Nusa Dua Bali, 11 Juli 2022. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang mengangkat tema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery, resmi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (11/7). FEKDI 2022 merupakan ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian dengan didukung oleh Kementerian-Lembaga dan industri, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut diperkuat dengan komitmen bersama melalui peluncuran Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital. Perhelatan ini sekaligus merupakan side event dalam rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada kesempatan tersebut menyampaikan, “digitalisasi menjadi pilar Indonesia Maju. Hari ini kita memperkuat sinergi dan kolaborasi digitalisasi Indonesia dalam FEKDI 2022 yang mengangkat tema Advancing digital economy and finance: sinergi dan Inklusi". Sinergi dan inovasi yang inklusif diperlukan untuk memajukan bangsa agar dapat bersaing secara global. Mari tunjukkan ke dunia dan G20, bahwa Indonesia sudah maju secara digital.”
“Dukungan Bank Indonesia dalam mewujudkan ekonomi keuangan digital nasional guna mengakselerasi pemulihan ekonomi semakin diperkuat, khususnya melalui kebijakan digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung sinergi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional, sejalan dengan komitmen pemerintah dan visi Presiden RI untuk menuju Indonesia Maju,” pungkas Gubernur Perry.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga telah menciptakan prospek cerah pada potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Pada tahun 2021, nilai perdagangan digital mencapai Rp401 Triliun seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking. Pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp2.050 Triliun, kemudian pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp4.531 Triliun.
“Indonesia juga menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40% digitalisasi di Asia Tenggara dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif,” kata Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Selain itu juga terwujud dalam upaya penguatan kerjasama dan konektivitas pada lingkup regional maupun global di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan dan pembayaran di ASEAN.
“Digitalisasi ekonomi dan keuangan digital terus diakselerasi dengan perbaikan-perbaikan dan telah mendorong capaian inklusi keuangan nasional,” kata Menko Airlangga.
FEKDI 2022 hadir setiap hari selama 5 hari hingga tanggal 15 Juli 2022 secara hybrid, dengan ragam bahasan dan diskusi perkembangan ekonomi dan keuangan digital oleh otoritas, pelaku industri, akademisi dan lembaga internasional. Topik bahasan FEKDI 2022 meliputi (i) sinergi dan kolaborasi EKD, (ii) mata uang digital, (iii) ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (iv) pembayaran lintas negara (cross border payment) dan pembiayaan hijau (green financing), serta (v) strategi kebijakan dalam mendorong digitalisasi untuk pemulihan ekonomi
FEKDI 2022 juga menyuguhkan showcasing yang menampilkan berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan pre-event FEKDI di 46 wilayah di Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap serta mengikuti sesi diskusi dan hadir dalam FEKDI 2022 secara virtual dengan mengunjungi laman www.fekdi.co.id.
Sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional dilaksanakan bukan hanya pada level nasional namun juga regional untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Berbagai inisiatif telah dilakukan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, termasuk transaksi Pemerintah Daerah, serta digitalisasi bantuan sosial, sektor transportasi dan jalan tol, digitalisasi UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), program Kartu Prakerja, dan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang difasilitasi oleh akselerasi digitalisasi di sistem pembayaran. Dukungan kebijakan fiskal, penguatan infrastruktur digital serta pengembangan inovasi dan SDM menjadi penopang untuk percepatan digitalisasi. Akselerasi digitalisasi telah mendorong perbaikan inklusi keuangan yang tercermin pada hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 yang mencatat kepemilikan akun sebesar 65,4%, penggunaan produk dan layanan keuangan sebesar 83,6%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan inklusi keuangan, sehingga timbul optimisme tercapainya target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.
Pada acara pembukaan tersebut juga dilaksanakan Leader’s Talk bertajuk Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery sejalan dengan tema FEKDI 2022, serta Casual Talk bertema Dukungan Industri dalam Inisiatif Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional. Diskusi turut menghadirkan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menkominfo, Johny G. Plate. Selain itu, hadir pula perwakilan industri antara lain Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, Sekretaris Jenderal AFTECH, Budi Gandasoebrata, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryopratomo, dan Ketua Kompartemen Digitalisasi Perbankan Perbanas, Kaspar Situmorang. (nck)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di bidang pasar modal melakukan pemasaran, promosi, atau iklan terhadap produk dan layanan jasa keuangan selain dari yang telah diberikan izinnya oleh OJK termasuk efek yang diterbitkan di luar negeri (offshore products).
Penegasan ini disampaikan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta mencegah kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat terkait dengan produk jasa keuangan yang ditawarkan.
Larangan ini dikeluarkan OJK setelah mencermati perkembangan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan yang menggunakan platform aplikasi terintegrasi (super apps) yang digunakan dalam satu group usaha.
OJK menemukan banyak super apps yang memuat penawaran produk investasi berupa efek (saham, obligasi) yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri (offshore products) yang berada di luar kewenangan pengawasan OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menegaskan bahwa pemasaran atas efek luar negeri di Indonesia sampai saat ini belum diperkenankan, mengingat poduk ini bukanlah produk yang berizin dari OJK sehingga memiliki risiko yang cukup besar bagi masyarakat.
“Produk Investasi yang diawasi oleh OJK antara lain berupa efek (surat berharga) yang diterbitkan oleh entitas yang berbadan hukum di Indonesia dan telah dinyatakan efektif oleh OJK untuk ditawarkan kepada publik. Sementara produk investasi lainnya seperti efek yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri, crypto assets, emas bukan merupakan produk yang diberi izin dan diawasi oleh OJK,” kata Hoesen.
OJK telah melakukan pembinaan dan mengambil langkah-langkah tegas khususnya bagi PUJK yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam praktik pemasaran, promosi atau iklan produk dan layanannya dengan meminta untuk:
1. Segera menghentikan layanan dan atau penawaran produk di luar izin dan pengawasan OJK melalui aplikasi terintegrasi (satu atap/super apps) yang mencantumkan logo OJK atau pernyataan bahwa produk dan PUJK tersebut telah berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Melakukan pemisahan penggunaan aplikasi, platform, dan situs web terhadap produk dan layanan yang bukan di bawah pengawasan OJK dengan produk dan layanan yang berizin dan di bawah pengawasan OJK.
OJK Perkuat Perlindungan Konsumen
Sebelumnya OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) yang memuat ketentuan mengenai norma dan tata cara bagi PUJK dalam melakukan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan kepada masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 POJK Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa PUJK wajib:
(1) menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen;
(2) menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan;
(3) menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas;
(4) memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen;
(5) menggunakan Bahasa Indonesia dan harus disandingkan dengan bahasa asing dalam dokumen mengenai produk dan/atau layanan, dalam hal produk dan/atau layanan akan digunakan oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen negara asing,
Selanjutnya, agar ketentuan dan pelaksanaan mengenai penyediaan informasi produk dan atau layanan keuangan melalui media (iklan) oleh PUJK sejalan dengan tujuan periklanan, OJK juga telah melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi kepada PUJK dan bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.
Pada tanggal 7 Juli 2022, OJK juga telah menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh Pimpinan Industri Jasa Keuangan mengenai penguatan implementasi market conduct dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. (nck)
Tasikmalaya, 8 Juli 2022 – Kerajinan tikar mendong sudah melekat dengan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun di tangan Zainal Muttaqin, pemilik CV Mendong Jaya, kerajinan Mendong bahkan sudah mendunia sampai ke Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Timur, yakni Jepang dan Korea Selatan.
Berkat kreatifitas dan ketekunan pria yang kerap disapa Abah Eje itulah, sejak tahun 1995 hingga kini produk kerajinan mendong berkualitas tinggi seperti dekorasi rumah, perhotelan, stationary, dan aksesoris hotel eksis di pasar global.
Bagi masyarakat sekitar Kampung Pagergunung, Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, yang menjadi lokasi workshop Abah Eje, tanaman mendong yang biasa tumbuh liar di persawahan itu kini menjadi sumber penghidupan.
Bagaimana tidak, workshop Abah Eje sedikitnya membutuhkan satu ton tanaman mendong per bulan, dimana seluruh posokannya dicukupi oleh para petani setempat.
Sebuah berkah tersendiri bagi masyarakat Kampung Pagergunung.
Tanaman mendong yang diproduksi Abah Eje bukan saja diperuntukan bagi pengembangan lahan pertanian tetapi juga bermanfaat besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga Desa Pagergunung.
Karena di workshopnya, sejak awal berdiri hingga kini dirinya konsisten memberdayakan masyarakat sekitar untuk produksi berbagai macam produk kerajinan berbahan mendong seperti pewarnaan, perakitan, hingga pengemasan produk siap ekspor.
Selain di workshop, Abah Eje juga melibatkan masyarakat sekitar untuk mengerjakan pesanan kerajinan mendong di rumah masing-masing. Bahkan, pihak CV Mendong Jaya tidak segan memberikan bantuan alat tenun tradisional kepada masyarakat untuk menghasilkan produk kerajinan mendong bernilai seni tinggi.
"Saat ini kami sudah memberikan 100 alat tenun kepada warga desa yang bermitra dengan CV. Mendong Jaya. Kalau sedang banyak pesanan, kami bisa memperkerjakan lebih dari 400 warga sekitar kampung. Mereka mengambil bahan baku dari gudang dan mengerjakannya di rumah masing-masing,” ujar Abah Eje.
Ciri khas produk kerajinan Mendong Abah Eje adalah pada desain yang berbeda dan lebih menarik. Sebut saja, mirror atau cermin yang justru terlihat lebih estetik ketika dibalut dengan ayaman mendong. Hingga kini, CV. Mendong Jaya telah sukses memproduksi lebih dari 100 jenis produk kerajinan. Antara lain handicrafts furnishing & hospitality, sandal, placemat, tray, tissue box, decotarive box, dust bin, dan produk furnitur.
Menurut dia, produk kerajinan mendong seperti tas belanja sangat diminati di luar negeri. Karena, masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk yang “sustainability” atau berkelanjutan. “Produk tas belanja dari mendong itu seperti tas plastik, mereka terbiasa menggunakannya. Lantaran itu, permintaan akan produk kerajinan mendong dipastikan tetap ada,” jelasnya.
Eje menuturkan, untuk pasar lokal produk kerajinan mendong buatannya banyak dipesan hotel berbintang di Indonesia khususnya di wilayah Bali. Hingga kini ada 10 hotel berbintang yang dia pasok kebutuhan produk hospitality di sana.
“Produk kerajinan mendong dalam bentuk sandal adalah yang paling banyak dipesan. Selain itu ada juga pesanan untuk kebutuhan dekoratif hotel-hotel mewah. Bahkan ada produk kami yang dipesan hotel-hotel berbitang di lokasi wisata, Maladewa,” jelasnya.
Abah Eje mengaku, belum lama ini pihaknya melakukan ekpor produk kerajinan mendong ke Korea Selatan. Produk yang diekspor diantaranya adalah sendal hotel. “Bulan lalu kami baru saja mengirikan pesana barang untuk di ekport ke Korea Selatan. Kemarin itu hanya satu kontainer,” akunya.
Dukungan Perbankan
Hampir semua sektor ekonomi merasakan dampak Pandemi Covid-19, tidak terkecuali kerajinan mendong Abah Eje. Tidak heran, bila di masa pandemi banyak pesanan dari berbagai negara seperti Eropa, Amerika, Jepang dan Korea yang dibatalkan. Penyebabnya terhambatnya sektor logistik, karena orang harus tidak bekerja dan harus berada dirumah. Disaat sulit inilah, bantuan perbankan datang.
Abah Eje bercerita, dirinya mulai memperoleh fasilitas pinjaman di BNI sejak Agustus tahun 2020. Fasilitas yang diberikan berupa KMK KUR maksimum Rp.500.000.000,- untuk usaha industri dan perdagangan barang anyaman dan kerajinan tangan.
"Alhamdulilah setelah dapat bantuan KUR dari BNI, usaha saya bisa bergerak lebih bagus, karena ada tambahan dana dan prosesnya sangat gampang dan cepat, bunganya juga sangat ringan," ujarnya.
Eje merupakan satu dari banyak UMKM yang terus berkolaborasi dengan BNI untuk naik kelas. Naik kelas dalam kaitan ini adalah mampu Go Global.
Pada berbagai kesempatan, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan, Perseroan saat ini fokus pada penciptaan ekosistem yang produktif dalam mengembangkan segmen UMKM.
Debitur UMKM ini digabungkan dengan satu ekosistem yang berhubungan dengan pelaku usaha sejenis sehingga dapat saling mendukung pertumbuhan kinerja masing-masing.
Melalui optimalisasi jaringan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), BNI terus menggenjot penetrasi pasar UMKM di pasar internasional.
Seperti diketahui, KCLN BNI terletak di 6 (enam) kota pusat perekonomian global yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, dan Seoul serta yang terbaru Amsterdam.
“BNI KCLN berperan penting dalam memberikan layanan advisory terkait market insight dan regulasi lokal seperti custom & tax, menyediakan fasilitas ruang promosi, serta menyediakan skema pembiayaan khusus kepada para pelaku usaha Indonesia mulai dari skala korporasi, menengah, dan kecil agar mampu menembus pasar global,” katanya.
Keberpihakan BNI terhadap UMKM tersebut mendapat apresiasi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 24 Juni 2022 lalu ketika BNI mendapatkan Penghargaan Program Pemberdayaan UMKM dari Merdeka Award 2022. "Saya tahu BNI mempunyai komitmen untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan di sektor produktif. Langkah BNI harus diikuti oleh perbankan lain," ungkap Teten.
Atas apresiasi tersebut, Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal menyampaikan, pemberdayaan UMKM merupakan sebuah perjalanan yang berisi berbagai upaya terus-menerus dan berkelanjutan.
Dengan mandat sebagai bank global asal Indonesia, BNI melakukan program pengembangan segmen UMKM untuk menembus pasar ekspor. Artinya, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM yang dilakukan BNI diharapkan dapat terus mencetak juara-juara UMKM yang memiliki kemampuan bersaing di pasar global.
BNI menjalankan berbagai program lainnya bersama lembaga dan kementerian terkait, di mana hal tersebut merupakan bagian dari payung program BNI Xpora yang menggabungkan ekosistem ekspor dan diaspora.
“Kami berharap lebih banyak pelaku UMKM menjalankan bisnis ekspor secara efektif, sekaligus mampu melakukan perbaikan dalam segi manajemen, produksi, promosi dan pemasaran. Semoga langkah ini dapat meningkatkan kontribusi ekspor pelaku UMKM dari saat ini di kisaran 14% menjadi 17% pada 2024 mendatang,” sebutnya. (nck)
Jakarta - Perekonomian Indonesia tahun 2022 diperkirakan tumbuh secara optimis. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1-2022 yang dapat tumbuh sebesar 5,01% (yoy), lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat. Bahkan sejak akhir tahun lalu, perekonomian nasional telah kembali ke level sebelum pandemi dan Indonesia kembali masuk menjadi negara dengan kategori negara berpendapatan menengah ke atas.
“Seiring kian terkendalinya pandemi Covid-19, arah kebijakan Program PEN akan lebih antisipatif, responsif, dan produktif. Anggaran Program PEN terus didorong untuk jobs-stimulating recovery dengan kegiatan yang lebih produktif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara Astagatra Webinar Series dengan tema “2022: The Year of Economic Rebound”, Kamis (7/07).
Di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik, berbagai risiko dan tantangan global juga terus meningkat dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut terkait dengan The Perfect Storm atau 5C yakni Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.
Berbagai lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6% dan 2,9%, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun.
Dengan adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif. Beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN, dan Subsidi Bunga KUR.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi. Untuk itu, Pemerintah saat ini masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga komoditas dalam neraca perdagangan dan ekspor diharapkan dapat menjadi soft absorber dengan tetap menjaga kesehatan APBN.
“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” ujar Menko Airlangga.
Beberapa kebijakan perlindungan sosial yang sudah terlaksana yaitu bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan (BT-PKLWN) dan program pemberdayaan seperti program padat karya, pembiayaan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas SDM serta UMKM. Peningkatan kapasitas SDM dan UMKM turut dilakukan dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi digital dan mendorong produktivitas masyarakat
Berbagai strategi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang telah diterapkan antara lain melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy, sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi UMKM.
Lebih lanjut, Pemerintah juga terus mendorong program hilirisasi sebagai upaya pengembangan industri manufaktur, dengan menciptakan struktur industri yang kuat dan bernilai tambah tinggi. Di samping itu, hilirisasi juga terus didorong agar industri dapat meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia yang berdaya saing global dan berwawasan lingkungan.
“Pemulihan ekonomi di Indonesia merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Kerja sama seluruh masyarakat terutama di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tutup Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 7 Juli 2022. Pemerintah optimis terhadap kondisi dan outlook perekonomian di kawasan ASEAN. Hal tersebut berdasar pada PDB dari 10 negara ASEAN di tahun 2021 yang mencapai USD 3,36 triliun dan menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Capaian tersebut sejalan dengan visi ASEAN untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2030.
Sebagai upaya memperkuat perekonomian kawasan, ASEAN juga mempererat kerja sama dengan negara Italia. Untuk Indonesia, negara Italia juga merupakan mitra dagang utama yang masuk dalam 20 besar negara tujuan ekspor Indonesia sepanjang lima tahun terakhir.
Dalam penutupan acara “The 6th ASEAN-Italy High Level Dialogue”, Rabu (6/07), secara virtual Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan closing remarks tentang pentingnya kerja sama ASEAN dan Italia sebagai salah satu mitra dialog.
“Perdagangan ASEAN dengan Italia hanya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, ini menunjukkan eratnya hubungan antara keduanya,” jelas Menko Airlangga.
Dialog ekonomi antara ASEAN dan Italia yang digelar pada tanggal 5-6 Juli 2022 tersebut diselenggarakan oleh Associazione Italia ASEAN. Sebagai informasi, Associazione Italia ASEAN merupakan platform interaksi bisnis kedua pihak sejak tahun 2015. Associazione Italia ASEAN menyelenggarakan pertemuan “High Level Dialogue on ASEAN-Italy Economic Relations” setiap tahunnya sejak 2017 untuk mempromosikan peluang bisnis di antara negara-negara ASEAN dan Italia. Pertemuan tahun ini menjadi pertemuan fisik pertama yang dilaksanakan setelah pandemi Covid-19.
Selanjutnya dalam rangka memanfaatkan potensi serta mengoptimalkan pencapaian kemakmuran kawasan, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan beberapa area kerja sama strategis untuk ASEAN dan Italia, yaitu pada transisi energi, ekonomi digital, revolusi industri, smart manufacturing, dan perdagangan.
“Peningkatan kesejahteraan kawasan akan membuka peluang yang lebih besar bagi sektor bisnis untuk meningkatkan usahanya. Untuk membangun kembali kekuatan kawasan dan global, kita perlu fokus pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan resiliensi sebagai kunci strategi dalam merespon kondisi saat ini,” pungkas Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut President of the Associazione Italia-ASEAN, Romano Prodi (mantan Presiden Italia 1996-1998 dan mantan Presiden Komisi Eropa 1999-2004), Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Italia, Manlio Di Stefano, serta Partner and Responsible for International Development, The European House – Ambrosetti, Lorenzo Tavazzi. (nck)
TINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, OJK PERKUAT PENGAWASAN MARKET CONDUCT
Jakarta, 7 Juli 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku usaha jasa keuangan terus meningkatkan perlindungan konsumen melalui penguatan pengawasan market conduct (perilaku pasar) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No.6/2022).
“Dalam rangka memperkuat implementasi market conduct di sektor jasa keuangan dan mendorong keterbukaan serta transparansi informasi kepada konsumen sektor jasa keuangan, OJK baru saja menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai implementasi market conduct yaitu Peraturan OJK No.6 Tahun 2022,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Kegiatan Tatap Muka dengan Pimpinan di Sektor Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis.
Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto tersebut, hadir juga para pimpinan dan Asosiasi Pelaku Industri Jasa Keuangan.
Wimboh menjelaskan, POJK No.6/2022 merupakan penyempurnaan regulasi terkait market conduct yang mengikat para pelaku jasa keuangan, diantaranya melalui kewajiban perancangan/pengujian produk dan layanan keuangan untuk menilai potensi risiko kepada konsumen, serta pelaksanaan tahapan product life cycle sebelum suatu produk dan layanan keuangan diluncurkan kepada masyarakat.
Penerapan ketentuan ini, menurutnya tidak hanya berpihak kepada konsumen namun juga menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan cost and benefit analysis. Hasil yang diharapkan adalah jumlah pengaduan masyarakat atas produk dan layanan keuangan dapat berangsur-angsur menurun seiring dengan implementasinya.
“Oleh karena itu, market conduct menjadi penting agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang akan muncul di kemudian hari,” kata Wimboh.
Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kinerja OJK yang berperan besar dalam membantu pemerintah memulihkan perekonomian dari krisis ekonomi dampak pandemi Covid 19.
“Komunikasi dan hubungan yang erat antara BI, OJK dan Pemerintah kami apresiasi karena hari ini kita bisa keluar dari situasi tersebut,” kata Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengapresiasi kinerja OJK yang berhasil menjaga industri jasa keuangan tetap stabil dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi seperti indeks harga saham yang sudah di atas 7.000 dan kredit perbankan yang sudah tumbuh 9,03 persen (yoy) pada Mei lalu.
“Ini membuktikan ekonomi sudah bergerak dan terimakasih kepada seluruh jajaran OJK yang akan berganti. Terima kasih Pak Wimboh dan seluruh jajaran Komisioner OJK,” katanya.
Airlangga mengingatkan momentum pemulihan ekonomi harus terus dijaga antara lain dengan terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat.
“Penerbitan POJK No.6/2022 diharapkan dapat memberikan kepastian dan keyakinan masyarakat untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. Penekanan pengaturan ini mengenai edukasi, transparansi, perlakukan adil, pelaku bisnis yang bertanggung jawab, penyelesaian sengketa harus benar ditegakkan,” kata Airlangga.
Peluncuran Mobil Simolek
Dalam acara tersebut juga diluncurkan 54 mobil SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan) yang akan dipergunakan OJK bersama industri jasa keuangan, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat di seluruh pelosok wilayah Indonesia.
Wimboh berharap kehadiran mobil SiMOLEK mampu meminimalisir hambatan geografis, demografis, dan infrastruktur bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan terkait produk dan layanan lembaga keuangan.
Mobil SiMOLEK pertama kali diluncurkan pada 2013 sebanyak 20 mobil dan pada 2015 ditambah sebanyak 21 unit yang beroperasi memberikan edukasi dan literasi keuangan ke masyarakat di 39 daerah kantor OJK di seluruh Indonesia.
Airlangga mengharapkan penambahan mobil SiMOLEK dapat mendorong sinergi OJK dan Industri Jasa Keuangan dan bisa menggambarkan simbol aktifnya OJK memberikan edukasi kepada masyarakat. “Semoga upaya ini mendukung kebangkitan pemulihan ekonomi nasional,” katanya. (nck)
Jakarta - Pertumbuhan jumlah angkatan kerja diproyeksikan mampu memompa laju peningkatan ekonomi jika dibarengi dengan penyediaan kesempatan kerja yang memadai. Salah satu faktor penentu yang mampu menjadi pembuka kesempatan kerja bagi masyarakat yakni melalui investasi. Pemerintah telah berupaya mendorong peningkatan investasi, salah satunya dengan kemudahan izin berusaha melalui UU Cipta Kerja.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berupaya untuk dapat memberikan berbagai pembaharuan informasi bagi masyarakat terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dengan narasumber yakni Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Elen Setiadi, Kemenko Perekonomian menyelenggarakan media briefing terkait UU Cipta Kerja yang berlangsung di Media Center Kemenko Perekonomian, Rabu (6/07).
Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Elen memaparkan perkembangan perbaikan UU Cipta Kerja yang saat ini tengah dilangsungkan Pemerintah, salah satunya melalui pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
“Pengesahan tersebut menjadi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan syarat melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun,” jelas Staf Ahli Elen.
Berdasarkan penjelasan dalam media briefing, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional disebabkan, pertama tidak terpenuhinya asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua terkait dengan meaningful participation yang dinilai kurang maksimal dalam mengakomodir ketiga hak publik yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan, serta ketiga pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan UU.
Dengan pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Pemerintah memiliki guidance terkait penggunaan metode omnibus sehingga dapat melakukan perbaikan terkait UU Cipta Kerja atau membentuk peraturan lainnya menggunakan metode omnibus tersebut.
Melalui UU tersebut, Pemerintah juga dapat melakukan penajaman meaningful participation serta mengakomodir kebutuhan masyarakat disabilitas dalam memperoleh akses informasi terkait dengan UU yang telah dibentuk oleh Pemerintah. Selain itu, UU tersebut juga memberikan fasilitas penyampaian pendapat publik baik secara lisan da/atau tertulis melalui luring atau daring.
Dengan adanya pengesahan tersebut, ke depannya Pemerintah akan mengambil tindak lanjut dengan memperbaiki kesalahan teknis serta meningkatkan meaningful participation dengan menerapkan tiga pilar utama yaitu memberikan hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja tersebut.
“Kami juga melakukan kerja sama dengan K/L sebagai pembina sektor untuk meningkatkan monitoring pelaksanaan UU Cipta Kerja dan input dari monitoring tersebut akan dipilah, apakah menyangkut norma UU atau teknis implementasinya,” tutup Staf Ahli Elen.
Sebagai informasi, dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja telah terdapat peningkatan investasi sebesar lebih kurang Rp60 Triliun pada tahun 2021 dari sektor Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk 4 KEK baru setelah berlakunya UU Cipta Kerja yaitu KEK Gresik, KEK Nongsa, KEK Lido, dan KEK Batam Aero Technic. (nck)
JAKARTA – Investor ritel dan para milenials dapat berperan sebagai penopang peran pebiayaan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Selama ini pergerakan ekonomi di tanah air masih bertumpu pada aktivitas penyaluran kredit perbankan.
Hal itu terungkap pada acara LPS-FORWADA Discussion Series 2022, yang digelar Forum Wartawan Daerah (FORWADA), bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Opatan Komunika Sejahtera (OK’S Consultant), Rabu (6/72022), di D’Kampoeng Resto, Gunung Putri, Bogor.
Dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Priyanto Budi Nugroho menyatakan, saat ini berat buat Indonesia tetap dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen bahkan lebih tinggi.
“Mengingat, kondisi sosial politik di tingkat global hingga kini masih berdampak bersar terhadap laju pertumbuhan ekonomi domestik. Karena itu, peran investor ritel maupun milenial menjadi sangat penting dalam meredam tekanan global tersebut,” ujarnya.
Menurut Priyanto Budi, kondisi kurs rupiah yang sudah sangat tertekan pada angka psikologis menedekati Rp15 ribu per dolar Amerika, kemudian imbal hasil obligasi 10 tahun diatas 7,6%, perlu diimbangi dengan pasar keuangan nonbank seperti pasar modal. “Peran investor ritel maupun milenial akan menjadi penting disaat seperti sekarang ini,” imbuhnya.
Sesuai data LPS per Mei 2022, lanjut dia, investor pasar modal Indonesia secara demografi didominasi kelompok umur dibawah 30 tahun - generasi milenial dan generasi setelahnya - yang hampir 60% atau tepatnya 59,8% dari total penduduk di tanah air.
“Investor kelompok ini terbilang cukup besar, meski dana yang diinvestasikan relatif masih kecil, yaitu sekitar Rp53,77 triliun.
Sementara, jumlah invesatasi yang berasal dari invesotor dengan rentang usia 60 tahun yang mencapai 27,5% atau sebesar Rp553 triliun,” papar Priyanto Budi.
Priyanto Budi mengingatkan, meski banyaknya investor di usia muda ini menunjukan generasi milenial di Indonesia mulai melek investasi, namun harus tetap waspada. Keinginan berinvestasi juga harus dibarengi dengan pemahaman terhadap karakteristik produk, agar pemilihan produk keuangan bisa lebih tepat. “Kita harus melihat siapa penyelenggara investasi, berizin atau tidak, minimal itu. Sehingga para milenial bisa terhindar dari investasi bodong,” ujar Priyanto.
Dalam kesempatan tersebut, Priyanto Budi juga memberikan beberapa tips menabung dan berinvestasi yang tepat. Pertama, pangkas pengeluaran yang tidak perlu. Kedua, sisihkan untuk menabung di awal bulan dan ketiga, sebisa mungkin pisahkan rekening sesuai kebutuhan. "Tetapi disitu juga para melenial harus bisa disiplin mengelola, paling tidak dua rekening tadi," jelasnya.
Sedangkan tips berinvestasi, Priyanto menuturkan, pertama para milenial harus mengenali kebutuhan dan kemampuan. Kedua, kenali produk dan jasa keuangan. Ketiga, kenali manfaat dan resiko. Keempat, kenali hak dan kewajiban.
Pada kesempatan yang sama, Prita Hapsari Ghozie, pakar perencana keuangan mengungkapkan bebarapa kesalahan mindset kaum milenial atau Gen Z tentang investasi. Menurutnya, investasi tidak se-instan yang digambarkan di media sosial.
Pertama, sesorang baru melakukan financial planning setelah dia kaya. “Kita tidak perlu menuggu kaya untuk melakukan perencanaan keuangan, malahan kalau kita belum kaya itulah maka kita butuh perencanaan agar saat kita dapat uang kita bisa betul-betul pergunakan untuk hal-hal yang kita butuhkan,” ujarnya.
Kedua, dengan melakukan perencanaan keuangan itu tidak menjadikan kita auto kaya atau kaya mendadak. “Ini banyak banget salah kaprahnya. Karena paparan media sosial melihat ada orang berusia muda sudah punya ini, itu dan membuat kita ingin meniru. Jadi investasi supaya kita kaya,” terangnya.
Prita mengingatkan, investasi perlu ada modal dan harus dikelola dengan baik. Terakhir adalah bila penghasilan kita bertambah, pastikan gaya hidup anda terkendali. Karena biasanya mindset millenial jika penghasilan bertambah gaya hidup kita juga tidak terkendali. “Intinya jika penghasilan bertambah harus bisa mengendalikan diri,” jelas dia.
Sementara itu Setiawan Loekman, Head of Marketing Esta Kapital Fintek menbeberkan 4 tips dalam berinvestasi bagi para milenial, pertama mulailah investasi dengan yang mudah, kedua mulailah investasi sekarang, dan ketiga ber- enterpreneurship. “Banyak millenal menunda moment untuk berinvestasi dengan berbagai alasan, dalam investasi ada kata-kata bijak, don’t wait for the perfect moment,” ungkapnya.
Sementara M. Gali Ade Nofrans, CEO Epic Property menyoroti minat milenial dalam memilih investasi dibidang properti. Diakui, investasi properti memang bisa jadi bukan pilihan utama namun sangat bagi masa depan mereka. “Investasi di properti harus dimulai dari sekarang, karena harga properti akan terus naik, jika anda menunda katakan sampai 5 tahun kedepan, propert tidak akan terbeli,” pungkasnya. (nck)
Jakarta, 28 Nopember 2021 -- Pemerintah merespon cepat atas merebaknya varian Covid-19, Omicron, yang baru-baru ini terkonfirmasi di beberapa negara. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan pada Minggu, (28-11-2021) secara virtual.
“Varian tersebut mengandung 50 mutasi yang mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuannya untuk menghindari antibodi yang dibentuk oleh vaksin, tetapi ini semua masih terus dipelajari oleh para ahli,” buka Menko Luhut. Dengan banyaknya mutasi tersebut, lanjut Menko Luhut, WHO telah meningkatkan status varian tersebut menjadi variant of concern (varian yang mengkhawatirkan) dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai varian Omicron.
Sampai dengan hari ini, telah ada 13 negara yang mengumumkan bahwa
mereka sudah mendeteksi (confirmed dan probable cases) Varian
Omicron ini di negara mereka. Dimulai dari Afrika Selatan dan
Botswana, varian omicron ini ditemukan pula diantaranya di Jerman,
Belgia, Inggris, Israel, Australia dan Hong Kong. “Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara,” tegas Menko Luhut.
Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah mengumumkan beberapa kebijakan penting yang dirangkum ke dalam empat poin utama. Pertama, melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari ke negara-negara seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong. "Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1x24 jam," tutur Menko Luhut. Pelarangan tersebut, lanjutnya, akan berlangsung selama 14 hari.
Kedua, WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama akan dikarantina selama 14 hari. Ketiga, Pemerintah akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri di luar kesebelas negara yang masuk daftar, menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Dan terakhir, tambah Menko Luhut kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai (29-11-2021) pukul 00.00 WIB.
“Daftar negara yang ada dapat bertambah maupun berkurang berdasarkan evaluasi berkala yang akan dilakukan, Kementerian Kesehatan akan melakukan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positif perjalanan luar negeri,” tegas Menko Luhut. Pemerintah, menurutnya, akan terus mencermati perkembangan varian ini. "Akan kita lihat bersama perkembangan varian ini dalam 2 minggu kedepan, sehingga kerja sama baik dengan seluruh masyarakat maupun kerja sama internasional sangat diperlukan.
Indonesia telah menangani kasus Covid-19 dengan maksimal. "Hal ini patut disyukuri tetapi perlu terus meningkatkan protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi, percepatan vaksin juga penting, vaksin tetap efektif dan harus terus digerakkan. Utamanya menjelang nataru, kita harus mengambil langkah antisipasi,” imbuh Menko Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menekankan agar masyarakat tidak panik dalam menanggapi varian baru ini. "Yang penting kita harus waspada. Setiap harinya para ahli dari seluruh dunia terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi Covid-19. Yang diperlukan tentu ketaatan kita terhadap protokol kesehatan dan pemerintah akan berusaha dengan maksimal dalam mencegah ini semua,” imbuhnya.
Terakhir, Menko Luhut terus mengingatkan kembali agar masyarakat harus tetap waspada tanpa perlu panik, dan mempercayai langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah ini sudah didiskusikan dengan para ahli. “Kami mengambil langkah tengah, agar ada keseimbangan antara penanganan dengan kehidupan perekonomian kita. Terus tingkatkan protokol kesehatan, patuh dengan penggunaan Peduli Lindungi, dan kerja sama kita semua dapat membuahkan hasil yang maksimal,” tutup Menko Luhut.
Hadir dalam konferensi pers ini selain Menteri Kesehatan juga Kepala BNPB, serta para epidemolog dari Universitas Indonesia, UGM dan Unair yang dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan Pandemi Covid-19. (nck)
Jakarta - Otoritaa Jasa Keuangan terus berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan.
OJK bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM, Kamar Dagang Indonesia, dan Industri Perbankan menyelenggarakan Dialog Interaktif dengan tema “Sinergi Untuk Membangun Optimisme Baru Guna Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”, Jumat.
Kegiatan dialog interaktif ini dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, Ketua Komite Tetap Bidang Investasi dan Kemitraan KADIN Nicko Widjaja dan sejumlah pimpinan perbankan.
Heru Kristiyana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dialog Interaktif ini diselenggarakan bertujuan antara lain untuk memberikan informasi dan masukan yang komprehensif untuk membantu industri perbankan dalam menyusun Rencana Bisnis tahun 2022 yang akan disampaikan paling lambat akhir bulan November 2021 ini.
“OJK akan fokus melakukan pengawasan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mendorong industri perbankan agar terus berinovasi dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Inovasi dan kontribusi masing-masing bank akan tercermin melalui rencana bisnis yang akan disampaikan, yang tentunya disusun dengan tetap memperhatikan karkteristik bisnis masing-masing bank, penerapan manajemen risiko, dan prinisip kehati-hatian,” katanya.
Dalam sambutannya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi sangat strategis dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional. “Perbankan memilik peran penting dalam perekonomian, mendorong kredit dan pembiyaan kepada sektor UMKM, mengupayakan agar tingkat suku bunga kredit tetap kondusif bagi dunia usaha, dan mendukung pembiayaan hijau” ujarnya.
Selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan guna memperkuat industri perbankan, mendorong ekspor nasional serta merespon berbagai peristiwa dan dinamika yang terjadi termasuk pandemi Covid-19 dan akselerasi transformasi digital pada industri jasa keuangan.
Beberapa peraturan dan kebijakan dimaksud, antara lain POJK tentang Perlakuan Khusus bagi Daerah Bencana, Paket Kebijakan Agustus 2018 untuk mendorong ekspor nasional, POJK Layanan Perbankan Digital, POJK Konsolidasi Bank Umum, dan POJK Stimulus Perekonomian, POJK Bank Umum dan POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
POJK Stimulus Perekonomian yang diterbitkan pada masa pandemi, mendapat respon sangat positif dari Pelaku Usaha dan Industri Perbankan, tercermin dari jumlah kredit terdampak Covid-19 yang direstrukturisasi mencapai sekitar Rp900 triliun yang diterima oleh 8 juta debitur pada akhir tahun 2020. Jumlah kredit yang direstrukturisasi ini terus menurun jumlahnya menjadi Rp714 triliun pada posisi 31 Oktober 2021, menunjukkan telah membaiknya kondisi pelaku usaha seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian nasional.
Selain itu, dalam rangka memberikan pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan serta perizinan ke depan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I 2020-2025) dan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (RP2SI 2020-2025) pada awal tahun 2021, yang akan disusul dengan peluncuran Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia bagi Industri BPR-BPRS pada akhir bulan November 2021.
Dalam waktu dekat OJK juga akan meluncurkan Arah Pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk meningkatkan pelayanan informasi debitur, termasuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risikonya.
Seluruh peraturan dan kebijakan dimaksud diterbitkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi industri perbankan agar lebih resilient, memiliki daya saing yang tinggi, lincah dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Industri perbankan diharapkan dapat menangkap berbagai peluang yang diberikan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan OJK tersebut serta didukung dengan kondisi perekonomian yang membaik berimplikasi positif terhadap stabilitas serta kinerja Perbankan. (nck)
