Live Streaming
super me

super me

Page 2 of 110

Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Akan merancang program SMA Jalur ganda atau double track, Hal ini disampaikan Plt, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Darson, S.Pd.,M.Si dalam kegiatan pisah sambut kepala SMA Negeri 22 Pulau Pecong Kasdianto S,Pd Kepala Sekolah yang lama kepada Selamet Munawar, M.Pd Kepala Sekolah yang baru yang mutasi ke SMA N 21 Batam Sabtu, 15/01/2021.
SMA Jalur ganda ini, maksudnya bukan seperti SMK, jadi anak –anak kita yang tidak bisa melanjutkan keperguruan tinggi ini kita buat program kewirausahaan, menuju siswa berwiraswasta,” terang Darson.

Di tambahkannya Setiap Tahunnya Lulusan SMA, tidak semuanya kuliah, mungkin saja hanya 20 persen, atau 30 persen yang kuliah, mungkin 10 persen yang dapat bekerja, dan masih sisa 40 persen yang tidak diketahui kemana arahnya, terkait dengan itu kedepannya akan dibuat SMA Doble track (Jalur ganda), memiliki ijazah SMA juga memiliki keahlian, dan kemampuan seperti kemampuan mengelas, wira usaha yang mampu juga bekerja di sector swasta.

Program ini akan dirancang terlebih dahulu dan akan disosialisasikan.program ini nantinya tidak hanya bisa menumbuhkan jiwa usaha tapi juga akan menumbuhkan jiwa pemimpin, ia juga menyampaikan beberapa program yang akan diupayakan di SMA N 22 Pulau pecong dan berharap SMA N 22 akan semakin, bagus, rapi dan maju.
Kepada kepala sekolah yang baru Darson mengucapkan selamat bertugas, dan berpesan agar dapat membuat inovasi yang baru, agar sekolah semakin maju, sedangkan terkait dengan pembelajaran tatap muka Darson mengaku masih memantau situasi dan kondisi.

“Kita Disdik masih memantau situasi dan kondisi terkait covid 19, harus berhati-hati, maka diharapkan dan disampaikan kepada kepala sekolah agar jangan terlalu eforia, kita berhati-hati dalam hal melaksanakan PTM 100 persen itu,” terang Darson.

Dinas pendidikan akan merancang, dan mengkaji ulang terkait dengan PTM, juga akan bekerja sama dan berkordinasi dengan Dinas kesehatan dan satgas covid-19 juga dengan daerah-daerah di Kab/Kota dengan harapan dapat melaksanakan PTM 100 persen.

Sertijab kepala Sekolah SMA Negeri 22 pulau pecong juga dihadiri, Kabid SMA Disdik Provinsi Kepri, Dan Kacabdis Batam. Ketua Komite dan para guru. Tokoh masyarakat, RT/RW dan siswa pulau Pecong.

Jakarta, 14 Januari 2022. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa magnitudo 6,7 di wilayah Pandeglang, Jumat (14/1) terasa hingga ke banyak daerah. Gempa terjadi pukul 16.05 WIB.

BMKG mencatat, guncangan gempa terkuat dirasakan di daerah Cikeusik dan Panimbang. Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Laporan juga menyebut kebanyakan semua warga terkejut dan lari keluar. Guncangan gempa kuat juga terjadi di Labuan dan Sumur, Tangerang Selatan, Lembang, Kota bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, dan Bandar Lampung.

Anyer, Jakarta, Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kab.Bogor, Kotabumi. Terasa getaran seakan akan truk berlalu," tulis laporan BMKG dalam keterangannya, Jumat (14/1).

BMKG mencatat hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan di Kecamatan Munjul dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang.

"Gempa tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.

Sebelumnya, gempa dangkal mengguncang Banten. "Mag:6.7, 14-Jan-22 16:05:41 WIB, Lok:7.01 LS,105.26 BT (52 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami," kicau BMKG.

Gempa yang terasa hingga ibu kota salah satunya di daerah Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang dialami Fildzah Amriely, karyawan swasta.

"Aku tuh tadi lagi jajan, keleyengan mikir apa belom makan. Terus aku masuk kafe, tapi lihat orang-orang berbondong-bondong keluar," kata Fildzah, Jumat (14/1)

Gempa susulan

Guncangan susulan pascagempa M6,7 terjadi di Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, sekitar pukul 16.49 WIB. Berdasarkan informasi, gempa susulan itu kekuatannya 5,7 skala Richter (SR).

Episentrum gempa berada di koordinat 7.03 LS-105.25 BT atau berjarak 54 km Barat Daya Sumur. Melalui aplikasi Info BMKG, tertulis gempa tersebut tidak menyebabkan tsunami.

Meski begitu, warga di Kecamatan Cimanggu dan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. (nck)

BATAM - Binda Kepri bekerjasama dengan jajaran FKPD Kepri serta Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kepri menggelar pelaksanaan vaksinasi booster pada Kamis (13/01/22).

Launching resmi pelaksanaan vaksinasi booster di wilayah Provinsi Kepri digelar di Kompleks Maha Vihara Duta Maitreya Kota Batam.

Kegiatan launching dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Irjen Pol. Aris Budiman, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, Danguskamla Koarmada I Laksma TNI Haris Bima Bayuseto, Kepala Zona Kamla Maritim Barat Laksma TNI Hadi Pranoto, Kabinda Kepri Brigjen Pol. R. C. Gumay dan Walikota Batam Muhammad Rudi.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengapresiasi kegiatan vaksinasi booster yang telah resmi dimulai di Provinsi Kepri pada hari ini, Kamis (13/01/22).

"Kecepatan vaksinasi yang luar biasa dari Kepri betul-betul menimbulkan hasil yang baik, terbukti angka kasus positif turun jauh," terang Tito.

Tito juga mengungkapkan kebanggaannya karena Provinsi Kepri berhasil menduduki peringkat 3 sebagai daerah dengan laju vaksinasi tercepat di Indonesia, setelah Jakarta dan Bali.

"Ini adalah keberhasilan seluruh jajaran Forkopimda di Provinsi/Kab/Kota, baik pemerintah daerah, TNI/Polri, Binda, Kejaksaan dan semua elemen masyarakat yang bahu membahu, menunjukkan kerjasama semua stakeholder baik Provinsi dan Kab/Kota sangat kompak sekali," jelasnya.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad juga mengakui percepatan vaksinasi dapat terselenggara atas kerjasama seluruh stakeholder, termasuk TNI/Polri dan BIN dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi di wilayah Provinsi Kepri.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Ormas dan Stakeholder untuk mempercepat vaksinasi, tidak kalah penting Badan Intelijen Negara ikut serta memprakarsai vaksinasi yang dilaksanakan di Kepri ini, termasuk hari ini adalah kerjasama Pemda, BIN, TNI/Polri serta PSMTI," terang Ansar.

Kabinda Kepri, Brigjen Pol. R. C. Gumay menerangkan jumlah sasaran vaksinasi booster pada kegiatan launching hari ini ditargetkan mencapai 5.000 orang.

"Animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi booster cukup tinggi, pendaftaran baru dibuka pada Rabu (12/01/22) tetapi jumlah peserta yang telah mendaftar vaksin hari ini sudah ribuan," ungkap Gumay.

Ia menerangkan kegiatan launching dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI yang telah memulai pelaksanaan vaksinasi booster di Indonesia mulai Rabu (12/01/22).

"Sesuai perintah Presiden RI, maka kita tindaklanjuti dengan melaksanakan launching vaksinasi booster untuk wilayah Provinsi Kepri, dengan prioritas sasaran Lansia dan masyarakat umum," jelasnya.

Vaksin jenis Pfizer diberikan sebagai vaksin booster bagi peserta yang 6 bulan sebelumnya telah mendapat dosis lengkap (primer) vaksin jenis Sinovac dan Astrazeneca.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster).

Berdasarkan SE tersebut, sasaran yang telah menerima dosis lengkap (primer) vaksin Sinovac dapat diberikan vaksin booster jenis Pfizer sebanyak separuh dosis atau 0,15 ml. Dosis yang sama juga dapat diberikan kepada sasaran yang telah menerima dosis lengkap (primer) vaksin Astrazeneca.

Binda Kepri juga akan melanjutkan kegiatan vaksinasi pada esok hari, Jumat (14/01/22) dan Sabtu (15/01/22) di Maha Vihara Duta Maitreya.

Kegiatan vaksinasi dosis I terbuka bagi anak dan pelajar usia 6-17 tahun dengan jenis vaksin Sinovac. Sedangkan vaksin Sinovac dosis II terbuka bagi masyarakat usia 6 tahun ke atas, termasuk ibu hamil dan Lansia.

Link pendaftaran vaksinasi pada Jumat (14/01/22) dan Sabtu (15/01/22) dapat diakses di http://www.vaksinmaitreya.org/.(***)

Jakarta, 14 Januari 2022. Pada Rabu, 12 Januari 2022, angka COVID-19 varian Omicron diketahui kembali bertambah 66 kasus, tercatat totalnya menjadi 572 kasus. Penambahan kasus tersebut terdiri dari 33 kasus dari pelaku perjalanan internasional dan 33 orang transmisi lokal.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pasien wajib menjalankan karantina kesehatan. Mayoritas menjalani karantina RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Jumlahnya sekitar 339 orang, sisanya menjalani karantina di RS yang telah ditunjuk oleh Satgas Penanganan COVID-19.

Terkait dengan kondisi pasien, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi menyebutkan tidak ada perbedaan karakteristik gejala antara pasien perjalanan luar negeri dan pasien transmisi lokal. Sebagian besar gejalanya ringan dan tanpa gejala. Gejala paling banyak yang dialami pasien adalah batuk, pilek dan demam.

“Hampir setengahnya atau sekitar 276 orang telah selesai menjalani isolasi, sedangkan sisanya 296 orang masih isolasi. Dari hasil pemantauan di lapangan, mayoritas gejalanya ringan dan tanpa gejala. Jadi belum butuh perawatan yang serius,” katanya.

Penambahan kasus Omicron dalam beberapa waktu terakhir telah berimplikasi pada lonjakan kasus harian nasional. Bahkan proporsi varian Omicron jauh lebih banyak dibandingkan varian delta.

“Dari hasil monitoring yang dilakukan Kemenkes, kasus probable Omicron mulai naik sejak awal tahun 2022. Sebagian besar dari pelaku perjalanan luar negeri, hal ini turut berdampak pada kenaikan kasus harian COVID-19 di Indonesia,” tuturnya.

Menghadapi lonjakan kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan pelaksanaan 3T yakni Testing, Tracing dan Treatment terutama di daerah yang berpotensi mengalami penularan kasus tinggi.

“Langkah antisipasi penyebaran Omicron telah kita lakukan dengan menggencarkan 3T terutama di wilayah Pulau Jawa dan Bali,” ujarnya.

Untuk testing, Kemenkes telah mendistribusikan kit SGTF ke seluruh lab pembina maupun lab pemerintah dan memastikan jumlahnya mencukupi. Kapasitas pemeriksaan PCR dan SGTF juga diupayakan untuk dipercepat, sehingga penemuan kasus bisa dilakukan sedini mungkin.

Terkait dengan tracing, Kemenkes akan meningkatkan rasio tracing pada daerah yang jumlah kasus positifnya lebih dari 30 orang untuk mencegah penyebaran yang semakin luas. Proses tracing akan turut melibatkan TNI, Polri dan masyarakat.

Selanjutnya untuk treatment, Kemenkes menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat maupun isolasi mendiri untuk kasus gejala ringan dan tanpa gejala, sementara untuk gejala sedang dan berat telah disiapkan RS dengan kapasitas tempat tidur yang mencukupi. Dengan demikian, pasien terkonfirmasi bisa menjalani isolasi dengan baik guna memutus mata rantai penularan COVID-19.

Mengingat varian ini jauh lebih cepat menyebar dibandingkan varian delta, dr. Nadia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M dan menyegerakan mendapatkan vaksinasi COVID-19. (nck)

Tudingan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengabaikan Gamma Ray Container Scanner yang rusak di Pelabuhan Batuampar, dinilai tidak tepat. Dimana, selain dioperasikan petugas dari pelabuhan pemegang PPR (Petugas Proteksi Radiasi), Gamma Ray Container Scanner, yang rusak sebelumnya, sudah tidak efisien jika diperbaiki. Terlebih, fungsinya sudah digantikan alat yang lebih canggih HCVM X-Ray Screening System.
Kondisi terbaru di Pelabuhan Batuampar itu diungkap Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Jumat (14/1), menjawab pernyataan terkait alat tersebut. Dimana, pertanyaan yang disampaikan ke BP Batam, dinilai muncul, karena ketidaktahuan atas alat atau kondisi di Pelabuhan Batuampar, yang sebenarnya.
"Tentu kami apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada kami. Namun, di lain sisi BP Batam berharap kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas pada bidang tertentu untuk tidak mengeluarkan statement yang tidak sesuai tupoksinya. Sehingga, tidak menimbulkan kesalahan persepsi," kata Ariastuty.
Ariastuty mengungkapkan, pengoperasian Gamma Ray Container Scanner dilakukan sepenuhnya oleh petugas dari pelabuhan pemegang PPR (Petugas Proteksi Radiasi), berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam pada saat itu. Saat ini, Gamma Ray Container Scanner sudah tidak berfungsi dikarenakan rusak.
"Untuk perbaikannya dipandang sudah tidak lagi efisein, mengingat belanja perbaikan alat tersebut cukup besar. Kemudian, peran fungsi Gamma Ray Container Scanner sudah diperbaharui dengan HCVM X-Ray Screening System milik Kantor Bea Dan Cukai Kelas 1 Batam," ungkap pejabat BP Batam yang biasa dipanggil Tuti ini.
Lebih jauh diungkap, informasi bahwa kerusakan awal terjadi di tahun 2017 pada advance communication box dalam VACIS (Vehicle and Cargo Inspection System). Merambat ke Annuncitor pada RPM dalam sistem pemindaian container
"Pada tanggal 23 Agustus tahun 2018 izin operasional untuk pemanfaatan tenaga nuklir (fotofluorografi dengan radioaktif) sudah berakhir dan tidak diperpanjang," imbuhnya.
Disisi lain, Badan Usaha Pelabuhan BP Batam telah mengusulkan proses penghapusan aset Gamma Ray Container Scanner ke Biro Umum BP Batam. Hal itu sudah dikonfirmasi ke Direktorat Infrstruktur Kawasan BP Batam sesuai Nota Dinas Direktur BUP No. 105/A4.5/RT.01/03/2021 pada tanggal 22 Maret 2021.
Gamma Ray Container Scanner diadakan Otorita Batam pada tahun 2005, dan dilaksanakan pengadaannya oleh PT. Mitrabuana Widyasakti. Semenjak diadakan alat scanning tersebut, petugas dari Bea dan Cukai memanfaatkannya dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengidentifikasi pelanggaran kepabeanan lalu lintas ekspor yang melalui pelabuhan Batu Ampar.
"Tapi sekarang sudah digantikan, karena beberapa alasan. Kita gunakan alat yang terbaru dan itu lebih efisien," tegasnya mengakhiri. (ap)

Mandalika, 13 Januari 2022 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (13/1/2022) dijadwalkan menyaksikan dan melakukan sendiri simulasi pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022, berlokasi di bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Presiden akan menjadi simulator langsung kedatangan penonton MotoGP mulai dari kedatangan dan jalan menuju sirkuit, pemantauan tempat tes PCR, tempat penukaran tiket, sampai masuk ke tribun sirkuit.

Demikian disampaikan Kapolda NTB Irjen Pol. Djoko Poerwanto di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid pada Kamis (13/1/2022).

Kapolda NTB menambahkan, setelah tiba di Bandara Lombok, Presiden selanjutnya akan menuju Sirkuit Mandalika dengan mengendarai sepeda motor bersama beberapa menteri, di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Komandan Lapangan MotoGP Mandalika Hadi Tjahjanto.

Selain itu, lanjut Kapolda NTB, Presiden akan berhenti di beberapa titik untuk mengecek sarana dan prasarana pendukung Sirkuit Mandalika seperti Jalan Bypass Bandara-Mandalika, jalan di depan Sirkuit Mandalika, dan tempat penginapan.

Pada kesempatan ini, Kapolda NTB mengungkapkan bahwa untuk pengamanan pada saat penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 nanti, tentunya personil yang akan diturunkan hingga saat ini jumlahnya masih dinamis.

"Kita terus melihat situasi yang berkembang, jumlahnya masih dinamis. Tetapi tujuannya adalah pengamanan itu sukses di penyelenggaraan dan sukses di pengamanan," ujar Kapolda NTB.

Kapolda NTB pun mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan maupun petunjuk yang diberikan oleh aparat keamanan. Para penonton MotoGP Mandalika 2022 yang datang dari luar Lombok juga diimbau untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo Septriana Tangkary mengatakan bahwa penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 akan menjadi suatu kesempatan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki sirkuit yang sangat baik. Dampak penyelenggaraan MotoGP Mandalika akan luas kepada seluruh masyarakat Indonesia.

" Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan teman-teman media, mari kita bersama-sama melihat sisi baik atau peluang-peluang pemberitaan yang baik," ujar Septriana.

Septriana menambahkan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 tentunya akan menggerakkan sektor pariwisata di Pulau Lombok, dan ini menjadikan suatu kekhasan Indonesia. " Indonesia memiliki banyak pantai. Kita bisa mengangkat banyak objek wisata, makanan, dan segala sesuatunya yang khas. Dengan demikian dapat meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya untuk daerah Lombok," katanya. (neck)

Kepolisian Daerah (Polda) Kepri,Polisi Resor Kota (Polresta) Barelang dan Satuan Brigadir Mobil (Brimob), bersama bright PLN Batam melakukan apel dalam rangka pengamanan pembangunan objek vital nasional, Selasa (11/01/2022). Apel yang berlangsung di samping Perumahan Puri Melati ini untuk mengamankan pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 kV Batu Besar – Nongsa di lima titik yang belum terbangun. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto.
Selain melakukan Apel, Kombes Pol Nugroho juga melakukan survey dan meninjau langsung 5 titik lokasi infrastruktur yang akan dibangun.
“Pembangunan infrastruktur kelistrikan berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting, terutama saat ini Batam sedang mencoba bangkit setelah dilanda pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita petugas kepolisian untuk mendukung pembangunan infrastruktur objek vital nasional karena akan memberikan dampak ekonomi bagi Batam yang berkelanjutan,” jelas Nugroho.
Secara terpisah pada saat rakor bersama antara Polda dengan bright PLN Batam karo ops Polda Kepri Kombes Syarif menjelaskan bahwa Pembangunan infrastruktur khususnya objek vital nasional merupakan prioritas utama di Batam, Menurutnya, hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar seperti listrik dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing. Pembangunan dan transformasi infrastruktur di Indonesia bertujuan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah terutama di wilayah Batam yang sedang bangkit.
Sementara itu bright PLN Batam menargetkan pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 kV yang akan menghubungkan Gardu Induk Nongsa dengan Gardu Induk Batu Besar dapat segera rampung pada awal tahun 2022 ini.
Excecutive Vice President of Project Management bright PLN Batam, M. Nasir Tadjri mengungkapkan bahwa bright PLN Batam telah bekerja keras membangun jaringan listrik yang handal demi kenyamanan dan terjaganya pasokan listrik untuk pelanggan.
“Peningkatan keandalan merupakan mandat yang diberikan oleh pemerintah serta pemegang saham kami yaitu PT PLN (Persero). Sesuai dengan peran bright PLN Batam sebagai pelayan kebutuhan publik akan energi listrik, kami terus berupaya memenuhi dan meningkatkan pasokan listrik di Kota Batam”, ujar Nasir.
Nasir mengungkapkan bright PLN Batam memiliki tanggung jawab untuk menyediakan listrik setiap waktu dengan kualitas yang baik, meminimalisir pemadaman, sehingga kelancaran pasokan menjadi kunci utama dalam pelayanan dan pembangunan kota Batam. Sementara untuk bergerak maju, bright PLN Batam juga memiliki tanggung jawab untuk membantu mewujudkan rasio elektrifikasi hingga 100% di wilayah Batam.
“Tentunya bright PLN Batam berharap bahwa dukungan personil yang kuat dimiliki Polda, Polres, Brimob dan Satpol PP yang ada di Batam, bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi dan sinergi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Batam,” tutup Nasir.
Guna meningkatkan pembangunan dan menjaga keberlangsungan pelayanan listrik bright PLN Batam membangun transmisi SUTT 150 KV untuk memperkuat pasokan listrik dengan membantu penyaluran daya dari GI Batu Besar yang saat ini sudah overload (kelebihan beban). Dampaknya, bright PLN Batam tidak dapat melayani permintaan pelanggan yang ingin naik daya atau bahkan pasang baru.
Selain untuk memperkuat dan meningkatkan keandalan pasokan listrik, pembangumam ini juga sebagai bentuk kesiapan bright PLN Batam dalam menjaga keberlangsungan suplai energi listrik bagi industri dan binsis yang ada di Batam Barelang. Terutama semenjak ditetapkannya Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP) dan KEK MRO Batam Aero Technic (BAT) pada Juli 2020 lalu.

Jakarta, 5 Januari 2022. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus terjangkau masyarakat. Karena itu Pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, sekaligus menciptakan stabillisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Arahan Presiden tersebut ditujukan untuk merespon dengan cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tercatat pada minggu ke-5 Desember 2021, harga minyak goreng kemasan mencapai rata-rata Rp18.492,00 per liter atau mengalami peningkatan sebesar 8,31% (MtM).

“Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada press briefing kebijakan Pemerintah terkait harga minyak goreng, di Jakarta, Rabu (5/01).

Minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, kebutuhan biaya untuk menutup selisih harga, PPN dan biaya Surveyor sebesar Rp3,6 Triliun yang bersumber dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Selisih harga yang dimaksud adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail.

Kebijakan pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat. Kebijakan ini sebagai bentuk upaya nyata Pemerintah dalam mendukung penyediaan pangan yang terjangkau untuk masyarakat.

Pemerintah juga telah menugaskan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama BPDP KS untuk mempercepat implementasi dari kebijakan ini.

Menteri Perdagangan akan bertugas untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, dan menyiapkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga minyak goreng oleh BPDP KS dengan mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN Atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel Oleh BPDP KS.

Selanjutnya, BPDP KS akan bertugas menyiapkan pendanaan dan pembayaran terhadap selisih harga pasar dengan HET minyak goreng kemasan sederhana selama 6 bulan beserta PPN-nya, menyiapkan pembiayaan dan menetapkan Surveyor independen, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Produsen penyalur minyak goreng kemasan, sesuai daftar dari Kementerian Perdagangan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam upaya stabilisasi harga minyak goreng, Pemerintah juga tengah mengadakan kegiatan operasi pasar. “Pada saat ini kita juga sebenarnya masih mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter di 47 ribu gerai pasar modern. Hari ini sudah terealisasi sebanyak 4 juta liter, jadi 7 juta liter on-going dilaksanakan,” ucap Menteri Lutfi. (nck)

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan persetujuan atas merger dan akuisisi penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia. Persetujuan itu termuat dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persetujuan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia.

Menkominfo menyatakan selama dua tahun terakhir, upaya merger operator telekomunikasi yang telah mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas industri telekomunikasi di Indonesia. Bahkan, menurutnya dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan termasuk pemenuhan kewajiban pelayanan universal.

“Hari ini adalah hari dimana satu tahap industri telekomunikasi indonesia maju dan berkembang, melalui proses konsolidasi industri telekomunikasi merger dan akuisisi. Dimana pada hari ini, saya sebagai Menteri Kominfo telah memberikan persetujuan atas merger dan akuisisi atau penggabungan PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia,” ujarnya dalam Konferensi Pers Merger dan Akuisisi PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia, di Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (04/01/2022).

Menurut Menteri Johnny, penggabungan PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia menjadi hasil konkret pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Implementasi pengaturan itu ditujukan untuk menata dan memperkuat industri telekomunikasi nasional.

“Berbagai payung hukum juga disiapkan termasuk di dalamnya yakni Undang-Undang Cipta Kerja, secara khusus di pengaturan sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) untuk melakukan penataan industri agar lebih efisien, pangsa pasar yang lebih besar dan capital structure yang lebih kuat, serta untuk mendukung pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia, seperti pengembangan dan perluasan tulang punggung telekomunikasi 4G dan pengembangan operasi komersial 5G dan turunannya,” jelasnya.

Menurut Menkominfo, Undang-Undang Cipta Kerja sektor Postelsiar menitikberatkan pada tiga aspek penataan yakni infrastructure sharing, spectrum frequency sharing dan pricing policy atau kebijakan harga batas atas dan batas bawah. Pengaturan itu ditujukan untuk melindungi konsumen dan industri telekomunikasi di Indonesia.

“Hari ini kita wujudkan dengan baik dan kita bersama harapkan agar industri nasional kita khususnya di sektor telekomunikasi dan digital dapat terus berkembang maju di masa yang akan datang,” tuturnya.

Kualitas Layanan

Menurut Menteri Johnny, seiring dengan upaya peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, Kementerian Kominfo juga terus mengupayakan peningkatan industri satelit Indonesia untuk memenuhi kapasitas satelit nasional guna keperluan konektivitas middle-mile maupun retail customer.

“Merger dan akuisisi kedua perusahaan ini menghasilkan suatu struktur manajemen dan komposisi kepemilikan saham PT. Indosat. Komposisi kepemilikan setelah merger dan akuisisi antara lain saham 1 perusahaan privat, saham 1 perusahaan BUMN, dan saham publik,” ujarnya.

Setelah merger dan akuisisi, Menkominfo mengharapkan industri telekomunikasi nasional menjadi lebih semarak. "Merger dan akuisisi dalam rangka konsolidasi industri telekomunikasi Indonesia semakin didukung, sehingga dapat diperoleh atau kita bisa menghasilkan iklim industri telekomunikasi yang lebih produktif dan lebih efisien di Indonesia dalam memberikan dukungan atas transformasi digital nasional,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny seluruh upaya yang dilakukan tentunya diawasi dengan berbagai instrumen regulasi dan kebijakan. Hal itu agar persaingan usaha dapat berlangsung sehat, makin efisien, berdaya saing dan terus bertumbuh memenuhi kebutuhan nasional mewujudkan Indonesia terkoneksi semakin digital dan semakin maju.

“Hari ini suatu hari yang baru, suatu tahapan yang baru dimana proses konsolidasi industri, proses merger dan akuisisi dilaksanakan dengan baik. Kita harapkan merger dan akusisi ini akan memberikan layanan bagi telekomunikasi indonesia, kemampuan kita untuk memberikan dukungan atas transformasi digital nasional, pelibatan rakyat dalam keikutan serta pemanfaatan ruang digital nasional kita akan semakin baik di masa-masa yang akan datang,” paparnya.

Menkominfo menyatakan akan terus mendukung dan mendorong agar konsolidasi industri berlangsung untuk mewujudkan industri telekomunikasi yang lebih produktif, lebih efisien dan mempunyai daya saing yang lebih kuat atau yang lebih baik.

“Khususnya dalam rangka penguatan struktur permodalan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, perluasan pangsa pasar sehingga layanan atau kepentingan konsumen juga dapat dilindungi dengan baik,” tandasnya.

Kewajiban Pelayanan Universal

Melalui Keputusan Menkominfo Nomor 7 Tahun 2022, seluruh hak dan kewajiban PT. Hutchison 3 Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi, beralih menjadi hak dan kewajiban PT. Indosat Tbk. Menurut Menteri Johnny, hak dan kewajiban peralihan tersebut termasuk dan tidak terbatas pada lima hal, yaitu hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban menjamin keberlangsungan layanan kepada pelanggan, kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, serta kontribusi kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO).

“Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi PT Indosat Tbk akan dimutakhirkan dengan memasukkan seluruh hak dan kewajiban PT Hutchison 3 Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada hak penggunaan penomoran telekomunikasi, kewajiban pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi, kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio; dan kontribusi kewajiban pelayanan universal atau USO,” jelasnya.

Selain itu, izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Hutchison 3 Indonesia juga akan dialihkan menjadi izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data PT Indosat Tbk. Menurut Menkominfo, PT Indosat Tbk setelah merger dan akuisisi wajib memenuhi dua komitmen.

“Yang pertama menambah jumlah site baru paling sedikit sebanyak 11.400 site sampai dengan tahun 2025, sehingga secara total jumlah site PT Indosat Tbk paling sedikit berjumlah 52.885 site di tahun 2025,” ujarnya.

Komitmen lain berkaitan dengan perluasan cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan seluler paling sedikit sebanyak 7.660 desa dan kelurahan baru sampai dengan tahun 2025. Sehingga secara total cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan seluler PT Indosat Tbk paling sedikit berjumlah 59.538 desa dan kelurahan di tahun 2025.

“Dan meningkatkan kualitas layanan sampai dengan tahun 2025 paling sedikit 12,5% untuk download throughput dan 8% untuk upload throughput,” tegas Menteri Johnny.

Menurut Menkominfo, pencabutan seluruh izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi PT Hutchison 3 Indonesia, dan penyesuaian atau pemutakhiran izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi PT Indosat Tbk, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Selain itu, Kementerian Kominfo menyetujui pengalihan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) PT Hutchison 3 Indonesia kepada PT Indosat Tbk beberapa rentang pita frekuensi radio.“Yang pertama pita frekuensi radio pada rentang 1732,5 sampai 1742,5 MHz berpasangan rentang dengan 1827,5 sampai dengan 1837,5 MHz. Kedua, pita frekuensi radio pada rentang 1920 sampai dengan 1925 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio rentang 2110 sampai dengan 2115 MHz,” ujarnya.

Pada rentang selanjutnya, Kementerian Kominfo pita frekuensi radio pada rentang 1925 sampai dengan 1930 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio pada rentang 2115 sampai dengan 2120 MHz; dan pita frekuensi radio pada rentang 1930 sampai 1935 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio pada rentang 2120 sampai dengan 2125 MHz.

“Pengalihan izin Pita Frekuensi Radio (IPFR), tidak mengubah ketentuan masa laku dan kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio masing-masing izin penggunaan spektrum frekuensi radio,” jelas Menteri Johnny.

Atas persetujuan tersebut, PT Indosat Tbk wajib mengembalikan 5 MHz pita frekuensi radio pada rentang 1975 sampai dengan 1980 MHz berpasangan dengan 2165 sampai 2170 MHz, dengan ketentuan bahwa PT Indosat Tbk masih dapat menggunakan pita frekuensi radio pada rentang 1975 sampai 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz paling lama satu tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri atau sampai dengan 4 Januari 2023. “Seluruh Izin Stasiun Radio (ISR) atas nama PT Hutchison 3 Indonesia ditetapkan menjadi atas nama PT Indosat Tbk,” jelas Menkominfo.

Menteri Johnny menegaskan merger dan akuisisi penyelenggaraan telekomunikasi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia, tidak mengurangi segala kewajiban kedua opsel tersebut kepada negara, pemerintah maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Termasuk dan tidak terbatas pada kewajiban hukum dan pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta semaksimal mungkin melindungi dan menjaga sumber daya manusia bangsa Indonesia,” tandasnya.

Selain itu, merger dan akuisisi ini juga tidak mengurangi segala kewajiban Indosat dan H3I kepada negara, pemerintah serta kewajiban hukum dan kepada karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kementerian Kominfo akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan, agar pemenuhan komitmen dan kewajiban dalam rangka merger dan akuisisi penyelenggaraan penyediaan layanan telekomunikasi ini terlaksana dengan baik,” tegas Menkominfo. (nck)

Page 2 of 110

Tentang Kami