indonesia.

Selanjutnya sebagai penutup rangkaian kegiatan Like IT tahun 2023, Kementerian Keuangan akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Like IT Series #3 pada tanggal 7 September di Surabaya yang mengusung tema “Generasi Muda Indonesia, Cerdas Berwirausaha dan Berinvestasi”. (nck)

Batam - Badan Usaha Sistem Penyedia Air Minum (BU SPAM) BP Batam merespons dengan cepat kebocoran pipa di areal Central Sukajadi, Senin (28/8/2023).

Direktur BU SPAM BP Batam, Denny Tondano, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperbaiki kebocoran pipa transmisi DN 800 mm tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat pasca kejadian.

"Proses perbaikan sudah berjalan. Setelah mendapatkan informasi, kami segera melakukan langkah-langkah teknis untuk memperbaikinya," ujar Denny, Selasa (29/8/2023).

Setelah melakukan pengecekan di lokasi, lanjut Denny, pihaknya mengetahui jika telah terjadi pergeseran pada pipa tersebut.

Oleh karena itu, BU SPAM BP Batam pun segera mengambil tindakan konkret agar aliran air ke pelanggan dapat kembali normal.

"Kami juga melakukan persiapan material dan personel untuk menyelesaikannya. Saat ini tengah dilakukan pekerjaan di lokasi. Diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 6 sampai 8 jam," tambahnya.

Mengingat pipa yang terganggu adalah pipa utama, Denny pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Di sisi lain, pihaknya juga telah menyiagakan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air hingga 1X24 jam.

Untuk informasi detail terkait kebutuhan mobil tangki air selama masa pengerjaan, masyarakat dapat mengaksesnya di saluran resmi pelanggan Air Batam Hilir.

"Mengingat pipa yang terganggu adalah pipa utama. Kami juga mengerahkan 2 alat berat untuk percepatan pengerjaan," pungkasnya. (DN)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggelar Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang, pada Jum'at sore (25/8/2023), di Ruang Rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang.

Utamanya, yang menjadi konsen Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam.

Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.

Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.

Menko Airlangga kembali menekankan bahwa Rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia.

Untuk itu pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.

Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.

Dirinya pun mengatakan bahwa hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Orang Nomor Satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.

"Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” Kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.

“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden." Pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Sementara itu Kepala BP Batam mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan yang ada termasuk harapan warga Rempang.

Ia yang turut serta di dalam ratas selama satu jam itu, amat berharap hasil laporan yang telah dipaparkan, dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi.

"Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden)." Kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

PENGEMBANGAN REMPANG MENINGKATKAN KEHIDUPAN

Kepala BP Batam sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.

Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.

Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan. Wilayah ini akan dilengkapi dengann Fasilitas Ibadah, Fasilitas Dermaga, Fasilitas Olahraga, Akses Jalan, Listrik, Pasar Tradisional, Puskesmas, Sekolah dan TPU.

Tidak hanya itu saja, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.

Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.

"Harapan besar pemerintah adalah Dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di Pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarakan oleh semua Masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia." Kata Muhammad Rudi.

Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi
untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable
energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Rencana investasi sebesar ±Rp381 triliun dan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja diprediksi sebanyak 306.000 orang pada tahun 2080.

Jakarta, 24 Agustus 2023. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia terus didorong agar dapat naik kelas, sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian, dan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.

“Di setiap periode krisis, UMKM menjadi bantalan ataupun buffer yang bersifat resilien dan bisa pulih dengan kecepatan yang baik. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan hal yang necessary condition atau kondisi yang harus dipertahankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Kajian Buku Pembiayaan UMKM di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/08).

Oleh karena itu, UMKM dipacu untuk bangkit sampai bisa “go global” di masa mendatang, bahkan supaya partisipasi UMKM meningkat dalam global value chain. Pemerintah melihat bahwa salah satu strategi pengembangan UMKM Naik Kelas dan UMKM Go Export yaitu melalui peningkatan akses pembiayaan. Pembiayaan bagi UMKM menjadi salah satu faktor penting yang dapat menjadi akselerator perkembangan UMKM.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk pembiayaan, mulai dari ultra mikro sampai level usaha menengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu bentuk dukungan pembiayaan UMKM dengan bunga murah dan persyaratan mudah. Selain itu, pembiayaan ultra mikro juga dilakukan menggunakan pendanaan yang berasal dari APBN dan dana bergulir serta pembiayaan syariah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa agar penyaluran pembiayaan UMKM dapat berjalan optimal, maka Pemerintah tengah mengintegrasikan program-program yang sudah ada, baik di hulu maupun hilir. Diharapkan, ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari program bantuan sosial sampai pembiayaan komersial lembaga keuangan, dapat mendorong lebih banyak UMKM yang naik kelas dan go export.

“Saat ini kita berorientasi kepada sektor produktif agar (penyaluran pembiayaan UMKM) berjalan lebih optimal. Dan diharapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi mulai dari program bantuan sosial sampai bantuan komersial keuangan bisa didorong agar UMKM segera bisa naik kelas,” tutur Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pencapaian ekonomi Indonesia saat ini tentunya berkat dukungan dan pemikiran dari seluruh stakeholders termasuk para akademisi. Menko Airlangga berharap buku yang didiseminasikan ini dapat menambah pengetahuan bagi akademisi maupun pembuat kebijakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan/program Pemerintah, yang khususnya masuk ke dalam ekosistem UMKM. (nck)