Batam - Menanggapi pertanyaan media berkaitan dengan keterangan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di media beberapa waktu lalu, berikut adalah tanggapan dari BP Batam melalui Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Abadi Paranoan, didampingi Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait, Selasa (2/8/2022).

Seperti yg kita ketahui bahwa status jalan Hang Kesturi adalah jalan provinsi, sehingga pihak provinsi Kepri lah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas jalan tersebut sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1863 Tahun 2016. Namun jika provinsi tidak memiliki anggaran untuk perbaikan jalan tersebut (Simpang Taiwan – Batu Besar), sebagaimana keterangan Bapak Gubernur di media beberapa waktu lalu, maka sebaiknya dikoordinasikan dengan BP Batam dalam perencanaan dan penganggarannya, dan tidak memberikan statement di media setelah adanya keluhan dari para investor dan masyarakat.

Ruas jalan ini menurut statusnya merupakan Jalan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1863 Tahun 2016. Wewenang pemerintah provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan pada jalan-jalan tersebut. Kondisi jalan yang rusak tepat di depan Kawasan industri ini harus ditangani. Pemerintah Provinsi semestinya harus punya concern juga ke arah sana, karena Batam adalah penopang perekonomian Kepri.

Apa langkah yang kemudian dilakukan BP Batam. Meskipun jalan berada pada ranah Provinsi Kepri, kita tidak bisa mengabaikan kondisi kerusakan jalan ini berlarut-larut, karena jalan ini masuk dalam Kawasan Strategis Nasional, yang mana Kawasan industri ada di sana. Sebagai langkah mengamankan jalannya arus lalu lintas di Kawasan Industri, saat ini BP Batam telah mengajukan anggaran perbaikan jalan Hang Kesturi sesuai dengan mekanismenya.

Rekayasa lalu lintas untuk menghindari lakalantas berupa Pengalihan jalur atau re-route ke jalan baru yang telah dibangun BP Batam (Kabil – Batu Besar), dengan penempatan road barriers atau traffic block juga terlihat sudah dipasang oleh tim dari BP Batam pada Selasa (2/8/2022). Disaat BP Batam tengah mengajukan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan Hang Kesturi, BP Batam, Pemerintah Kota Batam juga terlihat melakukan penanganan awal.

Batam - Pesona Masjid Tanwirun Naja atau dikenal dengan sebutan Majid Tanjak tidak hanya menjadi daya tarik bagi masyarakat Batam saja. Kini, Masjid Tanjak telah menjadi ikon wisata bagi para wisatawan yang berkunjungan ke Batam.

Terbaru, ialah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemipinan (Diklat Pim) tingkat II tahun 2022 dari Provinsi Jawa Timur mengunjungi ikon baru warga Batam tersebut.

Diketahui, para Peserta Diklat tersebut menggunakan dua bus pariwisata dan berasal dari kabupaten/kota di Jawa Timur, instansi vertikal dan dari kabupaten/kota di berbagai provinsi di Indonesia.

"Peserta Diklat Pim 2 provinsi Jawa Timur , pesertanya dari berbagai provinsi di Indonesia mengunjungi destinasi pariwisata baru kita, Masjid Tanjak," kata sumber suara dari video yang beredar pada Senin (1/8/2022).

Sementara Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait merespon positif atas kunjungan dari peserta diklat pim tersebut. Menurutnya, hal itu sejalan dengan keinginan Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk menjadikan Batam memiliki daya tarik sebagai kota tujuan wisata dan investasi.

"Masjid Tanjak diharapkan mampu menjadi sarana ibadah masyarakat sekaligus menjadi ikon baru wisata di Batam," ujar Ariastuty.

Masjid yang memiliki arsitektur khas Melayu yang megah dan modern ini setiap siang menjelang sore hari selalu ramai dikunjungi. Selain untuk beribadah, masyarakat juga bisa duduk bersantai di pelataran masjid sambil mengabadikan foto-foto bersama kerabat dan saudara.

Batam - Peter Vincent, President Director, Kabil Integrated Industrial Estate, mencurahkan keluh kesahnya kepada BP Batam. Kondisi jalan di jalan Hang Kesturi, Simpang Industri Taiwan – Simpang Batu Besar, tepatnya di depan Kawasan Industri Taiwan, saat ini kondisinya rusak parah dan berpotensi membahayakan karyawan serta berpotensi menganggu proses lalu lintas produksi.

Hal tersebut ia sampaikan kepada Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, yang kemudian ditindaklanjuti dengan site visit atau kunjungan lapangan di titik kerusakan jalan di Kawasan Industri Taiwan.

Diketahui, ruas jalan ini menurut statusnya merupakan Jalan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1863 Tahun 2016. Proses pembangunan, pemeliharaan, serta penjagaan berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Kepri.

Kondisi jalan terlihat berlubang dan berbahaya bagi pengendara, ditambah lagi daerah tersebut merupakan jalan di area Kawasan Industri. Kekhawatiran Peter semakin menjadi, karena salah satu audit internasional mewajibkan jaminan keselamatan karyawan yakni Home to Home Safety.

“dengan kondisi jalan rusak ini, kita semua itu failed di audit satu, karena dianggap nggak safe jalan untuk karyawan kita, kami minta bantuan bener-bener pada pemerintah, kalau boleh kami dibantu secepatnya supaya failed kami di audit internasional agar bisa segera di atasi.” Ungkap Peter.

Peter melanjutkan, bahwa untuk semua proyek Kabil yang scope-nya internasional, maka terdapat aturan dan prosedur ketat yang ditetapkan, yakni Home to Home Safety. Prosedur ini mengharuskan perusahaan memastikan keselamatan karyawan mulai dari rumah menuju lokasi bekerja, hingga kembali ke rumah dengan selamat. Pihaknya bahkan telah menerima email, bahwa jalan rusak ini dipertanyakan, dan berpotensi menggagalkan proyek yang akan dimulai setelah pandemi.

“Kabil saat ini setelah pendemi kondisinya sangat baik. Kita tahu ya selama 2 tahun lebih (pandemi Covid) kita dilema, bisnis berkurang, produksi berkurang, projek berhenti. Sekarang kondisi sangat baik. Oil and gas uda mulai naik, sekarang Kawasan Industri Kabil, semua tenant kami sudah menuju full capacity, semua mulai berproduksi full.” Kata Peter.

Saat ini Kabil telah bersiap dengan sejumlah projek besar asal Australia, UK, hingga middle east, yang akan menyerap 6.000 lebih tenaga kerja. Menurut Peter, apabila kondisi jalan masih rusak, terjadi lakalantas, maka perusahaan dianggap gagal proses audit internasional dan berpotensi kehilangan proyek.

Dalam kesempatan ini, Peter juga menyampaikan terima kasih BP Batam telah membangun jalan baru di sisi kanan arah Kabil ke Batam Center yang telah digarap tahun lalu. Dirinya berharap, pemerintah dapat memberikan aksi proaktif juga untuk memperbaiki kondisi jalan di arah sisi kiri (Kabil – Nongsa).

“Kami terima kasih BP Batam sudah membangun satu jalan depan Kawasan Taiwan ya. Harapannya untuk sisi sebelah kiri juga diperbaiki, dan demi keamanan kalau bisa jalan yang baru digunakan untuk dua jalur, kalau bisa jalan yang rusak sementara kita tutup, lalu re-route jalan yang satu arah dibuat dua arah, karena project ini akan jalan agustus.” Katanya.

Sementara itu, Basuki dari PT. SMOE memberikan apresiasi apabila BP Batam dapat segera mengambil alih perbaikan jalan di kawasan ini. Menurutnya, perbaikan jalan ini akan menyelamatkan nasib 6.000 karyawan yang akan mulai kembali melaksanakan projek SMOE pada bulan Agustus mendatang.

“Melihat kondisi jalan di depan, kami bersyukur sekali bakal ada planning perbaikan oleh BP Batam. Menghindari lakalantas sebaiknya di re-route ke jalan sebelahnya yang bagus, yang sudah di buat BP Batam. Dan untuk Dishub mohon bantuan membuat rambu lalu lintas, sehingga pengalihan jalan di jalur baru, dapat berjalan lancar dan aman bagi pengendara dari dua arah.” Kata Basuki.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menanggapi dengan serius. Meskipun wewenang pemeliharaan jalan bukan berada pada BP Batam, namun pihaknya memiliki concern besar, karena kerusakan berada pada Kawasan industri.

“kami tentu amat sangat concern terhadap kondisi ini, karena Batam sebagai daerah tujuan investasi, tentu penting untuk menjaga stabilitas dan kelancaran kegiatan industri di Batam. Kerusakan jalan ini, akan segera kami tindaklanjuti ya. Satu Jalan sudah kita bangun (jalan dari arah Kabil ke Batam Centre), selanjutnya yang sedang rusak tentu jadi perhatian kami.” Kata Tuty.

Tuty juga menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan internal BP Batam dan menindaklanjuti ini, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, mengingat kewenangan jalan tersebut berada mestinya pada Pemerintah Provinsi.

“kami akan segera sampaikan ke pimpinan tentu berkoordinasi dengan unit terkait, untuk mencari solution terbaik demi kelancaran kegiatan industri di Batam. Action pertama yang mungkin akan kami lakukan adalah menutup jalan berlubang, dan re-route pengalihan jalur ke jalan yang baru dibangun, agar safety dulu seluruh pengendara yang melalui jalan ini.” Pungkas Tuty.

Jakarta, 2 Agustus 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,64% (mtm), meningkat dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,61% (mtm). Kenaikan inflasi (mtm) tersebut terutama bersumber dari inflasi kelompok administered prices, di tengah inflasi inti yang terjaga rendah dan kelompok volatile food yang mulai menurun. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, inflasi IHK Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2022, inflasi IHK diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan akan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023. Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan.

Inflasi inti pada Juli 2022 terjaga rendah sebesar 0,28% (mtm), sebagaimana inflasi inti pada Juni 2022 yang sebesar 0,19% (mtm). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh inflasi komoditas mobil dan sewa rumah, yang didorong kenaikan mobilitas masyarakat. Peningkatan lebih lanjut tertahan oleh deflasi komoditas emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global. Secara tahunan, inflasi inti Juli 2022 masih terjaga rendah sebesar 2,86% (yoy), meski sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,63% (yoy). Terjaganya inflasi inti tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi.

Inflasi kelompok volatile foods pada Juli 2022 menunjukkan penurunan menjadi 1,41% (mtm) dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,51% (mtm). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas minyak goreng, telur ayam ras, bawang putih, dan sayur-sayuran. Penurunan lebih lanjut tertahan oleh inflasi aneka cabai, bawang merah, dan ikan segar yang masih mengalami peningkatan akibat gangguan pasokan seiring dengan curah hujan yang tinggi di sejumlah sentra. Secara tahunan, kelompok volatile foods mengalami inflasi 11,47% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,07% (yoy).

Inflasi kelompok administered prices pada Juli 2022 mencatat peningkatan menjadi 1,17% (mtm) dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,27% (mtm). Peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan rokok kretek filter, seiring dengan peningkatan mobilitas udara dan harga avtur akibat kenaikan harga komoditas energi global, penyesuaian harga energi nonsubsidi, serta transmisi kenaikan cukai rokok. Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi 6,51% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 5,33% (yoy). (nck)

Jakarta - Stabilitas sistem keuangan (SSK) berada dalam kondisi yang masih terjaga, di tengah tekanan perekonomian global yang meningkat, sebagai akibat berlanjutnya perang di Ukraina, tekanan inflasi global, serta respons pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif. Resiliensi SSK triwulan II 2022 menjadi pijakan KSSK untuk tetap optimis dengan terus mewaspadai seluruh tantangan dan risiko yang dihadapi. Demikian ditekankan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK III tahun 2022 pada Jumat (29/7) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan, diperparah oleh berlanjutnya perang di Ukraina, serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) merespons peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India, diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yang disertai dengan meningkatnya kekhawatiran resesi di AS. Bank Dunia dan IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global tahun 2022, masing-masing dari 4,1% menjadi 2,9% dan dari 3,6% menjadi 3,2%. Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan aliran keluar modal asing, khususnya investasi portofolio, dan menekan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perbaikan perekonomian domestik pada triwulan II 2022 diproyeksikan terus berlanjut, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 tercatat tetap baik. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 15,4% (yoy). Kinerja sektor manufaktur tetap positif sebagaimana tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih ekspansif di level 50,2 dan menguat kembali pada Juli 2022 ke level 51,3. Konsumsi listrik baik industri maupun bisnis juga tumbuh positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat ke level 128,2 dari posisi Maret 2022 di level 111,0 yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek pemulihan ekonomi.
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap kuat, di tengah meningkatnya tekanan terhadap arus modal. Transaksi berjalan triwulan II 2022 diproyeksikan mencatat surplus, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan I, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan, sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Pada Juni 2022 surplus neraca perdagangan tercatat mencapai USD5,09 miliar dan selama triwulan II 2022 mencapai USD15,55 miliar. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap terjaga didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Sementara itu, investasi portofolio pada triwulan II 2022 mencatat net inflow sebesar USD0,2 miliar. Namun demikian, memasuki triwulan III 2022 (hingga 28 Juli 2022), investasi portofolio mencatat net outflow sebesar USD2,05 miliar sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Sementara itu, posisi cadangan devisa akhir Juni 2022 masih tetap kuat, tercatat sebesar USD136,4 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor.

Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah meningkat sebagaimana juga dialami oleh mata uang negara-negara lainnya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Hingga 28 Juli 2022, secara year to date (ytd), nilai tukar Rupiah melemah 4,55%, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara di kawasan, seperti Malaysia (6,46%), India (6,80%), dan Thailand (9,24%). Sementara itu, perkembangan inflasi domestik perlu terus dicermati. Laju Inflasi menunjukkan tren meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan domestik. Laju inflasi Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), meningkat dibandingkan Juni 2022 yang tercatat 4,35% (yoy) dan akhir triwulan I di level 2,64% (yoy). Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga pada level 2,86% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sinergi dan koordinasi terkait inflasi juga dilakukan BI dengan Pemerintah, termasuk dengan Pemerintah daerah melalui TPIP dan TPID. Sedangkan inflasi kelompok volatife food meningkat terutama oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok administered prices meningkat dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara. Tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi global tidak sepenuhnya tertransmisikan pada administered price sejalan dengan kebijakan Pemerintah mempertahankan harga jual energi domestik melalui instrumen APBN. Dibandingkan dengan negara peers, seperti Thailand (7,7%), India (7,0%), dan Filipina (6,1%), inflasi Indonesia masih relatif moderat.

Dari sisi fiskal, APBN melanjutkan kinerja yang positif. Realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Juni 2022 mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1% dari target APBN (Perpres 98/2022), tumbuh 48,5% (yoy). Kinerja Pendapatan Negara didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat, kenaikan harga komoditas, serta perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.243,6 triliun atau 40% dari pagu yang terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp876,5 triliun (38,1% dari pagu) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp367,1 triliun (45,6% dari pagu). Belanja Negara tetap dioptimalkan untuk menopang tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin menguat. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatatkan surplus Rp73,6 triliun atau 0,39% terhadap PDB.

Kinerja APBN yang positif tersebut menjadi modal untuk mengantisipasi ketidakpastian sekaligus menjadi pondasi untuk memperkuat konsolidasi fiskal tahun 2023. Pemerintah terus mendorong resiliensi ekonomi melalui instrumen fiskal serta terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber, antara lain melalui pengendalian inflasi dan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pemerintah juga akan terus menjaga stabilitas pasar SBN dengan menjaga disiplin fiskal serta menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel dan oportunistis namun tetap pruden.

Upaya untuk mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli melalui instrumen fiskal ditempuh dengan:

- Menjaga harga jual BBM, LPG, dan listrik (administered price) tidak naik;

- Pemberian insentif selisih harga minyak goreng agar harganya tetap terjangkau bagi masyarakat;

- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pangan;

- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri melalui cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP), antara lain kedelai dan jagung; dan

- Penurunan pungutan ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dan sekaligus mendorong kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani (PMK No.115/PMK.05/2022).

BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) pada level 3,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. BI terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.

BI memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi ​​di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. BI memperkuat operasi moneter sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder.

BI melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap dan pemberian insentif GWM yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan. Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret sampai 15 Juli 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp219 triliun. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama BI dan Kemenkeu, BI hingga 20 Juli 2022 melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp56,11 triliun.

KSSK akan terus mencermati perkembangan berbagai faktor risiko baik global maupun domestik dan melakukan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi untuk menjamin optimalisasi dan efektivitas kebijakan dalam menjaga SSK serta mendukung penguatan pemulihan ekonomi. (nck)

Jakarta - ​Satgas Waspada Investasi (SWI) pada periode Juni 2022 kembali menemukan 10 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Kesepuluh entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin, yaitu berupa:

5 entitas melakukan money game;

1 entitas melakukan kegiatan forex dan robot trading tanpa izin;

3 entitas melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin; dan

1 entitas lain-lain.

Satgas Waspada Investasi telah memanggil dan meminta penghentian kegiatan serta pengembalian dana masyarakat yang telah dihimpun kepada beberapa entitas yang diduga telah melakukan penawaran investasi tanpa izin dari regulator, diantaranya yaitu PT Enel Kekuatan Hijau yang diduga telah melakukan money game/skema ponzi dan Advance Global Technology/AGT yang diduga melakukan penawaran investasi tanpa izin dari regulator dengan modus jasa periklanan.

Pemberantasan terhadap investasi ilegal sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak tergiur dengan penawaran bunga tinggi dan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan kewajaran dari entitas dan produk yang ditawarkan.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas dengan mengunjungi website dari otoritas yang mengawasi atau melakukan pengecekan dalam list entitas yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi melalui minisite waspada investasi https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.

100 Kegiatan Usaha Pinjaman Online Ilegal

Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 100 pinjaman online ilegal, sehingga sejak tahun 2018 s.d. 2022, jumlah pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.089 entitas pinjol ilegal.

Cyber patrol dan pemblokiran harian bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak dari pelaku pinjaman online ilegal, meskipun telah ribuan ditutup, praktik pinjaman online ilegal di masyarakat tetap marak.

Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat.

Masyarakat diminta mewaspadai segala bentuk modus baru yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat korban.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan serta pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (nck)

Jakarta - Adanya pembatasan border imigrasi selama pandemi Covid-19 di negara-negara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti Malaysia, Hongkong, dan Timur Tengah serta peningkatan biaya penempatan memberikan dampak langsung bagi jumlah PMI. Namun, seiring menurunnya kasus Covid-19 dan dibukanya perbatasan negara-negara lain, kesempatan kembali terbuka bagi calon PMI untuk ditempatkan.

Dalam rangka mendorong peningkatan jumlah penempatan PMI, Pemerintah melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2022 di Bali. Rakornis ini diharapkan dapat menghasilkan output terbaik bagi PMI yang berujung pada peningkatan kesejahteraan bagi pahlawan devisa negara tersebut.

“Calon PMI sudah dapat kembali bekerja sesuai dengan keahlian di negara tujuan penempatan. Oleh karena itu, saya mendukung penuh tahun 2022 ini sebagai Tahun Penempatan Pekerja Migran Indonesia,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam Rakornis BP2MI tersebut, Kamis (28/07).

PMI perlu diberikan akses pembiayaan yang tidak membebani dan jauh dari praktek rentenir. Pemerintah secara responsif mengeluarkan kebijakan terkait pembiayaan bagi calon PMI untuk meringankan biaya penempatan. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan PMI, sebagai bukti kehadiran negara bagi PMI dalam mengakses pembiayaan mudah dan murah.

Pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait KUR Penempatan PMI, yakni meningkatkan Plafon KUR Penempatan PMI dari Rp25 juta menjadi Rp100 juta, pencairan KUR PMI dapat dilaksanakan bertahap sesuai proses penempatan PMI, dan yang terpenting tidak memerlukan agunan tambahan. Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan biaya penempatan PMI.

Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR untuk Penempatan PMI hingga mencapai Rp390 miliar. Sejak tahun 2015 hingga 30 Juni 2022, realisasi KUR Penempatan PMI telah mencapai Rp2,42 triliun dan disalurkan kepada sekitar 137 ribu PMI. Kebijakan KUR PMI akan terus dievaluasi untuk memudahkan akses dan memberikan manfaat bagi PMI dan keluarganya.

Pemerintah juga mendorong seluruh Lembaga Keuangan Penyalur KUR utamanya HIMBARA dan BPD untuk menjadi mitra PMI dalam penyaluran KUR Penempatan PMI dan pengiriman remitansi PMI. Kerjasama Penyalur KUR, BP2MI dan P3MI diperlukan untuk menghadirkan ekosistem pembiayaan PMI yang mudah diakses khususnya bagi PMI yang sudah berada di negara penempatan.

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada purna PMI dengan berbagai program pemberdayaan. Purna PMI yang ingin berwirausaha dapat mengakses skema KUR lainnya dengan plafon maksimal Rp500 juta. Terkait up-skilling dan re-skilling, purna PMI juga dapat memanfaatkan Program Kartu Prakerja.

Menko Airlangga berharap BP2MI dapat terus melakukan terobosan yang menjadi mandat Undang-Undang Pelindungan PMI, melalui kebijakan yang pro PMI serta menyejahterakan PMI dan keluarganya.

“Saya mengingatkan jika merantau untuk mencari nafkah, niatkanlah untuk ibadah supaya setiap langkah yang diambil menjadi berkah. Mencari penghidupan di luar negeri, apabila dirasa sudah cukup dari sisi ekonomi, kembalilah besarkan negeri ini, berjuanglah demi ibu pertiwi,” pesan Menko Airlangga untuk seluruh calon PMI. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sistem keuangan sampai saat ini tetap terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan yang terus tumbuh di tengah meningkatnya tekanan inflasi dan pelemahan ekonomi global.

Kerja pengaturan dan pengawasan yang solid akan terus dilakukan OJK untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dengan senantiasa memonitor perkembangan perekonomian global dan domestik setiap waktu.

“OJK selalu bersiaga menyiapkan berbagai kebijakan yang dibutuhkan dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada Juli ini mencatat pelemahan ekonomi global terjadi sangat cepat disertai tingginya inflasi yang berkelanjutan di sejumlah kawasan sebagai dampak dari gangguan suplai komoditi karena pandemi covid, perang di Ukraina dan persaingan geopolitik yang menajam serta berkepanjangan.
Perkembangan ini menyebabkan kekhawatiran pasar akan terjadinya resesi dan inflasi global, sehingga potensi resesi ini akan terus dicermati dan dimitigasi dampaknya pada perekonomian Indonesia.

Meski demikian, indikator perekonomian domestik menunjukkan perbaikan yang terus berlanjut. Headline inflasi bulan Juni 2022 tercatat meningkat, kendati demikian inflasi inti masih berada di level yang relatif rendah.

Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur berada dalam zona ekspansi meski dalam tren menurun dalam 10 bulan terakhir akibat kenaikan harga bahan baku. Sementara itu, sektor eksternal juga masih mencatatkan kinerja positif. Hal ini ditunjukkan dengan berlanjutnya surplus neraca perdagangan yang didorong oleh tingginya pertumbuhan ekspor. Cadangan devisa Juni 2022 juga tercatat meningkat.

Di tengah tingginya volatilitas di pasar keuangan global dan kecenderungan risk off investor yang mendorong keluarnya investor dari pasar negara berkembang, pasar saham Indonesia mengalami sedikit koreksi. Hingga 22 Juli 2022, IHSG tercatat melemah sebesar 0,4 persen mtd ke level 6.887 dengan non residen mencatatkan outflow sebesar Rp4,19 triliun. Sementara di pasar SBN, non residen mencatatkan outflow sebesar Rp29,14 triliun sehingga mendorong rerata yield SBN naik 12,2 bps mtd pada seluruh tenor.

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 26 Juli 2022 tercatat sebesar Rp123,5 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 32 Emiten. Di pipeline masih terdapat 93 rencana emisi dengan nilai sebesar Rp61,52 triliun.

Intermediasi Positif

Fungsi intermediasi menunjukkan pertumbuhan sejalan dengan peningkatan perekonomian domestik. Di sektor perbankan, fungsi intermediasi pada Juni 2022 meningkat dengan kredit tumbuh sebesar 10,66 persen yoy didorong pertumbuhan pada kredit korporasi dan konsumsi.

Secara sektoral, mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan dengan kenaikan terbesar pada sektor manufaktur sebesar 38,3 persen mtm dan sektor pertambangan sebesar 23,5 persen mtm. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,13 persen yoy, melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,93 persen yoy.

“Ke depan OJK menjaga kinerja industri jasa keuangan tetap positif dan semakin produktif berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Mahendra.

Di sektor IKNB, akumulasi premi asuransi (konvensional dan syariah) dalam periode Januari sampai dengan Juni 2022 tercatat sebesar Rp156,98 triliun, atau tumbuh sebesar 0,60 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan akumulasi premi sepanjang tahun 2022 pada sektor asuransi umum dan reasuransi, yang mencapai Rp61,59 triliun atau tumbuh sebesar 18,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, akumulasi premi asuransi jiwa selama paruh pertama tahun 2022 tercatat sebesar Rp95,39 triliun, atau menurun sebesar 8,36 persen secara yoy.

Selain itu, FinTech peer to peer (P2P) lending pada Juni 2022 mencatatkan pertumbuhan outstanding pinjaman sebesar 89,7 persen yoy, atau meningkat sebesar Rp4,17 triliun, sehingga nilai outstanding pinjaman pada bulan Juni 2022 mencapai Rp44 triliun. Sementara itu, sektor perusahaan pembiayaan mencatatkan nilai piutang pembiayaan yang tumbuh sebesar 4,98 persen yoy pada Juni 2022 hingga mencapai Rp405,95 triliun.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Juni 2022 terjaga dengan rasio NPL net perbankan tercatat sebesar 0,80 persen (NPL gross: 2,86 persen) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan tercatat sebesar 2,81 persen. Selain itu, restrukturisasi kredit Covid-19 masih melanjutkan tren penurunan di Juni 2022 dengan kredit restrukturasi Covid-19 tercatat sebesar Rp576,17 triliun (Mei 2022: Rp596,25 triliun). Jumlah debitur restrukturisasi Covid juga menurun dari 3,13 juta debitur pada Mei 2022 menjadi 2,99 juta debitur pada Juni 2022. Sementara itu, Posisi Devisa Neto (PDN) Juni 2022 tercatat sebesar 1,93 persen atau berada jauh di bawah threshold sebesar 20 persen.

Selain itu, likuiditas industri perbankan pada Juni 2022 masih berada pada level yang memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 133,35 persen dan 29,99 persen, terjaga di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50 persen dan 10 persen.

Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 24,69 persen.

Sementara itu, industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang terjaga sebesar 481,01 persen dan 318,24 persen yang berada jauh di atas threshold sebesar 120 persen. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,98 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Di bidang perlindungan konsumen, pada tahun ini sampai 21 Juli 2022, OJK melakukan 165.341 layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui berbagai kanal. Sebanyak 19,4 persen merupakan layanan sektor perbankan, 31,79 persen merupakan layanan sektor IKNB (fintech P2P lending, asuransi, dan pembiayaan), 0,01persen merupakan layanan sektor pasar modal, dan selebihnya merupakan layanan di luar sektor jasa keuangan.

Pertanyaan pada layanan informasi tersebut didominasi mengenai sistem layanan informasi keuangan, legalitas LJK, fraud eksternal, dan lain sebagainya.

OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta dampak rentetannya terhadap stabilitas sistem keuangan. (nck)

Jakarta -  Program Kartu Prakerja yang telah memiliki 13 juta penerima dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia terbukti bersifat inklusif. Hal ini juga selaras dengan pendekatan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 2030 yakni leave no one behind.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara "Dua Tahun Perjalanan Kartu Prakerja Mentransformasi Layanan Publik: Capaian, Pelajaran, Strategi ke Depan", Rabu (27/07), menyampaikan secara virtual bahwa banyak agenda pembangunan global dalam SDGs yang diakselerasi oleh Program Kartu Prakerja seperti lifelong learning, pemberdayaan perempuan, pengurangan ketimpangan, dan kemitraan untuk inklusi keuangan.

“Saat ini Kartu Prakerja telah diterima oleh 13 juta penerima. Jumlah tersebut bukan hanya angka, namun ini adalah sumber daya manusia yang luar biasa,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos, kini terbukti efektif dan berhasil menjalankan misi gandanya pada masa pandemi Covid-19 yaitu untuk peningkatan keterampilan sekaligus perlindungan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian JPAL SEA, Bank Dunia-TNP2K, serta Presisi Indonesia yang membuktikan dampak positif Program Kartu Prakerja terhadap learning, kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, ketahanan pangan, dan inklusi keuangan para penerima. Survei CSIS dan BPS juga menemukan hal yang serupa.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa capaian Kartu Prakerja tersebut berasal dari proses dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar yaitu kebijakan disusun berbasis data, berbagi tugas antara sisi kebijakan dan sisi operasional, menggunakan kemitraan multi-pihak, dan menggunakan teknologi digital yaitu cloud dan proses bisnis yang cepat, murah, mudah, luas, aman, andal, akuntabel dan transparan.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang telah bekerja keras menjalankan mandat program untuk memberikan skilling, reskilling, dan upskilling kepada seluruh angkatan kerja Indonesia.

“Program Kartu Prakerja masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saya berharap agar program ini diberikan “ruang” untuk terus memperbaiki diri. Karena kita ingin Program Kartu Prakerja lebih baik lagi dan terus bertumbuh di masa depan,” ujar Menko Airlangga.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun Kartu Prakerja dan menjadi bagian dari Kartu Prakerja Prakerja. Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja bisa direplikasi untuk model pembangunan di berbagai negara lain.

“Prinsip dasar dari Kartu Prakerja adalah transformasi ataupun perubahan. Prakerja adalah harapan. Prakerja adalah kebanggaan Indonesia, dan Prakerja adalah program government to people yang inovasinya dari Indonesia,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta - PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX:IPCM) umumkan laporan keuangan triwulan kedua 2022 pada 25 Juli 2022, dan secara konsisten bukukan peningkatan laba dengan total laba komprehensif pada semester pertama 2022 sebesar Rp 65 miliar, naik 7% dari Rp 60 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

IPCM catatkan pertumbuhan pendapatan pada semester pertama 2022 menjadi sebesar Rp 428 miliar. Kontribusi terbesar diperoleh dari jasa penundaan kapal sebesar Rp 355 miliar atau 83% dari total pendapatan, sedangkan kontribusi jasa pengelolaan kapal sebesar 6% atau Rp 27 miliar, jasa pengangkutan dan lainnya sebesar 6% atau Rp 25 miliar, dan jasa pemanduan sebesar 5% senilai Rp 21 miliar. Pendapatan dari jasa penundaan kapal terdiri dari pelabuhan umum sebesar Rp 221 miliar, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) senilai Rp 79 miliar dan Terminal Khusus (Tersus) senilai Rp 55 miliar. TUKS memberikan peningkatan tertinggi yaitu 15% dibanding semester pertama tahun lalu. Meski terjadi kenaikan pada beban pokok pendapatan yang terutama disebabkan karena peningkatan di beban bahan bakar, Perseroan masih berhasil mencatat kenaikan total laba komprehensif sebesar 7% menjadi Rp 65 miliar.

Neraca keuangan menunjukkan kondisi yang sehat dengan peningkatan aset sekitar 7% dari posisi akhir tahun 2021 menjadi Rp 1,5 triliun pada semester pertama 2022 terutama karena kenaikan aset lancar perusahaan sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Total liabilitas meningkat 47% dari Rp 271 miliar menjadi Rp 398 miliar antara lain karena pengakuan atas progres fisik satu unit kapal tunda dan tiga unit kapal pandu.

Direktur Utama IPCM, Amri Yusuf menyatakan, Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi oleh pandemi, mulai meningkatnya inflasi di seluruh dunia, perang di Eropa, yang turut mempengaruhi harga bahan bakar, IPCM tetap mampu menjaga kinerja dan membukukan peningkatan laba.

Selain itu pada bulan Juli ini, Perseroan akan membagikan dividen final tahun buku 2021 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan apresiasi serta komitmen Perseroan kepada pemegang saham dan investor yang selalu memberikan dukungan kepada IPCM.

"Kami mensyukuri IPCM masih berkomitmen kepada pemegang saham selain juga konsisten menjaga pertumbuhan Perseroan. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya." ujar Amri Yusuf.

Pada 26 Juli 2022, IPCM dan PT Jawa Satu Power melakukan penandatanganan perjanjian tambahan II (Addendum II) sewa kapal tunda untuk wilayah operasional Jawa Satu Power. Dengan sejarah panjang kedua pihak tersebut, Perseroan bangga bisa terus berpartner dengan PT Jawa Satu Power dalam mengembangkan proyek ini dan diharapkan ke depannya bisa terus bekerja sama mengembangkan dan menjaga Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Jawa Satu Power dalam bentuk pelayanan profesional yang berkesinambungan. (nck)