Batam - BatamFM - Kualitas pelayanan bongkar muat peti kemas menjadi prioritas utama BP Batam dalam memajukan Terminal Umum Batu Ampar.

Melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP), BP Batam pun berkomitmen untuk terus menambah alat bongkar muat serta melakukan perluasan lapangan penumpukan guna peningkatan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas ke depannya.

"Dalam dua tahun terakhir, BP Batam menempatkan pelabuhan sebagai prioritas utama dengan beberapa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan. Kami juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan agar pelabuhan bongkar muat ini bisa sejajar dengan kota lainnya seperti di Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan lainnya," ujar Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar, usai memimpin sosialisasi penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas, Senin (3/7/2023).

Dendi menjelaskan, kebutuhan Kota Batam terhadap infrastruktur pendukung serta logistik itu pula yang menjadi alasan penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas.

Di mana, pihaknya juga telah melakukan kajian strategis dan mendapatkan persetujuan dari beberapa stakeholder atau para pelaku usaha kepelabuhanan sebelum memastikan pemberlakuan penyesuaian tarif.

Apalagi sejak tahun 2012 lalu, BP Batam belum pernah melakukan penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas sampai dengan saat ini.

"Selama 11 tahun masih belum berubah. Kita sudah berdiskusi dengan stakeholder serta asosiasi dan tercapai kata sepakat bahwa penyesuaian ini harus dilakukan. Hal ini juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," bebernya lagi.

Sebagai catatan, tarif paket bongkar muat peti kemas 20 feet Isi dengan status FCL (full container load) sejak tahun 2012 hingga tahun 2023 adalah sebesar Rp 384.300 per boks.

Melalui penyesuaian tarif yang berlaku efektif per tanggal 15 Juli 2023 nanti, tarif Container Handling Charge (CHC) peti kemas 20 feet isi akan menjadi Rp 603.000 per boks.

Dengan komponen penyesuaian tarif yang telah disepakati Asosiasi sebagai berikut :

"Semua (Asosiasi dan Stakeholder) sepakat memang harus ada koreksi, dari Rp 384 ribu menjadi Rp 603 ribu per boks untuk kontainer 20 feet isi, dan juga merubah proses bisnis serta mengajak para pelaku usaha untuk mengawasi Service Level Agreement [SLA] ini. Perbaikan infrastruktur sudah dilakukan sehingga butuh penyesuaian tarif. BUP punya kewajiban untuk memaparkan kebutuhan penyesuaian tarif kepada stakeholder," jelas Dendi.

Ia memaparkan bahwa BP Batam juga telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam mendukung Terminal Umum Batu Ampar menjadi Terminal Peti Kemas sejak dua tahun terakhir.

Mulai dari pengadaan alat bongkar muat STS Crane, pembangunan lapangan penumpukan (CY), pendalaman alur kolam dermaga utara sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2023, pembangunan Auto Gate System dan melakukan perkuatan dermaga.

"Dalam dua tahun, BP Batam menghabiskan capex [biaya modal pembelian aset] sekitar Rp 489 miliar. Kita sudah menginvestasikan banyak hal dan akan terus berinvestasi ke depannya. Kegiatan logistik ini harus mendapatkan perhatian agar dapat memberikan pelayanan yang lebih terhadap standar SLA kepada pelaku usaha biar betul-betul efektif dan efisien," pungkasnya.

Untuk diketahui, sosialisasi penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas yang berlangsung di Gedung Marketing Centre BP Batam juga melibatkan beberapa pihak baik dari asosiasi kepelabuhanan serta pelaku usaha di Kota Batam.

Seperti APINDO Kota Batam, INSA Kota Batam, Aliansi Maritim Indonesia (ALMI), Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Indonesia Shipping Agency Assosiation (ISAA), Kadin Provinsi Kepri, serta Ombudsman Provinsi Kepri.

Meski mendapat tanggapan yang berbeda dari masing-masing asosiasi, namun penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di Pelabuhan Batu Ampar.

“Demi mencapai cita-cita mewujudkan Batam sebagai logistic hub, maka kenaikan tarif ini kami rasa hanya menggeser pola pengelolaan di Pelabuhan. Kita inginkan kawasan industri, khususnya industri maritim, di Kota Batam menjadi maju dan produktif ke depannya,” ujar salah satu perwakilan ALMI.

Sedangkan perwakilan Indonesia Shipping Agency Assosiation (ISAA) juga menyampaikan hal senada.

ISAA beranggapan, tarif bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar relative lebih murah dibandingkan pelabuhan lain. Khususnya pelabuhan-pelabuhan maju seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan.

“Kami mendukung kenaikan tarif. Karena, kami melihat perbandingan dengan pelabuhan lain masih lebih murah,” jelas perwakilan ISAA.

Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menyambut baik tahap sosialisasi penyesuaian tarif tersebut.

"Dinamika diskusi ini cukup baik yang artinya rencana BP Batam dalam kenaikan tarif ini dapat diterima walaupun ada beberapa masukan. Karena kenaikan tarif ini sesuai dengan Undang-undang Pelayanan Publik," tegas Lagat. (DN)

Batam - BatamFM - Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada Juni 2023 gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,49% (month to month/mtm). Inflasi pada bulan Juni 2023 terutama didorong oleh kelompok transportasi khususnya peningkatan tarif angkutan udara; serta kelompok makanan, minuman dan tembakau terutama telur ayam ras, aneka sayuran, dan cabai rawit sejalan dengan peningkatan permintaan berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, inflasi tertahan oleh penurunan harga bensin, seiring dengan dampak lanjutan penurunan harga bensin non subsidi, penurunan harga emas perhiasan mengikuti harga internasional, dan normalisasi harga daging ayam ke tingkat harga yang lebih rendah setelah mengalami peningkatan cukup tinggi pada periode sebelumnya.
Secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,52% (mtm) dan 0,29% (mtm). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (IHK Juni 2023 dibandingkan Desember 2022) untuk gabungan 2 kota IHK di Kepri tercatat sebesar 0,62% (year to date/ytd), dan merupakan inflasi ytd terendah diantara 10 provinsi se-Sumatera. Selanjutnya, inflasi tahunan (IHK Juni 2023 dibandingkan Juni 2022) mencatatkan inflasi sebesar 2,64% (year on year/yoy), terkendali dalam kisaran target inflasi nasional 3%±1%.
Inflasi yang terkendali tersebut merupakan buah dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada bulan Juni 2023, TPID konsisten melakukan pemantauan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di tingkat distributor, sub distributor dan pasar, termasuk daging sapi untuk mengantisipasi HBKN Idul Adha. Di samping itu, TPID berkolaborasi dengan kelompok tani, produsen bahan pangan, asosiasi distributor, serta pelaku usaha perdagangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selama bulan Juni 2023, telah dilaksanakan pasar murah di 12 titik di 5 daerah yaitu Kota Batam (7 titik), Kota Tanjungpinang (2 titik), Kab. Karimun (1 titik), Kab. Natuna (1 titik), dan Kab. Bintan (1 titik).
Selain itu, TPID terus berinovasi untuk mendorong produktivitas bahan pangan di Kepri, salah satunya dengan membentuk gerai tani di Kabupaten Natuna yang dikelola oleh kelompok petani muda. Gerai tani tersebut diharapkan dapat mempermudah para anggota dalam memperoleh bahan baku pertanian, dan menjadi wadah sharing serta pelatihan teknologi budidaya pertanian dan perikanan seperti teknik Proliga (Produksi Lipat Ganda) untuk cabai.
Ke depan, TPID juga akan terus memperkuat GNPIP baik dari sisi produksi maupun permintaan bahan pangan. Dari produksi, dilakukan dengan menggalakkan program tanam pekarangan berkolaborasi dengan kelompok wanita tani, ibu rumah tangga dan masyarakat binaan di rumah tahanan. Sementara dari sisi permintaan, dilakukan dengan menyelenggarakan kompetisi kreasi menu makanan menggunakan cabai kering dan umbi-umbian, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap cabai segar dan mendorong diversifikasi pangan.

Jakarta, 4 Juli 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Juni 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil dengan permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai serta kinerja intermediasi yang kembali meningkat, di tengah masih tingginya ketidakpastian pada perekonomian dan pasar keuangan global.

Rilis data perekonomian global menunjukkan divergensi perkembangan perekonomian negara-negara utama sehingga respons kebijakan yang diambil juga menunjukkan divergensi.

Di AS, the Fed menahan kenaikan suku bunga kebijakan seiring mulai meredanya tekanan inflasi. Namun, dengan masih ketatnya pasar tenaga kerja di tengah kinerja perekonomian yang di atas ekspektasi, the Fed mensinyalkan masih akan ada kenaikan suku bunga di tahun ini.

Kebijakan untuk menaikkan suku bunga juga ditempuh oleh bank sentral Eropa karena tingkat inflasi di beberapa negara Eropa yang persisten tinggi. Di Tiongkok, pemerintah dan bank sentral mengeluarkan stimulus dan menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus melemah.

Di domestik, kinerja perekonomian nasional terpantau positif dengan tekanan inflasi mereda dan kembali ke rentang target Bank Indonesia (Juni 3,52 persen yoy, turun dari Mei 2023 sebesar 4,00 persen). Selain itu, optimisme konsumen meningkat dan kinerja sektor riil juga terpantau positif. Neraca perdagangan, di tengah penurunan pelemahan harga komoditas utama ekspor Indonesia, juga mencatatkan surplus di Mei 2023.

Kinerja perekonomian nasional dinilai relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain/peers yang didukung oleh resiliensi sektor keuangan, sebagaimana rilis laporan Article IV Consultation oleh IMF. Kinerja positif perekonomian turut didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang solid.

Hasil Global Bank Stress Test IMF menunjukkan dalam skenario ekonomi memburuk, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap dapat terjaga baik dengan buffer permodalan dan likuiditas perbankan yang dimiliki diperkirakan mampu menyerap risiko yang muncul.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung, kinerja korporasi turut terangkat. Asesmen OJK sampai dengan kuartal pertama 2023 menunjukkan jumlah korporasi dalam tekanan, yang sempat meningkat selama pandemi dan bahkan meninggalkan scarring effect yang cukup dalam untuk beberapa sektor, terus menurun.

OJK mendukung transisi yang baik (smooth) dari era pandemi dengan melakukan normalisasi kebijakan secara bertahap (targeted) sehingga tidak menimbulkan guncangan (cliff effect). Kebijakan ini akan ditempuh secara terukur sehingga tidak menimbulkan moral hazard.

OJK juga telah meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk terus membentuk pencadangan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang bersumber dari perekonomian global ke depan.

Perkembangan Sektor Perbankan

Perbankan Indonesia tetap resilien ditandai dengan fungsi intermediasi yang terjaga dan permodalan yang memadai ditengah pelemahan ekonomi mitra dagang utama, kebijakan hawkish yang masih akan dilanjutkan secara terbatas di negara maju, dan masih tingginya tensi geopolitik, serta kecenderungan penurunan harga komoditas utama penopang ekspor.

Pada Mei 2023, kredit tumbuh 9,39 persen yoy (April 2023: 8,08 persen) menjadi Rp6.577 triliun didorong pertumbuhan kredit investasi sebesar 12,69 persen. Per jenis kepemilikan, pertumbuhan kredit Bank Umum Swasta Nasional domestik tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,2 persen yoy.

Seiring pengetatan likuiditas global, pertumbuhan tahunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Mei 2023 melambat menjadi 6,55 persen yoy (April 2023: 6,82 persen yoy) atau sebesar Rp8.007 triliun, utamanya didorong penurunan pada giro ke level 8,35 persen yoy (April 2023: 13,61 persen).

Likuiditas industri perbankan pada Mei 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) naik masing-masing menjadi 123,27 persen (April 2023: 118,25 persen) dan 27,52 persen (April 2023: 26,58 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,77 persen (April 2023: 0,78 persen) dan NPL gross: 2,52 persen (April 2023: 2,53 persen). Kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan, baik nominal maupun jumlah nasabah, yaitu sebesar Rp13,96 triliun menjadi Rp372,07 triliun (April 2023: Rp386,03 triliun) dengan jumlah nasabah turun 100 ribu menjadi 1,64 juta nasabah (April 2023: 1,74 juta nasabah).

Risiko pasar juga menurun ditinjau dari Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat stabil sebesar 1,57 persen (April 2023: 1,60 persen), jauh di bawah threshold 20 persen. Sementara, permodalan perbankan masih di level yang solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan 25,21 persen (April 2023: 25,54 persen).

Selanjutnya, OJK terus menjaga ketahanan perbankan terhadap tekanan kondisi makro ekonomi, geopolitik, cyber-attack termasuk penguatan digital maturity & digital resiliency. Selain itu OJK meminta perbankan secara terus menerus memperkuat tata kelola, manajemen assets & liabilities serta anti-fraud system. (nck)

Batam - BatamFM - Pengawasan pelaksanaan PPDB Tahun 2023 terus dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri). Pada Senin lalu (03/07), hari dimana proses daftar ulang berlangsung, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari beserta Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi menyambangi SMAN 3 dan SMAN 15 Kota Batam.

”Kami ingin memastikan tahapan ini berjalan dengan baik, sesuai ketentuan,” ucap Lagat saat pemantauan berlangsung di SMAN 3 Kota Batam.

Meskipun terbilang lancar, Ombudsman RI Perwakilan Kepri masih temukan fakta adanya orang tua yang masih memaksakan diri memasukkan siswa ke sekolah yang dianggap favorit seperti SMAN 3.

”Kami apresiasi hingga saat ini panitia di SMAN 3 komit dengan RDT. Namun memang masih terdapat orang tua yang memaksa agar anaknya diterima. Bahkan kami dapat informasi masih ada juga intervensi oknum pejabat,” tutur Lagat.

Oleh karenanya, Lagat meminta para petinggi untuk tidak melakukan intervensi, namun turut membangun persepsi ”sekolah dimana aja, sama saja”.

”Kita berharap kan tidak ada pelanggaran. Kita juga berharap kualitas pendidikan yang baik. Jadi jangan memaksa agar siswa dapat masuk karena tidak ada lagi kelas unggulan dan sekolah unggulan. Bersama-sama kita membangun persepsi ”sekolah dimana aja, sama saja”,” tegasnya.

Melanjutkan pemantauan ke SMAN 15 Kota Batam, Ombudsman RI Perwakilan Kepri justru mendapati pemandangan yang berbeda dimana keadaan sekolah tidak ramai disambangi oleh calon orang tua.

Berdasarkan hasil pemantauan pendaftar SMAN 15 Batam yang terverifikasi hanya 180 calon peserta didik dari RDT 324, sehingga sisa 144 calon peserta didik lagi diperoleh dari limpahan sekolah lain sehingga telah terpenuhi, namun sayangnya peserta didik yang telah diterima sekolah limpahan tidak mau disana.

Temuan lain yang didapati Ombudsman ialah adanya kewajiban siswa untuk membayar SPP selama 2 bulan di muka.

”Temuan kami, setelah daftar ulang siswa wajib membayar SPP 2 bulan di muka totalnya Rp 270.000,-. Informasinya ini adalah arahan dari Dinas Pendidikan. Kami akan telusuri terlebih dahulu karena seharusnya dalam PPDB ini tidak boleh ada pemungutan biaya apapun,” jelas Lagat.

Sebagai penutup, Lagat berpesan agar masyarakat tidak ragu melaporkan jika temukan penyimpangan selama pelaksanaan PPDB 2023.

”Mari bersama kita awasi pelaksanaan PPDB. Jika temukan penyimpangan, laporkan ke kami. Silahkan WA di 08119813737, kami akan proses laporannya,” tutup Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari.

Jakarta, 4 Juli 2023. Bank Indonesia (BI) genap berusia 70 tahun pada 1 Juli 2023. Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) BI yang ke-70 di Jakarta, hari ini (3/7) menyampaikan pentingnya memaknai HUT BI melalui 3 hal. Pertama, senantiasa bersyukur atas segala pencapaian lembaga yang telah diraih, berkat kegigihan usaha yang disempurnakan dengan doa. Kedua, ulang tahun adalah bentuk rekomitmen atau sebagai pengingat bersama keberadaan BI harus senantiasa memberi makna bagi bangsa dan negara. Ketiga, terus memperkuat transformasi kebijakan dan kelembagaan serta penguatan SDM, guna mendukung kemajuan ekonomi negeri. Dalam kesempatan tasyakuran, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, secara daring menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi kepada BI yang telah berkontribusi secara signifikan melalui perumusan berbagai kebijakan serta bersinergi dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Gubernur Perry menekankan bahwa seluruh pencapaian BI saat ini tidak terlepas dari peran penting dan kontribusi para Gubernur BI pendahulu yang turut hadir maupun memberikan ucapan selamat secara daring dalam tasyakuran, yaitu Adrianus Mooy, Soedrajad Djiwandono, Syahril Sabirin, Burhanuddin Abdullah, Boediono, Darmin Nasution, dan Agus Martowardojo. Sejumlah Anggota Dewan Gubernur (ADG) pendahulu juga turut hadir menyampaikan ucapan selamat pada acara tasyakuran. Dalam rangkaian acara tasyakuran, sejumlah Pemimpin Lembaga Tinggi Negara, Kementerian dan Lembaga turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan apresiasi serta harapannya ke depan kepada BI. Ucapan selamat juga disampaikan oleh sejumlah Gubernur Bank Sentral beberapa negara seperti Singapura, Thailand, Filipina, India, Tiongkok, Australia, dan Korea Selatan, termasuk sejumlah Duta Besar (Dubes) RI antara lain dari Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Singapura, dan Saudi Arabia.

HUT Bank Indonesia ke-70 mengangkat tema “Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi Memperkuat Transformasi BI bagi Kemajuan Negeri". Nuansa perayaan HUT BI ke-70 diwarnai dengan berbagai kegiatan internal pegawai BI, serta berkolaborasi dengan pihak eksternal yang berfokus pada aspek kepedulian sosial. Kegiatan tersebut diantaranya khitanan massal yang dilaksanakan di Kantor Operasional Bank Indonesia Cilangkap diikuti oleh 200 anak, kepedulian sosial bekerjasama dengan Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) dan Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI), serta kepedulian sosial Ecohappiness berupa program sedekah pohon bekerjasama dengan Lindungi Hutan yang akan disalurkan di 7 wilayah Indonesia yaitu pulau Pari, Kepulauan Seribu, Pesisir Belitung, Pesisir Trimulyo, Semarang, Pesisir Untia Makassar, Gunung Sawur- Jawa Timur, Teluk Benoa- Bali dan Taman Nasional Way Kambas–Lampung.

Rangkaian kegiatan HUT BI berlangsung mulai dari tanggal 1 Juli 2023 hingga akhir Agustus 2023. Seluruh rangkaian kegiatan diimplementasikan berlandaskan prinsip “Aku Bangga BI Bermakna". Mari kobarkan semangat berprestasi dengan berlandaskan konsistensi, inovasi, dan sinergi sehingga Bank Indonesia dapat terus berkarya dan bermakna bagi kemajuan negeri.

Dirgahayu Bank Indonesia! (nck)

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar forum diskusi bertajuk “Pengembangan Industri di Kawasan Berbasis Pulau-Pulau” di Balairungsari, Gedung BP Batam, Senin, (3/7/2023).

Diskusi tersebut menghadirkan keynote speaker yaitu Guru Besar sekaligus Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Prof. DR. IR. Alex Retraubun, M.Sc.

Mantan Wakil Menteri Perindustrian tahun 2010-2014 ini melihat Batam memiliki potensi besar yang berada di kawasan berbasis pulau-pulau. Disebutkan, sektor kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan di kawasan ini baik Batam, Rempang hingga Galang.

“Coba pikirkan investasi kelautan dan perikanan kedepan itu seperti apa dengan visi dan misi teman-teman di sini,” katanya.

Dengan potensi tersebut, pria yang pernah menjabat Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Departemen Kelautan dan Perikanan itu menyarankan agar perencanaan pengembangan kawasan kedepannya dapat menuju kepada gerakan hilirisasi industri khususnya pada sumber daya kelautan yang dimiliki.

Langkah tersebut menurutnya, dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepri ini salah satu provinsi dengan sumber daya kelautan dan perikanan terkaya di Indonesia. Kesempatan ini yang harus ditangkap untuk agenda jangka panjang yang jauh kedepan,” ujar Doktor lulusan Marine Ecology, University of Newcastle Upon Tyne tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad mengapresiasi atas masukan dari paparan yang diberikan. Dia ungkapkan alasan pihaknya mengundang Prof. Alex Retraubun, adalah ia pimpinannya semasa bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki segudang pengalaman baik akademisi maupun birokrat.

“Saya sudah lama tidak bertemu dengan beliau, sesekali perlu kita diingatkan kembali sejatinya yang kita kelola ini adalah pulau kecil, perspektifnya tidak boleh sama dengan pulau besar, sehingga penting sekali untuk mendengarkan perspektif baru,” ungkapnya.

Disebutkannya, di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga daya saing investasi seperti pembangunan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan hingga menyiapkan Kawasan ekonomi khusus kesehatan serta menjadikan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian's Economic Growth.

“Oleh karenanya perlu ada beberapa strategi kedepan yang perlu dikembangkan lagi BP Batam,” imbuhnya.

Hadir dalam diskusi tersebut Direktur Pengelolaan Pertanahan Ilham Eka Hartawan, Direktur Infrastruktur Kawasan Ponco I. Subeki, Direktur PTSP Harlas Buana, Direktur Pengamanan Aset Moch. Badrus, pejabat tingkat III, IV dan staff di bawah lingkungan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi.

Batam - Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengawas BP Batam, Susiwijono Moegiarso, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Batu Ampar pada Jumat (30/6/2023), guna memantau perkembangan dan kesiapan penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas.

Susiwijono Moegiarso didampingi oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad, Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam, dan didampingi oleh Direktur Badan Usaha Pelabuhan Dendi Gustinandar, serta Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait.

Dalam kunjungannya, Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa pelaksanaan penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2023 mendatang, dengan harapan dapat mendorong kelancaran bongkar muat dan lalu lintas barang di Pelabuhan Batu Ampar.

Ia mengatakan tarif dan aspek operasional lainnya telah dibahas dan didiskusikan dengan berbagai pemangku kepentingan dan asosiasi terkait. Segala pertimbangan dan kalkulasi telah dipertimbangkan secara matang untuk memastikan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

"Kita telah menghitung semua pertimbangan dan telah mensosialisasikan rencana ini kepada semua pemangku kepentingan dan asosiasi kepelabuhanan," kata Susiwijono.

Disamping itu, Susiwijono juga melihat kesiapan pengoperasian Ship to Shore (STS) Crane. Ia memperkirakan hal ini akan mempercepat proses bongkar muat di pelabuhan Batu Ampar, dan tentunya dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran lalu lintas barang.

"Dengan pengoperasian STS crane ini, kita harapkan kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Batu Ampar dapat mencapai 35 teus per jam,” tegasnya.

Sehingga pihaknya memastikan akan terus melakukan evaluasi dan penambahan fasilitas di pelabuhan ini, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan asosiasi usaha.

Dengan berbagai peningkatan fasilitas lainnya, Pelabuhan Batu Ampar diharapkan akan semakin berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Batam.

"Kami memerlukan dukungan dan komitmen bersama untuk menjadikan Pelabuhan Batu Ampar sebagai titik daya saing ekonomi Batam di masa depan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar menyampaikan, penyesuaian proses bisnis ini dilakukan untuk mewujudkan Terminal Umum Batu Ampar sebagai terminal peti kemas yang modern.

BP Batam melalui Badan Usaha Pelabuhan telah melakukan sosialisasi dengan para pengguna jasa terkait dengan penyesuaian proses bisnis ini.

“Dengan pengoperasian STS Crane ini, maka seluruh proses bongkar muat peti kemas baik domestik maupun internasional di Terminal Umum Batu Ampar akan diprioritaskan menggunakan alat bongkar muat asal Korea ini." Kata Dendi.

"Hal ini telah kami diskusikan dengan para pengguna jasa Pelabuhan Barang sehingga penerapan proses bisnis yang baru di Terminal Batu Ampar dapat diterima oleh semua pihak,” imbuhnya.

Adapun tarif bongkar muat peti kemas menggunakan STS Crane ini tetap mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) BP Batam yang berlaku dan besarannya telah disepakati seluruh Asosiasi Kepelabuhanan yang terkait.

Sebagai contoh jasa Container Handling Charge (CHC) untuk peti kemas Full Container Load (FCL) ukuran 20 Feet isi, sebelumnya dikenakan tarif sebesar Rp 384.300,- per boks akan dilakukan penyesuaian tarif menjadi Rp 603.000,- per boks.

“Tentunya perubahan proses bisnis di Terminal Batu Ampar bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa dengan mempercepat proses bongkar muat sehingga waktu tunggu atau dwelling time di Terminal Umum Batu Ampar dapat menjadi lebih singkat,” kata Dendi.

Hal ini sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam melalui percepatan layanan dan pengembangan pelabuhan Batu Ampar.

Batam - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso meninjau perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, Kamis (29/6/2023).

Dalam peninjauan, Susiwijono didampingi oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam; Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait; dan CEO Nongsa Digital Park, Mike Wiluan.

Susiwijono mengatakan, kehadirannya di KEK Nonga Digital Park dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan antara Dewas BP Batam bersama jajaran pimpinan di lingkungan BP Batam.

Dalam rapat tersebut, terdapat kesepakatan bahwa pihaknya bersama BP Batam akan menindaklanjuti sejumlah potensi investasi baru untuk kedepannya. Salah satunya potensi investasi di KEK Nongsa Digital Park.

"Karena KEK Nongsa ini menjadi andalan kita. Terutama, terkait dengan ekonomi digital dan juga investasi terkait dengan data center dan sebagainya," ujar Susiwijono.

Ia melanjutkan, data center yang dibangun di lahan seluas 28.730 meter persegi dengan nilai komitmen investasi Rp 4 triliun dari PT GDS IDC Service asal Hongkong, merupakan data centre tier 3 yang memiliki kapasaitas  40 MW yang dikembangkan dalam dua tahap masing-masing 20 MW.

"Tadi kita lihat tadi progresnya sangat bagus sekali, jadi betul-betul pembangunannya berjalan terus. Sehingga kita berharap KEK Nongsa Digital Park ini menjadi pendorong seluruh sektor yang ada di Batam," katanya.

Untuk mendukung kelancaran investasi data center terbesar dunia di KEK Nongsa Digital Park, diperlukan dukungan infrastruktur hingga suplai energi listrik dan air.

Mengenai kebutuhan listrik dan air ini, pihaknya bersama dengan BP Batam dan PLN Batam telah membahas persoalan ini. Sehingga pasokan yang akan disalurkan ke KEK Nongsa Digital Park bisa terpenuhi dengan maksimal.

Hal ini dilakukan agar KEK Nongsa Digital Park bisa bersaing tidak hanya dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Namun juga bersaing dengan negara-negara dunia lainnya.

"Pemerintah sangat berkomitmen untuk terus mendorong (pemenuhuhan kebutuhan) agar meningkatkan daya saing. Supaya daya saing kita bisa menjadi daya tarik sendiri bagi investasi baru disini," jelasnya.

CEO Nongsa Digital Park, Mike Wiluan memberikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dan BP Batam.

Hingga saat ini, sudah terdapat tiga akademi dibawah naungan Infinite Learning. Mulai dari Akademi IBM, Apple Academy dan Akademi Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT).

"Kami selalu mencari brand yang tertarik dan mendorong industri digital, kita akan membawa kesini," katanya.

Batam kedepannya akan menjadi pusat dari pendidikan teknologi digital di Indonesia. Pihaknya pun akan menerima mahasiswa baru dari Jawa, Sumatera hingga Bali.

"Saya mengucapkan terima kasih dengan tim pak Susiwijono dan BP Batam untuk support misinya kita. Dengan demikian, kita bisa bangun pendidikan teknologi digital di Indonesia," imbuhnya.

Batam - Aliansi Maritim Indonesia (ALMI) mendukung langkah BP Batam untuk melakukan penyesuaian tarif bongkar muat pelabuhan peti kemas di Kota Batam.

Ketua ALMI, Osman Hasyim, menjelaskan bahwa langkah tersebut sudah sangat tepat untuk kelangsungan perawatan, pelayanan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan ke depan.

Mengingat, BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi telah menyiapkan beberapa rencana strategis guna menjadikan pelabuhan peti kemas lebih maju dan modern serta berdaya saing internasional.

"Hal itu memang sudah wajar. BP Batam sudah terlalu baik, sejak berdiri sampai saat ini masih terus memberikan subsidi agar biaya pelabuhan murah. Justru hal ini kontraproduktif menurut pandangan saya," ujar Osman, Rabu (28/6/2023).

Menurut Osman, negara telah berinvestasi begitu besar untuk kemajuan industri maritim di Kota Batam.

Oleh karenanya, kata dia, pengelolaan pelabuhan pun harus mendatangkan pendapatan (income) yang memadai.

Hal ini tentunya juga mempertimbangkan kesesuaian antara peraturan perundangan serta kajian terhadap seluruh aspek. Mulai dari aspek komersil/investasi, aspek daya saing, dan aspek kemampuan masyarakat atau kemampuan industri.

"Pelabuhan itu sudah ditetapkan sebagai pelabuhan komersil. Artinya pelabuhan juga harus beroperasi dengan cara komersil. Bukankah dalam menetapkan tarif sudah ada alat ukurnya? Dilihat dari satu aspek saja, menurut saya harga yang ditetapkan jauh di bawah standar atau sangat murah. Ini malah tidak sehat. Padahal, yang kita inginkan semuanya sehat," bebernya lagi.

Osman menilai, penyesuaian tarif bongkar muat tersebut sebetulnya bukan menaikkan nilai. Tapi, hanya menggeser pola pengelolaannya saja.

Sehingga, BP Batam juga memiliki porsi yang pas dalam langkah pemenuhan investasi agar pelayanan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan terus terjaga.

"Undang-Undang kita bagus sebetulnya. Pemerintah tidak bisa menetapkan harga sembarangan. Jadi, kontrolnya dari asosiasi. Tapi, asosiasi juga tidak boleh menjadi penghambat. Kita ingin pelabuhan kita jauh lebih baik dari sekarang. Jadi incomenya pun juga harus cukup," pungkasnya.

Sementara, BP Batam telah melakukan pembahasan internal terkait penyesuaian tarif bongkar muat peti kemas tersebut, Kamis (22/6/2023) lalu.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk segera melakukan sosialisasi terkait penyesuaian tarif dalam waktu dekat.

"Pembahasannya awal Juni lalu sudah selesai. Akan tetapi, kami memerlukan waktu untuk melakukan sosialisasi. Minimal satu bulan ke depan," ujarnya. (DN)