Jakarta, 16 Oktober 2025 – PT PLN Batam resmi menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pembiayaan berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) bersama PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam upaya PLN Batam mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batam #1 berkapasitas 120 MW, melalui pendekatan pembiayaan yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga memperkuat komitmen PLN Batam terhadap kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam pengembangan pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung transformasi energi bersih di wilayah Batam dan Kepulauan Riau.

“Penandatanganan hari ini menandai langkah besar bagi PLN Batam dalam memperkuat ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan industri setempat. Dengan skema IMBT, kami dapat melaksanakan proyek strategis tanpa menambah beban utang jangka panjang secara langsung,” ujar Kwin Fo, Direktur Utama PT PLN Batam.

Lebih lanjut, Kwin Fo menjelaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar bentuk pembiayaan, melainkan cerminan sinergi antara sektor energi dan sektor keuangan, dengan pendekatan pembiayaan syariah yang semakin relevan dalam mendukung transisi.

“Proyek PLTGU Batam 120 MW yang akan dibangun dengan skema EPC merupakan bagian dari langkah strategis PLN Batam untuk memperkuat ketahanan energi di Batam dan Kepulauan Riau, mendorong efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan industri melalui pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan,” tambah Kwin Fo.

“Mewakili keluarga besar PLN Batam, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan serta komitmen semua pihak. Semoga pembangunan PLTGU ini dapat selesai tepat waktu, menunjang ketersediaan energi, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian Kota Batam,” pungkasnya.

Skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan mekanisme pembiayaan berbasis sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa sewa berakhir.

Model ini memungkinkan perusahaan seperti PLN Batam memperoleh aset strategis tanpa menambah beban utang jangka panjang secara langsung. Fleksibilitas pembayaran sewa serta efisiensi modal menjadi keunggulan utama dalam menjaga stabilitas arus kas dan kesehatan keuangan jangka panjang.

Senada dengan hal tersebut, Ricky Antariksa, Direktur Perbankan Global PT Bank Maybank Indonesia Tbk, bahwa penandatanganan perjanjian ini sejalan dengan strategi Maybank Group, dalam proyek peningkatan kemandirian energi yang dikembangkan oleh PLN Batam. Ini merupakan bagian dari strategi untuk mendorong kepemimpinan dalam agenda keberlanjutan.

“Dalam kerja sama ini, Maybank Indonesia bertindak sebagai Koordinator sekaligus Joint Mandated Lead Arranger dan Bookrunners bersama dengan CIMB Niaga dan Sarana Multi Infrastruktur dalam pembiayaan sindikasi bawah skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Sustainability-Linked Financing, untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) berkapasitas 120 MW di Pulau Batam,” ungkap Ricky.

Menurut Ricky, langkah ini menjadi tonggak penting bagi Maybank Indonesia yang tidak hanya berperan sebagai Koordinator JMLAB, namun juga berperan sebagai Facility Agent, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi Maybank Indonesia secara keseluruhan.

Garut, 16 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong penguatan tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan yang penting untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan. Penegakan integritas juga menjadi nilai dan modal penting bagi generasi muda dalam menyiapkan masa depannya. Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kegiatan OJK Mengajar yang digelar di Universitas Garut, Jawa Barat, Kamis. Kegiatan yang mengusung tema “Penerapan Tata Kelola di Sektor Jasa Keuangan” itu dibuka oleh Rektor Universitas Garut Irfan Nabhani dan dihadiri, Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas OJK Djonieri, Plt.

Kepala OJK Tasikmalaya Melati Usman, serta jajaran sivitas akademika Universitas Garut. Dalam kuliah umum tersebut, Sophia menekankan pentingnya pemahaman tata kelola di sektor keuangan sebagai langkah membangun industri yang sehat, transparan, dan beretika, serta menyoroti peran penting mahasiswa dan generasi muda dalam memutus rantai praktik tidak etis di dunia profesional. “Idealisme dan integritas yang dimiliki generasi muda adalah aset bangsa, namun saat ini masih terdapat tantangan besar bagi bangsa kita antara lain kecurangan (fraud) dan korupsi. Berbagai kasus fraud laporan keuangan di sektor jasa keuangan, seperti window dressing, telah menyebabkan kerugian masif dan merusak kepercayaan publik.

Mahasiswa sebagai calon pemimpin dan profesional memiliki peran sentral untuk memutus mata rantai ini,” ujar Sophia. Lebih lanjut, Sophia juga mengajak mahasiswa untuk memahami konsep Three Lines Model dalam tata kelola sektor keuangan, yakni industri, lembaga profesi, dan regulator memiliki peran yang saling melengkapi. Selain itu, Sophia mengajak seluruh peserta menjadikan integritas dan tata kelola sebagai bagian dari karakter pribadi. “OJK tidak bisa bekerja sendiri untuk penguatan tata kelola. Di industrinya juga harus punya effort. Dan, semoga nilai-nilai tata kelola dan integritas ini bisa terus tertanam dan diejawantahkan oleh adik-adik, baik dalam masa sekolah, kuliah, maupun nanti pada saat memasuki dunia kerja.

Karena adik-adik inilah yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini,” kata Sophia. Rektor Universitas Garut Irfan Nabhani dalam kesempatan tersebut juga turut menegaskan pentingnya penerapan tata kelola yang baik sebagai dasar kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. “Kepercayaan ini tidak bisa dibangun hanya dengan kinerja finansial saja, tapi dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. The Economic of Trust, trust itu punya valuasi, dan biayanya adalah tata kelola,” kata Irfan.

Irfan juga berpesan kepada mahasiswa agar membangun dapet integritas diri dan pola pikir risiko (risk mindset) sejak dini. “Bangun integritas sebagai integritas diri, dan kembangkan risk mindset dalam setiap keputusan. Karena integritas sekarang sudah menjadi currency,” tegasnya. Melalui kegiatan “OJK Mengajar”, OJK berkomitmen memperkuat literasi tata kelola dan integritas di lingkungan akademik sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia unggul dan beretika bagi industri jasa keuangan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menegaskan pentingnya penerapan kebijakan transisi yang terukur dalam pelaksanaan penghentian rekomendasi impor limbah non-B3 plastik daur ulang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Langkah ini dinilai perlu agar tidak menimbulkan tekanan terhadap aktivitas industri, investasi, dan ketenagakerjaan di Batam.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan bahwa perubahan mendadak pada kebijakan bahan baku industri dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha, terutama di sektor industri yang telah lama beroperasi dan berkontribusi pada ekspor nasional.

“Kami memahami tujuan kebijakan ini untuk memperkuat tata kelola lingkungan. Namun, setiap perubahan perlu diiringi masa transisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha. Kepastian regulasi sangat penting bagi keberlanjutan investasi di Batam,” ujar Fary.

Industri Daur Ulang, Sektor Penting Penopang Ekspor dan Tenaga Kerja

Industri daur ulang plastik non-B3 di Batam berperan penting dalam mendukung rantai pasok nasional dan ekonomi sirkular.
Berdasarkan data BP Batam, volume pengolahan limbah plastik pada 2024 mencapai 266.878 ton, meningkat dari 176.774 ton pada 2023.
Terdapat 16 perusahaan di sektor ini dengan nilai investasi sekitar USD 50 juta, ekspor USD 60 juta per tahun, dan menyerap lebih dari 3.500 tenaga kerja lokal.

BP Batam menilai, apabila penghentian rekomendasi impor diberlakukan tanpa masa transisi, hal ini dapat memicu perlambatan produksi, penurunan ekspor, serta dampak sosial-ekonomi bagi ribuan pekerja dan UMKM di sekitar kawasan industri.

Usulan Transisi Lima Tahun

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, BP Batam telah menyampaikan pandangan resmi kepada KLHK agar kebijakan dijalankan melalui masa transisi lima tahun.
Transisi ini memungkinkan industri beradaptasi secara bertahap dari bahan baku impor ke pasokan domestik, sambil tetap memenuhi standar lingkungan.

“Usulan ini bukan bentuk penolakan, tetapi langkah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha. Batam berkomitmen mendukung arah kebijakan hijau pemerintah, dengan tetap melindungi tenaga kerja dan kepercayaan investor,” tambah Fary.

Sebagai kawasan berorientasi ekspor dan investasi, BP Batam menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang stabil, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.

Batam — Pemerintah Kota Batam melalui Inspektorat Kota Batam menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi SD dan SMP Swasta se-Kota Batam Tahun 2025, pada Rabu (15/10/2025) bertempat di Aula lantai 4 Kantor Wali Kota Batam. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan kepala sekolah dan bendahara sekolah swasta penerima Dana BOSP dari seluruh wilayah Kota Batam. Acara tersebut diinisiasi oleh Inspektorat Kota Batam sebagai upaya meningkatkan pemahaman pihak sekolah terkait tata kelola keuangan pendidikan yang baik, transparan, dan sesuai peraturan.
Dalam wawancara yang disiarkan secara langsung di 100.7 Batam FM Kepala Inspektorat Kota Batam Hendriana Gustini, S.Sos., CGCAE menyampaikan bahwa sosialisasi ini adalah langkah pembinaan agar Kepala sekolad dan jajaranya menggunakan dana BOSP sesuai dengan petunjuk atau aturan yang ada.

Tiga narasumber utama turut hadir, yakni Ibtu Marihot Pakpahan, SH, MH dari Satreskrim Polresta Barelang, Priyandi Firdaus, SH, MH dari Kejaksaan Negeri Batam, serta Dr. Lagat Paroha Patar Siadari, SH, MH, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau. Ketiganya memberikan pemaparan dari sudut pandang masing-masing lembaga terkait aspek hukum, etika, dan pelayanan publik dalam pengelolaan dana pendidikan.
Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Batam, H. Amsakar Ahmad, yang hadir mendadak untuk memberikan pengarahan langsung kepada peserta. Dalam sambutannya, Amsakar Achmad menegaskan bahwa dana BOSP menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena menyangkut tata kelola keuangan di lingkungan pendidikan. Ia berharap, melalui sosialisasi ini, penggunaan dana BOSP dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat bagi sekolah serta peserta didik. “Dana BOSP ini selalu menjadi atensi karena tata kelolanya masih perlu penyempurnaan. Saya ingin ke depan penggunaannya betul-betul tepat sasaran dan memberi manfaat nyata, baik bagi sekolah maupun bagi anak didik kita,” ujar Amsakar.
Lebih lanjut, Amsakar menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama arah kebijakan Pemerintah Kota Batam. Ia menyebut dari 15 kebijakan strategis yang dijalankan, tujuh di antaranya berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, mulai dari program beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan UHC (Universal Health Coverage), program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, hingga bantuan seragam gratis untuk siswa sekolah negeri dan swasta. Namun, Amsakar menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan bukanlah hasil yang bisa terlihat secara instan, melainkan proses panjang yang memerlukan konsistensi dan kesabaran. “Pendidikan ini investasi jangka panjang, hasilnya baru terlihat satu generasi. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan kehilangan arah di masa depan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi bonus demografi Indonesia tahun 2035–2045, di mana generasi produktif akan mendominasi struktur penduduk nasional. “Kalau usia produktif tidak kita kelola dengan baik, bonus demografi bisa jadi malapetaka. Karena itu, pendidikan adalah fondasi paling mendasar untuk membentuk generasi yang kompeten dan berdaya saing,” ujarnya. Amsakar juga mendorong sekolah-sekolah swasta untuk terus meningkatkan mutu dan prestasi agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Batam berharap seluruh satuan pendidikan, khususnya sekolah swasta, dapat mengimplementasikan tata kelola BOSP yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di Batam. //

Batam - Polda Kepri bersama Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan menyeluruh atas peristiwa kebakaran kapal tanker Federal II yang terjadi di galangan kapal PT ASL Marine Shipyard, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, pada Rabu (15/10/2025) sekitar pukul 04.20 WIB.

Peristiwa bermula saat sejumlah pekerja dari PT Rotary Engineer dan PT PTM sedang melakukan pekerjaan panas (hot work) di dalam tangki Cargo Oil Tank (COT) kapal Federal II yang sedang menjalani proses perbaikan. Api tiba-tiba muncul dari dalam tangki dan memicu ledakan yang menyebabkan kebakaran besar di area kerja.

Tim keselamatan perusahaan segera melakukan pemadaman dan evakuasi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.00 WIB, namun kebakaran tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Berdasarkan pendataan yang telah diverifikasi oleh Kepolisian dan Rumah Sakit Bayangkara Batam, terdapat 31 korban dengan rincian sebagai berikut:
• Meninggal dunia: 10 orang (RS. Bhayangkara Batam guna dilakukan Proses identifikasi dan otopsi jenazah)
• Luka-luka: 21 orang
• 7 orang luka berat
• 14 orang luka ringan

Para korban dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Batam, antara lain RS. Mutiara Aini, RS. Elizabeth Sei Lekop, RS. Graha Hermine, dan RSUD Embung Fatimah. Proses identifikasi dan otopsi jenazah dilaksanakan di RS. Bhayangkara Batam.

Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama Polda Kepri dan Kapolresta Barelang meninjau langsung lokasi kejadian serta menjenguk para korban di rumah sakit.

Dalam keterangannya, Kapolda Kepri menyampaikan rasa duka cita mendalam dan menegaskan bahwa Polda Kepri akan mengusut kasus ini secara profesional dan transparan.

“Kami akan menelusuri penyebab pasti kebakaran ini melalui olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Apabila ditemukan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” Ujar Kapolda Kepri.

Saat ini, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Tim gabungan dari Ditreskrimum, Inafis, Labfor Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Barelang telah diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk terhadap manajemen PT ASL Marine Shipyard, subkontraktor, serta petugas keselamatan kerja (safety officer) yang berada di lokasi.

Penyidik juga tengah menelusuri dokumen administrasi tenaga kerja, kontrak kerja subkontraktor, dan penerapan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di perusahaan tersebut.

Berdasarkan laporan internal perusahaan (Fire Incident Report), kebakaran terjadi di area WBT 2S, saat dilakukan pekerjaan pengelasan di dalam tangki.

Sebanyak 21 pekerja masih menjalani perawatan, sementara 10 orang lainnya meninggal dunia. Kapal Federal II sebelumnya juga mengalami kebakaran pada 24 Juni 2025 di lokasi yang sama, yang menyebabkan 9 orang pekerja mengalami luka-luka.

Saat ini situasi di lokasi kejadian telah kondusif. Seluruh korban telah dievakuasi, dan aktivitas di area galangan kapal dihentikan sementara untuk kepentingan penyelidikan.

Polda Kepri terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BP Batam, dan otoritas maritim guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar K3 di industri galangan kapal di wilayah Kepulauan Riau.

Salam Presisi
Bidang Humas Polda Kepri

Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.
Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telp/Fax: 0778-7760038
Twitter: @poldakeprihumas
FB: Humas Polda Kepri
IG: @humaspoldakepri

Malang, 14 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengembangkan program digitalisasi pembiayaan ekosistem sapi perah ke berbagai wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO), OJK menggelar peluncuran tahap pertama Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah di Kantor OJK Malang, Selasa. Hadir dalam peluncuran program ini Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, Bupati Malang M. Sanusi, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya - Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan - Kementerian Keuangan RI Adi Budiarso, perwakilan International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus, dan perwakilan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Switzerland, serta sejumlah pengurus koperasi peternak sapi perah daerah Kabupaten Malang.

Program inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi PROMISE II Impact Project, yaitu program kerja sama antara OJK dan ILO yang berfokus pada peningkatan akses pembiayaan dan perluasan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Indonesia melalui pendekatan ekosistem rantai nilai dan transformasi digital. Melalui kegiatan ini, OJK bersama ILO mendorong penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dalam membangun tata kelola koperasi peternak sapi perah yang efisien, transparan, dan terintegrasi. ERP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai modul penting seperti keanggotaan, penerimaan susu, logistik, keuangan, dan kesehatan hewan, sehingga mendukung efisiensi operasional koperasi dan keterhubungan data antar pelaku ekosistem.

Selanjutnya sistem ERP akan diintegrasikan dengan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) guna membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi peternak sapi perah, khususnya bagi yang tergolong underbanked dan unbankable. Program Prioritas Hasan Fawzi dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat akses keuangan masyarakat di daerah melalui pemanfaatan teknologi. “OJK menempatkan pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal sebagai salah satu prioritas strategis.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha agar masyarakat di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan formal,” ujar Hasan. Menurut Hasan, sistem Enterprise Resource Planning (ERP) bukan hanya alat pencatatan, tetapi solusi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data di seluruh rantai usaha. “Dengan ERP yang terintegrasi dengan PKA, data produksi susu, jumlah ternak terproduktif, konsumsi pakan serta tingkat kesehatan ternak dapat dimanfaatkan sebagai basis penilaian risiko dan kelayakan yang lebih akurat bagi lembaga keuangan yang artinya peternak kecil yang sebelumnya tergolong unbankable kini dapat menjadi bankable,” tambahnya. Menurut, digitalisasi bukan hanya soal teknologi semata, tetapi tentang memberi kesempatan dan menciptakan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Malang H. M. Sanusi dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar dengan dukungan OJK, TPAKD, ILO serta sinergi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan masyarakat peternak, Kabupaten Malang akan mampu menjadi role model nasional digitalisasi ekosistem sapi perah. “Harapan kami, dukungan dari seluruh stakeholders tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi sosial,” ujar Sanusi. Sanusi juga menambahkan bahwa berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, hingga Juni 2025, tercatat populasi sapi perah sebanyak 85.820 ekor dengan total produksi susu sapi perah mencapai 75.568,68 ton. Angka ini menunjukkan bahwa sektor peternakan sapi perah di Kabupaten Malang memiliki skala ekonomi yang sangat besar dan menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 12.051 peternak yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) maupun kelompok ternak rakyat lainnya.

Adi Budiarso juga menyampaikan bahwa Kemenkeu berkomitmen memperkuat ekosistem pembiayaan sektor riil, termasuk peternakan sapi perah, melalui kebijakan yang mendorong akses keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan. “Kami mengajak kita semua untuk berkomitmen. Mari kita wujudkan digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah di Malang yang telah difasilitasi dan diinisiasi oleh OJK sebagai model yang dapat ditiru di daerah lain. Mari kita jadikan program ini bukan hanya proyek, tetapi gerakan bersama untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat,” tegas Adi. Dalam rangkaian kegiatan Kick Off On-Boarding Fase 1 Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah, turut diselenggarakan Focused Group Discussion bertema “Meningkatkan Kualitas Ekosistem Sapi Perah Melalui Akses Keuangan dan Transformasi Digital”, dengan menghadirkan narasumber dari ILO, SECO, Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, dan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS).

Selain itu, peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke industri sapi perah di wilayah Malang untuk meninjau secara langsung implementasi praktik usaha serta mengidentifikasi potensi kerja sama dalam memperkuat perekonomian daerah berbasis teknologi dan inklusi keuangan. Melalui implementasi transformasi digital ekosistem sapi perah berbasis ERP, OJK bersama mitra strategis berkomitmen memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui integrasi data yang terpadu, perluasan akses serta inovasi keuangan digital, dan penguatan daya saing koperasi maupun pelaku UMKM di sektor peternakan nasional.

Dorong Generasi Muda Jadi Kreator dan Inovator di Era Digital

Pekanbaru, 15 Oktober 2025 – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), melalui brand IM3, bekerja sama dengan TikTok Indonesia menggelar Seminar Literasi Digital bertajuk “Go Live Like a Pro” di Universitas Riau (UNRI). Dihadiri lebih dari 700 mahasiswa, kegiatan ini bertujuan mengedukasi generasi muda mengenai peluang di dunia digital serta membekali mereka dengan wawasan dan inspirasi untuk menjadi streamer, affiliator, maupun influencer profesional.

Melalui seminar ini, Indosat ingin mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital yang berkembang pesat. Dunia digital kini membuka ruang luas bagi anak muda untuk berkarya, membangun personal branding, hingga menciptakan sumber pendapatan baru. Agus Sulistio, EVP – Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Melalui seminar Go Live Like a Pro di Universitas Riau ini, Indosat berkomitmen untuk terus memberdayakan Indonesia melalui peningkatan literasi digital. Kolaborasi dengan TikTok menjadi langkah nyata kami dalam membantu generasi muda memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif.”

Dalam kegiatan ini, TikTok Indonesia turut berbagi wawasan mengenai fitur live streaming, strategi membangun personal branding, serta tips dan etika menjadi kreator konten yang berdampak positif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini juga memperkenalkan pemanfaatan platform digital TikTok sebagai wadah kreativitas yang didukung oleh jaringan dan teknologi Aivolusi5G dari Indosat. Sugita Arum, Certified Trainer TikTok Indonesia, menambahkan, “Kami percaya literasi digital adalah kunci untuk memberdayakan generasi muda di era digital. Melalui kolaborasi TikTok dan IM3 di seminar Go Live Like a Pro, kami ingin menginspirasi mahasiswa Universitas Riau untuk menggunakan teknologi sebagai sarana berkarya, bukan sekadar konsumsi.

” Selain sesi inspiratif dari praktisi digital dan kreator konten, peserta juga mendapatkan pembekalan praktis seputar strategi membangun personal branding, teknik live streaming yang profesional, serta etika menjadi affiliator dan influencer yang berintegritas dan berdampak positif. Salah satu peserta dari Universitas Riau mengungkapkan, “Kegiatan ini seru dan bermanfaat karena membuka wawasan baru tentang dunia digital. Kami jadi lebih paham cara memanfaatkan AI dan teknologi secara bijak. Tentunya, semua ini harus didukung dengan jaringan yang lancar — dan kami percaya pada IM3.” Seminar ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Indosat untuk memperkuat literasi digital di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa, agar tumbuh menjadi generasi yang kreatif, adaptif, dan produktif di era digital.

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada jalur positif dan termasuk tertinggi di antara negara-negara G20.

Pada kuartal II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12 persen — angka yang menjadi bukti efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.

Airlangga menambahkan, pencapaian ini tidak lepas dari sinergi program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memperkuat ketahanan pangan dan mendorong perputaran ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM lokal.

Program ini juga terbukti membantu jutaan anak sekolah di berbagai provinsi mendapatkan akses gizi yang lebih baik, sekaligus menstimulasi ekonomi rakyat.

Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menjadi tonggak penting dalam pelayanan publik di sektor kesehatan. Dalam waktu kurang dari setahun, program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 40 juta masyarakat, dengan 36 juta di antaranya telah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Dari sisi energi, kebijakan mandatori biodiesel B40 yang telah diterapkan juga membawa dampak besar terhadap ketahanan energi nasional. Program ini mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor transisi energi hijau di kawasan.

Politisi Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat dan berpihak kepada rakyat.

Dalam satu tahun pertamanya, pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan bahwa visi besar menuju Indonesia berdaulat dan sejahtera bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata yang kini mulai dirasakan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Batam, 13 Oktober 2025. Sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Pulau Batam selama kurang lebih 38 tahun sejak 1987, Panbil Group terus berperan aktif dalam mengembangkan kawasan industri yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Panbil Group untuk mendukung kemajuan perekonomian di Kota Batam. Pengembangan proyek Industri di tiga titik besar wilayah Kota Batam menjadi bukti keseriusan Panbil Group dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi sebanyak 1.3 juta lebih jiwa warga Kota Batam maupun para pendatangnya.

Angka pengangguran di Kota Batam masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kepri menempati posisi kedua tertinggi secara nasional, yakni 6,89 persen. Di Batam, TPT tahun 2024 tercatat sebesar 7,68 persen. Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang yang belum memiliki pekerjaan.

Dari tahun ke tahun Panbil Group hadir di tengah masyarakat Kota Batam untuk memberikan dampak bagi kemajuan ekonomi. Pembangunan Kawasan Industri seluas sekitar 100 hektar di Muka Kuning dilakukan pada tahun 1999 untuk menjawab kebutuhan investor yang mencari lahan usaha strategis di Batam. Kini, Panbil Group melanjutkan ekspansinya melalui Kawasan Industri Muka Kuning Tahap 2. Proses perluasan kawasan ini diajukan ke BP Batam sejak 2015, disetujui pada 2018, dan mulai digarap pada awal 2021. Kawasan ini telah menjadi pusat aktivitas ekonomi besar, menampung lebih dari 20.000 tenaga kerja per tahun 2025, menjadikannya salah satu kawasan industri terbesar dan paling produktif di Batam.

Ekspansi pengembangan kawasan industri Panbil Group dilakukan juga di kawasan industri seluas kurang lebih 100 hektar di Tembesi, Kecamatan Sagulung. Area ini rencananya akan dipergunakan untuk Kawasan Industri yang berfokus pada jenis industri elektronik yang diperkirakan akan membuka peluang kerja yang dapat menyerap sebanyak 30.000 tenaga kerja. Tentu saja hal ini dapat menjadi dampak positif bagi masyarakat Kota Batam dan sekitarnya.  Pihak PT Tanjung Piayu Makmur selaku pengembang juga telah membidik para investor dari Singapura, China, Jepang, Jerman dan Amerika untuk berinvestasi di Kawasan Industri yang dirancang sebagai salah satu Kawasan Industri dengan konsep Eco Low-Carbon Industrial Park atau ramah lingkungan ini.

Selain di Kota Batam, Panbil Group juga melebarkan sayap bisnisnya ke Pulau Tanjung Sauh. Pulau yang terletak sekitar 2 kilometer dari Batam ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2024. KEK Tanjung Sauh dengan luas sekitar 800 hektar ini dikelola PT Batam Raya Sukses Perkasa. Proyek itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 18.000 orang hingga 2030. Hingga tahun 2025 ini, KEK Tanjung Sauh telah berhasil mempekerjakan 817 pekerja baik dari Badan Usaha maupun Pelaku Usaha.

Panbil Group berkomitmen penuh dalam memajukan ekonomi Batam melalui proyek-proyek strategis yang berkelanjutan. Panbil Group secara aktif mendorong penciptaan lapangan kerja baru di tahun-tahun mendatang. Inisiatif ini dirancang dengan harapan dapat memperkuat Batam sebagai pusat industri dan investasi unggulan di Indonesia. Panbil Group terus berupaya membangun masa depan ekonomi Batam yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Jakarta (14/10/2025) – Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN. 

Melalui penghargaan bertajuk Satya JKN Award 2025 ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kepedulian dan komitmen badan usaha dalam melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN. 

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan. Inilah makna kepatuhan dalam Program JKN, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa (14/10). 

Ghufron menilai, keterlibatan badan usaha dalam Program JKN juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Per 1 Oktober 2025, jumlah kepesertaan Program JKN sudah mencapai 282,7 juta peserta atau 98,6% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pekerja di sektor publik maupun swasta. 

“Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta serta menjaga kesinambungan Program JKN melalui kepatuhan mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi seluruh pekerjanya,” tambah Ghufron.

 Ia menambahkan, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan medis saat dibutuhkan. Di sisi lain, badan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya, serta membayarkan iuran secara rutin. 

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus mendorong dan mengajak badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terlindungi dalam Program JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus komitmen dalam menjaga kesejahteraan para pekerjanya. 

“Kami percaya, dengan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tutupnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam, Harry Nurdiansyah, turut menghadiri Satya JKN Awards dalam pendampingan badan usaha berkomitmen di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Badan-badan usaha tersebut ialah PT. McDermott Indonesia, PT. Saipem Indonesia, PT. Royal Assetindo, PT. Vitka Farma, dan CV. Multi Metalindo. 

Segmen kepesertaan masyarakat Kota Batam didominasi oleh Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), sedangkan pada Kabupaten Karimun, segmen ini merupakan terbesar ketiga setelah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). 

“Sampai dengan 1 Oktober, persentase UHC kita di angka 97,60% untuk Kota Batam, dan 95,88% untuk Kabupaten Karimun. Angka ini tentunya fluktuatif dan dapat berkembang lebih baik, dengan dukungan penuh seluruh stakeholder yang berperan dalam JKN, serta peran aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa keberlangsungan JKN semakin prima,” kata Harry.

 Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi. Terdapat beberapa indikator pada penilaian yang dilakukan yaitu kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU) serta kontribusi dalam program donasi.