JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali menyelenggarakan kompetisi ide sosial Community Link #JadiNyata 2025 bertema “Inspirasi Jadi Prestasi”. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) CIMB Niaga yang digelar sejak 2018 untuk mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tahun ini, CIMB Niaga menerima lebih dari 500 pendaftar ide sosial dari berbagai daerah. Setelah melalui proses seleksi dan penjurian ketat, 10 finalis terpilih mengikuti tahap penjurian secara tatap muka di Jakarta pada Rabu (22/10/2025).

Penjurian dilakukan oleh CIMB Niaga bersama praktisi independen untuk memilih 3 peserta dengan ide sosial terbaik. Adapun dewan juri tersebut yaitu Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei, Head of Risk Control Unit Consumer Banking CIMB Niaga Maya Latif, Corporate Communications Head CIMB Niaga Hery Kurniawan, Sustainability Head CIMB Niaga Leo Mualim serta dua juri eksternal yaitu Direktur Business Incubator The Greater Hub Dr. Dina Dellyana, MBA, CBAP, serta Founder 1000 Guru Jemi Ngadiono.

Setelah melalui proses penjurian yang ketat, CIMB Niaga resmi mengumumkan 3 Ide Sosial Terbaik dalam Community Link #JadiNyata 2025. Ketiganya adalah Budi Anggoro dari Yogyakarta dengan ide Upcycle Project yaitu pengolahan limbah anorganik dan botol air mineral menjadi produk daur ulang bernilai ekonomi. Achmad Adias Wijaya dari Pasuruan melalui ide Artdias Gallery yang mengolah limbah kayu industri mebel menjadi produk bernilai tinggi berupa mainan dan dekorasi rumah. Prayogi Harry Widharta dari Probolinggo dengan ide Maringrang Arts, kelompok usaha bersama yang memproduksi kerajinan tangan berbahan dasar kulit kerang dengan melibatkan ibu-ibu program keluarga harapan.

Selain itu, tahun ini CIMB Niaga juga memberikan penghargaan khusus untuk 2 kategori ide sosial. Kategori Outstanding in STEM diraih oleh Daniyah Deluca dari Semarang dengan ide Kakarobot, start up di bidang robotika dan otomasi industri yang menciptakan Kakarobot IoTA untuk membantu anak-anak berbakat agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan sistem pembelajaran STEM dan Computational Thinking. Adapun kategori Outstanding in Circular Economic diberikan kepada Riska Fadilla Sari dari Jakarta melalui ide Seed Paper Indonesia yang mendaur ulang sampah kertas dengan inovasi penambahan bibit menjadi plantable seed paper/kertas benih.

Para pemenang tersebut akan memperoleh pendanaan, pendampingan intensif selama satu tahun, serta akses pasar dan jaringan kolaborasi CIMB Niaga untuk mewujudkan keberlanjutan ide sosialnya.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei, menyatakan, Community Link #JadiNyata merupakan salah satu wujud nyata dari corporate purpose CIMB Niaga yaitu Advancing Customers & Society melalui pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No.8 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

“Kami percaya bahwa ide sosial yang lahir dari masyarakat adalah fondasi penting untuk membangun masa depan yang lebih inklusif. Melalui Community Link #JadiNyata, CIMB Niaga berkomitmen mendampingi para pemenang dalam mewujudkan mimpi dan aspirasinya untuk mengembangkan ide-ide sosial tersebut agar menjadi nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Fransiska di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Sebagai bagian dari rangkaian acara, pada kesempatan yang sama CIMB Niaga juga menyelenggarakan Annual Workshop yang mempertemukan para finalis dan alumni Community Link #JadiNyata sejak 2018. Workshop ini menghadirkan narasumber inspiratif seperti Dina Dellyana dan Jemi Ngadiono, yang berbagi wawasan mengenai pengembangan bisnis sosial dan peluang kolaborasi berkelanjutan.

Sejak pertama kali digelar hingga kini, Community Link #JadiNyata telah berkolaborasi dengan 21 ide sosial yang berhasil diwujudkan dan memberikan dampak positif di berbagai wilayah Indonesia. CIMB Niaga akan terus melanjutkan komitmen ini sebagai bagian dari kontribusi nyata untuk Indonesia.

Tentang CIMB Niaga

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; IDX: BNGA) adalah bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia yang berdiri sejak 1955. Mengusung purpose Advancing Customers and Society, CIMB Niaga berkomitmen membantu nasabah dan masyarakat Indonesia mewujudkan mimpi dan aspirasinya dengan semangat bekerja dari hati. Selama tujuh dekade, CIMB Niaga hadir menyediakan layanan lengkap, baik konvensional maupun Syariah, untuk segmen consumer, bisnis, hingga korporasi, didukung kapabilitas treasury, pasar modal, serta inovasi digital seperti OCTO Mobile, OCTO Clicks, dan BizChannel@CIMB. Hingga 30 Juni 2025, layanan CIMB Niaga didukung dengan 11.829 karyawan (konsolidasi), 395 kantor cabang dan jaringan (termasuk 34 Digital Lounge), 2.962 ATM, serta 699.309 EDC, QR, dan e-Commerce yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, sebagai bank yang peduli dengan bumi dan generasi masa depan, CIMB Niaga konsisten mengimplementasikan sustainability dengan pesan keberlanjutan #SekarangUntukMasaDepan.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5±1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta stabilitas nilai tukar Rupiah dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI-Rate. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makroprudensial untuk makin mendorong penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan kenaikan pertumbuhan kredit/pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada September 2025 masih tercatat 7,70% (yoy), meskipun sedikit meningkat dari 7,56% (yoy) pada Agustus 2025. Permintaan kredit belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi. Perkembangan ini tecermin dari fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 yang masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.374,8 triliun atau 22,54% dari plafon kredit yang tersedia, terutama pada segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor Perdagangan, Industri, dan Pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 29,29% dan DPK yang tumbuh sebesar 11,18% (yoy) pada September 2025 seiring ekspansi keuangan Pemerintah termasuk penempatan dana Pemerintah pada beberapa bank besar serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

“Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat,” begitu yang di sampaikan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers hasil RDG BI secara daring, Rabu (22/10/2025).

 Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada triwulan III 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Perluasan adopsi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) mendukung penguatan interkoneksi, tecermin dari transaksi pembayaran berbasis SNAP yang terus meningkat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Selain itu, struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat dengan fokus pada aspek manajemen risiko operasional dan infrastruktur teknologi pelaku industri dan ekosistem ekonomi keuangan digital. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Jakarta, 22 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola dan efektivitas regulasi dalam sektor jasa keuangan melalui penyempurnaan ketentuan pembentukan peraturan di lingkungan OJK. OJK memiliki ketentuan internal mengenai tata cara pembentukan peraturan sebagai pedoman dalam menghasilkan regulasi yang memenuhi prosedur, metode, serta kaidah penyusunan peraturan yang baik sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan regulasi, OJK telah menetapkan Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 7/PDK.02/2025 tentang Pembentukan Peraturan di OJK (PDK RMR) pada 13 Oktober 2025. Melalui peraturan ini, terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur dan bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) yang diubah menjadi Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK). Perubahan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian format, yakni format PADK kini berbentuk peraturan sebagaimana halnya format Peraturan OJK (POJK).

Adapun isi batang tubuh PADK hanya memuat ketentuan umum (prinsipal), sementara substansi teknis dijelaskan secara lebih rinci dalam lampiran PADK. Dengan diberlakukannya PDK RMR, seluruh SEOJK yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku dan dimaknai sebagai PADK hingga dilakukan perubahan atau pembaruan atas ketentuan dimaksud. OJK berharap perubahan nomenklatur dan format ini dapat meningkatkan keseragaman, kejelasan, serta transparansi regulasi di sektor jasa keuangan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku industri, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Sebelumnya, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK bertanggung jawab memastikan kegiatan sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri, Selasa (21/10/2025).

Kunjungan itu disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Kepri, J. Devy Sudarso di Ruang Kajati Kepri, Tanjungpinang.

Usai pertemuan, Amsakar Achmad menyebutkan kunjungannya bersama jajaran ingin meminta arahan dan petunjuk akan bagaimana upaya strategis lembaganya dalam mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan penerimaan negara.

“Bahasannya pada dua hal, yang pertama akan melanjutkan kerja sama perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Kedua, yaitu tata kelola secara umum,” sebut Amsakar.

Ia kemudian menekankan, pihaknya meminta pandangan dan arahan Kajati Kepri soal tata kelola melalui skema OIP atau Operator Investasi Pemerintah.

“Ini tinggal tim internal yang akan mendalami kembali, dalam waktu dekat akan dilakukan presentasi kembali kepada Pak Kajati,” ungkap Amsakar.

Keberadaan OIP diketahui merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan negara yang berorientasi jangka Panjang.

OIP memastikan bahwa uang negara tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi juga dioptimalkan secara produktif untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

“Pak Kajati telah memberikan penekanan dan kita percaya dengan pertemuan ini akan ada kolaborasi yang lebih konstruktif lagi, karena spiritnya adalah membangun kemitraan dan sinergi.” pungkas Amsakar.

Sementara, Kajati Kepri, J. Devy Sudarso menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap sinergi kedua lembaga dapat lebih meningkatkan akselerasi dalam upaya memajukan Batam.

“Kehadiran BP Batam untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun Batam, diantaranya kami ingin memberikan pendapat hukum atau LO dalam hal sebagai operator investasi pemerintah. Kemudian, tata kelola dalam hal peningkatan PNBP, agar bisa ditingkatkan dan tata kelola investasi bisa berjalan baik,” ujar Devy. 

Jakarta, 22 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya bagi kaum perempuan sebagai salah satu segmen prioritas melalui kegiatan Edukasi Keuangan bagi Pengurus Pusat dan Anggota Dharma Pertiwi di Gedung Gatot Soebroto, Denma Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan literasi keuangan sangat penting bagi kaum Perempuan yang memegang peran kunci dalam mengatur perekonomian keluarga.

“Pemahaman pengelolaan keuangan dengan baik tidak hanya bermanfaat bagi Ibu dalam mengelola keuangan rumah tangga, tetapi juga bermanfaat bagi anak-anak. Ibu berperan sebagai guru pertama bagi anak-anaknya, termasuk cara mengelola keuangan sejak dini. Ini merupakan life skills yang akan berguna bagi anak sepanjang hidupnya,” kata Friderica.

Friderica juga meminta kepada para peserta untuk berhati-hati dalam menggunakan produk jasa keuangan yang menggunakan aplikasi di telepon genggam karena banyaknya penawaran investasi yang ilegal serta maraknya penipuan keuangan digital atau scamming.

Friderica juga meminta agar para ibu menjaga rahasia data pribadi untuk mencegah timbulnya kerugian masyarakat.

Menurutnya, OJK berkomitmen untuk terus memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan mendorong tercapainya inklusi keuangan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut Ketua Umum Dharma Pertiwi Evi Agus Subiyanto, serta 2.500 anggota Dharma Pertiwi seluruh Indonesia.

“Kami mengapresiasi langkah OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk edukasi kepada perempuan. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menambah pemahaman dan kemampuan peserta dalam mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih baik, tidak boros, serta memanfaatkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup kita,” kata Evi Agus Subiyanto.

Evi juga menyampaikan bahwa literasi keuangan penting untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai risiko, seperti kondisi darurat atau perubahan pendapatan.

“Dengan bekal pengetahuan yang memadai, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, terukur dan teratur,” tambah Evi Agus Subiyant.

Batam, Oktober 2025 — Kabar membanggakan datang dari dunia perhotelan Indonesia. Radisson Golf & Convention Center Batam resmi dinobatkan sebagai “Best Business & Leisure Hotel in Indonesia” dalam ajang Exquisite Awards 2025, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pelaku industri perhotelan, pariwisata, dan gaya hidup terbaik di Tanah Air. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Radisson Golf & Convention Center Batam dalam menghadirkan pengalaman menginap yang berkelas dan bermakna, baik bagi tamu bisnis maupun wisatawan.

Hotel ini terus menjunjung tinggi standar pelayanan global dari Radisson Hotel Group, menghadirkan keramahan, kenyamanan, dan kualitas di setiap momen. General Manager Radisson Golf & Convention Center Batam, Ibu Suriyanti Panjaitan, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penghargaan yang diraih. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi seluruh tim kami dalam menjaga standar global Radisson — memberikan pelayanan yang tulus, konsisten, dan bermakna bagi setiap tamu. Kami bangga dapat membawa nama Batam sebagai destinasi unggulan untuk bisnis dan liburan,” ujar Ibu Suriyanti.

Berada di kawasan strategis Sukajadi, Batam, hotel ini menghadirkan pemandangan hijau lapangan golf Padang Golf Sukajadi, menciptakan suasana tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Radisson Golf & Convention Center Batam memiliki 239 kamar dan suite modern, Zoysia Wellness Spa, Liminal Coffee + Bites, Bite Restaurant, The Tenth Tee, Pool Bar, serta kolam renang infinity yang memanjakan tamu dengan panorama tropis yang memukau.

Selain dikenal sebagai destinasi unggulan untuk rekreasi, Radisson Batam juga merupakan lokasi utama untuk kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), dengan Grand Ballroom berkapasitas hingga 2.000 tamu serta ruang pertemuan yang elegan dan fleksibel. Penghargaan Exquisite Awards 2025 semakin memperkuat posisi Radisson Golf & Convention Center Batam sebagai hotel terbaik di Batam dan Indonesia. Pencapaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh tim untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik, sejalan dengan filosofi Radisson: “Simply Delightful — Every Moment Matte

Batam - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han) dan Staf Ahli Gubernur Kepri Bidang Pemerintahan dan Hukum, Sardison. Heri Wiranto menjelaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan maraton yang digelar di tiga zona, yakni zona timur di Sulawesi, zona tengah di Bali, dan zona barat di Batam.

“Pertemuan seperti ini menjadi sarana bagi kami untuk menyerap masukan dari daerah. Setelah lebih dari sebelas tahun penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentu banyak dinamika dan tantangan baru yang perlu direspons,” ujarnya.

Menurut Heri, forum koordinasi ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga menyiapkan langkah perbaikan regulasi ke depan. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang diharapkan memberi perhatian lebih kepada wilayah dengan karakteristik maritim.

“Masukan dari daerah sangat penting. Semua tetap dalam bingkai NKRI, tetapi kita ingin aturan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu,Walikota Batam Amsakar Achmad menyambut baik forum tersebut. Ia menyebut kegiatan ini menjadi ruang bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi, termasuk berbagai kendala yang muncul akibat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Spiritnya adalah menggali informasi dari bawah dan mempertemukannya dalam forum seperti ini. Dari situ kita bisa tahu apa yang perlu disinkronkan agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” kata Amsakar.

Ia menilai masih ada sejumlah urusan yang belum sepenuhnya harmonis. Salah satunya pengawasan terhadap kawasan industri dan pengelolaan pendidikan menengah yang masih menjadi kewenangan provinsi. Padahal, kebutuhan di lapangan sering kali muncul di tingkat kota.

“Kami di Batam memiliki 31 kawasan industri, namun pengawasannya di provinsi. Begitu juga dengan tingkat SMA yang sangat ramai, tetapi pengelolaannya bukan di kota masih, melainkan di tingkat provinsi. Ini perlu disesuaikan agar tidak menghambat kinerja dan pelayanan publik,” jelasnya.

Menurut  Walikota batam Amsakar, hubungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seharusnya tidak berjalan seperti rivalitas, melainkan saling memperkuat. 

“Tidak boleh seolah-olah provinsi dan kabupaten/kota menjadi pesaing. Semua harus sinergis, karena tujuan akhirnya adalah kemajuan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, walikota Batam juga menyoroti pentingnya perubahan pola dana transfer ke daerah, terutama bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau. Ia menilai formula pembagian anggaran saat ini masih berbasis luas daratan, padahal sebagian besar wilayah Kepri merupakan perairan.

“Sudah saatnya alokasi dana mempertimbangkan potensi laut. Provinsi Kepri 96 persen laut, hanya 4 persen darat. Batam pun serupa, sekitar 66 persen laut dan 34 persen darat. Kalau formula dana perimbangan tidak menyesuaikan kondisi ini, tentu sulit bagi daerah kepulauan untuk tumbuh optimal,” ujarnya.

Amsakar berharap seluruh masukan yang muncul dari rapat koordinasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan baru.

“Kalau semuanya bisa berjalan harmonis dan saling memperkuat, tata kelola pemerintahan akan lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” tutupnya.

Batam (21/10) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau resmi memiliki jajaran komisioner baru untuk periode 2025–2028. Dilantik oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura di Gedung Daerah Kota Tanjungpinang, selasa 21 Oktober 2025.

Nyanyang Haris Pratamura dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran KPID Kepri dalam menjaga kedaulatan informasi di wilayah perbatasan.

“Kepri adalah provinsi dengan ribuan pulau dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Kondisi ini menuntut KPID untuk bekerja lebih keras, tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam inovasi penyiaran agar informasi yang diterima masyarakat tetap mencerminkan jati diri bangsa,” ujar Nyanyang Haris.

Wagub juga menekankan bahwa penyiaran di Kepri bukan sekadar hiburan, tetapi berkaitan erat dengan kedaulatan informasi dan identitas nasional. Oleh karena itu, ia mendorong agar KPID memperkuat empat aspek utama:

1. Membentengi ideologi bangsa dari konten asing yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dan budaya Melayu.
2. Menguatkan konten lokal, termasuk potensi maritim, budaya, dan UMKM Kepri.
3. Meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama di pulau-pulau terpencil.
4. Membangun sistem pengawasan dinamis terhadap siaran lintas batas.

Pemerintah Provinsi Kepri menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan KPID, tidak hanya dalam bentuk seremonial, tetapi juga dalam implementasi nyata. Sinergi ini meliputi integrasi program kerja antara Pemprov dan KPID, terutama dalam memastikan konten siaran yang bersifat edukatif bagi masyarakat Kepri. Pemprov juga mendukung penuh langkah KPID dalam memperluas akses informasi ke daerah-daerah perbatasan. Pemerintah menilai, peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga keberadaan KPID menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang media.

Dari sisi pendanaan, Wagub menegaskan bahwa dukungan anggaran terhadap KPID tetap disiapkan sesuai kebijakan pemerintah daerah. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kepri dalam memperkuat kelembagaan penyiaran di tingkat daerah.

Dalam pleno pertama yang dilaksanakan komisioner KPID Kepri usai pelantikan, Henky Mohari kembali dipercaya menakhodai KPID Kepri sebagai Ketua, didampingi oleh Indra Ispurtanto sebagai Wakil Ketua.

Adapun susunan lengkap KPID Kepri periode 2025–2028 adalah sebagai berikut:

• Ketua: Henky Mohari
• Wakil Ketua: Indra Ispurtanto
• Koordinator Bidang Isi Siaran: Ahmad Dani
• Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Pelayanan Publik (PKSP): Walter Panjaitan
• Koordinator Bidang Kelembagaan: Ramon Damora
• Anggota Bidang Kelembagaan: Tito Suwarno
• Anggota Bidang Isi Siaran: Bambang Sumitro dan Henky Mohari
• Anggota Bidang PKSP: Indra Ispurtanto

Dengan dilantiknya komisioner baru ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap KPID Kepri dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat literasi digital, membentengi ideologi bangsa, serta memastikan setiap siaran membawa nilai edukasi dan kebanggaan bagi daerah perbatasan. //

Magelang, 21 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaksanakan kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) di Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Senin (20/10), sebagai upaya memperkuat literasi keuangan syariah dan kemandirian ekonomi UMKM.

Kegiatan yang juga merupakan peringatan Hari Santri Nasional ini dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua PBNU Bidang Ekonomi Fahmy Akbar Idries, Pengasuh Pondok Pesantren APIAsri Tegalrejo K.H. Achmad Izzudin, serta diikuti oleh lebih dari 2.000 santri dan 79 pelaku UMKM.

Friderica menyampaikan bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi umat melalui literasi keuangan dan kewirausahaan.

“OJK berkomitmen membangun kemandirian umat melalui penguatan ekosistem ekonomi syariah. Pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat,” kata Friderica.

Lebih lanjut, Friderica menjelaskan bahwa keuangan syariah memiliki tiga karakter utama yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yakni mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat stabilitas perekonomian, dan mewujudkan sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan, ketiga nilai tersebut menjadi dasar penting bagi OJK dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat.

Senada, Fahmy Akbar Idries menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi di kalangan santri sebagai bagian dari upaya memperkuat khidmat ekonomi Nahdlatul Ulama.

“Saya berharap nanti adik-adik santriwan-santriwati ini yang cowok jadi pengusaha, yang cewek juga jadi pengusaha. Dodol gorengan ya pengusaha, buka toko ya pengusaha, semuanya pengusaha. Supaya apa? Supaya mempercepat kemajuan bangsa Indonesia,” kata Fahmi.

Rangkaian kegiatan mencakup edukasi keuangan syariah, workshop pengembangan usaha, dan business matching antara pengusaha UMKM dengan lembaga jasa keuangan syariah. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Nahdlatul Ulama Business Catalyst (NUBIC) yang mengedepankan edukasi, inkubasi, dan akselerasi UMKM pada ekosistem syariah.

OJK menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan di lingkungan pesantren merupakan langkah nyata dalam memperluas akses keuangan nasional dan memperkuat ekonomi inklusif berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

OJK dan LPS Mengajar di SMA Negeri 3 Yogyakarta

Masih di hari yang sama, Friderica melanjutkan rangkaian kegiatan edukasi keuangan dengan menjadi narasumber dalam program OJK dan LPS Mengajar di SMA Negeri 3 Yogyakarta, bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Kegiatan bertema “Generasi Muda Mandiri Finansial, Menuju Indonesia Emas” ini diikuti oleh sekitar 650 pelajar, guru dan karyawan, serta menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-14 OJK.

Dalam sesi tersebut, Friderica menekankan pentingnya literasi keuangan di kalangan generasi muda yang kini semakin akrab dengan layanan keuangan digital.

“Teknologi memang memudahkan hidup kita, tapi juga membawa risiko. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk berhati-hati dalam berbagi data pribadi dan memahami cara menggunakan layanan keuangan digital secara bijak,” kata Friderica.

Lebih lanjut, Friderica menegaskan bahwa terdapat hubungan erat antara tingkat literasi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan, semakin baik pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan, semakin besar pula peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri secara finansial.

Sementara itu, Anggito Abimanyu dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kesuksesan berawal dari kemampuan seseorang untuk memperbaiki diri, tetap optimis, dan menaklukkan dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Ia menekankan pentingnya memiliki cita-cita besar, semangat tinggi, serta sikap ikhlas dan bersyukur dalam menjalani setiap amanah yang diberikan.

Sebagai bagian dari kegiatan, OJK juga memperkenalkan platform LMSKU (Learning Management System Edukasi Keuangan) dan program OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia), serta mengukuhkan dua Duta Literasi Keuangan dari siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta.

Melalui dua kegiatan tersebut, OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat literasi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, dari pesantren hingga sekolah, guna mencetak generasi cakap finansial menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pertemuan dengan Senator Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia. 

Fary menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BP Batam berkomitmen kuat menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia. 

Upaya ini didukung dengan kebijakan nasional yang fokus pada penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan bagi investor asing. 

“Batam will become a role model for economic growth. And also, President Prabowo direct to us how to simplify regulation and license,” ujar Fary di hadapan delegasi Arizona State Senate.

 Data BP Batam mencatat, kinerja ekspor-impor Batam juga menunjukkan tren positif. Pada paruh pertama 2025, nilai ekspor Batam mencapai USD 9,6 miliar. Naik 27,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

 Sementara impor meningkat 29,8% menjadi USD 7,2 miliar, menandakan meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan. 

Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang investasi, teknologi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor.