Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut berkolaborasi dengan mengusung program Orange Synergy. Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan produk, layanan, channel dan kapabilitas antara BNI dan Bank Sumut.
Langkah awal kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati dan Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan di Menara BNI Pejompongan Jakarta, Rabu (10/8/2022) malam.
Kesepakatan yang telah dicapai adalah Pertama, MoU Pemanfaatan Bersama Produk, Layanan, Channel, dan Kapabilitas. Kedua, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Co Branding, Top Up, dan Update Saldo Tapcash. Ketiga, PKS Program Peningkatan Kapabilitas Pegawai Bank Sumut. Keempat, PKS Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan (ATM, QRIS, EDC, Biller).
Melalui proyek kolaborasi Orange Synergy, Bank Sumut dan BNI berkomitmen untuk membangun kolaborasi strategis yang dituangkan dalam berbagai inisiatif pengembangan layanan perbankan yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan manfaat bagi stakeholder.
Dengan kolaborasi ini, Bank Sumut dapat memperluas diversifikasi produk dan layanan perbankan. Demikian halnya dengan BNI yang dapat memperluas layanan terkait dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah di Sumatera Utara melalui Channel ATM, Mobile Banking, Keagenan, serta Outlet BNI.
Diharapkan kerja sama ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis baik bagi BNI maupun pada Bank Sumut.
Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi menyampaikan, perseroan akan membuka peluang kerja sama dan integrasi layanan agar dapat dimanfaatkan dalam memberi solusi perbankan lengkap kepada nasabah Bank Sumut.
“Tentunya kami menyambut baik kerja sama ini. Ini sangat sesuai dengan semangat BNI Go Produktif dimana BNI ingin berperan proaktif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai jalinan sinergi. Kami pun harap Bank Sumut dapat memberi pelayanan lebih maksimal kepada nasabah,” katanya.
Adapun, potensi sinergi yang dapat tercipta kedepannya adalah kerja sama channel meliputi pemanfaatan channel ATM BNI termasuk yang berada di luar negeri, pemanfaatan bersama channel acquiring seperti pemanfaatan platform Supply Chain Financing (FSCM) BNI, sekaligus kerja sama Bisnis Keagenan.
Kerja sama juga dapat dikembangkan pada produk kartu kredit pemerintah daerah untuk Pemerintah Daerah, hingga Corporate Card untuk internal Bank Sumut, co-branding kartu kredit BNI Visa/Master untuk nasabah personal dan corporate Bank Sumut, penjualan produk investasi, asuransi, program car ownership, serta pengelolaan dana pensiun/pesangon pegawai Bank Sumut.
Ada juga peluang kerja sama layanan dalam hal billers API-based, pemanfaatan layanan remittance BNI dan Trade Finance oleh nasabah Bank Sumut, kelengkapan layanan pembayaran penerimaan daerah Sumatera Utara, kerja sama penyediaan solusi bagi pemerintah daerah, sekaligus kerja sama pemanfaatan kapabilitas dan produk BNI termasuk KUR dan BNI Xpora.
Terakhir, ada pula peluang kolaborasi di sisi peningkatan kapabilitas kerja sama pelatihan dan pengembangan kurikulum untuk peningkatan kapabilitas terkait sales, treasuri dan internasional banking, hingga teknologi informasi, serta kerja sama operasional terkait rekonsiliasi, dan Call Center . Serta pendampingan dalam hal membangun tata kelola sistem SDM dan HRIS.
“Peluang kerja sama BNI dan Bank Sumut ini sangat banyak. Kami pun akan memperluas peluang kerja sama seperti ini dengan beberapa bank daerah lainnya,” katanya.
Susi pun menambahkan bahwa BNI memiliki kapabilitas yang optimal dalam mengembangkan Smart City, yang berbasiskan layanan digital. Kolaborasi ini dapat membantu dalam tata kelola pemerintah daerah sehingga akan memberikan layanan publik yang optimal di era digital ini.
Smart City yang dikembangkan BNI salah satunya adalah membangun Smart Goverment, yang memungkinkan dukungan pengelolaan keuangan secara terintegrasi, sehingga penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan. Selain itu, Smart City BNI juga mengembangkan layanan lainnya, mulai dari Smart Health Care, Smart Farming, Smart Education, Smart Ecosystem UMKM, hingga Smart Tourism.
"Dengan cara itu kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Semuanya terukur dan mudah, mulai dari penerimaan pelayanan pajak, pembayaran air, STNK, hingga BPKB," ujar Susi.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat menyampaikan, BNI adalah bank milik pemerintah yang menduduki peringkat asset terbesar ke-4 nasional. BNI didukung oleh jaringan ATM, channel digital (internet dan mobile banking), Kantor Cabang di dalam dan luar negeri.
Sebagai salah satu pionir digital banking, BNI memiliki kapabilitas layanan digital yang didukung ketersediaan berbagai produk berbasis API yang lengkap.
Rahmat menyampaikan, seiring dengan perkembangan digitalisasi yang cukup masif di berbagai industri termasuk jasa keuangan, sebagai Bank Daerah terbesar di Sumatera dan di luar Jawa, Bank Sumut telah mencanangkan transformasi digital yang menjadi fokus strategi Bank Sumut sejak tahun 2020, untuk mampu bersaing menyediakan berbagai fitur layanan perbankan dan memperluas jangkauan di berbagai kanal layanan.
Untuk percepatan pengembangan digitalisasi di Bank Sumut, diperlukan langkah yang tepat untuk berkolaborasi dengan pelaku industri lainnya, seperti fintech, e-commerce, dan juga sesama perbankan.
“Kami tentunya mengapresiasi BNI yang membuka peluang kerja sama dengan kami. Tentunya ini akan menjadi sebuah value prepositition baru bagi kami dan akan menguntungkan lebih banyak nasabah kami,” katanya.
Bagi Bank Sumut, Rahmat menyampaikan kerja sama ini akan memperkuat digital kapabilitas, menambahan layanan dan produk baru, serta memperkuat pengembangan bisnis Bank Sumut. Tentunya, ada pula potensi peningkatan pendapatan, serta peluang investasi dengan ongkos yang lebih terjangkau.
Bagi nasabah Bank Sumut, kerja sama ini akan memberi beragam pilihan layanan baru, layanan semakin baik, fee yang lebih kompetitif, serta channel transaksi yang semakin luas dan mudah. (nck)
Jakarta, 11 Agustus 2022. Bank Indonesia berkomitmen dalam mendukung pengembangan pelaku usaha syariah perempuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai kebijakan untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan UMKM dan sektor inklusif, penguatan kelembagaan (korporatisasi) dan peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah perempuan serta linkage dengan sumber bahan baku, pasar dan pembiayaan. Demikian mengemuka dalam pembukaan acara The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC) (11/8).
Kegiatan dirangkai pula dengan prosesi Pencanangan Gerakan Komunitas UMKM Perempuan Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Soft Launching Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Mart-Finance oleh Deputi Gubernur BI, Menteri Keuangan RI, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didampingi oleh sejumlah Ketua Komunitas Perempuan. Ini merupakan salah satu tujuan utama dalam gelaran The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung dalam sambutannya menyampaikan terdapat 4 (empat) langkah dalam mengakselerasi pengembangan pelaku usaha syariah perempuan guna meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan usaha. Pertama, mendorong peran dan komunitas perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan kapabilitas pelaku usaha syariah khususnya di sektor makanan halal dan fesyen muslim serta perluasan jejaring. Kedua, mendorong pendampingan aspek usaha maupun syariah secara end to end dan terintegrasi. Ketiga, mengakselerasi digitalisasi dan keempat penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani turut menyampaikan peran perempuan sangat penting baik dalam skala rumah tangga maupun ekonomi nasional, dan tidak terpisahkan dari peranan pemerintah dalam memajukan bangsa dan negara serta perekonomiannya. Sri Mulyani menambahkan, berbagai program seperti pembiayaan dengan subsidi bunga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM terutama yang belum terjangkau oleh perbankan.
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Menteri Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Deputi bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Leni N Rosalin. Keduanya menyampaikan dukungannya melalui berbagai program pemerintah guna peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini bertransformasi melalui pemberian kemudahan dan akses pembiayaan dengan penyaluran dana bergulir, sertifikasi halal gratis bagi 10 juta pelaku UMKM, serta berbagai pelatihan dan pemasaran produk. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak fokus memberikan bantuannya kepada kalangan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, penyintas, serta yang berada di lokasi bencana terutama di tingkat desa dan belum terjangkau oleh program lainnya. Keduanya pun turut menekankan perlunya sinergi bersama berbagai pihak dalam mendidik generasi yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Maju.
The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment akan berlangsung pada 11 - 12 Agustus 2022 dan merupakan bagian dari side event Presidensi G20 Jalur Keuangan. Kegiatan terselenggara sebagai kolaborasi Bank Indonesia dengan sejumlah organisasi masyarakat berbasis perempuan diantaranya PPUMI, SALIMAH, PERSAMI, BUNDA WAKAF, SHALIZA dan WITA serta diikuti oleh pelaku usaha syariah perempuan yang bergerak di sektor makanan halal dan fesyen muslim (termasuk kerajinan tangan) yang merupakan binaan dari organisasi/asosiasi masyarakat berbasis wanita, Kementerian dan Lembaga terkait. Rangkaian kegiatan terdiri dari ministry talk, seminar internasional dan nasional, talkshow motivasi, mini exhibition, dan fashion show. Rangkaian juga dapat akses melalui platform www.isef.co.id. (nck)
Jakarta, 10 Agustus 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Self Regulatory Organizations (SRO), yakni PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan pelaku industri pasar modal berkomitmen untuk bersama-sama menjaga stabilitas sektor jasa keuangan khususnya pasar modal serta mendukung pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara puncak peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang mengusung tema “Menuju Ekonomi Tangguh, Stabil, dan Berkelanjutan” di Bursa Efek Indonesia.
Menurut Mahendra tema tersebut merupakan bentuk optimisme seluruh insan pasar modal untuk terus bertahan dan berjuang dalam meningkatkan pertumbuhan pasar modal setelah dua tahun lebih dihadapkan pada dampak pandemi dan berbagai tekanan ekonomi global lainnya.
“Pasar modal Indonesia adalah barometer dan sekaligus temperature check dan refleksi dari daya tahan dan kekuatan Indonesia secara menyeluruh. Itu makna kenapa ulang tahun ini seminggu sebelum 17 Agustus, ini bukan kebetulan,” kata Mahendra.
Mahendra menambahkan, indikator sektor jasa keuangan Indonesia masih stabil dan terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global yang berpotensi memberikan tekanan pada pasar keuangan domestik.
Lebih lanjut Mahendra menyampaikan komitmen OJK sebagai regulator untuk mendorong peningkatan tata kelola bagi seluruh pelaku pasar untuk menjaga kepercayaan dan integritas agar Pasar Modal semakin tangguh dan terpercaya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Inarno Djajadi dalam keterangannya juga menyampaikan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati 45 tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia antara lain kegiatan edukasi seperti Sekolah Pasar Modal untuk Negeri, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di tiga wilayah, Capital Market Summit & Expo, IFA International Conference, seminar internasional dalam rangka ESG, serta CEO Networking selain Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini sebagai puncak acara.
“Peringatan 45 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap industri pasar modal sekaligus menjadi sarana untuk mengomunikasikan pencapaian dan peranan penting pasar modal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” kata Inarno.
Kinerja Pasar Modal Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, tercermin dari beberapa indikator seperti IHSG yang berada di posisi 7.102,88 poin per 9 Agustus 2022 atau tumbuh sebesar 7,92 persen secara year to date (ytd), dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp9.315 triliun atau secara ytd juga meningkat 12,83 persen. Di kuartal II tahun 2022, pertumbuhan IHSG maupun nilai kapitalisasi pasar telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni IHSG di level 7.276,19 pada 21 April 2022 dan nilai kapitalisasi pasar menyentuh Rp9.555 triliun di 28 April 2022.
Aktivitas penghimpunan dana di sepanjang tahun 2022 juga terus meningkat. Hingga 8 Agustus 2022, OJK telah mengeluarkan surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 149 emisi dengan total emisi sebesar Rp151,18 triliun, 48 di antaranya adalah Emiten baru.
Sementara itu, kinerja Emiten berdasarkan laporan keuangan kuartal I dan kuartal II 2022, tercatat tumbuh positif. Dari 722 Emiten yang telah menyampaikan laporan kuartal I 2022, terdapat peningkatan total laba Emiten secara yoy sebesar 110,01 persen menjadi Rp167,52 triliun. Berdasarkan data laporan keuangan kuartal II 2022 yang baru disampaikan oleh 314 Emiten, OJK mencatat rata-rata pertumbuhan nilai laba tertinggi masih dibukukan oleh Emiten yang bergerak di bidang teknologi sebesar 7.904,59 persen, diikuti Emiten yang bergerak di bidang transportasi dan logistik sebesar 1.238,84 persen dan kemudian Emiten yang bergerak di bidang energi sebesar 397,59 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan jumlah investor juga meningkat cukup signifikan. Saat ini, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 9,38 juta atau meningkat 25,20 persen Ytd. Pertumbuhan investor tertinggi dicatatkan oleh investor Reksa Dana dan mayoritas masih didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z yang berumur di bawah 30 tahun mencapai sekitar 59,43 persen.
Di bidang pengaturan, sampai 9 Agustus 2022, OJK telah menerbitkan delapan regulasi Pasar Modal, yakni dua POJK dan enam SE OJK yang bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, penyempurnaan proses bisnis, maupun terkait dengan peningkatan upaya pengawasan terhadap industri Pasar Modal.
Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang Pasar Modal, sampai dengan 9 Agustus 2022, OJK telah menetapkan 671 surat sanksi yang terdiri dari 33 sanksi peringatan tertulis, dua sanksi pembekuan izin, satu sanksi pencabutan izin, dan 623 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar Rp30,75 miliar. Selain itu, OJK juga menerbitkan 12 perintah tertulis sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pera turban perundang-undangan di bidang Pasar Modal. (nck)
Malang, 10 Agustus 2022. Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) pada 10 Agustus 2022, di Kota Malang. Gernas PIP menjadi langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Kegiatan ini mencakup Perluasan Kerjasama Antar Daerah, Komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar daerah rentan gejolak inflasi di wilayah Jawa, serta Implementasi Gerakan urban farming dan digital farming. Acara dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Anggota Komisi XI DPR RI, Pemerintah daerah di Jawa Timur serta stakeholders utama lainnya.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menggelorakan semangat dan berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan. Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global dan risiko stagflasi. Lebih lanjut Perry menegaskan “Sinergi dan langkah bersama yang dapat ditempuh ditujukan untuk mengendalikan inflasi pangan pada 2022. Hal ini karena inflasi pangan memiliki bobot yang cukup besar dari komposisi pengeluaran masyarakat, sehingga pengendalian inflasi akan memberikan dampak sosial yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya sinergi antar daerah diperlukan untuk mencukupi kelangkaan pangan serta meningkatkan kapasitas produksi sebagai langkah antisipasi gejolak ketahanan pangan".
Senada dengan Gubernur BI, anggota komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas upaya Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta otoritas terkait dalam mengendalikan inflasi pangan khususnya pada Gernas PIP. Andreas turut menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam menggelorakan semangat kegotongroyongan untuk mengendalikan inflasi pangan dimulai dari tingkat rumah tangga, Pemerintah Daerah dan Pusat serta sinergi dan kolaborasi berbagai pihak akan menjadi modal utama dalam mengatasi permasalahan inflasi.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama TPID Provinsi Jawa Timur dan seluruh stakeholders turut mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Hal tersebut menurut Khofifah membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait di dalam negeri. Lebih lanjut Khofifah menambahkan dalam upaya pengendalian inflasi pangan diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan peternak.
Untuk mengawali implementasi Gernas PIP dalam pengendalian inflasi, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi dan TPID Provinsi di seluruh Jawa menyepakati perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Jawa Timur, komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar serentak, pencanangan gerakan Urban Farming 77.000 bibit cabai, dan penyampaian program Dedikasi untuk Negeri berupa sarana prasarana teknologi digital farming dan greenhouse sebagai pendukung pengembangan klaster di Jawa Timur. Selanjutnya implementasi GNPIP akan dilakukan juga di provinsi-provinsi lain hingga akhir tahun 2022. (nck)
Jakarta - Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, untuk memperkuat sinergi kedua lembaga dalam meningkatkan integritas OJK dan industri jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dalam pertemuan tersebut menyampaikan sejumlah hal yaitu pentingnya aspek penegakan hukum dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi global, serta pentingnya sinergi OJK dengan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi untuk perbaikan sektor jasa keuangan.
“Aspek good governance harus dikedepankan yang meliputi seluruh aktivitas dan kepatuhan seluruh sektor jasa keuangan, sistem anti penyuapan dan pengendalian gratifikasi,” katanya.
Khusus untuk pencegahan korupsi di OJK, Mahendra mengatakan OJK selama ini telah memiliki sistem pencegahan korupsi di internal seperti dengan penandatanganan Pakta Integritas, pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan whistle blowing system yang senantiasa diperkuat dan ditingkatkan.
Menurutnya, penguatan koordinasi dengan KPK tersebut diharapkan semakin meningkatkan integritas, tata kelola dan kepercayaan terhadap pelaksanaan seluruh jasa keuangan di Indonesia.
“OJK mendukung penuh aspek-aspek pencegahan dan penegakan hukum dalam konteks anti korupsi yang dilakukan KPK,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan peran OJK sangat signifikan dalam membantu tugas pemberantasan korupsi melalui tiga program yang dijalankan KPK yaitu pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dan pendekatan penindakan.
“Dengan unit-unit yang ada di KPK diharapkan sinergi penguatan kerja sama OJK dan KPK semakin bisa ditingkatkan,” kata Firli.
Menurutnya dengan penguatan sinergi ini OJK bisa membangun ekosistem jasa keuangan yang sehat dan aman melalui pencegahan dan penegakan hukum yang kuat.
Sebelumnya OJK dan KPK sudah menyepakati kerja sama antara kedua belah pihak dalam nota kesepahaman meliputi:
a. Pertukaran Data dan/atau Informasi;
b. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
c. Koordinasi Penanganan Perkara;
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
e. Kajian dan/atau Penelitian;
f. Penyediaan Narasumber dan Ahli. (nck)
Jakarta - Para Gubernur Bank Sentral yang tergabung dalam Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) 1 mendiskusikan risiko inflasi dan prospek ekonomi serta langkah yang dapat ditempuh oleh EMEAP untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan serta mencermati dampak normalisasi kebijakan di negara maju terhadap nilai tukar dan aliran modal di kawasan serta opsi kebijakan yang dapat ditempuh. Hal ini mengemuka dalam forum pertemuan tahunan EMEAP yang turut dihadiri oleh perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS), diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 8 Agustus 2022 di Seoul, Korea Selatan.
Anggota Dewan Gubernur Dody Budi Waluyo, yang hadir secara virtual mewakili Gubernur Bank Indonesia, mengapresiasi kemajuan dan diskusi yang secara intensif telah dilakukan oleh EMEAP selama ini. Dody menyampaikan bahwa peningkatan tekanan inflasi global sebagai imbas kenaikan harga komoditas internasional yang berdampak pada inflasi domestik perlu dimitigasi dengan stabilitas nilai tukar serta respons kebijakan untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan koordinasi dalam menjaga kesinambungan pasokan. Dalam kesempatan ini, Dody juga menekankan pentingnya implementasi Integrated Policy Framework (IPF) guna memitigasi risiko yang bersifat multidimensi. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi & sistem keuangan (pro stability) melalui kebijakan moneter, sementara kebijakan lainnya diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi (pro growth), sebagai bagian dari bauran kebijakan ekonomi nasional.
Di sisi lain, momentum pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2022 tumbuh 5,44%, lebih tinggi dibandingkan perkiraan, ditopang oleh peningkatan konsumsi serta kinerja ekspor. Ke depan, risiko moderasi ekonomi global dan kenaikan inflasi perlu terus dicermati dan akan direspons dengan kalibrasi bauran kebijakan. (nck)
Jakarta - Sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor esensial dalam penerimaan devisa negara serta mampu menjadi pemantik perekonomian nasional melalui peningkatan produktivitas nasional, tingginya serapan tenaga kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan berbagai peran penting tersebut, industri pariwisata menjadi salah satu fokus pemulihan Pemerintah pasca pandemi melalui berbagai kebijakan yang berskala lokal hingga nasional.
Salah satu sektor pariwisata yang kini tengah dikembangkan Pemerintah yaitu Wellness Tourism. Pergeseran perilaku masyarakat pasca pandemi yang menitikberatkan isu terkait health, hygiene, safety, dan security menjadi alasan digandrunginya Wellness Tourism saat ini. Dengan tingginya animo masyarakat, potensi Wellness Tourism terhadap perekonomian global tercatat mengalami peningkatan dari USD 4,2 triliun di tahun 2017 menjadi 4,5 triliun di tahun 2019. Wellness Tourism juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi USD 919,4 miliar dengan rata-pertumbuhan 7,5% per tahun dan mencakup 18% dari total pariwisata global.
“Pesatnya pertumbuhan Wellness Tourism turut menciptakan peluang bagi bisnis kebugaran, semua segmen industri perjalanan, dan bisnis-bisnis lainnya di dalam negeri,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat mewakili Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan Keynote Speech secara virtual pada acara International Wellness Tourism Conference and Festival 2022, Jumat (05/08).
Pengembangan Wellness Tourism dilakukan Pemerintah dengan berbasis pada kearifan lokal mencakup pengembangan herbal drink, aromaterapi, dan makanan sehat dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal. Dengan pemanfaatan bahan baku lokal tersebut diharapkan mampu mendorong pengembangan serta inovasi obat-obatan herbal dan makanan sehat lokal sehingga berdampak pula pada pembangunan ketahanan sistem kesehatan yang berkelanjutan.
“Saya sangat mendukung upaya pengembangan Wellness Tourism berbasis kekayaan lokal yang saat ini sedang dilakukan pengembangan di tiga daerah, yaitu Solo, Yogyakarta dan Bali,” ungkap Menko Airlangga.
Selain pengembangan berbasis kearifan lokal, Pemerintah turut memanfaatkan inovasi teknologi digital dengan peralatan dan metode terkini serta penguatan destinasi berbasis produk dan jasa wellness. Melalui kedua pendekatan tersebut, diharapkan mampu menghasilkan destinasi dan produk Wellness Tourism yang berkualitas dan berdaya saing.
Disamping itu, Pemerintah juga telah mencanangkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali yang bertujuan untuk membangun fasilitas kesehatan berkualitas tinggi dengan nilai investasi sebesar Rp10,2 triliun dan target serapan tenaga kerja sebanyak 43.647 pekerja. Disetujuinya usulan KEK Kesehatan di Sanur tersebut diharapkan mampu berdampak pada penghematan devisa negara, peningkatan ekonomi nasional, serta peningkatan fasilitas kesehatan melalui transfer knowledge.
Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut menyampaikan berbagai potensi kekayaan wisata Indonesia yang mampu mendorong kebijakan Pemerintah tersebut mulai dari potensi wellness seperti situs-situs pemandian air panas, kekayaan destinasi eco-tourism yang memadukan keindahan alam dengan aktivitas menyehatkan seperti hiking, menyelam, atau snorkeling hingga beragamnya produk rempah-rempah yang bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh, perawatan tubuh, kecantikan, pengobatan, dan aroma.
“Dengan keberhasilan inovasi produk-produk dan jasa Wellness Tourism akan membuktikan komitmen Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam mendorong penguatan ketahanan kesehatan dunia dan sistem kesehatan global menjadi lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap krisis,” tutup Menko Airlangga.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Kesehatan, Wakil Komisi X DPR RI, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Walikota Surakarta, Ambassador of Mexico to Indonesia, Acting Ambassador of South Africa to Indonesia, serta Attache of Embassy of People’s Republik of China to Indonesia. (nck)
Aceh - Akses permodalan harus terbuka bagi para pelaku usaha agar potensi perekonomian syariah tumbuh optimal. Aceh Sharia Funding Agregator (ASIFA) sebagai salah satu contoh inisiatif platform digital keuangan sosial syariah hadir menjembatani pemilik dana yang ingin menyalurkan Infak, Sedakah, dan Wakaf (ISWAF) ataupun investasi kepada pelaku usaha dan kegiatan produktif lainnya. ASIFA dikembangkan dengan mengintegrasikan hybrid financing untuk memaksimalkan peran keuangan syariah serta mengkombinasikan pembiayaan dan sektor komersial sehingga diharapkan dapat menjangkau usaha-usaha produktif di wilayah Sumatera dalam mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif. Demikian mengemuka dalam upacara pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2022, di Provinsi Aceh (4/8). FESyar Sumatera 2022 merupakan wujud implementasi sinergi dan koordinasi Bank Indonesia (BI) dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan kementerian/lembaga seperti Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo menyampaikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri memerlukan strategi pengembangan yang semakin inovatif dan kreatif untuk dapat meningkatkan daya saing global. Hal ini selaras dengan salah satu pilar blueprint pengembangan eksyar yaitu upaya peningkatan pembiayaan syariah untuk mendukung pengembangan usaha syariah. Cakupan pilar ini tidak terbatas pada keuangan komersial, namun juga pada sektor Zakat, Infaq, Sedakah dan Wakaf (ZISWAF) dan upaya integrasi keduanya. Pilar ini ditujukan untuk mengoptimalkan Islamic social finance dalam mendukung pembangunan ekonomi. Untuk wilayah Sumatera, hal tersebut dilakukan melalui peluncuran platform digital ASIFA dan webinar optimalisasi ZISWAF terkait dukungan pembiayaan ZISWAF kepada komoditas ketahanan pangan khususnya komoditas penyumbang inflasi di wilayah Sumatera seperti cabe, bawang merah dan telur ayam.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan Sumatera memiliki berbagai potensi ekonomi dan keuangan berbasis syariah yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan menjadi daya saing Indonesia. Potensi tersebut diantaranya ZISWAF, kemandirian Pondok Pesantren dan diversifikasi berbagai produk halal. Lebih lanjut Yaqut menambahkan Kementerian Agama Republik Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung sektor industri halal yang salah satunya diwujudkan melalui fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Pada tahun 2022 kuota sertifikasi halal telah diberikan sebanyak 25.000 dan pada semester II 2022 direncanakan kuota tersebut akan ditambah hingga mencapai lebih dari 300.000 sertifikasi halal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, EMK Alidar yang mewakili Pj. Gubernur Provinsi Aceh menyampaikan bahwa FESyar Sumatera menjadi salah satu langkah konkrit untuk memajukan perekonomian syariah khususnya regional Pulau Sumatera. Selanjutnya, perlu daya upaya dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah Sumatera terutama untuk sektor-sektor unggulan syariah. Ke depan, Provinsi Aceh diharapkan dapat menjadi provinsi yang secara progresif dalam mengembangkan potensi-potensi perekonomian syariah yang dimiliki. Pemerintah Provinsi Aceh turut mendukung penuh inisiasi ASIFA di Aceh dengan harapan agar potensi ZISWAF akan semakin tergali dan dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan produktif di Aceh serta memajukan perekonomian syariah.
Fesyar Sumatera mengangkat tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Untuk Memperkuat Pemulihan Ekonomi Sumatera yang Inklusif". Fesyar Sumatera yang merupakan rangkaian kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 pada tahun 2022 dan akan berlangsung pada 4-6 Agustus 2022 secara hybrid. Perhelatan ini terdiri dari berbagai kegiatan strategis seperti Sharia Fair (SAFA) dan Marwa (Moslem Sharia Forum & Webinar) untuk mendorong akselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh. Rangkaian Fesyar Sumatera 2022 juga dapat disaksikan melalui platform www.isef.co.id. (nck)
Jakarta, 2 Agustus 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,64% (mtm), meningkat dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,61% (mtm). Kenaikan inflasi (mtm) tersebut terutama bersumber dari inflasi kelompok administered prices, di tengah inflasi inti yang terjaga rendah dan kelompok volatile food yang mulai menurun. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, inflasi IHK Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2022, inflasi IHK diprakirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan akan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023. Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan.
Inflasi inti pada Juli 2022 terjaga rendah sebesar 0,28% (mtm), sebagaimana inflasi inti pada Juni 2022 yang sebesar 0,19% (mtm). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh inflasi komoditas mobil dan sewa rumah, yang didorong kenaikan mobilitas masyarakat. Peningkatan lebih lanjut tertahan oleh deflasi komoditas emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global. Secara tahunan, inflasi inti Juli 2022 masih terjaga rendah sebesar 2,86% (yoy), meski sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,63% (yoy). Terjaganya inflasi inti tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi.
Inflasi kelompok volatile foods pada Juli 2022 menunjukkan penurunan menjadi 1,41% (mtm) dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,51% (mtm). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas minyak goreng, telur ayam ras, bawang putih, dan sayur-sayuran. Penurunan lebih lanjut tertahan oleh inflasi aneka cabai, bawang merah, dan ikan segar yang masih mengalami peningkatan akibat gangguan pasokan seiring dengan curah hujan yang tinggi di sejumlah sentra. Secara tahunan, kelompok volatile foods mengalami inflasi 11,47% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,07% (yoy).
Inflasi kelompok administered prices pada Juli 2022 mencatat peningkatan menjadi 1,17% (mtm) dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,27% (mtm). Peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan rokok kretek filter, seiring dengan peningkatan mobilitas udara dan harga avtur akibat kenaikan harga komoditas energi global, penyesuaian harga energi nonsubsidi, serta transmisi kenaikan cukai rokok. Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi 6,51% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 5,33% (yoy). (nck)
Jakarta - Stabilitas sistem keuangan (SSK) berada dalam kondisi yang masih terjaga, di tengah tekanan perekonomian global yang meningkat, sebagai akibat berlanjutnya perang di Ukraina, tekanan inflasi global, serta respons pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif. Resiliensi SSK triwulan II 2022 menjadi pijakan KSSK untuk tetap optimis dengan terus mewaspadai seluruh tantangan dan risiko yang dihadapi. Demikian ditekankan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK III tahun 2022 pada Jumat (29/7) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan, diperparah oleh berlanjutnya perang di Ukraina, serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) merespons peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India, diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yang disertai dengan meningkatnya kekhawatiran resesi di AS. Bank Dunia dan IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global tahun 2022, masing-masing dari 4,1% menjadi 2,9% dan dari 3,6% menjadi 3,2%. Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan aliran keluar modal asing, khususnya investasi portofolio, dan menekan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Perbaikan perekonomian domestik pada triwulan II 2022 diproyeksikan terus berlanjut, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 tercatat tetap baik. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 15,4% (yoy). Kinerja sektor manufaktur tetap positif sebagaimana tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih ekspansif di level 50,2 dan menguat kembali pada Juli 2022 ke level 51,3. Konsumsi listrik baik industri maupun bisnis juga tumbuh positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat ke level 128,2 dari posisi Maret 2022 di level 111,0 yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek pemulihan ekonomi.
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap kuat, di tengah meningkatnya tekanan terhadap arus modal. Transaksi berjalan triwulan II 2022 diproyeksikan mencatat surplus, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan I, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan, sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Pada Juni 2022 surplus neraca perdagangan tercatat mencapai USD5,09 miliar dan selama triwulan II 2022 mencapai USD15,55 miliar. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap terjaga didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Sementara itu, investasi portofolio pada triwulan II 2022 mencatat net inflow sebesar USD0,2 miliar. Namun demikian, memasuki triwulan III 2022 (hingga 28 Juli 2022), investasi portofolio mencatat net outflow sebesar USD2,05 miliar sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Sementara itu, posisi cadangan devisa akhir Juni 2022 masih tetap kuat, tercatat sebesar USD136,4 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor.
Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah meningkat sebagaimana juga dialami oleh mata uang negara-negara lainnya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Hingga 28 Juli 2022, secara year to date (ytd), nilai tukar Rupiah melemah 4,55%, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara di kawasan, seperti Malaysia (6,46%), India (6,80%), dan Thailand (9,24%). Sementara itu, perkembangan inflasi domestik perlu terus dicermati. Laju Inflasi menunjukkan tren meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan domestik. Laju inflasi Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), meningkat dibandingkan Juni 2022 yang tercatat 4,35% (yoy) dan akhir triwulan I di level 2,64% (yoy). Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga pada level 2,86% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sinergi dan koordinasi terkait inflasi juga dilakukan BI dengan Pemerintah, termasuk dengan Pemerintah daerah melalui TPIP dan TPID. Sedangkan inflasi kelompok volatife food meningkat terutama oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok administered prices meningkat dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara. Tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi global tidak sepenuhnya tertransmisikan pada administered price sejalan dengan kebijakan Pemerintah mempertahankan harga jual energi domestik melalui instrumen APBN. Dibandingkan dengan negara peers, seperti Thailand (7,7%), India (7,0%), dan Filipina (6,1%), inflasi Indonesia masih relatif moderat.
Dari sisi fiskal, APBN melanjutkan kinerja yang positif. Realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Juni 2022 mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1% dari target APBN (Perpres 98/2022), tumbuh 48,5% (yoy). Kinerja Pendapatan Negara didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat, kenaikan harga komoditas, serta perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.243,6 triliun atau 40% dari pagu yang terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp876,5 triliun (38,1% dari pagu) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp367,1 triliun (45,6% dari pagu). Belanja Negara tetap dioptimalkan untuk menopang tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin menguat. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatatkan surplus Rp73,6 triliun atau 0,39% terhadap PDB.
Kinerja APBN yang positif tersebut menjadi modal untuk mengantisipasi ketidakpastian sekaligus menjadi pondasi untuk memperkuat konsolidasi fiskal tahun 2023. Pemerintah terus mendorong resiliensi ekonomi melalui instrumen fiskal serta terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber, antara lain melalui pengendalian inflasi dan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pemerintah juga akan terus menjaga stabilitas pasar SBN dengan menjaga disiplin fiskal serta menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel dan oportunistis namun tetap pruden.
Upaya untuk mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli melalui instrumen fiskal ditempuh dengan:
- Menjaga harga jual BBM, LPG, dan listrik (administered price) tidak naik;
- Pemberian insentif selisih harga minyak goreng agar harganya tetap terjangkau bagi masyarakat;
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pangan;
- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri melalui cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP), antara lain kedelai dan jagung; dan
- Penurunan pungutan ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dan sekaligus mendorong kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani (PMK No.115/PMK.05/2022).
BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) pada level 3,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. BI terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.
BI memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. BI memperkuat operasi moneter sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder.
BI melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap dan pemberian insentif GWM yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan. Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret sampai 15 Juli 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp219 triliun. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama BI dan Kemenkeu, BI hingga 20 Juli 2022 melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp56,11 triliun.
KSSK akan terus mencermati perkembangan berbagai faktor risiko baik global maupun domestik dan melakukan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi untuk menjamin optimalisasi dan efektivitas kebijakan dalam menjaga SSK serta mendukung penguatan pemulihan ekonomi. (nck)
