Live Streaming
Page 10 of 30
03 August 2026

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Nino 2026. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini, pengamanan ketersediaan air, serta percepatan pencegahan karhutla di wilayah rawan seperti Sumatra, Kalimantan, hingga sebagian Pulau Jawa.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi lintas sektor untuk mengurangi dampak El Nino.

"Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar," ujar Teuku Faisal Fathani.

Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis data meteorologi, tinggi muka air tanah gambut, dan pemantauan titik panas.

"Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar," ujar Faisal.

Selain pembasahan lahan gambut, OMC juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan air di waduk strategis, termasuk di kawasan Danau Toba guna mendukung kebutuhan irigasi, air baku, dan pembangkit listrik tenaga air.

BMKG terus memperbarui informasi prakiraan iklim, memantau potensi titik panas, serta menyampaikan peringatan dini kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kebakaran meluas. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menekan risiko kerusakan lingkungan sekaligus menjaga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat selama musim kemarau.

Pemerintah pun terus memperkuat koordinasi antara BMKG, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, serta berbagai unsur terkait dalam pelaksanaan patroli terpadu, pemantauan titik panas, edukasi kepada masyarakat, hingga kesiapan sumber daya pemadaman apabila terjadi kebakaran.

Langkah mitigasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi pada musim kemarau, menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap, serta memastikan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik di berbagai daerah rawan karhutla.

03 August 2026

JAKARTA – Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia dinilai semakin memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik (best practice) dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi industri Indonesia yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam semakin mendapat pengakuan global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengakuan tersebut menunjukkan bahwa strategi industrialisasi yang dijalankan pemerintah berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri nasional melalui pengembangan produk bernilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.

"Ke depan, kita akan terus memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global," ujar Agus.

Keberhasilan hilirisasi tersebut dinilai selaras dengan percepatan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, serta pengembangan kawasan ekonomi diyakini menjadi fondasi penting untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis potensi lokal sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ), Muhammad Falah, menilai PSN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

"PSN memiliki potensi besar untuk memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung ketahanan pangan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program ini patut didukung sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional," kata Falah.

Pandangan senada disampaikan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) sekaligus anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bagus Wahyu Trianto. Ia menilai sinergi antara hilirisasi dan PSN akan mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan investasi.

"Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di sinilah PSN dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi yang inklusif sehingga masyarakat Papua menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri," ujar Bagus.

Sinergi kebijakan hilirisasi dan pelaksanaan PSN di Papua diharapkan semakin memperkuat pemerataan pembangunan nasional. Dengan dukungan infrastruktur, investasi, serta pengembangan industri berbasis nilai tambah, Papua berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing Indonesia di tingkat global sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

03 August 2026

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan ekosistem, peningkatan investasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi mesin baru pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif kini telah menunjukkan peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pemerintah berkomitmen terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat sektor ekonomi kreatif berhasil menyerap 27,4 juta tenaga kerja sepanjang 2025. Capaian tersebut melampaui target pemerintah yang menetapkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 25,5 juta orang pada tahun yang sama.

"Tenaga kerja ekraf ditargetkan di 2025 25,5 juta. Capaiannya adalah 107 persen atau 27,4 juta," ujar Teuku Riefky.

Ia menjelaskan bahwa pencapaian tersebut menjadi indikator positif atas semakin besarnya peran ekonomi kreatif dalam membuka kesempatan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor ini memiliki karakter yang inklusif karena mampu melibatkan berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda dan perempuan.

Dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif juga datang dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Menurutnya, ekonomi kreatif merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat daya tahan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Ekonomi kreatif yang mengandalkan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu peluang bangsa ini untuk bangkit menghadapi ketidakpastian global saat ini," ujar Lestari.

Ia menilai pengembangan ekonomi kreatif harus diiringi dengan pembangunan sektor pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sinergi antara kebijakan pendidikan dan pembangunan ekonomi dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Dengan tingginya partisipasi generasi muda, meningkatnya keterlibatan perempuan, serta dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, sektor ekonomi kreatif diyakini akan semakin memperkuat struktur perekonomian nasional. Pengembangan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu menjadikan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

03 August 2026

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melarang seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan komoditas bersubsidi, mulai dari elpiji 3 kilogram, minyak goreng MinyaKita, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Larangan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono.

Menurut BGN, program MBG telah memiliki alokasi anggaran tersendiri sehingga tidak semestinya memanfaatkan barang yang disubsidi negara untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian bagi seluruh SPPG di Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi elpiji 3 kilogram, MinyaKita, dan beras SPHP agar benar-benar diterima kelompok sasaran.

BGN turut mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan sebelum sanksi administratif dijatuhkan.

"Kalau ada, misalnya awak media menemukan di media sosial, silakan dilaporkan. Dapur mana yang menggunakan MinyaKita, nanti kami akan beri teguran dan surat peringatan. Kalau ngeyel atau bandel, ya kita tutup dapurnya," ujarnya.

Selain larangan barang subsidi, Sudaryono meminta setiap SPPG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP), termasuk telur yang sempat anjlok ke kisaran Rp12.000–Rp15.000 per kilogram dari acuan Rp25.000 per kilogram.

"Harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan. Tujuan MBG ini juga sebagai stabilisator pasokan dan harga level paling bawah supaya peternak dan petani tidak dirugikan," imbuhnya.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan sistem reimbursement BGN turut menutup celah kecurangan, karena setiap klaim biaya operasional dapur harus mengacu pada harga barang non-subsidi.

"Dia tidak bisa klaim harga beras SPHP untuk reimburse. Tidak mungkin. Karena dia pasti harus mengklaim harga beras yang non-SPHP dan harga gas non-subsidi," tegas Emil.

Emil menambahkan, keterlibatan unsur BPKP dan Kejaksaan dalam struktur pengawasan internal BGN membuat potensi penyimpangan, termasuk mark up harga, lebih mudah terdeteksi.

Aturan ini menjadi bagian dari sejumlah kebijakan BGN untuk mengatur ulang tata kelola dapur MBG, seiring upaya pemerintah mengawasi distribusi barang subsidi agar tidak keluar dari kelompok sasaran yang ditetapkan.

03 August 2026

Jakarta, 03/8 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja, mengembangkan kompetensi, dan berkarier sesuai kemampuannya.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan hal ini penting dalam pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan. Mereka adalah subjek pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa sesuai kompetensi yang dimiliki,” ujar Yassierli.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga negara.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli mengungkapkan tantangan penyandang disabilitas di pasar kerja masih besar.

Mengutip data Organisasi Perburuhan Internasional(ILO) dalam Global Disability Summit 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di dunia sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas.

Penyandang disabilitas usia muda juga menghadapi risiko hampir dua kali lebih besar untuk tidak bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menyediakan lapangan kerja, melainkan membangun sistem yang menilai kompetensi setiap individu secara adil tanpa diskriminasi.

“Yang perlu kita bangun adalah sistem ketenagakerjaan yang menilai kemampuan seseorang, bukan keterbatasannya. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mengembangkan kariernya,” kata Yassierli.

Untuk mewujudkan hal itu, ia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga pilar utama, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, penyediaan penyesuaian yang layak di tempat kerja, serta layanan ketenagakerjaan yang mudah diakses seluruh pencari kerja.

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) harus dimanfaatkan untuk memperluas akses kerja, bukan menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas.

Di sisi regulasi, pemerintah terus memperkuat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur kuota penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, serta 1 persen di perusahaan swasta.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Meski demikian, Yassierli menilai keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan dukungan dunia usaha.

Inklusivitas, menurutnya, harus menjadi bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meniti karier.

“Inklusivitas bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang berdasarkan kompetensi dan kinerjanya,” kata dia.

 

Sumber: Kantor Berita Antara

29 July 2026

Jakarta, 29/7 - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memperkuat sinergi penyerapan hasil pertanian untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Amran menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus memperkuat sinergi dengan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono yang merupakan mantan Wakil Menteri Pertanian.

"Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program MBG sekaligus memperkuat penyerapan hasil pertanian nasional demi meningkatkan kesejahteraan petani," kata Mentan, usai acara Pelepasan Wakil Menteri Pertanian sekaligus Tasyakuran Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (28/7) malam.

Mentan mengatakan, penugasan Sudaryono sebagai Kepala BGN merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung penuh oleh seluruh jajaran Kementerian Pertanian.

“Beliau adalah putra terbaik bangsa dan luar biasa. Kami sangat berat melepas beliau karena sangat terbantu, seluruh capaian Kementerian Pertanian berkat kerja keras Pak Sudaryono selama ini. Tapi demi masa depan beliau, ini promosi dan tugas besar untuk kepentingan negara,” ujar Amran.

Meski merasa kehilangan sosok wakil menteri yang dinilainya memiliki dedikasi tinggi, Mentan Amran menegaskan seluruh keluarga besar Kementan siap membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan BGN.

“Kami doakan, kami support. Seluruh pegawai Kementerian Pertanian kami minta tetap mendukung beliau karena Program Makan Bergizi Gratis adalah offtaker komoditas pertanian yang diproduksi petani kita," ujar Mentan.

"Jadi, di satu sisi kami kehilangan, tetapi demi negara dan program prioritas Bapak Presiden kami ikhlaskan,” kata Mentan pula.

Menurutnya, sinergi antara Kementan dan BGN akan menjadi fondasi penting dalam memastikan pasokan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi hasil produksi petani Indonesia.

Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Sudaryono, BGN mampu menjalankan mandat tersebut dengan baik.

“Kami sangat yakin BGN akan jauh lebih baik daripada sebelumnya,” katanya menegaskan.

Terkait pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian, Mentan Amran menegaskan hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Penggantinya, apa pun keputusan Bapak Presiden, kami ikut. Menteri saja hak prerogatif Presiden, apalagi Wakil Menteri,” katanya pula.

Saat ditanya mengenai sosok pengganti yang diharapkan, Amran mengaku berharap dapat kembali memperoleh figur dengan kapasitas seperti Sudaryono.

“Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan sosok seperti beliau. Beliau pekerja keras, cerdas, masih muda, energik. Kami sangat terbantu. Capaian swasembada beras selama satu tahun ini juga merupakan hasil kerja keras beliau bersama seluruh jajaran,” ujarnya.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan amanah barunya tidak akan memutus kolaborasi yang telah terjalin dengan Kementan.

Menurutnya, pengalaman selama mendampingi Mentan Amran menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas baru untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.

“Saya (sebelumnya) menjadi wakil menteri dengan filosofi bahwa wakil adalah anak buah komandan. Semua kebijakan Pak Menteri saya jalankan. Saya banyak belajar menjadi anak buah Pak Menteri dan meneladani bagaimana mengelola organisasi di tengah tantangan yang besar,” ujar Sudaryono.

Ia optimistis sinergi antara BGN dan Kementan akan semakin kuat karena kedua lembaga memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan pangan yang cukup sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Saya siap menjadi berlian berikutnya dan mencetak lebih banyak berlian, agar tidak ada petani yang susah dan tidak ada anak-anak yang kekurangan gizi,” kata Sudaryono.

Sumber: Kantor Berita Antara

24 July 2026

Jakarta, 24 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (23/07), telah memanggil manajemen PT Kredivo Finance Indonesia (Kredivo) dan PT KreditFazz Digital Indonesia terkait informasi yang berkembang di media sosial mengenai dugaan tindakan tidak patut oleh petugas penagihan terhadap seorang konsumen di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta penjelasan mengenai kronologi kejadian, hasil pendalaman awal, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Berdasarkan penjelasan awal yang disampaikan kepada OJK, konsumen yang bersangkutan merupakan pengguna aplikasi Kredivo, sedangkan fasilitas pinjaman tunai yang menjadi objek permasalahan merupakan produk KrediFazz yang dipasarkan melalui aplikasi tersebut. Kegiatan penagihan lapangan dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa penagihan yang bekerja sama dengan KrediFazz.

OJK menegaskan bahwa PUJK tetap bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk dan atas nama PUJK. Penggunaan penyedia jasa penagihan tidak mengalihkan kewajiban PUJK untuk memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip pelindungan konsumen, serta standar etika yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK meminta PT Kredivo Finance Indonesia dan PT KreditFazz Digital Indonesia untuk:

  1. melakukan investigasi internal secara menyeluruh, objektif, dan terdokumentasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait;
  2. menyampaikan hasil investigasi dan perkembangan tindak lanjut kepada OJK;
  3. mengevaluasi tata kelola penggunaan pihak ketiga, termasuk mekanisme seleksi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyedia jasa penagihan;
  4. meninjau dan memperkuat kebijakan, prosedur, serta standar operasional kegiatan penagihan;
  5. mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai hasil investigasi; dan
  6. melakukan langkah perbaikan serta menyampaikan informasi yang akurat kepada konsumen dan masyarakat.

OJK masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut dan akan menelaah dokumen serta informasi yang relevan, termasuk hasil investigasi internal, perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa penagihan, kebijakan dan prosedur penagihan, serta dokumen pendukung lainnya.

Apabila berdasarkan hasil pendalaman ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan mengambil tindakan pengawasan dan/atau penegakan ketentuan sesuai dengan kewenangannya.

OJK mengimbau masyarakat untuk tidak menarik kesimpulan sebelum proses pendalaman selesai dan seluruh fakta serta informasi diperoleh secara utuh. Seluruh pihak juga diharapkan mengedepankan komunikasi yang baik dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

OJK terus mendorong seluruh PUJK untuk menerapkan kegiatan penagihan secara beretika, tidak menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan yang mempermalukan konsumen, maupun cara lain yang bertentangan dengan ketentuan pelindungan konsumen.

Masyarakat yang mengalami atau mengetahui dugaan pelanggaran oleh PUJK dapat menyampaikan informasi atau pengaduan melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081-157-157-157, surat elektronik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., atau Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen.

22 July 2026

Jakarta, 22 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung upaya penegakan hukum dan penyelesaian dana lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) melalui pelaksanaan pemeriksaan khusus yang antara lain berhasil mengidentifikasi sejumlah aset yang diduga diperoleh dengan menggunakan dana lender.

Pemeriksaan khusus tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana lender serta mengidentifikasi aset PT DSI, pemegang saham dan pengurus PT DSI, serta pihak-pihak terafiliasi yang diduga diperoleh dari penggunaan dana lender.

Dalam rangka memperkuat pembuktian, OJK telah meminta keterangan kepada 32 (tiga puluh dua) pihak yang terdiri atas pemegang saham, pengurus, dan pegawai PT DSI, serta pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus tersebut, OJK berhasil mengidentifikasi sejumlah aset yang diduga diperoleh dari penggunaan dana lender PT DSI. Hasil identifikasi aset tersebut telah diserahkan kepada Bareskrim Polri pada periode Februari s.d. Mei 2026 sebagai bagian dari dukungan OJK terhadap proses penegakan hukum dan penyelesaian dana lender sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan khusus ini merupakan kelanjutan dari rangkaian tindakan pengawasan yang sebelumnya telah dilakukan OJK terhadap PT DSI, antara lain:

  1. melakukan pemeriksaan langsung pada Agustus hingga September 2025;
  2. melakukan laporan kepada Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025 atas dugaan penyalahgunaan dana lender;
  3. mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, dan pembatasan kegiatan usaha pada 15 Oktober 2025;
  4. memfasilitasi beberapa kali pertemuan antara perwakilan lender dan PT DSI;
  5. menetapkan status pengawasan khusus pada 2 Desember 2025;
  6. menerbitkan instruksi tertulis kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah pada 10 Desember 2025; serta
  7. melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan PT DSI.

OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka mendukung proses penegakan hukum serta mengoptimalkan penyelesaian dana lender PT DSI.

OJK berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara konsisten guna melindungi kepentingan konsumen, mendukung penegakan hukum, dan menjaga integritas sektor jasa keuangan.

21 July 2026

Jakarta, 21 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyiapkan tiga fokus pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin terarah, optimal, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono pada kegiatan Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) Tahun 2026 di kantor OJK, Senin (20/7).

“POKJA LIKS tahun 2026 akan difokuskan pada tiga agenda utama, yaitu pertama menyusun strategi literasi dan inklusi keuangan syariah yang berbasis data, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mengintegrasikan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan market conduct, pelindungan konsumen, dan financial health. Ketiga, memperkuat sinergi antar-pihak agar menghasilkan langkah yang konkret dan dapat ditindaklanjuti,” kata Dicky.

Lanjutnya, POKJA LIKS mempunyai posisi khusus sebagai mitra strategis OJK, tidak hanya menjadi  forum koordinasi, namun juga menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, menggerakkan aksi, dan menghadirkan dampak nyata dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Program POJKA LIK diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah.

“Literasi dan inklusi keuangan syariah harus berjalan bersama dengan pengawasan market conduct dan pelindungan konsumen. Inovasi dapat berkembang secara sehat, dipercaya dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek pelindungan konsumen,” kata Dicky.

Pertemuan turut dihadiri oleh Ketua Badan Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) K.H. Muhammad Cholil Nafis beserta jajaran pengurus, pimpinan dan perwakilan Organisasi Profesi/Kemasyarakatan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, perwakilan asosiasi dan Self Regulatory Organization (SRO) di sektor jasa keuangan syariah, akademisi, tokoh perempuan, serta influencer/Key Opinion Leader (KOL) yang tergabung sebagai anggota eksternal, serta dihadiri pula oleh perwakilan dari satuan kerja kompartemen syariah selaku anggota internal POKJA LIKS.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi selaku Koordinator Utama POKJA LIKS juga menyampaikan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2024, POJKA LIKS telah berperan aktif dalam merumuskan program edukasi serta inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong perekonomian.

“Melalui rekomendasi, evaluasi, dan masukan yang disampaikan secara berkala, POKJA LIKS memberikan perspektif substantif maupun strategis dalam penyempurnaan program kerja, perumusan inisiatif baru, serta penguatan arah kebijakan literasi dan inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri,” kata Ismail.

Lanjutnya, pelaksanaan program-program literasi dan inklusi keuangan syariah masih perlu untuk terus dikembangkan, terutama dalam pemerataan jangkauan, keberlanjutan program, serta konversi pemahaman menjadi penggunaan produk keuangan syariah.

OJK telah melaksanakaan berbagai kegiatan LIKS untuk mendorong literasi keuangan syariah antara lain Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO), Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dan School of Syariah (SOS).

OJK juga mendorong terlaksananya business matching keuangan syariah melalui Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS), dan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS). Selain itu, dalam rangka mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan, OJK juga melaksanakan Syariah Financial Fair (SYAFIF) dan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS).

OJK senantiasa mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat.

18 July 2026

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, Indonesia dinilai tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi jangka panjang. Fundamental ekonomi yang solid, besarnya pasar domestik, serta reformasi transparansi di pasar modal menjadi sejumlah faktor yang menopang kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional. 

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan struktural yang menjadi motor pertumbuhan jangka panjang. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 284,4 juta jiwa, bonus demografi, serta kekayaan sumber daya alam strategis seperti nikel, tembaga, emas, gas alam cair (LNG), dan minyak kelapa sawit, Indonesia memiliki peran penting dalam rantai pasok global. Di tingkat internasional, Indonesia juga aktif sebagai anggota G20, BRICS, dan salah satu pendiri ASEAN. 

Kinerja ekonomi nasional masih menunjukkan ketahanan. Pada kuartal I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, belanja pemerintah yang terjaga, serta peningkatan aktivitas investasi. Berbagai indikator makroekonomi juga mencerminkan kondisi yang positif, antara lain aktivitas manufaktur yang masih berada di zona ekspansif, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan, serta realisasi investasi yang terus meningkat. 

Kondisi tersebut turut menjadi menopang pasar modal Indonesia. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa kali mengalami koreksi sepanjang tahun 2026, aktivitas perdagangan di BEI tetap menunjukkan ketahanan. Aktivitas investor pun tetap terjaga di tengah volatilitas pasar global. 

Di sisi lain, koreksi IHSG juga membuat valuasi pasar saham Indonesia menjadi lebih kompetitif dan menarik. Per 8 Juni 2026, IHSG diperdagangkan pada Price Earnings Ratio (PER) sekitar 12,85 kali. Selain itu, sebanyak 434 saham tercatat memiliki Price to Book Value (PBV) di bawah satu kali. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi investor yang berorientasi pada investasi jangka panjang dan mengedepankan analisis fundamental. 

Fundamental pasar modal juga tercermin dari kinerja perusahaan tercatat. Dari 810 perusahaan tercatat yang telah menyampaikan laporan keuangan per 31 Maret 2026, sebanyak 595 perusahaan atau sekitar 73,46% membukukan laba bersih. Sementara itu, 221 perusahaan tercatat membagikan dividen tunai sepanjang tahun 2026, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan nilai bagi pemegang saham di tengah dinamika pasar. 

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan kondisi pasar saat ini perlu dipandang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fundamental ekonomi nasional, kinerja perusahaan tercatat, serta berbagai reformasi yang tengah dijalankan regulator dan Self-Regulatory Organizations (SRO). “Berbagai langkah reformasi yang dilakukan regulator dan SRO merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola, dan membangun pasar modal yang semakin kredibel. Dengan fundamental ekonomi dan korporasi yang tetap kuat, kami optimistis pasar modal Indonesia akan terus menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor domestik maupun global dalam jangka panjang,” ujar Jeffrey melalui keterangan tertulis, Jumat (10/7). 

Optimisme tersebut tercermin dari meningkatnya partisipasi investor domestik. Berdasarkan data  Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 30 Juni 2026, jumlah investor pasar modal telah mencapai 28,9 juta Single Investor Identification (SID). Dari jumlah tersebut, investor saham dan surat berharga lainnya mencapai 9,9 juta SID atau meningkat 15,1% dibandingkan dengan akhir tahun 2025 yang tercatat sebanyak 8,6 juta SID. 

Peran investor domestik juga semakin dominan dalam struktur pasar modal Indonesia. Investor domestik  kini menguasai 61% kepemilikan saham, yang terdiri atas investor institusi domestik sebesar 43,3% dan investor ritel sebesar 17,7%. Sementara itu, investor asing memiliki porsi kepemilikan sebesar 39,1%. 

Dari sisi transaksi, investor domestik berkontribusi sebesar 65,5% terhadap total nilai perdagangan di BEI. Kontribusi tersebut berasal dari investor ritel sebesar 52,5% dan investor institusi domestik sebesar 13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia semakin ditopang oleh basis investor domestik yang kuat, sehingga turut menjaga stabilitas pasar di tengah dinamika global. 

Untuk semakin meningkatkan kepercayaan investor, BEI bersama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan KSEI, dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus mempercepat reformasi pasar modal yang berfokus pada peningkatan transparansi dan kualitas informasi pasar. Berbagai kebijakan yang telah diterapkan sepanjang tahun 2026 antara lain publikasi data kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan persyaratan minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15%, perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, serta implementasi mekanisme High Shareholding Concentration (HSC). 

Berbagai reformasi tersebut ditujukan untuk memberikan akses informasi yang lebih komprehensif bagi investor sehingga proses analisis dan pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih baik. Selain itu, BEI juga terus memperluas keterbukaan informasi melalui penyelenggaraan Public Expose Live, publikasi data free float dan kepemilikan saham terkonsentrasi, serta layanan IDX Hotdesk sebagai kanal komunikasi dan konsultasi bagi pelaku pasar. 

Kombinasi antara fundamental ekonomi yang tetap kuat, kinerja Perusahaan Tercatat yang tetap resilien, pertumbuhan investor domestik, serta reformasi transparansi yang terus berjalan secara konsisten, menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang semakin kokoh. Di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian ekonomi global, kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus menarik investasi jangka panjang sekaligus memperkuat daya saingnya sebagai salah satu pasar berkembang yang penting di dunia.

Page 10 of 30

Instagram

Tentang Kami