Solo, 22 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan integritas di lingkungan pendidikan melalui penyelenggaraan Kuliah Umum bertema “The Guardian of Governance: Membangun Integritas Pemimpin Masa Depan” di tiga perguruan tinggi sebagai bagian dari rangkaian Road to Risk and Governance Summit Tahun 2026.
Kegiatan dilaksanakan secara maraton di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pada 18 Mei 2026, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 19 Mei 2026, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 22 Mei 2026.
Kuliah umum diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri sekitar 5.000 peserta baik secara luring maupun daring yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta, Karesidenan Surakarta, dan Karesidenan Banyumas.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menyampaikan bahwa penguatan governance menjadi fondasi penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara berintegritas, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Governance ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berjalan cepat, tapi juga tepat, adil, dan berkelanjutan. Jadi artinya pembangunan itu harus dijalankan melalui proses yang berintegritas, yang akuntabel, dan transparan,” kata Sophia Wattimena pada kuliah umum yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat.
Sophia juga menegaskan bahwa penguatan integritas perlu dimulai sejak dini agar generasi muda tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi proses pengambilan keputusan di masa depan.
“Jadi bahasa gaulnya ini nggak cuma pintar aja, tapi karakternya kuat, integritasnya kuat. Jadi pada saat nanti dihadapkan pada proses pengambilan keputusan, integritas ini turut berperan,” ujar Sophia.
Dalam paparannya, Sophia menjelaskan bahwa penerapan tata kelola di sektor jasa keuangan menjadi semakin penting mengingat kompleksitas risiko global dan besarnya eksposur industri jasa keuangan yang diawasi OJK. Saat ini, total aset sektor jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK mencapai sekitar Rp30 ribu triliun.
Selain itu, Sophia juga menyoroti berbagai tantangan global seperti risiko geopolitik, disinformasi, serangan siber, digital disruption, dan perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang memerlukan penguatan governance dan cyber resilience.
OJK terus mendorong penguatan tata kelola melalui berbagai kebijakan lintas sektor, antara lain strategi anti-fraud, penguatan pengendalian internal pelaporan keuangan, penguatan independensi profesi penunjang sektor jasa keuangan, pengelolaan konflik kepentingan, serta penguatan keamanan teknologi informasi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor IV Bidang Manajemen Sistem Informasi, Manajemen SDM, dan Organisasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Em Sutrisna menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepemimpinan masa depan.
“Nilai IPK saja tidak cukup. Salah satunya apa? Integritas. Integritas, kejujuran. Kalau dalam bahasa agama itu tabligh, amanah, fathanah, sidik. Itulah sifat-sifat Rasul yang kalau dirangkum dalam satu kata, mungkin itulah integritas,” ujar Em Sutrisna.
Pada sesi diskusi, para peserta juga berdialog aktif bersama narasumber OJK mengenai penguatan budaya etika dan governance agar tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi budaya organisasi yang diterapkan secara nyata.
Selain itu, OJK turut menyosialisasikan pelaksanaan Risk and Governance Summit 2026, termasuk Innovation Paper Competition yang bertujuan mendorong mahasiswa menyampaikan gagasan, inovasi, dan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengembangan sektor jasa keuangan yang berintegritas dan kredibel.
Melalui kegiatan ini, OJK berharap generasi muda dapat menjadi calon pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika global dan transformasi digital.
Jakarta - Percepatan hilirisasi dan pengembangan inovasi berbasis teknologi kini menjadi fokus utama pemerintah dalam memperkuat transformasi industri nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor dan investasi strategis, pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.
Dalam konteks tersebut, Danantara hadir sebagai instrumen strategis yang diarahkan untuk mendukung pembangunan industri modern dan memperkuat ekosistem ekonomi nasional.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengintegrasian pengelolaan aset strategis negara di bawah Danantara dilakukan demi memangkas inefisiensi. Langkah terpusat ini diambil guna memastikan tata kelola yang lebih bersih.
“Danantara mengelola aset strategis negara secara terintegrasi. Pengelolaan terpusat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Badan Pengelola Investasi Danantara dengan Hisense Group dalam rangka penjajakan kerja sama di bidang teknologi.
Kerja sama teknologi dinilai penting dalam mendukung percepatan transformasi industri nasional. Selain membuka akses terhadap inovasi dan pengembangan riset, kolaborasi teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperluas daya saing produk nasional di pasar global.
Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga riset, dan mitra strategis diharapkan mampu menciptakan industri yang lebih adaptif dan produktif.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan titik mula dari rencana kolaborasi jangka panjang di sektor inovasi, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama investasi dan kemitraan strategis antara Indonesia dengan pelaku industri global.
“MoU tersebut menjadi langkah awal dalam menjajaki kerja sama di bidang teknologi,” ujarnya.
Sementara itu, sebagai bagian dari strategi besar transformasi ekonomi, Danantara secara khusus mendorong kolaborasi teknologi di empat sektor jangka panjang, yaitu manufaktur, energi, digital, dan industri berbasis sumber daya alam. Pendekatan ini diambil guna memperkokoh fondasi industri nasional agar lebih mandiri dalam menghadapi persaingan global.
Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menarik investasi berkualitas, mendorong transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing Indonesia di sektor industri strategis.
PAPUA - Pemerintah melalui aparat TNI-Polri terus memperkuat pengamanan di wilayah Papua Pegunungan pascainsiden gangguan keamanan di Korowai, Kabupaten Yahukimo. Langkah cepat yang dilakukan aparat menjadi bentuk komitmen negara dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan stabilitas wilayah tetap kondusif agar pembangunan Papua dapat berjalan optimal.
Komando Operasi TNI Habema telah menyiapkan personel gabungan dan dukungan helikopter militer untuk mempercepat proses evakuasi korban di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau jalur darat. Aparat keamanan juga meningkatkan patroli dan pengamanan di sejumlah titik strategis guna memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat.
Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna menegaskan bahwa para korban merupakan warga sipil yang tengah melakukan aktivitas pendulangan emas di wilayah Korowai. Menurutnya, negara hadir untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Koops TNI Habema telah menyiagakan personel gabungan dan helikopter untuk mendukung proses evakuasi serta menjaga situasi keamanan tetap terkendali,” ujar Wirya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia juga memastikan aparat keamanan akan terus melakukan langkah terukur guna menjaga stabilitas wilayah Papua Pegunungan. Pemerintah menilai keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua yang selama ini terus menjadi prioritas nasional.
Berbagai program pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat terus diperluas hingga wilayah pedalaman. Karena itu, situasi aman dan kondusif dinilai menjadi kebutuhan utama agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara berkelanjutan.
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa langkah penindakan yang dilakukan aparat merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gangguan keamanan di Papua Pegunungan.
“Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan terukur guna menjaga keamanan masyarakat serta menciptakan situasi yang kondusif di Papua,” kata Faizal Ramadhani.
Sementara itu, Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 terus melakukan pendalaman terhadap jaringan kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam gangguan keamanan di Yahukimo. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman.
Pemerintah optimistis stabilitas keamanan yang terus terjaga akan mempercepat kemajuan Papua sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Jakarta - Guna mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih berkualitas, Pemerintah terus mengintensifkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), salah satunya dengan fokus penanganan hipertensi pada lansia. Penguatan program ini dilakukan untuk menjawab temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai tingginya beban penyakit tersebut di kalangan lansia yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Kemenkes mencatat sebanyak 4,36 juta atau 63,5 persen dari 6,8 juta lansia peserta CKG terdeteksi menderita hipertensi. Temuan tersebut mempertegas pentingnya penguatan layanan skrining, pengendalian faktor risiko, serta tindak lanjut medis yang lebih komprehensif di tingkat layanan primer.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi menjelaskan bahwa hipertensi merupakan tantangan kesehatan global dengan sekitar 1,4 miliar penderita di dunia, namun hanya satu dari empat yang tekanannya terkontrol.
“Hipertensi pada lansia memiliki konsekuensi klinis dan sosial yang berat, termasuk risiko stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga penurunan fungsi kognitif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan hipertensi tidak cukup hanya dengan pemberian obat, melainkan harus diperkuat melalui rehabilitasi, dukungan caregiver, hingga skema perlindungan pembiayaan bagi lansia rentan. Menurutnya, skrining rutin sejak usia muda hingga lansia menjadi kunci pencegahan yang efektif, didukung perubahan gaya hidup sehat seperti pengurangan garam, aktivitas fisik, serta berhenti merokok.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebutkan hipertensi di Indonesia terus meningkat lebih dari satu dekade terakhir.
“Hipertensi tidak bisa dianggap sepele karena dapat memicu komplikasi serius jika tidak dikontrol secara rutin,” ujarnya.
Dari sisi profesi, Ketua Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (InaSH) Eka Harmeiwaty menegaskan bahwa pengendalian hipertensi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Upaya ini diperkuat melalui edukasi dan kampanye kesehatan secara berkelanjutan.
"Dalam menjalankan program edukasi dan kampanye kesehatan, InaSH juga menggandeng berbagai pihak, termasuk industri farmasi serta komunitas masyarakat," tutur Eka.
Penanganan hipertensi tidak hanya berfokus pada pengobatan medis, tetapi juga mencakup perubahan gaya hidup sehat, penguatan layanan primer, serta dukungan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan angka kejadian hipertensi yang terus meningkat setiap tahunnya.
Palu, 22/5 - Perum Bulog menjamin ketersediaan stok minyak goreng di Sulawesi Tengah (Sulteng) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah/2026.
"Setiap hari 60 hingga 70 ribu liter per hari distribusi MinyaKita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Pimpinan wilayah (Pimwil) Bulog Sulteng Jusri di Palu, Jumat.
Ia mengemukakan pengadaan MinyaKita dari produsen PT TSL setiap bulan berada pada kisaran 816 ribu liter hingga 1,1 juta liter.
Pihaknya memastikan penyaluran berjalan minyak goreng secara reguler dan berkelanjutan, termasuk menjaga supaya perputaran stok tetap lancar.
"Kami juga menyiapkan cadangan stok dalam jumlah besar di gudang, guna memastikan pasokan tetap stabil sebelum dan sesudah hari besar keagamaan," ujarnya.
Ia menjelaskan dalam kondisi normal tersedia sekitar 20 hingga 30 truk stok MinyaKita yang siap didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sulteng, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Jusri, kesiapan stok merupakan bagian dari strategi rutin Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tingkat pasar.
“Semua produk Bulog, baik saat hari besar keagamaan maupun hari biasa selalu kami siapkan. Kami juga terus mengamankan stok yang beredar di lapangan, didukung pasokan dari distributor yang memadai,” ucapnya.
Meski begitu Bulog mengakui masih terdapat kendala distribusi di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan dipicu hambatan transportasi laut dan gangguan operasional kapal.
“Hambatan distribusi memang ada, terutama karena faktor transportasi. Namun kami terus berkoordinasi supaya pasokan tetap sampai kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan Bulog berkomitmen memenuhi kebutuhan MinyaKita secara merata di seluruh daerah di Sulteng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Selain menjaga pasokan, Bulog juga melakukan pengendalian pasar melalui pencatatan stabilisasi pasokan dan harga pangan bersama pemerintah daerah (pemda).
"Termasuk Satgas Pangan guna mengantisipasi gejolak harga di tingkat konsumen," kata Juris.
Sumber : AntaraNews
Kabupaten Serang, Banten, 21/5 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menekankan penguatan pencegahan korupsi dalam pelaksanaannya.
“KPK sesuai tusinya (tugas dan fungsinya) juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa program-program unggulan itu berjalan dengan baik, tepat sasaran, transparan, akuntabilitasnya terjaga, dan tentu jangan sampai ada korupsi dalam implementasinya,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin di Kabupaten Serang, Banten, Rabu (20/5) malam.
Aminudin menekankan pentingnya penguatan pencegahan korupsi, terutama karena Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program merupakan lembaga baru yang masih membangun sistem kerja dan regulasi.
“Suatu lembaga yang baru dibentuk, dengan kerangka regulasi masih belum mapan, dengan organisasinya juga masih belum mapan, kemudian mengemban amanah program nasional dengan anggaran besar sehingga kami perlu melihat bahwa dalam pelaksanaannya ini harus betul-betul jangan sampai disalahgunakan,” katanya.
Menurut dia, KPK melalui Direktorat Monitoring pada 2025 melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola program MBG.
Aminudin menyebut sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain kesiapan regulasi, organisasi, dan infrastruktur pendukung program yang dinilai masih perlu penguatan.
“Kalau kita lihat, dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya dan regulasinya juga belum siap, sudah mendapat amanat cukup besar dengan anggaran besar,” ujarnya.
Ia menyampaikan, anggaran program MBG pada 2025 mencapai Rp71 triliun dengan realisasi 72,5 persen atau Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025. Sementara pada 2026, anggaran yang semula Rp335 triliun dipangkas menjadi Rp268 triliun.
Aminudin menegaskan besarnya anggaran meningkatkan potensi risiko penyimpangan sehingga pengawasan perlu diperkuat.
“Anggarannya yang besar itu yang menyebabkan KPK masuk ke ranah pencegahan karena ketika suatu proyek dengan anggaran besar, maka risiko terjadinya kecurangan atau tindak pidana korupsi pun pasti akan tinggi,” katanya.
Selain itu, KPK juga menilai program tersebut belum memberikan dampak berganda yang signifikan bagi masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada 21 April 2026 menyampaikan apresiasi atas kajian KPK terkait tata kelola program MBG.
“Pernyataan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kami akan dalami bersama agar bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki BGN,” kata Dadan.
Jakarta, 20/5 - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung penuh arahan pemerintah terkait pembagian komisi mitra pengemudi dengan perusahaan atau aplikator.
Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 Jumat (1/5).
“Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide). Dengan aturan ini, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8 persen dibanding sebelumnya sebesar 20 persen,” kata Direktur Utama/CEO GoTo Hans Patuwo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Sebagai bentuk dukungan terhadap arahan presiden terkait kebijakan skema bagi hasil ojek online, Gojek dan GoTo menyiapkan empat langkah konkret.
Hans mengatakan, langkah pertama adalah penyesuaian skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga memastikan tidak ada perubahan harga bagi pengguna layanan GoRide reguler, sehingga jumlah order dari konsumen akan tetap stabil dan pendapatan total bagi mitra pengemudi akan terjaga.
Lebih lanjut, perusahaan juga menghapus “Program Langganan GoRide Hemat” untuk mitra pengemudi.
Penghapusan program langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi ini dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.
“Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8 persen seperti GoRide reguler. Oleh sebab itu, akan ada penyesuaian harga konsumen yang moderat pada GoRide Hemat, dan di saat yang sama Gojek memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar Hans.
Ia menambahkan pihaknya juga mendukung Asta Cita dengan terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, Umroh gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, dan Cek Kesehatan Gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan terus dilanjutkan.
Langkah terakhir, Gojek dan GoTo akan memperkuat ekosistem dan lini bisnis lain secara berkelanjutan.
“Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo,” kata Hans.
“Seiring dengan arahan lebih lanjut yang diterima, perusahaan akan terus menyampaikan perkembangan serta langkah-langkah implementasi yang diperlukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan,” imbuhnya.
Jakarta, 20/5 - Harga emas Antam, yang dipantau di laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu, pukul 08.50 WIB, turun Rp24.000 dari semula Rp2.789.000 menjadi Rp2.765.000 per gram.
Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) turut turun ke angka Rp2.569.000 per gram.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.432.500
- Harga emas 1 gram: Rp2.765.000
- Harga emas 2 gram: Rp5.470.000
- Harga emas 3 gram: Rp8.180.000
- Harga emas 5 gram: Rp13.600.000
- Harga emas 10 gram: Rp27.145.000
- Harga emas 25 gram: Rp67.737.000
- Harga emas 50 gram: Rp135.395.000
- Harga emas 100 gram: Rp270.712.000
- Harga emas 250 gram: Rp676.515.000
- Harga emas 500 gram: Rp1.352.820.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp2.705.600.000
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.
Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.
Jakarta, 19/5 - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan peran penting perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ketenagakerjaan nasional.
Ambon, 18/5 - Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf di Ambon, Senin mengatakan, pengawasan dilakukan secara intensif di sejumlah pintu masuk resmi ternak seperti Kobisadar di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual hingga Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku.
“Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat,” kata dia.
Ia menjelaskan, setiap hewan kurban yang dikirim ke Ambon dan daerah sekitarnya wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh.
Menurut dia, dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk memastikan ternak bebas dari penyakit menular dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.
“Jadi semua hewan yang dilalulintaskan telah melalui pemeriksaan oleh tenaga medik,” ujarnya.
Distan Maluku juga menyiagakan sejumlah dokter hewan di berbagai kabupaten/kota guna mendukung pengawasan kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Tenaga dokter hewan tersebut termasuk ditempatkan di wilayah MBD dan Tual untuk memastikan pemeriksaan berjalan optimal.
Dirinya menambahkan pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada aspek kesehatan hewan, tetapi juga memastikan hewan kurban memenuhi syariat Islam seperti tidak cacat dan layak dijadikan hewan kurban.
Ia mengatakan, pengawasan berlapis tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban.
Distan Maluku juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap kualitas hewan kurban yang beredar karena seluruh ternak telah melalui seleksi teknis dan pemeriksaan medis secara ketat sebelum dipasarkan.
