Jakarta - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022 – 2027 menegaskan komitmen OJK untuk lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat.
Ketua DK OJK Periode 2022 - 2027, Mahendra Siregar menyatakan “Kami berkomitmen dan mempertegas posisi OJK sebagai mitra strategis Pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan demi terjadinya gerak ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Kami akan proaktif memperkuat posisi sebagai pengarah, penggerak dan mitra kerja yang baik bagi industri. OJK juga akan terus memperkuat perannya dalam perlindungan konsumen dan masyarakat.”
Mahendra menjelaskan bahwa DK OJK juga menekankan pentingnya penguatan atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, dan non-bank (IKNB) serta kepatuhannya (compliance). Sebagai langkah awal, OJK akan lebih mendorong sistem satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan dengan layanan yang lebih cepat dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian (prudential).
OJK juga akan terus mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) pada semua pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.
Selain itu, untuk memitigasi risiko dampak inflasi tinggi dan resesi global (stagflasi) terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia, OJK akan meningkatkan pengawasan kondisi masing-masing industri jasa keuangan maupun secara terintegrasi, serta berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik, akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.
DK OJK pun meletakkan perhatian yang tinggi terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen. Friderica Widyasari Dewi selaku ADK Bidang EPK menegaskan OJK memiki kewenangan melakukan tindakan pencegahan permasalahan konsumen dan masyarakat melalui pemberian informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. OJK juga berwenang melakukan pengawasan perilaku (market conduct) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan masyarakat.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, menegaskan akan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, melalui penguatan sistem pengawasan perbankan yang responsif terhadap tantangan serta perubahan ekosistem keuangan domestik dan global.
Ke depan perhatian terhadap individual bank akan menjadi prioritas, antara lain melalui penerapan early warning system dengan parameter yang lebih sensitif, sehingga dapat menghindari keterlambatan penanganan bank bermasalah.
Penegakan integritas sistem perbankan juga akan menjadi perhatian utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perbankan secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Sedangkan Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal berkomitmen terus mendorong good governance pelaku pasar untuk mendukung upaya pendalaman pasar dan makin meningkatkan jumlah perusahaan yang go public, serta masyarakat yang berinvestasi di Pasar Modal.
Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNB akan mendorong penyelesaian sengketa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI/unit link), perbaikan pengaturan perasuransian yang lebih sehat, optimalisasi fintech P2P lending serta mendorong percepatan penyelesaian asuransi bermasalah.
Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena akan memfokuskan pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko berbasis teknologi informasi serta terus memperbaiki kualitas proses bisnis di OJK. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan, terimplementasinya nilai integritas, serta pada akhirnya mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.
Wakil Ketua OJK periode 2022 - 2027, Mirza Adityaswara menyatakan, “Kami akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta transformasi perilaku internal yaitu kolaboratif, proaktif, bertanggung jawab, untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. OJK akan memperkuat peran OJK Institute menjadi pusat studi Industri Jasa Keuangan yang mumpuni di ASEAN.”
Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai amanat Undang-Undang, OJK juga memperkuat tim internal melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi. Pemanfaatan informasi dan teknologi juga menjadi prioritas utama bagi OJK dalam memperlancar tugas dan fungsi OJK khususnya dalam menciptakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Hal ini juga dapat mempercepat pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan respon terhadap pengaduan konsumen dan masyarakat luas.
Sementara itu, Doni Primanto Joewono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Bank Indonesia mengatakan akan mendukung penuh program kerja Pimpinan Dewan Komisioner OJK untuk memperkuat industri jasa keuangan Indonesia, menjaga stabilisasi sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kami sebagai perwakilan dari BI akan terus berkoordinasi dan melakukan harmonisasi berbagai kebijakan kami baik moneter maupun makroprudensial dan SP PUR sehingga selaras dalam sebuah bauran kebijakan nasional,” kata Doni.
Sedangkan Suahasil Nazara, Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Kementerian Keuangan mengatakan siap bekerja sama dengan seluruh ADK OJK 2022-2027, melanjutkan koordinasi yang erat antara OJK dan Kemenkeu/Pemerintah.
“Kami akan terus memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bersama OJK, Pemerintah akan terus membangun sektor keuangan, melakukan pendalaman pasar, serta mendorong inklusi keuangan di Indonesia,” katanya.
Kesembilan anggota DK OJK Periode 2022-2027 sepakat untuk mengedepankan prinsip collective collegial dalam pengambilan keputusan dan akan memperkuat tugas OJK dalam pengaturan, pengawasan dan perlindungan yang terintegrasi. (nck)
Nusa Dua - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi krisis pangan dan energi yang sedang melanda dunia saat ini. Dalam hal ini, minyak sawit yang juga merupakan edible oil atau vegetable oil tentu berpotensi untuk menjadi solusi penting yang harus dipertimbangkan. Oleh karenanya, negara-negara produsen sawit perlu memanfaatkan momentum meningkatnya permintaan minyak sawit dunia sekaligus terus mendorong pengakuan terhadap daya saing sawit keberlanjutan secara global.
”Minyak sawit memiliki peran strategis sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi krisis pangan dan energi global saat ini. Untuk itu, upaya promosi dan realisasi komitmen keberlanjutan kelapa sawit perlu ditingkatkan, termasuk melalui dialog konstruktif dengan konsumen dan produsen minyak nabati lainnya, serta peningkatan kapasitas dan investasi petani skala kecil,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat bersama-sama memimpin Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke-10 dengan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditi Malaysia, Y.M. Datuk Zuraida Kamaruddin di Nusa Dua Bali, Selasa (19/07).
Di kesempatan yang sama, Menteri Zuraida mengungkapkan keyakinannya bahwa permintaan minyak sawit akan tetap kuat di tahun 2022 dengan terbukanya sektor ekonomi dan perbatasan internasional, terutama di sektor pangan. Negara-negara produsen minyak sawit perlu mendorong narasi yang lebih baik tentang minyak sawit di tingkat global. Menteri Zuraida juga menegaskan bahwa saat inilah waktu yang tepat bagi negara-negara produsen sawit dengan bantuan negara mitra pengimpor sawit untuk menunjukkan manfaat dari minyak sawit itu sendiri.
Dalam PTM juga dilakukan pembahasan terkait dinamika dan tren peluang serta tantangan dalam pasar minyak nabati global, seperti disrupsi suplai minyak nabati global yang terpengaruh dengan adanya konflik di Ukraina dan proliferasi kebijakan proteksi komoditas pangan pangan.
Sebagai upaya peningkatan kerja sama CPOPC di masa mendatang, PTM juga telah membahas rencana CPOPC untuk menyelenggarakan The G20 Sustainable Vegetable Oil Summit sekitar bulan November 2022. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyinergikan kerja sama dalam mengatasi tantangan pada rantai pasok minyak nabati.
Dalam kesempatan tersebut, PTM juga mendukung upaya CPOPC membantu Honduras dalam mengatasi kerusakan perkebunan kelapa sawit akibat badai yang terjadi pada tahun 2020. Direktur Eksekutif CPOPC menyampaikan laporan kegiatan CPOPC sejak PTM terakhir yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Disoroti pula mengenai proses ratifikasi Protokol Perubahan Piagam CPOPC yang dapat menjadi momentum untuk penguatan kerjasama CPOPC di masa depan.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi terhadap promosi Global Framework of Principles of Sustainable Palm Oil (GFP – SPO) yang dikembangkan oleh CPOPC dalam acara side event United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) High Level Political Forum pada 10-15 Juli 2022 lalu.
Dalam kesempatan ini, kedua menteri menyampaikan dukungannya terhadap penunjukan pejabat Sekretariat CPOPC untuk periode 1 Juni 2022 – 31 Mei 2025. Dalam hal ini, Dr. Rizal Affandi Lukman ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif, Datuk Nageeb Wahab sebagai Deputi Direktur Eksekutif, Dr. Puah Chiew We sebagai Direktur Strategi dan Kebijakan, serta Dr. Witjaksana Darmosarkoro sebagai Direktur Keberlanjutan dan Petani Kecil. Disampaikan juga penghargaan kepada Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron sebagai Direktur Eksekutif dan Mr. Dupito D. Simamora selaku Deputi Direktur Eksekutif CPOPC untuk periode 1 Juni 2019 – 31 Mei 2022.
Baik Indonesia dan Malaysia menegaskan kembali komitmen bersama guna memastikan upaya advokasi CPOPC untuk minyak sawit berkelanjutan akan terus dilakukan, termasuk dengan pemanfaatan momentum Presidensi Indonesia pada G20 guna memperkuat kolaborasi semua negara produsen minyak sawit dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan energi terbarukan, Indonesia dan Malaysia juga sepakat untuk mempertimbangkan terkait peningkatan mandat biofuel menjadi B35 untuk Indonesia dan B20 untuk Malaysia dalam peningkatan produksi dalam negeri.
PTM tersebut juga turut dihadiri oleh wakil dari Observer Countries yang menyampaikan pidato secara virtual, antara lain Wakil Menteri Pertanian Kolombia Y.M. Mr. Juan Gonzalo Botero Botero, Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Y.M. Madam Laura Suazo, dan Sekretaris Jenderal dari The Oil Palm Corporation (OPIC) yang mewakili Pemerintah Papua Nugini Mr. Kepson Pupito.
Para wakil Observer Countries menyampaikan hal terkait dengan potensi kontribusi minyak sawit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani skala kecil. Di lain pihak, terdapat juga harapan bagi CPOPC untuk dapat mendukung upaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor kelapa sawit, termasuk dinamika pasar global, fluktuasi harga sawit, serta tuntutan pemenuhan standar berkelanjutan.
Pada sesi konferensi pers, Menko Airlangga dan Menteri Zuraida menanggapi pertanyaan terkait bagaimana CPOPC menyikapi situasi geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu krisis pangan dan energi. Kedua Menteri meyakini bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan promosi bagi minyak sawit dan momentum ini perlu dimanfaatkan secara baik guna meyakinkan dunia atas manfaat-manfaat yang dapat diperoleh minyak sawit. (nck)
Jakarta - Dalam beberapa minggu terakhir terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian di beberapa negara, termasuk di Indonesia yang mengalami sedikit kenaikan, yang utamanya disebabkan virus Omicron subvarian baru BA.4 and BA.5. Untuk itu, Pemerintah terus mengantisipasi penyebaran subvarian tersebut dengan terus menggencarkan proses vaksinasi Dosis-3 atau Booster.
Beberapa negara yang mengalami peningkatan Kasus Harian cukup tinggi per 17 Juli 2022 yakni antara lain Amerika (135 ribuan kasus), Prancis (127 ribuan kasus), Jepang (89 ribuan kasus), Australia (42 ribuan kasus), Inggris (27 ribuan kasus), India (18 ribuan kasus), dan Singapura (9 ribuan kasus). Sedangkan Indonesia, rata-rata Kasus Harian dalam seminggu terakhir (7DMA) sebanyak 3.378 kasus. Kasus beberapa negara meningkat bersamaan dengan munculnya Subvarian BA.5, sedangkan India karena kemunculan subvarian baru BA.2.75.
Transmisi Komunitas (TK) di Indonesia naik hingga mencapai angka 8,75 per 100 ribu penduduk per minggu, namun dari ketiga indikator (jumlah kasus, rawat inap dan kematian) masih berada di Level 1 (TK Level 1 Standar WHO yaitu jumlah kurang <20 kasus, Rawat Inap <5 kasus, Kematian <1 per 100 ribu penduduk per minggu). Sedangkan untuk tingkat Rawat Inap RS masih rendah di angka 0,62 dan tingkat kematian juga masih rendah di angka 0,02 per 100 ribu penduduk per minggu. Untuk data per Provinsi, DKI Jakarta di Level 3, Banten di Level 2, dan semua Provinsi yang lain (32 Provinsi) tetap berada di Level 1.
Angka Reproduksi Efektif (Rt) tingkat nasional cukup tinggi, namun sudah menunjukkan tren menurun dalam 3 minggu terakhir, yakni dari 1,27 ke 1,26 dan per 14 Juli di angka 1,24. Meski demikian, Rt di semua Pulau masih berada di atas 1,00 yang menunjukkan bahwa laju penularan kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Perlu diwaspasai Rt beberapa wilayah di luar Jawa-Bali memperlihatkan tren kenaikan misalkan Sumatera dari 1,23 menjadi 1,29, lalu Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dari 1,16 menjadi 1,18, dan Maluku, Papua dari 1,06 menjadi 1,08.
Per 17 Juli 2022, penambahan Kasus Harian Nasional sebanyak 3.540 kasus yang dikontribusikan dari Jawa-Bali sebanyak 3.368 kasus (95,15%) dan luar Jawa-Bali sejumlah 172 kasus (4,85%), yang berasal dari transmisi lokal sebanyak 3.527 kasus dan PPLN sejumlah13 kasus. Positivity-Rate harian secara nasional cukup tinggi 5,82% (di atas standar WHO sebesar 5%). Sedangkan, Kasus Kematian tercatat rendah, yakni di luar Jawa-Bali tidak ada kasus, dan secara nasional terdapat 10 kasus.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, belum terdapat tren kenaikan kasus yang signifikan di luar Jawa-Bali. Dari sejumlah 27.550 Kasus Aktif Nasional, proporsi Jawa-Bali sebesar 94,23% atau 25.959 kasus aktif, sedangkan luar Jawa-Bali sebesar 5,77% dari total Kasus Aktif Nasional atau sebanyak 1.591 kasus aktif.
“Penambahan kasus harian masih relatif rendah dan landai pada 27 Provinsi di luar Jawa-Bali. Ada 3 Provinsi di luar Jawa-Bali dengan Kasus Aktif tertinggi dan mencapai di atas 100 kasus aktif, yaitu Sumatera Utara (262 kasus aktif), Kalimantan Selatan (216 kasus aktif), dan Kalimantan Timur (130 kasus aktif). Terdapat 6 Provinsi yang Kasus Aktifnya sangat rendah (di bawah 10 kasus aktif), yaitu Gorontalo, Kalimantan Utara, Bengkulu, Aceh, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara,” jelas Menko Airlangga, dalam Keterangan Pers Rapat Terbatas Evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/07).
Untuk di tingkat Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali, Kasus Aktif tertinggi di Kota Medan (144 kasus aktif), Banjarmasin (90 kasus aktif), dan Palembang (68 kasus aktif). Sedangkan, kenaikan Kasus Aktif tertinggi dalam minggu ini di luar Jawa-Bali terjadi di Kabupaten Belitung dan Kota Pangkal Pinang (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), yaitu dari semula hanya 1 dan 2 kasus aktif, meningkat menjadi 29 dan 30 kasus aktif.
Kemudian, dari data Level Asesmen situasi Covid-19 per 16 Juli 2022, terdapat 1 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali dengan Level Asesmen TK-2 yaitu Kota Palangkaraya (Provinsi Kalimantan Tengah). Adapun yang lain sebanyak 385 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali masih tetap berada pada Level TK-1.
“Terlepas dari adanya sedikit peningkatan Kasus Konfirmasi Harian yang terjadi, namun tingkat BOR (Isolasi dan ICU) di seluruh Provinsi masih dalam tingkat yang aman, secara nasional BOR di kisaran 4%. Untuk Pemberlakuan PPKM di luar Jawa-Bali, masih berlaku periode 5 Juli sampai dengan 1 Agustus 2022 mendatang, sesuai dengan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022 yaitu 385 Kabupaten/Kota di Level 1 dan hanya 1 Kabupaten di Level 2,” tutur Menko Airlangga.
Perkembangan Capaian Vaksinasi di Luar Jawa-Bali
Per 17 Juli 2022, terdapat 2 Provinsi di luar Jawa-Bali yang capaian Vaksinasi Dosis-1 masih di bawah 70% yaitu Papua Barat dan Papua. Untuk Vaksinasi Dosis-2 ada 10 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 70%. Sedangkan untuk Vaksinasi Dosis-3, ada 25 Provinsi luar Jawa-Bali yang capaiannya masih di bawah 30%, dan semua Provinsi luar Jawa-Bali belum mencapai 50%. Kemudian, sejumlah 22 Provinsi di luar Jawa-Bali belum mencapai 70% untuk Dosis-2 Vaksin Lansia, dan 22 Provinsi belum mencapai 70% Dosis-2 Vaksin Anak.
Menko Airlangga menerangkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar mendorong percepatan capaian target Vaksinasi Booster, dengan mewajibkan berbagai mobilitas dan aktivitas masyarakat akan mempersyaratkan Vaksinasi Booster. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan perlunya Vaksinasi Booster untuk melindungi masyarakat agar tidak bertambah yang masuk RS dan mengalami kejadian fatal.
“Termasuk karena banyak jamaah haji yang baru pulang, sehingga Presiden memerintahkan agar dilaksanakan Vaksinasi Booster di Asrama Haji terlebih dulu sebelum pulang ke rumahnya masing-masing, seperti yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, sekarang ada varian baru BA.2.75 yang masuk di Indonesia, sudah ada di Bali dan Jakarta. Varian itu kemungkinan berasal dari PPLN, namun untuk transmisi lokal masih dicari sumbernya,” pungkas Menkes Budi. (nck)
Jakarta - Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih relatif baik, terlihat dari cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi dan terjaganya inflasi di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan dengan delegasi Dana Moneter Internasional (IMF) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/07).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dan Representatif Senior IMF untuk Indonesia James Walsh tersebut.
“Ekonomi Indonesia relatif sedang baik di mana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi lain, ekonomi Indonesia dibanding negara lain, kita punya debt to GDP ratio sekitar 42%, beberapa negara itu mencapai 100%. Defisit juga tercatat masih di sekitar 4%, transaksi berjalan 0,5%,” ujar Menko Airlangga.
Neraca Perdagangan Indonesia selama 26 bulan terakhir terus mencatatkan nilai yang positif bahkan surplus. Indonesia juga masih mempunyai cadangan devisa sebesar US$135 miliar. “Situasi domestik kita relatif baik. Beberapa negara sudah masuk resesi, namun potensi resesi di Indonesia relatif sangat kecil jika dibandingkan negara lain, yaitu sekitar 3%,” lanjut Menko Airlangga.
Pemerintah juga berharap IMF akan terus mendukung Presidensi Indonesia dalam gelaran G20 tahun ini, serta dapat memberikan narasi positif terhadap perekonomian Indonesia di mata investor dunia. Dengan kenaikan inflasi di beberapa negara dikhawatirkan akan menimbulkan kenaikan tingkat suku bunga global, yang kemungkinan akan juga mempengaruhi keputusan investor berinvestasi di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan terkait penanganan Covid-19, di mana progres vaksinasi Dosis-1 di Indonesia yang sudah lebih dari 90%, dan Dosis-2 sudah di atas 80%. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki daya tahan terhadap pandemi Covid-19.
“Indonesia merupakan salah satu negara yang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonominya sejalan. Presiden Joko Widodo juga bersyukur karena kebijakan yang diambil Pemerintah dan Bank Indonesia seluruhnya sinkron,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Direktur Kristalina menganggap penting peran Presidensi G20 Indonesia tahun ini, terutama untuk membantu memberi solusi penanganan konflik di Ukraina. Dunia berharap banyak kepada Indonesia, khususnya menjelang KTT G20 November 2022 mendatang. “Diharapkan dengan peran Indonesia tersebut, ke depannya kondisi perekonomian dan politik dunia tidak memburuk,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta - Kemeriahan eSports Tournament For Stronger Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berakhir dengan sangat dramatis dengan kemenangan Dewa United Esport bersama Cemas Ko Deck, dan Tentakel Modja. Tiga tim esport terbaik ini mengalahkan 2.207 tim lain yang menunjukkan bakatnya di ajak eSport bergengsi nasional ini.
Adapun, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 BNI semakin disemarakkan dengan digelarnya eSports Tournament For Stronger Indonesia. Kompetisi ini memperlombakan tiga games yang paling digemari di dunia saat ini, yaitu Free Fire, PUBG Mobile, dan Lokapala.
Pada penutupan kompetisi ini yang diadakan di Atrium Mall Kota Kasablanka, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati, Direktur Layanan, dan Jaringan BNI Ronny Venir, Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit hadir sebagai tamu kehormatan untuk memberikan dukungan kepada Komunitas eSports Indonesia sekaligus penyerahan hadiah pada para pemenang sebagai apresiasi BNI untuk atlet-atlet eSports terbaik di Indonesia.
Royke menyampaikan ajang kompetisi seperti ini akan membuat lebih banyak gamer lokal sekaligus game creator untuk lebih bersemangat menciptakan prestasi.
Menurutnya, dunia gim menjadi tempat bersosialisasi bagi generasi milenial masa kini. Bahkan, tak jarang pembicaraan serius antar generasi milenial terjadi sambil bermain game online bersama teman-teman.
Royke memastikan BNI adalah lifetime partner generasi milenial yang juga mampu memfasilitasi perubahan kebiasaan tersebut dengan memberikan berbagai solusi perbankan di setiap transaksi game online.
"Kami berharap, kompetisi ini dapat meningkatkan pasar sektor game di Indonesia sekaligus melahirkan lebih banyak game creator yang mampu menarik perhatian milenial global," katanya.
Apresiasi Atlet Esport
Adapun, pemenang dari kompetisi game nasional ini adalah Cemas Ko Deck untuk Free Fire, Tentakel Modja untuk PUBGM, dan Dewa United Esport untuk Lokapala. Mereka mengalahkan 2.207 tim lain yang menunjukkan bakatnya di ajak eSport bergengsi nasional ini.
Anggota Tim Dewa United eSports Denis Haris Prayogo mengapresiasi BNI sebagai penyelenggara eSport Tournament For Stronger Indonesia. Menurutnya, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah bersama BUMN dalam memfasilitasi sekaligus mendukung bakat-bakat anak muda dalam memberi kontribusi positif pada negara.
"Kami tentu sangat mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi ini. Terima kasih BNI. Semoga BNI makin sukses terus For Stronger Indonesia," pungkasnya. (nck)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pembukaan The G20/OECD Corporate Governance Forum yang merupakan side events dari G20 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting di Bali, Kamis.
“Corporate Governance Forum yang kita selenggarakan sore ini menandai langkah penting dalam bidang tata kelola karena membahas penggabungan isu-isu seperti keberlanjutan dan teknologi digital ke dalam prinsip-prinsip G20/OECD yang direvisi. Sebagai anggota aktif OECD Corporate Governance Committee, OJK juga senang bisa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan ini dan berharap bahwa prinsip-prinsip G20/OECD yang lebih baik akan segera diselesaikan,” kata Wimboh.
Menurutnya, seiring dengan kondisi ekonomi global yang berangsur pulih dari pandemi, Indonesia perlu memastikan prinsip tata kelola yang baik diterapkan oleh manajemen perusahaan guna membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko yang muncul.
Lebih lanjut, Wimboh menyampaikan bahwa OJK sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan Indonesia sangat berkomitmen untuk memberikan pedoman atau arahan yang relevan untuk memperkuat kerangka dan standar tata kelola perusahaan yang sejalan dengan standar internasional, termasuk Prinsip G20/OECD.
OJK menyadari penerapan The G20/OECD Principles of Corporate Governance (G20/OECD CG Principles) yang baik oleh perusahaan menjadi penting karena lembaga keuangan perlu menyesuaikan model bisnis mereka sebagai akibat pandemi Covid-19 yang merubah pola kebiasaan masyarakat yang ingin serba cepat sehingga digitalitasi tidak dapat dihindari.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dibutuhkan untuk menghadapi krisis akibat Pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan memperbaiki prinsip tata kelola perusahaan. “Saya tekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan keberlanjutan ekonomi, begitupun sebaliknya,” kata Menkeu.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengapresiasi seluruh organisasi yang bergabung dalam side event G20/OECD Corporate Governance Forum karena walau dalam keadaan yang sulit dari sisi industri, krisis pangan, tekanan politik, seluruh pihak berkolaborasi untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan dan terus mempraktikan tata kelola perusahaan yang baik secara sosial dan berkelanjutan.
Secretary General OECD Mathias Cormann dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tujuan dari G20 dan OECD ini untuk memastikan adaptasi terhadap kondisi Pasca Covid-19 dengan mempertimbangkan dampak-dampaknya pada pasar modal dan praktik-praktik tata kelola perusahaan.
“Ini merupakan peran penting dari corporate governance dan pasar modal untuk membangun kepercayaan diri dan ekonomi dan juga alokasi modal untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Mathias.
Menteri Keuangan Jepang Shunici Suzuki dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap OECD dalam merevisi prinsip tata kelola.
“Jepang mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OECD khususnya di Asia dengan masukan yang signifikan dari pemangku kepentingan di kawasan ini. Kami berharap prinsip-prinsip G20 OECD akan berkontribusi bagi perkembangan pasar modal global yang lebih lanjut serta pembangunan kerangka kerja tata kelola perusahaan,” kata Shunichi.
Agenda OECD Corporate Governance Forum ini dihadiri oleh 120 peserta secara fisik yang terdiri dari beberapa Pejabat Negara seperti Ketua Dewan Komisioner OJK, jajaran Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Wakil Menteri Kementerian BUMN, Menteri Keuangan Jepang, Wakil Menteri Keuangan Jepang dan Secretary General OECD, anggota OECD, delegasi negara G20, organisasi internasional serta representasi perusahaan, asosiasi dan industri bisnis di Pasar Modal Indonesia.
Dengan terlaksananya the G20/OECD Corporate Governance Forum diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif terhadap perbaikan G20/OECD CG Principles serta menjaga daya saing global dan menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. (nck)
Jakarta - Jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diterima Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengeluarkan kebijakan strategis khususnya selama menghadapi pandemi Covid-19.
“Berkat instruksi Bapak Presiden, kita Indonesia bisa menangani Covid dengan baik, bisa mendapatkan vaksin dengan cukup, mendistribusikan dengan cepat, sehingga masyarakat bisa tidak terkendala dengan adanya Covid yang kemarin wabah di 2020 itu,” ujar Wimboh.
Wimboh menyebutkan dalam dua tahun terakhir, dunia termasuk Indonesia menghadapi kondisi luar biasa yang tidak diprediksi sebelumnya. Pemerintah saat itu, menurut Wimboh, mampu menangani pandemi Covid-19 dengan baik sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity dapat tercapai.
“(Masyarakat) bisa melakukan aktivitas kembali sebagaimana ditunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mencapai 5,1 persen di Q1 2022 secara year on year kemarin,” lanjutnya.
Selain itu, Wimboh juga menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan serta pemulihan ekonomi pasca covid tersebut dapat dicapai karena adanya sinergi kebijakan antara kementerian dan lembaga sebagaimana arahan Presiden.
“Kami juga melakukan sinergi yang baik antara kebijakan fiskal dengan Menteri Keuangan, kebijakan moneter dengan Bank Indonesia yang bisa memberikan satu orkestra kebijakan yang mempunyai dampak positif kepada stabilitas sistem keuangan Indonesia,” tambahnya.
Untuk diketahui, masa jabatan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 akan berakhir pada tahun ini. Wimboh berharap anggota Dewan Komisioner berikutnya dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan yang telah berhasil dilakukan OJK selama satu dasawarsa ini.
Pengucapan Sumpah Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 akan dilakukan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juli 2022.
OJK Raih Wajar Tanpa Pengecualian Sembilan Kali Berturut-turut
OJK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2021. Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan OJK pertama kali terbit pada tahun 2013.
Penyampaian opini WTP tersebut termuat dalam surat BPK RI yang ditandatangani Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing kepada Ketua Dewan Komisioner OJK yang diterima beberapa waktu yang lalu.
OJK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini.
Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel melalui perbaikan kebijakan di berbagai bidang antara lain dengan meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, membangun sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement yang akuntabel dan berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.
OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan Tata Kelola Keuangan yang lebih baik. Program penguatan Tata Kelola, telah dan akan terus dilakukan OJK sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat untuk terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan di OJK. (nck)
Labuan Bajo, 13 Juli 2022. Dalam transisi energi, peran investasi dalam energi bersih dan beremisi rendah sangat krusial, tanpa mengurangi pentingnya inklusivitas dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pembahasan perkembangan hasil musyawarah Working Group dari para Sherpa G20 diteruskan pada sesi ketiga yang bertemakan Transisi Energi, pada Senin (11/07).
Working Group (WG) yang mempresentasikan hasilnya terdiri dari Energy Transitions WG, Environment Deputies Meeting - Climate Sustainability WG, Development WG, dan Anti-Corruption WG.
“Presidensi G20 Indonesia mengakui pentingnya pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi Covid-19, termasuk dalam transisi energi,” ujar Co-Sherpa G20, yang juga merupakan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi.
Edi menambahkan, penekanan fokus diskusi adalah pada nasib masyarakat yang tinggal di area terpencil dan rentan, karena kelangkaan energi serta degradasi lingkungan dan iklim dapat menghambat pertumbuhan, yang kemudian akan mempengaruhi kemaslahatan bersama dan dapat berujung pada isu kemanusiaan.
“Untuk memastikan akuntabilitas pemakaian energi serta terlaksananya pelestarian lingkungan dan iklim, negara Anggota G20 harus meneruskan pengimplementasian pengaturan anti korupsi. Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, baik dalam sektor publik maupun privat,” ujar Deputi Edi dalam opening remarks-nya untuk sesi ketiga.
Sebagaimana pernah ditekankan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemulihan yang dilakukan sendiri tidak akan ada artinya. Menko Airlangga menjelaskan bahwa pemulihan lebih kuat hanya dapat terjamin jika dilakukan bersama. Sebagai forum ekonomi global yang utama, G20 harus bertindak sebagai satu kesatuan untuk menghadapi tantangan global dan perpecahan bukanlah opsi.
Para Sherpa G20 dalam Energy Transitions WG turut mempertegas komitmen mereka untuk menyiapkan dan mengimplementasikan transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mereka juga sedang merancang aksi nyata yang antara lain adalah Aksesibilitas energi yang universal, terutama untuk negara-negara kepulauan; Memaksimalkan teknologi yang smart and clean serta pembentukan ekosistem inovasi; dan Memfasilitasi investasi di bidang energi, terutama yang akan membantu memitigasi dampak perubahan iklim.
Isu yang terkait dengan dampak perubahan iklim dibahas lebih rinci oleh Delegasi G20 dalam Environment Deputies Meeting – Climate Sustainability WG, yang meliputi isu degradasi tanah, kehilangan biodiversitas, pengelolaan air, konservasi laut dan pengelolaan sampah di laut, dan pembiayaan berkelanjutan.
Sebagai forum untuk bertukar solusi, negara-negara Anggota G20 berbagi pengalaman sukses masing-masing dalam menindaklanjuti isu-isu tersebut, contohnya untuk strategi pengoptimalan air hujan atau pengintegrasian pendekatan siklus hidup dalam pengelolaan sampah plastik.
Hal tersebut juga melanjutkan Global Initiative untuk mengurangi degradasi tanah yang dicanangkan pada Presidensi Saudi Arabia, kemudian dilanjutkan pada Presidensi Italia, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Presidensi Indonesia kali ini. Hal ini mendorong timbulnya perspektif baru bahwa degradasi tanah harus juga mencakup degradasi lahan gambut dan tanah hutan bakau.
Penguatan pemulihan negara berkembang, negara kurang berkembang (least developed countries) dan negara berkembang kepulauan kecil (small island developing states) menjadi salah satu agenda prioritas bagi Development WG. Pembahasan yang mencakup kesempatan, tantangan dan aksi, ke depannya akan dimuat dalam “G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience”.
Roadmap tersebut fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, jaminan sosial yang dapat beradaptasi pada krisis di masa depan dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan melalui konsep Green Economy dan Blue Economy melalui strategi perkembangan rendah karbon. Untuk mencapai target yang direncanakan, strategi mempromosikan skema pembiayaan yang mengombinasikan beberapa sumber pendanaan juga perlu dipertimbangkan.
Sebagai salah satu kunci kesuksesan transisi energi, tidak mengherankan bahwa dalam Anti-Corruption WG, para Negara G20 sepakat bahwa sistem audit pendanaan harus disempurnakan. Prinsip-prinsip yang disepakati akan dituangkan di dalam High-Level Principles on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption.
Selain itu, Presidensi berinisiasi menelaah potensi korupsi dalam sektor energi terbarukan lebih lanjut. Studi dilakukan dalam bentuk survei agar di kemudian hari dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi di sektor tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses transisi energi berjalan baik. (nck)
JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus memperkuat kinerja internasional banking dengan mengombinasikan layanan UMKM Go Global dan diaspora.
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan potensi peningkatan kinerja internasional banking tergolong kuat karena perseroan memiliki dua segmen bisnis strategis yakni UMKM Go Global dan komunitas diaspora.
“Kinerja internasional BNI ini ke depannya akan terus tumbuh positif. Kami mendorong kolaborasi UMKM Go Global sekaligus diaspora baik yang merupakan pekerja imigran, atau yang sudah menetap di sana. Itu menjadi target kita ke depannya,” katanya.
Royke memaparkan saat ini terdapat sekitar 8 juta diaspora di luar negeri yang berpotensi dilayani oleh BNI. Dari jumlah tersebut sebanyak 4 juta diaspora merupakan pekerja imigran, sedangkan sisanya telah menjadi warga negara asing.
Royke berasumsi, jika diaspora menabung sebesar US$1.000 per tahun, maka potensi dana pihak ketiga (DPK) yang akan dihimpun BNI sekitar US$8 miliar. Selain memberdayakan diaspora, BNI juga memanfaatkan jaringan para diaspora untuk mendorong UMKM naik kelas dengan menghadirkan produk UMKM Tanah Air ke luar negeri.
Lebih lanjut, Royke menyampaikan sebagai salah satu bank milik negara BNI mendapat amanat untuk mengembangkan layanan perbankan di luar negeri. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan kantor cabang BNI yang sudah hadir pertama kalinya di Singapura sejak tahun 1955.
Selain itu, dalam mengembangkan bisnisnya di global BNI juga akan memanfaatkan layanan digital baik BNI Mobile Banking untuk melayani transaksi internasional nasabah individu, BNIDirect dalam melayani solusi bisnis, dan satu lagi adalah BNI Xpora untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis.
“BNI Xpora ini menawarkan beragam layanan digital yang bisa digunakan oleh pelaku UKM dari berbagai tingkatan, mulai dari yang masih merintis hingga yang siap memperluas pasar di kancah global. BNI Xpora dapat diakses dengan bebas oleh semua pelaku UMKM lewat domain xpora.id. Melalui portal ini, pelaku UKM bisa mengakses beragam fitur,” pungkasnya. (nck)
Jakarta - Meski di tengah krisis pangan, energi, dan keuangan yang terjadi saat ini, Pemerintah tidak hanya berupaya untuk memulihkan kondisi ekonomi seperti sebelum pandemi, tetapi juga mengupayakan transformasi perekonomian menjadi lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.
“Di tengah krisis ini, memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan komoditas pertanian di pasar global, termasuk minyak nabati, menjadi salah satu fokus utama kami,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual pada acara Webinar United Nations Economic And Social Council (UN-ECOSOC) High Level Political Forum (HLPF), Senin (11/07).
Kegiatan yang mengambil tema “Catalysing Actions For Sustainable Vegetable Oils In Support Of The Attainment Of Sustainable Development Goals (SDGs)” tersebut, diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.
Dalam upaya untuk memenuhi target SDGs 2030, muncul beberapa tantangan-tantangan besar seperti inflasi yang tinggi, lonjakan suku bunga, lonjakan harga pangan dan energi, serta terganggunya pasokan dan perdagangan komoditas pertanian.
Dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi global dan meluasnya penggunaan minyak nabati di berbagai industri, maka diperkirakan ukuran pasar global minyak nabati akan meningkat dari 199,1 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi 258,4 juta metrik ton pada tahun 2026.
Sementara itu, bahkan sebelum terjadinya krisis global, minyak nabati telah lama menjadi sumber mata pencaharian bagi petani skala kecil serta sumber mesin pembangunan di banyak negara berkembang. Sehingga penting untuk memastikan kesinambungan pasokan minyak nabati yang cukup ke pasar global untuk mencegah volatilitas harga lebih lanjut dan guncangan terhadap ekonomi global.
“Dalam hal ini, kami terus percaya bahwa upaya bersama untuk memastikan keberlanjutan di pasar minyak nabati global harus dilakukan secara holistik dan nondiskriminatif,” tegas Menko Airlangga.
Selain itu, diperlukan juga lingkungan yang kondusif serta penyediaan sumber daya dan keterampilan untuk mendukung petani kecil dalam mewujudkan produksi berkelanjutan atas komoditas yang digunakan untuk menghasilkan minyak nabati.
Sebagai salah satu produsen dan pengekspor minyak nabati utama dunia, termasuk minyak sawit dan minyak kelapa, Indonesia terus menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan di seluruh sektor minyak nabati. Hal tersebut dilakukan diantaranya melalui pemanfaatan smart farming pada perkebunan kelapa maupun dukungan replanting bagi petani sawit.
Lebih lanjut, Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk mencapai net zero emissions. Diperkirakan penggunaan B30 berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 24,6 juta ton CO2. Hal ini juga akan memperkuat tujuan Indonesia untuk mencapai target ketahanan energi dan bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025.
Indonesia juga akan terus mempromosikan pentingnya pertanian dan sistem pangan berkelanjutan di berbagai forum, termasuk melalui Presidensi G20 dan kerja sama dengan Inggris melalui co-chairmanship dari dialog FACT (Forest, Agriculture, and Commodities Trade). Indonesia juga bertujuan untuk mempromosikan komoditas berkelanjutan sekaligus memenuhi SDGs dan mendukung pembangunan ekonomi.
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong dan menyinergikan kerja sama untuk memastikan minyak nabati berkelanjutan di berbagai organisasi internasional terkait seperti Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan International Coconut Community (ICC).
“Mari kita melipatgandakan upaya kita untuk mencapai SDGs, dan menetapkan jalan kita menuju komunitas global yang lebih tangguh, termasuk melalui promosi dan pengembangan minyak nabati yang berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga. (nck)
