Live Streaming
super me

super me

Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepri, Nurhadi Putra, Jumat (07/07/2023) di ruang kerja Sekda Lantai 2 Kantor Walikota. Pertemuan itu dalam rangka mempersiapkan data pengajuan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikat pesisir.

“Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Agustus mendatang akan menyerahkan sepuluh ribu sertifikat tanah kepada masyarakat se Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini akan digelar di Kabupaten Tanjung Balai Karimun,” sebutnya pada Jefridin.

Dari sepuluh ribu sertifikat yang akan dibagikan sebanyakk 9.812 merupakan PTSL dan selebihnya sertifikat pesisir. Diperkirakan warga yang dihadirkan untuk menerima sertifikat itu sebanyak 2.035 orang. Untuk di Batam menurutnya ada sebanyak 3.200 sertifikat PTSL dan 200 sertifikat pesisir yang akan diserahkan.

“Untuk PTSL Kota Batam yang paling banyak,” ucapnya.

Untuk itu ia meminta agar Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd mendukung cata pengajuan Capes PTSL Tahun 2023. Katanya, ada 1.067 usulan Capes yang butuh rekomendasi dari Dinas Pertanahan Kota Batam. Sementara untuk pesisir menurutnya ada 285 yang mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Sebanyak 142 sudah disampaikan ke Pemerintah Kota Batam dan sebanyak 33 sudah diserahkan permohonan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami harap minggu ke tiga Juli SK pengajuan Capes sudah terbit,” sebutnya.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd mengapresiasi atas koordinasi yang dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri. Jefridin berkomitmen untuk segera menyelesaikan data pengajuan Capes PTSL Tahun 2023. Kepada Dinas Pertanahan Kota Batam, Ia meminta agar surat keputusan segera dibuat jika proses di lapangan sudah selesai dilakukan.

“Mulai hari ini Saya akan berkoordinasi terkait hal ini dengan Dinas Pertanahan, Bagian Hukum, Bapelitbang dan CKTR. Agar ini segera selesai sesuai waktu yang Bapak sampaikan tadi,” sebutnya.(*)

Batam - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

Sebagaimana diketahui, ekonomi Kota Batam tumbuh 6,84 persen sepanjang tahun 2022 lalu.

Rudi berharap, angka tersebut naik menjadi 7 persen seiring dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sedang berlangsung. Salah satunya pengembangan KEK Nongsa.

Dimana, kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat digital itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Kota Batam.

Sehingga, investor yang masuk ke kawasan tersebut mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal.

"Kita mendukung penuh pengembangan KEK di Batam. Beberapa upaya sudah dilakukan, beberapa di antaranya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung serta memberikan pelayanan kemudahan perizinan," ujarnya di sela pertemuan dengan masyarakat, Kamis (6/7/2023).

Rudi mengajak seluruh masyarakat Kota Batam untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan saat ini.

Sehingga, Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Batam pun tak lagi kaget dalam persaingan menghadapi bonus demografi tahun 2045 nanti.

"Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persennya adalah usia produktif. Selain peningkatan ekonomi, saya berharap pengembangan KEK juga mampu meningkatkan kualitas SDM Kota Batam," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Nongsa Digital Park (NDP) berhasil untuk menggandeng investor internasional seperti Apple, IBM, dan Universitas Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).

Kehadiran para investor tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap pengembangan KEK Nongsa ke depan.

"Mari bersama untuk menjaga iklim investasi agar produksinya bisa berjalan baik dan bermanfaat untuk banyak orang. Kalau pembangunan selesai, saya berharap dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," pungkasnya. (DN)

bATAM - BP Batam bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Singapura di Batam menggelar Coffee Morning, Rabu (5/7/23).

Berlangsung di Hotel Santika Batam, kegiatan ini dihadiri oleh Singapore Economic Development Board (EDB) dan Enterprise Singapore serta lebih dari 40 pengusaha Singapura baik yg berdomisili di Batam maupun Singapura.

Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan wadah diskusi antara BP Batam dengan investor asing, terkait data dan aturan terbaru terkait perpajakan, terutama untuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta aturan terkini dalam keimigrasian termasuk Visa on Arrival (VOA).

Konsul Jenderal Singapura di Batam, Gavin Ang menyatakan, walaupun ia baru saja menjabat sebagai Konsulat Jenderal yang berada di Batam, Kota Batam bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Singapura.

Menurutnya, telah banyak masyarakat Singapura yang memiliki keterikatan dengan Batam dari berbagai macam aspek, terutama di sektor ekonomi.

“Saya rasa salah satu alasan utama kita (Singapura) bergerak keluar negeri karena kita memiliki satu kelemahan yaitu wilayah kami yang kecil, karena itu kita berada di Batam untuk mencari tempat dan tenaga kerja yang memiliki kemampuan” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa perusahaan-perasahaan Singapura yang berada di Batam juga ingin mencari tahu lebih lanjut tentang aturan hukum dan regulasi, yang saat ini berlaku di Batam.

Dalam pertemuan ini, Gavin Ang mengungkapkan kepuasan dalam berinvestasi di Batam.

Ia mengakui kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh BP Batam senantiasa disajikan bagi para investor asing.

Pihaknya mengapresiasi langkah BP Batam yang bersedia mendengarkan langsung masukan serta saran dari para pengusaha Singapura melalui wadah ini.

Singapura sendiri telah menjadi salah satu investor terbesar di Batam, dengan kontribusi yang luar biasa dalam bisnis.

”Regulasi investasi di Batam menurut saya sangat baik, dan BP Batam adalah wadah yang tepat untuk itu," ujarnya.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyampaikan, pada tahun 2022, Batam mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 6,84 persen, dengan investasi asing mencapai 746,8 juta dolar US.

Ia menerangkan bahwa Singapura tetap menjadi investor utama di Batam, dengan kontribusi yang mengesankan.

Pada tahun yang sama, mereka menginisiasi 436 proyek dengan total investasi sebesar 480,3 juta dolar US, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

”Kami optimis bahwa kerjasama antara Batam dan Singapura akan terus berjalan, khususnya dalam hal investasi. Kami percaya bahwa melalui kerjasama yang berkelanjutan ini, Batam akan terus maju sebagai pusat investasi yang menarik," kata Purwiyanto.

Ia berharap melalui kolaborasi yang erat antara Batam dan Singapura, diharapkan Batam akan terus maju dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat pesat.

“Kami percaya melalui kerjasama yang berkelanjutan ini, Batam akan terus maju sebagai pusat investasi yang menarik. Kami juga menawarkan banyak peluang dan kemudahan bagi para investor,” katanya.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, Eko Yudis Parlin Rajagukguk dan Penyuluh Pajak Ahli Madya, Suyamto yang dimoderatori oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait.

Batam - Demi terciptanya pemerataan pembangunan di Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah mengalokasikan lahan di kawasan Tangki Seribu kepada PT. Buskon Tunas Jaya. Dengan nomor PL, 25.85030217.H1 tanggal 5 Desember 2005 dengan luasan 19.995 M².

Selanjutnya pada tahun 2008, PT Buskon Tunas Jaya mengajukan permohonan peralihan hak atas lahan tersebut ke PT. Batamas Indah Permai. Atas permohonan peralihan hak tersebut, BP Batam kemudian mengeluarkan IPH dengan nomor 4939/PL/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

Usai menerima pengelolaan lahan di kawasan Tangki Seribu dari PT. Buskon Tunas Jaya, PT. Batamas Indah Permai melakukan pembayaran perpanjangan UWT pada 11 Januari 2016.

Sehingga, saat ini telah memiliki dokumen PL; SPPT; SKPT; UWTO dan IPH dari BP Batam atas nama PT Batamas Indah Permai.

"PT. Batamas Indah Permai sudah mempunyai UWTO 9 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2045," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait,

Terkait dengan relokasi yang dilakukan oleh tim terpadu, Rabu (5/7/2023) pagi, sebelumnya telah dilakukan dialog bersama dengan warga yang menduduki lahan milik PT Batamas Indah Permai, pada pada 07 Maret 2023.

Dalam dialog itu, PT. Batamas Indah Permai telah menyiapkan solusi bagi warga yang selama ini menduduki lahannya.

Kepada warga Tangki Seribu, PT Batamas Indah Permai menawarkan relokasi kepada warga di kawasan Punggur. Dari 500 Kepala Keluarga (KK), ada 450 KK yang bersedia direlokasi. Namun, 50 KK lainnya menolak dan tetap bertahan.

Kepada masyarakat yang menolak, tim terpadu memberikan surat peringatan pertama pada 10 Maret, surat peringatan kedua pada 20 Maret dan Surat Peringatan ketiga pada 8 Juni 2023.

"Jadi sebelumnya semua tahapan sudah dilakukan sesuai dengan ketentutan yang berlaku. Hingga pada hari ini (Rabu, red) dilakukan upaya pembongkaran oleh tim terpadu," imbuhnya.

Batam - BatamFM - Kualitas pelayanan bongkar muat peti kemas menjadi prioritas utama BP Batam dalam memajukan Terminal Umum Batu Ampar.

Melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP), BP Batam pun berkomitmen untuk terus menambah alat bongkar muat serta melakukan perluasan lapangan penumpukan guna peningkatan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas ke depannya.

"Dalam dua tahun terakhir, BP Batam menempatkan pelabuhan sebagai prioritas utama dengan beberapa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan. Kami juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan agar pelabuhan bongkar muat ini bisa sejajar dengan kota lainnya seperti di Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan lainnya," ujar Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar, usai memimpin sosialisasi penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas, Senin (3/7/2023).

Dendi menjelaskan, kebutuhan Kota Batam terhadap infrastruktur pendukung serta logistik itu pula yang menjadi alasan penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas.

Di mana, pihaknya juga telah melakukan kajian strategis dan mendapatkan persetujuan dari beberapa stakeholder atau para pelaku usaha kepelabuhanan sebelum memastikan pemberlakuan penyesuaian tarif.

Apalagi sejak tahun 2012 lalu, BP Batam belum pernah melakukan penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas sampai dengan saat ini.

"Selama 11 tahun masih belum berubah. Kita sudah berdiskusi dengan stakeholder serta asosiasi dan tercapai kata sepakat bahwa penyesuaian ini harus dilakukan. Hal ini juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," bebernya lagi.

Sebagai catatan, tarif paket bongkar muat peti kemas 20 feet Isi dengan status FCL (full container load) sejak tahun 2012 hingga tahun 2023 adalah sebesar Rp 384.300 per boks.

Melalui penyesuaian tarif yang berlaku efektif per tanggal 15 Juli 2023 nanti, tarif Container Handling Charge (CHC) peti kemas 20 feet isi akan menjadi Rp 603.000 per boks.

Dengan komponen penyesuaian tarif yang telah disepakati Asosiasi sebagai berikut :

 

KEGIATAN

KESEPAKATAN  TARIF CHC ASOSIASI

20 Feet

40 Feet

ISI

KSG

ISI

KSG

A.      Container Handling Charge (CHC)

603.000

440.000

875.000

655.000

B.      Non-CHC

 

 

 

 

a.    Stevedore

313.000

250.000

490.000

382.000

b.    Haulage

115.000

75.000

140.000

100.000

c.     Lift Off/Lift On (LoLo)

150.000

95.000

200.000

140.000

d.    TKBM

24.613

18.459

44.301

33.226

 

"Semua (Asosiasi dan Stakeholder) sepakat memang harus ada koreksi, dari Rp 384 ribu menjadi Rp 603 ribu per boks untuk kontainer 20 feet isi, dan juga merubah proses bisnis serta mengajak para pelaku usaha untuk mengawasi Service Level Agreement [SLA] ini. Perbaikan infrastruktur sudah dilakukan sehingga butuh penyesuaian tarif. BUP punya kewajiban untuk memaparkan kebutuhan penyesuaian tarif kepada stakeholder," jelas Dendi.

Ia memaparkan bahwa BP Batam juga telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam mendukung Terminal Umum Batu Ampar menjadi Terminal Peti Kemas sejak dua tahun terakhir.

Mulai dari pengadaan alat bongkar muat STS Crane, pembangunan lapangan penumpukan (CY), pendalaman alur kolam dermaga utara sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2023, pembangunan Auto Gate System dan melakukan perkuatan dermaga.

"Dalam dua tahun, BP Batam menghabiskan capex [biaya modal pembelian aset] sekitar Rp 489 miliar. Kita sudah menginvestasikan banyak hal dan akan terus berinvestasi ke depannya. Kegiatan logistik ini harus mendapatkan perhatian agar dapat memberikan pelayanan yang lebih terhadap standar SLA kepada pelaku usaha biar betul-betul efektif dan efisien," pungkasnya.

Untuk diketahui, sosialisasi penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas yang berlangsung di Gedung Marketing Centre BP Batam juga melibatkan beberapa pihak baik dari asosiasi kepelabuhanan serta pelaku usaha di Kota Batam.

Seperti APINDO Kota Batam, INSA Kota Batam, Aliansi Maritim Indonesia (ALMI), Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Indonesia Shipping Agency Assosiation (ISAA), Kadin Provinsi Kepri, serta Ombudsman Provinsi Kepri.

Meski mendapat tanggapan yang berbeda dari masing-masing asosiasi, namun penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di Pelabuhan Batu Ampar.

“Demi mencapai cita-cita mewujudkan Batam sebagai logistic hub, maka kenaikan tarif ini kami rasa hanya menggeser pola pengelolaan di Pelabuhan. Kita inginkan kawasan industri, khususnya industri maritim, di Kota Batam menjadi maju dan produktif ke depannya,” ujar salah satu perwakilan ALMI.

Sedangkan perwakilan Indonesia Shipping Agency Assosiation (ISAA) juga menyampaikan hal senada.

ISAA beranggapan, tarif bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar relative lebih murah dibandingkan pelabuhan lain. Khususnya pelabuhan-pelabuhan maju seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan.

“Kami mendukung kenaikan tarif. Karena, kami melihat perbandingan dengan pelabuhan lain masih lebih murah,” jelas perwakilan ISAA.

Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menyambut baik tahap sosialisasi penyesuaian tarif tersebut.

"Dinamika diskusi ini cukup baik yang artinya rencana BP Batam dalam kenaikan tarif ini dapat diterima walaupun ada beberapa masukan. Karena kenaikan tarif ini sesuai dengan Undang-undang Pelayanan Publik," tegas Lagat. (DN)

 

Batam - BatamFM - Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada Juni 2023 gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,49% (month to month/mtm). Inflasi pada bulan Juni 2023 terutama didorong oleh kelompok transportasi khususnya peningkatan tarif angkutan udara; serta kelompok makanan, minuman dan tembakau terutama telur ayam ras, aneka sayuran, dan cabai rawit sejalan dengan peningkatan permintaan berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, inflasi tertahan oleh penurunan harga bensin, seiring dengan dampak lanjutan penurunan harga bensin non subsidi, penurunan harga emas perhiasan mengikuti harga internasional, dan normalisasi harga daging ayam ke tingkat harga yang lebih rendah setelah mengalami peningkatan cukup tinggi pada periode sebelumnya.
Secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,52% (mtm) dan 0,29% (mtm). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (IHK Juni 2023 dibandingkan Desember 2022) untuk gabungan 2 kota IHK di Kepri tercatat sebesar 0,62% (year to date/ytd), dan merupakan inflasi ytd terendah diantara 10 provinsi se-Sumatera. Selanjutnya, inflasi tahunan (IHK Juni 2023 dibandingkan Juni 2022) mencatatkan inflasi sebesar 2,64% (year on year/yoy), terkendali dalam kisaran target inflasi nasional 3%±1%.
Inflasi yang terkendali tersebut merupakan buah dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada bulan Juni 2023, TPID konsisten melakukan pemantauan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di tingkat distributor, sub distributor dan pasar, termasuk daging sapi untuk mengantisipasi HBKN Idul Adha. Di samping itu, TPID berkolaborasi dengan kelompok tani, produsen bahan pangan, asosiasi distributor, serta pelaku usaha perdagangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selama bulan Juni 2023, telah dilaksanakan pasar murah di 12 titik di 5 daerah yaitu Kota Batam (7 titik), Kota Tanjungpinang (2 titik), Kab. Karimun (1 titik), Kab. Natuna (1 titik), dan Kab. Bintan (1 titik).
Selain itu, TPID terus berinovasi untuk mendorong produktivitas bahan pangan di Kepri, salah satunya dengan membentuk gerai tani di Kabupaten Natuna yang dikelola oleh kelompok petani muda. Gerai tani tersebut diharapkan dapat mempermudah para anggota dalam memperoleh bahan baku pertanian, dan menjadi wadah sharing serta pelatihan teknologi budidaya pertanian dan perikanan seperti teknik Proliga (Produksi Lipat Ganda) untuk cabai.
Ke depan, TPID juga akan terus memperkuat GNPIP baik dari sisi produksi maupun permintaan bahan pangan. Dari produksi, dilakukan dengan menggalakkan program tanam pekarangan berkolaborasi dengan kelompok wanita tani, ibu rumah tangga dan masyarakat binaan di rumah tahanan. Sementara dari sisi permintaan, dilakukan dengan menyelenggarakan kompetisi kreasi menu makanan menggunakan cabai kering dan umbi-umbian, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap cabai segar dan mendorong diversifikasi pangan.

Jakarta, 4 Juli 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Juni 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil dengan permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai serta kinerja intermediasi yang kembali meningkat, di tengah masih tingginya ketidakpastian pada perekonomian dan pasar keuangan global.

Rilis data perekonomian global menunjukkan divergensi perkembangan perekonomian negara-negara utama sehingga respons kebijakan yang diambil juga menunjukkan divergensi.

Di AS, the Fed menahan kenaikan suku bunga kebijakan seiring mulai meredanya tekanan inflasi. Namun, dengan masih ketatnya pasar tenaga kerja di tengah kinerja perekonomian yang di atas ekspektasi, the Fed mensinyalkan masih akan ada kenaikan suku bunga di tahun ini.

Kebijakan untuk menaikkan suku bunga juga ditempuh oleh bank sentral Eropa karena tingkat inflasi di beberapa negara Eropa yang persisten tinggi. Di Tiongkok, pemerintah dan bank sentral mengeluarkan stimulus dan menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus melemah.

Di domestik, kinerja perekonomian nasional terpantau positif dengan tekanan inflasi mereda dan kembali ke rentang target Bank Indonesia (Juni 3,52 persen yoy, turun dari Mei 2023 sebesar 4,00 persen). Selain itu, optimisme konsumen meningkat dan kinerja sektor riil juga terpantau positif. Neraca perdagangan, di tengah penurunan pelemahan harga komoditas utama ekspor Indonesia, juga mencatatkan surplus di Mei 2023.

Kinerja perekonomian nasional dinilai relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain/peers yang didukung oleh resiliensi sektor keuangan, sebagaimana rilis laporan Article IV Consultation oleh IMF. Kinerja positif perekonomian turut didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang solid.

Hasil Global Bank Stress Test IMF menunjukkan dalam skenario ekonomi memburuk, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap dapat terjaga baik dengan buffer permodalan dan likuiditas perbankan yang dimiliki diperkirakan mampu menyerap risiko yang muncul.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung, kinerja korporasi turut terangkat. Asesmen OJK sampai dengan kuartal pertama 2023 menunjukkan jumlah korporasi dalam tekanan, yang sempat meningkat selama pandemi dan bahkan meninggalkan scarring effect yang cukup dalam untuk beberapa sektor, terus menurun.

OJK mendukung transisi yang baik (smooth) dari era pandemi dengan melakukan normalisasi kebijakan secara bertahap (targeted) sehingga tidak menimbulkan guncangan (cliff effect). Kebijakan ini akan ditempuh secara terukur sehingga tidak menimbulkan moral hazard.

OJK juga telah meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk terus membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang bersumber dari perekonomian global ke depan.

Perkembangan Sektor Perbankan

Perbankan Indonesia tetap resilien ditandai dengan fungsi intermediasi yang terjaga dan permodalan yang memadai ditengah pelemahan ekonomi mitra dagang utama, kebijakan hawkish yang masih akan dilanjutkan secara terbatas di negara maju, dan masih tingginya tensi geopolitik, serta kecenderungan penurunan harga komoditas utama penopang ekspor.

Pada Mei 2023, kredit tumbuh 9,39 persen yoy (April 2023: 8,08 persen) menjadi Rp6.577 triliun didorong pertumbuhan kredit investasi sebesar 12,69 persen. Per jenis kepemilikan, pertumbuhan kredit Bank Umum Swasta Nasional domestik tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,2 persen yoy.

Seiring pengetatan likuiditas global, pertumbuhan tahunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Mei 2023 melambat menjadi 6,55 persen yoy (April 2023: 6,82 persen yoy) atau sebesar Rp8.007 triliun, utamanya didorong penurunan pada giro ke level 8,35 persen yoy (April 2023: 13,61 persen).

Likuiditas industri perbankan pada Mei 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) naik masing-masing menjadi 123,27 persen (April 2023: 118,25 persen) dan 27,52 persen (April 2023: 26,58 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,77 persen (April 2023: 0,78 persen) dan NPL gross: 2,52 persen (April 2023: 2,53 persen). Kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan, baik nominal maupun jumlah nasabah, yaitu sebesar Rp13,96 triliun menjadi Rp372,07 triliun (April 2023: Rp386,03 triliun) dengan jumlah nasabah turun 100 ribu menjadi 1,64 juta nasabah (April 2023: 1,74 juta nasabah).

Risiko pasar juga menurun ditinjau dari Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat stabil sebesar 1,57 persen (April 2023: 1,60 persen), jauh di bawah threshold 20 persen. Sementara, permodalan perbankan masih di level yang solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan 25,21 persen (April 2023: 25,54 persen).

Selanjutnya, OJK terus menjaga ketahanan perbankan terhadap tekanan kondisi makro ekonomi, geopolitik, cyber-attack termasuk penguatan digital maturity & digital resiliency. Selain itu OJK meminta perbankan secara terus menerus memperkuat tata kelola, manajemen assets & liabilities serta anti-fraud system. (nck)

Instagram

Tentang Kami