Diskominfo Batam – Wali Kota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa program transmigrasi memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Hal itu disampaikan Amsakar saat menjadi narasumber dalam Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Transformasi Transmigrasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029. Melalui program ini, sebanyak 1.476 sumber daya manusia unggul yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot akan ditempatkan di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia untuk mendorong inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan pembangunan kawasan.
Dalam paparannya, Amsakar mengatakan kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga membagikan pengalaman Pemerintah Kota Batam dalam menangani relokasi masyarakat terdampak pengembangan investasi di Rempang dan Galang.
Menurutnya, kehadiran Kementerian Transmigrasi melalui pembangunan kawasan permukiman baru di Tanjung Banun menjadi solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kawasan secara terpadu.
“Alhamdulillah, kehadiran Kementerian Transmigrasi membangun kawasan permukiman di Tanjung Banun menjadi solusi yang paling baik. Masyarakat memperoleh kepastian lahan sekaligus akan dibangun ekosistem permukiman yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung,” ujar Amsakar.
Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Kementerian Transmigrasi, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Ini merupakan hasil kerja bersama. Ketika pemerintah pusat, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi, maka solusi terbaik bagi masyarakat dapat diwujudkan,” katanya.
Dalam sesi dialog, Amsakar juga menjawab pertanyaan mengenai strategi menyelaraskan perannya sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dalam mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan pelayanan investasi agar tidak terjadi sekat birokrasi.
Menurutnya, kunci utama terletak pada penyusunan perencanaan pembangunan secara terpadu melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dengan mekanisme tersebut, program dan penganggaran antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dapat saling melengkapi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
“Perencanaan pembangunan kami lakukan secara bersama. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan, kami menyelaraskan program dan anggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih. BP Batam lebih banyak menangani pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas kawasan, sedangkan Pemerintah Kota Batam fokus pada pelayanan dasar dan aspek sosial kemasyarakatan,” jelasnya.
Selain itu, pelayanan investasi di Batam juga terus diperkuat melalui sistem pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses perizinan, mempermudah layanan, serta memberikan kepastian hukum bagi para investor.
Di hadapan ratusan anggota Tim Ekspedisi Patriot, Amsakar berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi terhadap kemajuan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
“Saya percaya dengan pembekalan yang telah diberikan kepada rekan-rekan Tim Ekspedisi Patriot. Insya Allah kehadiran saudara-saudara di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia dapat membangun kondusivitas, memobilisasi masyarakat agar semakin produktif, sekaligus menghadirkan energi baru untuk mendorong kemajuan daerah,” tutupnya.
Indosat Ooredoo Hutchison Catat Pertumbuhan Double Digit, Percepat Transformasi Berbasis AI
Jakarta, 28 Juli 2026 – PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison, Indosat, IOH, atau Perseroan; IDX: ISAT) kembali membukukan kinerja keuangan dan operasional yang kuat pada semester pertama 2026. Tren positif tersebut menunjukkan bagaimana transformasi berbasis AI mampu memperkuat bisnis Perseroan saat ini sekaligus membangun fondasi dari pertumbuhan digital Indonesia ke depan.
Dalam periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026, Indosat membukukan pendapatan sebesar Rp30,7 triliun, meningkat 13,1% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya (YoY). EBITDA naik 14% YoY menjadi Rp14,6 triliun. Angka tersebut tumbuh lebih cepat dibanding pendapatan. Margin EBITDA tumbuh sehat pada 47,6%. Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk yang dinormalisasi meningkat 49,2% YoY menjadi Rp3,2 triliun, didukung oleh pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, pengelolaan biaya yang disiplin, serta peningkatan efisiensi operasional.
AI kini semakin integral dalam pengalaman digital sehari-hari pelanggan. Melalui berbagai layanan seperti fitur Anti-Spam dan Anti-Scam, Sahabat-AI, Gemini AI, serta Adobe Express, Indosat menghadirkan pengalaman digital yang lebih produktif, kreatif, dan aman sebagai bagian dari layanan konektivitasnya. Berkat pengalaman yang semakin relevan ini, trafik data tumbuh 19,9% YoY dan Average Revenue Per User (ARPU) naik 17,3% YoY menjadi Rp46 ribu. Basis pelanggan seluler juga tetap kuat, yang kini berjumlah 93,4 juta pelanggan.
Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “AI North Star kami mendorong pertumbuhan nilai jangka panjang dengan mentransformasi Indosat dari penyedia konektivitas menjadi perusahaan teknologi berbasis AI. Pertumbuhan double digit yang kami capai menjadi bukti kuat bahwa strategi kami berjalan baik sekaligus mencerminkan momentum positif dari perjalanan transformasi kami. Pencapaian ini semakin memperkuat keyakinan kami untuk mengakselerasi fase transformasi selanjutnya, dengan memperkuat kapabilitas yang akan menjadi mesin pertumbuhan di masa depan sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem AI di Indonesia.”
Menginvetasikan Keberhasilan Hari Ini untuk Pertumbuhan Masa Depan
Kinerja operasional yang kuat memungkinkan Indosat mempercepat investasi yang akan membentuk fase pertumbuhan berikutnya. Dengan fondasi keuangan yang semakin kokoh, Indosat terus berinvestasi pada kapabilitas yang akan memperluas bisnis teknologinya sekaligus membuka peluang pertumbuhan jangka panjang.
Salah satu pencapaian penting di semester pertama 2026 adalah pembentukan PT Infra Fiber Teknologi (IFT) bersama Arsari Group. Melalui pengalihan pengelolaan lebih dari 86.000 kilometer infrastruktur serat optik nasional, Indosat memperoleh sekitar Rp11,7 triliun seraya mengadopsi model bisnis asset-light. Langkah ini memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk mempercepat investasi pada peluang pertumbuhan bernilai tinggi yang mendukung transformasi jangka panjang Perseroan.
Didukung oleh permodalan yang semakin kuat, Indosat juga terus memperluas bisnis AI Cloud seiring meningkatnya adopsi AI di sektor industri. Sepanjang semester pertama 2026, AI Cloud membukukan pendapatan sebesar US$33 juta, melampaui total pendapatan sepanjang tahun 2025 yang mencapai US$28 juta. Kinerja ini mencerminkan peningkatan permintaan terhadap infrastruktur AI yang berdaulat, sekaligus semakin menegaskan AI Cloud sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru utama Indosat.
Untuk mendukung ekosistem AI yang terus berkembang, Indosat juga terus memperkuat konektivitasnya. Indosat baru saja memperoleh tambahan spektrum 80 MHz pada pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan seiring kebutuhan akan pengalaman digital berbasis AI yang terus tumbuh. Bersama dengan fokus berkelanjutan pada Customer Love, investasi ini akan memungkinkan Indosat menghadirkan pengalaman digital yang lebih andal, cerdas, dan personal, sekaligus membuka peluang monetisasi baru pada layanan Indosat5G, termasuk Fixed Wireless Access (FWA).
Membangun Pertumbuhan yang Berkelanjutan
Seiring dengan pengembangan platform pertumbuhan berbasis AI, Indosat berkomitmen untuk terus memastikan bahwa inovasi Perseroan memberikan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Optimalisasi jaringan berbasis AI serta pengelolaan energi yang cerdas berhasil menurunkan intensitas emisi karbon sebesar 50,89%. Komitmen Indosat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab juga mendapat pengakuan melalui masuknya Perseroan ke dalam ketiga Indeks ESG KEHATI—SRI-KEHATI, ESG Sector Leaders, dan ESG Quality 45—untuk periode Juni–November 2026.
Indosat juga terus berinvestasi dalam masa depan AI Indonesia melalui kemitraan bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) dan Wadhwani Foundation, yang salah satunya bertujuan mengembangkan satu juta talenta digital dan 100.000 wirausaha berbasis AI hingga 2029. Berbagai inisiatif ini memperkuat keyakinan Perseroan bahwa kepemimpinan AI jangka panjang harus dibangun di atas inovasi yang bertanggung jawab, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan pengembangan talenta yang inklusif.
PLN Batam dan Altiva Identity Datacenter Tandatangani PJBTL 2 x 345 MVA, Perkuat Batam sebagai Pusat Ekonomi Digital
Batam, 28 Juli 2026 – PT PLN Batam dan PT Altiva Identity Datacenter menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan total daya 2 x 345 MVA. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan Altiva Datacenter di Kawasan Nongsa sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan data center berkapasitas hingga 700 MVA.
Penyediaan tenaga listrik melalui PJBTL tersebut direncanakan mulai dilakukan secara bertahap pada tahun 2027.
Penandatanganan PJBTL disaksikan oleh Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam ex officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Turut hadir jajaran pejabat BP Batam, Direktur PT Altiva Identity Datacenter Edi Haryanto beserta jajaran, serta Komisaris dan Direksi PT PLN Batam.
Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa penandatanganan PJBTL tersebut menjadi salah satu pintu penting bagi berkembangnya investasi sektor digital di Batam.
Menurut Amsakar, keputusan Altiva memilih Batam merupakan pilihan yang tepat karena Batam memiliki posisi geografis yang strategis, aksesibilitas yang baik, kedekatan dengan Singapura, serta peran penting sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia di kawasan barat.
“Batam merupakan daerah yang sangat representatif untuk pengembangan investasi berbasis teknologi. Lokasinya strategis, aksesibilitasnya terbuka, dan berhadapan langsung dengan salah satu pusat ekonomi utama di kawasan Asia,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam dan BP Batam siap memberikan dukungan bagi setiap investasi yang masuk, termasuk melalui percepatan perizinan, kemudahan proses, dan koordinasi lintas sektor.
“Apabila kebutuhan kelistrikannya telah dipersiapkan oleh PLN Batam, maka dari sisi perizinan dan dukungan lainnya kami juga siap mempercepat dan memudahkan apa yang dibutuhkan investor,” katanya.
Amsakar menilai momentum investasi Batam pada tahun 2026 dan 2027 harus dimanfaatkan secara optimal. Masuknya berbagai perusahaan teknologi dan data center berskala besar menunjukkan bahwa Batam semakin mendapat perhatian sebagai destinasi investasi digital.
“Pilihan berinvestasi di Batam semakin menegaskan bahwa daerah ini memiliki prospek yang sangat besar. Karena itu, mari kita membangun narasi yang produktif dan lebih banyak membicarakan kekuatan Batam agar daerah ini benar-benar menjadi pusat investasi dan lokomotif pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama PT PLN Batam menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk kepercayaan investor terhadap kesiapan sistem kelistrikan Batam.
“Melalui PJBTL ini, PLN Batam akan menyediakan pasokan tenaga listrik bagi pengembangan PT Altiva Identity Datacenter. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi energi bagi pertumbuhan ekonomi digital di Batam,” ujarnya.
Menurutnya, kepastian pasokan energi menjadi salah satu pertimbangan utama bagi industri data center dalam menentukan lokasi investasi. Untuk itu, PLN Batam terus menyiapkan sistem dan infrastruktur kelistrikan agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan industri.
Penandatanganan PJBTL tersebut juga menambah daftar kerja sama PLN Batam dalam mendukung pengembangan data center berskala besar. Sebelumnya, PLN Batam telah menjalin kerja sama serupa dengan sejumlah investor yang memiliki kebutuhan daya besar.
“Pesan kami kepada para investor sangat jelas. Batam siap menjadi tujuan investasi dan PLN Batam siap menjadi mitra energi yang andal untuk mendukung pertumbuhan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur PT Altiva Identity Datacenter, Edi Haryanto, menyampaikan bahwa Altiva hadir tidak hanya untuk membangun fasilitas pusat data, tetapi juga untuk berkontribusi dalam perjalanan Batam menuju salah satu pusat ekonomi digital di Indonesia.
“Dengan dukungan BP Batam, kesiapan PLN Batam, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Batam akan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat infrastruktur digital di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara,” ujar Edi.
PLN Batam juga menyampaikan apresiasi kepada PT Altiva Identity Datacenter atas kepercayaan yang diberikan, serta kepada BP Batam yang terus berperan aktif dalam membuka ruang investasi, mempercepat proses perizinan, dan mengoordinasikan dukungan lintas sektor.
Proyek Altiva Datacenter dikembangkan di atas lahan seluas sekitar 11 hektare di Kawasan Nongsa dan direncanakan berkembang secara bertahap hingga mencakup lebih dari 30 hektare. Dengan dukungan infrastruktur kelistrikan dari PLN Batam, proyek ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional sekaligus meningkatkan daya tarik Batam sebagai destinasi investasi teknologi.
Didukung lokasi yang strategis dan konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi regional, Batam memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu hub digital di kawasan Asia Tenggara.
Melalui kerja sama tersebut, PLN Batam menegaskan kesiapannya dalam mendukung kebutuhan energi bagi industri digital dan investasi berskala besar. Kolaborasi antara pemerintah, BP Batam, pelaku usaha, dan penyedia infrastruktur diharapkan semakin memperkuat posisi Batam sebagai pusat ekonomi digital yang kompetitif dan berdaya saing global.
Luruskan Persepsi Publik, Amsakar Jelaskan Peran RT/RW dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meluruskan pemahaman masyarakat terkait wacana pelibatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam penguatan basis data kemasyarakatan dan perpajakan di Kota Batam. Ia menegaskan, RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak, melainkan membantu pemerintah dalam pemutakhiran data.
Menurut Amsakar, pelibatan RT dan RW merupakan bagian dari koordinasi wilayah untuk meningkatkan akurasi data sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.
“RT dan RW adalah mitra pemerintah yang berada di tengah masyarakat. Perannya dalam pemutakhiran data bukan untuk melakukan penagihan pajak di lapangan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).
Amsakar menjelaskan, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kewenangan pemungutan berada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Samsat. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam hanya berperan membantu koordinasi data wilayah agar pemanfaatan dana bagi hasil pajak dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Ia juga mengatakan, Pemko Batam terus melakukan penataan dan pemutakhiran data pada sektor pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah tersebut dilakukan agar data perpajakan semakin akurat dan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan.
Sebagai bentuk apresiasi kepada pengurus RT dan RW yang selama ini membantu pelayanan masyarakat, Pemko Batam secara rutin mengalokasikan insentif operasional setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp51 miliar untuk insentif RT dan RW di 64 kelurahan dan 12 kecamatan.
Amsakar menegaskan, seluruh pengelolaan anggaran, termasuk insentif yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ke depan, Pemko Batam melalui Bapenda akan terus mengembangkan layanan perpajakan berbasis digital atau e-tax. Langkah ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menambah beban tugas RT dan RW.
Selain itu, Pemko Batam juga akan terus membuka ruang dialog dengan para Ketua RT dan RW agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat dipahami bersama dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, harmonis, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajak seluruh masyarakat, perangkat daerah, instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai komunitas untuk bersama-sama menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, menggunakan logo resmi, dan memasang dekorasi bernuansa kemerdekaan.
Ajakan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Sosialisasi Tema dan Logo HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.
Dalam surat edaran tersebut ditetapkan tema HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Adapun tema, logo resmi, serta Pedoman Identitas Visual HUT Ke-81 RI dapat diunduh melalui laman https://logohutri.istanapresiden.go.id
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengimbau seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, pelaku usaha, serta masyarakat untuk menggunakan logo resmi HUT Ke-81 RI pada berbagai media publikasi, baik cetak, elektronik, maupun digital, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
“Momentum peringatan kemerdekaan menjadi ajang untuk memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap Tanah Air. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Batam menggunakan tema dan logo resmi HUT Ke-81 RI, memasang dekorasi di lingkungan masing-masing, serta mengibarkan Bendera Merah Putih sepanjang bulan Agustus,” ujar Rudi, Rabu (29/7/2026).
Selain menggunakan logo resmi, masyarakat juga diimbau memasang dekorasi berupa umbul-umbul, spanduk, baliho, poster, maupun ornamen bertema HUT Ke-81 RI di lingkungan perkantoran, kawasan permukiman, fasilitas umum, pusat perbelanjaan, hingga pusat-pusat aktivitas masyarakat.
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, pengibaran Bendera Merah Putih dilaksanakan secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan.
Rudi juga mengajak masyarakat memeriahkan Bulan Kemerdekaan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi warga, seperti gotong royong, perlombaan, kegiatan seni dan budaya, serta aktivitas sosial yang mempererat persatuan di lingkungan masing-masing.
“Mari kibarkan Bendera Merah Putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Bersama-sama kita semarakkan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud cinta kepada bangsa dan penghormatan atas perjuangan para pahlawan. Dengan semangat ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’, mari kita terus menjaga persatuan serta bergotong royong membangun Batam yang semakin maju dan Indonesia yang semakin kuat,” tutupnya.
OJK KEPRI DAN APPI BATAM PERKUAT SINERGI BERANTAS PEMBIAYAAN ILEGAL DAN TINGKATKAN PELINDUNGAN KONSUMEN
Batam, 27 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Batam memperkuat sinergi untuk menjaga pertumbuhan industri pembiayaan yang sehat, meningkatkan pelindungan konsumen, serta mencegah aktivitas perusahaan pembiayaan ilegal di wilayah Kepulauan Riau.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya dengan jajaran pengurus baru APPI Batam di Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Senin. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang penguatan kolaborasi antara regulator dan industri pembiayaan dalam mendukung stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua APPI Batam Herman, didampingi Sekretaris Resgiantoro dan Bendahara Jessica Riviera Ayuthaya.
Dalam kesempatan tersebut, Sinar Danandjaya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru APPI Batam dan berharap kepengurusan yang baru dapat semakin memperkuat peran asosiasi dalam mendorong industri pembiayaan yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.
“Kami mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada pengurus APPI Batam yang baru. Kami berharap APPI terus menjaga soliditas organisasi, mempertahankan kinerja industri yang baik, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau. APPI juga diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memperkuat pelindungan konsumen,” ujar Sinar.
Lebih lanjut, Sinar menyampaikan bahwa kinerja industri pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau hingga Maret 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 12,78 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 0,61 persen.
Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio Non-Performing Financing (NPF) di Kepulauan Riau tercatat sebesar 1,36 persen, lebih rendah dibandingkan NPF nasional yang mencapai 2,83 persen, sehingga mencerminkan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga.
Sementara itu, berdasarkan data April 2026, penyaluran pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi Kota Batam dengan nilai mencapai Rp5,22 triliun atau sekitar 85 persen dari total pembiayaan di provinsi tersebut.
Perkuat Pengawasan terhadap Aktivitas Pembiayaan Ilegal
Selain membahas perkembangan industri pembiayaan, OJK dan APPI Batam juga membahas adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Kota Batam dan sekitarnya. Keberadaan perusahaan pembiayaan ilegal berpotensi merugikan masyarakat sekaligus mengganggu terciptanya iklim usaha yang sehat dan berintegritas.
“OJK bersama APPI Batam akan terus memperkuat pengawasan dan langkah preventif terhadap indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan ilegal. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas perusahaan pembiayaan sebelum menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan,” tegas Sinar.
OJK juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan resmi OJK guna memperoleh informasi mengenai legalitas pelaku usaha jasa keuangan serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas keuangan ilegal.
Perkuat Pelindungan Konsumen melalui Penerapan Market Conduct
Dalam pertemuan tersebut, Sinar juga menekankan pentingnya penguatan aspek market conduct oleh seluruh perusahaan pembiayaan.
Berdasarkan data layanan pengaduan konsumen OJK Provinsi Kepulauan Riau selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menempati urutan ketiga berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima OJK. Sementara itu, sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) mencatat jumlah pengaduan terbanyak sebanyak 323 pengaduan, disusul sektor perbankan dengan 199 pengaduan.
Adapun tiga isu yang paling banyak diadukan masyarakat di Kepulauan Riau meliputi restrukturisasi pembiayaan sebanyak 163 pengaduan, perilaku petugas penagihan sebanyak 130 pengaduan, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 111 pengaduan.
Menyikapi kondisi tersebut, OJK meminta APPI Batam untuk mendorong seluruh anggotanya memperkuat penyelesaian pengaduan melalui mekanisme internal dispute resolution, menerapkan praktik penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan transparansi dalam proses restrukturisasi pembiayaan, serta memastikan ketepatan dan kualitas pemutakhiran data SLIK.
Melalui sinergi yang semakin erat antara OJK dan APPI Batam, diharapkan industri pembiayaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat terus tumbuh secara sehat, menerapkan tata kelola yang baik, memberikan pelindungan yang optimal kepada konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan bahwa perbaikan Jalan Gajah Mada pada ruas Pura Agung Amertha Buana hingga Taman Kota merupakan komitmen menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih aman, nyaman dan andal bagi masyarakat.
Perbaikan tersebut dilaksanakan sebagai solusi atas kerusakan jalan yang tengah dikeluhkan para pengguna jalan. Pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan dalam kondisi cuaca normal.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait, mengatakan perbaikan dilakukan secara menyeluruh agar memberikan manfaat jangka panjang.
“Tujuan utama pekerjaan ini adalah meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kami memahami proses pelaksanaannya menimbulkan ketidaknyamanan sementara, namun perbaikan ini diperlukan agar masyarakat memperoleh infrastruktur jalan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkualitas,” ujarnya, Selasa (28/7).
Ia menjelaskan, sebelum pekerjaan dimulai, BP Batam telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan skema rekayasa lalu lintas serta melaksanakan pemberitahuan melalui media sosial dan mitra media BP Batam kepada masyarakat guna meminimalkan dampak terhadap aktivitas pengguna jalan.
“Kami berterima kasih atas pengertian dari masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak sangat kami harapkan agar proses rekonstruksi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi standar mutu maupun aspek keselamatan,” katanya.
Lebih lanjut ditekankan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek terus ditingkatkan agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan memenuhi standar keselamatan.
Terkait laporan insiden kecelakaan yang terjadi di sekitar lokasi proyek pada Senin (27/7), BP Batam menyampaikan rasa prihatin dan simpati kepada korban beserta keluarga.
“Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi dan mendoakan agar korban segera pulih. Peristiwa ini menjadi catatan bagi kami untuk terus memperkuat aspek keselamatan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur,” ucapnya.
BP Batam juga telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban dan melakukan kunjungan kepada korban beserta keluarga untuk menyampaikan dukungan secara langsung.
BP Batam mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan selama proses rekonstruksi berlangsung demi keselamatan bersama.
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam pada semester II Tahun 2026. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Triwulan II/Semester I di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/7/2026).
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, para asisten, serta seluruh kepala OPD. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja semester pertama, realisasi perangkat daerah penghasil pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta menyusun strategi percepatan pelaksanaan program pada semester kedua.
Dalam arahannya, Amsakar menegaskan seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kinerja agar target pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan. Menurutnya, pemerintahan Amsakar-Li Claudia telah memasuki satu tahun lima bulan sehingga percepatan pelaksanaan program menjadi hal yang sangat penting agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.
“Saya minta seluruh OPD memberikan perhatian serius terhadap setiap program yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan menunda pekerjaan, segera dipercepat agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” tegas Amsakar.
Ia menekankan bahwa 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam harus menjadi fokus seluruh perangkat daerah. Program-program tersebut perlu dikawal secara konsisten agar terlaksana sesuai target dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat.
“Fokus kita sekarang adalah memastikan 15 program prioritas Amsakar-Li Claudia berjalan sesuai target. Saya minta seluruh OPD bergerak lebih cepat agar pelaksanaannya semakin optimal pada semester kedua,” ujarnya.
Selain mengevaluasi capaian program, Amsakar juga mengingatkan kepala OPD agar responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di ruang publik, terutama isu maupun pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
“Setiap persoalan yang berkembang di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan OPD masing-masing, harus disikapi dengan baik. Jangan dibiarkan berkembang tanpa penjelasan. Berikan respons yang cepat, tepat, dan berdasarkan fakta,” katanya.
Untuk memperkuat koordinasi, Amsakar meminta setiap OPD teknis menyusun agenda pembahasan secara berkala guna mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Saya berharap OPD teknis memiliki agenda yang terjadwal untuk membahas setiap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, setiap kendala dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam terus membangun fondasi pemerintahan yang kuat melalui kinerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
“Bangun fondasi yang baik. Mari menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus memberikan nilai tambah dan dampak positif bagi kemajuan Kota Batam,” ujar Li Claudia.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat sinergi, mempercepat pelaksanaan 15 program prioritas, serta memastikan seluruh target pembangunan pada semester II Tahun 2026 dapat direalisasikan secara optimal demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Jakarta, 28 Juli 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha yang diduga melakukan penipuan bernama Snapboost. Snapboost mengklaim platform monetisasi media sosial dan menggunakan sistem C2E (Click to Earn), di mana pesertanya akan mendapatkan penghasilan melalui like dan share konten di berbagai platform media sosial.
Aktivitas ilegal tersebut diduga menawarkan skema investasi dengan meminta masyarakat melakukan deposit untuk mengerjakan berbagai tugas, seperti memberikan tanda suka (like) pada konten media sosial Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Selain itu, Snapboost menjanjikan pendapatan harian, bonus berdasarkan jenjang keanggotaan, komisi atas perekrutan anggota baru (member get member), serta hadiah berupa sepeda motor dan mobil bagi anggota yang melakukan penyetoran dana dalam nominal tertentu.
Berdasarkan hasil koordinasi, Snapboost diketahui tidak memiliki badan hukum dan izin usaha di Indonesia serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Satgas PASTI juga menemukan indikasi bahwa pelaku secara berkala mengganti alamat tautan (URL) dengan menggunakan nama yang berbeda-beda, namun tetap mempertahankan tampilan, fitur, serta mekanisme operasional yang sama sehingga diduga saling berkaitan.
Menindaklanjuti temuan yang berpotensi merugikan masyarakat tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan dimaksud dan segera melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi maupun tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas tersebut diimbau untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.
Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap penawaran investasi maupun aktivitas keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat atau tidak logis, termasuk yang mengharuskan penyetoran dana di awal serta beroperasi melalui situs atau aplikasi yang sering berganti alamat tautan, namun tetap menggunakan tampilan, fitur, dan mekanisme operasional yang serupa.
Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan juga dapat menyampaikan laporan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung percepatan pemblokiran rekening pelaku dan upaya penanganan lebih lanjut.
Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi bagi Pemangku Kepentingan di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan budaya baca dan literasi.
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
“Apa artinya kota yang modern jika masyarakatnya belum siap secara kapasitas intelektual dan mental? Di sinilah literasi memegang peranan penting,” ujar Firmansyah.
Ia menjelaskan, salah satu misi pembangunan Kota Batam adalah mewujudkan Batam sebagai kota madani yang modern dan sejahtera. Menurutnya, konsep masyarakat madani tidak hanya identik dengan kemajuan fisik, tetapi juga ditandai oleh masyarakat yang berilmu, berbudaya, dan memiliki pola pikir maju.
“Budaya membaca merupakan pintu utama menuju terwujudnya masyarakat yang madani,” katanya.
Karena itu, lanjut Firmansyah, peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tidak sekadar menjadi target administratif, melainkan menjadi indikator kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan serta berkontribusi terhadap kemajuan Kota Batam melalui inovasi dan kreativitas.
Ia juga menekankan bahwa penguatan literasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai pihak, mulai dari satuan pendidikan, perpustakaan, komunitas literasi, hingga masyarakat.
“Mari kita bersinergi dan menyatukan langkah untuk membangun generasi yang cerdas, berbudaya literasi, serta siap membawa Kota Batam semakin maju dan berdaya saing di tingkat global,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozie, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya budaya baca dan literasi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Herman, penguatan budaya literasi memerlukan kolaborasi seluruh elemen, baik pemerintah, lembaga pendidikan, perpustakaan, komunitas literasi, maupun masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun sinergi dalam menyusun strategi yang efektif untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Batam,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 28–29 Juli 2026. Peserta berasal dari perwakilan perpustakaan sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), kelurahan, serta kepala sekolah se-Kota Batam.
ASCOTT INDONESIA PERINGATI HARI MANGROVE SEDUNIA MELALUI AKSI PENANAMAN MANGROVE BERSAMA
Jakarta - Ascott Indonesia memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026 dengan menggelar aksi konservasi mangrove di Jakarta dan Batam sebagai bagian dari program keberlanjutan Ascott CARES. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
Di Jakarta, Ascott Indonesia bersama sejumlah properti Somerset dan Pop! Hotels menanam 2.000 bibit mangrove di Pulau Tidung Kecil bekerja sama dengan Mangrove Jakarta. Selain penanaman, peserta juga mengikuti edukasi mengenai pembibitan dan pentingnya konservasi mangrove.
Rangkaian kegiatan di Jakarta juga mencakup pemantauan mangrove yang telah ditanam pada kegiatan sebelumnya serta aksi bersih pantai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan upaya pelestarian mangrove tidak berhenti pada penanaman, tetapi juga melalui perawatan yang berkelanjutan.
Di Batam, Ascott Regional Batam bersama komunitas menggelar penanaman mangrove di kawasan Mangrove Ecotourism Pandang Tak Jemu, Kampung Tua Bakau Serip, Nongsa. Sebanyak 100 bibit mangrove ditanam dengan dukungan pembiayaan perawatan tahunan agar tanaman dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi ekosistem pesisir.
Kegiatan di Batam diikuti oleh 50 perwakilan dari berbagai properti Ascott, di antaranya Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam, Fox Hotel Nagoya Batam, Harris Resort Waterfront Batam, Harris Hotel Batam Center, Harris Resort Barelang Batam, Harris Hotel Nagoya Batam, dan Yello Hotel Harbor Bay Batam. Program ini diharapkan menjadi agenda CSR tahunan dengan penambahan bibit mangrove setiap tahun.
Selain penanaman mangrove, peserta juga melakukan coastal clean-up serta mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Program ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
Director of Operations Excellence & Sustainability Ascott Indonesia, Reza Dranie, mengatakan mangrove memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, dan menyerap karbon biru untuk membantu mitigasi perubahan iklim. Melalui Ascott CARES, perusahaan berkomitmen terus menghadirkan berbagai program keberlanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Kontak Media:
Dhita Salsabila Putri
Public Relations & Pre-Opening Senior Executive, The Ascott Limited – Indonesia
Mobile: +62 878 5414 7516
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Makassar, 28 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk di Indonesia Timur melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA), yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk aset bernilai besar, tetapi juga untuk mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso pada Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan" yang diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Adi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif.
Ruang eksplorasi tokenisasi tersebut antara lain mencakup resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.
Adi menjelaskan bahwa berbagai inovasi tersebut bukan lagi sebatas konsep. OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan model bisnis baru, antara lain tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin Rupiah, serta kustodian aset keuangan digital nonperdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi sektor keuangan digital mulai memasuki tahap implementasi pasar.
"Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat," kata Adi.
Adi juga menegaskan bahwa OJK terus membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah.
"Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah," ujar Adi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Luthfy Zain Fuady, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK Djoko Kurnijanto, dan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan.
"Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur," kata Fatmawati.
Fatmawati juga menekankan pentingnya pendampingan kepada pelaku UMKM, termasuk penguatan literasi keuangan dan pencatatan keuangan usaha agar memiliki kredibilitas dalam mengakses pembiayaan formal. Menurutnya, transformasi digital sektor keuangan akan mendorong UMKM naik kelas, terintegrasi dengan ekosistem digital, serta mampu menembus pasar yang lebih luas.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin menyampaikan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 6,88 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Ke depan, pengembangan ekonomi daerah akan difokuskan pada hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.
“Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku usaha,” kata Muchlasin.
Forum Komunikasi Lintas Bidang
Forum ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta diikuti perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, akademisi, perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta pelaku UMKM, koperasi, dan pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Forum Komunikasi Lintas Bidang yang bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan digitalisasi keuangan bagi pengembangan UMKM di wilayah Indonesia Timur, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengidentifikasi tantangan, peluang, dan kebutuhan pengembangan digitalisasi keuangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.
Diskusi dipandu oleh Dosen Universitas Katolik Parahyangan Yulius Purwadi Hermawan yang memaparkan berbagai peluang dan tantangan pengembangan ekonomi Indonesia Timur. Pembahasan meliputi potensi ekonomi kawasan, penguatan kolaborasi dan ekosistem pengembangan ekonomi daerah, tantangan pengembangan wilayah, serta peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, OJK bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta pelaku usaha berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digitalisasi keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur.
