Jakarta, 20 Juni 2023. Indonesia akan memiliki pabrik foil tembaga terbesar di Asia Tenggara. PT Hailiang Nova Material Indonesia, salah satu produsen pipa dan batang tembaga terbesar dunia, akan membangun pabrik foil tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dengan nilai investasi US$860 juta. Foil tembaga sendiri digunakan sebagai pengumpul (kolektor) arus listrik di kutub negatif (anoda) baterai EV (electric vehicle). Dengan kehadiran pabrik tersebut, KEK Gresik akan menumbuhkan ekosistem hilirisasi mineral dan electric vehicle (EV) yang menguntungkan bagi Indonesia.
Acara groundbreaking PT Hailiang Nova Material Indonesia dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (20/06) di KEK Gresik, Jawa Timur. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso turut hadir dalam acara tersebut, bersama Gubernur Jawa Timur, Wakil Bupati Gresik, dan para pejabat dari kementerian/lembaga terkait. Pada kesempatan ini Presiden Joko Widodo mengapresiasi Hailiang yang memutuskan untuk berinvestasi di KEK Gresik, sehingga terjadi hilirisasi industri, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan menuju Indonesia Maju 2045.
“Semua tertarik untuk berinvestasi Indonesia. Jika kita bisa mengintegrasikan tembaga, nikel, timah, bauksit yang kita miliki, tidak diekspor mentah tapi diolah di negeri sendiri, ini akan menghantarkan Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju 10-15 tahun yang akan datang,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidatonya.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi dan mulai bisa menghentikan ekspor bahan mentah ke luar negeri. Dengan hilirisasi Pemerintah Indonesia memiliki banyak keuntungan yang bisa didapat, seperti royalti, pajak perusahaaan, dan biaya ekspor serta yang terpenting dapat menyerap lapangan pekerjaan secara masif. Pemerintah mendukung hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta untuk pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri yang semakin meningkat. Pemerintah Indonesia akan terus mengakselerasi program hilirisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara karena economic benefit-nya sangat besar.
“Saya sangat menghargai pembangunan industri pabrik foil tembaga yang dikerjakan oleh PT Hailiang Group dari Tiongkok. Artinya hasil dari PTFI (PT Freeport Indonesia) yang ada di lingkungan ini juga akan bisa diserap sehingga akan jadi barang jadi atau setengah jadi yang nantinya akan kita gunakan untuk baterai litium atau baterai mobil listrik maupun mobil listriknya itu sendiri,” lanjut Presiden Joko Widodo menambahkan.
KEK Gresik sendiri telah berhasil menarik investasi besar ke dalam kawasan, yaitu Smelter PT Freeport Indonesia dengan nilai investasi sebesar US$3 miliar, yang akan menghasilkan katoda tembaga berkapasitas 1,7 juta ton per tahun. PT Hailiang Nova Material Indonesia akan menjadi off taker produk PT Freeport Indonesia dengan produk akhir Foil Tembaga, sebagai bahan baku lithium-ion battery. Kolaborasi antara smelter tembaga dan off taker-nya tersebut mampu menciptakan ekosistem Electric Vehicle di KEK Gresik dengan menarik beberapa investasi baru ke dalam kawasan, antara lain industri kaca (seperti Xinyi), industri baja, dan industri EV battery sendiri, hingga Electric Vehicle.
PT Hailiang Nova Material Indonesia, memproduksi foil tembaga electrodeposit untuk kendaraan listrik bertenaga baterai litium. Pabrik ini direncanakan berkapasitas 100 ribu ton pertahun yang terbagi dalam 2 fase dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja 1.920 orang. “Konsep hilirisasi di KEK Gresik melalui pembangunan smelter PT Freeport Indonesia dan pembangunan pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia, dapat menjadi salah satu success story hilirisasi industri di Indonesia,” ujar Sesmenko Susiwijono.
Chairman of The Board of Hailiang Group, Cao Jian Guo mengungkapkan, “Kami meletakkan langkah pertama dalam dalam globalisasi bahan energi baru Hailiang di Indonesia, keputusan ini merupakan hasil dari proses pembandingan di antara banyak negara tujuan investasi. Tidak hanya karena Indonesia memliki sumbver daya mineral yang kaya dan sumber tenaga kerja yang memadai, tetapi juga masyarakatnya yang ramah, unggul dalam lingkungan bisnis,” ujarnya.
Untuk memastikan percepatan pembangunannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan penuh dalam hal ini perepatan perijinan, pemberian insentif seperti masterlist, dan tax holiday. “Dan semoga betul betul sebelum 12 bulan pabrik ini sudah selesai dan bisa berproduksi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja, memberikan peluang kerja pada masyarakat di Jawa Timur dan Kabupaten Gresik dan kita harapkan ini bisa memberikan dorongan agar negara kita bisa menjadi negara maju,” pungkas Presiden Joko Widodo sebelum resmi melakukan groundbreaking. (nck)
Jakarta, 15 Juni 2023. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna Life hingga saat ini belum memenuhi komitmen upaya penyehatan sebagaimana Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disampaikan ke OJK tanggal 30 Desember 2022 dan perbaikan RPK 20 Februari 2023 dengan melakukan penambahan modal.
Ogi menjelaskan, kesalahan pengelolaan perusahaan serta tidak adanya komitmen yang jelas dan kesungguhan dari Pemegang Saham untuk melakukan penyehatan keuangan melalui penambahan modal telah membuat permasalahan Kresna Life semakin berlarut.
Menurutnya, Kresna Life tidak melakukan upaya alternatif penambahan setoran modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau menggandeng strategic investor, tetapi hanya mengajukan skema konversi kewajiban kepada pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (subordinasi loan/SOL). Skema konversi ini juga tidak dapat membantu likuiditas Kresna Life karena tidak ada aliran dana masuk sebagai tambahan permodalan.
Mengenai skema konversi SOL ini, pihak Kresna Life juga belum menyerahkan dokumen hasil perjanjian konversi SOL dari pemegang polis yang memutuskan untuk setuju dan telah diaktanoraliilkan.
OJK telah memberikan cukup waktu bagi Kresna Life sejak Januari 2023 untuk menginformasikan risiko dan konsekuensi dari program konversi SOL tersebut secara transparan kepada pemegang polis serta meminta Kresna Life untuk melakukan penempatan dana pada escrow account sebagai komitmen penambahan modal.
Pada 5 juni 2023, OJK telah menerima 32 kotak berisi salinan dokumen dengan rincian 10 kotak salinan persetujuan program konversi SOL dan 22 kotak salinan perjanjian konversi SOL Dokumen tersebut disampaikan dengan surat pengantar dari pihak yang bukan merupakan pihak utama Kresna Life sebagaimana tercatat dalam database di OJK.
Di dalam dokumen tersebut, tidak diperoleh salinan perjanjian SOL yang sudah diaktanotariilkan sesuai ketentuan. Selain itu, dalam 32 kotak dokumen yang disampaikan juga tidak terdapat bukti penempatan dana pada escrow account.
OJK saat ini juga sedang melakukan verifikasi langsung kepada para pemegang polis Kresna Life secara sampling di berbagai kota untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan konversi SOL dari sisi pemegang polis sekaligus menyampaikan informasi lebih lengkap ketentuan yang mengatur konversi SOL.
Mengenai penetapan Direktur Utama Kresna Life sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana perasuransian dan tindak pidana pencucian uang, OJK menghormati seluruh proses hukum yang berlaku. (nck)
Jakarta, 6 Juni 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Mei 2023 menilai di tengah tingginya dinamika pada perekonomian global yang menyebabkan kinerja intermediasi di beberapa sektor ekonomi nasional mengalami penurunan, stabilitas sektor jasa keuangan domestik tetap terjaga dengan permodalan solid, profil risiko terjaga dan likuiditas yang memadai.
Ketidakpastian negosiasi debt-ceiling di Amerika Serikat (AS) telah meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global khususnya di pasar surat utang setelah sempat mereda seiring tekanan terhadap perbankan global yang juga mereda. Selain itu, tingkat inflasi yang persisten di level yang tinggi, kinerja perekonomian dan pasar tenaga kerja di AS yang masih solid diperkirakan akan dapat kembali memicu kenaikan suku bunga kebijakan di AS.
Tren pelemahan perekonomian global juga masih berlanjut terutama tercermin dari penurunan aktivitas industri dan perdagangan internasional, pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang lebih rendah daripada ekspektasi semula, penurunan harga komoditas, serta fragmentasi geopolitik.
Sekalipun demikian, kinerja perekonomian nasional terpantau relatif stabil dengan inflasi mengalami penurunan menjadi 4 persen yoy (April 2023: 4,33 persen). Kinerja sektor manufaktur masih melanjutkan ekspansi dengan Purchasing Managers Index (PMI) di Mei 2023 menjadi 50,3, namun melambat dibandingkan bulan sebelumnya (April 2023: 52,7). Neraca perdagangan juga mencatatkan surplus di April 2023 meski kinerja ekspor mengalami kontraksi yang cukup dalam dipengaruhi turunnya harga dan volume komoditas ekspor utama Indonesia.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kredit perbankan pada April 2023 tumbuh 8,08 persen yoy (Maret 2023: 9,93 persen) menjadi Rp6.464 triliun didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang termoderasi menjadi 6,55 persen yoy (Maret 2023: 9,52 persen). Secara mtm, kredit modal kerja dan konsumsi tumbuh masing-masing sebesar 0,55 persen dan 0,32 persen, dengan kredit investasi terkontraksi 0,16 persen. Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada April 2023 tercatat menurun menjadi 6,82 persen yoy (Maret 2023: 7,00 persen) menjadi Rp7.996 triliun, utamanya didorong penurunan pada tabungan.
Likuiditas industri perbankan pada April 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 118,25 persen (Maret 2023: 128,87 persen) dan 26,58 persen (Maret 2023: 28,9 persen), meskipun menurun namun masih jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,78 persen (Maret 2023: 0,72 persen) dan NPL gross: 2,53 persen (Maret 2023: 2,49 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp19,42 triliun menjadi Rp386 triliun (Maret 2023: Rp405,42 triliun) dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 1,74 juta nasabah (Maret 2023: 1,83 juta nasabah). Risiko pasar juga menurun ditinjau dari Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,60 persen (Maret 2023: 1,44 persen), jauh di bawah threshold 20 persen.
Sementara, permodalan perbankan masih di level yang solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan 24,57 persen (Maret 2023: 24,69 persen).
OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko. (nck)
Jakarta, 25 Mei 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75% ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 3,0±1% di sisa tahun 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada triwulan III 2023. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar tetap dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untucked mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada respons suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);
5. Melanjutkan perluasan QRIS melalui: (i) peningkatan intensitas kampanye bersama indusri terkait manfaat penggunaan QRIS kepada masyarakat termasuk Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Usaha Mikro (UMI) dan QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (TUNTAS); (ii) pengembangan QRIS antarnegara dengan Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok.
Mendorong akseptasi Kartu Kredit Indonesia antara lain melalui program Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023;
6. Memperkuat kerja sama internasional melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. (nck)
Jakarta, 23 Mei 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2022. OJK kembali mempertahankan opini WTP sejak Laporan Keuangan OJK pertama kali terbit pada 2013.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan OJK di Kantor BPK, Jakarta, Selasa mengatakan OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan tata kelola keuangan internal yang lebih baik.
“Program penguatan tata kelola, telah dan akan terus dilakukan OJK sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat untuk terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OJK,” kata Mahendra.
Seremonial penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan OJK dilakukan oleh Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing kepada Mahendra Siregar serta disaksikan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun serta jajaran Dewan Komisioner OJK.
Ketua BPK RI Isma Yatun dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK atas pencapaian opini WTP yang diterima sekaligus komitmen BPK untuk terus menjalankan peran dan tanggung jawab secara profesional dan independen termasuk mendukung aparat pemerintah dan lembaga keuangan dalam mewujudkan good governance pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Saya berharap agar sinergi dan kerja sama antara BPK dan OJK dapat terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Isma.
Mahendra menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini.
Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel melalui perbaikan kebijakan di berbagai bidang antara lain dengan meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, membangun sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement yang akuntabel dan berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.
OJK juga berkomitmen terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi masyarakat.
Jakarta, 17 Mei 2023. Bank Indonesia bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berkomitmen untuk terus memastikan layanan sistem pembayaran aman dan andal dalam mendukung kegiatan transaksi di masyarakat. Pasca gangguan layanan sistem pembayaran di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) pada minggu lalu, kegiatan sistem pembayaran di masyarakat melalui BSI kembali berlangsung normal. Di bawah pengawasan dan asistensi Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran nasional, BSI telah memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia sehingga layanan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN BI), dan BI Fast beroperasi normal didukung aplikasi kritikal lainnya termasuk berbagai layanan kana like pembayaran, sehingga dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat.
Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa memastikan setiap PJP memenuhi aspek standar keamanan sistem informasi termasuk penggunaan sistem yang aman dan andal. Oleh karena itu, PJP dituntut untuk senantiasa meningkatkan ketahanan sistem informasi dan segera memulihkan layanan pasca terjadinya insiden gangguan layanan yang berdampak pada konsumen. Pada saat yang sama, PJP juga wajib mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip pelindungan konsumen antara lain pelindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Hal ini secara tegas tercakup masing-masing dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang tidak lain bertujuan menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.
Bank Indonesia terus memantau kelancaran layanan sistem pembayaran di BSI dan layanan sistem pembayaran di seluruh PJP guna meyakinkan masyarakat dapat bertransaksi dengan cepat, mudah, murah, aman, dan andal (cemumuah) dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, pelindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan best practices. (nck)
Jakarta, 17 Mei 2023 - Kementerian PPN/Bappenas dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam bersama-sama menyelenggarakan acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ di Jakarta hari ini (tbc). Acara yang diresmikan oleh Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket, ini diselenggarakan untuk merayakan dan memamerkan hasil-hasil pencapaian program tersebut.
ARISE+ Indonesia - Fasilitas Dukungan Perdagangan adalah salah satu inisiatif unggulan di bawah kerangka kerja sama Uni Eropa-Indonesia 2014-2020. Diluncurkan pada tahun 2019, program bantuan teknis ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perdagangan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. ARISE+ Indonesia diimplementasikan melalui dua proyek bantuan teknis yang saling melengkapi selama lima tahun, dengan total anggaran sebesar EUR 15 juta. Bantuan Teknis pertama program ARISE+ Indonesia (TA 1) akan berakhir pada Mei 2023.
Selama empat setengah tahun pelaksanaannya, ARISE+ Indonesia TA 1 telah mendukung lembaga-lembaga pemerintah dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam analisis makroekonomi dan perencanaan kebijakan perdagangan dan investasi, mempertajam kapasitas mereka dalam merundingkan dan mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Bebas, khususnya perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, mengembangkan dan mengadopsi standar dan peraturan teknis yang selaras dengan standar internasional dengan tujuan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia; dan memberdayakan para produsen kecil Indikasi Geografis (IG) dalam memproduksi dan mempromosikan produk mereka di pasar ekspor. Program ini juga mempromosikan pengarusutamaan gender.
Program ini dikoordinasikan oleh Bappenas, sebagai lembaga pelaksana utama, bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta kementerian, lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam bidang-bidang yang tercakup dalam program ini.
Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan, "Kami gembira bahwa kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa melalui ARISE+ Indonesia telah berperan penting dalam memperkuat kinerja dan daya saing perdagangan Indonesia, yang merupakan salah satu sumber penting bagi pertumbuhan berkelanjutan dalam upaya mencapai Visi Indonesia 2045."
Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket, berkomentar, "Kami sangat senang menerima kerja sama yang luar biasa dari pemerintah selama pelaksanaan program ARISE+ Indonesia. Hasil luar biasa yang telah kami capai semakin memotivasi kami untuk menjalin kerja sama yang lebih dalam."
Acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan terkait dari Indonesia dan Uni Eropa, termasuk mitra lembaga pelaksana, penerima manfaat, perwakilan negara anggota Uni Eropa, perwakilan sektor swasta dari Indonesia dan Uni Eropa, lembaga pemikir, dan lainnya untuk mendiskusikan hasil kegiatan peningkatan kapasitas ARISE Indonesia. Acara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan, yang menyampaikan pidato utama. Sebuah diskusi panel juga diselenggarakan dengan menghadirkan Koordinator Badan Penasihat Teknis (Technical Advisory Body/TAB) dan perwakilan dari Delegasi Uni Eropa. (nck)
Jakarta, 11 Mei 2023. Dengan mengusung tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”, kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2023 menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah dalam upaya mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif dan efisien.
Kegiatan FEKDI 2023 di hari ke-3 penyelenggarannya, Rabu (10/05), mengangkat tema “Government Initiative and Strategy on Digitalization Through Digital Talent and Financial Inclusion” yang bertujuan untuk mendorong inisiatif, strategi, maupun inovasi digital guna mendukung peningkatan daya saing Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Hari ke-3 FEKDI 2023 secara resmi sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian kegiatan FEKDI 2023 yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 7-10 Mei 2023.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Opening Remarks-nya pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan FEKDI dapat meningkatkan awareness terhadap peran digitalisasi ekonomi dalam mendukung percepatan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Rangkaian acara penyelenggaraan FEKDI 2023 dapat menjadi momentum bagi kita bersama untuk melakukan showcasing serta sinergi bauran kebijakan demi terwujudnya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Deputi Rudy.
Lebih lanjut, Deputi Rudy mengatakan bahwa pengembangan talenta digital merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital. Pemerintah telah mencetuskan berbagai prorgam untuk skilling, reskilling, dan upskilling, salah satunya Program Kartu Prakerja yang mengusung inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital.
Selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang turut hadir secara virtual mendorong Kementerian/Lembaga untuk bersinergi dalam menggencarkan edukasi penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia.
“Di dalam negeri, upaya pengembangan ekonomi keuangan digital, antara lain diwujudkan dengan meingkatkan pembangunan infratstruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Serta menggencarkan edukasi dan literasi digital,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf.
Penyelenggaraan FEKDI 2023 selama 4 (empat) hari, telah berhasil menghadirkan tidak kurang dari 1.000 peserta offline dan 5.000 peserta online. FEKDI 2023 juga dilengkapi dengan pameran dari sekitar 70 booth showcase dimana 15 diantaranya merupakan inisiatif Kemenko Perekonomian dan sisanya merupakan kluster Asosiasi, BI FAST, SNAP, Elektronifikasi, inovasi digital, QR Domestik dan Cross-borders dan UMKM. Beberapa contoh showcasing dalam FEKDI 2023 antara lain QRIS dan penggunaan teknologi Virtual Reality dalam proses pendidikan dan pelatihan vokasi.
Penutupan FEKDI 2023 secara intensif mengulas berbagai upaya dari seluruh stakeholders dalam meningkatkan daya saing EKD salah satunya melalui peningkatan kapasitas talenta digital dan perluasan inklusi keuangan. Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya dan inisitaif, salah satunya Program Digital Talent Scholarship (DTS) tahun 2023 dengan mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta yang mencakup 7 akademi. (nck)
Labuan Bajo, 10 Mei 2023. Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/05) di Hotel Meruorah, Labuan Bajo. Kegiatan KTT akan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 - 11 Mei 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan tersebut.
Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, rivalitas yang semakin tajam dan berbagai tantangan dinamika global yang semakin tidak terprediksi, mewarnai perhelatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 ini. Untuk menghadapi kondisi ini, Presiden menekankan bahwa ASEAN harus mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pertanyaan kepada seluruh peserta KTT, “Apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton, apakah ASEAN hanya akan diam, dan apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan?”
“Saya yakin kita semuanya percaya bahwa ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan,” tegas Presiden Jokowi.
Lebih jauh dijelaskan bahwa dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan dunia. “Kita punya aset yang kuat sebagai epicentrum of growth. Ekonomi yang tumbuh jauh di atas rerata dunia, bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga,” ungkap Presiden Jokowi.
Ke depan, ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonomi, mempererat kerja sama inklusif, termasuk implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan dan energi, serta stabilitas keuangan.
“Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka,” pungkas Presiden Jokowi.
Seluruh Kepala Negara anggota ASEAN serta Sekjen ASEAN dan Timor Leste turut hadir dalam KTT ASEAN ke-42, kecuali PM Thailand yang diwakili Deputy Prime Minister dan Pemimpin Myanmar. (nck)
Jakarta, 8 Mei 2023. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I tahun 2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global. Perkembangan positif ini ditopang koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang kuat seiring membaiknya
berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana disepakati dalam
rapat berkala KSSK II tahun 2023 pada Jumat (28/04) akan terus memperkuat koordinasi dan
kewaspadaan terhadap perkembangan perekonomian dan risiko pasar keuangan global ke depan, termasuk risiko rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
KSSK terus mencermati dinamika ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diprakirakan mencapai 2,6%, didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid-19. Di tengah perkembangan tersebut, pasar tenaga kerja di AS dan Eropa tetap ketat sehingga mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan
lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju, meskipun
diprakirakan sudah hampir mencapai puncaknya. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun sejalan dengan respons bank sentral AS dan Eropa dalam memitigasi risiko kasus perbankan. Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing
dan penguatan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I
2023 tercatat sebesar 5,03% yoy, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada
triwulan sebelumnya di level 5,01% yoy. Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh
ekspor yang tetap tumbuh tinggi, konsumsi swasta yang membaik, konsumsi Pemerintah yang
tumbuh positif, dan pertumbuhan invetasi nonbangunan yang tetap baik. Ke depan,
pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap kuat. Prakiraan ini didukung konsumsi swasta yang diprakirakan makin baik seiring meningkatnya mobilitas, membaiknya keyakinan konsumen,
dan menguatnya daya beli sebagai dampak dari penurunan inflasi. Investasi tetap berlanjut didukung oleh investasi nonbangunan yang tetap kuat sejalan dengan perbaikan konsumsi domestik dan dampak hilirisasi. Kinerja ekspor tetap kuat didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh tinggi dengan negara tujuan utama Tiongkok, AS, dan Jepang. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan bias atas dalam kisaran
proyeksi 4,5-5,3%.
Tekanan inflasi terus menurun. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 4,33%
yoy pada April 2023 dari 5,51% yoy pada Desember 2022. Inflasi inti terus melambat menjadi
2,83% yoy dipengaruhi ekspektasi inflasi dan imported inflation yang menurun, serta pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan. Sementara itu, inflasi volatile food tetap terkendali, sebesar 3,74% yoy. Berlanjutnya penurunan inflasi merupakan dampak
positif kebijakan moneter BI yang pre-emptive dan forward looking, serta sinergi yang erat
dalam pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah), antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Nilai tukar Rupiah menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Secara ytd, nilai tukar Rupiah pada 28 April 2023 menguat 6,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi Baht Thailand (1,35%), Rupee India (1,10%), dan Peso Filipina (0,67%). Ke depan,
penguatan nilai tukar Rupiah diprakirakan terus berlanjut didorong surplus transaksi berjalan
dan berlanjutnya aliran masuk modal asing, sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik.
Kinerja APBN sampai dengan triwulan I 2023 tetap positif. Hal ini ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang
pemulihan ekonomi. Realisasi pendapatan negara selama triwulan I 2023 mencapai Rp647,15
triliun atau 26,27% dari target APBN dan tumbuh sebesar 28,98% yoy. Pada periode yang
sama, penyerapan belanja negara mencapai Rp518,66 triliun (16,94% dari Pagu APBN). Posisi
fiskal Pemerintah relatif kuat, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp228,76 triliun dan surplus keseimbangan fiskal sebesar Rp128,50 triliun, ekuivalen dengan 0,61% PDB.
Di tengah tren perlambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas, pendapatan negara masih terus kuat. Penerimaan perpajakan mencapai Rp504,48 triliun (24,95% dari
target APBN) atau tumbuh 25,36% yoy. Realisasi PPN mencapai Rp185,70 triliun atau tumbuh
42,37% yoy, sementara PPh Nonmigas mencapai Rp225,95 triliun atau tumbuh 31,03%. Secara sektoral, kinerja penerimaan pajak yang masih kuat ditopang oleh penerimaan dari
sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan transportasi yang tetap stabil. Di tengah moderasi harga komoditas global, penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih mampu
tumbuh signifikan (113,55%). Sementara itu, Realisasi PNBP mencapai Rp142,66 triliun (32,32% dari target APBN) atau tumbuh 43,75% yoy. Kinerja PNBP tersebut terutama ditopang
oleh Penerimaan SDA nonmigas sebesar Rp44,28 triliun (tumbuh 194,04%) dan PNBP lainnya Rp44,31 triliun (tumbuh 30,21%). (nck)
