Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra melakukan sidak ke perusahaan galangan kapal PT. ASL Tanjunguncang, Kamis siang (16/10/2025).

Sidak dilakukan atas kejadian kebakaran kapal MT Federal II yang menyebabkan korban jiwa saat proses pengerjaan kapal (15/10/2025).

Bertemu dengan Manajemen PT ASL Audrey, Amsakar Achmad secara tegas menekankan harus dilakukan pembenahan tata kelola dan evaluasi standar SOP dalam pelaksanaan kegiatan usaha di PT. ASL.

“Sebagai pimpinan daerah, saya tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Tentu tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini, namun demikian harus segera dilakukan pembenahan dan perubahan. Tata kelola dan standar harus dirubah. Harus dilakukan evaluasi dan pembenahan SOP bagi PT ASL. " Tegas Amsakar.

Ia juga meminta PT. ASL melaksanakan tanggung jawab penanganan terbaik kepada korban dan keluarga, serta langkah pendampingan psikis terhadap keluarga korban juga harus dilakukan.

"kami tentu meminta agar Penanganan korban dan keluarga harus dilakukan secara baik, termasuk langkah-langkah pendampingan psikis kepada keluarga korban juga harus dilakukan.” kata Amsakar.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan keselamatan kerja adalah hal mutlak yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

“Sudah ada dua kejadian, artinya harus dilakukan evaluasi. Kami tidak ingin lagi terulang kejadian seperti ini. Keselamatan mereka adalah hal utama." Pesan Li Claudia kepada Manajemen ASL.

Sebagai kawasan industri dan investasi, BP Batam menegaskan komitmen kepada seluruh pihak untuk bersama menjaga iklim investasi tetap kondusif dengan menghadirkan kegiatan berusaha yang aman dan nyaman bagi Keselamatan dan Kesehatan para pekerja sesuai standar keselamatan kerja.

BP Batam dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan belasungkawa, teruntuk para korban jiwa, para keluarga korban dan belasan pekerja yang masih mendapatkan perawatan intensif.

“Saya Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad, beserta Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dan segenap jajaran mengucapkan belasungkawa bagi korban Kapal MT Federal II. Semoga keluarga yang ditingalkan diberikan ketabahan. Dan bagi pekerja yang masih mendapat perawatan, semoga lekas segera pulih kembali.” Pungkas Amsakar didampingi Li Claudia Chandra.

Turut hadir Anggota DPR RI Rizky Faisal, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan, Kapolresta Barelang Kombespol Zainal Arifin, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad dan Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur Mouris Limanto.

Jakarta, 15 Oktober 2025 – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia menggelar Live Biometric Demo untuk layanan prabayar dan proses registrasi (self-register) eSIM di Gerai IM3 Jakarta. Penerapan teknologi biometrik ini merupakan bagian dari komitmen Indosat untuk memperkuat pengalaman digital yang semakin nyaman, aman, dan modern bagi seluruh pelanggan. Dalam sambutan Direkur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan bahwa tujuan registrasi biometrik ini adalah sebagai bentuk perlindungan pengguna ponsel di Indonesia. Edwin mengapresiasi Indosat yang menunjukkan langkah kongkrit dalam uji coba registrasi biometrik sebagai bentuk tanggung jawab selaku operator selular kepada pelanggannya.

Dalam kalimat penutup sambutan, Direkur Jenderal Ekosistem Digital berharap semoga registrasi biometrik akan menjadi pola baru dalam berbisnis seluler, bahwa Opsel tidak hanya peduli pada bagaimana mendapatkan keuntungan perusahaan yang besar, tapi juga peduli pada keselamatan, keamanan dan kenyamanan para pelanggannya, karena itu merupakan fondasi dari pertumbuhan bisnis masing-masing industri Opsel dan pertumbuhan ekonomi negara. Reski Damayanti, Chief Legal and Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, “Bagi Indosat, keamanan dan kenyamanan pelanggan merupakan prioritas utama. Kami mendukung langkah Pemerintah dan siap berkolaborasi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal demi kepentingan pelanggan dan kemajuan industri.

” Melalui kegiatan demo bersama Komdigi ini, Indosat menunjukkan kesiapan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung registrasi biometrik yang aman dan praktis. Saat ini, sistem biometrik tersebut telah mulai diimplementasikan pada berbagai layanan pelanggan. Penerapan registrasi biometrik ini mengacu pada standar keamanan internasional ISO 30107- 3, mencakup proses digital mulai dari validasi nomor pelanggan (MSISDN) dan Nomor Induk Kependudukan, hingga pengambilan foto wajah (self-photo), verifikasi liveness detection, serta pencocokan wajah (face recognition) dengan data DUKCAPIL. Dengan tingkat kecocokan wajah setidaknya 95%, sistem ini memastikan keabsahan identitas pelanggan sekaligus menekan risiko penyalahgunaan data pribadi.

Tidak berhenti di situ, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat keamanan dan kepercayaan pelanggan, sejak Agustus 2025, Indosat juga menghadirkan fitur Anti-Spam dan Anti-Scam, sebuah sistem yang mampu mendeteksi serta mencegah pesan dan panggilan berisiko secara real-time di dalam jaringan. Fitur ini didukung oleh SIARAN PERS Untuk diterbitkan segera teknologi AIvolusi5G, kombinasi kecanggihan AI dengan jaringan 5G milik Indosat yang responsif, adaptif, dan relevan. Melalui fitur ini, Indosat berkomitmen melindungi pelanggan dari potensi kejahatan digital sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem telekomunikasi yang aman, terpercaya, dan berdaya saing.

CMSE 2025 Usung Tema Pasar Modal untuk Rakyat, Satu Pasar Berjuta Peluang 17 Oktober 2025 Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya, yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025 pada 17–18 Oktober 2025 di Main Hall BEI, Jakarta. CMSE 2025 mengusung tema “Pasar Modal untuk Rakyat: Satu Pasar Berjuta Peluang” yang mencerminkan semangat inklusivitas, keterbukaan akses, dan perluasan manfaat pasar modal bagi seluruh lapisan masyarakat. Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan bahwa tema CMSE 2025 lahir dari semangat bersama untuk menghadirkan pasar modal yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Iman menambahkan bahwa pasar modal Indonesia bukan hanya milik kalangan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Satu pasar modal Indonesia mampu membuka berjuta peluang, mulai dari peluang investasi bagi masyarakat, pendanaan bagi perusahaan, hingga pertumbuhan ekonomi bagi bangsa. Pasar modal kita sudah sangat modern dan berdaya saing global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai budaya bangsa, seperti tanggung jawab, integritas, dan semangat kolaborasi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan,” kata Iman dalam sambutannya pada Pembukaan CMSE 2025, Jumat (17/10). Hingga Kamis (16/10), jumlah investor pasar modal Indonesia hampir mencapai 19 juta, termasuk lebih dari total 8 juta investor saham yang menjadi bukti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. CMSE 2025 juga menjadi bagian dari kampanye nasional Aku Investor Saham yang diluncurkan pada 10 Agustus 2023 dengan membawa pesan kebanggaan, inklusivitas, dan kemajuan.

Kampanye ini menjadi payung dari seluruh kegiatan edukasi dan literasi pasar modal yang dilakukan BEI baik secara daring maupun luring, serta melalui berbagai kolaborasi dengan lembaga pemerintah, komunitas, dan institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Setiap sesi CMSE 2025 dirancang dengan tema paling relevan, mulai dari arah investasi 2026, tren produk pasar modal, hingga peran generasi muda dalam membangun literasi keuangan. Dalam acara tersebut juga akan tersedia pengalaman interaktif bagi pengunjung, baik secara luring maupun daring, melalui konten edukasi dan fitur digital di IDX Mobile yang memudahkan masyarakat belajar berinvestasi dan memperoleh informasi pasar modal dengan cara yang praktis dan menarik. Sebelum acara puncak, BEI telah menggelar “Road to CMSE 2025” yang merupakan rangkaian kegiatan literasi pasar modal di berbagai daerah di Indonesia yang diikuti oleh puluhan ribu peserta dari berbagai kalangan.

Kegiatan ini mencakup Sekolah Pasar Modal untuk Negeri, peluncuran program Duta Pasar Modal 2025, program Guruku Investor Saham, kompetisi investasi saham antar Galeri Investasi BEI, hingga seminar literasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. CMSE 2025 menghadirkan 88 booth yang terdiri dari OJK, SRO dan anak usaha SRO, anggota bursa, manajer investasi serta agen penjual efek reksa dana, perusahaan tercatat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan BEI dan mitra lembaga lainnya. Selama dua hari penyelenggaraan, pengunjung dapat mengikuti berbagai seminar, talk show, dan podcast inspiratif.

Pada hari pertama CMSE 2025, pengunjung dapat mengikuti sesi Seminar Utama yang akan membahas peran dunia usaha dan pasar modal dalam pertumbuhan ekonomi nasional bersama ekonom senior dan pelaku industri. Kemudian ada pula podcast yang memberikan informasi mudahnya investasi saham bersama dua artis ternama dalam negeri, serta talk show lintas agama yang membahas perencanaan keuangan dari sisi tiga pemuka agama yang mewakili tiga agama di Indonesia. Pada hari kedua akan diselenggarakan peluncuran Produk Wakaf Berbasis Saham bersama Menteri Agama, serta dilanjutkan dengan Seminar Pasar Modal Syariah bersama perwakilan dari pengurus besar serta pengurus pusat dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Selanjutnya, terdapat talk show bersama tiga investor individu yang mewakili profesi-profesi merakyat dan dimoderatori oleh jurnalis sekaligus presenter senior, serta sesi Inspiration Talk bersama motivator dan praktisi kesehatan yang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia. CMSE 2025 akan ditutup dengan penampilan dari penyanyi Judika. Pengunjung CMSE 2025 dapat mengunjungi photobooth interaktif, mengikuti berbagai games edukatif, serta berkesempatan memenangkan doorprize dan grand prize bernilai total ratusan juta rupiah. Seperti tahun lalu, CMSE 2025 juga menghadirkan booth UMKM yang menawarkan berbagai produk unggulan lokal sebagai bagian dari dukungan pasar modal terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.

CMSE 2025 dapat diikuti secara gratis oleh seluruh masyarakat, baik luring dengan mengunjungi Main Hall BEI, maupun secara daring dengan mengikuti sesi seminar melalui kanal YouTube Indonesia Stock Exchange linktr.ee/indonesiastockexchange, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat belajar dan berpartisipasi langsung tanpa batas jarak. “Melalui CMSE 2025, kami ingin menegaskan bahwa pasar modal Indonesia adalah milik rakyat. Siapa pun dapat berpartisipasi, mulai dari modal kecil, asalkan dengan pengetahuan dan tanggung jawab Investasi yang benar. Ini bukan hanya tentang investasi, tapi tentang kemandirian finansial dan masa depan ekonomi bangsa,” tambah Iman. Dengan dukungan sinergis antara OJK, BEI, SRO, Anggota Bursa, Perusahaan Tercatat, Manajer Investasi, dan UMKM, penyelenggaraan CMSE 2025 diharapkan dapat memperluas inklusivitas, memperkuat literasi, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat di pasar modal Indonesia. Informasi detail dan pendaftaran pengunjung CMSE 2025 tersedia di www.idx.co.id/id/investor/capital-marketsummit-expo-2025

Batam - Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., melalui Kabiddokkes Polda Kepri drg. Muhammad Zakir, S.H., M.H., menggelar konferensi pers terkait proses pemulangan jenazah korban peristiwa kebakaran kapal Federal di PT. Marine Shipyard, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kamis (16/10/2025).

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kabiddokkes Polda Kepri drg. Muhammad Zakir, S.H., M.H., didampingi Ka Rumkit Bhayangkara Polda Kepri AKP Dr. dr. Leonardo, Sp.F.M., M.H., Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo Dwi Lambang, S.Tr.K., S.I.K. dan Ps. Kaurpenum Subbid Penmas Bidhumas Polda Kepri AKP Tigor Sidabariba, S.H., serta Turut hadir pula perwakilan dari Bag Psikologi SDM Polda Kepri dan DVI Polda Kepri.

Dalam keterangannya, Kabiddokkes Polda Kepri menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Ia menjelaskan bahwa Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Kepri telah berhasil mengidentifikasi sepuluh korban meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan sidik jari, kecocokan ciri medis, data properti, dan profil gigi.

“Seluruh korban telah berhasil kami identifikasi dengan hasil yang valid. Setelah proses identifikasi selesai, tim melaksanakan pemulasaraan, pengawetan, pemetian, dan penyerahan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan,” jelas Kabiddokkes Polda Kepri.

Lebih lanjut, Kabiddokkes Polda Kepri menambahkan bahwa delapan dari sepuluh jenazah akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing di Pekanbaru, Palembang, dan Medan, sedangkan dua korban lainnya dimakamkan di Batam. Polda Kepri juga telah berkoordinasi dengan RS Bhayangkara di wilayah tujuan untuk membantu proses penjemputan jenazah di bandara hingga ke lokasi pemakaman.

“Kepolisian akan memastikan seluruh proses berjalan dengan baik. Kendaraan pengantaran juga kami sediakan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian terhadap keluarga korban,” ujar Kabiddokkes Polda Kepri.

Sementara itu, Kapolsek Batu Aji, menjelaskan bahwa penanganan kasus kebakaran kapal Federal ditangani oleh Satreskrim Polresta Barelang.

“Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi. Namun, olah TKP belum dapat dilakukan sepenuhnya karena kondisi kapal masih dalam tahap pendinginan,” ujar Kapolsek Batu Aji.

Ia juga menambahkan bahwa Kapolda Kepri bersama pejabat utama Polda Kepri telah meninjau langsung lokasi kebakaran. Dalam peristiwa tersebut, sepuluh orang dinyatakan meninggal dunia dan 21 orang lainnya mengalami luka-luka.

Salam Presisi
Bidang Humas Polda Kepri

Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.
Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telp/Fax: 0778-7760038
Twitter: @poldakeprihumas
FB: Humas Polda Kepri
IG: @humaspoldakepri

Jakarta, 16 Oktober 2025 – PT PLN Batam resmi menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pembiayaan berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) bersama PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam upaya PLN Batam mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batam #1 berkapasitas 120 MW, melalui pendekatan pembiayaan yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga memperkuat komitmen PLN Batam terhadap kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam pengembangan pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung transformasi energi bersih di wilayah Batam dan Kepulauan Riau.

“Penandatanganan hari ini menandai langkah besar bagi PLN Batam dalam memperkuat ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan industri setempat. Dengan skema IMBT, kami dapat melaksanakan proyek strategis tanpa menambah beban utang jangka panjang secara langsung,” ujar Kwin Fo, Direktur Utama PT PLN Batam.

Lebih lanjut, Kwin Fo menjelaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar bentuk pembiayaan, melainkan cerminan sinergi antara sektor energi dan sektor keuangan, dengan pendekatan pembiayaan syariah yang semakin relevan dalam mendukung transisi.

“Proyek PLTGU Batam 120 MW yang akan dibangun dengan skema EPC merupakan bagian dari langkah strategis PLN Batam untuk memperkuat ketahanan energi di Batam dan Kepulauan Riau, mendorong efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan industri melalui pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan,” tambah Kwin Fo.

“Mewakili keluarga besar PLN Batam, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan serta komitmen semua pihak. Semoga pembangunan PLTGU ini dapat selesai tepat waktu, menunjang ketersediaan energi, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian Kota Batam,” pungkasnya.

Skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan mekanisme pembiayaan berbasis sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa sewa berakhir.

Model ini memungkinkan perusahaan seperti PLN Batam memperoleh aset strategis tanpa menambah beban utang jangka panjang secara langsung. Fleksibilitas pembayaran sewa serta efisiensi modal menjadi keunggulan utama dalam menjaga stabilitas arus kas dan kesehatan keuangan jangka panjang.

Senada dengan hal tersebut, Ricky Antariksa, Direktur Perbankan Global PT Bank Maybank Indonesia Tbk, bahwa penandatanganan perjanjian ini sejalan dengan strategi Maybank Group, dalam proyek peningkatan kemandirian energi yang dikembangkan oleh PLN Batam. Ini merupakan bagian dari strategi untuk mendorong kepemimpinan dalam agenda keberlanjutan.

“Dalam kerja sama ini, Maybank Indonesia bertindak sebagai Koordinator sekaligus Joint Mandated Lead Arranger dan Bookrunners bersama dengan CIMB Niaga dan Sarana Multi Infrastruktur dalam pembiayaan sindikasi bawah skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Sustainability-Linked Financing, untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) berkapasitas 120 MW di Pulau Batam,” ungkap Ricky.

Menurut Ricky, langkah ini menjadi tonggak penting bagi Maybank Indonesia yang tidak hanya berperan sebagai Koordinator JMLAB, namun juga berperan sebagai Facility Agent, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi Maybank Indonesia secara keseluruhan.

Garut, 16 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong penguatan tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan yang penting untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan. Penegakan integritas juga menjadi nilai dan modal penting bagi generasi muda dalam menyiapkan masa depannya. Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kegiatan OJK Mengajar yang digelar di Universitas Garut, Jawa Barat, Kamis. Kegiatan yang mengusung tema “Penerapan Tata Kelola di Sektor Jasa Keuangan” itu dibuka oleh Rektor Universitas Garut Irfan Nabhani dan dihadiri, Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas OJK Djonieri, Plt.

Kepala OJK Tasikmalaya Melati Usman, serta jajaran sivitas akademika Universitas Garut. Dalam kuliah umum tersebut, Sophia menekankan pentingnya pemahaman tata kelola di sektor keuangan sebagai langkah membangun industri yang sehat, transparan, dan beretika, serta menyoroti peran penting mahasiswa dan generasi muda dalam memutus rantai praktik tidak etis di dunia profesional. “Idealisme dan integritas yang dimiliki generasi muda adalah aset bangsa, namun saat ini masih terdapat tantangan besar bagi bangsa kita antara lain kecurangan (fraud) dan korupsi. Berbagai kasus fraud laporan keuangan di sektor jasa keuangan, seperti window dressing, telah menyebabkan kerugian masif dan merusak kepercayaan publik.

Mahasiswa sebagai calon pemimpin dan profesional memiliki peran sentral untuk memutus mata rantai ini,” ujar Sophia. Lebih lanjut, Sophia juga mengajak mahasiswa untuk memahami konsep Three Lines Model dalam tata kelola sektor keuangan, yakni industri, lembaga profesi, dan regulator memiliki peran yang saling melengkapi. Selain itu, Sophia mengajak seluruh peserta menjadikan integritas dan tata kelola sebagai bagian dari karakter pribadi. “OJK tidak bisa bekerja sendiri untuk penguatan tata kelola. Di industrinya juga harus punya effort. Dan, semoga nilai-nilai tata kelola dan integritas ini bisa terus tertanam dan diejawantahkan oleh adik-adik, baik dalam masa sekolah, kuliah, maupun nanti pada saat memasuki dunia kerja.

Karena adik-adik inilah yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini,” kata Sophia. Rektor Universitas Garut Irfan Nabhani dalam kesempatan tersebut juga turut menegaskan pentingnya penerapan tata kelola yang baik sebagai dasar kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. “Kepercayaan ini tidak bisa dibangun hanya dengan kinerja finansial saja, tapi dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. The Economic of Trust, trust itu punya valuasi, dan biayanya adalah tata kelola,” kata Irfan.

Irfan juga berpesan kepada mahasiswa agar membangun dapet integritas diri dan pola pikir risiko (risk mindset) sejak dini. “Bangun integritas sebagai integritas diri, dan kembangkan risk mindset dalam setiap keputusan. Karena integritas sekarang sudah menjadi currency,” tegasnya. Melalui kegiatan “OJK Mengajar”, OJK berkomitmen memperkuat literasi tata kelola dan integritas di lingkungan akademik sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia unggul dan beretika bagi industri jasa keuangan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menegaskan pentingnya penerapan kebijakan transisi yang terukur dalam pelaksanaan penghentian rekomendasi impor limbah non-B3 plastik daur ulang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Langkah ini dinilai perlu agar tidak menimbulkan tekanan terhadap aktivitas industri, investasi, dan ketenagakerjaan di Batam.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan bahwa perubahan mendadak pada kebijakan bahan baku industri dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha, terutama di sektor industri yang telah lama beroperasi dan berkontribusi pada ekspor nasional.

“Kami memahami tujuan kebijakan ini untuk memperkuat tata kelola lingkungan. Namun, setiap perubahan perlu diiringi masa transisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha. Kepastian regulasi sangat penting bagi keberlanjutan investasi di Batam,” ujar Fary.

Industri Daur Ulang, Sektor Penting Penopang Ekspor dan Tenaga Kerja

Industri daur ulang plastik non-B3 di Batam berperan penting dalam mendukung rantai pasok nasional dan ekonomi sirkular.
Berdasarkan data BP Batam, volume pengolahan limbah plastik pada 2024 mencapai 266.878 ton, meningkat dari 176.774 ton pada 2023.
Terdapat 16 perusahaan di sektor ini dengan nilai investasi sekitar USD 50 juta, ekspor USD 60 juta per tahun, dan menyerap lebih dari 3.500 tenaga kerja lokal.

BP Batam menilai, apabila penghentian rekomendasi impor diberlakukan tanpa masa transisi, hal ini dapat memicu perlambatan produksi, penurunan ekspor, serta dampak sosial-ekonomi bagi ribuan pekerja dan UMKM di sekitar kawasan industri.

Usulan Transisi Lima Tahun

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, BP Batam telah menyampaikan pandangan resmi kepada KLHK agar kebijakan dijalankan melalui masa transisi lima tahun.
Transisi ini memungkinkan industri beradaptasi secara bertahap dari bahan baku impor ke pasokan domestik, sambil tetap memenuhi standar lingkungan.

“Usulan ini bukan bentuk penolakan, tetapi langkah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha. Batam berkomitmen mendukung arah kebijakan hijau pemerintah, dengan tetap melindungi tenaga kerja dan kepercayaan investor,” tambah Fary.

Sebagai kawasan berorientasi ekspor dan investasi, BP Batam menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang stabil, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.

Batam — Pemerintah Kota Batam melalui Inspektorat Kota Batam menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi SD dan SMP Swasta se-Kota Batam Tahun 2025, pada Rabu (15/10/2025) bertempat di Aula lantai 4 Kantor Wali Kota Batam. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan kepala sekolah dan bendahara sekolah swasta penerima Dana BOSP dari seluruh wilayah Kota Batam. Acara tersebut diinisiasi oleh Inspektorat Kota Batam sebagai upaya meningkatkan pemahaman pihak sekolah terkait tata kelola keuangan pendidikan yang baik, transparan, dan sesuai peraturan.
Dalam wawancara yang disiarkan secara langsung di 100.7 Batam FM Kepala Inspektorat Kota Batam Hendriana Gustini, S.Sos., CGCAE menyampaikan bahwa sosialisasi ini adalah langkah pembinaan agar Kepala sekolad dan jajaranya menggunakan dana BOSP sesuai dengan petunjuk atau aturan yang ada.

Tiga narasumber utama turut hadir, yakni Ibtu Marihot Pakpahan, SH, MH dari Satreskrim Polresta Barelang, Priyandi Firdaus, SH, MH dari Kejaksaan Negeri Batam, serta Dr. Lagat Paroha Patar Siadari, SH, MH, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau. Ketiganya memberikan pemaparan dari sudut pandang masing-masing lembaga terkait aspek hukum, etika, dan pelayanan publik dalam pengelolaan dana pendidikan.
Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Batam, H. Amsakar Ahmad, yang hadir mendadak untuk memberikan pengarahan langsung kepada peserta. Dalam sambutannya, Amsakar Achmad menegaskan bahwa dana BOSP menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena menyangkut tata kelola keuangan di lingkungan pendidikan. Ia berharap, melalui sosialisasi ini, penggunaan dana BOSP dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat bagi sekolah serta peserta didik. “Dana BOSP ini selalu menjadi atensi karena tata kelolanya masih perlu penyempurnaan. Saya ingin ke depan penggunaannya betul-betul tepat sasaran dan memberi manfaat nyata, baik bagi sekolah maupun bagi anak didik kita,” ujar Amsakar.
Lebih lanjut, Amsakar menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama arah kebijakan Pemerintah Kota Batam. Ia menyebut dari 15 kebijakan strategis yang dijalankan, tujuh di antaranya berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, mulai dari program beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan UHC (Universal Health Coverage), program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, hingga bantuan seragam gratis untuk siswa sekolah negeri dan swasta. Namun, Amsakar menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan bukanlah hasil yang bisa terlihat secara instan, melainkan proses panjang yang memerlukan konsistensi dan kesabaran. “Pendidikan ini investasi jangka panjang, hasilnya baru terlihat satu generasi. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan kehilangan arah di masa depan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi bonus demografi Indonesia tahun 2035–2045, di mana generasi produktif akan mendominasi struktur penduduk nasional. “Kalau usia produktif tidak kita kelola dengan baik, bonus demografi bisa jadi malapetaka. Karena itu, pendidikan adalah fondasi paling mendasar untuk membentuk generasi yang kompeten dan berdaya saing,” ujarnya. Amsakar juga mendorong sekolah-sekolah swasta untuk terus meningkatkan mutu dan prestasi agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Batam berharap seluruh satuan pendidikan, khususnya sekolah swasta, dapat mengimplementasikan tata kelola BOSP yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di Batam. //

Batam - Polda Kepri bersama Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan menyeluruh atas peristiwa kebakaran kapal tanker Federal II yang terjadi di galangan kapal PT ASL Marine Shipyard, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, pada Rabu (15/10/2025) sekitar pukul 04.20 WIB.

Peristiwa bermula saat sejumlah pekerja dari PT Rotary Engineer dan PT PTM sedang melakukan pekerjaan panas (hot work) di dalam tangki Cargo Oil Tank (COT) kapal Federal II yang sedang menjalani proses perbaikan. Api tiba-tiba muncul dari dalam tangki dan memicu ledakan yang menyebabkan kebakaran besar di area kerja.

Tim keselamatan perusahaan segera melakukan pemadaman dan evakuasi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.00 WIB, namun kebakaran tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Berdasarkan pendataan yang telah diverifikasi oleh Kepolisian dan Rumah Sakit Bayangkara Batam, terdapat 31 korban dengan rincian sebagai berikut:
• Meninggal dunia: 10 orang (RS. Bhayangkara Batam guna dilakukan Proses identifikasi dan otopsi jenazah)
• Luka-luka: 21 orang
• 7 orang luka berat
• 14 orang luka ringan

Para korban dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Batam, antara lain RS. Mutiara Aini, RS. Elizabeth Sei Lekop, RS. Graha Hermine, dan RSUD Embung Fatimah. Proses identifikasi dan otopsi jenazah dilaksanakan di RS. Bhayangkara Batam.

Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama Polda Kepri dan Kapolresta Barelang meninjau langsung lokasi kejadian serta menjenguk para korban di rumah sakit.

Dalam keterangannya, Kapolda Kepri menyampaikan rasa duka cita mendalam dan menegaskan bahwa Polda Kepri akan mengusut kasus ini secara profesional dan transparan.

“Kami akan menelusuri penyebab pasti kebakaran ini melalui olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Apabila ditemukan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” Ujar Kapolda Kepri.

Saat ini, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Tim gabungan dari Ditreskrimum, Inafis, Labfor Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Barelang telah diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk terhadap manajemen PT ASL Marine Shipyard, subkontraktor, serta petugas keselamatan kerja (safety officer) yang berada di lokasi.

Penyidik juga tengah menelusuri dokumen administrasi tenaga kerja, kontrak kerja subkontraktor, dan penerapan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di perusahaan tersebut.

Berdasarkan laporan internal perusahaan (Fire Incident Report), kebakaran terjadi di area WBT 2S, saat dilakukan pekerjaan pengelasan di dalam tangki.

Sebanyak 21 pekerja masih menjalani perawatan, sementara 10 orang lainnya meninggal dunia. Kapal Federal II sebelumnya juga mengalami kebakaran pada 24 Juni 2025 di lokasi yang sama, yang menyebabkan 9 orang pekerja mengalami luka-luka.

Saat ini situasi di lokasi kejadian telah kondusif. Seluruh korban telah dievakuasi, dan aktivitas di area galangan kapal dihentikan sementara untuk kepentingan penyelidikan.

Polda Kepri terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BP Batam, dan otoritas maritim guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar K3 di industri galangan kapal di wilayah Kepulauan Riau.

Salam Presisi
Bidang Humas Polda Kepri

Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.
Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telp/Fax: 0778-7760038
Twitter: @poldakeprihumas
FB: Humas Polda Kepri
IG: @humaspoldakepri

Malang, 14 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengembangkan program digitalisasi pembiayaan ekosistem sapi perah ke berbagai wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO), OJK menggelar peluncuran tahap pertama Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah di Kantor OJK Malang, Selasa. Hadir dalam peluncuran program ini Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, Bupati Malang M. Sanusi, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya - Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan - Kementerian Keuangan RI Adi Budiarso, perwakilan International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus, dan perwakilan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Switzerland, serta sejumlah pengurus koperasi peternak sapi perah daerah Kabupaten Malang.

Program inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi PROMISE II Impact Project, yaitu program kerja sama antara OJK dan ILO yang berfokus pada peningkatan akses pembiayaan dan perluasan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Indonesia melalui pendekatan ekosistem rantai nilai dan transformasi digital. Melalui kegiatan ini, OJK bersama ILO mendorong penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dalam membangun tata kelola koperasi peternak sapi perah yang efisien, transparan, dan terintegrasi. ERP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai modul penting seperti keanggotaan, penerimaan susu, logistik, keuangan, dan kesehatan hewan, sehingga mendukung efisiensi operasional koperasi dan keterhubungan data antar pelaku ekosistem.

Selanjutnya sistem ERP akan diintegrasikan dengan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) guna membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi peternak sapi perah, khususnya bagi yang tergolong underbanked dan unbankable. Program Prioritas Hasan Fawzi dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat akses keuangan masyarakat di daerah melalui pemanfaatan teknologi. “OJK menempatkan pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal sebagai salah satu prioritas strategis.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha agar masyarakat di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan formal,” ujar Hasan. Menurut Hasan, sistem Enterprise Resource Planning (ERP) bukan hanya alat pencatatan, tetapi solusi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data di seluruh rantai usaha. “Dengan ERP yang terintegrasi dengan PKA, data produksi susu, jumlah ternak terproduktif, konsumsi pakan serta tingkat kesehatan ternak dapat dimanfaatkan sebagai basis penilaian risiko dan kelayakan yang lebih akurat bagi lembaga keuangan yang artinya peternak kecil yang sebelumnya tergolong unbankable kini dapat menjadi bankable,” tambahnya. Menurut, digitalisasi bukan hanya soal teknologi semata, tetapi tentang memberi kesempatan dan menciptakan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Malang H. M. Sanusi dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar dengan dukungan OJK, TPAKD, ILO serta sinergi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan masyarakat peternak, Kabupaten Malang akan mampu menjadi role model nasional digitalisasi ekosistem sapi perah. “Harapan kami, dukungan dari seluruh stakeholders tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi sosial,” ujar Sanusi. Sanusi juga menambahkan bahwa berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, hingga Juni 2025, tercatat populasi sapi perah sebanyak 85.820 ekor dengan total produksi susu sapi perah mencapai 75.568,68 ton. Angka ini menunjukkan bahwa sektor peternakan sapi perah di Kabupaten Malang memiliki skala ekonomi yang sangat besar dan menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 12.051 peternak yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) maupun kelompok ternak rakyat lainnya.

Adi Budiarso juga menyampaikan bahwa Kemenkeu berkomitmen memperkuat ekosistem pembiayaan sektor riil, termasuk peternakan sapi perah, melalui kebijakan yang mendorong akses keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan. “Kami mengajak kita semua untuk berkomitmen. Mari kita wujudkan digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah di Malang yang telah difasilitasi dan diinisiasi oleh OJK sebagai model yang dapat ditiru di daerah lain. Mari kita jadikan program ini bukan hanya proyek, tetapi gerakan bersama untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat,” tegas Adi. Dalam rangkaian kegiatan Kick Off On-Boarding Fase 1 Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah, turut diselenggarakan Focused Group Discussion bertema “Meningkatkan Kualitas Ekosistem Sapi Perah Melalui Akses Keuangan dan Transformasi Digital”, dengan menghadirkan narasumber dari ILO, SECO, Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, dan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS).

Selain itu, peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke industri sapi perah di wilayah Malang untuk meninjau secara langsung implementasi praktik usaha serta mengidentifikasi potensi kerja sama dalam memperkuat perekonomian daerah berbasis teknologi dan inklusi keuangan. Melalui implementasi transformasi digital ekosistem sapi perah berbasis ERP, OJK bersama mitra strategis berkomitmen memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui integrasi data yang terpadu, perluasan akses serta inovasi keuangan digital, dan penguatan daya saing koperasi maupun pelaku UMKM di sektor peternakan nasional.