Live Streaming
super me

super me

Page 8 of 110

BATAM – Terusnya menurun angka Covid-19 di Batam, mendorong semangat Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Perekonomian RI, terpicu. Baik Kemenko Perekonomian dan BP, memiliki semangat yang sama, membangkitkan kegiatan berusaha, dalam meningkatkan ekonomi, Batam. Sebagaimana disampaikan Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan  Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengajak pengusaha, termaksud pengusaha muda, untuk memanfaatkan terbitnya PP 41. “Hendaknya momentum ini tidak boleh dilewatkan. Kemudahan yang diberikan kalau tak digunakan yang rugi kita. Ayo kami siap bersama kalian. Jika ditemukan kendala, mari bersama cari solusinya,” ajak Rudi.

Rudi memastikan dirinya terbuka untuk diajak berdiskusi demi kemajuan Batam. Menyadari Batam merupakan daerah tujuan investasi, baik oleh investor lokal maupun asing. Rudi dengan SDM yang ada di BP Batam maupun Pemko Batam mencurahkan kemampuan untuk terus membangun Batam. Seperti meningkatkan infrastruktur pendukung, dari bandara, pelabuhan hingga akses jalan.

“Tidak lain ini semua untuk ekonomi Batam yang semakin maju, sehingga masyarakatnya juga sejahtera. Alhamdulillah, meskipun sedang covid pertumbuhan ekonomi Kepri kuartal II tumbuh 6,9 persen dan Batam menyumbangkan 70 persen dari pertumbuhan itu,” kata Rudi.

Di samping penanganan Covid-19, pihak Rudi juga tetap berupaya untuk melanjutkan sejumlah proyek-proyek infrastruktur. Dengan harapan tentunya dapat menggerakan ekonomi masyarakat.

“Protokol kesehatan jangan sampai kendor meskipun Covid-19 sudah menunjukan penurunan,” kata Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam ini.

Terkait dengan pengintegrasian sebagaimana disampaikan Sesmenko, dan berkesuaian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rudi menyambut baik. Diakui, Rudi sudah menyiapkan rencana. Dimana, telah menyesuaikan dengan perubahan sistem. Termaksud sistem pelayanan perizinan berusaha yang didesain oleh Pemerintah sehingga menjadi berbasis elektkronik yakni one single submission (OSS) dan wajib digunakan daerah.

Adapun nomenklatur yang digunakan adalah nomenklatur baru sebagaimana tercantum dalam Undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksananya. “Perlunya mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian layanan perizinan berusaha baik untuk masyarakat maupun aparatur penyelenggara perizinan dan kepastian hukum dalam penerimaan daerah dari sumber retribusi daerah yang telah berubah namanya,” tegas Rudi.

Sementara Susiwijono mengatakan, menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia membawa harapan baru bagi masyarakat. Reaksi optimis para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pengusaha terus digaungkan, guna percepatan pemulihan ekonomi nasional selama pandemi berlangsung.

Hal tersebut diutarakan Susiwijono, dalam acara pelantikan Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, pada Kamis (2/9/2021) pagi, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat.

Susiwijono mengatakan, dalam dua-tiga minggu terakhir ini, baik daerah di dalam dan di luar Jawa-Bali, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mulai melandai. Tren ini, menurutnya, harus terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional, terutama di kawasan Kepulauan Riau, khususnya di Batam.

“Kita berharap banyak dari sisi penanganan pandemi ini, dapat kita manfaatkan betul momennya. Terutama beberapa rencana kita terkait PP Nomor 41 Tahun 2021 mengenai KPBPBB, khususnya Batam-Bintan-Karimun, akan kita dorong kembali,” ujar Susiwijono.

Ia melanjutkan, tugas utama selama pemulihan ekonomi berlangsung adalah meningkatkan jumlah investasi asing ke Batam.

“Kita tahu bagaimana kemarin di kuartal II pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu 7,07 persen. Namun sebagian besar dikarenakan Low Base Effect (merupakan kecenderungan perubahan nilai absolut yang kecil pada kondisi awal yang “sangat” rendah sehingga diterjemahkan ke dalam bentuk perubahan persentase yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dipengaruhi faktor dari basis pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun sebelumnya). Sehingga di kuartal tiga nantinya pasti masih terdampak dengan pembatasan melalui PPKM kemarin,” jelasnya.

sumber : bpbatam.go.id 

Dengan melandainya kasus Covid-19, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian beberapa kegiatan masyarakat. Susiwijono berharap selama beberapa minggu ke depan, roda perekonomian dan kegiatan berusaha akan bergerak kembali.

“Mulai dari mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, khususnya di Batam, akan kita dorong kembali. Mudah-mudahan secara penuh target di Tahun 2021 masih bisa kita capai,” harap Susiwijono.

Ia optimis, dengan tingkat vaksinasi Kepri yang tinggi, yaitu di posisi ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Bali, perekonomian di Batam akan membaik. Selain itu, pihaknya juga akan membuka beberapa inisiatif untuk Batam, salah satunya adalah rencana untuk membuka akses bagi investor Singapura.

Dilihat dari sisi kesiapan Batam sendiri, menurut Susiwijono, momen ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan transformasi ekonomi karena Batam dinilai siap untuk meningkatkan eksposurnya, mulai dari kelembagaan, infrastruktur pendukung, termasuk beberapa kebijakan ke depan.

“Dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemarin kami ingin membentuk sebuah integrasi, sehingga Batam dan Kepri akan lebih efisien lagi. Dengan kondisi status KPBPBB yang sedang berlangsung, dua Kawasan Ekonomi Khusus sudah berjalan, kami ingin perekonomian Batam lebih aktif lagi. Apalagi ketika diterapkannya PP Nomor 41 Tahun 2021 nanti diharapkan mampu meningkatkan perhatian publik (investor) terhadap Batam,” tutup Susiwijono. (*)

 

 

Batam – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam memaksimalkan keberadaan kamera pengintai (Closed Circuit Television/CCTv) di lokasi rawan Kota Batam. Setiap kejadian terekam, langsung dikoordinasikan ke kepolisian.

“Semalam ada satu mobil yang mengalami kecelakaan di pertigaan Sei Ladi, dan sudah kita koordinasikan,” ujar Kepala Diskominfo Batam, Azril Apriansyah, Kamis (9/9/2021).

Azril mengaku pengawasan lokasi rawan dilakukan pengawasan 24 jam melalui CCTv Kominfo Batam. Beberapa kali kejadian seperti pencurian, hingga kecelakaan langsung terekam CCTv.

“Pusat pengendaliannya di Kantor Wali Kota Batam dan petugas kota 24 jam mengawasinya,” ujar Azril.

Adapun lokasi yang dipantau CCTv Kominfo Batam tersebar di 20 lokasi yakni lingkungan Kantor Walikota satu titik, lingkungan DPRD Batam satu titik, Gerbang Selatan Dataran Engku Puteri satu titik, Gerbang Utara Dataran Engku Puteri satu titik, lingkungan simpang BI dua titik, Bundaran Madani tiga titik, Simpang Kuda Sei Panas tiga titik, lingkungan jalan utama Nagoya Hill satu titik, Depan Pasar Induk Jodoh dua titik, dan Jalur Lambat Sukajadi dua titik.

Kemudian, jalan di Depan Perumahan Casablanca dua titik, Depan Pura Sei Ladi dua titik, Simpang Tiga Sei Ladi tiga titik, Tanjakan Southlink dua titik, Depan Pelabuhan Domestik Sekupang satu titik, Depan Perumahan Delta Villa Tiban Koperasi dua titik, Depan Mata Kucing dua titik, Depan SP Plaza Batu Aji satu titik, Simpang Tiga Sambau tiga titik, dan Pelabuhan Punggur satu titik.

“Total 36 CCTv yang kami kendalikan. Semoga dengan terus diawasi kamera ini dapat meminimalisir kerawanan dan jika terdapat kejadian dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.

 

Sumber : Media Center Batam 

Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menyelenggarakan pemberian vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi pegawai di Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Sistem Pembayaran (SP), serta masyarakat umum di kawasan Tennis Indoor Senayan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, bersama Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis kedua tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 8 September 2021 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan vaksinasi dosis pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Juni 2021 lalu. Vaksinasi dosis kedua ini diberikan kepada 7.500 peserta vaksinasi.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi otoritas untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 sehingga mendorong terciptanya kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target Pemerintah di tahun ini. Sampai dengan tanggal 6 September 2021 ini, tercatat telah dilaksanakan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada 4 juta masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa vaksinasi adalah game changer bagi pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, BI terus berupaya mendukung percepatan distribusi vaksin ke daerah melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dengan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga terkait.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan OJK akan bekerjasama dengan BI, Kemenkes, IJK dan SP serta berbagai pihak lainnya, untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan harapan target pemberian vaksinasi kepada 10 juta pegawai IJK dan SP serta masyarakat umum tercapai, sehingga ke depannya bisnis industri jasa keuangan menjadi lebih kuat dan pada akhirnya akan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

BI, OJK, Kemenkes akan senantiasa mendorong percepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan di semua daerah sehingga dapat tercapai herd immunity masyarakat Indonesia guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Jakarta  – Setelah beberapa waktu menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pandemi Covid-19 semakin terkendali. Untuk membahas lebih rinci tentang perkembangan penanganan Covid-19, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wamenkes Dante Saksono melakukan jumpa pers virtual bersama pada Hari Senin (06-09-2021).

“Momentum ini patut kita syukuri. Walaupun begitu, ini bukan euforia yang harus dirayakan,” sebut Menko Luhut dalam sambutannya. Ia menjelaskan bahwa dari 25 kabupaten/kota yang ada pada level 4, sekarang hanya tersisa 11 kabupaten/kota.

Sementara itu, Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di luar pulau jawa perpanjangan level 4 dilakukan di 23 kabupaten/kota dari yang sebelumnya diterapkan di 34 kabupaten/kota.

Melihat kondisi yang membaik tersebut, lanjut Menko Luhut, pemerintah pun melakukan tiga penyesuaian kebijakan khusus di wilayah Jawa-Bali. Pertama, melonggarkan waktu makan di restoran selama 60 menit dengan kapasitas tempat 50 persen. Kedua, akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kabupaten/kota yang ada di level 3. Ketiga, pemerintah akan melakukan ujicoba protokol kesehatan dan Aplikasi Peduli Lindungi untuk mall dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu.

Kemudian, soal strategi untuk mengendalikan Pandemi Covid-19, Menko Luhut mengungkapkan adanya 3T (Testing, Tracing dan Treatment), percepatan cakupan vaksinasi bagi masyarakat serta penerapan protokol kesehatan. Selain itu, Menko Luhut dalam konferensi pers menegaskan bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus terus merujuk pada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi terbaru. Eksekusinya pun dilakukan secara bertahap, berlanjut, dan terpadu. “Kita sudah melewati masa puncak jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah perawatan di rumah sakit, dan jumlah kematian jadi jangan sampai ada gelombang ketiga,” harapnya.

Menyambung, khusus di wilayah luar Jawa dan Bali, Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan bahwa vaksinasi sudah dilakukan terhadap 106 juta penduduk dan diyakini bahwa diperlukan percepatan vaksinasi supaya jumlah penambahan kasus tidak kembali meningkat tajam. “Untuk saat ini, akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama pemerintah, terlebih bagi lima kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON),” ujar Menko Airlangga.

Menutup informasi tentang perkembangan jumlah kasus aktif di Jawa-Bali dan luar Pulau Jawa, Wamenkes Dante mengingatkan kemungkinan kenaikan kasus pasien Covid-19 saat menjelang libur peringatan Maulid Nabi Muhammad di bulan depan. “Biasanya kalau aktivitas masyarakat naik, kasus juga ikut naik,” ucapnya.

Pemerintah Manfaatkan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Pantau Implementasi Protokol Kesehatan

Pemerintah memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai integrator utama dari proses 3T, penerapan protokol kesehatan 3M dan percepatan vaksinasi agar penularan Covid19 dapat dikendalikan. Sejauh ini, aplikasi tersebut sudah digunakan di enam sektor esensial, yaitu perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor/pabrik, keagamaan, dan pendidikan. Selanjutnya, aplikasi ini juga akan diterapkan di area pasar tradisional dan warung.

Aplikasi Peduli Lindungi sudah diterapkan di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Di sisi lain, di luar Pulau Jawa Peduli Lindungi baru digunakan di kabupaten/kota dengan jumlah penerima vaksin dosis pertama di atas 50 persen. Wilayah yang dimaksud mencakup Aceh, Jambi, Kupang, Palangkaraya, dan Batam.

Terkait keamanan data, Menko Luhut menjamin kerahasiaannya. Diurus oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Peduli Lindungi ini semakin baik,” janjinya.

Menutup konferensi pers, Menko Luhut dan menteri lainnya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Covid tidak akan hilang dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama Covid-19 hingga kondisi ini berubah dari pandemi menjadi epidemi,” ujar Menko Luhut mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada hari yang sama. Terakhir, diapun berpesan agar masyarakat terus berdisiplin dan jangan sampai lengah terhadap prokes yang menjadi faktor pengendali laju penambahan Covid-19 di masa mendatang. (nck)

Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).

“Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Economic Talk yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan tajuk “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19” secara virtual, Selasa (31/8).

Alokasi TKDD TA 2021 yaitu sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut, earmarked DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77%. Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun (27,97% dari anggaran).

Dalam penanganan pandemi ini, lanjut Menko Airlangga, Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja.

Beberapa inovasi dari beberapa daerah yang dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan Isolasi Terpusat Isoter) ketika kasus aktif sedang pada puncaknya. Inovasi lainnya yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri (Isoman).

Kemudian, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan, juga menjelaskan perihal vaksinasi, dan mendukung percepatan pelaksanaan 3T. Kampung Tangguh ini juga menyediakan fasilitas check point untuk pemeriksaan keluar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar Covid-19.

Kota Semarang juga ikut berinovasi dengan membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga. Demikian juga Kota Makassar yang mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini.

Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, target program vaksinasi juga harus dicapai, supaya kita dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi. Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis, dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan.

“Strategi percepatan vaksinasi di daerah salah satunya dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memonitor stok vaksin secara real time di daerah. Khusus untuk daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi, Pemerintah memberi alokasi tambahan dan peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan susunan dewan komisaris. Dalam RUPSLB ini mengangkat Adiwarman Azwar Karim sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI dan Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI.

Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia pada 24 Agustus 2021, telah ditetapkan susunan komisaris BSI menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI, Adiwarman Azwar Karim; Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI, Muhammad Zainul Majdi; Komisaris BSI, Suyanto; Komisaris BSI, Masduki Baidlowi; Komisaris BSI, Imam Budi Sarjito; Komisaris BSI, Sutanto; Komisaris Independen BSI, Bangun Sarwito Kusmulyono; Komisaris Independen BSI, M. Arief Rosyid Hasan; dan Komisaris Independen BSI, Komaruddin Hidayat.

Pada semester I tahun 2021, BSI mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp1,1 triliun, naik 34,29% dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau secara year on year (yoy). Kenaikan laba pada semester I tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berkualitas, sehingga biaya dana dapat ditekan. Hal itu mendorong kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil yang tumbuh sekitar 12,71% secara year on year (yoy).

Sedangkan dari sisi bisnis, pada semester I 2021 bank syariah milik Himbara ini telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp161,5 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 11,73% dari periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp144,5 triliun.

Dari sisi liabilitas, penghimpunan DPK BSI sampai semester I 2021 mencapai Rp216,36 triliun, naik 16,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp186,49 triliun.

Dengan kinerja tersebut BSI berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp247,3 triliun hingga Juni 2021. Torehan itu naik sekitar 15,16% secara yoy. Pada periode yang sama tahun lalu total aset BSI mencapai Rp214,7 triliun. (nck)

akarta - Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli 2021 lalu di seluruh wilayah di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan, di mana jumlah Kasus Aktif dan Tingkat Keterisian RS (BOR) semakin menurun setelah berada di puncaknya pada 15 Juli 2021 lalu.

Jika melihat data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), per 23 Agustus 2021, total kasus Covid-19 secara nasional tercatat sebanyak 290.518 kasus. Wilayah di Luar Jawa-Bali berkontribusi Kasus Aktif sebesar 52,3% dan sisanya di Jawa-Bali sebanyak 47,7%. Penurunan Kasus Aktif secara nasional turun sebesar -35,17% (data 23 Agustus dibandingkan 9 Agustus 2021) dan terjadi di seluruh wilayah, di mana penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar -47,07%, diikuti Jawa-Bali (-42,28%), Kalimantan (-31,30%), Sumatera (-25,72%), Sulawesi (-21,02%), dan Maluku & Papua (-18,86%).

Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate) nasional mencapai 89,52%, namun lebih tinggi dari Global yang sebesar 89,48%. Kesembuhan per wilayah adalah Jawa & Bali (91,59%), Nusa Tenggara (89,51%), Kalimantan (86,54%), Sulawesi (85,02%), Sumatera (84,40%), dan Maluku & Papua (79,16%). Sedangkan Tingkat Kematian (CFR) per 23 Agustus 2021, memang masih terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase di atas nasional yang sebesar 3,19% (CFR Global 2,09%). Data CFR per wilayah, yang masih di atas nasional adalah Jawa-Bali (3,33%) dan Sumatera (3,27%), sedangkan yang sudah di bawah CFR nasional adalah Kalimantan (3,04%), Sulawesi (2,41%), Nusa Tenggara (2,20%), dan Maluku & Papua (1,55%).

Tingkat Keterisian TT (BOR) sudah membaik, secara nasional BOR TT Covid-19 cukup rendah yaitu hanya 32,9% (BOR Isolasi 31,5% dan BOR Intensif 46,9%). Untuk daerah Luar Jawa-Bali, angka BOR 41,6%, dan tidak ada yang melebihi 60%. Sedangkan untuk wilayah Jawa-Bali BOR sebesar 27,7%. Untuk menjaga BOR masih dapat dilakukan dengan meningkatkan konversi TT untuk Covid-19 dan Penyediaan Fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), termasuk penggunaan Kapal PELNI (khusus untuk Isoter Luar Jawa – Bali). Untuk Isoter Luar Jawa-Bali tersedia kapasitas 42.519 TT dengan BOR 27% (per 21 Agustus 2021). Sementara, Isoter Kapal PELNI tersedia lebih dari 3.500 TT (3.596 TT) yang tersebar di 6 wilayah yaitu: Medan (KM Bukit Raya) 463 TT, Lampung (KM Lawit): 437 TT, Makassar (KM Umsini): 849 TT, Bitung (KM. Tatamailau): 458 TT, Sorong (KM. Sirimau): 460 TT, dan Jayapura (KM. Tidar): 929 TT.

Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan level asesmen yang sedikit membaik, di mana level asesmen Provinsi yang Level 4 mengalami penurunan dari 11 Provinsi menjadi 7 Provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota juga ada perbaikan, yaitu:

- Level 4 : mengalami penurunan dari 132 Kab/Kota menjadi 104 Kab/Kota

- Level 3 : mengalami kenaikan dari 215 Kab/Kota menjadi 234 Kab/Kota

- Level 2 : mengalami kenaikan dari 39 Kab/Kota menjadi 48 Kab/Kota.

Dari 45 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 (Periode 9-23 Agustus 2021), terdapat 11 Kab/Kota yang membaik dan turun level asesmennya dari level 4 menjadi 3, yaitu Bengkulu Utara, Merangin, Barito Kuala, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Ende, Sikka, Siak, Rokan Hulu, dan Dumai. Sedangkan sisa 34 Kab/Kota yang lain masih tetap berada di Level Asesmen 4 dan ditetapkan untuk menerapkan PPKM Level 4 pada periode 24 Agustus – 6 September 2021.

“PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Penentuan levelnya akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di masing-masing daerah dan berlaku setiap satu sampai dua minggu sekali, berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggunya,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Evaluasi dan Penerapan PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (23/8) malam.

Untuk mobilitas masyarakat, mengalami penurunan cukup tajam selama periode 1 Juli sampai 18 Agustus 2021, namun melandai dalam beberapa hari terakhir, sehingga perlu ditekan kembali agar mobilitas masyarakat dapat dikendalikan sehingga penambahan kasus bisa minimal. Khusus untuk 45 Kab/Kota PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali, selama bulan Agustus 2021 ini sudah terjadi penurunan mobilitas, namun belum sesuai target. Masih terdapat 19 Kab/Kota dengan penurunan mobilitas yang masih kurang dari 10%, bahkan 8 daerah lebih tinggi dari normal (baseline), yaitu: Pematang Siantar, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Jayapura, Sumba Timur, dan Kota Kupang. Namun demikian, terdapat 3 Kab/Kota yang penurunannya sudah cukup signifikan (>30%), yaitu: Kutai Kartanegara (-41,3%), Palu (-34,4%), Bengkulu Utara (-34,0%).

Selain itu, Program Vaksinasi Nasional per 22 Agustus 2021 telah disuntikan sebanyak 90,61 juta dosis, yang terdiri dari 57,96 juta suntikan pertama dan 32,2 juta dosis suntikan kedua serta 448,95 ribu suntikan ketiga (untuk para Nakes).

“Untuk melaksanakan strategi menjaga keseimbangn antara aspek Kesehatan (penanganan Covid-19) dan aspek Pemulihan Ekonomi (menyeimbangkan “gas dan rem”), Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian dalam pengaturan mobilitas dan aktivitas masyarakat dalam PPKM Level 4 di Luar Jawa Bali. Yang harus diingat bahwa seluruh aktivitas/kegiatan harus menerapkan Pro-Kes secara ketat dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” jelas Menko Airlangga.

Beberapa penyesuaian pengaturan untuk PPKM Level 4 di luar Jawa Bali, antara lain:

- Tempat Kerja/Perkantoran dapat melakukan WFO maksimal 25% dari kapasitas, dengan prokes secara ketat, dan bila menjadi klaster akan ditutup selama 5 hari.

- Tempat Ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan, maksimal 25% dari kapasitas atau maksimal 30 s/d 50 orang dengan prokes secara ketat, dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

- Restoran/Kafe diperbolehkan makan di tempat, dengan maksimal 25% kapasitas, 2 orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00.

- Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan diizinkan beroperasi 50% dari kapasitas, jam operasional pukul 10.00 s/d 20.00, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Fasilitas umum (area publik, taman/tempat wisata umum) diizinkan beroperasi 25% dari kapasitas, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan diizinkan beroperasi 25% dari kapasitas, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 25% dari kapasitas atau 30 (tiga puluh) orang, tidak ada hidangan makanan di tempat, dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Industri Orientasi Ekspor dan Penunjangnya, dapat beroperasi 100%, penerapan Protokol Kesehatan secara ketat, apabila menjadi klaster baru Covid-19 maka akan ditutup selama 5 hari.

Realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Pemerintah telah menyalurkan Program Bantuan Beras Bulog (10 Kg per kepala keluarga) di 2021 dengan target 28,8 juta keluarga. Untuk Tahap I selesai disalurkan 20 juta keluarga, kemudian Tahap 2 sebanyak 8,8 juta keluarga dalam proses penyaluran. Bantuan Subsidi Upah/BSU (Rp1 juta per pekerja), dengan target 8,8 juta sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4 yang disalurkan dalam 5 tahap. Untuk Tahap 1 telah selesai disalurkan untuk 947.669 penerima, dan Tahap 2 untuk 1,25 juta pekerja sudah mulai disalurkan sejak 19 Agustus 2021.

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per 11 Ags 2021 sudah terealisasi Rp14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro (92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun). Lalu, Kartu Prakerja Batch 18 yang pendaftarannya sudah berakhir pada 19 Agustus 2021 dengan jumlah pendaftar 3.181.661 dan akan diterima 800.000 orang.

“Jumlah pendaftar Kartu Prakerja untuk Batch 1 s/d 18 di tahun 2021 adalah 67,6 juta orang. Pada Semester 1 – 2021 (Batch 12-17), jumlah penerimanya sebanyak 2.772.880 orang, dan pada Semester 2 – 2021 (Batch 18 – dst) jumlah penerimanya ditargetkan sebanyak 3,1 juta orang, dengan penambahan anggaran Rp1,2 triliun,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (nck)

Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memaparkan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam. Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna di DPRD Batam, Senin (23/8/2021).

Dijelaskannya bahwa penerimaan pendapatan dan pembiayaan semula sebesar Rp2.968.574.058.069,00 berubah menjadi Rp 2.921.147.486.859,00 atau turun 2 persen.

“Pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.860.863.224.402,00 berubah menjadi Rp 2.650.544.986.343,00 atau turun 7 persen,” kata Rudi.

Perubahan pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah semula sebesar

Rp1.432.639.685.193,00 atau turun 15 persen.

Kemudian, pendapatan transfer semula sebesar Rp1.319.207.339.209,00 berubah menjadi Rp1.289.424.306.402,00 atau turun 2 persen. Selanjutnya lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, semula sebesar Rp 109.016.200.000,00 atau naik 27 persen.

“Sementara, dalam penyusunan belanja daerah pada Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan saat ini merupakan hasil kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021,” kata Rudi.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.968.574.058.069,00 atau turun 2 persen. Kendati demikian, alokasi belanja tetap memenuhi urusan pendidikan minimal sebesar 20 persen sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan urusan kesehatan minimal sebesar 10 persen sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk belanja operasi diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah yang dilandaskan pada ketentuan perundangan yang berlaku.

“Mengakomodir usulan tambahan kegiatan atau sub kegiatan sepanjang kegiatan tersebut bersifat penting atau mendesak, berorientasi publik dan dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan, serta mengakomodasi kewajiban Pemerintah Kota Batam kepada pihak ketiga,” katanya.

Kebijakan belanja disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta peraturan perundangan berlaku. Penggunaan anggaran belanja diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang berasal dari Dana Transfer Umum minimal sebesar 8 persen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penyediaan anggaran belanja untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial.

“Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 107.710.833.667,00 berubah menjadi Rp 270.602.500.516,00 atau naik 151,00 persen,” katanya.

Jakarta, 24 Agustus 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Agama (Kemenag) dan industri perbankan terus mendorong program peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok pelajar melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Pada Agustus ini, program KEJAR dikemas dalam satu rangkaian kegiatan KEJAR Prestasi Anak Indonesia atau disingkat KREASI yang acara puncaknya digelar secara virtual pada Selasa ini dan diikuti 1.000 pelajar dari sejumlah sekolah yang berada di beberapa daerah.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara dalam sambutannya mengatakan bahwa penyediaan akses keuangan untuk masyarakat termasuk untuk pelajar merupakan tanggung jawab semua pihak, karena inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
“Tema perluasan akses keuangan untuk pelajar, yang dibarengi dengan upaya literasi keuangan dan perlindungan konsumen, sangatlah strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024,” kata Tirta.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sangat dibutuhkan mengingat peserta didik yang jumlahnya besar, dan cakupan wilayah yang sangat luas.
“Melalui program KEJAR ini kami berharap kekuatan literasi finansial di setiap insan pembelajar menjadi lebih kokoh dan memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan keuangan yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan,” kata Muhammad Ali Ramdhan.
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek Jumeri menambahkan bahwa sistem pendidikan Indonesia saat ini diarahkan juga untuk peningkatan literasi keuangan, yang mencakup pengertian transaksi ekonomi, pengenalan konsep belanja sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, pengenalan konsep berbagi, pengenalan konsep menyimpan; baik tradisional maupun modern, contohnya melalui menabung dan berinvestasi.
“Kami menyambut baik inisiatif OJK dalam program KEJAR yang merupakan bentuk Aksi Indonesia Menabung dalam rangka menumbuhkan budaya menabung sejak dini dan terwujudnya kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar di Indonesia. Kemendikbud Ristek berharap program ini dapat diwujudkan dalam digitalisasi tabungan pelajar guna pemanfaatan tabungan yang lebih mudah dan optimal,” kata Jumeri.

Kegiatan KREASI yang berlangsung selama Agustus 2021 di seluruh wilayah Indonesia dengan tema ”Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia” dilakukan dalam berbagai bentuk pembukaan rekening, edukasi keuangan dan sosialisasi program Kejar sebanyak 504 kegiatan, webinar dan perlombaan bagi pelajar.

Program KEJAR ini merupakan salah satu bentuk implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, yang memiliki tujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal dapat dilakukan sejak dini.
Menurut Tirta, gerakan menabung untuk pelajar merupakan hal yang sangat krusial mengingat jumlahnya yang besar, yaitu sekitar 65 juta pelajar, atau 25% dari total penduduk dan termasuk kategori critical economic players (pelaku ekonomi yang sangat strategis) yang perlu dibekali pemahaman keuangan yang memadai.
Selain itu, survei OJK 2019 menunjukkan bahwa para pelajar umumnya memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang relatif rendah. Tingkat literasi keuangan penduduk berusia 15-17 tahun hanya 16%, atau jauh di bawah tingkat literasi keuangan nasional sebesar 38%. Senada dengan tingkat literasi, tingkat inklusi keuangan penduduk berusia 15-17 tahun tersebut juga relatif rendah, yaitu 58%, atau jauh di bawah tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 76%.
Para pelajar juga lebih rentan dari sisi keuangan karena belum memahami pentingnya menabung atau berinvestasi termasuk menyiapkan dana darurat serta mudah dipengaruhi tawaran influencer di media sosial.
Pemerintah juga telah mencanangkan program Aksi Indonesia Menabung melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebagai langkah strategis yang memberikan manfaat yang besar dan mendorong masyarakat untuk menabung di lembaga jasa keuangan formal.
Pada tahun 2021, ditargetkan 70% pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan, dan data sampai dengan triwulan II tahun 2021, tercatat sebanyak 40,8 juta (63,14%) pelajar di Indonesia telah memiliki rekening tabungan dengan total nominal sebesar Rp26,30 triliun. (nck)

Batam – Pelaku pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif (ekraf) Kota Batam menerima dosis vaksin kedua Covid-19 yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 19-20 Agustus 2021. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meninjau langsung pemberian vaksin kedua yang berpusat di Kepri Mall.

Amsakar mengapresiasi kegiatan pemberian vaksinasi yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Batam berjalan lancar dan sukses. Ia melihat antusias pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf mendapatkan vaksin dapat memberikan kondisi Batam semakin baik.

“Harapan kita kepada seluruh insan pariwisata sudah selesai divaksin sehingga menyongsong kondisi kita yang semakin baik, terima kasih juga kepada tempat penyelenggara,” katanya, Kamis (19/8/2021).

Amsakar menginformasikan hulu hilir pelaku pariwisata mulai dari asosiasi pariwisata, supir, pangkas rambut, budaya, ekraf sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Amsakar melaporkan tren kasus Covid-19 di Kota Batam semakin menurun, yakni pada Rabu 18 Agustus 2021 tercatat 42 orang yang positif Covid-19, 170 pasien sembuh, dan pasien yang dirawat 649 orang diantaranya yang dirawat di rumah sakit berjumlah 288 orang. Menurutnya jika kasus ini terus turun, dalam jangka waktu dua minggu kedepan Covid-19 akan selesai.

“Perkecamatan sudah menarik sekarang, di Kecamatan Bulang sudah hijau, Kecamatan Galang hanya tinggal satu kelurahan, di Belakang Padang ada dua kelurahan sudah menuju hijau kondisi kita sekarang,” ucapnya.

Amsakar bersyukur di Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 RI semakin banyak pasien yang sembuh dari Covid-19 dan kasus Covid-19 terus mengalami penurunan. Maknanya kerja Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) sudah pada jalurnya, kegiatan vaksinasi terlaksana dengan baik, kegiatan rapid test antigen dapat memperkecil kasus, dan kesadaran masyakat semakin baik.

“Kita butuh itu saja, kalau kesadaran protokol kesehatan masyarakat tumbuh akan baik, Covid-19 ini penangananya butuh kebersamaan dan suport dari masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Batam, Amsakar menyampaikan intruksi ini sifatnya perintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kota Batam masuk sudah turun ke level 3, tergantung dari jumlah kasus, pasien yang sembuh, dan hunian tempat tidur baik isolasi maupun rumah sakit.

“Jadi kita harus membuat peraturan ada dasar hukumnya. Kita harapkan jangan lagi mendiskusikan kenapa ini (aturan) dibuat, peraturan ini sudah dipertimbangkan secara nasional,” tegasnya.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mengejar turunnya kasus Covid-19 menjadi zona kuning dan kecamatan hijau, sehingga aktivitas kepariwisataan, budaya, dan ekraf kembali normal dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, dan menjaga jarak.

Amsakar mengatakan sektor pariwisata menjadi menjadi faktor penting di Kota Batam. Retribusi pajak hotel dan restoran termasuk kategori lima besar. Jika dua sektor ini terseok-seok maka akan berpengaruh dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi Amsakar pariwisata ini yang dapat menghidupkan hotel, menggerakan ekonomi pekerja rumah makan, menghidupkan sektor transportasi udara, laut, kendaraan roda empat dan dua. Toko yang menjual souvenir akan dikunjungi, golf, tempat pijat akan mendapatkan manfaat.

“Pariwisata tumbuh dan berkembang juga ditentukan dari tiga A yakni aksesbilitas, amenitas, atraksi termasuk juga destinasi,” terangnya.

Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata mengatakan kegiatan vaksinasi ini, Disbudpar menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam. Terdapat 42 tenaga kesehatan yang ikut dalam kegiatan vaksin ini.

Ardi menyampaikan kegiatan vaksinasi sudah dirasakan penuh oleh pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf. Pada pemberian dosis pertama vaksinasi Covid-19 berlangsung di tiga tempat.

“Hari ini memulai vaksinasi dosis kedua bagi pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf semoga kegiatan ini berjalan lancar,” pintanya.

Pemberian vaksinasi ini dapat memberikan manfaat kepada tubuh. Selain itu dapat memberikan kepercayaan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batam.

“Kita terus mengingatkan pelaku pariwisata, budaya, ekraf dan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif BPPD Kota Batam, Edi Sutrisno mengatakan kegiatan vaksinasi yang berpusat di Kepri Mall ini merupakan gelombang pertama pemberian vaksinasi dosis kedua bagi pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf. Ia menyebutkan ada 20 asosiasi yang ikut serta dalam kegiatan ini, diantaranya Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita, Masyarakat Sadar Wisata (Masata), Asosiasi Seni Lanskap Indonesia (Asli), dan sebagainya.

“Besok ada Asppi (Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia), Katalia, PCPI (Perkumpulan Chef Indonesia), dan banyak lagi,” sebutnya.

Edi menyampaikan pemerintah terus berupaya seluruh pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf mendapat vaksin dosis pertama dan kedua. “Kita harapkan pelaku pariwisata, budaya, ekraf yang berjumlah 10.000 mendapat full vaccine,” pintanya.

 

Sumber : Media Center Batam

Page 8 of 110

Tentang Kami