Live Streaming
super me

super me

Page 3 of 110

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat siap dalam menghadapi penyebaran Varian Omicron di Indonesia. Apalagi situasi saat ini sudah terkendali dan kondusif.

"Kesiapan kita menghadapi Omicron ini, saya kira sudah sangat terkendali tetapi tetap dengan hati-hati. Mulai dari vaksinasi terus digencarkan, kedua, obat-obat juga sudah disiapkan, rumah sakit disiapkan. Semua yang dibutuhkan kita sudah siapkan, jadi jauh lebih siap," kata Luhut dalam konferensi pers virtual di Istana Negara, Jakarta, Senin (03-01-2022).

Dengan melihat perkembangan angka yang ada, Menko Luhut menyebutkan bahwa situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia terus membaik. Bahkan, selama dua hari yakni tanggal 26 Desember 2021 dan 2 Januari 2022 tidak ada kasus kematian yang diakibatkan oleh Covid-19. Ia juga mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo ada beberapa hal yang diputuskan untuk mengantisipasi sekaligus meminimalisasi penyebaran Varian Omicron.

"Tadi diputuskan karantina yang 14 hari menjadi 10 hari dan 10 hari menjadi 7 hari. Kemudian Omicron memang sudah berkembang ke 132 negara dan kita ada di ranking 40," sebut Menko Luhut. Sedangkan di Indonesia, dia menyebutkan bahwa jumlah kasus Omicron sekarang ada 152. "Dan yang sudah sembuh 23 persen dari situ. Jadi angka ini memang masih kita lihat cukup baik dibandingkan yang lain," ungkapnya.

Selain vaksinasi, obat-obatan, dan rumah sakit, kata Menko Luhut, pemerintah juga telah menyiapkan para dokter atau tenaga kesehatan dalam menghadapi varian Covid-19 terbaru itu.

Lebih lanjut, soal fasilitas karantina,  juga telah disiapkan dengan matang sehingga kondisinya jauh lebih baik dan siap. "Jadi saya ingin sampaikan, mohon teman-teman sadar kita tidak bisa memberikan diskresi (pelonggaran) kebanyakan lagi karena kita hanya mengacu kepada SE Satgas yang ada saja, karena kalau tidak kita tidak disiplin," tegasnya.

Di samping itu, Menko Luhut menilai salah satu penyebab makin cepatnya penyebaran Varian Omicron di berbagai negara di dunia adalah kerena lemahnya penerapan protokol kesehatan di masyarakat atau ketidakdisiplinan. "Kunci Omicron berkembang di dunia manapun itu adalah masalah disiplin, disiplin penggunaan masker, disiplin masalah vaksin, disiplin cuci tangan dan seterusnya. Jadi kata kuncinya adalah disiplin," imbaunya.

Berkaca pada kondisi saat ini, Menko Luhut memandang bahwa Indonesia terbilang lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, seperti misalnya India yang kini juga mengalami serangan Omicron. 

Melihat kesiapan dan keseriusan pemerintah menghadapi Pandemi Covid-19 , Menko Luhut mengajak semua pihak untuk tetap percaya dengan apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan saat ini dan upaya preventif pada masa mendatang.

"Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kita ini kalah dengan yang lain, justru orang lain sekarang banyak mulai berkaca kepada kita. Kenapa Indonesia bisa memelihara keadaan seperti sekarang ini," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa jumlah kasus Omicron di dunia mengalami peningkatan. Data terbaru saat ini kasus konfirmasi sebanyak 408.000 , naik dari minggu lalu yakni 184.000 di seluruh dunia.

"Negara yang sudah terdeteksi ada omicron naik dari 115 negara minggu lalu menjadi 132 negara. Paling banyak sekarang ada di daerah Eropa, Inggris dan Amerika, itu semuanya di atas 20.000 kasus, Afrika Selatan sendiri sudah turun ke angka 1800-an," kata Menkes dalam kesempatan yang sama.

Untuk jumlah kasus tertinggi di wilayah Asia Tenggara, Menkes Budi menyebutkan posisinya dipegang oleh Singapura dengan 1.600 kasus, Thailand 1.500 kasus, dan Indonesia ada di posisi 40 (ranking dunia) jumlahnya per hari ini 152.

Adapun kasus itu, lanjutnya, semua berasal dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

"Kita tahu 6 (kasus) merupakan transmisi lokal, ada yang datang dan sebagian besar di Jakarta tapi ada juga yang datang dari Medan dan juga dari Bali dan Surabaya. kita tetap harus selalu waspada," imbaunya.

Sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa terkait dengan angka reproduksi kasus efektif rata-rata masih tetap 0,98. Khusus di luar Jawa dan Bali akan ada perpanjangan PPKM periode pelaksanaan.

"Akan diperpanjang 14 hari, yaitu tanggal 4 sampai dengan 17 Januari. Jumlah kabupaten/kota dengan PPKM level I meningkat dari 191 menjadi 227 kabupaten/kota, kemudian dengan level 2 menurun dari 169 ke 148 kabupaten/kota; dan level 3 turun dari 26 menjadi 11 kabupaten/kota," sebutnya rinci.

Airlangga juga menyoroti masih rendahnya vaksinasi yang dilakukan di berbagai daerah atau provinsi yang belum mencapai 70 persen, khususnya dosis vaksin pertama. Meskipun demikian, saat ini pemerintahan juga telah menyiapkan booster ketiga dan aturan yang ada akan direvisi baik Peraturan Menteri Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah.

"Ini diharapkan akan segera dimulai nanti disampaikan oleh Pak Menkes di tanggal 12 nanti dan kemudian tentu bagi PPLN juga pemerintah mempersiapkan pintu-puntu kedatangan. Selain di Jakarta disiapkan juga di Juanda maupun di tempat lain yang tentunya bisa melayani kekarantinaan serta pintu darurat. (nck)

BATAM - Hasil Tes PCR palsu yang dibawa oleh pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia menambah risiko menyebarnya Covid-19 di Batam menyusul merebaknya Varian Omicron.

Oleh karena itu, Satgas Penanganan Covid-19 berupaya memperketat pengawasan pintu perbatasan melalui transportasi laut dan memastikan karantina berjalan dengan baik.

“Entry test untuk setiap orang yang datang - sebagian besar PMI - dari Malaysia dan Singapura menjadi keharusan. Selain itu kami juga akan menambah tempat-tempat karantina baru,”tutur Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayen TNI Fajar Setyawan, saat rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Riau Anshar Ahmad, Kamis (30/12/2021).

Batam merupakan satu dari dua gerbang kedatangan melalui laut yang dibuka pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19. Saat ini rata-rata kedatangan harian mencapai 250 orang berasal dari Singapura dan Johor, Malaysia.

Berdasarkan analisis ketersedianan tempat tidur karantina terpusat pemerintah maupun hotel di Batam diperlukan 2.750 tempat tidur. Sementara ketersedian tempat tidur sebanyak 2.712 sehingga kurang 38 tempat tidur.

Dengan asumsi pemakaian hotel yang maksimum, masih terdapat kekurangan tempat karantina PPLN. “Kenyataan di lapangan, kedatangan PMI lebih banyak dibandingkan non-PMI dan keterpakaian hotel tidak sebanyak fasilitas milik pemerintah. Dengan demikian fasilitas karantina milik pemerintah harus ditambah agar tidak menimbulkan penumpukan,” tutur Fajar.

Saat ini keterisian tempat tidur karantina terpusat untuk PMI, Pelajar dan ASN di Batam mencapai 95 persen. Adapun untuk hotel sebesar 32 persen.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan, selama periode Desember ditemukan 353 orang positif Covid-19. “Angka ini naik dua kali lipat lebih dari 168 kasus pada November. Sebagian besar positif saat tes PCR kedua. Ini menunjukkan karantina 10 hari efektif untuk melakukan penyaringan, sehingga penularan lebih luas bisa dicegah.”

Dari kasus penularan Covid-19 pelaku perjalanan internasional melalui Batam, hasil whole genome squencing (WGF) belum menemukan satupun Varian Omicron.

Menurut Wiku, prioritas mitigasi transmisi jalur laut Batam saat ini adalah memperketat penjagaan perbatasan mengingat banyak PMI dari Malaysia yang ternyata positif Covid19. “Selain itu, penambahan tempat tidur karantina juga menjadi prioritas pemerintah saat ini demi mengantisipasi peningkatan kedatangan di periode Natal dan Tahun Baru.”

Jakarta, 30 Desember 2021. Otoritas Jasa Keuangan mencatat stabilitas sektor jasa keuangan hingga akhir 2021 tetap terjaga diiringi dengan fungsi intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal yang terus membaik didorong terkendalinya pandemi Covid 19, pulihnya mobilitas dan meningkatnya kegiatan perekonomian.

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 24 Desember tercatat sebesar Rp 358,4 triliun, merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah dengan emiten baru tercatat sebanyak 55 emiten. Penghimpunan dana ini mayoritas digunakan sebagai modal kerja.

Sementara fungsi intermediasi perbankan pada November 2021 tumbuh sebesar 4,82 persen yoy atau 4,17 persen ytd didorong peningkatan pada kredit UMKM dan ritel.
Indikator perekonomian domestik juga menunjukkan perbaikan yang terus berlanjut.

Indikator-indikator sektor riil seperti Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan Kendaraan, dan lowongan pekerjaan terus meningkat.

Sementara itu, sektor eksternal juga terus membaik ditunjukkan oleh surplus neraca perdagangan dan peningkatan cadangan devisa. Hal ini diperkirakan dapat menyediakan buffer untuk meredam dampak normalisasi kebijakan moneter bank sentral utama khususnya The Fed.

Sejalan dengan itu, pasar saham Indonesia masih menguat. Hingga 24 Desember 2021, IHSG tercatat menguat sebesar 0,4 persen mtd ke level 6.563 dengan non residen mencatatkan inflow sebesar Rp 0,94 triliun. Sementara di pasar SBN, non residen mencatatkan outflow sebesar Rp 24,99 triliun sehingga mendorong rerata yield SBN naik 8 bps mtd pada seluruh tenor.

Di industri perbankan, mayoritas sektor utama kredit mencatatkan kenaikan terutama pada sektor pengolahan dan rumah tangga masing-masing sebesar Rp 24,9 triliun dan Rp 9,1 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,48 persen yoy atau 9,98 persen ytd.

Di sektor IKNB, sektor asuransi berhasil menghimpun premi pada bulan November 2021 sebesar Rp26,1 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp 16,3 triliun, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp9,8 triliun. Selain itu, Fintech peer to peer (P2P) lending pada November 2021 terus mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 106,6 persen yoy atau meningkat Rp1,2 triliun (ytd: Rp13,8 triliun).

Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan tercatat relatif stabil pada level Rp363 triliun.
Profil risiko lembaga jasa keuangan pada November 2021 masih terjaga dengan rasio NPL net tercatat turun menjadi 0,98 persen (NPL gross: 3,19 persen) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan tercatat sebesar 3,92 persen.

Sementara restrukturisasi kredit Covid-19 masih melanjutkan tren penurunan di November 2021 dengan kredit restrukturasi Covid-19 tercatat sebesar Rp 693,62 triliun (Oktober 2021: Rp 714,01 triliun). Jumlah debitur restrukturisasi Covid juga menurun dari 4,4 juta debitur menjadi 4,2 juta debitur.
Sedangkan Posisi Devisa Neto (PDN) November 2021 tercatat sebesar 1,60 persen atau berada jauh di bawah threshold sebesar 20 persen.

Selain itu, likuiditas industri perbankan pada November 2021 masih berada pada level yang memadai. Hal tersebut terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 154,90 persen dan 34,24 persen, di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50 persen dan 10 persen.

Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 25,62 persen atau jauh di atas threshold.

Sementara itu, industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang terjaga sebesar 589,5 persen dan 322,9 persen yang berada jauh di atas threshold sebesar 120 persen. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,91 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

OJK secara konsisten melakukan asesmen terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, OJK terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan dengan menggelar berbagai kegiatan untuk menggerakkan UMKM, pengembangan KUR klaster, Bank Wakaf Mikro dan vaksinasi massal. (nck)

LUMAJANG – Penanganan bencana erupsi Semeru telah memasuki masa transisi tanggap darurat sebagaimana surat keputusan Bupati Lumajang. Menyambut hal itu, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menginisiasi sejumlah program pemulihan, salah satunya pembangunan hunian nyaman terpadu untuk korban erupsi Semeru.

Pembangunan kompleks hunian dilakukan di tanah lapang Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Acara peresmian serta kunjungan ke lokasi hunian dan pabrik batako dilakukan Rabu (29/12/2021). Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, perwakilan pemerintah daerah, hingga unsur TNI hadir dalam seremoni ini.

Ahyudin menjelaskan, hunian nyaman terpadu yang ACT bangun merupakan wujud solidaritas masyarakat Indonesia untuk membantu korban erupsi Semeru. Dalam waktu satu bulan, ACT mendapat amanah besar bentuk menyampaikan kepedulian Sahabat Dermawan. 

ACT mewujudkan salah satu pembangunan hunian terpadu agar warga yang sebelumnya tinggal di tenda pengungsian bisa memulai kehidupan barunya di tempat yang jauh lebih nyaman.

“Korban terdampak harus segera pulih dari duka bencana. Tidak cukup hanya pemenuhan pangan, ACT bersama Sahabat Dermawan memulai pembangunan hunian nyaman. Dalam beberapa waktu, tempat tinggal ini akan selesai pembangunan dan mulai ditempati. Doa terbaik kami untuk korban agar segera kembali pulih seperti sedia kala,” ungkap Ahyudin, Rabu (29/12/2021).

100 unit hunian dengan fasilitas ruang tamu, kamar tidur, dapur, serta kamar mandi akan dibangun ACT. Total luas bangunan 6x4,8 meter. Warga yang menghuni nanti merupakan mereka yang terdampak letusan Semeru, berekonomi prasejahtera, hingga lansia.

Selain hunian nyaman terpadu, ACT juga menginisiasi pengembangan produksi pabrik batako. Pabrik ini menjadi upaya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi karena melibatkan warga sekitar dan korban terdampak. Batako hasil produksi warga nantinya bisa dijual dan juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian. Di tahap awal ini, ACT akan mengadakan 10 unit mesin produksi batako untuk mengoptimalkan manfaatnya untuk masyarakat.

Batam - Dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi. Salah satu dari instansi tersebut adalah kejaksaan negeri yang berfungsi menangani permasalahan hukum terutama di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kerja sama yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh masing-masing pimpinan kedua instansi yakni Iwan Adriady selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam dan Polin Octavianus Sitanggang selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batam di ruang rapat Kejaksaan Negeri Batam, pada Selasa (21/12).
“BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN-KIS tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, membutuhkan dukungan semua pihak baik itu pemerintah, stakeholder termasuk kejaksaan,” kata Iwan.
 
Iwan mengatakan bahwa kerjasama yang dijalin antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Batam sudah cukup lama. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi fungsi kejaksaan dalam hal memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada BPJS Kesehatan.
Dukungan Kejaksaan Negeri Batam sangat dibutuhkan terutama dalam hal kepatuhan pendaftaran mengingat menjadi peserta JKN-KIS adalah kewajiban bagi seluruh penduduk di Indonesia. Namun sejauh ini Iwan mengatakan dalam hal bantuan hukum, pihaknya fokus pada kepatuhan perusahaan baik dalam mendaftarkan pekerjanya maupun melakukan pembayaran iuran.
 
“Kami perlu memastikan perusahaan yang ada di Batam dapat mendukung program JKN-KIS. Tidak hanya dalam hal pembayaran iuran saja, tapi juga dalam hal pendaftaran pekerja. Jika kami temukan perusahaan yang tidak patuh, akan kami serahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan pemanggilan,” kata Iwan.
Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Polin Octavianus Sitanggang di kesempatan yang sama mengatakan bahwa BPJS Kesehatan dan kejaksaan tidak dapat dipisahkan. Selain karena kerjasama yang dijalin sejak dahulu, kedua pihak sama-sama ingin mencapai tujuan yang baik dengan melakukan upaya semaksimal mungkin. Tentunya dengan tetap menjaga rambu masing-masing.
 
“Kerjasama yang terjalin sudah dari dulu, karena memang tidak bisa dipisahkan. Kalau selama ini masih ada yang tersendat, semoga kedepan lebih baik lagi kerjasama yang kita jalin,” kata Polin.
Polin berharap nantinya BPJS Kesehatan dan kejaksaan dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan. Misalnya dengan melakukan pengecekan secara on the spot kepada perusahaan yang diduga tidak patuh.
“Perlu kita ingatkan bahwa menjadi peserta JKN-KIS itu penting. Program ini dibentuk untuk mengangkat keterpurukan khususnya di bidang kesehatan apalagi di masa pandemi ini,” kata Polin.

Jakarta - Data kasus positif COVID-19 varian Omicron di Indonesia pada Rabu (29/12) bertambah 21 orang. Sehingga sampai saat ini jumlah kasus positif ada 68 orang.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan 21 kasus baru itu merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang terdiri dari 16 WNI, 5 WNA.

Negara kedatangan paling banyak adalah Arab Saudi, dan Turki. Sampai saat ini kasus Omicron di Indonesia kebanyakan dari pelaku perjalanan luar negeri.

“Adanya kasus Omicron Indonesia karena adanya perjalanan dari beberapa negara seperti Arab Saudi dan Turki, sehingga masyarakat diimbau untuk mempertimbangkan berlibur ke sana,” katanya.

Pengetatan di pintu masuk negara terus dilakukan, terutama di perbatasan laut, dan darat. Positivity rate di pintu masuk laut dan darat 10 kali lebih tinggi daripada di udara.

dr. Nadia mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

"Kesadaran diri dan menahan keinginan berpergian harus dilakukan. Saya meminta masyarakat untuk bekerja sama mencegah penularan virus COVID-19 dengan menahan diri tidak bepergian," ucapnya. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta POJK Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah (BMPD BUS).

POJK 25 dikeluarkan sebagai upaya mendorong industri perbankan khususnya BPR/BPRS untuk meningkatkan kesempatan dalam berinovasi maupun berkolaborasi dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan produk sejalan dengan perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi.
OJK mengharapkan industri BPR dan BPRS dapat terus meningkatkan kapasitas dan berinovasi dalam menerbitkan produk-produknya, sehingga dapat bersaing di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dengan jasa keuangan lainnya.

Di dalam ketentuan ini, produk BPR dan BPRS dibagi berdasarkan tingkat risiko yaitu produk dasar dan produk lanjutan. Produk dasar terdiri dari produk, layanan, jasa, dan atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, dan kegiatan dasar lain.
Sedangkan produk lanjutan terdiri dari produk, layanan, jasa, dan atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS yang berbasis teknologi informasi, produk yang berkaitan dengan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau yang dapat memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS, dan memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain.

Beberapa substansi pengaturan dalam POJK tersebut meliputi jenis produk, prinsip penyelenggaraan produk, mekanisme penyelenggaraan, penyesuaian rencana penyelenggaraan produk, penghentian produk serta perlindungan konsumen dan/atau pemenuhan prinsip syariah.

Dalam POJK ini, BPR dan BPRS harus dapat memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan produk yang dilakukan. Selain itu juga harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan penerapan prinsip syariah bagi BPRS.

POJK No. 26/POJK.03/2021

POJK 26 ini diterbitkan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko bank umum syariah dalam mengelola konsentrasi risiko yang diselaraskan dengan international best practices serta disesuaikan dengan arah pengembangan nasional. Ketentuan ini juga menyesuaikan terhadap karakteristik perbankan syariah khususnya dalam penggunaan instrumen keuangan syariah.

Lebih lanjut, ketentuan ini juga membuka ruang sinergi yang lebih luas antara bank umum syariah dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, seperti penyaluran dana kepada organisasi sosial, penyaluran dana untuk pembangunan kawasan industri halal, dan penyaluran dana dalam rangka mendukung program pemerintah yang dijamin oleh asuransi syariah. Dengan demikian, diharapkan tercipta integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan Syariah yang lebih masif dan kontributif dalam mendukung pembangunan nasional yang sejalan dengan roadmap perbankan syariah Indonesia 2020-2025.
Selain itu, ketentuan ini juga merupakan harmonisasi dengan ketentuan terkini lainnya antara lain ketentuan di perbankan konvensional, ketentuan mengenai manajemen risiko konsolidasi, dan ketentuan mengenai pelaporan.

Dalam POJK ini, yang dimaksud Penyaluran Dana Besar merupakan Penyaluran Dana kepada individu atau kelompok selain Pihak Terkait sebesar 10 persen atau lebih dari modal inti.
Selanjutnya Batas Maksimum Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 persen dari modal Bank, sedangkan kepada selain Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25 persen dari modal inti (tier 1) Bank.

POJK BMPD BUS ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dan sekaligus mencabut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/13/PBI/2006 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa. (nck)

Jakarta - Selama perayaan Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Pemerintah terus melakukan evaluasi semua kebijakan untuk pengendalian Covid-19, terutama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali. Pemerintah juga terus mendorong kewaspadaan dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mengingat penyebaran varian Omicron yang semakin meluas kasusnya di seluruh dunia, agar kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia tetap terkendali dan kondusif.

Jumlah Kasus Aktif per 26 Desember 2021 adalah 4.655 kasus atau 0,11% dari total kasus, di bawah rata-rata Global yang sebesar 8,60%. Apabila dibandingkan dengan kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka persentasenya sudah turun -99,19%. Proporsi Kasus Aktif di Jawa-Bali sebesar 52,3%, sedangkan Luar Jawa Bali adalah 47,6%.

Kasus Konfirmasi Harian per 26 Desember tercatat cukup rendah di bawah 100 kasus, yaitu sebanyak 92 kasus, atau sudah turun -99,84% dari puncaknya di 15 Juli 2021. Sedangkan rata-rata 7 harian (7DMA) sebanyak 200 kasus, dengan tren yang terus konsisten menurun.

Perkembangan Program Vaksinasi

Laju rata-rata Vaksinasi dalam seminggu terakhir sedikit meningkat sejak Vaksinasi Anak dimulai, dengan rata-rata 1.219.453 dosis per hari. Vaksinasi Anak (6-11 tahun) tersebut menambah laju vaksinasi harian lebih dari 300 ribu dosis dalam 4 hari terakhir.

“Total sebanyak 2.324.644 dosis telah disuntikan untuk anak usia 6-11 tahun. Sedangkan, laju vaksinasi di wilayah Luar Jawa Bali meningkat dan menyumbang 55,6% dari laju rata-rata harian nasional,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (27/12).

Untuk pelaksanaan Program Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster Program), yang menjadi sasaran utama adalah Tenaga Kesehatan (nakes), Tenaga Penunjang yang bekerja di Fasyankes, Lansia, dan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI). Vaksin Booster ini akan didistribusikan oleh Biofarma, dan dapat dilakukan secara homolog atau heterolog.

Sedangkan, Program Vaksinasi Booster Mandiri menargetkan kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran Program Vaksinasi Dosis Lanjutan. Distribusi Vaksin Booster Mandiri ini dijalankan oleh Biofarma dan/atau Perusahaan Farmasi yang memenuhi standar dalam pengiriman vaksin/ logistik dan pelaksanaan vaksinasi, serta dapat dilakukan secara homolog maupun heterolog.

“Program Vaksin Dosis Lanjutan (Booster Program), juga masih menunggu Laporan dan Rekomendasi ITAGI pada 10 Januari 2022,” ujar Menko Airlangga.

Menyoal Vaksin Merah Putih dan Vaksin BUMN, perkembangan yang telah dicapai antara lain: (1) Vaksin kerja sama UNAIR - PT Biotis masih menunggu persetujuan Uji Klinis fase I dari BPOM (Desember 2021), Uji Klinis fase 2 dan 3 pada Januari - Juni 2022, EUA dan Fatwa MUI diperkirakan pada Q3-2022; (2) Vaksin kerja sama Eijkman - Bio Farma masih dalam tahap Uji Pra-Klinis dan menunggu fasilitas CPOB industri, EUA dan Fatwa MUI diperkirakan pada Q4-2022; (3) Vaksin kerja sama Bio Farma - Baylor College of Medicine (Vaksin BUMN), Uji Klinis 1 sudah mulai 13 Desember, EUA dan Fatwa MUI diperkirakan selesai di Juli 2022, sudah terdaftar di WHO Emergency Use of Listing pada 8 Juni 2021, kapasitas produksi 75 – 150 Juta Dosis pada juni – Desember 2022.

Kemudian, perkembangan Vaksin BUMN dan kerja sama produksi dalam negeri antara lain: (1) GX-19 (Kalbe Farma & Genexine) sedang dalam tahap Uji Klinis fase 3 dan melaporkan Uji Klinis untuk mendapatkan EUA, EUA & Fatwa MUI diperkirakan akan pada awal 2022, kapasitas produksi 50 Juta Dosis (juni – Desember 2022); (2) Vaksin Zifivax (JBio & Anhui Zhifei) sudah selesai Uji Klinis fase 3, sedang mempersiapkan fasilitas produksi bersama Biotis di Serang, Banten, EUA untuk usia 18-59 tahun sudah ada sejak 7 Oktober 2021, dan Fatwa halal dari MUI No. 35/2021, kapasitas produksi 150 Juta Dosis pada 2022.

Aturan Karantina untuk PPLN Pasca Nataru

Bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelajar/ Mahasiswa, atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari Perjalanan Dinas Luar Negeri, menjalankan karantina di Fasilitas Karantina Pemerintah, dan wajib melakukan Tes PCR dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah.

Sedangkan, bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, dan bagi para WNA, termasuk Diplomat Asing (di luar Kepala Perwakilan Asing dan Keluarga), harus menjalankan karantina di Tempat Akomodasi/ Hotel Karantina, dan wajib melakukan tes PCR dengan biaya sendiri. Untuk Kepala Perwakilan Asing dan Keluarganya yang bertugas di Indonesia, dapat melakukan Karantina Mandiri di kediaman masing-masing.

Untuk Fasilitas Karantina Pemerintah, kapasitas di Rusun Pademangan, Pasar Rumput, dan Nagrak sebanyak 13.618 orang. Alternatif tambahan kapasitas Fasilitas Karantina Pemerintah ada di Rusun Pulogebang, Daan Mogot dan LPMP dengan kapasitas sebanyak 3.612 orang. Sedangkan untuk karantina di Hotel Swasta, total kapasitas sebanyak 16.588 kamar.

“Fasilitas RSDC Wisma Atlet tidak untuk Karantina bagi PPLN yang datang dari luar negeri, tapi untuk Isolasi dan Perawatan yang positif Covid-19. Sedangkan untuk pelaksanaan Karantina bagi WNI PPLN dapat dilakukan di fasilitas Rusun-Rusun atau tempat lain yang telah disiapkan” tutup Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 24 Desember 2021 – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran yang fundamental dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Tanah Air dan dinilai mampu melewati krisis pandemi Covid-19.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi "FORWADA ONLINE MEDIA WORKSHOP 2021 - Menelisik Peran LPS dalam Memantik Pertumbuhan Kredit Perbankan", Jum’at, (24/12/2021).

Direktur Group Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Herman Saheruddin mengatakan, LPS merupakan bagian dari empat pilar Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nasional (KSSK) yang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.

“Sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank, LPS berkomitmen penuh untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan nasional dalam upaya untuk membangun NKRI melalui perekonomian yang kuat dan stabil,” ujar Herman.

Dijelaskan, selama periode tahun Jan 2020 – Des 2021, LPS telah memangkas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) rupiah sebesar 275 bps dan 150 bps untuk valuta asing. TBP pada bank umum dan BPR saat ini masing-masing 3,50% dan 6,00% serta untuk valuta asing 0,25%.

“Kebijakan TBP diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan TBP yang rendah saat ini maka perbankan akan lebih memiliki fleksibilitas dalam mendorong penyaluran kredit dengan suku bunga yang lebih rendah,” ungkapnya.

Herman menambahkan, LPS akan terus mencermati respon perkembangan suku bunga simpanan antar kelompok bank yang cenderung bervariasi serta dampaknya pada agregat suku bunga pasar dan intensitas kompetisi.

LPS, lanjut Herman, akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas Tingkat Bunga Penjaminan sesuai perkembangan data dan informasi terkini yang tersedia dengan tetap memperhatikan progress pemulihan ekonomi, likuiditas perbankan, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Bank BCA Syariah Pranata mengungkapkan, kondisi perbankan di tahun 2022 diproyeksikan dapat tumbuh positif. “Dengan modal cukup kuat dan likuiditas perbankan yang cukup longgar, di 2022 perbankan masih memiliki kemampuan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan semangat pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi”, kata Pranata

Sementara, ekonom Ryan Kiryanto menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang belum mereda dengan hadirnya varian baru Covid-19, Omicron, Meski ada yang menyebut tidak seganas varian Delta, namun Omicron tetaplah virus yang harus diwaspadai karena bisa berdampak pada ekonomi global.

“Munculnya varian Omicron yang berasal dari Afrika Selatan ini membatasi pergerakan masyarakat dengan adanya lock down dan mengguncang pasar dunia,” ujarnya.

Ryan juga menyoroti sektor yang menjadi akselerator pada tahun 2022 mendatang. Menurutnya sektor tersebut antara lain telekomunikasi, kesehatan pertanian dan pariwisata serta turunannya.

Dia menuturkan, saat ini saham-saham teknologi komunikasi terus memimpin pertumbuhan indeks saham gabungan di seluruh bursa di dunia. Sementara pada sektor Kesehatan dan turunanya seperti obat, vitamin dan alkes, menjadi akselerator ekonomi karena semenjak pademi melanda, masyarakat dunia makin peduli akan kesehatannya.

Hal serupa juga terjadi pada sektor pertanian dalam arti luas, tahun lalu walaupun rendah, sektor pertanian tetap tumbuh positif.

“Sektor pariwisata adalah sektor yang sedang tidur dan akan menjadi akselerator kebangkitan ekonomi di tahun 2022. Karenanya, mulai hari ini sektor pariwisata harus menyiapkan infrastruktur pendukung dengan baik, maintenance harus dilakukan, serta menyiapkan SDM yang baik,” pungkasnya.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, BCA Syariah optimis untuk dapat meningkatkan perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan di kisaran 8-10% di tahun 2022.

Untuk mendukung target tersebut, BCA Syariah bersinergi dengan BCA sebagai induk usaha diantaranya dengan menurunkan biaya dana melalui pengembagan infrastruktur layanan e-channel dan meningkatkan pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip syariah yang penuh dengan kehati-hatian.

Kami juga akan meningkatkan literasi perbakan syariah melalui berbagai kegiatan edukasi dan promosi berkolaborasi dengan BCA. Dengan dukungan dari regulator dan seluruh pemangku kepentingan, BCA Syariah akan senantiasa berperan aktif untuk meningkatkan geliat perekonomian masyarakat demi membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pranata menambahkan. (nck)

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan niat Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) membangun sektor pariwisata.
 
BP Batam optimis setelah virus COVID-19 ini berakhir, wisatawan luar negeri bakal berbondong-bondong kembali datang untuk berwisata, umumnya mereka mencari destinasi baru.
Disaat momen itu tiba, Batam secara umum tentu sudah sangat siap untuk memanjakan turis lokal dan asing dengan sejuta pengalaman wisata yang menarik dan tentunya kekinian.
 
Pada hari Rabu (22/12/21) Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto bersama jajarannya melaksanakan kegiatan "Test Commissioning" atau Uji Fungsi dan Sistem Taman Rusa, Sekupang.
 
Purwiyanto menjelaskan, Taman Rusa, Sekupang merupakan satu dari tiga destinasi wisata yang disiapkan Badan Pengusahaan Batam untuk turis, baik lokal maupun mancanegara.
“Proyek tiga destinasi wisata yang dibangun merupakan terobosan yang dilakukan oleh BP Batam dan Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan,” jelas Purwiyanto.
“Tujuan kegiatan malam ini di Taman Rusa, Sekupang untuk menguji alat mekanikal dan elektrikal berjalan normal sesuai fungsinya,” tambah Purwiyanto.
Ia juga berharap destinasi wisata yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.
 
“Saya ingin tempat ini dapat digunakan untuk parade kesenian budaya di Batam, kita juga tidak lupa untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik untuk turis lokal dan mancanegara,” harap Purwiyanto.
Lebih lanjut, Purwiyanto menjelaskan fasilitas di Taman Rusa-Sekupang yang bisa dinikmati nantinya apabila sudah bisa dibuka secara resmi oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
 
“Selain jogging track dan wahana permainan anak, nantinya akan kita bangun tiga objek besar yakni _stonehenge_, kolam ikan dan kolam pemancingan yang dapat digunakan untuk event-event seperti lomba mancing dan lain-lain,”jelas Purwiyanto
“Tidak jauh dari lokasi ini kita telah membangun sebuah Taman Kolam yang dapat digunakan untuk rekreasi masyarakat Batam yang juga masuk dalam Kawasan KEK Kesehatan,” tambah Purwiyanto.
 
“Terobosan pembangunan tiga destinasi wisata yang digesa oleh BP Batam akan pro umkm, pro pendidikan dan pro lingkungan, kita ingin tiga destinasi wisata ini akan menjadi pusat keseniaan, budaya, rekreasi dan ikon wisata baru di Batam,” tutup Purwiyanto.
 
Turut hadir dalam kegiatan “Test Commissioning” ini Imam Bachroni, Direktur Infrastruktur Kawasan, Binsar Oktavidwin Tambunan, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Herawan, GM Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis, dan Taman (HGAT), Harry Prasetyo Utomo, Kasubdit. Pembangunan Gedung dan Utilitas, Juhardi, Manager Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha HGAT, Andi Rendra Rangkuti, Kepala Seksi. Pembangunan Taman dan Penghijauan.
Page 3 of 110

Tentang Kami