Badan Pengusahaan (BP) Batam, akan segera membayarkan santunan Kepada 31 Kepala Keluarga (KK) yang telah pindah ke hunian sementara.

Santunan yang dibayarkan kepada masyarakat terdampak pengembangan Rempang Eco City tersebut, berupa biaya atas pembukaan lahan; tanaman yang tumbuh; sarana usaha seperti kandang ternak, warung, kolam ikan, sampan, kelong dan kerambah.

Disamping itu, masyarakat juga akan menerima permukiman kembali berupa hunian tipe 45 seniai Rp 130.290.754, dengan lahan berstatus hak milik. Masyarakat juga akan mendapatkan santunan, jika rumah merka sebelumnya lebih tinggi nilainya dari rumah yang akan mereka terima di Tanjung Banun.

Sebagai contoh, jika masyarakat mempunyai nilai rumah sebelumnya sebesar Rp 500 juta sesuai hasil penilaian dari tim independen, maka BP Batam memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 130.290.754, dan ditambah santunan atas selisih harga rumah sebesar Rp 369.709.246.

Selain itu, permukiman di Tanjung Banun juga dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti masjid, sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA, pasar, lapangan bola, kantor pemerintahan, puskesmas, jalan aspal row 8, jaringan listrik, sambungan air minum serta dermaga.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, pemberian santunan tersebut merupakan amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, dituangkan dalam aturan turunan berupa Perka Nomor 20 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City.

"Jadi untuk saat ini, sudah ada 31 KK yang telah dilakukan survey oleh tim independen dan dinilai oleh tim independen. Hasil penilaian itu telah diumumkan di kelurahan, kantor kecamatan dan lokasi pembangunan selama 7 hari kerja. Jadi tahap selanjutnya, akan dilakukan pembayaran santunan sesuai amanah dari aturan yang berlaku," ujarnya, Jumat (14/6/2024).

Ia melanjutkan, saat ini masyarakat yang telah bergeser ke hunian sementara, sudah mendapat santunan berupa biaya hidup sebesar Rp 1,2 juta per jiwa setiap bulan. Biaya hidup tersebut, diberikan selama 12 bulan sejak masyarakat menghuni hunian sementara.

Tidak hanya biaya hidup, masyarakat juga diberikan biaya sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga. Biaya sewa rumah itu juga diberikan untuk selama 12 bulan.

Ketika tiba di rumah sementara, masyarakat juga akan diberikan bantuan berupa paket sembako. Masyarakat juga diberikan fasilitas mobilisasi barang secara gratis dari rumah asal ke rumah sewa dan kembali lagi permukiman di Tanjung Banun.

Termasuk juga, kepastian anak-anak warga yang terdampak untuk ditampung di sekolah terdekat dari hunian sementara. Serta, tersedianya layanan kesehatan apabila diperlukan.

"Untuk santunan berupa biaya hidup selama di hunian sementara, biaya sewa rumah, bantuan paket sembako, mobilisasi dan yang lainnya, sudah diberikan kepada 112 KK yang telah pindah ke hunian sementara," katanya.

Selain santunan, anak-anak warga terdampak akan mendapatkan pelatihan untuk persiapan bekerja di Kawasan Industri yang akan dibangun di kawasan Rempang. Sementara untuk warga yang mata pencariannya nelayan, akan dibantu pelatihan, sarana usaha, dan permodalan untuk melanjutkan pekerjaan sebagai nelayan.

Selanjutnya, juga terbuka peluang usaha baru seperi kos-kosan, laundry, bengkel, warung, pertanian aquaponik, industri rumah tangga dan pedagang sembako.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk bisa menyukseskan rencana investasi di Rempang. Apabila ada informasi yang simpang siur diterima, Ariastuty meminta agar masyarakat dapat bertanya langsung kepada tim di posko yang telah ditentukan.

"Pada prinsipnya, BP Batam merupakan perpanjangan tangan pusat untuk menyelesaikan program strategis nasional ini. Masyarakat bisa langsung ke posko yang ada di Kantor Camat Galang apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan," imbuhnya. (*)

Di Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah, PT PLN Batam menyalurkan hewan kurban sapi kepada masyarakat bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri) untuk selanjutnya akan didistribusikan kepada para pengurus masjid, pondok pesantren, serta masyarakat yang berhak serta membutuhkan yang tersebar di Tanjungpinang.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Teguh Subroto, S.H., M.H., menerima langsung penyerahan hewan kurban tersebut di Masjid Shafwan, Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri, pada Rabu (12/6/2024).

 “Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan satu ekor sapi dari PT PLN Batam, kami harapkan sapi ini berguna untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Teguh Subroto usai saat menyerahkan sapi kurban secara simbolis.

Teguh mengatakan bahwa semangat berkurban selain dimaknai sebagai ibadah dan ketaatan terhadap ajaran agama, juga harus dimaknai sebagai perwujudan rasa kesetiakawanan dan solidaritas terhadap sesama dengan hidup, ditandai dengan berbagi daging kurban bersama-sama.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Teguh Subroto, S.H., M.H., menerima langsung penyerahan hewan kurban tersebut di Masjid Shafwan, Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri, pada Rabu (12/6/2024).

“Momentum Iduladha 1445 Hijriah sangat berarti bagi Adhyaksa Kepri dalam membangun nilai-nilai kebersamaan dan meningkatkan etos kerja sehari-hari dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui nilai integritas yang dijunjung tinggi,” jelas Teguh.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Zulhamdi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk wujud syukur atas segala upaya yang telah dilakukan PLN Batam untuk menerangi negeri. Zulhamdi berharap bantuan ini dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

 “Bagi kita semua Iduladha memberikan simbol semangat pengorbanan, sehingga hal ini juga diteladani oleh insan PLN dengan terus menebar kepedulian terhadap sesama dan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat,” kata Zulhamdi.

Zulhamdi menambahkan, kegiatan semacam ini akan terus berlanjut dan ditingkatkan di berbagai sektor mulai dari sosial, agama, hingga pendidikan.

“Hal ini guna membangun rasa kepedulian insan PLN terhadap lingkungan dan berbagi kepada sesama,” tutup Zulhamdi.(hms)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi dimulai, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mewanti-wanti panitia dan verifikator agar melakukan verifikasi dan validasi bukti dukung sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku (Juknis).

Pasalnya saat melakukan pemantauan di beberapa sekolah pada minggu lalu di Tanjungpinang, terdapat potensi Maladministrasi terkait penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk jalur pendaftaran afirmasi dan surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021.

“Pada jalur afirmasi yang dibutuhkan hanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena untuk Data Keluarga Tidak Mampu sudah tergabung dalam DTKS yang sudah diberdayakan oleh Kemensos dan didata oleh pemerintah daerah itu sendiri,” jelas Adi Permana selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi saat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pada Selasa (11/06/2024).

Ombudsman RI Perwakilan Kepri sebagai lembaga yang turut mengawasi PPDB meminta seluruh stakeholder membantu penyelenggaraan PPDB yang bersih dan adil bagi seluruh masyarakat

“Jangan sampai ada celah atau potensi permasalahan dikemudian hari oleh pihak lain,” ungkap Adi.

Ia pun mengajak masyarakat berpartisipasi melalui kanal WhatsApp Pengaduan Ombudsman RI Perwakilan Kepri jika menemukan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan PPDB.

“Hubungi WA Pengaduan kami di 08119813737. Selain kami yang mengawasi. Kami juga membutuhkan mata dan telinga masyarakat mengawasi pelaksanaan PPDB. Mari kita awasi pelaksanaan PPDB agar bejalan dengan baik,” tutupnya.