Bangkok, 18 November 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC), Jumat (18/11). Pada kesempatan tersebut dibahas isu-isu bilateral kedua negara terkait hubungan ekonomi, transisi energi, serta kerja sama kawasan.
Mengawali pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo membahas kerja sama ekonomi kedua negara yang masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan dengan target mencapai Rp40 triliun (NZD 4 miliar) di tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri Ardern mendorong implementasi Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Selandia Baru, khususnya untuk meningkatkan perdagangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi pembukaan penerbangan langsung dari Selandia Baru ke Bali oleh Maskapai Air New Zealand.
"Kita perlu dorong akses pasar bagi perdagangan kedua negara khususnya pada komoditas pertanian, mineral, besi dan baja, dan plastik serta kerja sama bidang pertanian dan sertifikasi halal," ucap Presiden Joko Widodo.
Terkait isu transisi energi, Presiden Joko Widodo mengundang pebisnis Selandia Baru untuk bekerja sama memanfaatkan potensi cadangan panas bumi di Indonesia. Upaya ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah dalam mendorong transisi energi nasional. Selanjutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui investasi pengembangan energi panas bumi serta kerja sama antara institusi Selandia Baru dengan BUMN Indonesia.
Dalam isu kerja sama kawasan, kedua pemimpin membahas perkembangan dinamika kawasan di Indo-Pasifik. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 yang akan mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan momentum Keketuaan ASEAN di tahun 2023 guna meningkatkan engagement ASEAN dengan negara-negara Pasifik.
“Saya ingin Selandia Baru dapat menjadi jembatan penghubung kemitraan antara ASEAN dan Pasifik di kawasan Indo-Pasifik,” kata Presiden Joko Widodo.
Perdana Menteri Ardern dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat kepada Indonesia untuk memegang Keketuaan ASEAN tahun 2023 dan menyatakan siap mendukung Indonesia di ASEAN tahun depan. Perdana Menteri Ardern juga mengharapkan agar kerja sama antara ASEAN dan Pasifik dapat difokuskan untuk mendukung upaya negara-negara Pasifik menghadapi perubahan iklim.
Pada pertemuan bilateral tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan undangan kepada Selandia Baru untuk berpartisipasi pada acara Indo-Pacific Forum for Development yang akan diadakan pada bulan Desember 2022 serta Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu flagship event pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
Di akhir pertemuan tersebut, Perdana Menteri Arden juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Selanjutnya kedua pemimpin negara juga membahas isu lain seperti Ukraina, stabilitas di Laut China Selatan, penanganan penyakit kuku dan mulut, serta proyeksi perekonomian di masing-masing negara. (nck)
Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.
Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya lebih awal;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Menerbitkan instrumen sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang menggunakan underlying berupa surat berharga pembiayaan inklusif (SukBI inklusif) dan diakui sebagai Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI), sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus mendukung pembiayaan inklusif serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
5. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit dengan melakukan pendalaman asesmen terkait respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);
6. Terus mendorong penggunaan QRIS dan melanjutkan pengembangan fitur serta layanan QRIS termasuk perluasan QRIS antarnegara seiring dengan telah tercapainya target 15 juta pengguna baru QRIS pada Oktober 2022;
7. Mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk melanjutkan akseptasi BI-FAST kepada masyarakat melalui perluasan kepesertaan dan kanal layanan serta terus melanjutkan komunikasi publik secara berkala;
Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. (nck)
Bali, 4 November 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang memiliki tugas mengawasi lembaga jasa keuangan terus memastikan sektor keuangan pulih dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut seiring dengan perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang berjalan dengan baik.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Konferensi Integrated Financial Supervisors (IFS) ke-23 di Bali, Kamis (3/11).
IFS beranggotakan 18 regulator dari 17 negara anggota dan dibentuk sebagai wadah pertemuan informal para pengawas sektor jasa keuangan. OJK telah bergabung sebagai anggota IFS sejak tahun 2019.
“Kerjasama antar yurisdiksi penting bagi kita untuk dapat menghadapi tantangan sektor keuangan saat ini dan masa depan. Saya dapat melihat bahwa Konferensi IFS ini bisa menjadi lebih dari sekadar pertemuan tahunan untuk bertukar pandangan, tetapi juga dapat memperkuat kolaborasi kita dengan mengeksplorasi inisiatif kerjasama di masa depan antara pengawas keuangan,” katanya.
Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa konferensi ini digelar untuk mengeksplorasi upaya negara-negara anggota menghadapi tantangan dan tren saat ini yang telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan. Selain itu, negara-negara juga perlu mengembangkan pendekatan yang sesuai terhadap perkembangan inovasi keuangan digital karena kemajuan teknologi telah berkembang cepat seiring adanya pandemi Covid-19 yang memaksa kita untuk bertransaksi secara digital.
“Inovasi baru banyak bersifat global, ini juga menimbulkan tantangan lain dalam hal melindungi kepentingan konsumen, untuk itu kerja sama yang erat antar yurisdiksi penting untuk mengawasi layanan multinasional (cross border),” kata Mahendra
Konferensi yang bertema Entering A New Chapter of Economic and Financial Landscape ini dihadiri oleh 6 negara anggota yang berasal dari Australia, Denmark, Islandia, Jepang, Korea, Singapura secara fisik dan 7 negara anggota lainnya yang berasal dari Austria, Jerman, Hungaria, Irlandia, Norwegia dan Inggris.
Terdapat 4 topik utama yang dibahas lebih lanjut dalam konferensi kali ini yaitu Navigating Headwinds in the Financial Sector, Consumer Protection amidst Financial Innovations, Crypto-asset risks to Financial Institutions, dan Sustainable Financing: Revisit.
Di sela konferensi IFS, Mahendra juga menerima courtesy call Chair Financial Supervisory Committee, Central Bank of Iceland dan Deputy Director General of the Policy and Markets, Japan Financial Services Agency (FSA) serta melakukan pertemuan bilateral dengan Senior Deputy Governor Korea Financial Supervisory Service (FSS).
OJK akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan potensi risikonya dengan mempererat kerja sama antar yurisdiksi untuk menghadapi tantangan ekonomi global. OJK juga berkomitmen untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon dengan tetap bersikap realistis dalam mengimplementasikan rencana dan target transisi. (nck)
Jakarta, 3 November 2022. Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia sebagai forum kerja sama internasional telah mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan global maupun kepentingan nasional. Tidak hanya berperan dalam mendorong penyelesaian berbagai tantangan dan isu mancanegara, Presidensi G20 Indonesia juga telah memberikan dampak signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh dengan mendorong peningkatan kinerja berbagai sektor penting.
Dalam kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Menyongsong KTT G20: Kesiapan dan Keuntungan bagi Indonesia, Kamis (3/11), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan bahwa pelaksanaan 438 rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di 25 kota tersebut telah memberikan manfaat baik secara substansi maupun fisik.
“Jika dari sisi substansi, bedanya Presidensi G20 Indonesia dengan yang sebelumnya, Presiden sejak awal menyampaikan bahwa G20 Indonesia harus memberikan manfaat yang nyata dan konkret. Untuk itu kami menyiapkan adanya concrete deliverable,” ungkap Sesmenko Susiwijono.
Terkait manfaat dari sisi substansi, Presidensi G20 Indonesia telah menginisiasi concrete deliverables, yakni proyek, program, atau inisiatif sebagai manfaat nyata yang diharapkan dapat menjadi lead examples bagi pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan kerja sama internasional dan peran multi stakeholders. Selanjutnya, concrete deliverable tersebut akan dituangkan dalam Leaders’ Declaration pada bagian Annex atau lampiran dan diharapkan mampu menjadi legacy Indonesia bagi G20.
Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono juga menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia juga dinilai mampu memberikan manfaat dari sisi fisik seperti mendorong peningkatan konsumsi domestik, mendorong penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada beberapa daerah tempat penyelenggaraan event, serta memberikan multiplier effect bagi sektor transportasi, akomodasi, dan UMKM.
Dalam akhir penyampaian materi, Sesmenko Susiwijono juga turut memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah berperan dalam mengamankan berbagai events dari penyelenggaran Presidensi G20 Indonesia serta menyambut baik upaya Polri dalam mendalami berbagai isu-isu global dan substansi yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia.
“Kami sangat menyambut baik Divisi Humas Polri jika ingin mendalami betul terutama terkait isu-isu di tingkat global yang akan terkait dengan tugas dan fungsi Polri. Kami berterima kasih sebesar-sebarnya atas dukungan dan support jajaran Polri dalam penyelenggaraan KTT G20 dan juga penyelenggaraan rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia yang sudah sekitar 438 events sejak 1 Desember 2021,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Operasi Kapolri, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Juru Bicara Republik Indonesia untuk KTT G20, serta Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. (nck)
Nusa Dua, 3 November 2022. Indonesia tercatat menyumbang 85% pasokan minyak sawit global dan menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia. Dalam penyerapan tenaga kerja, industri kelapa sawit menyumbang lebih dari 17 juta tenaga kerja. Selain itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit juga membantu pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, terutama di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Dalam G20 Sustainable Vegetable Oils Conference (G20 SVOC) yang digelar di Nusa Dua Bali, Kamis (13/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual menjelaskan tentang pentingnya peran industri kelapa sawit bagi perekonomian dan dalam merespon tantangan iklim global. Menko Airlangga menjelaskan bahwa konferensi internasional G20 SVOC juga dirancang untuk menjadi forum dialog terbuka untuk membahas dan merumuskan strategi untuk menghadapi tantangan rantai pasokan minyak nabati global.
“Kita tahu bahwa minyak sawit telah menjadi minyak nabati yang paling efisien dan dapat memberikan jawaban atas krisis saat ini,” kata Menko Airlangga.
Secara lebih rinci Menko Airlangga menjelaskan terkait beberapa keunggulan kelapa sawit antara lain, minyak sawit sangat efisien dalam hal penggunaan lahan, perkebunan kelapa sawit secara signifikan mendukung pencapaian SDGs karena perkebunan kelapa sawit mampu menyerap 64,5 ton CO2 per hektar per tahun dan dapat menghasilkan 18,7 ton oksigen per hektar per tahun.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa telah berbicara ke PBB beberapa waktu lalu bahwa Sekretariat CPOPC bertindak sebagai asosiasi antar Pemerintah negara produsen yang bekerja untuk memastikan bahwa minyak sawit memang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Menko Airlangga juga mengapresiasi keberadaan Global Framework Principles for Sustainable Palm Oil (GFP-SPO). Inisiatif tersebut membuka arah masa depan bagi sektor kelapa sawit untuk menjadi ujung tombak upaya keberlanjutan global, dengan menekankan, antara lain, praktik yang efisien, kepatuhan, dan inklusivitas
“Kelapa sawit merupakan industri yang berpusat pada rakyat. Pemerintah juga memprioritaskan masyarakat dalam pengembangan industri kelapa sawit. Saya perhatikan Sekretariat CPOPC berusaha untuk terus melibatkan petani kecil. Sekitar 40% produksi yang memenuhi pasokan minyak sawit global dihasilkan oleh petani kecil. Hal tersebut akan membantu meningkatkan produksi minyak sawit untuk memenuhi permintaan global yang meningkat dan menawarkan stabilitas harga pangan,” jelas Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa minyak nabati merupakan komoditas pangan yang tumbuh paling cepat dan permintaannya selalu lebih tinggi dari pasokan. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak nabati rata-rata meningkat 5,7 juta metrik ton per tahun dan konsumsi meningkat sekitar 6,2 juta metrik ton.
Menko Airlangga menyambut baik tiga importir teratas dari zona Uni Eropa yakni Belanda, Spanyol, dan Italia atas kepercayaannya terhadap penggunaan CPO yang efektif. Menko Airlangga menilai hal tersebut menunjukkan kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan kebutuhan pasar di Uni Eropa.
“Kesenjangan tersebut dapat diatasi jika platform dialog dibangun antara negara produsen dan konsumen. Kita perlu bergerak cepat dan tegas untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah struktural pasar yang dapat memperburuk dampak buruk. Produsen dan eksportir minyak nabati harus berkontribusi dalam upaya tersebut,” jelas Menko Airlangga.
Menutup sambutannya Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebagai Presidensi G20, Indonesia menyerukan kepada semua anggota dan negara untuk mendorong langkah-langkah fasilitatif sehingga dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat.
“Saya percaya bahwa tindakan ini harus diikuti oleh banyak orang, terutama produsen makanan, untuk memastikan kehidupan orang lain yang menjadi tanggung jawab semua orang,” tegas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 1 Nopember 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2022 mengalami deflasi 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal maupun inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 1,17% (mtm). Realisasi inflasi yang lebih rendah dari prakiraan awal tersebut sejalan dengan dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (administered prices) yang tidak sebesar prakiraan awal. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga rendah seiring dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM tersebut dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal maupun inflasi IHK bulan sebelumnya yang mencapai 5,95% (yoy). Penurunan inflasi IHK ini sejalan dengan semakin eratnya sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Untuk itu, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kebijakan yang secara bersama-sama menjaga stabilitas harga sehingga mendukung daya beli msyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Untuk keseluruhan tahun 2022, Bank Indonesia memandang inflasi akan lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal, meski masih di atas sasaran 3,0±1%. Sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk memastikan agar segera kembali ke sasaran yang telah ditetapkan.
Inflasi inti pada Oktober 2022 terkendali sebesar 0,16% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi September 2022 yang sebesar 0,30% (mtm). Penurunan inflasi inti secara bulanan yang lebih rendah dari prakiraan awal ini terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang menurun pada Oktober 2022 dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2022 tercatat sebesar 3,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,21% (yoy). Ke depan, inflasi inti diprakirakan tetap terkendali seiring dengan penurunan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM di tengah permintaan yang berlanjut serta langkah-langkah pengendalian inflasi yang ditempuh. Bank Indonesia berkomitmen untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi (overshooting) dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023.
Kelompok volatile food pada Oktober 2022 kembali mencatat deflasi sebesar 1,62% (mtm), lebih besar dari prakiraan awal dan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,79% (mtm). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh deflasi aneka cabai serta telur dan daging ayam ras didukung oleh peningkatan stok seiring dengan panen raya hortikultura, kondisi pasokan telur dan daging ayam ras yang lebih dari cukup, serta langkah-langkah pengendalian harga yang ditempuh bersama-sama oleh Pemerintah, Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui TPIP-TPID dan GNPIP. Di sisi lain, komoditas beras mengalami inflasi seiring dengan berakhirnya panen di mayoritas daerah sentra. Dengan perkembangan tersebut, inflasi kelompok volatile food secara tahunan juga mengalami penurunan dari 9,02% (yoy) pada bulan lalu menjadi 7,19% (yoy).
Inflasi kelompok administered prices pada Oktober 2022 menurun menjadi 0,33% (mtm) dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 6,18% (mtm). Penurunan inflasi tersebut terutama dampak langsung (first round effect) penyesuaian harga BBM bersubsidi yang berangsur normal dan penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan meredanya tekanan harga avtur. Penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM bersubsidi terhadap angkutan dalam kota dan inflasi bahan bakar rumah tangga seiring dengan penyesuaian harga di tingkat pengecer. Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi yang stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 13,28% (yoy). (nck)
Jakarta, 1 November 2022 – Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan Penabulu, menyelenggarakan Forum Masyarakat Sipil hari ini. Forum tersebut menampilkan organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia yang beragam dan aktif, sertamenekankanperan penting mereka dalam meningkatkan pemerintahan yang demokratis, pembangunan berkelanjutan, serta pertumbuhan yang inklusif. Diselenggarakan dalam format hybrid, Forum ini mengundang lebih dari 200 OMS dari seluruh Indonesia, perwakilan pemerintah Indonesia, Negara Anggota Uni Eropa, mitra pembangunan multilateral dan bilateral, akademisi, sektor swasta, platform penggalangan dana, kaum muda, dan media.
Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, OMSmenghadapi tantangan terkait dengan semakin mengecilnya ruang sipil dimana mereka beroperasi. Oleh karena itu, Forum tahun ini bertajuk“Mempromosikan Lingkungan yang Mendukung untuk OMSdi Indonesia”, yang sejalan dengan prioritas Civil 20 (C20) di bawah Presidensi G20 Indonesia. Dengan lebih dari 500.000 OMS terdaftar menurut data terbaru Kementerian Dalam Negeri, OMS di Indonesia merupakan bagian integral dalam pembangunan.
Forum dibuka oleh Duta Besar Uni Eropa, H.E. Vincent Piket. “Masyarakat sipil yang aktif dan berdaya diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif, mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan pertumbuhan yang inklusif. Menjamin lingkungan yang kondusif bagi OMS adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan”, ucap Dubes Piket.
Pada kesempatan yang sama, Dubes Piket juga meluncurkan Expo Virtual Kerjasama Uni Eropa-Indonesia, sebuah platform online yang merupakan bukti luasnya kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia selama 30 tahun terakhir, yang dilaksanakan bersama OMS dan mitra utama lainnya.Expo Virtual kini telah tayang dan dapat diakses melalui tautan berikut: strongertogetherindo.eu
Pembukaan Forum dilanjutkan dengan sambutan dari H.E. Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan keynote speech dari Ibu Jaleswari Pramodhawardani, selaku Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden.
Forum juga mengundang pembicara dari berbagai latar belakang pemangku kepentingan untuk membahas apa yang dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi OMS di Indonesia. Panelis adalahBapak Wariki Sutikno, Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS; Bapak Ah Maftuchan, PRAKARSA / C20 Sherpa; BapakTony R. Samosir, Ketua Komunitas Dialisis Indonesia; Ibu Kiswara Santi, Dewan Pengurus, Yayasan Penabulu; dan Ibu Beatriz Sanz Corella, Civic Engagement Expert, EU Civil Society Roadmap Facility. (nck)
Jakarta, 1 November 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sepakat bersinergi dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Ketua Umum MES Erick Thohir dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar serta disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pembina MES bersamaan dengan acara Peringatan Hari Santri Nasional 2022 dengan tema “Santri Berdaya untuk Indonesia Sejahtera” di Masjid Raya At-Thohir, Depok, Jawa Barat, Senin.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Walikota Depok Mohammad Idris serta jajaran pengurus MES.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa akselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah tidak dapat dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri, sehingga memerlukan kolaborasi dan sinergi yang dilakukan secara terintegrasi.
“Pada hari ini, OJK melakukan kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah melalui penandatanganan MoU yang merupakan bentuk sinergi OJK dalam meningkatkan kualitas kebijakan oleh kedua lembaga dalam akselerasi literasi dan keuangan syariah,” kata Mahendra.
Ketua Umum MES Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan OJK dalam Peringatan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2022 lalu dengan menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan syariah bertema Sakinah (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah) yang diselenggarakan serentak di lima pondok pesantren. dan diikuti oleh lebih dari 5.000 santri.
“Kerja sama seperti ini diharapkan dapat terus terjalin dengan berbagai pihak karena pelaksanaan kegiatan seperti ini bersama pondok pesantren diharapkan untuk memberikan efek yang positif bagi lingkungan dan sekitarnya termasuk masyarakat mengingat peran penting santri di lingkungannya,” kata Erick.
Ruang lingkup MoU OJK dan MES tersebut meliputi:
a. Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlingdungan konsumen baik dalam bentuk lokakarya, seminar, sosialisasi, atau kegiatan lainnya;
b. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian terkait ekonomi dan keuangan syariah;
c. Penyediaan narasumber dan/atau tenaga ahli;
d. Penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
e. Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penyerahan Simbolis Rekening Tabungan Simpel iB kepada santriwan dan santriwati sebagai bagian dari Program Gerakan Santri Menabung.
Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk kembali mengingat peran santri mengenang jasa-jasa santri terdahulu untuk menjadi pelajaran buat santri yang sekarang, yaitu selain menjaga agama juga menjaga negara.
Wapres juga berpesan tiga hal yang dapat dilakukan santri masa kini dalam membela negara, yaitu pertama, menjaga kesepakatan nasional yang tertuang dalam Pancasila dan UUD ’45; kedua, harus bersama membangun Indonesia yang sejahtera; dan ketiga, menjaga bumi dari kerusakan.
“Sekarang adalah santri revival kembali, kebangkitan santri kembali untuk menyongsong 100 tahun Kemerdekaan dan untuk menyongsong lahirnya Kebangkitan Nasional yang ke-dua,” kata Wapres. (nck)
Jakarta, 29 Oktober 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK 2019 yaitu indeks literasi keuangan 38,03 persen dan inklusi keuangan 76,19 persen.
Demikian disampaikan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 di lokasi pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FinExpo) di Jakarta, Sabtu.
Friderica menjelaskan, SNLIK bertujuan untuk memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia termasuk literasi keuangan digital.
Proses pengambilan data SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan responden sejumlah 14.634 orang berusia antara 15 s.d. 79 tahun yang dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka dan dibantu dengan sistem Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Hasil SNLIK diharapkan dapat menjadi dasar bagi OJK dan seluruh stakeholders dalam membuat kebijakan, menyusun strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta bisa meningkatkan perlindungan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Friderica juga menjelaskan upaya OJK untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat antara lain melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar pada Oktober ini.
Kegiatan BIK 2022 dengan tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat” menggelar beberapa aktivitas seperti pemberian kredit atau pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui kegiatan business matching; penjualan produk dan layanan jasa keuangan berinsentif (pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward); kegiatan pameran jasa keuangan, pembukaan rekening, polis, efek dan lainnya; termasuk kampanye dan publikasi program literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen.
BIK memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 serta guna mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
Sebagai rangkaian kegiatan BIK, diselenggarakan kegiatan pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FinExpo) 2022 dengan tema “Go Inklusif, Go Produktif”. Kegiatan yang merupakan kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Lembaga Jasa Keuangan diselenggarakan di Central Park Mall, Jakarta, selama lima hari mulai 26 hingga 30 Oktober 2022.
Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar didampingi Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Direktur Eksekutif LPS Rudi Rahman serta Pimpinan LJK hadir pada Acara puncak FinExpo 2022 yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2022.
Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan.
FinExpo 2022 diikuti oleh 134 booth pameran yang terdiri dari berbagai industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, fintech, dan e-commerce, hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Dalam pameran tersebut tersedia berbagai akses keuangan yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai promo produk berinsentif seperti bonus, cashback, reward dan lainnya serta berbagai penawaran lain terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.
Selain itu, dilakukan peluncuran Peluncuran Modul Keangan Syariah pada Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan OJK, penyampaian hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, peluncuran Digitalisasi Tabungan Anak (DTA) dan pengumuman pemenang Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam kesempatan yang sama mengharapkan BIK dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta membuka akses keuangan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Pergadaian, Dana Pensiun, Fintech, serta E-commerce.
Ia menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. (nck)
New York - Pertemuan bilateral secara tatap muka antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah dilakukan pada Rabu (26/10) di Markas Besar PBB, New York. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Wakil Tetap/ Dubes RI New York, beserta Delegasi Indonesia. Pertemuan tersebut membahas berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi, dampak krisis global, dan perkembangan persiapan penyelenggaraan KTT G20 di Bali.
“Kami mendukung penuh dan bersedia menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia, untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT di Bali,” tegas Sekjen Guterres. Sekjen Guterres juga menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas berbagai tantangan global yang terjadi dalam masa kepemimpinan Indonesia pada G20, yang saat ini berlangsung dalam instabilitas geopolitik dunia, krisis multidimensi, dan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Sekjen PBB menyempatkan diri untuk menyampaikan perkembangan di berbagai sektor mencakup keuangan, perubahan klim, emerging economies dan transisi energi, dimana Indonesia juga terlibat di dalamnya. Sekjen PBB juga meminta dukungan Indonesia dan negara berkembang besar lainnya seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak climate change. Selama ini PBB telah menjalin komunikasi dan memberikan dukungan terhadap isu climate change, dan kedepannya siap memperdalam kolaborasi dengan G20 pada isu penting ini.
Menko Airlangga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini. "Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition,” ungkap Menko Airlangga. Komitmen negara-negara G20 dalam Financial Intermediary Fund untuk Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR) diwujudkan melalui peningkatan alokasi pendanaan. “Di dalam negeri, Indonesia telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal-phase out, hydro power plant serta penjajakan kerjasama Carbon-Capture Utilization Storage (CCUS),” imbuh Menko Airlangga.
Dalam pembicaraan menyangkut krisis global, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan Indonesia dinilai relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk kedepannya. Terkait konflik di Ukraina, disrupsi pangan, dan produk pertanian global, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas upaya Sekjen PBB dalam pembentukan Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives. Perjanjian tersebut akan berlangsung selama 120 hari dari bulan Juli dan akan berakhir pada bulan November ini. "Pemerintah Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Initiatives hingga melampaui November 2022,” ungkap Menko Airlangga.
“Perpanjangan durasi perjanjian Black Sea Initiatives masih dibicarakan bersama dengan semua pihak, namun PBB optimis bahwa pihak yang terlibat akan menyetujui hal ini, dan semoga perpanjangan perjanjian tersebut dapat diumumkan segera. Dampak sanksi dunia terhadap sistem perbankan dinilai masih menjadi hambatan bagi ekspor komoditi produk pertanian seperti gandum dan juga bahan baku pupuk,” ujar Sekjen PBB menanggapi Menko Airlangga.
Dalam menghadapi krisis pada sektor keuangan, agenda debt relief termasuk debt reduction masih terus diperjuangkan dan tengah mencari kata sepakat dalam Forum G20.
Sebelum menutup pembicaraan, Menko Airlangga menyampaikan pentingnya capaian penyelenggaraan KTT G20, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari negara-negara G20. Kondisi geopolitik dunia menjadi dinamika tersendiri dalam menyatukan visi negara-negara G20. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PBB siap membantu menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia untuk dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat global. (nck)
