Presiden Joko Widodo telah menekankan perlunya penyesuaian harga tiket penerbangan di tanah air dengan melakukan berbagai langkah proaktif sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat pengguna moda transportasi udara. Demi memenuhi amanat Presiden tersebut, Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN RI.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui Program Terbang Hemat Bersama BNI 2022 yang diluncurkan di Jakarta, Kamis (25 Agustus 2022). Program ini membuka peluang bagi pengguna moda transportasi udara untuk mendapatkan tiket penerbangan yang lebih terjangkau.
Peluncuran Program Terbang Hemat Bersama BNI 2022 disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Owner Lion Air Group Rusdi Kirana, Presiden Direktur Lion Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi, Direktur Utama Lion Air Rudy Lumingkewas, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah maskapai dengan sektor perbankan.
Menurutnya program ini untuk mendukung upaya menstabilkan harga tiket pesawat dalam rangka mengendalikan inflasi, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo.
“Saya mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan BNI bersama Garuda Indonesia dan Lion Air Group,” ujarnya.
Budi mengatakan, melalui program ini diharapkan dapat memberikan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, khususnya di waktu-waktu tertentu.
“Tadi istilahnya ada waktu prime time dan non prime time. Non prime time itu biasanya di hari Senin sampai dengan Kamis di siang hari yang dapat memberikan harga tiket yang lebih kompetitif,” tutur Menhub.
Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko menyampaikan, inisiatif ini baik untuk menjawab tantangan di mana semakin banyak masyarakat yang mulai merasa tiket semakin mahal.
Dia menyampaikan, pihaknya akan mendorong Garuda Indonesia sebagai maskapai milik pemerintah untuk dapat proaktif menambah pesawat sehingga dapat mengoptimalkan kebutuhan perjalanan yang semakin kuat.
"Tentunya dengan BNI dengan program Co Branding, semakin banyak bisa mengakses dengan harga terjangkau. Tentunya dengan dengan program penawaran yang baik. Kami ingin aviasi pulih sehingga ekonomi Indonesia pulih dan bisa kembali menjadi backbone konektivitas," katanya.
Sementara itu, Royke menyampaikan, tingkat mobilitas perjalanan domestik maupun luar negeri mengalami pertumbuhan bersamaan dengan pelonggaran ketentuan perjalanan oleh pemerintah.
“Tentunya kami juga berharap langkah ini dapat membantu pemerintah untuk mengembalikan harga tiket pesawat pada keadaan normal. Namun, lebih jauh kami berharap program ini dapat mendorong percepatan pemulihan kinerja sektor pariwisata,” katanya.
Sementara itu, Irfan Setiaputra menyampaikan, komitmen kerja sama yang terjalin bersama BNI ini menjadi wujud sinergitas ekosistem industri transportasi udara khususnya melalui kolaborasi bersama sektor perbankan dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas layanan penerbangan yang aman, nyaman dan terpercaya.
Hal ini sejalan dengan wujud upaya berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menghadirkan berbagai benefit tambahan atas layanan penerbangan full service Garuda dengan harga spesial melalui berbagai program penawaran spesial tiket penerbangan Garuda Indonesia.
"Tentunya komitmen ini ke depannya akan terus kami intensifkan selaras dengan momentum kebangkitan sektor pariwisata nasional.”
Dia melanjutkan jalinan kerja sama dengan BNI yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun pada berbagai gelaran promosional layanan penerbangan Garuda Indonesia termasuk penyelenggaraan Garuda Indonesia Travel Fair.
Hal ini juga telah menjadi manifestasi tersendiri bagi kami untuk terus memberikan pilihan ragam nilai tambah aksesibilitas layanan penerbangan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat Indonesia.
"Komitmen ini yang akan terus kami hadirkan melalui berbagai inovasi kolaboratif bersama BNI untuk terus mengoptimalkan sinergi dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari BUMN guna terus berkontribusi dalam mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui percepatan kebangkitan sektor pariwisata. Kiranya sinergi bersama BNI yang telah berjalan baik selama ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat," jelas Irfan.
Capt. Daniel menyampaikan Lion Air Group menyambut baik atas inisiasi dan kolaborasi yang sudah terjalin sejalan memberikan manfaat lebih kepada nasabah, calon penumpang dari layanan perbankan dan penerbangan. Inovasi maskapai dan BNI dapat mempermudah persiapan perjalanan udara yang diharapkan mampu menjawab dan mengakomodir kebutuhan permintaan pasar yang tinggi.
"Kolaborasi ini merupakan bagian komitmen bersama perbankan dan penerbangan dalam mendukung upaya program percepatan pemulihan perekonomian daerah serta nasional," sebutnya.
Peluang Menarik
Royke memaparkan perseroan menawarkan berbagai program promosi bersama beberapa mitra setia di antaranya Garuda Indonesia, Lion Air Group dan Traveloka. Saat ini, sedang berlangsung berbagai program dalam bentuk Diskon, Cashback, Cicilan 0% serta Diskon Tambahan menggunakan BNI Rewards Point.
Di samping itu, BNI memiliki berbagai jenis produk Kartu Co-branding Garuda Indonesia dan Batik Air yang secara khusus memberikan penawaran eksklusif kepada para nasabah yang melakukan perjalanan menggunakan maskapai penerbangan terpilih.
“Tentunya program yang kami tawarkan meliputi Welcome Cashback atau Miles, Cashback untuk Top Spender, Special Mileage Program, hingga Exclusive Privilege di Bandara. Dan tentunya juga dilengkapi berbagai fitur menarik lainnya,” pungkasnya. (nck)
Jakarta - Pandemi Covid-19 dan transformasi digital menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi kesetaraan gender. Secara alami yang menjadi penyebabnya yaitu pekerjaan perempuan dianggap 1,8 kali lebih rentan terhadap krisis dibandingkan pekerjaan laki-laki. Perempuan hanya mewakili 39% dari pekerjaan global, tetapi menyumbang 54% dari keseluruhan kehilangan pekerjaan.
Upaya untuk menemukan solusi terhadap kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan pada Ministerial Conference On Women Empowerment (MCWE), yang termasuk dalam agenda Women 20 (W20) Presidensi G20 Indonesia. Pada bulan Juli lalu, W20 telah mempelopori penyerahan komunike yang pertama kali kepada Presidensi G20 Indonesia, yang berisi pesan dan rekomendasi kuat kepada para Pemimpin Negara G20.
“Hari ini, kita berkumpul dalam Konferensi Tingkat Menteri pertama tentang Pemberdayaan Wanita dalam sejarah terselenggaranya Forum G20. Indonesia dan G20 bisa berbangga atas pencapaian dalam hal ini. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger to Close the Gap, kita harus melangkah lebih optimis dan konkret untuk memajukan pemberdayaan serta inklusi perempuan di semua sektor strategis,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan closing remark pada acara tersebut secara virtual, di Jakarta (25/08).
Kesejahteraan bangsa juga terkait erat dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Telah dilakukan berbagai program yang sudah menuai keberhasilan, yang digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk memberdayakan perempuan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan keterampilan perempuan. Sebagai salah satu contoh yakni program Sisternet yang diluncurkan grup XL Axiata. Program ini memberikan pendidikan gratis untuk mencapai target mendigitalkan sekitar satu juta perempuan yang menjalankan UMKM pada 2025 mendatang,” ungkap Menko Airlangga.
Peningkatan keterampilan bagi perempuan juga dimaksimalkan guna meningkatkan partisipasi mereka dalam bidang science, technology, engineering and math (STEM) supaya bisa menjawab tantangan masa depan.
“Untuk itu, saya ingin menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta. Para pembuat kebijakan harus mengubah mindset dari regulator menjadi fasilitator. Karena hanya dengan pola pikir seperti ini, kita akan dapat membina semakin banyak ilmuwan wanita yang dapat bertanggung jawab atas inovasi berkelanjutan dalam jangka panjang,” jelas Menko Airlangga.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender. Melalui UU Nomor 12 Tahun 2004, terdapat pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Selanjutnya, sebagai sarana menciptakan kebijakan non diskriminatif di tempat kerja, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada 1984. “Sementara peraturan terkait telah diberlakukan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaannya,” imbuh Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga berharap Inisiatif EMPOWER dapat melanjutkan karya dan upaya teladannya dalam menghasilkan aksi nyata bagi pemberdayaan perempuan Indonesia. Diskusi tentang isu gender akan berlanjut pada Kepresidenan G20 berikutnya.
“Inisiatif EMPOWER menyatukan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan inovasi dari dan untuk perempuan. Saya menyambut baik niat mulia EMPOWER untuk memperluas inklusi ekonomi perempuan, dan saya meminta semua orang yang hadir hari ini untuk mendukung aksi tersebut,” ujar Menko Airlangga. (nck)
Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang diperkuat dengan strategic foresight menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan bank sentral digital dan hijau. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam pembukaan acara Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-16 dan Call for Papers pada 25-26 Agustus 2022 di Semarang. Kegiatan ini mengangkat tema “Sinergy of Economic Policies and Innovation in Driving Momentum for Sustainable Global Economic Recovery in The Era of Digital Transformation", sejalan dengan pentingnya sinergi kebijakan dan inovasi khususnya adopsi teknologi, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan konferensi internasional dan call for papers ini merupakan salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam mengantisipasi tantangan perekonomian dunia yang semakin dinamis, melalui penguatan riset serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang riset ekonomi.
Salah satu perwujudan transformasi dalam membangun bank sentral digital masa depan adalah dengan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC). Perry menyampaikan tiga aspek utama terkait penerbitan CBDC. Pertama, pentingnya penerbitan CBDC sebagai salah satu mandat bank sentral dalam proses penciptaan uang digital mencerminkan pilar kedaulatan suatu negara dan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Kedua, distribusi CBDC dapat dilakukan melalui sistem wholesale dan/atau ritel dengan mengadopsi Distributed Ledger Technology (DLT). Ketiga, terdapat tiga prasyarat penerbitan CBDC. Prasyarat ini terdiri dari pengembangan conceptual design, membangun infrastruktur yang mengintegrasikan sistem pembayaran dengan pasar uang secara Integrated, Interconnected, Interoperability (3I), serta bersinergi bersama bank sentral lainnya mengembangkan platform digital CBDC terbaik yang mendukung ekspansi transaksi antar negara. Ke depan, Bank Indonesia terus mendorong inisiasi pengintegrasian sistem pembayaran antar negara utamanya regional ASEAN+5, dimana saat ini sudah terjalin kerjasama dengan Thailand dan Malaysia melalui dukungan penerapan QR Cross Border dan Local Currency Settlement (LCS).
Dalam kesempatan yang sama, Perry menegaskan bahwa masa depan bank sentral perlu didukung dengan penguatan pada tiga aspek kunci. Pertama, bank sentral di masa depan harus mengembangkan proses penciptaan uang secara digital. Kedua, bank sentral perlu mengoptimalkan penerapan digitalisasi dan teknologi dalam proses perumusan kebijakan. Ketiga, memperkuat langkah-langkah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan hijau dengan membangun bisnis proses berbasis digital. Dengan tiga aspek kunci tersebut, bank sentral harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi era baru ekonomi keuangan digital dan hijau. Bank sentral harus mengambil peran utama dalam menavigasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Konferensi internasional BMEB dan Call for Papers tahun ini mempresentasikan 50 dari 231 karya tulis ilmiah terbaik di bidang ekonomi, moneter dan keuangan baik dari dalam maupun luar negeri. Karya tulis terbaik tersebut berasal dari 14 negara yaitu Indonesia, Vietnam, Inggris, Malaysia, India, China, Armenia, Pakistan, Australia, Qatar, Fiji, Nigeria, USA, dan Itali. Penyelenggaraan konferensi internasional BMEB dan Call for Papers tahun ini merupakan hasil kerja sama Bank Indonesia dengan berbagai pihak terkait, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), The Asia-Pacific Applied Economics Association (APAEA), dan 5 (lima) Perguruan Tinggi di Indonesia (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, dan Sampoerna University).
Untuk menjembatani dan menstimulus berbagai pemikiran dalam memajukan ilmu pengetahuan sebagai dasar perumusan kebijakan, BI sejak tahun 2015 secara konsisten terus melakukan penguatan pada ekosistem riset akademis dan kebijakan bidang ekonomi di tanah air. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kualitas riset yang dipublikasikan dan infrastruktur pendukungnya, termasuk peningkatan kualitas penyelenggaraan konferensi internasional. Sejak Juli 2019, BMEB menjadi salah satu jurnal ekonomi Indonesia yang telah diakui oleh Scopus[1], hal tersebut menunjukkan pencapaian target Bank Indonesia Institute dalam menyediakan riset yang berkualitas. Ke depan, Bank Indonesia melalui penguatan Pusat Riset Bank Indonesia akan terus mendorong BMEB untuk dapat berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi nasional, dengan menjadikannya sebagai jurnal internasional dan referensi ilmiah terkemuka di bidang teori dan kebijakan ekonomi, moneter dan keuangan untuk negara berkembang. (nck)
Jakarta - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ekonomi Indonesia dan mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, ISEI telah menetapkan 5 strategi pokok yang akan dijadikan program ISEI ke depan.
Demikian disampaikan Ketua Umum ISEI Periode 2021-2024, yang juga Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada kegiatan Sidang Pleno ISEI XXII dan Seminar Nasional di Semarang, 24 Agustus 2022.
Lebih lanjut, Perry menyampaikan bahwa terdapat 5 strategi pokok yang perlu dijadikan program konkret ISEI ke depan. Pertama, penguatan sinergi untuk menjaga stabilitas harga melalui kerja sama antar daerah. Kedua, penguatan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan pariwisata. Ketiga, penguatan inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan perempuan dalam pengembangan UMKM. Keempat, akselerasi digitalisasi pembayaran, serta mendorong digitalisasi proses bisnis pelaku usaha didaerah termasuk pengembangan start up lokal yang berbasis teknologi. Kelima, penguatan kebijakan ekonomi dan keuangan hijau.
Perumusan kelima strategi pokok tersebut sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dalam pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII. Pertama, sinergi untuk menjaga supply dan rantai pokok kebutuhan pokok. Ketersediaan bahan pokok khususnya pangan sangat penting dan harus dipastikan, sehingga tidak memunculkan gangguan pasokan. Kedua, sinergi dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif.
Perumusan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas keuangan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan moneter mesti berpijak ke kepentingan nasional dan memerhatikan kepentingan masyarakat. Ketiga, sinergi untuk memperkuat inovasi dan digitalisasi dalam rangka mewujudkan inklusivitas. Inovasi dan digitalisasi harus menjangkau seluruh rakyat serta mampu mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi, jangan menjadi sumber baru terjadinya ketimpangan ekonomi.
Lebih lanjut, Perry memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus pusat dan pengurus cabang yang terus mendorong transformasi ISEI secara berkelanjutan, menyeluruh, dan lebih inklusif, baik dari sisi organisasi, penguatan rekomendasi kebijakan, riset, akreditisasi, maupun kerja sama.
Terdapat beberapa kemajuan yang berhasil ditorehkan oleh ISEI, yaitu (i) implementasi atas AD/ART yang telah dilakukan lebih terstruktur, terpadu, dan forward looking di berbagai cabang dengan mengedepankan sinergi ABG - Akademisi, Bisnis, dan Government, (ii) kesinambungan penerbitan buku Kajian Kebijakan Publik (KKP) sebagai sumbangsih ISEI ke pemerintah, tahun ini memasuki edisi ketiga, (iii) Indonesian Economic Journal yang sudah terindeks Nasional SINTA 4, (iv) akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA), (v) penyusunan Indeks Survei Ekonomi Indonesia, (vi) kerja sama para anggota ISEI baik dalam dan luar negeri yang semakin kuat, dan (vii) perluasan organisasi dengan mengandeng pemerintah daerah yang sudah disesuaikan dengan AD/ART.
Kegiatan Sidang Pleno ISEI XXII dan Seminar Nasional ISEI 2022 mengambil tema ”Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi yang Inklusif di Era Digital”, dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar anggota dan pengurus ISEI di seluruh Nusantara dan mendorong peran aktif ISEI dalam perumusan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi. Seminar Nasional ISEI 2022 menghadirkan narasumber dari kalangan otoritas yaitu Ketua OJK, Mahendra Siregar; Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara; Deputi IV Kementerian Perekonomian, M. Rudy Salahuddin; serta dari kalangan pelaku usaha termasuk CEO Mapan, Ardelia Apti. (nck)
Jakarta - Kasus Omicron di sejumlah negara masih cukup tinggi, tercatat pada 21 Agustus 2022 kasus harian di Jepang berjumlah 218 ribu, Amerika Serikat 83 ribu, Australia 15 ribu, dan India 11 ribu. Namun berita baiknya adalah kasus harian yang tinggi tersebut tidak menimbulkan kenaikan pada tingkat rawat inap (hospitalisasi) maupun jumlah kasus kematian. Sedangkan jumlah kasus di Negara-negara ASEAN relatif cukup rendah, serta mengalami tren sedikit menurun di beberapa minggu terakhir.
Kasus harian di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir tren nya juga sedikit menurun. Rata-rata Kasus Harian seminggu terakhir (7DMA) di Indonesia sebesar 4.642 kasus atau menurun 12,08% dibandingkan minggu sebelumnya, sedangkan jumlah Kasus Harian per 22 Agustus 2022 adalah 3.300 kasus (di Jawa-Bali 3.000 kasus dan di luar Jawa-Bali 300 kasus), dengan sumber transmisi penularan lokal (3.207 kasus) dan PPLN (93 kasus).
Positivity Rate harian sebesar 7,98% dan mingguan 9,09% (di atas standar WHO 5%). Jumlah Kasus Aktif per 22 Agustus 2022 sebanyak 48.803 kasus aktif atau menurun 1.697 kasus dari hari sebelumnya, dengan proporsi Jawa-Bali (89,65%) dan Luar Jawa-Bali (10,35%). Kasus Kematian Harian berjumlah cukup rendah hanya 19 kasus (CFR 2,49%). Jumlah testing Covid-19 berada di kisaran 50 ribu orang per hari.
Angka Reproduksi (Rt) Indonesia saat ini adalah 1,12, dan ini terus menunjukkan perbaikan dan tren penurunan dalam 4 minggu terakhir (Rt minggu sebelumnya yakni 1,17). RT di semua wilayah (pulau) masih di atas 1,00, namun juga memperlihatkan tren penurunan dan perbaikan dari beberapa minggu sebelumnya.
“Untuk provinsi di Luar Jawa Bali, per 22 Agustus kasus harian tertinggi terjadi di Sumatera Utara sebanyak 43 kasus, dan ada 4 Provinsi yang kasus hariannya 0 (tidak ada tambahan kasus), yaitu di Bengkulu, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku. Juga ada 6 Provinsi yang kasus aktifnya sangat rendah di bawah 25 kasus yaitu Bengkulu, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Gorontalo,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers selesai Rapat Terbatas Evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/08).
Pada periode 12 Agustus s.d. 5 September 2022 ini masih diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 386 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali. “Seluruhnya (386) Kabupaten/ Kota di luar Jawa Bali berada di PPKM Level 1 berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 39 Tahun 2022,” tutur Menko Airlangga.
Perkembangan Capaian Vaksinasi di Luar Jawa-Bali
Saat ini, target Vaksinasi Nasional sudah ditambah menjadi 234,7 juta, sehingga terjadi penyesuaian pada capaian target tersebut di mana per 22 Agustus 2022 yakni Vaksin Dosis-1 capaiannya 86,6%, Dosis-2 capaian 72,7%, dan Dosis-3 dengan capaian 25,2%. Pada periode yang sama juga terdapat 3 Provinsi di luar Jawa-Bali, yakni Provinsi Maluku, Papua Barat, Papua yang capaian Vaksinasi Dosis-1 nya masih di bawah 70%.
Untuk Vaksinasi Dosis-2 ada 18 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 70%, dan untuk Vaksinasi Dosis-3 ada 22 Provinsi di luar Jawa-Bali yang capaiannya masih di bawah 30%. Kemudian, sejumlah 9 Provinsi di luar Jawa-Bali belum mencapai 50% untuk Vaksin Lansia Dosis-2, dan 22 Provinsi belum mencapai 70% Vaksin Anak Dosis-2. (nck)
Jakarta, 23 Agustus 2022. OJK terus mendorong penguatan inklusi keuangan di masyarakat terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa dengan menabung di perbankan yang diharapkan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan.
OJK bersama Kementerian/Lembaga dan Industri Perbankan menggelar kegiatan KEJAR Prestasi Generasi Muda Indonesia (KREASIMUDA) yang diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh 3.000 pelajar tingkat SD, SMP, SMA/sederajat serta mahasiswa di SMESCO Convention Hall, Jakarta, Selasa siang ini.
Hadir dalam acara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Lana Soelistianingsih, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Kiki Yulianti dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, dan Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdani.
Dalam dialog di acara itu yang dipandu oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Mahendra Siregar mengajak generasi muda terus menabung untuk turut berkontribusi membangun perekonomian negara.
“Kalau kita lihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dari negara lain karena kita punya generasi muda yang jumlahnya lebih besar. Generasi muda bisa menjadi tiang ekonomi Indonesia. Manfaat dari menabung itu akan menjadi potensi yang dahsyat bagi negara kita tercinta ini. Lakukan aktivitas menabung, proses investasi, menjadikan masa depan kalian lebih kuat dan sejahtera bagi semua bangsa,” katanya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para pelajar dan mahasiswa semakin giat menabung yang selain bisa membantu perekonomian negara juga bisa mendukung masa depan mereka.
“Saya percaya, adik-adik mampu memimpin Indonesia, mampu menjadi wirausahawan tangguh, mampu menjadi menteri bahkan menjadi presiden. Makanya mulai menabung dari sekarang. Menabung lalu asuransi, dan saya yakin nanti ke depan masa depan kita akan cerah,” katanya.
Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi meminta para pelajar untuk terus menabung yang bermanfaat untuk semakin pandai membuat perencanaan keuangan yang penting untuk masa depan.
“Anak-anak harus bisa memisahkan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Itu harus bisa dibedakan dan uangnya bisa ditabung sekaligus menyiapkan perencanaan keuangan, belajar hidup hemat dan punya masa depan yang bagus,” katanya.
Friderica juga mengatakan program satu pelajar satu rekening, atau tabungan Simpanan Pelajar sekarang sudah mencapai 76,73 persen dari 64,6 juta pelajar di tahun 2021 dengan total nilai Rp27,66 triliun rupiah. Adapun target tahun 2022 adalah sebanyak 80 persen pelajar yang memiliki rekening.
Sejak 2015, khusus untuk pelajar OJK mengeluarkan Program Simpanan Pelajar (Simpel). Kemudian di tahun 2020 OJK meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) yang merupakan implementasi dari Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM).
Kegiatan KREASIMUDA kali ini mengangkat tema “Wujudkan Generasi Muda yang Kreatif, Inovatif, dan Inklusif” yang meliputi rangkaian kegiatan pembukaan rekening, penerbitan Surat Edaran (SE) yang mendukung Program KEJAR, publikasi, sosialisasi dan edukasi keuangan secara masif kepada para pelajar serta mahasiswa.
Selama periode KREASIMUDA (1 Juli – 15 Agustus 2022), terdapat pembukaan rekening tabungan sebanyak 738.853 rekening pelajar (694.955 rekening SimPel/SimPel iB dan 43.898 rekening pelajar lainnya) dengan total nominal sebesar Rp104,37 miliar (Rp45,02 miliar untuk tabungan SimPel/SimPel iB, dan Rp59,35 miliar untuk tabungan anak lainnya). Angka ini jauh melebihi dari target kegiatan KREASIMUDA untuk pembukaan rekening tabungan segmen anak/pelajar dan mahasiwa yaitu sebanyak 250.000 rekening.
Selain itu, digelar juga kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada pelajar/mahasiswa maupun perangkat sekolah sebanyak 2.404 kegiatan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia yang diikuti lebih dari 273.436 peserta.
Dalam acara ini juga telah dilakukan peluncuran Program SiMUDA Gen 2 sebagai jawaban kebutuhan masyarakat khususnya bagi kelompok usia 18 – 30 tahun terhadap produk tabungan berjangka untuk tujuan investasi dan atau lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan perencanaan keuangan.
KEJAR Award
Pada acara itu digelar juga pemberian KEJAR Award sebagai wujud apresiasi bagi bank peserta, sekolah, dan wilayah yang telah berpartisipasi aktif serta berkontribusi dalam memberikan dampak positif mendukung implementasi Program KEJAR dengan rincian sebagai berikut:
Bank Terinovatif : BNI
Bank Implementasi KEJAR Terbaik:
Kategori Bank BUMN : BNI
Kategori Bank Swasta Nasional : CIMB Niaga
Kategori Bank Syariah : Bank BCA Syariah
Kategori Bank BPD : BPD Riau Kepri
Kategori BPR : BPR BKK Purwokerto
Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik:
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kota: Kota Salatiga
Sekolah Implementasi KEJAR Terbaik:
Konvensional : SDN 03 Sesetan Kota Denpasar - Mitra Kerjasama : BPD Bali
Syariah : MAN Sumenep - Mitra Kerjasama : BPRS Bhakti Sumekar (nck)
Jakarta, 23 Agustus 2022. Akuisisi nasabah milenial khususnya pelajar oleh perbankan semakin strategis di masa pemulihan ekonomi tahun ini. Selain untuk meningkatkan inklusi keuangan, akuisisi nasabah muda yang agresif dapat membuat ekonomi nasional lebih stabil menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin menantang.
Dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat untuk menggalakkan budaya menabung di Hari Indonesia Menabung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pelaku industri jasa perbankan untuk mengakselerasi penambahan rekening khususnya dari segmen pelajar. OJK memiliki Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menjadi andalan untuk memenuhi target inklusi keuangan pemerintah yakni 90% pada tahun 2024.
OJK pun mengapresiasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) dengan dua penghargaan sekaligus yakni Bank BUMN Dengan Implementasi KEJAR terbaik, dan Bank Terinovatif Dalam Implementasi KEJAR.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Lana Soelistianingsih kepada Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies di Smesco, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Dalam keterangannya, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi mengatakan, pemenuhan target inklusi keuangan hanya dapat dicapai dengan kolaborasi yang erat antara otoritas pengawas, pelaku industri perbankan, serta semua komunitas masyarakat. Menurutnya, BNI sebagai agen pembangunan sekaligus bank kampus tergolong paling progresif dalam mengakuisisi nasabah pelajar.
Bukan hanya dengan keandalan mobile banking, tetapi BNI aktif menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan komunitas di lingkungan akademis yang membuat akuisisi nasabah pelajar lebih kuat.
"Kami tentunya sangat mengapresiasi BNI yang ikut proaktif menggalakkan program KEJAR demi memenuhi target inklusi keuangan yang akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan," sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Corina menuturkan perseroan berkomitmen untuk selalu membuat berbagai inovasi baik dari produk maupun layanan guna memberikan kemudahan nasabah khususnya dari segmen pelajar untuk dapat mengakses berbagai macam layanan perbankan.
Salah satu inovasi yang diberikan adalah pembukaan rekening secara digital untuk siswa dan mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Program ini diharapkan dapat mempermudah segala kebutuhan transaksi dalam mendukung pelaksanaan program belajar siswa dan mahasiswa Indonesia baik di dalam maupun luar negeri.
"Kami berterimakasih kepada OJK yang selalu mendorong BNI untuk terus berbuat lebih, dalam mensukseskan program KEJAR ini. Sebagai bank dengan kapasitas global, BNI tidak hanya mendorong akuisisi nasabah pelajar dalam negeri, tetapi juga pelajar di luar negeri yang menimba ilmu demi pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik," katanya.
Guna memeriahkan acara ini, BNI juga mengajak mahasiswa dan pemuda untuk memiliki experience dengan pembukaan rekening SiMuda dengan BNI DOA (BNI Digital Opening Account) melalui aplikasi mobile banking di booth BNI, kegiatan ini juga bertujuan mendorong mahasiswa dan pemuda sebagai simbolisasi semangat dan komitmen untuk mengimplementasikan budaya menabung di kalangan mahasiswa dan pelajar.
Inovasi pembukaan rekening secara digital ini juga sudah diimplementasikan pada kegiatan Jambore Nasional di Cibubur yang baru saja diselenggarakan dan dihadiri oleh Pramuka dari seluruh Indonesia. BNI pun telah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, edukasi lingkungan bisa berjalan bersamaan dengan edukasi perbankan.
Corina melanjutkan, pembukaan BNI Simpanan Pelajar secara digital menjadikan siswa lebih mudah membuka rekening secara online dan bahkan dapat langsung menabung dengan sampah, melalui jaringan Bank Sampah yang sudah menjadi Agen46 BNI.
“Dengan berbagai inovasi produk dan program tersebut, kami berharap dapat memberikan layanan terbaik dan menjadi lifetime banking partner yang setia mendampingi sejak usia dini” pungkas Corina. (nck)
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tersebut untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder;
3. Melakukan pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portofolio SBN jangka pendek dan mendorong struktur yield SBN jangka panjang lebih landai, dengan pertimbangan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sasarannya dalam jangka menengah panjang;
4. Memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID), serta akselerasi pelaksanaan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP);
5. Mengimplementasikan kebijakan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berlaku 1 September 2022 sebagai berikut (Lampiran 1):
a. Peningkatan besaran insentif kepada sektor prioritas menjadi maksimum 1,5% dari sebelumnya paling besar 0,5%, dan insentif pencapaian RPIM tetap paling besar 0,5%;
b. Perluasan cakupan subsektor prioritas dari 38 subsektor prioritas menjadi 46 subsektor prioritas.
6. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga berdasarkan segmen kredit (Lampiran 2);
7. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi terutama melalui perluasan layanan dan akses QRIS serta BI-FAST kepada berbagai lapisan masyarakat terutama dalam pemberdayaan UMKM dan pembelian produk dalam negeri;
Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. (nck)
Jakarta, 22 Agustus 2022. Pekerja migran telah menjadi menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Remitansi tersebut tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara.
Tercatat sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai USD 9.8 miliar per tahun. Remitansi PMI dari Korea Selatan sendiri pada kuartal II tahun 2022 mampu mencatatkan nilai yang mencapai USD 22 juta. Dengan sumbangsih tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan keberpihakan kepada para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan.
“Kontribusi remitansi dari pekerja migran menghasilkan devisa untuk Indonesia sebesar Rp159,6 triliun dan ini salah satu penerimaan devisa yang besar, sehingga Pemerintah terus dorong terlebih didukung dengan kompetensi yang Saudara miliki,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan motivational speech dalam acara Pelepasan Pekerja Migran Indonesia Program G to G Korea Selatan, Senin (22/08).
Salah satu kebijakan Pemerintah tersebut yakni terkait dengan optimalisasi perlindungan bagi PMI dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal perekrutan melalui skema Government to Government (G to G), serta menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran.
Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan pembebasan beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh PMI seperti biaya preliminary untuk jenis pekerjaan tertentu, biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, biaya tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalitas perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, pengganti paspor, jaminan sosial pekerja migran, pemeriksaan kesehatan, transportasi, hingga akomodasi.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan dengan pemberian modal kerja melalui KUR PMI. Pada tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp390 miliar dan meningkatkan plafon pinjaman dari yang sebelumnya sebesar Rp25 juta menjadi Rp100 juta. Selain meningkatkan plafon kredit dengan cukup tinggi, Pemerintah juga melakukan perubahan metode pencairan KUR PMI yang sesuai tahapan proses penempatan PMI agar diharapkan dapat meningkatkan pengiriman dan kesejahteraan PMI.
“Khusus pekerja migran yang membutuhkan biaya sebelum berangkat, Pemerintah memberikan KUR PMI dengan plafon hingga Rp100 juta sehingga PMI tidak perlu menjual barang atau berhutang pada rentenir lagi dan tentunya jumlah ini masih dapat dijangkau pembayarannya oleh PMI,” ujar Menko Airlangga.
Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut berpesan kepada PMI agar terus meningkatkan pengalaman dan skill, berkoordinasi dengan kedutaan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, serta tidak melupakan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia.
“Sesudah 3 tahun bekerja, Saudara diharapkan mampu bekerja di Indonesia pada sektor yang sama dengan bekal pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Berbagai lesson learn juga dapat Saudara ambil guna mengakselerasi perubahan di dalam negeri dan jangan lupakan jati diri bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang ramah,” tutup Menko Airlangga.
Sebagai informasi, Pemerintah mengirimkan 551 PMI melalui skema G to G ke Korea Selatan yang sebagian besar berkecimpung pada sektor manufaktur dan perikanan. Selain dibekali skill yang mumpuni, PMI juga dibekali dengan surat credential yang akan diberikan kepada tempat kerja masing-masing guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pemberi kerja terkait kualitas PMI.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur HRDK EPS Center Indonesia, serta Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) seluruh Indonesia yang bergabung secara virtual. (nck)
Gresik, 22 Agustus 2022. Sektor Agrikultur memasuki periode percepatan transformasi yang semakin memperkuat produktivitas serta stabilitas pangan nasional. Peran pelaku perbankan menjalankan fungsi intermediator semakin krusial, khususnya dalam penyaluran kredit investasi serta pemberian solusi keuangan yang tepat untuk para petani.
Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) meluncurkan program Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan.
Kementan dan BNI sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan. Kedua institusi berkolaborasi melalui integrasi data mitra dan/atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Taksi Alsintan.
Kerja sama ini dikukuhkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Kerja sama strategis ini disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Gresik, Jawa Timur, Senin (22 Agustus 2022).
Skema kerjasama dalam pola pembiayaan Taksi Alsintan dapat diproses menggunakan KUR dengan maksimum kredit sampai dengan Rp500 juta, bunga 6% per tahun dengan tambahan subsidi bunga 3% yang berlaku hingga 31 Desember 2022. Pola pembayaran angsuran kredit pun disesuaikan dengan musim panen.
Jokowi optimistis Program Taksi Alsintan yang dijalankan ini lebih feasible dengan bantuan sistem perbankan khususnya BNI. Dia meyakini akan banyak daerah dan desa mampu membeli alat pertanian guna meningkatkan produksi sektor agrikultur.
"Ini [Program Taksi Alsintan] kita coba. Kalau didukung dengan bunga bank yang kita subsidi, saya kira akan banyak daerah,dan desa, dan kabupaten, yang para petaninya yang mau membeli alat dan mesin pertanian," katanya.
Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanian telah memasuki era tranformasi teknologi yang mana penggunaan Alsintan semakin dikedepankan untuk peningkatan produktivitas.
"Kami mengapresiasi BNI yang proaktif dalam meningkatkan kinerja sektor agrikultur dan pangan nasional. Tidak hanya mampu menyalurkan KUR, tetapi BNI juga telah memberikan kredit produktif kepada penyedia Alsintan sehingga BNI mampu menciptakan berbagai solusi perbankan yang lebih cocok untuk sektor primer nasional ini," sebutnya.
Royke mengatakan, posisi sektor agrikultur menjadi semakin strategis di tahun ini. Tak hanya karena kebutuhan konsumsi nasional yang semakin meningkat, tetapi juga karena kondisi global yang membuat rantai pasok pangan menjadi terganggu.
Kerja sama ini, menurutnya menjadi salah satu komitmen BNI sebagai agen pembangunan untuk mendukung ketahanan sekaligus penguatan sektor agrikultur pangan.
"Kami berterima kasih kepada pemerintah atas kesempatannya kepada BNI untuk berperan lebih aktif dalam mempercepat transformasi sektor agrikultur. Kami yakin program ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan nasional," pungkasnya. (nck)
