Belakang Padang Bershalawat Jilid 2, Amsakar Ajak Warga Teladani Akhlak Rasulullah
Diskominfo Batam – Ribuan masyarakat memadati Lapangan Indra Sakti, Kecamatan Belakang Padang, Sabtu (5/9/2026) malam, untuk mengikuti Belakang Padang Bershalawat Jilid 2 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, Rasulullah SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam. Menurutnya, banyak sifat mulia Rasulullah yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
“Ketika kita memperbincangkan Rasulullah SAW, kita memperbincangkan sosok Al Amin, penutup para rasul dan suri teladan yang baik bagi kita semua,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil ‘alamin. Karena itu, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diwujudkan melalui peringatan Maulid Nabi, tetapi juga dengan meneladani akhlak dan perilaku beliau.
Amsakar juga mengajak masyarakat untuk memperbanyak shalawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
“Basahi lisan kita dengan senantiasa bershalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah membawa keberkahan dalam kehidupan kita,” katanya.
Menurut Amsakar, tema yang diangkat dalam Belakang Padang Bershalawat Jilid 2 “Mempererat Rasa Kasih Sayang dan Persaudaraan di Era Digitalisasi Menuju Batam Maju” relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi dan digitalisasi, kata dia, perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan.
Ia menilai, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial di tengah masyarakat.
“Tema yang diangkat ini adalah tema yang paling relevan. Di tengah era digitalisasi, bagaimana kita tetap mempererat kasih sayang dan persaudaraan. Batam harus maju, tetapi kemajuan itu harus tetap dibangun dengan kebersamaan,” ujar Amsakar.
Amsakar berharap semangat persaudaraan dan kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut dapat terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia juga berharap seluruh ikhtiar masyarakat dan pemerintah dalam membangun Batam senantiasa mendapat keberkahan.
“Semoga Batam selalu menjadi negeri yang dirahmati,” tutupnya.
Suasana semakin semarak dengan lantunan shalawat yang menggema di kawasan Belakang Padang. Masyarakat mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias, termasuk tausiah yang disampaikan penceramah Muhammad Aldiansyah atau Gus Aldi.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian hadiah kepada Masjid Nurul Huda sebagai juara pertama Pawai Belakang Padang Bershalawat Jilid 2. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan kegiatan keagamaan tersebut.
Persoalan sampah di Batam mulai diarahkan menjadi peluang sektor energi terbarukan. Badan Pengusahaan (BP) Batam menawarkan konsep waste to energy (WtE) kepada calon mitra di Jepang, dengan potensi pengolahan sekitar 1.205 ton sampah yang dihasilkan Kota Batam setiap hari.
Gagasan tersebut disampaikan BP Batam dalam gelaran Asia Pacific Circular Cities (APCC) 2026 di Yokohama, Jepang, 3-4 September 2026. Dalam forum itu, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjadi salah satu narasumber dan panelist dalam sesi bertajuk “Developing a Bankable Waste to Energy Project in Batam: Challenges, Lessons and Partnership Opportunities” pada 4 September.
Ariastuty tampil bersama perwakilan World Bank, JFE Engineering Corporation, serta Pemerintah Kota Makassar. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi BP Batam untuk memperkenalkan kebutuhan dan peluang pengembangan WtE di Batam, sekaligus membuka ruang kemitraan dengan pihak yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pengelolaan energi dari sampah.
BP Batam membuka peluang kerjasama untuk penyusunan feasibility study (FS) sebagai langkah awal untuk membangun sektor energi terbarukan (WtE) di Kota Batam. Untuk penyusunan FS tersebut, BP Batam akan mengkoordinasikannya dengan Kementrian/Lembaga terkait.
“Dengan jumlah sampah yang mencapai 1.205 ton per hari, Batam memiliki potensi untuk mengembangkan waste to energy. Karena itu, kami menawarkan FS sebagai langkah awal agar proyek ini memiliki dasar kajian yang jelas dan dapat dikembangkan lebih lanjut,” kata Ariastuty.
Respons awal datang dari JFE Engineering Corporation. Setelah sesi presentasi, BP Batam langsung melakukan pertemuan dengan perusahaan Jepang tersebut untuk membahas peluang pengembangan WtE di Batam. Berdasarkan estimasi awal JFE Engineering, volume sampah yang dihasilkan Batam berpotensi menghasilkan listrik sekitar 20 megawatt (MW).
Dengan kapasitas tersebut, listrik yang dihasilkan diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan sekitar 20.000 rumah. Namun, angka tersebut masih merupakan estimasi awal dan memerlukan pembahasan serta kajian lebih lanjut untuk menentukan kelayakan proyek.
JFE Engineering selanjutnya menyatakan ketertarikannya untuk datang ke Batam dan mendalami peluang pengembangan proyek tersebut. Pembahasan juga akan melibatkan PT PLN (Persero) sebagai pihak yang akan membeli listrik yang dihasilkan dari proyek WtE.
Selain membahas peluang investasi, BP Batam juga memanfaatkan momentum APCC 2026 untuk membuka kembali peluang kerja sama dengan Pemerintah Kota Yokohama. Pada 3 September, BP Batam bertemu dengan Wakil Wali Kota Yokohama. Dalam pertemuan tersebut dibahas tawaran kerjasama antara Yokohama dan Kota Batam.
Langkah BP Batam di Yokohama menunjukkan upaya membuka peluang sektor energi terbarukan, circular economy, teknologi, kemitraan, dan pemanfaatan energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Batam.
“Kami berharap ketertarikan ini dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan yang lebih konkret di Batam. Yang kami dorong adalah, bagaimana sampah dapat diolah menjadi energi terbarukan dan memberikan manfaat bagi Kota Batam, serta mendorong keterlibatan langsung masyarakat dari hulu ke hilir,” tutup Ariastuty.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Pengendalian Investasi, Yani Alkindi, Direktur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadjad Widagdo dan Kepala Biro Keuangan, Siswanto.
Suplai Air Batam Berangsur Normal, BP Batam dan PT ABHi Perkuat Layanan di Wilayah Prioritas
Upaya pemulihan dan peningkatan layanan air minum di Kota Batam terus dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Air Batam Hilir (ABHi). Pasca perbaikan dan relokasi pipa berdiameter 800 milimeter di kawasan Muka Kuning, pemantauan kondisi suplai air terus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.
Hasil pemantauan teknis menunjukkan suplai air di sebagian besar wilayah yang sebelumnya terdampak kini berangsur normal.
Sementara itu, sejumlah lokasi seperti Sei Lekop, Sagulung Baru (Saguba), Tanjung Sengkuang, Batu Merah, Bengkong, serta kawasan Marina, termasuk Fantasy Residence, Galaxy, Jupiter dan sekitarnya, masih menjadi perhatian dalam penguatan layanan.
BP Batam menjelaskan, kondisi pasokan di sejumlah wilayah tersebut tidak secara langsung disebabkan oleh pekerjaan perbaikan pipa di Muka Kuning. Secara teknis, kawasan tersebut merupakan stress area atau berada di ujung jaringan (end of line) dengan elevasi relatif tinggi, sehingga sejak sebelumnya menerima suplai dengan tekanan terbatas atau durasi aliran yang pendek.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad turun langsung meninjau kondisi salah satu stress area di Kavling Sagulung Berseri, Sei Lekop, RW 8 RT 3 dan RT 5, Jumat (4/9/2026).
Peninjauan dilakukan untuk mencari solusi atas kondisi warga yang mengalami keterbatasan hingga tidak memperoleh aliran air.
Di lokasi tersebut, warga menyampaikan bahwa persoalan suplai air telah berlangsung cukup lama. RT 3 terdiri sekitar 21 kepala keluarga, sementara RT 5 dengan sekitar 45 kepala keluarga. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 65 kepala keluarga yang terdampak.
Salah seorang warga, Parna, menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Kepala BP Batam terhadap kondisi masyarakat dan upaya mencari solusi atas persoalan tersebut.
Amsakar mengatakan, sejak memperoleh informasi mengenai relokasi pipa Muka Kuning, dirinya langsung meninjau kondisi di lapangan dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat harus segera mendapatkan solusi, sembari pekerjaan penguatan jaringan diselesaikan.
“Penyelesaiannya memang membutuhkan waktu, tetapi selama proses itu berjalan, suplai melalui mobil tangki harus tetap dilakukan. Tidak ada cerita, ini harus selesai,” tegas Amsakar pada jajaran SPAM dan ABH.
Ia meminta jajaran terkait menghitung kebutuhan armada tangki secara tepat agar distribusi air bersih dapat menjangkau warga yang membutuhkan.
BP Batam juga menyiapkan langkah penambahan armada tangki, termasuk melalui pengalihan anggaran multiyears untuk memperkuat dukungan distribusi air.
“Harapan saya, paling lambat akhir November atau Desember, pekerjaan ini selesai dan selama prosesnya warga tetap mendapat suplai air bersih,” ujarnya.
Tangki Air Dikirim Secara Terjadwal
Sebagai penanganan jangka pendek, BP Batam bersama PT ABHi mengerahkan armada mobil tangki air secara intensif dan terjadwal ke sejumlah wilayah prioritas atau dedicated area.
Wilayah yang menjadi fokus antara lain Sei Lekop, Tanjung Sengkuang, Batu Merah, Bengkong Permai, Bengkong Harapan, Bengkong Palapa, Kavling Berseri, serta titik layanan publik dan permukiman prioritas lainnya sesuai kebutuhan operasional di lapangan.
Distribusi tangki dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama proses penguatan jaringan berlangsung. Kebutuhan di lapangan juga terus dievaluasi agar distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Penguatan Jaringan Dikebut
Selain penanganan jangka pendek, BP Batam bersama PT ABHi terus menjalankan penguatan infrastruktur jaringan sebagai solusi jangka menengah dan panjang.
Untuk kawasan Saguba, Sei Lekop, serta sebagian wilayah Marina, termasuk Fantasy Residence, Jupiter, Galaxy dan sekitarnya, penguatan jaringan distribusi telah masuk dalam agenda prioritas atau Quick Win. Pekerjaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan debit dan tekanan air sehingga suplai ke kawasan ujung jaringan menjadi lebih stabil.
Penguatan jaringan primer dan tersier telah berjalan sejak Agustus 2026, sedangkan pekerjaan pada jaringan sekunder ditargetkan selesai paling lambat akhir November 2026. Secara keseluruhan, proyek penguatan jaringan di kawasan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Sementara itu, untuk kawasan Tanjung Sengkuang, Batu Merah, dan Bengkong, BP Batam telah lebih dahulu menjalankan penguatan jaringan melalui Segmen Sukajadi–M3G dan Segmen Ozon–Bukit Senyum. Pekerjaan yang dimulai sejak Mei 2026 tersebut menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan selesai pada September 2026.
Dengan selesainya proyek tersebut, keandalan dan kestabilan aliran air di kawasan terkait diharapkan semakin meningkat.
Dua Langkah untuk Satu Tujuan
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa BP Batam bersama PT ABHi menjalankan penanganan dengan skala prioritas yang jelas, yakni memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus memperkuat sistem jaringan secara permanen.
“BP Batam bersama PT Air Batam Hilir bekerja dengan skala prioritas yang jelas. Pengiriman armada tangki kami fokuskan secara teratur di titik-titik kawasan prioritas penanganan darurat. Di saat yang sama, tim teknis terus memacu penyelesaian proyek perkuatan jaringan pipa, baik yang rampung September ini maupun yang ditargetkan selesai akhir 2026, sehingga warga di area ujung pipa dapat menikmati suplai air yang lebih optimal dan permanen,” tegas Denny.
Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada solusi sementara. Penguatan jaringan terus dilakukan agar masyarakat, khususnya yang berada di kawasan ujung jaringan, memperoleh layanan air yang lebih stabil dan andal dalam jangka panjang.
“Target kami jelas, bukan hanya memastikan air tersedia hari ini, tetapi juga membangun sistem jaringan yang semakin kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat Batam ke depan semakin baik,” ujarnya.
BP Batam menyampaikan apresiasi atas dukungan, kesabaran, dan kerja sama masyarakat selama proses perbaikan dan peningkatan infrastruktur berlangsung.
BP Batam bersama PT ABHi juga berkomitmen menyampaikan perkembangan kondisi operasional di lapangan secara terbuka, akurat, dan berkala sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian layanan air kepada masyarakat Kota Batam.
Batam-Singapura Terus Perkuat Kemitraan, Dorong Peluang Investasi hingga Pariwisata
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri Singapore National Day Reception di Grand Ballroom Hotel Radisson, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kamis (3/9/2026) malam.
Kehadiran Amsakar-Li Claudia menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dan kerja sama antara Batam dan Singapura, khususnya di bidang ekonomi, investasi, pariwisata, serta kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini.
Minister of State, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Home Affairs Singapura, Zhulkarnain Abdul Rahim, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap hubungan harmonis dan kolaborasi yang terus terjaga antara Indonesia dan Singapura.
“Kami berharap kerja sama antara Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, dengan Singapura terus berjalan dengan sangat baik. Semoga kedua negara senantiasa maju, sejahtera, dan terus bertumbuh bersama dalam semangat kemitraan yang solid,” ujarnya.
Usai mengikuti rangkaian acara, Amsakar menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Nasional Singapura.
“Atas nama Pemerintah Kota Batam dan seluruh masyarakat Kota Batam, saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-61 untuk Republik Singapura,” ucap Amsakar.
Menurut Amsakar, hubungan baik yang telah terbangun antara Batam dan Singapura perlu terus dipelihara dan diperkuat. Kedekatan geografis kedua wilayah menjadi modal penting untuk membuka lebih banyak peluang kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai Singapura juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Batam, baik melalui investasi maupun kunjungan wisatawan.
“Hubungan baik yang sudah terjalin sangat erat selama ini harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedekatan geografis ini merupakan modal besar untuk terus membuka berbagai peluang kerja sama baru, baik di sektor ekonomi, investasi, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia yang saling menguntungkan kedua pihak,” tambahnya.
Amsakar berharap hubungan yang semakin erat antara Batam dan Singapura dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kedua wilayah, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai salah satu kawasan strategis dalam hubungan ekonomi Indonesia-Singapura.
Batam, 3 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat sinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan literasi dan perencanaan keuangan keluarga serta memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan.
Penguatan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya dan Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Victor Palimbong di Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau, Kamis.
Sinar menyampaikan bahwa kolaborasi OJK dan BKKBN, khususnya melalui program literasi keuangan bagi keluarga, memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan secara sehat dan terencana.
Menurutnya, usaha produktif yang berkembang di lingkungan keluarga juga memiliki potensi untuk diperkuat melalui akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha.
“OJK melihat potensi besar pada usaha binaan BKKBN yang dikembangkan oleh keluarga di Kepulauan Riau. Ke depan, kami mendorong pelaksanaan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM binaan dengan lembaga jasa keuangan sehingga mereka dapat memperoleh akses pembiayaan yang aman, sesuai kebutuhan, dan terjangkau untuk mendukung pengembangan usaha,” ujar Sinar.
Sinergi OJK dan BKKBN juga sejalan dengan capaian literasi keuangan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil survei terkini, indeks literasi keuangan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 78,29 persen atau menempati posisi tertinggi keempat secara nasional. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 69,57 persen dan menunjukkan pentingnya penguatan edukasi keuangan secara berkelanjutan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, OJK Provinsi Kepulauan Riau menerima piagam penghargaan dari BKKBN Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan komitmen OJK dalam pelaksanaan edukasi keuangan bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, OJK dan BKKBN juga menyerahkan secara simbolis buku edukasi “Perencanaan Keuangan Keluarga” yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan keluarga secara lebih terencana.
Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Victor Palimbong menyampaikan komitmen untuk terus memperluas kolaborasi dengan OJK dalam meningkatkan edukasi kepada keluarga di Kepulauan Riau. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman keluarga mengenai perencanaan keuangan sehingga masyarakat mampu mengelola pendapatan, memenuhi kebutuhan, membangun tabungan, dan mempersiapkan kebutuhan pada kondisi darurat secara lebih baik.
Sinar menjelaskan bahwa perencanaan keuangan keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu keluarga menghadapi berbagai kebutuhan dan risiko keuangan, termasuk kehilangan pendapatan maupun kebutuhan kesehatan yang tidak terduga. Karena itu, keluarga perlu memiliki tabungan dan dana darurat yang memadai, dengan dana darurat idealnya mencakup kebutuhan hidup selama tiga sampai enam bulan.
OJK juga mendorong masyarakat menerapkan empat prinsip dalam mengelola keuangan keluarga, yaitu disiplin mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan sejak awal, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, serta mengalokasikan anggaran secara proporsional. Salah satu formula yang dapat digunakan masyarakat mencakup alokasi 10 persen untuk dana sosial, 20 persen untuk tabungan dan investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, dan 40 persen untuk biaya hidup.
Selain meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, OJK mengingatkan masyarakat agar menggunakan produk dan layanan keuangan dari lembaga jasa keuangan yang berizin dan diawasi oleh OJK. Langkah tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan ketentuan, termasuk ketika mengakses pembiayaan untuk kebutuhan produktif.
Sinar menegaskan bahwa penguatan ketahanan ekonomi keluarga perlu berjalan seiring dengan pengembangan UMKM berbasis keluarga.
“Ketahanan ekonomi daerah dibangun dari keluarga yang mampu mengelola keuangannya secara sehat. Ketika keluarga mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, memiliki perencanaan keuangan, serta mengembangkan usaha secara produktif, maka ketahanan ekonomi keluarga dan pertumbuhan UMKM dapat semakin kuat,” ujar Sinar.
Swiss-Kitchen LIVE Hadirkan Pengalaman All-You-Can-Eat BBQ Mulai Rp299.000 di Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam
BATAM - Sabtu malam di Batam kini semakin hidup dengan hadirnya Swiss-Kitchen™ LIVE, pengalaman bersantap terbaru di Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam. Mengusung tema “A Night Written in Smoke & Flavour”, program ini memadukan pengalaman All-You-Can-Eat BBQ, live cooking, live music, dan hiburan yang berbeda setiap minggunya dalam satu suasana yang hangat dan penuh cita rasa.
Tamu dapat menikmati beragam pilihan hidangan, mulai dari berbagai piilihan salad, sup, hidangan utama, hingga pilihan menu barkekyu. Para pencinta makanan panggang dapat menikmati berbagai menu seperti Sate Maranggi, Sate Lilit, Ikan Bakar Jimbaran, Iga Bakar, Moroccan Spiced Lamb Skewers, Sticky Chicken Wings, hingga Beef Striploin Steak, lengkap dengan pilihan saus seperti Classic BBQ Sauce, Mushroom Sauce, dan Black Pepper Sauce.
Pengalaman bersantap semakin lengkap dengan Live Cooking Mongolian Barbecue yang menyajikan kombinasi daging, sayuran, mi, serta saus gurih khas yang dimasak di atas wajan besar datar. Beragam pilihan dessert juga tersedia, termasuk Pisang Gapit Gula Aren, Es Cendol Jelly Kacang Merah, Serabi Durian, Mini Mille-Feuille, Passion Fruit Panna Cotta, Mango Sticky Rice, serta pilihan es krim dengan berbagai topping. Setiap kunjungan juga akan terasa berbeda dengan alunan live music dan hiburan yang berganti setiap minggunya.
“Program terbaru Swiss-Kitchen™ LIVE ini menargetkan masyarakat lokal maupun wisatawan, termasuk pengunjung dari Singapura yang sedang menikmati akhir pekan di Batam.” ujar Enrico S.R Aji Cluster General Manager Swiss-Belhotel Batam Group
Swiss-Kitchen™ LIVE hadir setiap Sabtu pukul 18.00 hingga 22.00 WIB di Swiss-Kitchen™, Lantai 1, Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, dan terbuka untuk tamu hotel maupun masyarakat umum. Harga yang dibanderol cukup terjangkau untuk menu bmakan sepuasanya, cukup membayar Rp299.000++ per orang, anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun dapat menikmati potongan 50%. Saat ini pihak hotel memberikan penawaran terbatas Bayar 5 Gratis 1 serta 1 kali akses kolam renang untuk setiap tamu.
Selain melayani setiap malam minggu, Swiss-Kitchen™ juga beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp +62 811 7000 0699.
Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, sebagai hotel standard bintang lima selalu mengedepankan kemewahan modern, kenyamanan kelas atas serta pengalaman kuliner yang kaya dan otentik.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: swiss-belhotel.com/hotels/grand-swiss-belhotel-harbour-bay
Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat posisi Batam sebagai salah satu destinasi investasi yang diperhitungkan perusahaan Jepang.
Upaya itu dilakukan dengan membangun sinergi bersama KBRI Tokyo, Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Tokyo, dan Bank BNI Tokyo untuk meningkatkan promosi serta membuka akses investasi baru dari Jepang, Kamis (3/9/2026).
BP Batam memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan perkembangan ekonomi dan industri Batam, sekaligus memperkenalkan peluang investasi dan kesiapan kawasan bagi perusahaan Jepang yang ingin mengembangkan usahanya di Indonesia.
Berdasarkan realisasi investasi Triwulan I 2026, Jepang termasuk dalam lima besar negara investor PMA di Batam tersebar. Pada periode tersebut, total realisasi investasi Batam mencapai Rp17,4 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp8,8 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,5 triliun. Sementara itu, hingga Semester I 2026, total investasi Batam tercatat mencapai Rp38,97 triliun.
Kehadiran perusahaan Jepang di Batam juga telah tersebar pada sejumlah sektor, mulai dari elektronik dan kelistrikan, komponen otomotif, manufaktur industri, hingga industri kimia.
Beberapa di antaranya adalah PT Epson Batam, PT Yokogawa Manufacturing Batam, PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, PT SIIX Electronics Indonesia, PT Rubycon Indonesia, PT Patlite Indonesia, PT Shimano Batam, PT NOK Precision Component Batam, hingga PT Nissin Kogyo Batam.
Kondisi tersebut, menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan investor Jepang. Pengalaman perusahaan-perusahaan Jepang yang telah beroperasi di Batam dapat menjadi referensi bagi calon investor lain yang dalam mempertimbangkan lokasi investasi di Indonesia.
BP Batam juga meminta dukungan KBRI Tokyo, IIPC Tokyo dan BNI Tokyo untuk mendorong perusahaan-perusahaan Jepang agar melihat Batam sebagai salah satu destinasi investasi strategis. Batam dinilai memiliki sejumlah keunggulan, antara lain lokasi yang dekat dengan Singapura dan kawasan pasar Asia, infrastruktur yang terus dikembangkan, serta kemudahan dalam proses investasi.
“Perusahaan Jepang dikenal sangat detail dalam menentukan kawasan untuk investasinya. Karena itu, informasi yang komprehensif mengenai kawasan, kesiapan infrastruktur, kepastian proses perizinan dan kemudahan berusaha menjadi sangat penting,” ujar Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait.
BP Batam menilai, kepastian dan kemudahan perizinan investasi yang sepenuhnya berada dalam kewenangan BP Batam menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor Jepang. Dengan proses yang lebih terintegrasi dan dukungan terhadap kebutuhan investor, Batam memiliki peluang untuk semakin memperkuat posisinya sebagai kawasan investasi pilihan bagi perusahaan Jepang.
Melalui audiensi tersebut, BP Batam berharap sinergi dengan KBRI Tokyo, IIPC Tokyo dan BNI Tokyo dapat semakin memperkuat penyebaran informasi mengenai peluang investasi di Batam. Kolaborasi tersebut sekaligus diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi perusahaan Jepang untuk mengembangkan kegiatan usaha dan industrinya di Batam.
“Kami ingin perusahaan Jepang tidak hanya mengenal Batam sebagai bagian dari Indonesia, tetapi melihat Batam sebagai kawasan yang siap menerima dan mendukung pengembangan investasi mereka,” pungkas Ariastuty.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Pengendalian Investasi, Yani Alkindi, Direktur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadjad Widagdo dan Kepala Biro Keuangan, Siswanto.
BARESKRIM POLRI, BNN RI, BEA CUKAI DAN POLDA KEPRI UNGKAP JARINGAN NARKOBA INTERNASIONAL, SITA 800 KG KETAMIN HCL
Batam – Operasi laut gabungan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polda Kepulauan Riau, dan TNI Angkatan Laut berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika internasional dengan barang bukti 800 kilogram Ketamin HCL. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., Wakabareskrim Polri, Dirjen Bea dan Cukai RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, S.I.P., Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., Deputi Bidang Penindakan BPOM RI Irjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos., Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.H., Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Forkopimda Kota Batam, Bupati Kepulauan Anambas, jajaran Ditjen Bea dan Cukai, Kepala BPOM Kepri, Kepala KSOP Batam, Ketua GRANAT Kepri, perwakilan Ketua MUI Kepri, para pengusaha tempat hiburan malam, serta insan pers.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari operasi terhadap kapal MV King Sun yang sebelumnya berhasil diamankan dengan barang bukti sekitar 1,3 ton Ketamin pada awal Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan lanjutan, tim gabungan mendeteksi kapal Fuchangxing 1, jenis general cargo berbendera Comoros, yang menunjukkan pergerakan mencurigakan, termasuk mematikan sistem _*Automatic Identification System (AIS)*_.
Pada 19 Agustus 2026, Fuchangxing 1 teridentifikasi melakukan aktivitas ship to ship dengan kapal MT Ashley di wilayah perairan Vietnam. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bareskrim Polri, BNN RI, Bea Cukai, Polda Kepri, dan TNI AL menyusun operasi gabungan untuk melakukan pengejaran dan intersepsi terhadap kedua kapal.
Pada 22 Agustus 2026, Satgas Gabungan berhasil mengintersepsi Fuchangxing 1 di wilayah perairan Anambas dan mengamankan 10 orang awak kapal, terdiri dari sembilan warga negara Myanmar dan satu warga negara Taiwan. Sehari kemudian, pada 23 Agustus 2026, Satgas juga berhasil mengintersepsi MT Ashley di wilayah perairan Natuna dan mengamankan enam awak kapal warga negara Indonesia.
Setelah Fuchangxing 1 tiba di Batam, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan secara menyeluruh terhadap seluruh kompartemen kapal. Hasilnya, ditemukan 40 karung yang disembunyikan di steering room bagian buritan kapal. Setiap karung berisi 20 bungkus dengan berat masing-masing sekitar satu kilogram, sehingga total ditemukan 800 bungkus Ketamin HCL seberat 800 kilogram. Hasil pengujian laboratorium memastikan barang bukti tersebut positif mengandung Ketamin HCL.
Sementara itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal MT Ashley tidak menemukan barang bukti narkotika. Dalam pengungkapan ini, penyidik mengamankan 800 kilogram Ketamin HCL, satu unit kapal Fuchangxing 1, tiga alat komunikasi, serta sejumlah perlengkapan kapal lainnya.
*Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menetapkan WLC (30), warga negara Taiwan, sebagai tersangka. WLC diduga berperan sebagai manajer kapal Fuchangxing 1 sekaligus pengendali pengiriman 800 kilogram Ketamin HCL. Tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Lampiran I Nomor Urut 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2 miliar.*
Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas sinergitas seluruh instansi dalam mengungkap jaringan penyelundupan tersebut. Menurutnya, operasi gabungan menjadi bukti nyata kolaborasi lintas lembaga dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan jalur laut.
Deputi Bidang Penindakan BPOM RI menegaskan bahwa temuan Ketamin dalam jumlah besar menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi pergeseran penyalahgunaan Ketamin dari penggunaan individual menuju peredaran gelap dalam skala besar.
Selain konferensi pers, kegiatan juga dirangkaikan dengan Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas P4GN oleh para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen tersebut menjadi langkah bersama untuk mencegah tempat hiburan malam dimanfaatkan sebagai sarana peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
Kapolda Kepri menegaskan bahwa Polda Kepri bersama Forkopimda dan para pengusaha tempat hiburan malam berkomitmen menciptakan tempat hiburan yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Dengan adanya deklarasi dan pakta integritas ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi tempat hiburan yang menjadi sarana peredaran narkotika. Kita kontrol bersama. Yang jelas, tidak ada lagi toleransi terhadap narkotika yang beredar di tempat hiburan malam di wilayah Kepri,” tegas Kapolda Kepri.
Barang bukti Ketamin HCL seberat 800 kilogram tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomis mencapai Rp1,28 triliun (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar rupiah) dan diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 4 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan. Keberhasilan ini menjadi wujud nyata preventive strike dan komitmen bersama dalam melindungi masyarakat serta generasi muda dari bahaya narkotika menuju Indonesia Emas 2045.
Polri Untuk Masyarakat
Bidang Humas Polda Kepri
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengingatkan masyarakat bahwa pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga pemutakhiran data per Sabtu (29/8/2026) pukul 09.30 WIB, sebanyak 97.997 kepala keluarga (KK) di Kota Batam telah terdaftar dalam program tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengimbau warga yang belum mendaftar agar segera memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum pendaftaran ditutup.
“Batas akhir pendaftaran Perlinsos adalah 31 Agustus 2026. Kami mengingatkan dan mengimbau seluruh warga Kota Batam bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di basis data Perlinsos hingga batas waktu tersebut tidak dapat difasilitasi dalam program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah,” tegas Rudi di Kantor Diskominfo Batam, Minggu (30/8/2026).
Berdasarkan pemutakhiran data tersebut, jumlah KK yang telah terdaftar Perlinsos bertambah 2.680 KK dibandingkan data sebelumnya. Dari total 97.997 KK tersebut, sebanyak 84.273 KK difasilitasi melalui 3.210 Agen Perlinsos, sedangkan 13.724 KK melakukan pendaftaran secara mandiri.
Rudi menjelaskan, pemutakhiran data kependudukan dan pendaftaran Perlinsos berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran program perlindungan sosial.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar berbagai program jaminan dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat disalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Dari 12 kecamatan di Kota Batam, Sagulung mencatat jumlah pendaftar Perlinsos tertinggi dengan 18.336 KK. Jumlah tersebut terdiri atas 2.033 KK yang mendaftar secara mandiri dan 16.303 KK melalui 490 agen.
Selanjutnya, Sekupang mencatat 12.553 KK, terdiri atas 2.562 pendaftar mandiri dan 9.991 KK melalui 420 agen. Kemudian Bengkong sebanyak 12.210 KK, dengan 1.216 pendaftar mandiri dan 10.994 KK melalui 394 agen.
Kecamatan Batam Kota mencatat 10.521 KK, terdiri atas 2.173 pendaftar mandiri dan 8.348 KK melalui 288 agen. Berikutnya, Sei Beduk sebanyak 9.544 KK, terdiri atas 1.034 pendaftar mandiri dan 8.510 KK melalui 379 agen.
Sementara itu, Nongsa mencatat 8.855 KK, terdiri atas 740 pendaftar mandiri dan 8.115 KK melalui 343 agen. Nongsa juga mencatat kenaikan jumlah pendaftar tertinggi pada pemutakhiran terbaru, yakni bertambah 656 KK.
Adapun jumlah pendaftar di kecamatan lainnya meliputi Batu Aji 6.251 KK, Batu Ampar 5.413 KK, Lubuk Baja 4.513 KK, Galang 4.012 KK, Belakang Padang 3.378 KK, dan Bulang 2.411 KK.
Selain perkembangan pendaftaran Perlinsos, Pemko Batam juga mencatat capaian aktivasi IKD. Dari 999.357 warga yang telah melakukan perekaman KTP-el, sebanyak 102.569 jiwa telah melakukan aktivasi IKD atau mencapai 10,26 persen.
Sekupang menjadi kecamatan dengan persentase aktivasi IKD tertinggi, yakni 12,82 persen atau 18.272 aktivasi dari 142.572 rekam KTP-el. Berikutnya Belakang Padang sebesar 12,66 persen atau 2.004 aktivasi dari 15.829 rekam KTP-el, Bulang 12,20 persen atau 1.100 aktivasi dari 9.019 rekam KTP-el, dan Galang 10,86 persen atau 1.628 aktivasi dari 14.984 rekam KTP-el.
Persentase aktivasi selanjutnya tercatat di Bengkong sebesar 10,54 persen, Sei Beduk 10,51 persen, Sagulung 10,41 persen, Batam Kota 9,97 persen, Lubuk Baja 9,83 persen, Batu Aji 9,04 persen, Nongsa 8,08 persen, dan Batu Ampar 7,84 persen.
Dengan batas akhir pendaftaran yang jatuh pada 31 Agustus 2026, Pemko Batam kembali mengajak warga yang belum terdaftar agar segera melakukan pendaftaran. Warga dapat menghubungi Agen Perlinsos di kelurahan masing-masing, menggunakan layanan pendaftaran mandiri, atau mendatangi titik pelayanan kependudukan terdekat.
Pemko Batam mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga batas akhir untuk memastikan data keluarga telah masuk dalam basis data Perlinsos.
Musda IV PHRI Kepri 2026 Digelar, Dengan Tema :Penguatan Sinergi Pariwisata Dan Inovasi Strategi Industri Perhotelan
BATAM — Musyawarah Daerah (Musda) IV Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi dibuka di Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Rabu (2/9/2026). Forum ini menjadi momentum evaluasi kepengurusan periode 2021-2026 sekaligus merumuskan arah program kerja dan kepemimpinan PHRI Kepri untuk periode berikutnya.
Musda dihadiri jajaran pengurus PHRI, pelaku usaha hotel dan restoran, pemerintah daerah, serta perwakilan asosiasi pariwisata. Agenda utama juga mencakup pemilihan Ketua BPD PHRI Kepri periode selanjutnya dengan dua kandidat Ms Santy dan Mr Rizal. “Tahapan menuju pemilihan ketua baru telah dimulai sejak Juli 2026, termasuk penyampaian informasi kepada anggota dan publik serta proses pendaftaran calon ketua. Administrasi para calon juga telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan organisasi,”ujar Reni Novianti , Ketua Panitia Musda IV PHRI Kepri.
Mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata mengatakan, keberadaan industri hotel dan restoran memiliki posisi penting dalam mendukung perkembangan Batam sebagai kota yang sejak awal dirancang sebagai kawasan industri, perdagangan, jasa, dan investasi.
"Kalau kita lihat sekarang, akses darat kita luar biasa. Jalan-jalan terus diperbaiki, dilebarkan, dimuluskan, dan ditambah jalurnya," ujarnya.
Ia juga memaparkan besarnya potensi industri hospitality di Batam. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 273 hotel dan 3.827 restoran yang terdata di Kota Batam.
Salah satu peluang yang dinilai penting adalah pengembangan fasilitas meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Ketersediaan ruang pertemuan dan convention hall yang representatif dinilai dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat maupun kegiatan berskala nasional dan internasional.
Sementara itu, Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BS Sukamdani yang membuka Musda menekankan pentingnya penguatan organisasi dan peningkatan jumlah anggota PHRI. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha yang bergabung akan semakin kuat pula posisi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan industri.
Hariyadi mengatakan PHRI memiliki peran penting dalam melakukan advokasi, menyampaikan informasi terkait regulasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Ia juga mendorong pelaku usaha hotel dan restoran yang belum menjadi anggota untuk bergabung dengan PHRI. Proses keanggotaan, menurutnya, kini semakin mudah karena telah didukung sistem pendaftaran secara daring.
"Yang penting adalah advokasi kita. Kita memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan regulasi yang harus diketahui para pelaku usaha," katanya.
Di sisi lain, Hariyadi mengingatkan bahwa industri restoran juga menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari biaya bahan baku, operasional, hingga berbagai regulasi yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
Ketua BPD PHRI Kepri periode 2021-2026, Jimmi Ho, mengatakan Musda IV bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk mengevaluasi perjalanan kepengurusan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan industri ke depan.
"Kita semua menyadari bahwa Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Batam, Bintan, dan kawasan lainnya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ini merupakan keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak daerah di Indonesia," ujarnya.
Menurut Jimmi, sektor hotel dan restoran di Kepri memiliki peluang besar seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan investasi. Namun, peluang tersebut berjalan beriringan dengan tantangan berupa persaingan yang semakin ketat, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi, perizinan, serta tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan atau sustainability.
Ia menyebut PHRI Kepri selama periode kepengurusannya telah berupaya menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah, mendorong standardisasi pelayanan, serta menjadi wadah komunikasi bagi pelaku industri hotel dan restoran di kabupaten/kota se-Kepri.
Jimmi menyampaikan, BPD PHRI Kepri saat ini memiliki anggota yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Kepri, dengan keanggotaan hotel dan restoran yang menjadi bagian dari jaringan organisasi.
Ia mengajak seluruh anggota memanfaatkan Musda untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan merumuskan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
Dengan dibukanya Musda IV, PHRI Kepri diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan dan program kerja baru yang semakin adaptif terhadap perkembangan industri pariwisata, memperkuat sinergi dengan pemerintah, serta meningkatkan daya saing hotel dan restoran di tengah persaingan destinasi regional.
Forum tersebut sekaligus menjadi titik tolak untuk memperkuat PHRI sebagai organisasi yang profesional, solid, dan mampu memperjuangkan kepentingan pelaku industri pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.
PENGUSAHA DAN PENGELOLA TEMPAT HIBURAN MALAM SE-KEPRI KOMITMEN BERSAMA WUJUDKAN TEMPAT HIBURAN BEBAS NARKOBA
Batam – Para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau menyatakan komitmen bersama dalam mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas P4GN pada Tempat Hiburan Malam di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang dilaksanakan di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring melalui Zoom oleh Polres-Polres jajaran Polda Kepri, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau.
Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pengelola, pemilik dan pekerja tempat hiburan malam dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan tempat hiburan yang aman, sehat, tertib dan bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan tersebut dihadiri Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., Wakabareskrim Polri, Dirjen Bea dan Cukai RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, S.I.P., Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., Deputi Bidang Penindakan BPOM RI Irjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos., Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.H., Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., serta unsur Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Dr. Trisnawarsa Adhi, S.H., M.Hum., Kepala Pengadilan Tinggi Kepri Drs. Arifin, S.H., M.Hum., Kepala BP Batam Dr. H. Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si., Kepala BNNP Kepri Brigjen. Pol. Henry Jhon Harahap, S.I.K., M.H., Kepala BPOM Kepri, Danlantamal IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla., Ketua MUI Kepri Dr. KH. Bambang Maryono, M.Pd.I., Ketua GRANAT Kepri Syamsul Paloh, serta para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam.
Dalam deklarasi bersama tersebut, para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam menyatakan lima sikap sebagai bentuk komitmen mendukung P4GN.
Pertama, mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pencegahan, penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.
Kedua, menjamin seluruh area tempat hiburan malam bebas dari segala bentuk kegiatan produksi, penyimpanan, peredaran, penyalahgunaan maupun transaksi narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.
Ketiga, bersikap terbuka serta siap memberikan bantuan teknis operasional dan akses informasi secara proaktif kepada pihak Polri dan BNN RI apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan usaha.
Keempat, menerapkan sistem pengawasan internal dan pengamanan swakarsa yang ketat terhadap personel pengelola, karyawan maupun pengunjung.
Kelima, siap menerima tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta bersedia dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha apabila terbukti membiarkan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
Kapolda Kepri mengatakan, deklarasi tersebut merupakan langkah konkret untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan tempat hiburan malam yang aman dan bebas dari narkotika.
Menurut Kapolda, upaya pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam.
“Dengan adanya deklarasi dan pakta integritas ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi tempat hiburan yang menjadi sarana peredaran narkotika. Kita kontrol bersama. Yang jelas, tidak ada lagi toleransi terhadap narkotika yang beredar di tempat hiburan malam di wilayah Kepri,” tegas Kapolda Kepri.
Kapolda menambahkan, tempat hiburan malam merupakan bagian dari aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, pengelola usaha diharapkan turut menjaga lingkungan usahanya agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
“Silakan menjalankan usaha, tetapi pastikan tempatnya aman, tertib dan bersih dari narkoba. Apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkotika, segera laporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Kapolda.
Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., mengapresiasi komitmen para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau yang ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Menurutnya, sinergitas antara aparat penegak hukum dengan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran gelap narkotika.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan P4GN.
“Pencegahan harus dilakukan bersama. Dunia usaha memiliki peran penting untuk memastikan lingkungan tempat usahanya tidak menjadi ruang bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” ujarnya.
Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas P4GN tersebut sekaligus menjadi bentuk kesadaran dan tanggung jawab para pengusaha serta pengelola tempat hiburan malam untuk turut menciptakan lingkungan usaha yang sehat, aman dan bertanggung jawab.
Polda Kepri bersama pemerintah daerah, BNN, TNI, instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat, termasuk Polres jajaran, akan terus memperkuat sinergitas dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau.
Melalui komitmen bersama tersebut, diharapkan tempat hiburan malam di wilayah Kepulauan Riau dapat menjadi bagian dari lingkungan usaha dan pariwisata yang aman, tertib, sehat dan bebas dari narkotika, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
Batam, 1 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui sinergi pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Forum tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi unggulan daerah. Program PED sejalan dengan agenda strategis OJK dalam pendalaman pasar keuangan, peningkatan pembiayaan, penguatan ekosistem UMKM, serta peningkatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam sambutan pembukaannya, Senin (31/8), mengatakan pemanfaatan teknologi sektor keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan sektor keuangan.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi.
Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dengan melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital perlu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal menyampaikan bahwa transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan menjadikan teknologi penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” kata Andri.
Menurut Andri, digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Karena itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan agenda konkret berupa percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.
Pemanfaatan ITSK Perluas Pembiayaan UMKM
OJK mengembangkan pemanfaatan ITSK dalam berbagai inisiatif pengembangan ekonomi daerah, salah satunya melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP mendukung pencatatan aktivitas usaha secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi kredit kepada korporasi sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.
Per Juni 2026, terdapat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK, sementara belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi PKA untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur dan bagi PAJK untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
OJK Perkuat Literasi Keuangan Digital Generasi Muda
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital, OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026 yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.
Dalam kuliah umum DFL, Adi Budiarso menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital agar mampu berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital secara produktif dan bertanggung jawab.
“Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini. Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” kata Adi.
Adi menjelaskan bahwa perkembangan keuangan digital juga menghadirkan risiko, antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, dan faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO). Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko, bukan semata-mata mengikuti tren.
Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.
Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 mencapai Rp171,12 triliun. OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam memfasilitasi inovasi. OJK menekankan pentingnya masyarakat menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.
DFL juga menghadirkan panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stablecoin” dengan narasumber Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Kirana Soehaimi, dan Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Riza Mauly Kristanto, dengan moderator dari Politeknik Negeri Batam.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Daerah
Rangkaian Forum Sinergi mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching yang mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.
Forum tersebut membahas potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan. Melalui forum tersebut, OJK mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keuangan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.
Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan mempertimbangkan posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Penguatan ekonomi digital di Batam membutuhkan pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda agar mampu menjadi pengguna yang cerdas, talenta yang kompeten, dan pencipta nilai dalam ekosistem digital.
OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, memperkuat yang pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (nck)
