Live Streaming
Page 3 of 49
02 November 2021

London, 29 Oktober 2021. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia yang terus membaik serta penanganan penyebaran pandemi Covid 19 telah meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia ke depan.

“Kami juga mencatat ada pergeseran preferensi investor asing dari Surat Berharga Negara ke pasar modal Indonesia, yang menggambarkan kepercayaan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Wimboh dalam acara Capital Market Day di London, Inggris, Jumat.

Hadir dalam acara itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rasjid dan sejumlah pemimpin Himbara. Acara tersebut juga dihadiri CEO London Stock Exchange (LSE) Group Murray Roos dan Steven Marcellino Pimpinan Global Indonesian Professionals' Association (GIPA) serta kalangan pengusaha di Inggris.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif 7,07 persen (yoy) pada triwulan II 2021 dan Pemerintah memperkirakan hingga akhir tahun pertumbuhan mencapai 3,7 – 4,5 persen.

“Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2Q2021 tercatat sebesar 7,07% (yoy), membaik dari kinerja pada 1Q2021 yang mengalami kontraksi sebesar 0,71% (yoy). Peningkatan permintaan domestik yang cukup signifikan menjadi sumber utama perbaikan kinerja PDB dengan seluruh komponen sisi permintaan menunjukkan pertumbuhan yang solid, terutama komponen konsumsi rumah tangga dan pemerintah.” kata Luhut dalam paparannya.

Luhut juga menyampaikan kasus lonjakan COVID-19 dan pembatasan mobilitas yang ketat dimulai pada akhir 2Q dan berakhir pada akhir 3Q kemungkinan mempengaruhi angka 3Q. Namun dengan penanganan COVID-19 yang solid, pemulihan yang kuat di 4Q2021 masih dapat dicapai di masa mendatang.

Lebih lanjut Wimboh menjelaskan, kepercayaan investor terhadap pasar modal dan perekonomian Indonesia juga terlihat dari nilai penghimpunan dana yang hingga 26 Oktober 2021 mencapai Rp273,9 triliun dan 40 emiten baru yang telah melakukan penawaran umum.

Jumlah ini melampaui perolehan di tahun 2020 sebesar Rp118,7 triliun. Selain itu, pasar modal juga mencatat lonjakan pertumbuhan investor pasar modal terutama dari kalangan milenial. Hingga 21 September 2021 tercatat investor di pasar modal Indonesia sebanyak 6,4 juta orang atau tumbuh 100,51 persen (yoy).

“Oleh karena itu, kami mengajak anda berinvestasi di Indonesia khususnya di pasar modal dan menikmati hasil investasi yang baik,” kata Wimboh.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah memberikan banyak insentif investasi seperti pengurangan tarif 2 persen dari pajak penghasilan badan untuk emiten, pengurangan pajak atas bunga obligasi korporasi dari 20 persen menjadi 10 persen dan juga omnibus law yang sangat menyederhanakan perizinan untuk investor global. Di samping itu, pemerintah juga terus membangun infrastuktur guna mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi yang akan menambah keuntungan bagi para investor.

Wimboh juga mengatakan OJK akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan peran pasar modal, antara lain melalui dukungan penyusunan kebijakan yang akomodatif bagi start-up dan perusahaan teknologi berskala unicorn untuk melakukan IPO di bursa, pembentukan Securities Crowdfunding (SCF) untuk UMKM, menerbitkan kerangka regulasi untuk Bank Digital, memperbarui pengaturan peer to peer lending dan meninjau pengaturan insurtech.

Selain itu juga terus membuka akses pasar modal bagi UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja serta berorientasi ekspor dan ramah lingkungan sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

“OJK sedang menyiapkan kebijakan mengenai Multiple Voting Shares agar para pemilik start-up dapat mempertahankan perkembangan usahanya sesuai dengan visi dan misi awal perusahaan,” katanya. (nck)

29 October 2021

Jakarta, 29 Oktober 2021. Pemerintah terus mempercepat program vaksinasi nasional, dan ini sudah mulai menunjukkan hasil. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), agensi kesehatan publik nasional Amerika Serikat, memasukkan Indonesia ke dalam Level 1 yaitu Low (rendah).

Dalam situs resminya, wwwnc.cdc.gov/travel/notices/covid-1/coronavirus-indonesia, CDC tetap mengimbau kepada masyakat yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia agar sudah mendapatkan dosis vaksin lengkap, selain syarat lain dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu memakai masker dan berada di jarak sekitar 2 meter dari orang lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyambut baik hal ini. “Dengan masuknya Indonesia ke dalam level 1 atau Low dari CDC, berarti kerja keras Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan hasil dan diapresiasi oleh agensi Internasional,” katanya.

Pemerintah memastikan ketersediaan vaksin tetap aman, dan juga pelaksanaan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia tetap berjalan baik. Hingga Kamis (28/10), Indonesia telah kedatangan lebih dari 300 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk bahan baku atau bulk.

Data KPC-PEN menunjukkan bahwa laju suntikan harian vaksin Covid-19 telah menyentuh 2 juta per hari. Hingga 29 Oktober pukul 12.00, total suntikan secara nasional mencapai 189,6 juta yang terdiri dari 117,6 juta Dosis-1 (56,51% dari sasaran) dan 72 juta Dosis-2 (34,6% dari sasaran).

Dengan memperhitungkan suplai dan turunnya laju vaksinasi di akhir pekan, maka akan tervaksinasi lengkap sasaran sebanyak 281,1 juta suntikan di Desember 2021 dengan syarat laju vaksinasi meningkat secara konsisten dari 1,7 juta suntikan per hari di Oktober 2021 ke 2,1 juta suntikan per hari di Desember 2021.

Pemerintah Indonesia memang terus melakukan intensifikasi Program Vaksinasi Covid-19, dan meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-daerah. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, stok vaksin secepatnya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, agar program vaksinasi berjalan lancar dan lebih cepat.

“Pemerintah Indonesia juga memberlakukan kebijakan mandatori vaksin bagi masyarakat Indonesia, yang ingin melakukan mobilitas atau perjalanan dalam upaya menekan penyebaran virus Covid-19,” tambah Menko Airlangga. (nck)

29 October 2021

Jakarta, 29 Oktober 2021. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berupaya meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (KPR Subsidi BP2BT) dengan menggelar akad online bersama secara nasional dengan total 600 unit rumah.
 
Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan untuk memacu penyaluran KPR BP2BT, perseroan juga merancang skema baru KPR Subsidi BP2BT yang menawarkan masa fixed rate hingga 10 tahun, berubah dari yang sebelumnya hanya 2 tahun. Dengan skema tersebut, masyarakat kelas menengah ke bawah dapat memiliki rumah dengan nilai cicilan yang lebih murah.
 
“Kami berupaya menghadirkan fasilitas KPR subsidi yang sesuai dengan profil kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka dapat segera menikmati hunian yang nyaman dan aman untuk ditinggali terutama di masa pandemi ini. Sepanjang 2021, kami telah merealisasikan sebanyak 2.250 unit KPR BP2BT,” tutur Hirwandi di sela Akad Bersama KPR BP2BT dengan Skema Fixed Rate di Jakarta, Jumat (29/10).
 
KPR BP2BT BTN merupakan produk pembiayaan pemilikan rumah racikan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Bank BTN, yang memberikan bantuan uang muka hingga Rp40 juta. Fasilitas kredit subsidi ini juga memiliki tenor hingga 20 tahun.
 
Bank BTN juga berinovasi dengan menawarkan skema fixed rate pada fitur Graduated Payment Mortgage (GPM) yang menawarkan keringanan angsuran berjenjang. Ada dua skema yang ditawarkan yaitu keringanan angsuran berjenjang dengan fixed rate 9,5% selama 5 tahun dan fixed rate 10 % selama 10 tahun.
 
Hirwandi menjelaskan dengan bantuan uang muka dan skema fixed rate tersebut, angsuran di 5 atau 10 tahun pertama akan lebih murah. Kenaikan nilai cicilan setelah melewati masa fixed rate pun, akan meningkat dengan angsuran yang masih mampu dibayar oleh MBR.
 
Fasilitas KPR Subsidi BP2BT ini, tambah Hirwandi, bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki hunian baik rumah tapak maupun yang dibangun secara swadaya. Batas harga rumah yang bisa menggunakan fasilitas tersebut akan bergantung pada zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR.

Untuk rumah tapak mulai dari Rp150 juta hingga Rp219 juta. Kemudian untuk rumah susun mulai Rp288 juta hingga Rp385 juta. Lalu, untuk rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp120 juta hingga Rp155 juta.
 
Sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian PUPR, masyarakat yang bisa mengakses skema KPR BP2BT adalah mereka yang belum memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah. Selain itu, MBR yang bisa mengakses KPR tersebut wajib memiliki rekening tabungan selama minimal 3 bulan.
 
Kemudian, ada batasan penghasilan yang ditetapkan untuk dapat menikmati fasilitas KPR tersebut, baik sendiri maupun bersama pasangan. PUPR mengatur nilai penghasilan itu sesuai dengan zona wilayah yaitu penghasilan maksimal Rp 6 juta dan Rp 8,5 juta untuk wilayah Papua & Papua Barat. (nck)

29 October 2021

Jakarta, 28 Oktober 2021. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sudah mulai dapat tertangani dengan baik. Hal ini terlihat pada perekonomian Indonesia yang tumbuh positif pada kuartal II tahun 2021 yaitu sebesar 7,07% (yoy) dengan seluruh leading indicator yang menunjukkan perbaikan. Sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian, Pemerintah mengoptimalkan potensi kawasan dengan mengarahkan core business masing-masing kawasan beserta program/proyek prioritasnya.

Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) merupakan salah satu kawasan andalan Indonesia yang memiliki visi sebagai sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

Melihat potensi dan posisi strategis Kawasan BBK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah optimis menumbuhkan ekonomi Kawasan BBK sebesar 6,5% di tahun 2021 – 2025 dengan target investasi sebesar 100 triliun rupiah per tahun. Hal ini disampaikan dalam acara Investment Award yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, Kamis (28/10). Pengembangan secara bertahap disusun secara komprehensif mulai dari rencana short term, medium term, dan long term dalam kurun waktu 25 tahun dari 2021-2045.

“Demi mengejar target tersebut serta mendorong dunia usaha, Pemerintah memberikan instrumen lengkap kepada Badan Pengusahaan berupa insentif fiskal, non fiskal, serta kewenangan penerbitan izin di 8 sektor utama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun,” ungkap Menko Airlangga.

Khusus Kawasan Batam diarahkan pada Industri Hub Logistik Internasional beserta e-commerce, Industri Kedirgantaraan, Industri Light and Valuable, Industri Digital, Finance Center, Integrated Health Tourism dan juga perkembangan ekonomi digital.

“Hal ini juga didorong untuk menjadikan Batam sebagai kawasan terdepan dalam pengembangan renewable and green energy,” jelas Menko Airlangga.

Untuk itu, dukungan dan partisipasi dari seluruh pegiat ekonomi dan stakeholder dibutuhkan guna mengakselerasi berbagai tantangan yang dihadapi serta memformulasi ide dan terobosan yang inovatif dalam percepatan pembangunan ekonomi khususnya dalam menarik investasi di Batam.

“Geliat pembangunan dan pengembangan Batam selama 50 tahun merupakan hasil bakti dari para inisiator, pemimpin, tim kerja, serta seluruh pihak. Untuk itu saya ucapkan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh pihak dan para pegiat ekonomi atas baktinya dalam pengembangan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

29 October 2021

Jakarta, 28 Oktober 2021. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kondisi stabilitas sistem keuangan berdasarkan data September masih terjaga dengan kinerja yang terus bertumbuh positif seperti terlihat pada angka pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana di pasar modal seiring mulai terkendalinya pandemi Covid 19 dan meningkatnya aktivitas perekonomian.

Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK juga mencatat bahwa aktivitas perekonomian global juga mulai pulih sejalan dengan penyebaran Covid19 varian delta mulai mereda dan peningkatan vaksinasi khususnya di negara emerging markets yang mengalami akselerasi. Namun demikian perlu dicermati perkembangan global, terutama tren peningkatan inflasi akibat terganggunya global supply chain, dampak pengetatan regulasi di Tiongkok, serta proses normalisasi kebijakan moneter global yang diekspektasikan akan dimulai dalam waktu dekat.

Di domestik, indikator-indikator ekonomi terus menunjukkan perbaikan sejalan dengan penurunan kasus harian, pencapaian positivity rate terendah sepanjang pandemi, dan pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja eksternal juga tumbuh solid seiring peningkatan harga komoditas, ditunjukkan oleh surplus neraca perdagangan yang persisten, current account deficit yang rendah, serta peningkatan cadangan devisa. Hal ini diyakini dapat memberikan buffer yang memadai menghadapi naiknya volatilitas di pasar keuangan apabila The Fed melakukan tapering akhir tahun ini.

Kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia juga ditunjukkan dengan net buy oleh nonresiden. Hingga 22 Oktober 2021, non residen mencatakan inflow sebesar Rp6,07 triliun (net buy Rp9,89 triliun di pasar saham dan net sell sebesar Rp3,82 triliun di pasar SBN). IHSG tercatat naik ke level 6,644 atau menguat 5,7% mtd. Sementara, pasar SBN terpantau relatif stabil dengan rerata yield SBN naik 1,2 bps.

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 26 Oktober 2021 telah mencapai nilai Rp273,9 triliun atau meningkat 282,8% dari periode yang sama tahun lalu, dengan terdapat 40 emiten baru. Selain itu, masih terdapat penawaran umum yang masih dalam proses dari 82 emiten dengan nilai nominal sebesar Rp43,32 trliun.

Kredit perbankan pada bulan September 2021 kembali meningkat dan tumbuh sebesar 2,21% yoy (3,12% ytd). Secara sektoral, kredit sektor utama tercatat mengalami peningkatan terutama pada sektor manufaktur dengan peningkatan sebesar Rp16,4 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,69% yoy.

Sektor asuransi berhasil menghimpun premi pada bulan September 2021 sebesar Rp22,2 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp15,1 triliun, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp7,1 triliun. Selanjutnya, fintech P2P lending pada September 2021 mencatatkan kenaikan outstanding pembiayaan sebesar Rp1,38 triliun (Ytd: Rp12,16 triliun) atau tumbuh sebesar 116,2% yoy. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan melanjutkan tren perbaikan meskipun masih berada di zona kontraksi dengan tumbuh -7,0% yoy.
Profil risiko lembaga jasa keuangan pada September 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,22% (NPL net: 1,04%) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan September 2021 turun pada 3,85%. Selain itu, Posisi Devisa Neto September 2021 sebesar 1,82% atau jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per September 2021 terpantau masing-masing pada level 152,8% dan 33,53%, di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio industri perbankan tercatat sebesar 25,24%, jauh di atas threshold. Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 587,74% dan 341,61%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,95x, jauh di bawah batas maksimum 10x.
OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Akselerasi Transformasi Digital

OJK terus mendorong transformasi digital sektor jasa keuangan dengan fokus pada pemberian layanan/produk yang cepat, mudah, murah, dan kompetitif kepada masyarakat serta peningkatan kemudahan dan perluasan akses masyarakat unbankable dan UMKM.

Upaya tersebut antara lain melalui penerbitan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum serta peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan.

Peraturan OJK terkait Bank Digital tersebut memberikan ruang bagi bank untuk masuk ke dalam ekosistem digital serta mengembangkan produk dan layanan bank berbasis digital untuk bank berskala kecil seperti BPR. Kesempatan yang sama juga dikembangkan untuk lembaga keuangan mikro termasuk Bank Wakaf Mikro (BWM).

Selain itu, OJK juga memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pengembangan UMKM menjadi UMKM go-digital melalui ekosistem UMKM berbasis digital secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. (nck)

25 October 2021

Kondisi kuartal 3 tahun 2021 sangat dinamis, dimana terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 yang memuncak pada bulan Juli 2021. Kondisi ini juga diikuti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdasarkan level, yaitu mulai level 1 sampai dengan level 4, tergantung pada kondisi masing – masing daerah.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan termasuk BNI, mempertimbangkan upaya pertumbuhan kinerja dan recovery dari tekanan atas dampak pandemi Covid -19. Melalui kesempatan ini, BNI turut mengapresiasi segala upaya pemerintah dan kekompakan seluruh elemen bangsa dalam menahan laju penyebaran Covid - 19, sehingga kini penyebaran virus dapat relatif dikendalikan dan aktivitas perekonomian mulai berangsur pulih.

Pencapaian kinerja BNI pada Kuartal 3 tahun 2021 ini merupakan hasil positif dari upaya disiplin manajemen dan seluruh insan BNI yang senantiasa bersinergi untuk mempercepat transformasi digital dan juga menghadapi dampak negatif dari PPKM dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19.

Sampai dengan Kuartal 3 tahun 2021, BNI berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 73,9% secara Year on Year, yaitu dari Rp4,3 triliun pada Kuartal 3 2020 menjadi Rp7,7 triliun pada Kuartal 3 2021. Pertumbuhan laba ini utamanya berasal dari pertumbuhan Fee Based Income dan Net Interest Income masing-masing sebesar 16,8% dan 17,6% secara YoY.

Pencapaian ini juga merupakan hasil dari transformasi digital BNI yang salah satunya ditujukan untuk penguatan kapabilitas dalam transactional banking. BNI mencatat kinerja penghimpunan dana murah yang sangat sehat, salah satu faktor pendukung kredit yang solid. Dimana komposisi himpunan dana murah atau CASA mencapai 69,7% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini.
CASA tumbuh 8% YoY, yaitu dari Rp 431,3 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 465,7 triliun pada Kuartal 3 – 2021. CASA mendominasi DPK yang juga tumbuh 1,4% YoY dari Rp 659,52 triliun pada Kuartal 3 – 2020 menjadi Rp 668,55 triliun pada Kuartal 3 – 2021. Pertumbuhan CASA tersebut berdampak pada penghematan beban bunga sebesar 10 basis point dari kuartal sebelumnya.

Pendapatan Operasional sebelum Pencadangan (PPOP) tumbuh 21,0% YoY yang tercapai dengan adanya struktur pendanaan (funding) berbiaya murah yang kuat, dimana berkontribusi dalam recovery Net Interest Margin (NIM) sebesar 50 basis point YoY. Pendapatan Bunga Bersih (NII) meningkat 17,6% YoY, yaitu dari Rp 24,39 triliun dari Kuartal 3 – 2020 menjadi Rp 28,70 triliun pada Kuartal 3 – 2021. Pertumbuhan NII ini merupakan efek pendistribusian kredit BNI yang masih tumbuh 3,7% YoY, yaitu dari Rp 550,07 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 570,64 triliun pada Kuartal 3 – 2021.

Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan Pendapatan Non Bunga yang kuat sebesar 14,2% YoY, yaitu dari Rp 8,94 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 10,21 triliun pada Kuartal 3 - 2021. Pertumbuhan Pendapatan Non Bunga ini bersumber dari peningkatan kinerja sumber FBI penting perseroan, seperti Pemeliharaan Kartu Debit dan Rekening yang tumbuh 5,8% YoY dari Rp 1,81 triliun pada Kuartal 3 – 2020 menjadi Rp 1,92 triliun pada Kuartal 3 – 2021; kemudian pendapatan layanan ATM dan e-channel yang tumbuh 12,4% YoY dari Rp 1,01 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 1,14 triliun pada Kuartal 3 – 2021; demikian juga FBI dari layanan Trade Finance yang meningkat 19,8% YoY dari Rp 901 miliar pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 1,08 triliun pada Kuartal 3 – 2021; serta pendapatan komisi dari Marketable Securities yang tumbuh 54,4% YoY dari Rp 1,04 triliun pada Kuartal 3 – 2020, menjadi Rp 1,59 triliun pada Kuartal 3 – 2021. (nck)

19 October 2021

Jakarta, 18 Oktober 2021. Evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali terus dilakukan setiap minggunya. Semua indikator dan permasalahan di lapangan terus dievaluasi, terutama beberapa indikator utama seperti Level Asesmen Situasi Pandemi dan Capaian Vaksinasi.

Sampai saat ini, pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia sangat baik. Terlihat dari data Johns Hopkins University bahwa indikator Jumlah Kasus Konfirmasi Harian di Indonesia yaitu 3,69 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain (Singapura = 516,4 kasus; Inggris = 589,7 kasus; India = 12,1 kasus). Juga data Reproduction Rate (Rt) Indonesia sebesar 0,70 yang berarti dalam kategori terkendali, jauh lebih baik daripada Singapura yang sebesar 1,12, Inggris sebesar 1,09 dan India yang sebesar 0,85.

Secara nasional Kasus Aktif per 18 Oktober sebesar 17.374 kasus atau 0,43% (dari 4,2 juta total kasus), jauh di bawah rata-rata kasus global yang sebesar 7,3% (17,8 juta kasus aktif dari 241,5 juta total kasus). Jumlah rata-rata penambahan Kasus Konfirmasi Harian dalam 7 hari ke belakang (7DMA) juga terus menunjukkan tren penurunan. Per 18 Oktober 2021, penambahan kasus harian sebesar 626 kasus atau secara rata-rata 7 hari (7DMA) berada di angka 975. Jumlah rata-rata orang diperiksa dalam 7 hari ke belakang (7DMA) juga relatif stabil di kisaran 170 ribu orang.

Apabila dilihat dari masing-masing Kelompok Provinsi, jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif, yakni sbb:

Sumatera: RR= 95,78% dan CFR = 3,56% dengan penurunan -95,64%
Nusa Tenggara: RR = 97,05% dan CFR = 2,34% dengan penurunan -95,66%
Kalimantan: RR = 96,27% dan CFR = 3,16% dengan penurunan -95,84%
Sulawesi: RR = 96,46% dan CFR = 2,63% dengan penurunan -93,69%
Maluku & Papua: RR = 95,84% dan CFR = 1,75% dengan penurunan -89,27%
Sementara, tingkat RR Nasional = 96,19%, CFR Nasional = 3,38%, dan Penurunan Kasus Aktif Nasional = -95,69%.

“Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali memperlihatkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu. Dibandingkan di awal PPKM, jumlah Kab/Kota Level 4 turun dari 132 Kab/Kota menjadi 0 Kab/Kota, sementara itu Kab/Kota Level 1 naik tajam dari 0 Kab/Kota menjadi 77 Kab/Kota,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (11/10).

Level Asesmen per 16 Oktober untuk 27 Provinsi di Luar Jawa Bali juga cukup baik, di mana sudah tidak ada Provinsi di Level 4, hanya ada 1 Provinsi di Level 3, dan sebanyak 23 Provinsi di Level 2. Sedangkan di Level 1 sudah ada 3 Provinsi (Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau).

Untuk di tingkat Kabupaten/Kota di luar Jawa & Bali (sebanyak 386 Kabupaten/Kota), sudah tidak ada Kabupaten/Kota di Level 4, hanya ada 24 Kabupaten/Kota di Level 3, sebanyak 285 Kabupaten/Kota di Level 2, dan sudah ada 77 Kabupaten/Kota di Level 1. Sedangkan khusus untuk 6 Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 pada periode ini, masih ada 3 Kabupaten/Kota lainnya yang masih tetap pada Level Asesmen 3 (Bangka, Bulungan, dan Tarakan), namun sudah ada 3 Kabupaten/Kota yang mengalami perbaikan ke Level 2 (Pidie, Padang, dan Banjarmasin).

“Namun demikian, untuk penetapan Level PPKM, selain mendasarkan pada data Level Asesmen Situasi Pandemi dari Kemenkes, juga mempertimbangkan capaian vaksinasi, di mana untuk Kabupaten/Kota yang capaian vaksinasi Dosis-1 masih kurang dari 40%, akan dinaikkan satu tingkat Level PPKM yang lebih tinggi,” ungkap Menko Airlangga.

Pelaksanaan PPKM untuk luar Jawa Bali akan diperpanjang dari 19 Oktober hingga 8 November 2021, namun dengan tetap dilakukan evaluasi secara mendalam di setiap minggu. Pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level asesmen di wilayah masing-masing, dengan beberapa penyesuaian, terutama yang terkait dengan kegiatan masyarakat, seperti di tempat permainan anak di Mall, Bioskop, tempat wisata, dll.

“Cakupan penerapan PPKM di luar Jawa Bali, untuk PPKM Level 1 akan diterapkan di 18 Kabupaten/Kota, PPKM Level 2 akan diterapkan pada 157 Kabupaten/Kota, sedangkan PPKM Level 3 akan dilakukan penerapannya di 211 Kabupaten/Kota,” tutur Menko Airlangga.

Perkembangan Pelaksanaan Event Nasional.

Untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang sudah resmi ditutup pada 15 Oktober 2021, tercatat pada 17 Oktober 2021 bahwa jumlah total Kasus Konfirmasi Covid-19 sebanyak 176 Kasus (terdiri dari 97 Atlet, 49 Official, 7 Coach, 10 Wasit, 9 Media, 2 Panpel, 1 Juri, dan 1 Keamanan), atau sebesar 1,7% dari total Peserta PON yang mencapai 10.066 orang, dengan Positivity-Rate 1,13% dari total yang dilakukan testing, yang tersebar di 16 Cabor (dari 37 Cabor yang dipertandingkan) dan 30 kontingen dengan jumlah kasus terbanyak berasal dari kontingen DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. “Sudah lebih dari 60% dari Peserta PON yang sudah melewati masa karantina (lewat 5 hari), sisanya dalam beberapa hari ini terus dimonitor, terutama karantina di daerah-daerah,” imbuhnya.

Prokes pada saat kedatangan di daerah asal atau tujuannya telah diatur dengan Adendum ke-II SE Kasatgas Nomor 17/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. “Juga untuk World Superbike Mandalika yang sudah siap untuk 25 ribu penonton, dan di Kabupaten Lombok Tengah sudah tercapai 70% vaksinasi dosis pertama, dan (penonton) yang membeli tiket harus sudah 2 kali vaksin,” paparnya.

Sementara itu, untuk kegiatan nasional yang lain adalah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) yang diselenggarakan di Sofifi, Maluku Utara, dari tanggal 16-25 Oktober 2021. Untuk monitoring dan pengawasan dilakukan oleh KemenDagri dan Satgas Penanganan Covid-19, di mana penerapan Prokes mengikuti ketentuan Prokes seperti yang diterapkan di PON Papua, dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk Satgas Prokes untuk mengawasi Prokes di lapangan. Demikian juga pasca pelaksanaan STQH, setiap Pemerintah Daerah akan menyiapkan Karantina Terpusat di daerah masing-masing, dan berlaku kewajiban untuk melakukan Karantina selama 5X24 jam.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Ratas yaitu harus disiapkan prokes ketat dan mengantisipasi pelaksanaan Liburan Nataru (Natal dan Tahun Baru), supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Vaksin booster untuk para penerima vaksin di awal, yang mungkin imunitasnya sudah mulai menurun, perlu segera dipersiapkan. (ngk)

13 October 2021

Jakarta -  Gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat. Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.

Untuk itu, saat memberikan pidato kunci pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi keuangan yang tengah berkembang tersebut.

"Perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030," ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, momentum tersebut harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Selain itu, juga harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan PERMASALAHAN-PERMASALAHAN sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Pembiayaan teknologi finansial juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.

"Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," jelasnya.

"Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional," imbuhnya.

Menurut Kepala Negara, penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.

"Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah," tambahnya.

Presiden berharap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.

"Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang baru yang bermunculan," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (nick)

11 October 2021

Jakarta, 11 Oktober 2021 - Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Profesi Keuangan Expo 2021 secara virtual dan dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Acara ini mengangkat tema “Kolaborasi Profesional Profesi Keuangan dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045”.

Tema ini menjadi penting karena dukungan percepatan pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh hanya satu profesi keuangan, namun diperlukan sinergi profesi keuangan untuk terus menciptakan kolaborasi baik antar profesi keuangan maupun antara profesi keuangan dengan regulator. Profesi keuangan yang profesional dapat memegang peranan penting dalam percepatan pemulihan ekonomi serta memberi dukungan menuju Indonesia Emas tahun 2045. “Ini keyakinan kita. Profesi keuangan yang menggawangi sektor keuangan di Indonesia kami yakini akan membawa Indonesia menjadi lebih maju ke depan. Semoga tetap dijaga, diberikan koridor profesionalisme, koridor Integritas, koridor sustainabilitas, koridor akuntabilitas dan juga koridor yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada sektor keuangan kita,” kata Wamenkeu.

Peran profesi keuangan sangat penting dalam proses pemulihan ekonomi. Para profesi keuangan dalam membuat regulasi-regulasi, guidance dan protokol-protokol di sektor keuangan harus bisa memahami dan menginkorporasikan bagaimana supaya regulasi-regulasi yang dibuat mendukung proses pemulihan dan tidak bersifat procyclical.

“Saya berharap teman-teman yang berada di profesi akuntan, profesi penilai, profesi aktuaria dan juga nanti kepabeanan, konsultan pajak ini bisa memahami bagaimana pentingnya pemulihan ekonomi kita dorong bersama dan kita sama-sama dalam koridor tata kelola, koridor governance, koridor transparansi, koridor akuntabilitas bisa mendorong pemulihan ekonomi. Ini menjadi satu keinginan yang rasanya harus kita lakukan ke depan,” ungkap Wamenkeu.

Sejalan dengan Wamenkeu, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Heru Pambudi menyampaikan bahwa dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi, peran profesi keuangan menjadi sangat penting. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 40.000 profesi keuangan yang berada dalam regulasi Kementerian Keuangan, mulai dari Akuntan Beregister, Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris Publik, Konsultan Pajak, Ahli Kepabeanan, hingga Pejabat Lelang Kelas 2. Profesi keuangan lekat dengan berbagai aspek kehidupan perekonomian Indonesia sehingga sinergi dan peran aktif profesi keuangan dalam bidang strategisnya masing-masing sangat vital untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.

Sesjen menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu global yang mengancam kualitas output profesi keuangan hingga eksistensi profesi keuangan itu sendiri. Redesign pola pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, integrasi pengelolaan profesi keuangan, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan (RUUPK) merupakan beberapa agenda besar untuk mendukung terwujudnya profesi keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan.

Acara pembukaan Profesi Keuangan Expo 2021 dihadiri oleh tiga belas ketua asosiasi profesi keuangan secara virtual yang juga mengisi diskusi panel. Diskusi panel mengangkat topik “Profesi Keuangan Siap Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045” dan dibagi ke dalam tiga segmen.

Segmen pertama diisi oleh Ketua Umum Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), Ketua Umum Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Ketua Umum Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas II Seluruh Indonesia (PPL2I), dan Ketua Umum Perkumpulan Ahli Kepabeanan Indonesia (PERAKI).

Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Ketua Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia (AKAI), dan Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) mengisi diskusi panel segmen kedua. Segmen ketiga diisi oleh diskusi bersama Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi (LSP-TA), Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Profesi Keuangan Expo 2021 akan diselenggarakan selama lima hari pada 11-15 Oktober 2021. Acara ini terdiri dari sembilan webinar profesi dan diisi oleh narasumber dari berbagai bidang profesi keuangan. Seluruh rangkaian acara dapat disaksikan secara virtual melalui situs web www.profesikeuanganexpo.id. (nck)

11 October 2021

Jakarta -  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara. Untuk itu, di dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Dengan UU tersebut, PMI juga diberikan perlindungan melalui program jaminan sosial nasional.

Pemerintah Daerah (Pemda) harus memastikan dokumentasi kependudukan sehingga PMI yang berangkat berdokumen. Selain itu, Pemda bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan memfasilitasi dan mensosialisasikan agar PMI yang berangkat ke Luar Negeri memiliki kemampuan dan kompetensi agar siap bekerja.

Tak hanya melindungi PMI, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk Iebih menjamin pelindungan PMI dan keluarganya karena pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terurai dengan jelas.

Selain itu, PP 59/2021 juga merinci tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yakni mencari peluang kerja, menempatkan PMI, dan menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya.

Sebagaimana diketahui, dalam lima tahun terakhir, rata-rata penempatan PMI mencapai 234 ribu orang per tahun dengan negara tujuan penempatan terbesar yakni Hongkong, Taiwan, dan Malaysia dimana pada umumnya PMI bekerja sebagai domestic worker, caregiver, general worker, plantation worker, dan operator.

Disamping berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja, penempatan PMI juga memiliki kontribusi terhadap perekonomian. Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi PMI dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai US$ 9.8 miliar per tahun yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan.

Besarnya potensi penempatan PMI tentunya juga dibarengi berbagai tantangan antara lain 63% PMI masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah, lebih dari 50% penempatan PMI bekerja pada sektor informal, serta penempatan PMI non prosedural.

“Selanjutnya, Pemerintah melalui BP2MI telah menerbitkan aturan tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring dalam sambutan nya pada acara Rakornas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang digelar oleh BP2MI pada Jumat (8/09).

Melalui Peraturan tersebut, Pemerintah membebaskan biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, seperti Pengurus Rumah Tangga, Pengasuh Bayi, Pengasuh Lanjut Usia (Lansia), Juru Masak, Supir Keluarga, Perawat Taman, Pengasuh Anak, Petugas Kebersihan, Petugas Ladang/Perkebunan, dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Biaya yang dibebaskan seperti tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi, hingga akomodasi. Adapun biaya pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja akan dibebankan kepada Pemda yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja.

Namun implementasi Peraturan ini menemui beberapa tantangan diantaranya ketersediaan dana daerah yang memadai untuk melaksanakan pembebasan biaya penempatan PMI serta memastikan agar P3MI bertanggung jawab terhadap proses pemenuhan hak PMI selama bekerja.

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% dibanding tahun 2019. Untuk membantu mengatasi dampak hal tersebut serta mendorong penempatan dan perlindungan terhadap PMI, Pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat sebanyak Rp 372 Miliar hingga Desember 2020.

Selain itu, untuk peningkatkan kompetensi, para PMI dapat memaksimalkan Balai Latihan Kerja untuk mendapatkan pelatihan tertentu. Adapun untuk purna PMI, BP2MI bekerja sama dengan PMO Program Kartu Prakerja untuk mendirikan posko pendampingan pendaftaran Program Kartu Prakerja di 92 titik layanan di seluruh Indonesia.

“Diharapkan para purna PMI dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan baik upskilling maupun reskilling sehingga dapat kembali bekerja setelah pulang ke tanah air,” tutur Menko Airlangga. (nck)

Page 3 of 49

Tentang Kami