BATAM – Aktivitas pembangunan dan penimbunan lahan di sekitar kawasan Panaran, Batam, Kepulauan Riau, menjadi perhatian karena lokasinya berdekatan dengan jalur pipa transmisi gas yang disebut sebagai salah satu infrastruktur strategis penyaluran energi ke Batam.

Kekhawatiran muncul setelah terdapat aktivitas kendaraan dan alat berat yang melintasi salah satu titik jalur pipa transmisi tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap pipa apabila tidak dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan.

Area Head PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Batam Wendi Purwanto membenarkan hal tersebut pada hari Selasa pagi (8/9/2026). Pihaknya menjelaskan bahwa jalur tersebut merupakan bagian dari sistem penyaluran gas yang berasal dari Sumatra menuju Batam .

“Ukuran pipanya 28 inci. Pipa dari Sumatra menuju Batam, kemudian dari Batam menuju Singapura,” ujarnya.

Wendi menambahkan, terdapat satu titik di kawasan Panaran yang saat ini menjadi perhatian karena jalur aktivitas kendaraan dan alat berat melintasi pipa transmisi.

Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan aktivitas pembangunan biasa. Sebab, pipa yang melintas di kawasan tersebut memiliki fungsi penting dalam menopang sistem energi Batam.

Pihak PGN menegaskan kekhawatiran yang disampaikan bukan berarti kepanikan, melainkan perhatian terhadap aspek keamanan dan keselamatan infrastruktur.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, pipa tersebut merupakan jalur penyaluran gas yang dioperasikan oleh PT Transportasi Gas Indonesia (TGI). Jalurnya berasal dari Sumatra, tepatnya dari wilayah Kuala Tungkal, kemudian melalui jalur laut menuju Panaran, Batam.

Dari Batam, sistem penyaluran tersebut kemudian berlanjut menuju kawasan Dapur 12 dan selanjutnya menuju Kepulauan Pemping sebelum diteruskan ke Singapura.

Dengan demikian, jalur tersebut memiliki posisi strategis bukan hanya bagi kebutuhan energi di Batam, tetapi juga terkait penyaluran gas menuju Singapura.

Pihak PGN menyebut apabila penyaluran melalui pipa tersebut sampai mengalami gangguan serius, dampaknya dapat dirasakan pada sistem kelistrikan Batam dan penyaluran energi menuju Singapura.

Di sisi lain, pihak PGN menyatakan aktivitas pembangunan atau penimbunan yang berada di sekitar jalur pipa tersebut bukan dilakukan oleh PGN. Mengenai siapa pihak yang melakukan pembangunan, narasumber mengaku belum mengetahui secara pasti.

Ia menyarankan persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, terutama menyangkut perizinan pembangunan dan alokasi lahan di lokasi tersebut.

Perhatian utama saat ini adalah memastikan aktivitas kendaraan berat maupun pekerjaan penimbunan tidak mengganggu keselamatan pipa transmisi.

Sebab, selain berdiameter 28 inci, jalur tersebut merupakan bagian penting dari sistem pasokan energi yang menghubungkan Sumatra, Batam dan Singapura. Karena itu, aspek keselamatan dan pengamanan jalur pipa menjadi penting untuk mencegah potensi gangguan penyaluran gas yang dapat berdampak luas terhadap sistem energi di kawasan.

Jakarta, Indonesia, 7 September 2026 – Ascott Indonesia, bagian dari The Ascott Limited (Ascott), perusahaan perhotelan global yang berkantor pusat di Singapura dan dimiliki sepenuhnya oleh CapitaLand Investment Limited (CLI), memperkuat kemitraan strategis jangka panjangnya dengan PT Indonesian Paradise Property Tbk beserta perusahaan afiliasinya melalui perjanjian baru berdurasi 30 tahun yang mencakup sejumlah properti dalam portofolio grup.

Perjanjian tersebut mencakup tujuh properti dengan total 849-unit yang tersebar di Indonesia. Hal ini semakin menegaskan komitmen jangka panjang kedua perusahaan untuk memperkuat portofolio dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia.
Melalui anak perusahaan dan perusahaan properti afiliasinya, PT Indonesian Paradise Property Tbk saat ini bermitra dengan Ascott dalam pengelolaan sembilan properti dengan total sekitar 1.310 unit, menjadikannya salah satu mitra strategis terbesar Ascott di Indonesia. Perjanjian terbaru ini mencerminkan keyakinan kedua perusahaan terhadap kemitraan yang telah terjalin sekaligus menjadi landasan yang kuat bagi perluasan kolaborasi dan pertumbuhan portofolio ke depannya.

Sepanjang perjalanan kemitraannya dengan PT Indonesian Paradise Property Tbk, Ascott telah mengelola sembilan properti dalam portofolio PT Indonesian Paradise Property Tbk, yang mencakup sekitar 1.310 unit di berbagai wilayah Indonesia. Properti-properti tersebut meliputi Harris Hotel Kuta Tuban Bali dengan 148 kamar; Harris Resort Waterfront Batam dengan 310 kamar; Harris Hotel Batam Center dengan 171 kamar; Harris Suites fX Sudirman Jakarta dengan 144 kamar; Pop! Hotel Sangaji Yogyakarta dengan 151 kamar; Maison Aurelia Sanur, Bali by Préférence dengan 42 kamar; Yello Hotel Kuta Beachwalk Bali dengan 147 kamar; Beachwalk Residence dengan 22 unit; serta Citadines Antasari Jakarta dengan 175 kamar. Secara keseluruhan, portofolio ini mencakup beragam tipologi properti dan segmen wisatawan di berbagai destinasi perkotaan dan wisata utama di Indonesia.

Melalui perjanjian terbaru ini, tujuh dari sembilan properti tersebut akan melanjutkan kemitraannya dengan Ascott dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. Kesepakatan ini mencerminkan kepercayaan yang telah terjalin antara Ascott dan PT Indonesian Paradise Property Tbk selama bertahun-tahun, sekaligus memperkuat komitmen bersama kedua perusahaan terhadap kinerja jangka panjang dan pengembangan portofolio secara berkelanjutan.
Philip Barnes, Country General Manager, Ascott Indonesia, mengatakan, “Kemitraan jangka panjang merupakan bagian penting dari pertumbuhan Ascott di Indonesia. Hubungan kami dengan PT Indonesian Paradise Property Tbk dibangun atas komitmen bersama untuk menghadirkan pengalaman menginap berkualitas sekaligus memperkuat kinerja jangka panjang setiap aset. Perjanjian ini mencerminkan optimisme bersama terhadap masa depan sektor perhotelan Indonesia serta memberikan landasan yang kuat bagi kami untuk terus bertumbuh bersama dalam beberapa dekade mendatang.”

Sebagai bagian dari kemitraan ini, Ascott dan PT Indonesian Paradise Property Tbk juga akan menjalankan sejumlah inisiatif peningkatan dan renovasi pada properti prioritas, termasuk Harris Hotel Batam Center dan Harris Suites fX Sudirman Jakarta. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi kedua properti di pasar, mendukung kinerja jangka panjang, serta meningkatkan pengalaman menginap para tamu secara keseluruhan.

“Perpanjangan perjanjian untuk 30 tahun mendatang mencerminkan keyakinan kami terhadap Ascott sebagai mitra strategis, sekaligus terhadap potensi jangka panjang sektor perhotelan Indonesia. Dengan memadukan kekuatan Paradise Indonesia dalam mengembangkan destinasi gaya hidup ikonis dan keahlian global Ascott di bidang perhotelan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas aset, menghadirkan pengalaman tamu yang semakin baik, serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan,” ujar Anthony P. Susilo, Komisaris PT Indonesian Paradise Property Tbk.

Berlandaskan kepercayaan yang tumbuh selama kemitraan jangka panjang ini, perjanjian yang diperbarui tersebut kembali menegaskan komitmen bersama Ascott dan PT Indonesian Paradise Property Tbk untuk memperkuat kinerja aset, meningkatkan pengalaman tamu, serta menciptakan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang. Landasan ini akan terus menjadi pedoman bagi kedua perusahaan dalam mempererat kolaborasi dan menjajaki berbagai peluang pertumbuhan di Indonesia pada masa mendatang.

Natuna, 6 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kabupaten Natuna melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) Tahun 2026 yang menjangkau sekitar 1.700 masyarakat.

OJK bersama Pemerintah Kabupaten Natuna dan PT Pegadaian menggelar rangkaian kegiatan edukasi keuangan untuk mendorong masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan serta menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Masyarakat Natuna yang Sehat, Cerdas Mengelola Keuangan, dan Semakin Inklusif dalam Mengakses Layanan Keuangan” dan berlangsung di Alun-alun Pantai Piwang, Kabupaten Natuna, Minggu (6/9). Rangkaian kegiatan diawali dengan senam sehat dan dilanjutkan dengan edukasi keuangan bagi masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau yang dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Manajer Madya Roy Aditia Perangin-angin menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan dan ketahanan finansial.

“Konsumen yang cerdas tidak hanya mampu menggunakan produk keuangan, tetapi juga mampu memilih produk sesuai kebutuhan, memahami manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajibannya, serta mengambil keputusan keuangan secara bijak. Semangat tersebut terus kami dorong melalui program GENCARKAN,” ujar Roy.

Pelaksanaan GENCARKAN di Kabupaten Natuna menunjukkan perkembangan positif dan terus diperkuat secara berkelanjutan. Pada 2025, OJK bersama pemangku kepentingan telah melaksanakan 22 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 1.150 peserta. Sementara itu, hingga Juli 2026, jumlah kegiatan meningkat menjadi 32 kegiatan dengan jumlah peserta mencapai 2.500 orang yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, antara lain pelajar, perempuan, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

Perkembangan tersebut sejalan dengan capaian literasi dan inklusi keuangan di Kepulauan Riau. Berdasarkan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026, indeks inklusi keuangan masyarakat di Kepulauan Riau mencapai 98,43%, sedangkan indeks literasi keuangan mencapai 78,29%. Kedua capaian tersebut berada di atas indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61% dan indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57%.

Roy menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat edukasi dan akses keuangan masyarakat. 

“Capaian literasi dan inklusi keuangan di Kepulauan Riau menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperluas edukasi keuangan dan memperkuat akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Roy.

Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Pegadaian atas sinergi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan akses terhadap layanan keuangan.

“Peningkatan pengetahuan keuangan dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri secara finansial,” ujar Jarmin.

Dari sisi industri jasa keuangan, PT Pegadaian turut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara tepat dan bijak. Kepala Pegadaian Cabang Natuna Jufriadi menyampaikan bahwa GENCARKAN menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Kepulauan Riau Aris Suroso mengajak masyarakat Kabupaten Natuna untuk mengelola pendapatan secara lebih bijak, termasuk ketika masyarakat memiliki keterbatasan pendapatan. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan secara lebih terencana.

OJK bersama Pemerintah Kabupaten Natuna dan industri jasa keuangan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui GENCARKAN, OJK mendorong masyarakat agar tidak hanya semakin mudah mengakses produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga semakin cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya.

Ekonomi Batam pada Triwulan II 2026 tumbuh 7,28% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan Kepri 6,99% dan nasional 5,29%. Di antara kabupaten/kota di Kepri, Batam berada pada tiga besar pertumbuhan tertinggi, sekaligus menjadi penggerak utama ekonomi daerah berbasis industri, investasi, perdagangan, dan jasa.

AMSAKAR: JAGA MOMENTUM, PERKUAT DAYA SAING

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan capaian ini menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap Batam terus menguat.

“Pertumbuhan 7,28 persen adalah hasil kerja bersama. Tugas kita sekarang adalah menjaga momentum melalui pelayanan yang semakin cepat, infrastruktur yang semakin baik, dan iklim investasi yang semakin kompetitif.”

LI CLAUDIA: PERTUMBUHAN HARUS DIRASAKAN MASYARAKAT

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”
Karena itu, penguatan layanan dasar, air bersih, transportasi, dan infrastruktur perkotaan akan terus menjadi prioritas.

FARY FRANCIS: DARI INVESTASI KE LAPANGAN KERJA

Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menekankan bahwa investasi harus menghasilkan dampak ekonomi nyata.

“Investasi tidak boleh berhenti pada komitmen. Investasi harus menjadi proyek, proyek menjadi produksi, dan produksi menciptakan lapangan kerja.”

Menurutnya, keberhasilan investasi diukur bukan hanya dari nilai yang masuk, tetapi dari kecepatan realisasi, nilai tambah yang tercipta, dan jumlah pekerjaan yang dihasilkan.

BP Batam akan terus mendorong investasi berkualitas pada sektor manufaktur maju, data center, industri digital, energi, dan logistik, sejalan dengan visi Batam sebagai hub industri dan ekonomi digital Asia Tenggara.

BATAM: TUMBUH TINGGI, TUMBUH BERKUALITAS

Pertumbuhan 7,28 persen menegaskan bahwa Batam tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga pusat penciptaan nilai ekonomi.

“Target kita bukan sekadar pertumbuhan yang tinggi, tetapi pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.” 

Emas telah lama menjadi salah satu pilihan investasi yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selain relatif mudah dipahami, emas juga kerap digunakan sebagai instrumen untuk menjaga nilai aset, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi. Kini, investasi berbasis emas juga dapat dilakukan melalui pasar modal dengan hadirnya Exchange Traded Fund (ETF) Emas.

Produk ini memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), tanpa perlu membeli maupun menyimpan emas fisik secara langsung. Secara global, ETF Emas bukan merupakan produk baru dan telah lama diperdagangkan di berbagai bursa dunia sebagai salah satu alternatif investasi berbasis emas. Kehadirannya di Indonesia memperluas pilihan investasi masyarakat dengan menggabungkan karakteristik investasi emas dan kemudahan transaksi di pasar modal.

Berbeda dengan layanan jual beli emas digital, ETF Emas merupakan reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga investor dapat membeli dan menjualnya melalui perusahaan sekuritas selama jam perdagangan Bursa. Untuk berinvestasi pada ETF Emas, investor cukup memiliki rekening efek pada perusahaan sekuritas.

Secara sederhana, dana yang dihimpun dari investor dikelola oleh Manajer Investasi dan ditempatkan terutama pada aset berbasis emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan karakteristik tersebut, pergerakan nilai ETF Emas pada umumnya mengikuti pergerakan harga emas. Ketika harga emas meningkat, nilai ETF Emas berpotensi ikut naik, dan sebaliknya, ketika harga emas menurun, nilainya juga dapat mengalami penurunan.

Bagi investor, ETF Emas menawarkan kemudahan karena tidak perlu memiliki dan menyimpan emas fisik secara langsung. Dengan demikian, investor tidak perlu memikirkan kebutuhan penyimpanan maupun risiko kehilangan emas fisik, namun tetap dapat memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui produk yang diperdagangkan di Bursa.

Pelaksana Harian (P.H.) Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 BEI Edwin Hartanto mengatakan bahwa kehadiran ETF Emas merupakan bagian dari upaya BEI untuk menghadirkan pilihan investasi yang semakin beragam sekaligus mendukung pendalaman pasar modal Indonesia. “Melalui ETF Emas, masyarakat dapat berinvestasi emas dengan cara yang praktis melalui pasar modal. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal bahwa pilihan investasi di Bursa tidak hanya saham, tetapi juga berbagai instrumen lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing”.

"ETF Emas diharapkan menjadi alternatif investasi yang mudah diakses oleh masyarakat, memberikan eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui mekanisme perdagangan yang transparan, efisien, dan berada dalam ekosistem pasar modal Indonesia. Kehadiran produk ini juga menjadi langkah penting dalam memperkaya pilihan investasi bagi masyarakat sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan nasional," lanjut Edwin.

Selain praktis, ETF Emas juga menawarkan transparansi karena harganya terbentuk melalui mekanisme perdagangan di Bursa dan dapat dipantau secara langsung selama jam perdagangan. Investor juga dapat membeli maupun menjual ETF Emas secara real-time sesuai dengan kondisi pasar.

Produk ini juga dapat menjadi salah satu pilihan untuk diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebarkan investasi ke beberapa jenis aset agar tidak bergantung pada satu instrumen saja. Hal ini relevan karena pergerakan harga emas dalam kondisi tertentu dapat berbeda dengan instrumen investasi lainnya.

Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah, ETF Emas juga dapat menjadi pilihan. Produk ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VIII/2025 tentang ETF Syariah Emas. Dalam ketentuannya, setiap unit penyertaan ETF Syariah Emas didukung oleh emas fisik yang disimpan secara khusus, sehingga tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, pengembangan ETF Emas juga telah didukung oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi tersebut membuka jalan bagi penerbitan ETF Emas di Indonesia dan memberikan landasan hukum bagi pengembangan produk ini. Hal ini menunjukkan bahwa industri menyambut positif kehadiran ETF Emas sebagai pilihan investasi baru bagi masyarakat.

Meski menawarkan berbagai kemudahan, ETF Emas tetap merupakan instrumen investasi yang nilainya mengikuti pergerakan harga emas. Karena itu, investor perlu memahami karakteristik produk, tujuan investasi, dan profil risiko sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Saat ini, investor dapat memilih dari lima produk ETF Emas yang tersedia, yaitu (1) Reksa Dana Syariah Premier ETF Gold Sharia Indonesia (XGLD) yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Investment Management; (2) Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas (XTRA) yang diterbitkan oleh PT Trimegah Asset Management; (3) Reksa Dana Syariah Mandiri ETF Emas (XMES) yang diterbitkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi; (4) Reksa Dana Syariah BRI MI Gold ETF Syariah (XDES) yang diterbitkan oleh PT BRI Manajemen Investasi; dan (5) Reksa Dana Syariah Syailendra ETF Sharia Gold (XSGO) yang diterbitkan oleh PT Syailendra Capital.

Kehadiran ETF Emas menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia terus berkembang dengan menghadirkan berbagai pilihan investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kini, investor tidak hanya dapat berinvestasi pada saham, tetapi juga memiliki alternatif untuk memperoleh eksposur terhadap harga emas melalui mekanisme perdagangan yang transparan dan efisien di Bursa.

Ingin mengenal lebih jauh tentang ETF Emas dan berbagai pilihan investasi lainnya di pasar modal? Kunjungi https://www.idx.co.id/id/produk/exchange-traded-fund-etf/ atau ikuti media sosial resmi Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan informasi dan edukasi investasi terbaru

Diskominfo Batam – Ribuan masyarakat memadati Lapangan Indra Sakti, Kecamatan Belakang Padang, Sabtu (5/9/2026) malam, untuk mengikuti Belakang Padang Bershalawat Jilid 2 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, Rasulullah SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam. Menurutnya, banyak sifat mulia Rasulullah yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

“Ketika kita memperbincangkan Rasulullah SAW, kita memperbincangkan sosok Al Amin, penutup para rasul dan suri teladan yang baik bagi kita semua,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil ‘alamin. Karena itu, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diwujudkan melalui peringatan Maulid Nabi, tetapi juga dengan meneladani akhlak dan perilaku beliau.

Amsakar juga mengajak masyarakat untuk memperbanyak shalawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.

“Basahi lisan kita dengan senantiasa bershalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah membawa keberkahan dalam kehidupan kita,” katanya.

Menurut Amsakar, tema yang diangkat dalam Belakang Padang Bershalawat Jilid 2 “Mempererat Rasa Kasih Sayang dan Persaudaraan di Era Digitalisasi Menuju Batam Maju” relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi dan digitalisasi, kata dia, perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan.

Ia menilai, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Tema yang diangkat ini adalah tema yang paling relevan. Di tengah era digitalisasi, bagaimana kita tetap mempererat kasih sayang dan persaudaraan. Batam harus maju, tetapi kemajuan itu harus tetap dibangun dengan kebersamaan,” ujar Amsakar.

Amsakar berharap semangat persaudaraan dan kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut dapat terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga berharap seluruh ikhtiar masyarakat dan pemerintah dalam membangun Batam senantiasa mendapat keberkahan.

“Semoga Batam selalu menjadi negeri yang dirahmati,” tutupnya.

Suasana semakin semarak dengan lantunan shalawat yang menggema di kawasan Belakang Padang. Masyarakat mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias, termasuk tausiah yang disampaikan penceramah Muhammad Aldiansyah atau Gus Aldi.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian hadiah kepada Masjid Nurul Huda sebagai juara pertama Pawai Belakang Padang Bershalawat Jilid 2. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan kegiatan keagamaan tersebut.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila data desil kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan DTSEN terus diperbarui agar mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.

“Prinsipnya, data itu harus terus diperbarui. Kalau masyarakat merasa datanya tidak sesuai, pemerintah membuka ruang untuk dilakukan koreksi,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin secara tepat dalam data dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.

“Kalau ada masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai, silakan disampaikan untuk dilakukan perbaikan,” tegasnya.

Menurut Saifullah, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas data.

“Data itu harus terus diperbarui sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah juga memberikan dukungan anggaran untuk memperbaiki kualitas DTSEN. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada BPS pada 2026, antara lain untuk perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus ekonomi.

“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini,” ungkapnya.

Purbaya menilai perbaikan data memiliki manfaat strategis karena DTSEN menjadi salah satu dasar berbagai kebijakan pemerintah.

“Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu sangat penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin bagus,” ujarnya.

Purbaya menekankan kualitas data diperlukan agar kebijakan subsidi maupun bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pembukaan akses koreksi tersebut menunjukkan pemerintah tidak menjadikan data sebagai sesuatu yang bersifat statis. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi sehingga kesalahan pencatatan maupun perubahan kondisi ekonomi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemutakhiran.

Dengan DTSEN yang semakin akurat, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bansos.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat efektivitas belanja negara, meningkatkan akuntabilitas program perlindungan sosial, dan memastikan manfaat kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama sekaligus mempercepat pendistribusian bantuan kapal bagi nelayan.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat aktivitas ekonomi pesisir, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.

Perkembangan program strategis sektor kelautan tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kedua menteri melaporkan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama dan penyaluran bantuan kapal bagi nelayan kepada Presiden.

“Keduanya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pembangunan 100 pertama Kampung Nelayan serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan,” ujar Teddy.

Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk menciptakan lingkungan pesisir yang lebih layak, produktif, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Teddy menambahkan, bantuan kapal merupakan bentuk penguatan kapasitas nelayan agar memiliki sarana yang lebih memadai dalam menjalankan aktivitas melaut.

“Pendistribusian bantuan kapal menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah,” katanya.

Program tersebut mulai mendapat dukungan di berbagai daerah. Di Gorontalo Utara, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan di 16 titik kawasan pesisir. Fasilitas yang disiapkan antara lain dermaga, tambatan perahu, pabrik es, ruang penyimpanan dingin, balai pelatihan, sentra kuliner, hingga bengkel nelayan.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Deisy Sandra Maryana Datau mengajak masyarakat mendukung penuh realisasi program tersebut.

“Jika ada kendala, diharapkan dapat dimusyawarahkan untuk menemukan solusi, sebab KNMP di 16 titik di daerah ini adalah berkah bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, dua Kampung Nelayan Merah Putih juga akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

Dengan pembangunan infrastruktur dan pendistribusian bantuan kapal yang berjalan beriringan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan berkembang menjadi pusat ekonomi pesisir yang memperkuat produktivitas, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan.

Surabaya, 4/9/2026 – BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta JKN melalui Customer eXcellence 126 (CX126), yang dirancang untuk mengukur implementasi customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selain itu, juga mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi pembelajaran dan diterapkan secara lebih luas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, mengatakan bahwa perkembangan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik membuat pengalaman peserta menjadi bagian penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik. Baginya di era keterbukaan informasi, customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik, Jumat (4/9).

"Oleh karena itu, kita harus adaptif dalam memahami ekspektasi peserta serta tanggap memberikan solusi. Peserta tidak hanya membutuhkan layanan yang dapat diakses, tetapi juga kepastian informasi dan kualitas pelayanan yang konsisten, baik ketika berinteraksi melalui Kantor Cabang maupun kanal layanan seperti Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA, dan kanal digital lainnya,” kata Pujo.

CX126 menjadi salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk membangun standar pelayanan yang berorientasi pada prinsip Mudah, Cepat, Setara, dan Solutif. Menurut Pujo, CX126 tidak sekadar mencari Kantor Cabang dengan performa terbaik, tetapi juga melihat faktor yang membentuk keunggulan pelayanan agar dapat direplikasi di Kantor Cabang lainnya.

“Keberhasilan di satu Kantor Cabang harus menjadi inspirasi bagi Kantor Cabang lainnya. Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” ujar Pujo.

Pujo menjelaskan, CX126 menggunakan pendekatan penilaian yang komprehensif melalui delapan pilar, yaitu Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture. Selain itu, penilaian juga melibatkan Voice of Customer untuk memastikan pengalaman peserta menjadi bagian dari pengukuran kualitas pelayanan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan wujud nyata kehadiran Program JKN yang langsung dirasakan oleh peserta. Menurutnya, kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses, serta kepastian solusi akan menentukan pengalaman peserta sekaligus membangun kepercayaan terhadap Program JKN.

“Pelayanan unggul hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bergerak dalam satu arah, bekerja dengan standar yang sama, serta menempatkan kebutuhan peserta sebagai orientasi utama. CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan,” tegas Stevanus.

Hasil asesmen tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipantau keberlanjutannya. Stevanus mengatakan bahwa melalui CX126, BPJS Kesehatan mendorong agar praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi dan menjadi standar bersama di seluruh Kantor Cabang.

"Dengan demikian, keberhasilan Program JKN tidak hanya dilihat dari capaian masing-masing Kantor Cabang, tetapi dari kemampuan organisasi menghadirkan pengalaman pelayanan yang semakin konsisten bagi seluruh peserta JKN. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika setiap peserta JKN, di mana pun berada, merasakan layanan yang semakin mudah, cepat, setara, dan dapat diandalkan,” kata Stevanus.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menambahkan, keunggulan pelayanan tidak ditentukan oleh besar kecilnya Kantor Cabang, lokasi, maupun tingkat tantangan yang dihadapi. Keunggulan lahir ketika kepemimpinan, proses, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya pelayanan bergerak dalam satu arah.

Jakarta, 6 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi tentang pentingnya masyarakat memiliki dana pensiun dalam menghadapi masa purnabakti.

Acara pencanangan digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya, Direktur Operasional PT TASPEN (Persero) Tribuna Phitera Djaja, Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffrey Manulang, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Tondi Suradiredja, dan Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Abdul Hadi.

Pencanangan Bulan Dana Pensiun juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang yang diinisiasi oleh OJK serta didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).

Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan lebih lanjut untuk membangun ketahanan finansial masyarakat pada masa pensiun.

“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Friderica.

Friderica menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan dana pensiun sejak dini.

“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” kata Friderica.

Mengenai pengembangan industri dana pensiun, Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan dana pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio (rasio penggantian pendapatan untuk pensiun) pada seluruh pilar sistem pensiun melalui kerja sama antarpemangku kepentingan.

“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK. Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.

Menurutnya, persiapan pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi biaya hidup yang tinggi pada usia lanjut, khususnya biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari yang terus dipengaruhi inflasi. Masa hidup setelah pensiun juga dapat berlangsung selama puluhan tahun, sehingga dana yang terkumpul perlu dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan.

Urgensi tersebut semakin kuat seiring perubahan struktur demografi Indonesia. BPS menyatakan bahwa sejak 2021 Indonesia telah memasuki fase ageing population, dengan sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan penduduk lanjut usia. Kondisi ini dapat menjadi peluang apabila lansia tetap sehat, produktif, dan mandiri. Namun, tanpa kesiapan finansial yang memadai, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dapat menambah beban keluarga, kebutuhan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan, serta memberikan tekanan terhadap perekonomian.

Dukungan Pemerintah

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari kolaborasi untuk memperkuat perlindungan sosial dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur demografi Indonesia.

“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya. Mereka tidak tergantung dari para pekerja yang produktif,” kata Yassierli.

Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen di antaranya berada di sektor informal. Besarnya proporsi pekerja informal tersebut menjadi perhatian Pemerintah dalam mendorong peningkatan kepesertaan program perlindungan sosial agar manfaat perlindungan dapat menjangkau seluruh kelompok pekerja.

Menurut Yassierli, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan dan pada tahun ini memiliki paket pelatihan yang menjangkau lebih dari 300 ribu orang. Hal tersebut juga sejalan dengan semangat “Muda Berkarya” dalam tema Bulan Dana Pensiun 2026, yang menurutnya mensyaratkan tenaga kerja untuk memiliki kompetensi agar dapat terus produktif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan bahwa persiapan masa purnabakti perlu dilakukan sejak seseorang masih aktif bekerja agar tetap dapat menjalani masa pensiun secara produktif.

“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.

Rini juga menyambut baik pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan masa depan.

“Mari kita jadikan semangat muda berkarya bukan hanya sebagai tema kegiatan, tetapi sebagai pengingat kita, bahwa kita akan terus berkarya terus, sambil kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tegas Rini.

Bulan Dana Pensiun

Selama satu bulan penuh, para penyelenggara program pensiun akan melaksanakan lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah. Kegiatan tersebut meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, serta program perluasan kepesertaan yang menargetkan pekerja formal dan informal, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh masih perlunya peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun sebagaimana tergambar dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Survei tersebut menjadi salah satu landasan OJK dalam menyusun program edukasi, memperluas akses keuangan, dan memperkuat pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Friderica menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus dana pensiun, tingkat literasinya masih berada di kisaran 22 persen. Tantangan selanjutnya adalah mendorong pengetahuan masyarakat mengenai dana pensiun menjadi tindakan nyata untuk mempersiapkan masa pensiun.

Pada saat yang sama, replacement ratio, yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima setelah pensiun dan penghasilan sebelum pensiun, masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mempertahankan standar hidup yang layak setelah tidak lagi aktif bekerja.

Peningkatan kesejahteraan pada masa pensiun membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah, regulator, pemberi kerja, penyelenggara program pensiun, asosiasi, dan masyarakat. Pemerintah berperan membangun kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, fiskal, perpajakan, dan pengelolaan aparatur yang mendukung. Sementara itu, industri perlu menyediakan program pensiun yang transparan, mudah diakses, dikelola secara prudent, serta berorientasi pada kepentingan peserta.

Selain memberikan perlindungan pada masa purnabakti, industri dana pensiun memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, pembiayaan sektor produktif dan prioritas pembangunan, serta ketahanan ekonomi nasional.

Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun untuk mempertahankan kesejahteraan setelah pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan pada hari tua, menyisihkan penghasilan sedini mungkin, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai dengan kebutuhan. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.