Live Streaming
super me

super me

Page 6 of 110

Jakarta, 29 Oktober 2021. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berupaya meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (KPR Subsidi BP2BT) dengan menggelar akad online bersama secara nasional dengan total 600 unit rumah.
 
Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan untuk memacu penyaluran KPR BP2BT, perseroan juga merancang skema baru KPR Subsidi BP2BT yang menawarkan masa fixed rate hingga 10 tahun, berubah dari yang sebelumnya hanya 2 tahun. Dengan skema tersebut, masyarakat kelas menengah ke bawah dapat memiliki rumah dengan nilai cicilan yang lebih murah.
 
“Kami berupaya menghadirkan fasilitas KPR subsidi yang sesuai dengan profil kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka dapat segera menikmati hunian yang nyaman dan aman untuk ditinggali terutama di masa pandemi ini. Sepanjang 2021, kami telah merealisasikan sebanyak 2.250 unit KPR BP2BT,” tutur Hirwandi di sela Akad Bersama KPR BP2BT dengan Skema Fixed Rate di Jakarta, Jumat (29/10).
 
KPR BP2BT BTN merupakan produk pembiayaan pemilikan rumah racikan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Bank BTN, yang memberikan bantuan uang muka hingga Rp40 juta. Fasilitas kredit subsidi ini juga memiliki tenor hingga 20 tahun.
 
Bank BTN juga berinovasi dengan menawarkan skema fixed rate pada fitur Graduated Payment Mortgage (GPM) yang menawarkan keringanan angsuran berjenjang. Ada dua skema yang ditawarkan yaitu keringanan angsuran berjenjang dengan fixed rate 9,5% selama 5 tahun dan fixed rate 10 % selama 10 tahun.
 
Hirwandi menjelaskan dengan bantuan uang muka dan skema fixed rate tersebut, angsuran di 5 atau 10 tahun pertama akan lebih murah. Kenaikan nilai cicilan setelah melewati masa fixed rate pun, akan meningkat dengan angsuran yang masih mampu dibayar oleh MBR.
 
Fasilitas KPR Subsidi BP2BT ini, tambah Hirwandi, bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki hunian baik rumah tapak maupun yang dibangun secara swadaya. Batas harga rumah yang bisa menggunakan fasilitas tersebut akan bergantung pada zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR.

Untuk rumah tapak mulai dari Rp150 juta hingga Rp219 juta. Kemudian untuk rumah susun mulai Rp288 juta hingga Rp385 juta. Lalu, untuk rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp120 juta hingga Rp155 juta.
 
Sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian PUPR, masyarakat yang bisa mengakses skema KPR BP2BT adalah mereka yang belum memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah. Selain itu, MBR yang bisa mengakses KPR tersebut wajib memiliki rekening tabungan selama minimal 3 bulan.
 
Kemudian, ada batasan penghasilan yang ditetapkan untuk dapat menikmati fasilitas KPR tersebut, baik sendiri maupun bersama pasangan. PUPR mengatur nilai penghasilan itu sesuai dengan zona wilayah yaitu penghasilan maksimal Rp 6 juta dan Rp 8,5 juta untuk wilayah Papua & Papua Barat. (nck)

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan capaian 50 tahun BP Batam dalam membangun Batam tentu tidak dapat lepas dari peran pelaku usaha. Karena itu penghargaan ini tentunya diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pengusaha.

“Mereka (pengusaha) ikut berkiprah membangun Kota Batam. Seperti McDermott, perusahaan terlama sampai saat ini masih beroperasi dengan baik,” kata Muhammad Rudi.

Dijelaskan Rudi, Batam telah berkembang sebagai daerah industri, perkapalan, perdagangan dan pariwisata secara progresif selama 50 tahun terakhir.

Batam juga merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 di Batam, yaitu 5,92% melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi yang 4,84% dan bahkan sama dengan pertumbuhan Nasional yaitu 5,92%.

Meskipun Pertumbuhan ekonomi di Batam tahun 2020 menurun sebesar -2,55%, jika dibandingkan dengan penurunan ekonomi di Kepulauan Riau sebesar -3,8%, Batam masih lebih baik.

“Penurunan ini jelas berdampak di saat pandemi covid-19,” ujarnya.

Rudi mengatakan BP Batam telah mengabdi selama genap 50 tahun di Batam dan terus berupaya dalam meningkatkan investasi dan pembangunan, sehingga dapat berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia.

“Hari ini kami merayakan semangat investasi yang bermartabat dengan Penghargaan Investasi BP Batam 2021,” katanya.

Dengan 10 kategori, dari pengusaha paling inovatif hingga negara yang paling banyak berinvestasi di Batam, Pihaknya sangat berharap penghargaan ini akan merangsang dan memastikan investor kami yang ada dan sekarang untuk berekspansi sekaligus berinvestasi di Batam.

“Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menghadiri Penghargaan Investasi 2021 ini, dan berharap yang terbaik bagi semua pemenang di masa depan,” katanya.

Adapun tokoh dan perusahaan yang mendapatkan penghargaan di antaranya:

  1. Tokoh Pegiat Investasi “Pengusaha Paling Menginsprasi”, Abidin Hasibuan
  2. Tokoh Pegiat Investasi “Pengusaha Paling Inovatif”, Kris Wiluan.
  3. Perusahaan dengan Ekspor Tertinggi: PT Pegatron Technology Indonesia.
  4. Perusahaan menyampaikan ketaatan laporan LKPM: PT Panasonic Industrial Devices.
  5. Perusahaan dengan realisasi investasi terbesar: PT Caterpillar Indonesia Batam.
  6. Perusahaan terlama, Lifetime Achievement: PT McDermott Indonesia.
  7. Perusahaan manufaktur dengan tenaga kerja terbanyak: PT TDK Electronics Indonesia.
  8. Negara dengan investasi terbesar: Singapura
  9. Perusahaan 4.0 dengan realisasi investasi terbesar: PT Schneider Electric Manufacturing Batam.
  10. Kawasan Industri Impian, Batamindo Industrial Park

Direktur Utama, PT Sat Nusapersada Tbk, Abidin Hasibuan, saat setelah menerima penghargaan di hadapan Kepala BP Batam memberikan apresiasi kepada BP Batam terhadap banyaknya perubahan yang telah dilakukan untuk mempercepat perizinan investasi di Batam.

Menurutnya sudah banyak perubahan di dalam birokrasi BP Batam. Terlebih lagi sejak di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

“BP Batam sudah banyak berubah, lebih profesional. Dulu saya pernah mengkritik banyak perizinan hantu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” kata Abidin.

Abidin juga mendukung pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan BP Batam dan juga Pemko Batam. Hal itu menurutnya sebagai bukti bahwa pemerintah memang tengah serius untuk membangun Kota Batam.

“Dari infrastruktur juga bisa kita lihat bahwa itu fakta bahwa seorang Muhammad Rudi adalah sosok yang memang pekerja keras,” ujarnya.

Direktur utama Kabil Citra Nusa Peter Vincent juga memberikan apresiasi kepada BP Batam yang terus mendukung para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Kota Batam.

“Selamat Hari Bakti ke 50 BP Batam, terimakasih kepada Kepala BP Batam atas penghargaan yang diberikan kepada kami,” kata Peter.

Peter berharap BP Batam terus dapat membantu dan memberikan kemudahan perizinan kepada pengusaha yang sudah ada saat ini. Sehingga ke depannya dapat mengajak para investor lainnya agar mau menanamkan modalnya di Batam.

Di sela pemberian penghargaan, BP Batam melaunching buku Fostering Growth of BP Batam 50th Anniversary yang secara simbolis diberikan oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro kepada Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto. Nantinya buku ini akan diberikan kepada perusahaan asing, asosiasi usaha asing serta perwakilan negara asing untuk Indonesia.

Penghargaan yang ditujukan kepada para pelaku usaha dan industri di Batam ini juga dihadiri oleh Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suhato Pranoto, Anggota Bidang Pengusahaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad dan jajaran eselon II BP Batam serta sejumlah CEO dan Pimred media massa sebagai ungkapan terima kasih kepada insan pers yang telah bermitra dengan BP Batam.

Jakarta, 28 Oktober 2021. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sudah mulai dapat tertangani dengan baik. Hal ini terlihat pada perekonomian Indonesia yang tumbuh positif pada kuartal II tahun 2021 yaitu sebesar 7,07% (yoy) dengan seluruh leading indicator yang menunjukkan perbaikan. Sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian, Pemerintah mengoptimalkan potensi kawasan dengan mengarahkan core business masing-masing kawasan beserta program/proyek prioritasnya.

Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) merupakan salah satu kawasan andalan Indonesia yang memiliki visi sebagai sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

Melihat potensi dan posisi strategis Kawasan BBK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah optimis menumbuhkan ekonomi Kawasan BBK sebesar 6,5% di tahun 2021 – 2025 dengan target investasi sebesar 100 triliun rupiah per tahun. Hal ini disampaikan dalam acara Investment Award yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, Kamis (28/10). Pengembangan secara bertahap disusun secara komprehensif mulai dari rencana short term, medium term, dan long term dalam kurun waktu 25 tahun dari 2021-2045.

“Demi mengejar target tersebut serta mendorong dunia usaha, Pemerintah memberikan instrumen lengkap kepada Badan Pengusahaan berupa insentif fiskal, non fiskal, serta kewenangan penerbitan izin di 8 sektor utama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun,” ungkap Menko Airlangga.

Khusus Kawasan Batam diarahkan pada Industri Hub Logistik Internasional beserta e-commerce, Industri Kedirgantaraan, Industri Light and Valuable, Industri Digital, Finance Center, Integrated Health Tourism dan juga perkembangan ekonomi digital.

“Hal ini juga didorong untuk menjadikan Batam sebagai kawasan terdepan dalam pengembangan renewable and green energy,” jelas Menko Airlangga.

Untuk itu, dukungan dan partisipasi dari seluruh pegiat ekonomi dan stakeholder dibutuhkan guna mengakselerasi berbagai tantangan yang dihadapi serta memformulasi ide dan terobosan yang inovatif dalam percepatan pembangunan ekonomi khususnya dalam menarik investasi di Batam.

“Geliat pembangunan dan pengembangan Batam selama 50 tahun merupakan hasil bakti dari para inisiator, pemimpin, tim kerja, serta seluruh pihak. Untuk itu saya ucapkan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh pihak dan para pegiat ekonomi atas baktinya dalam pengembangan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 28 Oktober 2021. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kondisi stabilitas sistem keuangan berdasarkan data September masih terjaga dengan kinerja yang terus bertumbuh positif seperti terlihat pada angka pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana di pasar modal seiring mulai terkendalinya pandemi Covid 19 dan meningkatnya aktivitas perekonomian.

Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK juga mencatat bahwa aktivitas perekonomian global juga mulai pulih sejalan dengan penyebaran Covid19 varian delta mulai mereda dan peningkatan vaksinasi khususnya di negara emerging markets yang mengalami akselerasi. Namun demikian perlu dicermati perkembangan global, terutama tren peningkatan inflasi akibat terganggunya global supply chain, dampak pengetatan regulasi di Tiongkok, serta proses normalisasi kebijakan moneter global yang diekspektasikan akan dimulai dalam waktu dekat.

Di domestik, indikator-indikator ekonomi terus menunjukkan perbaikan sejalan dengan penurunan kasus harian, pencapaian positivity rate terendah sepanjang pandemi, dan pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja eksternal juga tumbuh solid seiring peningkatan harga komoditas, ditunjukkan oleh surplus neraca perdagangan yang persisten, current account deficit yang rendah, serta peningkatan cadangan devisa. Hal ini diyakini dapat memberikan buffer yang memadai menghadapi naiknya volatilitas di pasar keuangan apabila The Fed melakukan tapering akhir tahun ini.

Kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia juga ditunjukkan dengan net buy oleh nonresiden. Hingga 22 Oktober 2021, non residen mencatakan inflow sebesar Rp6,07 triliun (net buy Rp9,89 triliun di pasar saham dan net sell sebesar Rp3,82 triliun di pasar SBN). IHSG tercatat naik ke level 6,644 atau menguat 5,7% mtd. Sementara, pasar SBN terpantau relatif stabil dengan rerata yield SBN naik 1,2 bps.

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 26 Oktober 2021 telah mencapai nilai Rp273,9 triliun atau meningkat 282,8% dari periode yang sama tahun lalu, dengan terdapat 40 emiten baru. Selain itu, masih terdapat penawaran umum yang masih dalam proses dari 82 emiten dengan nilai nominal sebesar Rp43,32 trliun.

Kredit perbankan pada bulan September 2021 kembali meningkat dan tumbuh sebesar 2,21% yoy (3,12% ytd). Secara sektoral, kredit sektor utama tercatat mengalami peningkatan terutama pada sektor manufaktur dengan peningkatan sebesar Rp16,4 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,69% yoy.

Sektor asuransi berhasil menghimpun premi pada bulan September 2021 sebesar Rp22,2 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp15,1 triliun, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp7,1 triliun. Selanjutnya, fintech P2P lending pada September 2021 mencatatkan kenaikan outstanding pembiayaan sebesar Rp1,38 triliun (Ytd: Rp12,16 triliun) atau tumbuh sebesar 116,2% yoy. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan melanjutkan tren perbaikan meskipun masih berada di zona kontraksi dengan tumbuh -7,0% yoy.
Profil risiko lembaga jasa keuangan pada September 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,22% (NPL net: 1,04%) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan September 2021 turun pada 3,85%. Selain itu, Posisi Devisa Neto September 2021 sebesar 1,82% atau jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per September 2021 terpantau masing-masing pada level 152,8% dan 33,53%, di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio industri perbankan tercatat sebesar 25,24%, jauh di atas threshold. Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 587,74% dan 341,61%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,95x, jauh di bawah batas maksimum 10x.
OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Akselerasi Transformasi Digital

OJK terus mendorong transformasi digital sektor jasa keuangan dengan fokus pada pemberian layanan/produk yang cepat, mudah, murah, dan kompetitif kepada masyarakat serta peningkatan kemudahan dan perluasan akses masyarakat unbankable dan UMKM.

Upaya tersebut antara lain melalui penerbitan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum serta peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan.

Peraturan OJK terkait Bank Digital tersebut memberikan ruang bagi bank untuk masuk ke dalam ekosistem digital serta mengembangkan produk dan layanan bank berbasis digital untuk bank berskala kecil seperti BPR. Kesempatan yang sama juga dikembangkan untuk lembaga keuangan mikro termasuk Bank Wakaf Mikro (BWM).

Selain itu, OJK juga memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pengembangan UMKM menjadi UMKM go-digital melalui ekosistem UMKM berbasis digital secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. (nck)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Selasa (26/10/2021) bertempat di Marketing Centre BP Batam.
Penandatanganan Kerjasama antara BP Batam dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini ditujukan sebagai landasan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan bidang kearsipan yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto.
Menurut Imam Gunarto, dirinya senang dan merasa bangga pelaksanaan penandatanganan kerjasama ini dapat dihelat bertepatan dengan Hari Bakti ke 50 BP Batam Tahun 2021, setelah sempat mengalami penundaan di masa pandemi tahun 2019.
Imam menuturkan bahwa dengan kerjasama ini dapat tercipta aplikasi pengelolaan arsip yang dilakukan secara digital. Sehingga BP Batam sebagai instansi pemerintah pusat yang mengelola investasi tidak perlu kesulitan melakukan penataan arsip.
“Bagaimana arsip-arsip yang lama itu kita selamatkan dan lestarikan, kami minta arsip yang bersejarah diserahkan ke ANRI saja, karena BP Batam tugasnya mengelola investasi bukan mengelola arsip, biar kami saja yang mengelola arsip. Jadi serahkan pada kami, Bapak dan Ibu yg mengelola arsip dari BP Batam tinggal minta saja ke kami saat dibutuhkan.” Katanya.
Selain itu ia menambahkan bahwa di Hari Bakti BP Batam ke 50 tahun ini, BP Batam mendapat predikat pengelolaan arsip “Sangat Memuaskan”. Hal ini membuat dirinya optimis bahwa BP Batam harus menjadi yang terdepan dalam transformasi pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.
Adapun program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain, pembinaan sistem dan pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan pelestarian arsip statis, pembinaan SDM, pengembangan dan dukungan SDM di bidang kearsipan, penyiapan dan pengelolaan bidang usaha jasa komersil penyimpanan arsip, pengembangan sistem kearsipan digital dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang kearsipan.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berharap dengan kerjasama ini, pengelolaan sistem arsip dari ANRI dapat terkelola dengan baik, tidak keliru dan kesulitan dalam pencarian arsip dan dokumen penting lainnya. Termasuk bukti sejarah pembangunan yang telah dilakukan BP Batam hingga 5 dasawarsa, kedepan dapat terjaga dengan baik melalui ANRI.
Dalam kesempatan ini, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto juga berkesempatan menyerahkan Penghargaan Pengelola Arsip Terbaik bagi unit kerja di lingkungan BP Batam. Adapun tiga unit dengan pengelolaan arsip terbaik adalah : a. Direktorat Pengelolaan Pertanahan b. Biro Keuangan c. Direktorat Pengamanan Aset.
Bright PLN Batam akan mengembangkan pilot project ekspor listrik tenaga surya dari Indonesia ke Singapura setelah menerima izin prinsip dari Energy Market Authority (EMA) Singapura. Bersama dengan PT Trisurya Mitra Bersama (Suryagen) dan perusahaan pengembang energi baru terbarukan Singapura, Sembcorp Industries (Sembcorp), bright PLN Batam sepakat menandatangani Joint Development Agreement (JDA) atau perjanjian pengembangan bersama untuk mengembangkan proyek penyimpanan energi dan tenaga surya terintegrasi skala besar di wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Kepuluan Riau, Indonesia.
Rencananya, proyek ini akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan daya mampu sekitar 1GWp serta didukung sistem penyimpanan energi berupa energi baru terbarukan untuk meningkatkan pasokan energy di Batam dan skala besar akan di ekspor melalui kabel bawah laut ke Singapura.
Agenda itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Arifin Tasrif, Menteri Tenaga Kerja yang merangkap Menteri II Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Dr Tan See Leng, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo dan Chief Executive EMA, Ngiam Shih Chun.
Dalam sambutannya, Direktur Utama, bright PLN Batam, Nyoman S. Astawa mengatakan bahwa PLN Batam sebagai penyedia tenaga listrik utama di Batam akan berkomitmen pada peningkatan penggunaan energi bersih dan energi baru terbarukan.
“Saat ini bright PLN Batam terus bertransformasi kearah yang lebih baik. Kami yakin dengan adanya pengembangan bersama ini akan memberikan kesempatan bagus untuk Batam dan terus meningkatkan pengetahuan dalam mengembangkan energi baru terbarukan dengan skala besar. Semoga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan energi bersih di Indonesia,” ungkap Nyoman.
Ia juga menambahkan bahwa proyek ini akan membawa banyak manfaat, antara lain meningkatkan investasi di bidang EBT serta kesempatan peningkatan lapangan kerja dan industri terkait
Sementara itu, Wong Kim Yin, Group President & CEO, Sembcorp Industries mengatakan proyek ini merupakan contoh kuat dari kolaborasi regional yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan energi. Hal ini juga sejalan dengan rencana Singapura untuk memanfaatkan sumber energi bersih regional, dan berpotensi berkontribusi signifikan terhadap transisi energi bersih dimasa depan.
“Bersama dengan mitra kami di Indonesia, bright PLN Batam dan Suryagen, kami membuat terobosan baru dengan berbersama-sama mengembangkan proyek energi baru terbarukan dalam skala besar untuk energi bersih ,” beber Wong Kim Yin.
Kerjasama pengembangan bersama ini tentunya sejalan dengan program Pemerintah yang menargetkan penggunaan EBT di Indonesia sebesar 23% pada tahun 2025. Selain itu proyek ini diharapkan dapat menambah sekitar 1.000 lapangan perkerjaan di Indonesia kususnya di Kota Batam dan Singapura selama tahap konstruksi. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para insinyur lokal di Indonesia untuk mengoperasikan proyek infrastruktur energi terbarukan skala besar.

Kondisi kuartal 3 tahun 2021 sangat dinamis, dimana terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 yang memuncak pada bulan Juli 2021. Kondisi ini juga diikuti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdasarkan level, yaitu mulai level 1 sampai dengan level 4, tergantung pada kondisi masing – masing daerah.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan termasuk BNI, mempertimbangkan upaya pertumbuhan kinerja dan recovery dari tekanan atas dampak pandemi Covid -19. Melalui kesempatan ini, BNI turut mengapresiasi segala upaya pemerintah dan kekompakan seluruh elemen bangsa dalam menahan laju penyebaran Covid - 19, sehingga kini penyebaran virus dapat relatif dikendalikan dan aktivitas perekonomian mulai berangsur pulih.

Pencapaian kinerja BNI pada Kuartal 3 tahun 2021 ini merupakan hasil positif dari upaya disiplin manajemen dan seluruh insan BNI yang senantiasa bersinergi untuk mempercepat transformasi digital dan juga menghadapi dampak negatif dari PPKM dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19.

Sampai dengan Kuartal 3 tahun 2021, BNI berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 73,9% secara Year on Year, yaitu dari Rp4,3 triliun pada Kuartal 3 2020 menjadi Rp7,7 triliun pada Kuartal 3 2021. Pertumbuhan laba ini utamanya berasal dari pertumbuhan Fee Based Income dan Net Interest Income masing-masing sebesar 16,8% dan 17,6% secara YoY.

Pencapaian ini juga merupakan hasil dari transformasi digital BNI yang salah satunya ditujukan untuk penguatan kapabilitas dalam transactional banking. BNI mencatat kinerja penghimpunan dana murah yang sangat sehat, salah satu faktor pendukung kredit yang solid. Dimana komposisi himpunan dana murah atau CASA mencapai 69,7% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini.
CASA tumbuh 8% YoY, yaitu dari Rp 431,3 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 465,7 triliun pada Kuartal 3 – 2021. CASA mendominasi DPK yang juga tumbuh 1,4% YoY dari Rp 659,52 triliun pada Kuartal 3 – 2020 menjadi Rp 668,55 triliun pada Kuartal 3 – 2021. Pertumbuhan CASA tersebut berdampak pada penghematan beban bunga sebesar 10 basis point dari kuartal sebelumnya.

Pendapatan Operasional sebelum Pencadangan (PPOP) tumbuh 21,0% YoY yang tercapai dengan adanya struktur pendanaan (funding) berbiaya murah yang kuat, dimana berkontribusi dalam recovery Net Interest Margin (NIM) sebesar 50 basis point YoY. Pendapatan Bunga Bersih (NII) meningkat 17,6% YoY, yaitu dari Rp 24,39 triliun dari Kuartal 3 – 2020 menjadi Rp 28,70 triliun pada Kuartal 3 – 2021. Pertumbuhan NII ini merupakan efek pendistribusian kredit BNI yang masih tumbuh 3,7% YoY, yaitu dari Rp 550,07 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 570,64 triliun pada Kuartal 3 – 2021.

Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan Pendapatan Non Bunga yang kuat sebesar 14,2% YoY, yaitu dari Rp 8,94 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 10,21 triliun pada Kuartal 3 - 2021. Pertumbuhan Pendapatan Non Bunga ini bersumber dari peningkatan kinerja sumber FBI penting perseroan, seperti Pemeliharaan Kartu Debit dan Rekening yang tumbuh 5,8% YoY dari Rp 1,81 triliun pada Kuartal 3 – 2020 menjadi Rp 1,92 triliun pada Kuartal 3 – 2021; kemudian pendapatan layanan ATM dan e-channel yang tumbuh 12,4% YoY dari Rp 1,01 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 1,14 triliun pada Kuartal 3 – 2021; demikian juga FBI dari layanan Trade Finance yang meningkat 19,8% YoY dari Rp 901 miliar pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 1,08 triliun pada Kuartal 3 – 2021; serta pendapatan komisi dari Marketable Securities yang tumbuh 54,4% YoY dari Rp 1,04 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 1,59 triliun pada Kuartal 3 – 2021. (nck)

Jakarta, 18 Oktober 2021. Evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali terus dilakukan setiap minggunya. Semua indikator dan permasalahan di lapangan terus dievaluasi, terutama beberapa indikator utama seperti Level Asesmen Situasi Pandemi dan Capaian Vaksinasi.

Sampai saat ini, pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia sangat baik. Terlihat dari data Johns Hopkins University bahwa indikator Jumlah Kasus Konfirmasi Harian di Indonesia yaitu 3,69 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain (Singapura = 516,4 kasus; Inggris = 589,7 kasus; India = 12,1 kasus). Juga data Reproduction Rate (Rt) Indonesia sebesar 0,70 yang berarti dalam kategori terkendali, jauh lebih baik daripada Singapura yang sebesar 1,12, Inggris sebesar 1,09 dan India yang sebesar 0,85.

Secara nasional Kasus Aktif per 18 Oktober sebesar 17.374 kasus atau 0,43% (dari 4,2 juta total kasus), jauh di bawah rata-rata kasus global yang sebesar 7,3% (17,8 juta kasus aktif dari 241,5 juta total kasus). Jumlah rata-rata penambahan Kasus Konfirmasi Harian dalam 7 hari ke belakang (7DMA) juga terus menunjukkan tren penurunan. Per 18 Oktober 2021, penambahan kasus harian sebesar 626 kasus atau secara rata-rata 7 hari (7DMA) berada di angka 975. Jumlah rata-rata orang diperiksa dalam 7 hari ke belakang (7DMA) juga relatif stabil di kisaran 170 ribu orang.

Apabila dilihat dari masing-masing Kelompok Provinsi, jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif, yakni sbb:

Sumatera: RR= 95,78% dan CFR = 3,56% dengan penurunan -95,64%
Nusa Tenggara: RR = 97,05% dan CFR = 2,34% dengan penurunan -95,66%
Kalimantan: RR = 96,27% dan CFR = 3,16% dengan penurunan -95,84%
Sulawesi: RR = 96,46% dan CFR = 2,63% dengan penurunan -93,69%
Maluku & Papua: RR = 95,84% dan CFR = 1,75% dengan penurunan -89,27%
Sementara, tingkat RR Nasional = 96,19%, CFR Nasional = 3,38%, dan Penurunan Kasus Aktif Nasional = -95,69%.

“Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali memperlihatkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu. Dibandingkan di awal PPKM, jumlah Kab/Kota Level 4 turun dari 132 Kab/Kota menjadi 0 Kab/Kota, sementara itu Kab/Kota Level 1 naik tajam dari 0 Kab/Kota menjadi 77 Kab/Kota,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (11/10).

Level Asesmen per 16 Oktober untuk 27 Provinsi di Luar Jawa Bali juga cukup baik, di mana sudah tidak ada Provinsi di Level 4, hanya ada 1 Provinsi di Level 3, dan sebanyak 23 Provinsi di Level 2. Sedangkan di Level 1 sudah ada 3 Provinsi (Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau).

Untuk di tingkat Kabupaten/Kota di luar Jawa & Bali (sebanyak 386 Kabupaten/Kota), sudah tidak ada Kabupaten/Kota di Level 4, hanya ada 24 Kabupaten/Kota di Level 3, sebanyak 285 Kabupaten/Kota di Level 2, dan sudah ada 77 Kabupaten/Kota di Level 1. Sedangkan khusus untuk 6 Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 pada periode ini, masih ada 3 Kabupaten/Kota lainnya yang masih tetap pada Level Asesmen 3 (Bangka, Bulungan, dan Tarakan), namun sudah ada 3 Kabupaten/Kota yang mengalami perbaikan ke Level 2 (Pidie, Padang, dan Banjarmasin).

“Namun demikian, untuk penetapan Level PPKM, selain mendasarkan pada data Level Asesmen Situasi Pandemi dari Kemenkes, juga mempertimbangkan capaian vaksinasi, di mana untuk Kabupaten/Kota yang capaian vaksinasi Dosis-1 masih kurang dari 40%, akan dinaikkan satu tingkat Level PPKM yang lebih tinggi,” ungkap Menko Airlangga.

Pelaksanaan PPKM untuk luar Jawa Bali akan diperpanjang dari 19 Oktober hingga 8 November 2021, namun dengan tetap dilakukan evaluasi secara mendalam di setiap minggu. Pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level asesmen di wilayah masing-masing, dengan beberapa penyesuaian, terutama yang terkait dengan kegiatan masyarakat, seperti di tempat permainan anak di Mall, Bioskop, tempat wisata, dll.

“Cakupan penerapan PPKM di luar Jawa Bali, untuk PPKM Level 1 akan diterapkan di 18 Kabupaten/Kota, PPKM Level 2 akan diterapkan pada 157 Kabupaten/Kota, sedangkan PPKM Level 3 akan dilakukan penerapannya di 211 Kabupaten/Kota,” tutur Menko Airlangga.

Perkembangan Pelaksanaan Event Nasional.

Untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang sudah resmi ditutup pada 15 Oktober 2021, tercatat pada 17 Oktober 2021 bahwa jumlah total Kasus Konfirmasi Covid-19 sebanyak 176 Kasus (terdiri dari 97 Atlet, 49 Official, 7 Coach, 10 Wasit, 9 Media, 2 Panpel, 1 Juri, dan 1 Keamanan), atau sebesar 1,7% dari total Peserta PON yang mencapai 10.066 orang, dengan Positivity-Rate 1,13% dari total yang dilakukan testing, yang tersebar di 16 Cabor (dari 37 Cabor yang dipertandingkan) dan 30 kontingen dengan jumlah kasus terbanyak berasal dari kontingen DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. “Sudah lebih dari 60% dari Peserta PON yang sudah melewati masa karantina (lewat 5 hari), sisanya dalam beberapa hari ini terus dimonitor, terutama karantina di daerah-daerah,” imbuhnya.

Prokes pada saat kedatangan di daerah asal atau tujuannya telah diatur dengan Adendum ke-II SE Kasatgas Nomor 17/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. “Juga untuk World Superbike Mandalika yang sudah siap untuk 25 ribu penonton, dan di Kabupaten Lombok Tengah sudah tercapai 70% vaksinasi dosis pertama, dan (penonton) yang membeli tiket harus sudah 2 kali vaksin,” paparnya.

Sementara itu, untuk kegiatan nasional yang lain adalah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) yang diselenggarakan di Sofifi, Maluku Utara, dari tanggal 16-25 Oktober 2021. Untuk monitoring dan pengawasan dilakukan oleh KemenDagri dan Satgas Penanganan Covid-19, di mana penerapan Prokes mengikuti ketentuan Prokes seperti yang diterapkan di PON Papua, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk Satgas Prokes untuk mengawasi Prokes di lapangan. Demikian juga pasca pelaksanaan STQH, setiap Pemerintah Daerah akan menyiapkan Karantina Terpusat di daerah masing-masing, dan berlaku kewajiban untuk melakukan Karantina selama 5X24 jam.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Ratas yaitu harus disiapkan prokes ketat dan mengantisipasi pelaksanaan Liburan Nataru (Natal dan Tahun Baru), supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Vaksin booster untuk para penerima vaksin di awal, yang mungkin imunitasnya sudah mulai menurun, perlu segera dipersiapkan. (ngk)

Jakarta -  Gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat. Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.

Untuk itu, saat memberikan pidato kunci pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi keuangan yang tengah berkembang tersebut.

"Perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030," ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, momentum tersebut harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Selain itu, juga harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan PERMASALAHAN-PERMASALAHAN sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Pembiayaan teknologi finansial juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.

"Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," jelasnya.

"Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional," imbuhnya.

Menurut Kepala Negara, penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.

"Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah," tambahnya.

Presiden berharap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.

"Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang baru yang bermunculan," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (nick)

Jakarta, 11 Oktober 2021 - Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Profesi Keuangan Expo 2021 secara virtual dan dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Acara ini mengangkat tema “Kolaborasi Profesional Profesi Keuangan dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045”.

Tema ini menjadi penting karena dukungan percepatan pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh hanya satu profesi keuangan, namun diperlukan sinergi profesi keuangan untuk terus menciptakan kolaborasi baik antar profesi keuangan maupun antara profesi keuangan dengan regulator. Profesi keuangan yang profesional dapat memegang peranan penting dalam percepatan pemulihan ekonomi serta memberi dukungan menuju Indonesia Emas tahun 2045. “Ini keyakinan kita. Profesi keuangan yang menggawangi sektor keuangan di Indonesia kami yakini akan membawa Indonesia menjadi lebih maju ke depan. Semoga tetap dijaga, diberikan koridor profesionalisme, koridor Integritas, koridor sustainabilitas, koridor akuntabilitas dan juga koridor yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada sektor keuangan kita,” kata Wamenkeu.

Peran profesi keuangan sangat penting dalam proses pemulihan ekonomi. Para profesi keuangan dalam membuat regulasi-regulasi, guidance dan protokol-protokol di sektor keuangan harus bisa memahami dan menginkorporasikan bagaimana supaya regulasi-regulasi yang dibuat mendukung proses pemulihan dan tidak bersifat procyclical.

“Saya berharap teman-teman yang berada di profesi akuntan, profesi penilai, profesi aktuaria dan juga nanti kepabeanan, konsultan pajak ini bisa memahami bagaimana pentingnya pemulihan ekonomi kita dorong bersama dan kita sama-sama dalam koridor tata kelola, koridor governance, koridor transparansi, koridor akuntabilitas bisa mendorong pemulihan ekonomi. Ini menjadi satu keinginan yang rasanya harus kita lakukan ke depan,” ungkap Wamenkeu.

Sejalan dengan Wamenkeu, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Heru Pambudi menyampaikan bahwa dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi, peran profesi keuangan menjadi sangat penting. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 40.000 profesi keuangan yang berada dalam regulasi Kementerian Keuangan, mulai dari Akuntan Beregister, Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris Publik, Konsultan Pajak, Ahli Kepabeanan, hingga Pejabat Lelang Kelas 2. Profesi keuangan lekat dengan berbagai aspek kehidupan perekonomian Indonesia sehingga sinergi dan peran aktif profesi keuangan dalam bidang strategisnya masing-masing sangat vital untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.

Sesjen menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu global yang mengancam kualitas output profesi keuangan hingga eksistensi profesi keuangan itu sendiri. Redesign pola pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, integrasi pengelolaan profesi keuangan, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan (RUUPK) merupakan beberapa agenda besar untuk mendukung terwujudnya profesi keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan.

Acara pembukaan Profesi Keuangan Expo 2021 dihadiri oleh tiga belas ketua asosiasi profesi keuangan secara virtual yang juga mengisi diskusi panel. Diskusi panel mengangkat topik “Profesi Keuangan Siap Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045” dan dibagi ke dalam tiga segmen.

Segmen pertama diisi oleh Ketua Umum Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), Ketua Umum Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Ketua Umum Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas II Seluruh Indonesia (PPL2I), dan Ketua Umum Perkumpulan Ahli Kepabeanan Indonesia (PERAKI).

Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Ketua Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia (AKAI), dan Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) mengisi diskusi panel segmen kedua. Segmen ketiga diisi oleh diskusi bersama Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi (LSP-TA), Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Profesi Keuangan Expo 2021 akan diselenggarakan selama lima hari pada 11-15 Oktober 2021. Acara ini terdiri dari sembilan webinar profesi dan diisi oleh narasumber dari berbagai bidang profesi keuangan. Seluruh rangkaian acara dapat disaksikan secara virtual melalui situs web www.profesikeuanganexpo.id. (nck)

Page 6 of 110

Tentang Kami