Live Streaming
super me

super me

Page 4 of 110
Batam-Indonesia, letaknya sangat strategis dan berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, merupakan destinasi investasi yang memukau bagi para investor. Didukung oleh sinergitas koordinasi manajerial yang positif antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam, kini berdampak pada pembangunan yang progresif yang membawa Batam menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia.
 
Kota Batam telah menjadi salah satu tujuan investasi utama bagi para investor. Hal ini bisa dilihat dari geliat investasi yang terus menunjukkan tren positif, bahkan di tengah pandemi covid-19.
 
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mencatat total realisasi investasi pada triwulan I-III (Jan-Sept) 2021 sebesarRp. 434,4 Miliar (meningkat 12,4 % jika dibandingkan tahun sebelumnya).
 
Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan senantiasa berupaya melakukan perbaikan, dari sisi perizinan dan pelayanan, maupun sector infrastruktur untuk menjadi salah satu focus utama. Pembangunan infrastruktur yang masif dan berkelanjutan menjadi salah satu daya pikat bagi para investor. Harapannya, untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam.
 
KPBU Bandar Udara Hang Nadim, Melesatkan Batam sebagai Hub Logistik Internasional
 
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus menggesa kesiapan Batam sebagai hub logistic nternasional.
 
Sejalan dengan hal tersebut, hari ini, Selasa (21/12/2021) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) melakukan penandatanganan kerjasama pengelolaan (desain, pembangunan, pembiayaan, pengalihan, pengoperasian, dan pemeliharaan) Bandara Hang Nadim Batam dengan PT Bandara Internasional Batam sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang dibentuk oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I - Incheon International Airport Corporation (IIAC) - PT Wijaya KaryaTbk. (Persero) [WIKA] selaku pemenang lelang pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan masa pengelolaan 25 tahun.
 
Penandatangan dilakukan oleh Kepala BP Batam Muhammad Rudi dengan Direktur Utama BUP PT Bandara Internasional Batam Pikri Ilham pada Selasa 21 Desember 2021. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto secara virtual, Wakil Kepala BP Batam dan seluruhDeputi BP Batam, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi, President and CEO IIAC Kyung-Wook Kim, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. [WIKA] Agung Budi Waskito.
 
Penandatanganan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengumuman pemenang seleksi Pengadaaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Maret 2021 lalu, di mana Konsorsium AP I - IIAC - WIKA menjadi pemenang tender seleksi tersebut dan proses seleksi tersebut telah dilakukan secara terbuka sesuai regulasi yang berlaku dan menerapkan prinsip good corporate governance. Sebelumnya, pada Juli 2021 lalu juga telah dilakukan penandatanganan awal atau Heads of Agreement kerjasama pengelolaan Bandara Hang Nadim Batam antara BP Batam dan Konsorsium AP I - IIAC - WIKA.
 
Konsesi dilaksanakan dalam waktu 25 tahun dengan ruang lingkup meliputi renovasi, pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang existing; Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan terminal penumpang baru (terminal 2); Pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur sisi darat lainnya, infrastruktur sisi udara, dan Pengelolaan terminal kargo baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, dalam sambutannya mengatakan PKS ini menandakan era baru dalam percepatan pengembangan Bandara Hang Nadim yang kemudian akan menunjang perkembangan Batam Bintan Karimun hingga regional baik di Indonesia dan global dengan pasar Asia hingga Amerika.
 
KPBU Batam dengan investasi 6,9 Triliun dan kerjasama 25 tahun yang diharapkan dapat memberikan langsung multiplier effect secara pendapatan dan jangka panjang bagi pergerakan penumpang dan kargo.
Peluang ini membuka lalu lintas penerbangan domestik dan internasional melalui pasar Korea Selatan,Tiongkok, Bangkok dan negara sekitar. Termasuk mendukung perjalanan Haji Umroh serta mendorong Batam sebagai Logistic Aerocity dan dapat menurunkan biaya logistic sehingga lebih kompetitif.
Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berharap, KPBU Bandara Hang Nadim dapat mengelola bandara secara lebih professional guna mendukung Batam sebagai hub logistic, yang akan memberikan multiplier effect bagi sektor-sektor lain yang nantinya akan terakumulasi memacu daya saing Batam di kancah internasional, termasuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Batam dan Indonesia.
Lebih lanjut ia berharap dengan adanya kerjasama initer dapat manfaat ekonomi bagi Batamya kni menarik investasi swasta asing maupun domestic untuk pengembangan Bandar Udara HN sebesarRp. 6,9 Triliun, meningkatkan kunjungan wisatawan manca Negara keBatam melalui pembukaan 11 rute internasional baru, efisiensi dalam hal pengelolaan pergerakan barang dan penumpang, transfer of knowledge dari IIAC, menumbuhkan industry, terbukanya lapangan kerja dan menggeliatkan ekonomi Batam, Kepulauan Riau.
Terlebih posisi Bandara Hang Nadim yang sangat strategis berada di jalur lalulintas internasional Selat Malaka dan Asia Tenggara, serta berdampingan dengan pelabuhan kargo dan kawasan industri, membuat Bandara Udara Hang Nadim diyakini dapat menjadi Hub Destinasi Penerbangan dan Logistik baik di wilayah domestic maupun internasional.
 
Hal tersebut didukung kuat oleh peran IIAC (Incheon International Airport Corporation) dalam pengembangan Bandara Hang Nadim Batam. Hal ini semakin menguatkan optimism bahwa kolaborasi baru ini akan melesatkan Batam menjadi hub baru yang akan meningkatkan pasar industry aviasi Indonesia. Proye kini juga akan menjadi bagian penting dari hubungan kerjasama kedua negara yang telah terjalin dengan apik antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan.
 
Pengembangan Bandara Hang Nadim Batam sebagai hub kargo internasional dilakukan dengan upaya menarik trafik kargo dari Amerika dan Eropa agar dapat transit di Batam untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Australia. Selain itu, Bandara Hang Nadim Batam juga dapat menjadi alternatif transit bagi maskapai-maskapai nasional yang akan mengeksplorasi pengoperasian rute khususk argo dari dan ke China, Jepang, India, Timur Tengah, tanpa harus ke Singapura.
 
Sementara itu, untuk hub kargo domestik, peran Angkasa Pura I ditopang melalui anak perusahaan yaitu PT Angkasa Pura Logistik yang akan menjadikan Bandara Hang Nadim sebagai hub kargo untuk rute Sumatera, Jawa, dan wilayah timur Indonesia seperti Balik papan, Makassar, dan lainnya.
Kolaborasi yang apik dari Konsorsium PT Angkasa Pura I, Incheon International Airport Corporation dan PT Wijaya Karya diyakini akan memiliki kekuatan mendorong pemasaran rute internasional, baik penumpang maupun kargo, dari Asia dan Eropa.
 
Sementara itu, President and CEO Incheon International Airport Corporation (IIAC) Kyung-Wook Kim mengatakan, Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini merupakan proyek kerjasama Pemerintah-Swasta jangka panjang pertama Korea di luar negeri. Oleh karena itu hal ini menandai tonggak penting dalam kerjasama masa depan antara Korea dan Indonesia di sector penerbangan. Bandara Incheon hingga saat ini telah mengukuhkan posisinya sebagai bandara hub utama yang menghubungkan dua pasar penerbangan terbesar di dunia, Asia dan Amerika Utara.
Direktur Utama PT. Bandara Internasional Batam Pikri Ilham K. mengatakan dengan kolaborasi dan keahlian masing-masing anggota konsorsium akan memberikan nilai tambah dan kontribus lebih terhadap perekonomian wilayah Batam dan sekitarnya.
 
Dalam pengelolaan Bandara Hang Nadim Batam, anggota Konsorsium Angkasa Pura I memiliki perannya masing-masing. Sebagai pemimpin konsorsium, Angkasa Pura I akan bertanggung jawab dalam hal manajemen operasional dan komersial secara umum. Sementara itu, IIAC memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hal pemasaran dan strategi pengembangan bandara secara umum. Sedangkan WIKA selaku BUMN bidang konstruksi yang terintegrasi dengan industry pendukungnya memiliki tanggungjawab dalam hal manajemen infrastruktur bandara.
 
Turut hadir dalam kegiatan, Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia, yang diwakili oleh KonsulerTransportasi dan Infrastruktur, Mr. Kim Dongjin; Gubernur Kepri dalamhal ini diwakili oleh Asisten II Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum; Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Bapak Pikri Ilham Kurniansyah beserta jajaran; CEO of Incheon International Airport Corporation, Mr. Kim Kyung Wook; Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Bapak Faik Fahmi dan jajarannya; Direktur Utama PT Wijaya Karya, Bapak Agung Budi Waskito bersama jajarannya; Wakil Kepala dan Para Anggota beserta seluruh jajaran BP Batam serta Pimpinan Kementerian/Lembaga juga FKPD Tk I dan II yang hadir secara langsung maupun virtual.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182
Orang Dijangkau
2
Interaksi
Promosikan Postingan
 
22
 

Jakarta -  Melalui upaya pengembangan Kawasan BBK (Batam, Bintan, dan Karimun) diharapkan mendorong terbukanya akses penerbangan yang langsung, terutama ke Korea Selatan, Tiongkok, serta beberapa negara lain. Di samping itu, Batam akan dapat menjadi alternatif hub untuk penerbangan internasional, terutama ke Pulau Jawa, Bali, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan memanfaatkan jaringan bandara yang dioperasionalkan oleh Angkasa Pura I tersebut.

Dengan semakin terbukanya jaringan penerbangan internasional dari dan ke Batam, yang tidak hanya untuk penumpang tetapi juga kargo, maka akan mempercepat pemulihan dan pengembangan industri pariwisata di Kawasan BBK, serta dapat mengefisienkan layanan kargo yang akan dapat meningkatkan daya saing industri dan mengurangi biaya logistik di Batam. Selain itu, juga dapat mendorong supply chain barang elektronik, baik dari bahan baku maupun produknya sendiri.

Untuk mengakselerasi pengembangan Kawasan BBK tersebut, pada hari Selasa (21/12) telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

“Penandatanganan PKS ini menandai era baru dari proses panjang dalam upaya percepatan pengembangan Bandara Hang Nadim Batam dalam menunjang pengembangan Kawasan BBK, serta kawasan regional Indonesia bagian barat, maupun menghubungkan dengan pasar global seperti Korea, Jepang, dan Tiongkok, bahkan bisa menjangkau Amerika Serikat,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, secara virtual di Jakarta.

Dengan pelaksanaan KPBU ini, terdapat beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Batam, antara lain berupa terbukanya lalu lintas penerbangan, baik domestik maupun internasional, mendukung penerbangan haji dan umroh, pengembangan tujuan pariwisata kolaboratif, dan pengembangan Batam sebagai Logistic Aerocity (e-commerce dan cold chain product).

Peluang tersebut diyakini akan dapat dicapai dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitas anggota konsorsium, yakni PT Angkasa Pura I telah mengelola 15 bandara di Indonesia dengan layanan 83,4 juta penumpang dan 556 ribu ton kargo pada 2019, Incheon International Airport Corporation telah mengelola Bandara Internasional Incheon yang memiliki superprioritas jaringan rute antar benua dengan 88 maskapai, 52 negara destinasi, dan 173 kota destinasi, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang memiliki portofolio overseas project di Asia dan Afrika.

“KPBU Hang Nadim Batam merupakan proyek brownfield dengan nilai investasi sebesar Rp6,9 triliun dengan masa kerja sama selama 25 tahun. Diharapkan KPBU ini dapat memberikan manfaat langsung kepada BP Batam senilai Rp34,58 triliun. Adapun dampak tidak langsung, namun sangat diperlukan, adalah terjadinya peningkatan pelayanan kebandarudaraan dengan target awal untuk lima tahun ke depan, yaitu pelayanan penumpang sebesar 2 kali lipat dan pelayanan kargo sebesar 1,5 kali lipat yang dihitung dengan capaian tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19,” papar Menko Airlangga.

Kekuatan badan usaha konsorsium tersebut diyakini akan dapat menyusun dan menerapkan strategi pengembangan rute yang berorientasi ke global transhipment, yaitu menjadikan Batam sebagai hub logistik nasional degan gateway in/out Amerika Serikat - Korea Selatan - Batam dan Tiongkok - Batam, Singapore market shifting dengan peningkatan fasilitas dan layanan warehousing, e-commerce fulfillment center dengan target produk ke Tiongkok dan Korea Selatan, serta meningkatkan ekspor produk pertanian dan perikanan dari Indonesia ke mancanegara.

“Memperhatikan tujuan dan dampak besar dari pelaksanaan KPBU tersebut, maka saya mengharapkan bahwa operasionalisasi PKS hari ini dapat segera dijalankan dalam satu sampai dua bulan ke depan. Saya juga berharap proyek Bandara Hang Nadim ini akan dapat menjadi jembatan untuk kerja bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama, antara Indonesia dan Korea Selatan,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Jakarta - Program Kartu Prakerja yang resmi diluncurkan sejak tahun 2020 dan terus berlanjut di tahun 2021 merupakan bukti dukungan Pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi tantangan demi tantangan di masa pandemi Covid-19. Tidak hanya memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, melalui program tersebut Pemerintah juga memberikan insentif sebagai penunjang kebermanfaatan skill yang telah didapat oleh para penerima.

Pada tahun 2021, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada 5.931.574 penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dengan berakhirnya tahun 2021, maka pada hari Rabu (15/12) Program Kartu Prakerja tahun 2021 resmi ditutup.

“Pada malam hari ini pukul 23.59 WIB pendaftaran peserta baru akan ditutup untuk sementara. Saya mengucapkan sampai jumpa di Program Kartu Prakerja tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto.

Sebagai informasi, Ekosistem Kartu Prakerja dibangun melalui kemitraan multi-pihak. Terdapat 7 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 663 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 Kementerian dan Lembaga dan 17 Pemerintah Daerah yang membantu menyediakan data. Pada tahun 2021, penerima Kartu Prakerja juga sudah dapat melihat informasi lowongan pekerjaan yang bersesuaian dengan pelatihan yang telah diambil atau keahlian masing-masing, sehingga antara sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja terhubung.

Meskipun Program Kartu Prakerja tahun 2021 telah resmi ditutup, Program Kartu Prakerja akan kembali dibuka di tahun 2022. Pemerintah melakukan ini berdasar pada berbagai pertimbangan, utamanya yakni antusiasme masyarakat dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang terbukti melalui hasil kajian berbagai survei lembaga independen.

Lebih lanjut, Bank Dunia beberapa waktu lalu juga mengakui Program Kartu Prakerja sebagai program perlindungan sosial yang ideal. Secara sistem, Program yang telah memberikan pelatihan dan insentif kepada 11,4 juta orang selama 20 bulan tersebut juga diakui oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai best practice untuk dijadikan contoh bagi program-program lainnya.

Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 yang dirilis oleh BPS juga menyatakan angkatan kerja yang mengetahui Kartu Prakerja mengalami peningkatan dan 87,2% penerima yang menyelesaikan pelatihan menyatakan bahwa pelatihan meningkatkan keterampilan kerjanya.

Selanjutnya, 27% Penerima Kartu Prakerja yang tidak bekerja pada Januari 2021, saat ini sudah bekerja atau berwirausaha. Untuk mendukung bagi mereka yang menjalankan usaha atau berwirausaha, Pemerintah juga memberikan dukukan kemudahan akses permodalan usaha melalui program KUR.

“Program Kartu Prakerja membuktikan sebagai satu-satunya layanan publik secara digital dan menjadi terobosan kebijakan ekonomi yang berdampak khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan,” ungkap Menko Airlangga.

Hal positif lainnya, Program Kartu Prakerja mengakselerasi inklusi keuangan dimana 28% penerima Program Kartu Prakerja yang tidak memiliki rekening bank atau e-wallet sebelumnya, saat ini sudah memiliki rekening bank atau e-wallet.

Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (BU RSBP Batam) meresmikan lima layanan kesehatan terkini, pada Rabu (8/12/2021) di Ruang Pertemuan RSBP Batam, Sekupang.
 
Kelima layanan yang diresmikan tersebut antara lain, Studi Elektrofisiologi dan Ablasi Jantung untuk mengatasi intervensi aritmia pada jantung, Endourologi, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) dan Retrogade Intra Renal Surgery (RIRS) untuk menghancurkan batu ginjal pada saluran kemih, Mammograpy untuk pemindaian kelenjar payudara pada penderita kanker payudara dan Paviliun Alamanda di Klinik Kesehatan Jiwa.
 
Direktur RSBP Batam, dr. Afdhalun A. Hakim dalam sambutannya mengatakan, kelima layanan ini merupakan upaya RSBP Batam dalam melengkapi sarana dan prasarana medis guna mempersiapkan diri menuju terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Internasional Sekupang (KIS).
 
“Hari ini kita meresmikan lima layanan kesehatan, baik untuk prosedur penanganan penyakit jantung, saluran kemih, kanker payudara dan kejiwaan. Ini merupakan bentuk komitmen BP Batam untuk mempersiapkan diri menuju terbentuknya KEK KIS,” ujar Afdhalun.
Ia berharap, hadirnya kelima layanan kesehatan ini mampu mendorong masyarakat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pengobatan di RSBP Batam, tanpa harus melakukan pengobatan ke luar negeri.
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), masyarakat Indonesia telah menghabiskan Rp 160 triliun per tahun atas biaya perawatan yang dilakukan di luar negeri, terutama di Singapura dan Malaysia.
“Tidak perlu jauh-jauh lagi berobat ke Singapura atau Malaysia, karena Batam kini memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” pungkas Afdhalun.
 
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita di masing-masing ruang pelayanan kesehatan, sebagai simbol peresmian lima layanan kesehatan terbaru di RSBP Batam.
 
 
Peresmian ini turut dihadiri oleh Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, dr. Ibrahim; perwakilan Dinas Kesehatan Kota Batam, Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Batam.
(rud)

Jakarta, 7 Desember 2021

Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 merupakan Presidensi G20 ketiga yang diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 melanda dunia, sehingga menjadi periode paling krusial dalam proses pemulihan ekonomi global. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih berlanjut, khususnya dengan adanya varian baru yang muncul. Selain itu, pemulihan pandemi dan ekonomi global yang masih belum merata, menyebabkan semakin tingginya kemiskinan, dan tidak tercapainya target SDGs pada 2030.

Untuk itu, diperlukan peran kolaborasi global melalui Forum G20 yang diharapkan akan menata kembali arsitektur dan tata kelola Kesehatan Global, sebagai syarat utama dalam mewujudkan pemulihan ekonomi global. Sebagai forum premier kerja sama ekonomi multilateral, G20 saat ini harus menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mempercepat pemulihan bersama dan menjadi lebih kuat.

“Presidensi G20 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global, guna menjawab berbagai tantangan internasional. Tentunya kepentingan nasional juga menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yaitu mewujudkan pemulihan ekonomi yang inklusif, berdaya-tahan, dan berkesinambungan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keynote remarks dalam 1st Sherpa Meeting G20 Indonesia, di Jakarta, Selasa (7/12).

Sebagai gambaran kondisi pemulihan kesehatan di Indonesia, sejalan dengan target WHO untuk vaksinasi Dosis ke-2 sebesar 40% dari jumlah penduduk, maka Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 113 juta jiwa yang sudah tervaksin atau 41,8% dari total jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 54,3% dari total sasaran pada akhir tahun 2021. Adapun posisi capaian vaksinasi Dosis-2 saat ini adalah sejumlah 99,6 juta jiwa atau sekitar sekitar 37% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 47,8% dari sasaran.

Sejalan dengan kondisi saat ini, Presidensi G20 Indonesia mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama”. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan. G20 harus mampu menangani berbagai permasalahan struktural yang menghambat efisiensi dan produktivitas, serta mendorong perluasan inklusi ekonomi.

Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 mengusung 3 Topik Utama, yaitu:

Arsitektur Kesehatan Global; sebuah upaya Indonesia memperkuat dan menyusun kembali tata kelola dan arsitektur kesehatan global pasca pandemi. Mendorong ASEAN, terutama Indonesia menjadi transfer hub untuk pengembangan dan produksi vaksin.
Transformasi Berbasis Digital; dalam rangka membuat nilai-nilai ekonomi melalui teknologi digital, serta mendorong digitalisasi sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan baru.
Transisi Energi; memperluas akses terhadap teknologi menuju energi bersih dan terjangkau, serta pembiayaan untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
“Ketiga topik utama tersebut akan menjadi guidance untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih pro-rakyat, lebih konkret, dan dapat diterapkan,” ujar Menko Airlangga.

Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan akan berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global, termasuk memperjuangkan negara-negara kecil dan berkembang. Indonesia ingin mengajak Negara Anggota G20, Negara Undangan dan Organisasi Internasional, untuk merumuskan aksi-aksi nyata bagi pemulihan ekonomi global.

“Kehadiran para Delegasi diharapkan juga mendatangkan manfaat untuk mendorong perekonomian Indonesia, baik secara langsung seperti menumbuhkan kembali sektor akomodasi, perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor-sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung dengan meningkatnya kepercayaan para Investor kepada Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20 (1st G20 Sherpa Meeting) ini merupakan pertemuan pertama dan pembuka dari seluruh rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia, dan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 - 8 Desember 2021. Kemudian, dilanjutkan dengan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance Track) di Bali pada tanggal 9-10 Desember 2021.

Pada pertemuan Sherpa Track maupun Finance Track, Indonesia akan menyampaikan agenda prioritas yang menjadi fokus dalam Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, diharapkan para Anggota G20, Negara Undangan, dan Organisasi Internasional dapat membahas dan merumuskan inisiatif konkret, sehingga menghasilkan deliverables yang responsif terhadap tantangan global.

“Forum G20 diharapkan menjadi wake up call bagi kita semua dan tidak menjadi ‘Menara Gading’ yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi global. Sangat penting bagi G20 untuk menjadi troubleshooter atas ketidakpastian dan tantangan global,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa pada hari kedua gelaran 1st G20 Sherpa Meeting (tanggal 8 Desember 2021), para Sherpa G20 akan mengunjungi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0), yang menjadi salah satu showcasing inisiatif konkret Indonesia dalam mendorong industri digital dan mewujudkan digitalisasi industri.

PIDI 4.0 merupakan solusi satu atap dalam percepatan transformasi Industri 4.0 di Indonesia, dan menjadi jendela Indonesia 4.0 untuk dunia. PIDI 4.0 menawarkan 5 layanan utama dalam membantu industri bertransformasi ke Industri 4.0 yaitu Showcase Center, Delivery Center, Capability Center, Ecosystem for Industry 4.0, dan Engineering and AI Center. (nck)

Jakarta, 28 Nopember 2021 -- Pemerintah merespon cepat atas merebaknya varian Covid-19, Omicron, yang baru-baru ini terkonfirmasi di beberapa negara. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan pada Minggu, (28-11-2021) secara virtual.

“Varian tersebut mengandung 50 mutasi yang mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuannya untuk menghindari antibodi yang dibentuk oleh vaksin, tetapi ini semua masih terus dipelajari oleh para ahli,” buka Menko Luhut. Dengan banyaknya mutasi tersebut, lanjut Menko Luhut, WHO telah meningkatkan status varian tersebut menjadi variant of concern (varian yang mengkhawatirkan) dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai varian Omicron.

Sampai dengan hari ini, telah ada 13 negara yang mengumumkan bahwa
mereka sudah mendeteksi (confirmed dan probable cases) Varian
Omicron ini di negara mereka. Dimulai dari Afrika Selatan dan
Botswana, varian omicron ini ditemukan pula diantaranya di Jerman,
Belgia, Inggris, Israel, Australia dan Hong Kong. “Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara,” tegas Menko Luhut.

Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah mengumumkan beberapa kebijakan penting yang dirangkum ke dalam empat poin utama. Pertama, melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari ke negara-negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong. "Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1x24 jam," tutur Menko Luhut. Pelarangan tersebut, lanjutnya, akan berlangsung selama 14 hari.

Kedua, WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari. Ketiga, Pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri di luar kesebelas negara yang masuk daftar,  menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Dan terakhir, tambah Menko Luhut kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai (29-11-2021) pukul 00.00 WIB.

“Daftar negara yang ada dapat bertambah maupun berkurang berdasarkan evaluasi berkala yang akan dilakukan, Kementerian Kesehatan akan melakukan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positif perjalanan luar negeri,” tegas Menko Luhut. Pemerintah, menurutnya, akan terus mencermati perkembangan varian ini. "Akan kita lihat bersama perkembangan varian ini dalam 2 minggu kedepan, sehingga kerja sama baik dengan seluruh masyarakat maupun kerja sama internasional sangat diperlukan.

Indonesia telah menangani kasus Covid-19 dengan maksimal. "Hal ini patut disyukuri tetapi perlu terus meningkatkan protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi, percepatan vaksin juga penting, vaksin tetap efektif dan harus terus digerakkan. Utamanya menjelang nataru, kita harus mengambil langkah antisipasi,” imbuh Menko Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menekankan agar masyarakat tidak panik dalam menanggapi varian baru ini. "Yang penting kita harus waspada. Setiap harinya para ahli dari seluruh dunia terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi Covid-19. Yang diperlukan tentu ketaatan kita terhadap protokol kesehatan dan pemerintah akan berusaha dengan maksimal dalam mencegah ini semua,” imbuhnya.

Terakhir, Menko Luhut terus mengingatkan kembali agar masyarakat harus tetap waspada tanpa perlu panik, dan mempercayai langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah ini sudah didiskusikan dengan para ahli. “Kami mengambil langkah tengah, agar ada keseimbangan antara penanganan dengan kehidupan perekonomian kita. Terus tingkatkan protokol kesehatan, patuh dengan penggunaan Peduli Lindungi, dan kerja sama kita semua dapat membuahkan hasil yang maksimal,” tutup Menko Luhut.

Hadir dalam konferensi pers ini selain Menteri Kesehatan juga Kepala BNPB, serta para epidemolog dari Universitas Indonesia, UGM dan Unair yang dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan Pandemi Covid-19. (nck)

Jakarta -  Otoritaa Jasa Keuangan terus berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan.

OJK bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM, Kamar Dagang Indonesia, dan Industri Perbankan menyelenggarakan Dialog Interaktif dengan tema “Sinergi Untuk Membangun Optimisme Baru Guna Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”, Jumat.

Kegiatan dialog interaktif ini dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, Ketua Komite Tetap Bidang Investasi dan Kemitraan KADIN Nicko Widjaja dan sejumlah pimpinan perbankan.

Heru Kristiyana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dialog Interaktif ini diselenggarakan bertujuan antara lain untuk memberikan informasi dan masukan yang komprehensif untuk membantu industri perbankan dalam menyusun Rencana Bisnis tahun 2022 yang akan disampaikan paling lambat akhir bulan November 2021 ini.

“OJK akan fokus melakukan pengawasan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mendorong industri perbankan agar terus berinovasi dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Inovasi dan kontribusi masing-masing bank akan tercermin melalui rencana bisnis yang akan disampaikan, yang tentunya disusun dengan tetap memperhatikan karkteristik bisnis masing-masing bank, penerapan manajemen risiko, dan prinisip kehati-hatian,” katanya.

Dalam sambutannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi sangat strategis dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional. “Perbankan memilik peran penting dalam perekonomian, mendorong kredit dan pembiyaan kepada sektor UMKM, mengupayakan agar tingkat suku bunga kredit tetap kondusif bagi dunia usaha, dan mendukung pembiayaan hijau” ujarnya.

Selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan guna memperkuat industri perbankan, mendorong ekspor nasional serta merespon berbagai peristiwa dan dinamika yang terjadi termasuk pandemi Covid-19 dan akselerasi transformasi digital pada industri jasa keuangan.

Beberapa peraturan dan kebijakan dimaksud, antara lain POJK tentang Perlakuan Khusus bagi Daerah Bencana, Paket Kebijakan Agustus 2018 untuk mendorong ekspor nasional, POJK Layanan Perbankan Digital, POJK Konsolidasi Bank Umum, dan POJK Stimulus Perekonomian, POJK Bank Umum dan POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
POJK Stimulus Perekonomian yang diterbitkan pada masa pandemi, mendapat respon sangat positif dari Pelaku Usaha dan Industri Perbankan, tercermin dari jumlah kredit terdampak Covid-19 yang direstrukturisasi mencapai sekitar Rp900 triliun yang diterima oleh 8 juta debitur pada akhir tahun 2020. Jumlah kredit yang direstrukturisasi ini terus menurun jumlahnya menjadi Rp714 triliun pada posisi 31 Oktober 2021, menunjukkan telah membaiknya kondisi pelaku usaha seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional.

Selain itu, dalam rangka memberikan pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan serta perizinan ke depan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I 2020-2025) dan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (RP2SI 2020-2025) pada awal tahun 2021, yang akan disusul dengan peluncuran Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia bagi Industri BPR-BPRS pada akhir bulan November 2021.

Dalam waktu dekat OJK juga akan meluncurkan Arah Pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk meningkatkan pelayanan informasi debitur, termasuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risikonya.

Seluruh peraturan dan kebijakan dimaksud diterbitkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi industri perbankan agar lebih resilient, memiliki daya saing yang tinggi, lincah dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Industri perbankan diharapkan dapat menangkap berbagai peluang yang diberikan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan OJK tersebut serta didukung dengan kondisi perekonomian yang membaik berimplikasi positif terhadap stabilitas serta kinerja Perbankan. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jaga keuangan tetap stabil dan terus bertumbuh, tercermin dari semakin meningkatnya fungsi intermediasi baik di sektor perbankan maupun di industri keuangan nonbank (IKNB) serta meningkatnya penghimpunan dana di pasar modal.

Kondisi stabilitas serta kinerja sektor jasa keuangan yang terjaga dan terus bertumbuh positif di tengah upaya pemulihan ekonomi ini menandai perayaan HUT satu dasawarsa OJK yang jatuh pada 22 November lalu.

Kinerja sektor keuangan yang terjaga dengan baik ini sejalan kerja pengawasan yang terus dilakukan OJK serta relatif terkendalinya pandemi Covid-19 dan meningkatnya mobilitas yang berdampak pada peningkatan aktivitas perekonomian.

Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan November 2021 juga mencatat aktivitas perekonomian global semakin pulih, namun tetap perlu dicermati tren kenaikan kasus positif Covid-19 di kawasan Eropa sehingga beberapa negara di kawasan itu kembali melakukan peningkatan pembatasan mobilitas.

Selain itu, perlu juga dicermati dampak tapering off yang dilakukan oleh AS dan rencana normalisasi kebijakan ekonomi dan moneter di beberapa negara ekonomi utama dunia seiring kenaikan inflasi yang persisten.

Sampai dengan akhir September 2021 lalu, indikator perekonomian domestik terus menunjukkan pemulihan. Di tengah kenaikan kasus Covid-19 akibat penyebaran varian Delta, pertumbuhan ekonomi Q3-21 tetap dapat dijaga positif, ditopang oleh kinerja sektor eksternal yang kuat dan pertumbuhan investasi yang relatif tinggi.

Meskipun The Fed telah melakukan tapering off di bulan November 2021, namun pasar saham Indonesia dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih dapat menguat serta menjadi salah satu pasar keuangan dengan kinerja terbaik di emerging markets.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencatat rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) pada 19 November 2021 di level 6.720 atau naik 2,0 persen mtd dan 12,4 persen (ytd). Sementara di Pasar SBN, hingga 19 November 2021 investor nonresiden mencatatkan outflow sebesar Rp24,1 triliun dengan rerata yield menguat -7,3 bps sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk tidak akan melakukan bond issuance hingga akhir tahun 2021.

Fungsi intermediasi perbankan pada bulan Oktober 2021 kembali mencatatkan tren peningkatan dengan kredit tumbuh sebesar 3,24 persen (yoy) atau 3,21 persen (ytd). Secara sektoral, kredit sektor utama tercatat mengalami peningkatan terutama pada sektor manufaktur dan rumah tangga dengan peningkatan masing-masing sebesar Rp5,3 triliun dan Rp8,8 triliun. Hal ini mencerminkan dukungan perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional semakin membaik. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,44 persen (yoy).

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 22 November 2021 telah mencapai nilai Rp312,4 triliun atau meningkat 300,7 persen dari periode yang sama tahun lalu, dengan penambahan emiten baru sebanyak 43 emiten. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih baik.

Di sektor IKNB, sektor asuransi berhasil menghimpun premi pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp23 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp14,1 triliun, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp8,9 triliun. Selain itu, fintech peer to peer (P2P) lending pada Oktober 2021 mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 110,7 persen (yoy) atau Rp0,42 triliun (ytd: Rp12,59 triliun). Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan tercatat stabil sebesar Rp359 triliun.

Seiring dengan membaiknya kinerja sektor jasa keuangan domestik tersebut, profil risiko lembaga jasa keuangan pada Oktober 2021 tetap terjaga baik dengan rasio NPL nett tercatat menurun sebesar 1,02 persen (NPL gross: 3,22 persen) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan sebesar 3,89 persen.

Selain itu, restrukturisasi kredit Covid-19 masih melanjutkan tren penurunan di Oktober 2021. Secara sektoral, sektor ekonomi utama yang terdampak Covid-19, yaitu perdagangan dan manufaktur, telah menunjukkan perbaikan dengan pergerakan masing-masing sebesar -23,1 persen (yoy) dan -35,9 persen (yoy). Sementara itu, Posisi Devisa Neto (PDN) Oktober 2021 tercatat sebesar 1,97 persen atau berada jauh di bawah threshold sebesar 20 persen.

Selain itu, likuiditas industri perbankan pada Oktober 2021 masih berada pada level yang memadai. Hal ini terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 154,59 persen dan 34,05 persen, yang berarti di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50 persen dan 10 persen.

Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 25,34 persen atau jauh di atas threshold. Sementara itu, industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) yang juga meningkat masing-masing sebesar 605,9 persen dan 352,0 persen yang berarti jauh di atas threshold 120 persen. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,93 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

OJK secara konsisten melakukan asesmen terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Jakarta - Evaluasi Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali kembali dilakukan untuk kondisi seminggu terakhir (16-22 November 2021). Beberapa indikator level asesmen pandemi memang sudah mengalami perbaikan seperti minggu sebelumnya, namun tetap harus diwaspadai kabupaten/kota yang mengalami jumlah kenaikan kasus aktif beberapa minggu terakhir.

Berdasarkan data 21 November 2021, jumlah Kasus Aktif sebesar 8.126 kasus atau 0,19% dari total kasus, dan ini jauh lebih baik daripada rata-rata Global yang sebesar 7,7% (naik jika dibandingkan mingguJakarta, 22 November 2021

Evaluasi Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali kembali dilakukan untuk kondisi seminggu terakhir (16-22 November 2021). Beberapa indikator level asesmen pandemi memang sudah mengalami perbaikan seperti minggu sebelumnya, namun tetap harus diwaspadai kabupaten/kota yang mengalami jumlah kenaikan kasus aktif beberapa minggu terakhir.

Berdasarkan data 21 November 2021, jumlah Kasus Aktif sebesar 8.126 kasus atau 0,19% dari total kasus, dan ini jauh lebih baik daripada rata-rata Global yang sebesar 7,7% (naik jika dibandingkan minggu lalu 7,4%). Daripada kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka persentasenya sudah turun -98,58%.

Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 365 kasus, dengan tren penurunan per 21 November sebanyak 314 kasus, atau sudah turun -99,45% dari situasi puncak 15 Juli 2021. Kontribusi dari Jawa-Bali sebanyak 215 kasus (68,47%) dan Luar Jawa-Bali sebanyak 99 kasus (31,53%).

Secara nasional, persentase Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate/RR) adalah 96,43%, Tingkat Kematian (Case Fatality Rate/CFR) adalah 3,38%, dengan penurunan total kasus aktif adalah -98,19%.

“Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) COVID-19 Indonesia masih di bawah 1 tetapi mengalami sedikit peningkatan sejak dua pekan terakhir. Peningkatan sedikit atas laju penularan kasus ini akan terus dimonitor dan diwaspadai oleh Pemerintah,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (22/11). lalu 7,4%). Daripada kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka persentasenya sudah turun -98,58%.

Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 365 kasus, dengan tren penurunan per 21 November sebanyak 314 kasus, atau sudah turun -99,45% dari situasi puncak 15 Juli 2021. Kontribusi dari Jawa-Bali sebanyak 215 kasus (68,47%) dan Luar Jawa-Bali sebanyak 99 kasus (31,53%).

Secara nasional, persentase Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate/RR) adalah 96,43%, Tingkat Kematian (Case Fatality Rate/CFR) adalah 3,38%, dengan penurunan total kasus aktif adalah -98,19%.

“Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) COVID-19 Indonesia masih di bawah 1 tetapi mengalami sedikit peningkatan sejak dua pekan terakhir. Peningkatan sedikit atas laju penularan kasus ini akan terus dimonitor dan diwaspadai oleh Pemerintah,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (22/11).

Perkembangan Kondisi Luar Jawa-Bali

Dilihat dari jumlah kasus aktif di Luar Jawa-Bali, per 21 November 2021, sebesar 4.263 kasus atau 52,46% dari total kasus aktif nasional, atau sudah menurun -98,07% dari puncaknya di 6 Agustus 2021. Kasus Konfirmasi Harian di luar Jawa-Bali per 21 November 2021 berjumlah 99 kasus atau 31,53% dari kasus harian nasional yang sebesar 314 kasus, dengan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 113 kasus, dan dengan tren penurunan yang konsisten.

Untuk kasus kematian per 21 November 2021 berjumlah 3 kasus dengan total kematian 43.549 kematian (CFR 3,12%). Sedangkan, tingkat kesembuhan harian per 21 November 2021 bertambah 112 orang sehingga menjadi total 1.346.460 orang (RR 96,57%). “Tren penurunan kasus konfirmasi harian dan jumlah kasus aktif, terus terjadi secara konsisten di Luar Jawa-Bali,” ujar Menko Airlangga.

Jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif total di Luar Jawa-Bali, yaitu sebagai berikut:

- Sumatera: RR = 96,20% dan CFR = 3,58%, dengan penurunan (jumlah total kasus aktif) -98,34%

- Nusa Tenggara: RR = 97,41% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -98,26%
Kalimantan: RR = 96,75% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -99,36%

- Sulawesi: RR = 97,22% dan CFR = 2,64% dengan penurunan -98,98%

- Maluku dan Papua: RR = 95,90% dan CFR = 1,75% dengan penurunan -89,46%

Menko Airlangga menggarisbawahi, terjadi kenaikan kasus konfirmasi dalam 1 minggu pada beberapa Provinsi di Luar Jawa Bali, yakni Nusa Tenggara Timur naik 77 kasus, Kalimantan Barat naik 43 kasus, Riau naik 16 kasus, Kepulauan Bangka Belitung naik 15 kasus, Sulawesi Tenggara naik 6 kasus.

Mengenai Level Asesmen per 20 November 2021 dari 27 Provinsi di Luar Jawa-Bali tercatat bahwa seluruh Provinsi mempunyai level “Transmisi Komunitas” sangat baik yaitu berada di Level 1, namun berbeda dari sisi “Kapasitas Respon” yang menyebabkan Level Asesmennya menjadi sebagai berikut:

Dari ke-27 Provinsi di Luar Jawa-Bali tersebut tidak ada Provinsi yang termasuk Level 4 dan Level 3, kemudian 20 Provinsi pada Level 2 karena Kapasitas Respon “Sedang” atau “Terbatas”; serta 7 Provinsi di Level 1 dengan Kapasitas Respon “Memadai”, yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. (nck)

Jakarta, 18 Nopember 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 Pada Libur Nataru, secara daring, pada Rabu (17/11).

Muhadjir menyatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Nataru. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM Level 1 dan 2 akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3.

"Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir menerangkan, kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu Kemendagri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

"Inmedagri Ini sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021," ujarnya.

Selain itu, Menko PMK meminta Kementerian/Lembaga secara sektoral, TNI/Polri, Satgas Covid Nasional melalui BNPB, Pemerintah Daerah, serta komponen strategis lainnya untuk menyiapkan SE dan dukungan operasional pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Nataru.

Lebih jauh, dia memaparkan, dalam kebijakan libur Nataru, perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar akan sepenuhnya dilarang. Sementara, untuk Ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM Level 3.

"Kebijakan Nataru ini diperlukan untuk menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi harus tetap bergerak. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi. Utamanya di tiga tempat, yaitu di Gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal," pungkasnya.

Sebagai informasi, dam kebijakan PPKM Level 3 dalam Inmendagri terdahulu diantaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka.

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan mengantisipasi libur Nataru. Seperti himbauan bagi masyarakat agar tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer, serta memperketat aturan perjalanan menggunakan moda transportasi umum minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama.

Selain itu, pemerintah juga telah membuat kebijakan larangan untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI dan Karyawan Swasta. Serta memperketat penerapan prokes dan 3T (tracing, tracking, treatment), dan mengebut vaksinasi sampai akhir Desember 2021.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Budi Karya Sumadi, Menaker Ida Fauziyah, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwi Qorita, perwakilan Kemendikbudristek, Kemendes PDTT, KemenPANRB, Kemenparekraf, Kementerian TNI, Polri. (nck)

Page 4 of 110

Tentang Kami