Denpasar, Polda Bali mengirimkan 10 personel SAR Satuan Brimob ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membantu penanganan bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat terdampak seperti pembuatan dapur lapangan.
Tim tersebut diberangkatkan dalam rangka Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke Polda NTT.
Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy di Denpasar, Rabu, mengatakan pengiriman personel SAR Brimob merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kondisi darurat akibat bencana.
“Ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap sesama. Kami berharap personel dapat memberikan bantuan terbaik bagi masyarakat terdampak bencana di NTT,” ujar Ariasandy.
Sebanyak 10 personel SAR Brimob tersebut diberangkatkan dari Mako Brimob Tohpati Denpasar .
Keberangkatan dilepas langsung Dansat Brimob Polda Bali Kombes Pol Febryanto Siagian didampingi para pejabat utama Satbrimob.
Tim SAR yang dipimpin Ipda Nyoman Suastika itu membawa sejumlah kendaraan khusus untuk menunjang operasi kemanusiaan.
Dukungan tersebut terdiri dari empat unit kendaraan, yakni Ransus Randurlap atau kendaraan dapur lapangan, Ransus Water Treatment untuk pengolahan air bersih, kendaraan pendukung dapur lapangan, serta satu unit Isuzu D-Max.
Dengan dukungan kendaraan tersebut, kata Ariasandy, tim Brimob tidak hanya bertugas dalam penanganan SAR, tetapi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan makanan siap saji dan air bersih.
Ariasandy menegaskan, personel yang ditugaskan merupakan bagian dari Bhakti Brimob untuk Negeri. Mereka diminta menjalankan tugas secara profesional sekaligus mengedepankan pendekatan humanis saat melayani masyarakat terdampak bencana.
“Laksanakan tugas BKO dengan sebaik-baiknya, layani masyarakat dengan humanis, ikhlas, dan profesional, serta tetap jaga nama baik Polda Bali,” katanya.
Rombongan berangkat dari Bali menuju NTT melalui jalur darat dan laut. Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Padang Bai menuju Lembar, kemudian dilanjutkan dari Gilimas, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuju Kupang, NTT, sebelum meneruskan perjalanan dari Kupang menuju Ende.
Pengiriman tim SAR Brimob beserta kendaraan dapur lapangan dan pengolahan air bersih ini menjadi bentuk kehadiran Polda Bali dalam mendukung penanganan bencana di wilayah NTT.
Ariasandy berharap seluruh personel menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan tugas kemanusiaan tersebut.
“Jadilah pelayan dan pelindung masyarakat yang membawa rasa aman, harapan, dan semangat bagi korban bencana. Selamat bertugas, semoga selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat,” ujarnya.
Kantor Berita Antara
Jakarta, 17 Agustus 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pentingnya OJK terus memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, perluasan akses keuangan yang aman dan bertanggung jawab, serta mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam memperkuat kegiatan ekonomi produktif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Untuk memperkuat Indonesia yang berdaulat, kita harus memastikan sektor jasa keuangan tetap kuat, stabil, berintegritas, dan mampu mendukung program pembangunan nasional. Pengawasan kita harus tangguh menghadapi gejolak, adaptif terhadap perkembangan teknologi, tegas dalam menegakkan ketentuan, dan selalu berorientasi pada kepentingan bangsa,” kata Friderica saat menyampaikan amanat pada Upacara Kemerdekaan ke-81 RI, di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin.
Sementara untuk mewujudkan Indonesia yang adil, Friderica mengatakan bahwa OJK harus terus memperluas akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.
“Inklusi harus berjalan bersama literasi. Inovasi harus berjalan bersama perlindungan konsumen. Kemajuan digital harus membuka pintu kesempatan, bukan menciptakan ruang baru bagi penipuan, penyalahgunaan data, atau praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.
Selain itu, keadilan juga berarti memastikan pelaku UMKM; perempuan; generasi muda; serta masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Sedangkan, untuk mendorong Indonesia yang makmur, sektor jasa keuangan harus menjadi penggerak kegiatan produktif: menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat hilirisasi dan industri nasional, mendukung inovasi, serta membiayai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kepercayaan Negara
Di hadapan ribuan pegawai OJK, Friderica juga mengingatkan tugas dan kepercayaan yang semakin besar yang diberikan negara kepada OJK seperti yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 14 Agustus lalu, yang memberikan kepercayaan dan amanah strategis yang semakin besar bagi OJK untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
“Bagi kita, ini bukan sekadar bertambahnya tugas dan kewenangan. Ini adalah kepercayaan negara kepada OJK yang harus kita jaga,” kata Friderica.
Seperti disampaikan Presiden, tiga amanah strategis kepada OJK adalah:
- Membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS)
- Reformasi Pasar Modal
- Memperkuat Ekosistem Pasar Karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)
Menurut Friderica, dalam menjalankan amanah mengatur dan mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, OJK memiliki tanggung jawab membangun pasar yang kredibel, transparan, berintegritas, serta mendukung terbentuknya Indonesia Reference Price.
“Ini bukan semata-mata membangun sebuah bursa. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pasar Indonesia di bidang Mineral dan Komoditas Strategis, untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.
Sedangkan kebijakan Reformasi Pasar Modal yang telah dijalankan OJK sejak awal tahun ini merupakan salah satu fondasi pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga agenda reformasi pasar modal, termasuk penguatan kelembagaan dan demutualisasi Bursa Efek, harus menjadi momentum untuk membangun pasar modal Indonesia yang semakin dalam, likuid, transparan, berintegritas, kompetitif, dan dipercaya.
Sementara penguatan ekosistem Pasar Karbon melalui SRUK merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun ekosistem pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, dan terhubung dengan pasar global. OJK harus memastikan sektor jasa keuangan menjadi enabler yang mempercepat pembiayaan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Upacara peringatan Kemerdekaan ke-81 RI diikuti semua pegawai di Jakarta dan juga digelar serentak di 39 Kantor OJK di seluruh Indonesia.
Bank Indonesia memanfaatkan limbah uang untuk menghasilkan nilai baru melalui pendekatan ekonomi sirkular. Langkah nyata yang ditempuh Bank Indonesia adalah bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengolah limbah racik uang menjadi cendera mata. Bank Indonesia juga bermitra dengan perusahan pengolahan energi sehingga limbah racik uang digunakan menjadi tambahan sumber energi listrik ataupun industri. Saat ini, 72% dari limbah racik uang kertas telah diolah. Selanjutnya, untuk tahun 2027, Bank Indonesia menargetkan seluruh limbah racik uang akan diolah secara sirkuler. Dengan langkah ini, pengelolaan uang Rupiah semakin memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali saat membuka rangkaian Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2026 di Istora Senayan (14/6) menyampaikan bahwa pengelolaan uang menghadapi tuntutan lingkungan atau keberlanjutan (environmental sustainability). Pengelolaan Rupiah tidak berhenti ketika uang tidak lagi layak edar. Ketika uang tidak lagi layak edar, pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana memusnahkannya, tetapi bagaimana memberikan nilai baru melalui pemanfaatan yang produktif. Untuk menjawab perubahan tersebut, Bank Indonesia melakukan transformasi ramah lingkungan dalam proses pencetakan, pengedaran, dan pemusnahan uang Rupiah. Inovasi pengelolaan uang Bank Indonesia ini telah meraih penghargaan International Association of Currency Affairs (IACA) Award 2026.
Bank sentral di regional juga terus berupaya melakukan inovasi. Bank Negara Malaysia (BNM) mengolah limbah racik uang menjadi berbagai produk. Bank of Thailand memilih bahan kertas yang lebih tahan lama untuk memperpanjang masa edar uang, mengurangi kebutuhan pencetakan ulang uang yang rusak atau usang, sekaligus mendukung efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan uang. Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan semakin menjadi bagian dari pengelolaan uang di berbagai negara.
Berbagai pengalaman ini menjadi diskusi dalam BRIDGE 2026, forum dialog internasional untuk ekosistem pengelolaan uang, yang digelar di Istora Senayan, Jakarta (13/8). Forum ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari FERBI 2026. Dialog diikuti pula oleh bank sentral dan otoritas moneter India, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Papua Nugini, serta pelaku industri uang tunai internasional.
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 serta penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2027 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jum’at (14/8).
Dalam Sidang Tahunan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan fokus pemerintah pada pemerataan akses pendidikan berkualitas dan terobosan lewat program Sekolah Rakyat guna memutus rantai kemiskinan serta memperkuat sumber daya manusia nasional.
Pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan sejumlah SMA Unggul Garuda baru yang telah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi, yang terdiri atas 12 sekolah pada tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026.
Pemerintah terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui pembagian layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP).
Presideng juga menyampaikan bahwa tahun ini, tujuh perguruan tinggi negeri Indonesia berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Yaitu Universitas Indonesia, UGM, ITB, Universitas Airlangga, IPB University, Universitas Padjadjaran, dan ITS.
“UI di peringkat ke-191, UGM, ITB, dan Unair ada di 300 besar, sedangkan IPB University, Unpad serta ITS ada di kelompok 500 besar,” pungkasnya.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama SRO (KPEI dan KSEI), OJK, serta pelaku industri resmi meluncurkan lima produk Exchange-Traded Fund (ETF) Emas Syariah perdana di pasar modal Indonesia pada Senin (10/8). Kelima produk tersebut diterbitkan oleh Manajer Investasi terkemuka, yaitu PT Indo Premier Investment Management (XGLD), PT Trimegah Asset Management (XTRA), PT Mandiri Manajemen Investasi (XMES), PT BRI Manajemen Investasi (XDES), dan PT Syailendra Capital (XSGO). Operasional instrumen baru ini turut didukung oleh ekosistem bullion yang melibatkan PT Pegadaian (Persero) sebagai penyedia dan penyimpan emas, serta sejumlah bank kustodian dan dealer partisipan.
Instruksi investasi berbasis emas ini hadir sebagai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang unit penyertaannya diperdagangkan langsung di bursa seperti saham. Portofolio ETF Emas ini mengalokasikan minimal 95% asetnya pada emas fisik bersertifikasi LBMA (kemurnian min. 99,5%) atau SNI (kemurnian min. 99,9%). Melalui produk ini, investor ritel maupun institusi dapat dengan mudah memperoleh eksposur terhadap harga emas tanpa perlu memikirkan risiko pembelian dan penyimpanan emas fisik secara mandiri.
Dari sisi legalitas dan operasional, kehadiran ETF Emas telah didukung penuh oleh Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2026, perubahan peraturan bursa, serta Fatwa DSN-MUI No. 163/DSN-MUI/VIII/2025 yang memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan produk di tahap awal, BEI memberikan insentif berupa pembebasan biaya pencatatan awal (initial listing fee) bagi Manajer Investasi yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Peluncuran ini diharapkan dapat memperluas basis investor, memperkaya variasi produk, serta memperkuat konektivitas antara pasar modal dan ekosistem bullion nasional.
JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan resmi menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba, terkait upaya penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro dalam sidang pembacaan amar putusan perkara nomor 121/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL di PN Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026). "Mengadili, dalam pokok perkara: menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," tegas Hakim Sulistyo saat membacakan putusan.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa tindakan penggeledahan oleh penyidik KPK telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku. Prosedur tersebut mencakup adanya surat penetapan penggeledahan, izin/surat dari Ketua Pengadilan, serta dituangkan secara sah dalam berita acara penggeledahan. Dengan ditolaknya gugatan ini, hakim menetapkan beban biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil
Sumber: CNN Indonesia
Wacana evaluasi terhadap posisi dan sistem pemilihan wakil kepala daerah, mulai dari wakil gubernur, wakil bupati, hingga wakil wali kota, kini kembali menguat di tengah publik. Menanggapi dinamika tersebut, Partai Amanat Nasional (PAN) menilai langkah untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan apabila ditemukan banyak kelemahan dalam praktik pelaksanaannya selama ini.
Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap efektivitas keberadaan wakil kepala daerah memang sudah sepantasnya dikaji secara mendalam oleh para pembuat undang-undang dan pakar tata negara. Menurutnya, selama ini selalu terasa ada hal yang kurang maksimal dalam sistem pilkada yang berjalan, sehingga jika dinilai tidak lagi efektif untuk pemerintahan daerah, maka sistem tersebut wajar dan bisa diganti kapan saja melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Salah satu alasan mendasar yang mendorong menguatnya wacana evaluasi ini adalah tingginya tingkat ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya selama menjabat. Berdasarkan catatan dan analisis politik, diperkirakan sekitar 60 persen pasangan kepala daerah mengalami perselisihan atau pembagian tugas yang tidak berimbang, yang pada akhirnya sering kali berujung pada konflik internal berlarut-larut serta mengganggu efektivitas roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain persoalan keretakan hubungan, keberadaan wakil kepala daerah juga dinilai memiliki keterbatasan secara fungsi karena wewenangnya bersifat delegatif atau sebatas menerima pelimpahan tugas dari kepala daerah. Kondisi ini acap kali membuat peran wakil kurang berdampak signifikan, sementara dari sisi proses pemilihan tetap membutuhkan biaya politik dan alokasi anggaran negara yang sangat besar. Terlebih lagi, perselisihan terbuka antar-pemimpin daerah dinilai memberikan contoh etika publik yang kurang baik bagi masyarakat.
Oleh karena itu, PAN menyatakan komitmennya untuk mendukung setiap upaya perbaikan demi memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Saleh menegaskan bahwa opsi apa pun yang nantinya disepakati—apakah menunjuk wakil dari unsur birokrasi ASN, menghapuskan posisi wakil, atau opsi lainnya—harus dibahas secara komprehensif dalam revisi Undang-Undang Pilkada dengan aturan teknis yang matang agar tidak menimbulkan celah hukum baru di kemudian hari.
Sumber: Suara.com
Jakarta, 5 Agustus 2026. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hernawan Bekti Sasongko melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan satuan kerja pejabat setingkat Deputi Komisioner dan Kepala Departemen di Jakarta, Senin (3/8), sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui kesinambungan kepemimpinan, penyegaran organisasi, serta pengembangan karier dan talenta insan OJK.
Dalam sambutannya, Hernawan menegaskan bahwa OJK harus menjadi organisasi yang responsif dalam memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan serta adaptif dalam menghadapi dinamika perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus berkembang.
“Organisasi harus responsif dalam menjalankan perannya untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan, khususnya dalam rangka implementasi UU P2SK, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus berkembang,” ujar Hernawan.
Menurut Hernawan, pelantikan tersebut juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh insan OJK untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan mengoptimalkan kinerja, sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa suksesi kepemimpinan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi agar tetap mampu memberikan kontribusi optimal kepada para pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Hernawan juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Adapun pejabat yang dilantik adalah:
- Rizal Ramadhani sebagai Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan.
- Ahmad Rifqi sebagai Kepala Departemen Manajemen dan Pengembangan Otoritas Jasa Keuangan Daerah.
Melalui penguatan organisasi ini, OJK terus berkomitmen meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
