Jakarta, 6 Desember 2022. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 Desember 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) konsisten tumbuh meningkat, sehingga terus mendukung peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
OJK mencatat sejumlah lembaga internasional seperti OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh melambat di 2023 disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter global, tingginya harga komoditas energi dunia yang dipengaruhi tensi geopolitik, dan masih persistennya tingkat inflasi di level yang tinggi. Oleh karenanya, perlu dicermati perkembangan sektor-sektor yang memiliki porsi ekspor yang tinggi serta sektor padat modal yang akan lebih terdampak oleh kenaikan suku bunga.
Indikator perekonomian terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional masih cukup baik, terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang berada di zona ekspansi, dan indikator pertumbuhan konsumsi masyarakat yang masih solid.
Selain itu, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga masih positif. Bank Indonesia kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 50 bps untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun demikian, laju pemulihan perekonomian maupun intermediasi sektor keuka nagano's belum terlalu terdampak atas kenaikan suku bunga dimaksud.
Perkembangan Pasar Modal
Pasar saham hingga akhir November 2022 melemah 0,25 persen mtd ke level 7.081,31 dengan non-resident mencatatkan inflow sebesar Rp0,74 triliun mtd. Secara ytd, IHSG tercatat menguat sebesar 7,59 persen dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp81,49 triliun.
Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 3,24 persen mtd dan 2,75 persen ytd ke level 341,96. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp40 miliar (mtd) atau Rp530 miliar (ytd).
Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow Rp23,70 triliun (mtd) sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 43,32 bps mtd di seluruh tenor. Secara ytd, yield SBN telah meningkat rata-rata sebesar 57,54 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net sell sebesar Rp154,41 triliun.
Lebih lanjut, kinerja reksa dana mengalami penurunan tercermin dari penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar 1,26 persen (mtd) di Rp 512,17 triliun dan tercatat net redemption sebesar Rp9,75 triliun (mtd). Secara ytd, NAB turun sebesar 11,46 persen dan masih tercatat net redemption sebesar Rp78,35 triliun, namun minat masyarakat untuk melakukan pembelian reksa dana masih tinggi ditandai nilai subscription sebesar Rp849,88 triliun.
Minat untuk penghimpunan dana di pasar modal masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp226,49 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 61 emiten. Di pipeline, masih terdapat 91 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp96,29 triliun dengan rencana Penawaran Umum oleh emiten baru sebanyak 57 perusahaan.
Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 25 November 2022 telah terdapat 11 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 314 Penerbit, 129.958 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp661,32 miliar.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kredit perbankan pada Oktober 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,95 persen yoy, utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,65 persen yoy. Adapun, secara mtm, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp58,61 triliun menjadi Rp6.333,51 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2022 tercatat tumbuh 9,41 persen yoy menjadi Rp7.927 triliun, meningkat dari laju pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,77 persen yoy, utamanya didorong peningkatan giro.
Likuiditas industri perbankan pada Oktober 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 130,17 persen (September 2022: 121,62 persen) dan 29,46 persen (September 2022: 27,35 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,78 persen (NPL gross: 2,72 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp5,57 triliun menjadi Rp514,07 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,55 juta nasabah (September 2022: 2,63 juta nasabah).
Posisi Devisa Neto (PDN) Oktober 2022 tercatat sebesar 2,01 persen, jauh di bawah threshold 20 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan tercatat meningkat menjadi 25,13 persen dari posisi September 2022 yang sebesar 25,09 persen.
Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
OJK terus mengakselerasi perluasan akses keuangan regional melalui optimalisasi peran 462 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 provinsi dan 428 kabupaten/kota.
Per triwulan III-2022, capaian Program TPAKD tersebut antara lain program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah menjangkau 51 juta rekening atau 79 persen dari total pelajar, dengan total nominal sebesar Rp26,57 triliun, program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA) yang telah menjangkau 584 ribu rekening dengan nilai nominal Rp1,9 triliun, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan program business matching lainnya.
Upaya perluasan akses keuangan tersebut dibarengi program edukasi keuangan secara masif secara online maupun tatap muka, termasuk program edukasi keuangan ke perguruan tinggi dan sekolah.
Sementara itu, sampai dengan 30 November 2022, OJK telah menerima 290.388 layanan, termasuk 13.427 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.756 merupakan pengaduan sektor perbankan, 6.588 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.
Jenis pengaduan yang paling banyak adalah permasalahan restrukturisasi kredit/pembiayaan, keberatan atas perilaku petugas penagihan dan permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat 11.954 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan.
Selanjutnya, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada Konsumen dan masyarakat terhadap substansi POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, telah diterbitkan Buku Saku “Tanya Jawab POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”. Buku Saku Tanya Jawab tersebut juga disusun secara versi digital guna memudahkan bagi PUJK dan Konsumen untuk memperoleh informasi atau penjelasan terkait POJK dimaksud, dan dapat diakses melalui www.sikapiuangmu.ojk.go.id. (nck)
Cianjur, 5 Desember 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (5/12). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir mendampingi.
Kunjungan pertama dilakukan di Posko Bantuan Paspampres Peduli Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Presiden mengatakan bahwa kedatangannya kali ini di Cianjur selain memberikan bantuan secara langsung juga untuk memastikan bahwa pembangunan rumah bagi warga terdampak yang direlokasi dapat dimulai pada hari ini.
“Saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya,” ungkap Presiden Jokowi.
Sementara itu, untuk bantuan bagi rumah warga terdampak yang bukan relokasi akan diberikan mulai Kamis, 8 Desember 2022 mendatang setelah selesai proses verifikasi. Bantuan yang diberikan adalah Rp50 juta untuk rumah yang rusak berat, Rp25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah yang rusak ringan.
Dengan diberikannya bantuan bagi rumah yang rusak tersebut, Presiden berharap masyarakat bisa mulai beraktivitas membangun rumahnya. “Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan,” ujar Presiden.
Kunjungan dilanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Falah di Desa Jambudipa yang merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Cianjur yang terkena dampak gempa bumi. Selanjutnya, Presiden beserta rombongan meninjau progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagalih, dimana akan dibangun 200 rumah tahan gempa bagi warga terdampak gempa Cianjur.
“Ya ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah, contohnya sudah ada yang rumah antigempa,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media selepas peninjauan.
Selain di lokasi tersebut, Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Relokasi sendiri diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa, terutama di Kecamatan Cugenang.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa rumah yang akan dibangun di lahan seluas 2,5 hektare tersebut dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa atau Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Masing-masing rumah bertipe 36 dan dibangun di atas lahan 75 meter persegi.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Cianjur. (nck)
Jakarta, 5 Desember 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL).
Pencabutan ini dilakukan karena PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk
based capital) yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini
disebabkan PT WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.
Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat
penjualan produk sejenis saving plan. PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan
investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang
disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi
sebenarnya.
Terhadap kondisi tersebut di atas, OJK telah melakukan tindakan pengawasan
(supervisory actions) berupa:
a. Memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis saving plan PT. WAL pada bulan Oktober 2018;
b. Memberikan sanksi peringatan pertama sampai ketiga karena PT WAL tidak
memenuhi batas minimum risk-based capital (RBC), Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dan ekuitas minimum (sejak 4 Agustus 2020 sampai 26 Juni 2021);
c. Mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) pertama (untuk sebagian kegiatan usaha) pada 27 Oktober 2021 dan meningkat pada
pengenaan sanksi PKU kedua untuk semua kegiatan usaha pada 30 Agustus 2022;
d. Melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT WAL per tanggal 5 Desember 2022, karena sampai batas waktu PKU kedua yang jatuh pada 30 November 2022
(paling lama tiga bulan), PT WAL tidak juga memenuhi kewajibannya; dan
e. Melakukan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali dan pegawai PT. WAL.
Penyidik OJK telah melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL, serta berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri yang selanjutnya telah menetapkan tujuh orang tersangka.
Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan
izin usaha PT WAL dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis
dan masyarakat.
Selanjutnya OJK akan melakukan tindakan:
a. Memerintahkan pemegang saham menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin usaha PT WAL;
b. Melakukan tindakan lain berupa penilaian kembali pihak utama PT WAL, tindakan administratif terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, dan aktuaris, serta penanganan tindak pidana pencucian uang; dan
c. Melakukan upaya penelusuran atas aset pemegang saham pengendali PT WAL
beserta harta pribadinya, termasuk melakukan gugatan perdata untuk kepentingan konsumen. Hal tersebut dilakukan, sebagai upaya maksimal untuk melindungi kepentingan pemegang polis dengan tetap menjunjung proses hukum dan ketentuan yang berlaku.
Sejak dicabutnya izin usaha, PT WAL wajib menghentikan kegiatan usahanya. Namun demikian, Pemegang Polis dapat menghubungi PT WAL dalam rangka pelayanan Konsumen sampai dengan dibentuknya Tim Likuidasi. Tim likuidasi selanjutnya akan melakukan verifikasi polis yang dasar perhitungan penyelesaian hak pemegang polis. (nck)
Jakarta - Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia telah menjadi salah satu yang diakui terbaik di dunia. Kerja keras pelaksanaan vaksinasi yang tercatat lebih dari 420 juta telah meningkatkan imun hampir lebih dari 90% penduduk Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi dan upaya bahu-membahu Pemerintah dengan seluruh stakeholder, termasuk dari kalangan dunia usaha.
Perekonomian nasional pada Q3-2022 mencetak pertumbuhan impresif sebesar 5,72% dan diperkirakan tetap solid di atas 5% selama 2022, juga menjadi bukti dukungan keberhasilan penanganan pandemi. Meski terjadi perlambatan, Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia bulan November 2022 masih bertengger pada level ekspansi sebesar 50,3 dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam (47,4), Jepang (49), Myanmar (44,6), dan Malaysia (47,9).
Memanfaatkan kondisi perekonomian nasional yang membaik saat ini dan ditambah dengan keuntungan memiliki bonus demografi yang diperkirakan terjadi hingga 2035, salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mengakselerasi ekonomi digital. Dengan nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN yang diproyeksikan mencapai USD 330 miliar pada tahun 2025, Indonesia harus ikut mengambil peluang termasuk dengan mempersiapkan sumber daya manusia.
“Kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun. Inilah tugas Kadin, akselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung SDM seluruhnya bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda kita,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2022, Jumat (2/12).
Upaya penyiapan talenta digital yang didorong melalui investasi di bidang pendidikan saat ini telah dimulai dengan kehadiran Apple Academy di Indonesia. Selain itu, IBM juga telah berencana untuk mendirikan Hybrid Cloud Academy di Batam. Di sisi lain, pembangunan data center yang merupakan infrastruktur digital yang paling penting dalam jangka pendek, juga tengah dilakukan di KEK Nongsa Digital Park dan diharapkan dapat menjadi game changer.
“Kemudian tentu salah satu dari digitalisasi adalah payment system. ASEAN sedang bicara payment system. Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam dengan QR Code yang diharapkan bisa dipakai di semua negara. Ini penting karena mengurangi kebutuhan terhadap dollar, jadi penguatan sistem. Ini menjadi penting agar ekosistem keuangan kita kuat,” ujar Menko Airlangga.
Selain menyampaikan beberapa hal lainnya terkait dengan ekosistem industri otomotif, renewable energy berbasis hidrogen, transisi energi, dan circular economy, Menko Airlangga kemudian menjelaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga untuk mendukung UMKM melalui penyediaan Kredit Usaha Rakyat. Dukungan pembiayaan tersebut juga disediakan Pemerintah bagi sektor pertanian yang telah terbukti resilien dan menyerap banyak tenaga kerja selama pandemi.
“Selamat kepada Kadin yang telah menyelesaikan Rapimnas dan semoga UMKM kita melalui Kadin bisa tumbuh dan berkembang, paling penting adalah UMKM naik kelas jangan UMKM kelasnya disitu saja. Ini yang menjadi tantangan,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta - Bank Indonesia (BI) dalam momentum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (30/11) menerbitkan desain (high level design) pengembangan Digital Rupiah yang terangkum dalam White Paper (WP). White Paper ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko. Penerbitan WP ini merupakan langkah awal “Proyek Garuda", yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah. Key driver pengembangan Digital Rupiah adalah: (i) Menegaskan fungsi BI sebagai otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital (sovereignty Digital Rupiah); (ii) Memperkuat peran BI di kancah internasional; dan (iii) Mengakselerasi integrasi EKD secara nasional.
Pada momen peluncuran tersebut, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyoroti Digital Rupiah sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi, bahwa, “Digital Rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale Digital Rupiah dengan ritel Digital Rupiah secara end to end," tutur Gubernur Perry.
Penerbitan WP ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan, agar penerapan dapat sesuai konteks dan karakteristik kebijakan. Bank Indonesia meyakini manfaat CBDC mampu menjaga kedaulatan Rupiah di era digital, termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital serta membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Pengembangan CBDC sendiri memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Bank sentral masih perlu melakukan eksplorasi dan uji coba untuk mengantisipasi perkembangan mata uang digital di masa depan. (nck)
Jakarta, 29 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan integritas dan budaya antikorupsi di Industri Jasa Keuangan salah satunya dengan mendorong peran perempuan untuk menumbuhkan karakter dan moral kejujuran dalam lingkungan keluarga.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada webinar Woman of Integrity (WIN) Talk dengan tema “Perempuan Menginspirasi Tegakkan Anti Korupsi” yang diselenggarakan secara daring akhir pekan lalu.
Mahendra menyampaikan bahwa untuk menumbuhkan budaya integritas dan antikorupsi, diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk keluarga sebagai lingkungan terkecil. Di sinilah peran penting perempuan dalam keluarga menumbuhkan karakter kejujuran dan bermoral.
“Perempuan memegang peranan penting atau sebagai tiang negara dalam membantu mencegah korupsi dari lingkungan terkecil yaitu keluarga hingga negara,” kata Mahendra.
Webinar tersebut diselenggarakan OJK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan menghadirkan pembicara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengatakan dalam paparannya bahwa perempuan selalu memiliki peran sentral dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat. Nilai kejujuran dalam menumbuhkan rasa anti korupsi dapat dikembangkan sebagai nilai budaya yang diterapkan di kehidupan sehari-hari.
“Perempuan adalah guru pertama dan guru seumur hidup bagi anak-anaknya. Peran itu penting untuk menanam nilai-nilai strategis manusia. Budayakan kejujuran dan berilah contoh yang baik kepada generasi penerus. Perempuan nantinya dapat menjadi penggerak integritas di zonanya masing-masing,” kata Retno.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime, sehingga pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa tidak hanya individu pegawai namun juga perlunya dukungan dari keluarga.
Peran penting keluarga sebagai filter perbuatan korupsi sangat diperlukan. Keluarga yang memegang teguh nilai kehidupan yang sederhana maka risiko untuk melakukan tindak pidana korupsi akan semakin kecil.
“Integritas merupakan nilai utama OJK yang wajib dimiliki insan OJK. Semakin tinggi nilai integritas yang dimiliki, maka semakin rendah risiko terjadinya korupsi,” kata Sophia.
Sophia juga menyampaikan berbagai upaya untuk meningkatkan integritas di OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK), antara lain melalui program assessment anti-fraud, implementasi whistle blowing system (WBS), dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, OJK sedang mengkaji penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) secara mandatory di seluruh Industri Jasa Keuangan. (nck)
Bandung, 24 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) menyalurkan donasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Penyerahan donasi senilai Rp750 juta disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui rekening Jabar Quick Response di Bandung, Kamis.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan harapannya agar bantuan dari OJK dan IJK dapat meringankan korban gempa di Cianjur.
“Saya atas nama pegawai OJK dan IJK, pada hari ini menyampaikan bantuan melalui Gubernur Jawa Barat untuk korban gempa di Cianjur. Kita betul-betul concern dan berduka cita karena banyak korban yang jatuh. Dengan bantuan ini kita harapkan dapat meringankan korban gempa,” kata Dian.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik upaya dan bantuan dari OJK dan IJK dalam membantu penanganan bencana serta meringankan beban warga yang terdampak.
“Saya ucapkan terima kasih kepada OJK dan IJK yang hadir saat warga membutuhkan, Insya Allah bantuan uang ini akan menjadi logistik untuk disampaikan kepada warga.
Hal ini sangat baik karena OJK selain concern terhadap industri keuangan juga concern terhadap kemanusiaan, karena kemanusiaan di atas segalanya,” sambung Ridwan.
Penyerahan bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur ini merupakan bagian dari program "OJK dan IJK Peduli Bencana" yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam di beberapa daerah.
Program OJK dan IJK Peduli Bencana ini mengumpulkan donasi dari OJK, serta dari sejumlah Industri Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) serta asosiasi di sektor jasa keuangan. Sebelumnya, melalui program ini telah disalurkan bantuan dengan total senilai Rp4,72 miliar.
Pada tahun 2021 bantuan disalurkan antara lain kepada korban bencana alam gempa di Mamuju sebesar Rp1,75 miliar, banjir di Semarang Rp100 juta, longsor di Sumedang dan perbaikan tanggul Sungai Citarum sebesar Rp200 juta, banjir dan longsor di NTT
dan NTB dengan total sebesar Rp1 miliar, gempa di Malang Selatan Rp250 juta, erupsi Gunung Semeru sebesar Rp750 juta dan gempa di Pasaman Barat sebesar Rp150 juta.
Bantuan penanganan pandemi antara lain melalui pembangunan shelter Covid di Bantul, Yogyakarta, sebesar Rp150 juta dan Covid-19 Level 4 di Riau sebesar Rp100 juta.
Sedangkan pada tahun 2022 disalurkan kepada korban kebakaran Pasar Johar, Semarang sebesar Rp50 Juta, serta banjir dan tanah longsor di Kabupaten Malang Rp75 juta.
Program OJK dan IJK Peduli Bencana akan terus dibuka dan dikoordinir oleh OJK untuk mengumpulkan donasi guna membantu penanganan dampak bencana alam serta penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Saat ini OJK bersama pelaku industri jasa keuangan dalam proses mengumpulkan data dan informasi mengenai kantor layanan jasa keuangan yang terdampak gempa di Kabupaten Cianjur dan mengupayakan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap beroperasi dengan baik.
(nck)
Jakarta, 23 November 2022. Tahun 2022 menandai tahun yang penting bagi Indonesia sebagai negara yang memimpin G20 dan Presiden Joko Widodo, bersama dengan lima pemimpin dunia lainnya (Jerman, Denmark, Bangladesh, Barbados, dan Senegal) dipercaya sebagai champions untuk Global Crisis Response Group (GCRG). Selain itu, Indonesia akan menjadi ketua pada the Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2023, yang semakin memperkuat peran Indonesia di tingkat internasional dan regional dalam mempelopori upaya solusi untuk mengatasi krisis global yang saling terkait dan sedang berlangsung.
Dalam rangka membahas aksi nyata untuk mengatasi dampak krisis global terhadap pangan, energi, dan keuangan serta implikasinya terhadap pembangunan nasional Indonesia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa GCRG Indonesia telah melaksanakan pertemuan dengan Kepala Perwakilan UN Resident Coordinator (UNRC) untuk Republik Indonesia, Valerie Julliand secara langsung di kantor PBB Indonesia pada Selasa (22/11).
Pada pertemuan tersebut, Sesmenko Susiwijono menggarisbawahi pentingnya korelasi antara apa yang dibahas dalam forum mutilateral seperti ASEAN, GCRG, dan G20 dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Terdapat isu-isu strategis yang dapat dibicarakan bersama dalam forum multilateral tersebut, seperti isu konektivitas dan transisi energi. “Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus untuk menindaklanjuti kesepakatan yang tertuang dalam deklarasi G20. Terdapat sekitar 226 proyek multilateral pada kesepakatan forum G20, dimana sebagian besar fokus pada upaya untuk transisi energi,” ujar Sesmenko Susiwijono.
Kepala Perwakilan Valerie Julliand menyambut baik kesempatan untuk berdiskusi dengan Sherpa GCRG untuk solusi yang dibutuhkan. Ia juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia pada Presidensi G20. Lebih lanjut, UNRC menyampaikan perlunya menekankan isu keamanan dan upaya forum GCRG dalam penanganan konflik Rusia – Ukraina. UNRC juga membuka tawaran bantuan dan kerja sama kepada Indonesia dalam rangka brainstorming strategi penanganan krisis serta partnership dalam penyelesaian isu krisis tiga dimensi.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi sebagai Co-Sherpa G20 Indonesia yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menuturkan pengakuan pentingnya isu keamanan dalam penyelesaian permasalahan ekonomi, maka dari itu dalam deklarasi KTT G20 juga terdapat isu terkait penanganan krisis. “Dalam deklarasi G20, kami juga menyampaikan perlunya semangat perdamaian dan kolaborasi dunia di tengah krisis pangan, energi, dan keuangan global dan menjadikannya acuan dalam menangani triple crises tersebut,” ujar Deputi Edi.
Lebih lanjut, Deputi Edi juga menegaskan pentingnya PBB dalam upaya penyampaian moral suasion untuk seluruh dunia dalam forum GCRG. Indonesia melihat adanya momentum pasca penyelenggaraan G20 dalam mewujudkan langkah dan solusi penanganan krisis global. Momentum tersebut dapat terus berlanjut ke dalam Presidensi G20 India dan Keketuaan Indonesia pada ASEAN di tahun 2023.
Pada tingkat nasional, UNRC dapat mengundang sektor swasta untuk berkolaborasi dalam membantu negara-negara yang rentan. “Sebagai salah satu champion GCRG, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra untuk mencari solusi praktis untuk mengatasi dampak krisis multi dimensi tersebut,” tegas Sesmenko Susiwijono.
Menutup pertemuan tersebut, Sherpa dan Co-Sherpa GCRG Indonesia beserta Kepala Perwakilan UNRC dan jajarannya sepakat untuk melakukan kick-off meeting bersama dengan duta besar dari negara-negara yang menjadi champions GCRG untuk berkolaborasi dalam penanganan krisis. (nck)
Jakarta, 22 November 2022. Dalam rangka mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).
Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022.
Dari sisi gender, untuk pertama kalinya, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen. Pada tahun 2020 s.d. 2022, OJK menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas dalam arah strategis literasi keuangan. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan laki–laki lebih tinggi yakni sebesar 86,28 persen, dibanding indeks inklusi keuangan perempuan di angka 83,88 persen.
Indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 50,52 persen dan 86,73 persen, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni sebesar 48,43 persen dan 82,69 persen. Namun demikian gap indeks literasi keuangan semakin mengecil dari 6,88 persen di tahun 2019 menjadi 2,10 persen di tahun 2022 dan gap indeks inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11 persen di tahun 2019 menjadi 4,04 persen di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan strategi pelaksanaan edukasi keuangan yaitu meningkatkan kuantitas pelaksanaan edukasi keuangan di wilayah perdesaan.
Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 di tahun 2019 menjadi 462 TPAKD di tahun 2022.
Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Hasil SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tahun 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN.
Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah. (nck)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mendorong penguatan integritas Industri Jasa Keuangan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh sektor jasa keuangan. Integritas Industri Jasa Keuangan menjadi pilar untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam rapat koordinasi dengan KPK di Kantor OJK, Jumat (18/11).
Pada pertemuan tersebut, Ketua Dewan Audit Sophia Wattimena menyampaikan bahwa penerapan SMAP selama ini dilakukan secara sukarela oleh beberapa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan telah berjalan kurang lebih selama dua tahun.
“Harapannya dengan penerapan program-program tersebut dapat menciptakan budaya integritas yang konsisten dan penerapan tata kelola yang sehat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan efisiensi di industri jasa keuangan,” kata Sophia.
Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menyampaikan bahwa penerapan SMAP di sektor jasa keuangan diharapkan dapat menciptakan praktik bisnis yang terbebas dari penyuapan (zero tolerance).
“Kami ingin menumbuhkan budaya berani menolak gratifikasi atau suap, tidak cukup hanya melaporkan. Hal ini dianggap sangat penting karena jika PUJK berani menolak gratifikasi atau suap akan menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang sehat dan efisien, serta ini berlaku tidak hanya di pusat namun hingga ke daerah-daerah,” kata Pahala.
Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kemungkinan penerapan SMAP secara mandatory kepada seluruh PUJK. KPK memberikan masukan kepada OJK bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya dapat memberikan dorongan melalui penyusunan kebijakan, panduan dan memberikan fasilitas dan pendampingan kepada PUJK dalam penerapan SMAP.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat OJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk mendapatkan paparan mengenai penerapan peraturan antisuap dan anti-fraud yang sudah ada di masing-masing sektor.
OJK akan terus meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan integritas di sektor jasa keuangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (nck)
