Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa sektor manufaktur masih menjadi tulang punggung utama perekonomian Batam. Meski demikian, ia juga menyoroti potensi besar sektor data center yang kini mulai menjadi “idola baru” bagi para investor.

“Kami katakan bahwa manufaktur masih menjadi unggulan, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam mencapai sekitar 56 hingga 60 persen,” ujar Amsakar disela-sela acara silaturahmi dan coffee Morning bersama awak media dan Pimpinan BP Batam pada Selasa (7/10/2025) pagi di Kopi Boemi, Batam Centre.

Menurutnya, geliat industri manufaktur yang kuat menjadi bukti ketahanan ekonomi Batam selama ini. Namun, di sisi lain, Amsakar mengungkapkan bahwa tren global kini menunjukkan peningkatan minat investasi di sektor data center.

Ia menjelaskan, pembangunan data center memang membutuhkan kesiapan infrastruktur yang tinggi, seperti pasokan air dan listrik yang besar, serta sumber daya manusia dengan keahlian khusus. “Data center itu investasi yang padat modal, tapi prospeknya sangat menjanjikan,” tambahnya.

Amsakar juga menilai bahwa pengembangan kawasan data center tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh strategis dalam konteks politik dan keamanan data.

“Kalau satu daerah sudah menjadi pusat data, efeknya luar biasa. Negara-negara lain, termasuk Australia, bisa saja menyimpan data mereka di sana. Jadi selain ekonomi, dampak politik dan geopolitiknya juga besar,” ujarnya.

Amsakar menegaskan, BP Batam akan terus berupaya menarik investasi di dua sektor potensial tersebut — manufaktur dan data center — dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan seperti IPB yang turut berperan dalam penyediaan SDM unggul. 

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia menegaskan hal senada. ia menegaskan besarnya potensi investasi di sektor data center, yang dinilainya akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Kota Batam.

“Investasi data center itu sangat besar. Lapangan kerja yang diciptakan memang tidak banyak, tapi membutuhkan tenaga ahli dengan kemampuan tinggi dan berpenghasilan besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan data center juga akan berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penggunaan sumber daya seperti air.

“Data center pakai air banyak, dan itu juga menyumbang PNBP dari sisi SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Jadi, kontribusinya cukup luas,” tambahnya.

Li Claudia menegaskan bahwa Batam memiliki potensi ekonomi besar, meski lahan yang tersisa kini semakin terbatas tinggal sekitar seratus hektare lebih. Karena itu, kami berupaya mencari sumber-sumber PNBP lain, tidak hanya dari lahan,” ungkapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada September 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,64% (mtm), lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,18% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 2,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,19% (yoy). Inflasi juga terjadi pada 3 Kabupaten/Kota IHK di Kepri, yaitu Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang masing-masingnya tercatat inflasi sebesar 0,62% (mtm), 0,54% (mtm), dan 0,99% (mtm). Dengan realisasi tersebut, Kepri menduduki inflasi bulanan dengan posisi ke-7 tertinggi di Sumatera. Sedangkan secara tahunan, inflasi Kepri lebih tinggi dibanding inflasi Nasional yang tercatat sebesar 2,65% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan September 2025 terutama didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi 2,02% (mtm) dan berkontrribusi 0,14% terhadap realisasi inflasi.  Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan eskalasi kondisi geopolitik yang masih berlangsung. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami inflasi 1,74% (mtm) dan andil sebesar 0,51%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas cabai merah yang diantaranya disebabkan oleh serangan hama di daerah sentra produksi. Selain itu, kenaikan harga komoditas hortikultura seperti kangkung dan bayam didorong oleh faktor curah hujan tinggi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Transportasi yang mengalami deflasi 0,96% (mtm) seiring dengan tidak adanya hari libur dan HBKN sehingga menahan mobilitas masyarakat.

Terkendalinya inflasi di Kepri tidak terlepas dari kuatnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik dilevel provinsi maupun kabupaten/kota. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan September 2025, antara lain (i) Rapat Koordinasi Daerah TPID Provinsi Kepri; (ii) Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali; (iii) Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi; (iv) Pelatihan hilirisasi olahan cabai kepada klaster UMKM binaan Bank Indonesia; dan (v)Pelaksanaan Capacity Building TPID Provinsi Kepulauan Riau di Jawa Tengah dan menghasilkan 9 Kerjasama Antar Daerah (9 KAD) business to business untuk komoditas bawang merah, cabai, dan beras.

Memasuki bulan Oktober 2025, terdapat beberapa pendorong inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain (i) Pergerakan harga emas perhiasan sejalan dengan pergerakan harga emas global akibat ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung dan (ii) Potensi terbatasnya ketersediaan hortikultura akibat tingginya curah hujan. Disisi lain, faktor penahan inflasi kedepan diantaranya :(i)Akselerasi penyaluran beras SPHP pada semester II 2025 dan (ii)Tren penurunan harga minyak dunia.

"Kedepan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%,"tutup Ardhienus Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Langkah Strategis Dukung Transisi Energi dan Komitmen Net Zero Emission

Batam, 03 Oktober 2025 – PT PLN Batam kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi dan percepatan pemanfaatan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Hal ini ditandai dengan penjualan perdana Renewable Energy Certificate (REC) kepada PT Volex Indonesia. Energi bersih yang diatribusikan dalam transaksi ini berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tanjung Uma milik PLN Batam.

Langkah strategis ini sejalan dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, di mana sektor energi menjadi kunci utama dalam menurunkan emisi karbon nasional.

Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT PLN Batam, Raditya Surya Danu, menyampaikan bahwa penjualan REC pertama ini menjadi catatan sejarah penting bagi PLN Batam.

“Penjualan REC pertama ini adalah bukti nyata peran PLN Batam dalam mendukung agenda transisi energi sekaligus memberi nilai tambah bagi pelanggan kami. Melalui REC, pelanggan dapat menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan tanpa harus berinvestasi langsung dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan,” ujar Danu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa REC yang diperdagangkan dibeli melalui Platform I-REC, sebuah sistem sertifikasi internasional yang telah diakui secara global dan menguasai lebih dari 95% pasar REC dunia. Dengan menggunakan platform ini, PLN Batam memastikan bahwa setiap sertifikat energi terbarukan yang diterbitkan bersifat kredibel, transparan, dan terverifikasi secara internasional.

“Hadirnya listrik hijau dari PLN Batam menjadi dukungan nyata kepada industri dalam memenuhi permintaan pasar akan produk yang dihasilkan dengan energi ramah lingkungan. Saat ini, penggunaan energi bersih bukan lagi sekadar tren, melainkan faktor penting dalam menjaga daya saing industri di tingkat global,” tambahnya.

PT Volex Indonesia, yang merupakan bagian dari jaringan manufaktur global, menyambut baik kolaborasi ini. Melalui pembelian REC dari PLN Batam, PT Volex Indonesia dapat mengklaim penggunaan energi bersih dalam kegiatan operasionalnya di Batam. Hal ini sejalan dengan standar lingkungan internasional serta target global perusahaan untuk mengurangi jejak karbon dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok internasional.

PLN Batam tidak berhenti pada transaksi perdana ini. Ke depan, perusahaan berkomitmen untuk memperluas portofolio pembangkit berbasis EBT serta memperbesar penawaran REC kepada lebih banyak pelanggan industri maupun korporasi. PLTS Tanjung Uma dijadikan salah satu pilot project, sekaligus pintu masuk bagi kolaborasi lebih luas dalam penyediaan energi hijau yang terverifikasi secara internasional.

Dengan langkah ini, PLN Batam tidak hanya hadir sebagai penyedia energi andal, tetapi juga sebagai mitra strategis industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan di Batam, Kepulauan Riau, dan Indonesia.

Jakarta, 6 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperkuat sinergi dalam pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek melalui penandatanganan addendum Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan.

Penandatanganan addendum BAST dilakukan oleh Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus OJK I.B. Aditya Jayaantara bertempat di Kantor OJK, Jakarta, Senin.

Penandatanganan addendum BAST ini menegaskan kelanjutan proses peralihan tugas pengawasan derivatif keuangan yang dimulai pada 10 Januari 2025. Selain menjalankan amanat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), addendum ini juga memperluas ruang lingkup pengawasan OJK yaitu produk Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri (PALN) dengan aset yang mendasari berupa Efek.

I.B. Aditya Jayaantara dalam sambutannya mengatakan penandatanganan addendum BAST ini akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek termasuk Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri (PALN), telah sepenuhnya beralih dari Bappebti ke OJK.

Aditya mengatakan, OJK sebelumnya telah menjalankan fungsi pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan offsite dan onsite mengenai produk derivatif keuangan ini.

Untuk pengawasan offsite, OJK melakukan pemantauan berbasis laporan dengan mengembangkan sistem pelaporan elektronik (e-reporting) yang dapat mempermudah pengawas dalam melakukan analisis. Sedangkan pada pengawasan onsite, tim pengawas OJK bersinergi didampingi tim pengawas Bappebti dalam melaksanakan pemeriksaan kepatuhan.

Sementara Tirta Karma Senjaya menyampaikan bahwa Bappebti akan terus melanjutkan kerja sama dengan OJK termasuk penugasan maupun program magang antara Bappebti dan OJK.

Tirta juga menjelaskan bahwa produk Perdagangan Berjangka Komoditi, mulai dari indeks, single stock, hingga PALN, saat ini diatur oleh tiga regulator. Sehingga untuk mempermudah industri, mekanisme pengaturan dan pengawasan akan dilakukan  oleh tim gabungan BI, OJK, dan Bappebti.

Selain itu, sebagaimana amanat POJK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah, seluruh Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan (PPE DK) diwajibkan untuk membuatkan Single Investor Identification (SID) bagi setiap investor atau nasabah derivatif keuangan dengan underlying efek untuk memudahkan pengawasan terhadap portofolio dari setiap nasabah.

Aditya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bappebti atas dukungan, kolaborasi, dan semangat sinergi yang terus terjaga serta kerja sama OJK dan Bappebti.

OJK dan Bappebti berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan agar proses peralihan tugas ini dapat berjalan secara seamless dan memberikan pelindungan optimal bagi pelaku industri maupun konsumen di sektor derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

***

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi – M. Ismail Riyadi. Telp. (021) 29600000; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Batam, 3 Oktober 2025 – PT PLN Batam menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT Teknologi Data Infrastruktur (NeutraDC Nxera Batam) untuk penyediaan listrik bagi pengembangan Diamond Data Center yang berlokasi di Kabil Industrial Estate, Batam.

Dalam perjanjian ini, PLN Batam akan menyediakan Layanan Khusus Premium Diamond Data Center Tegangan Menengah dengan kapasitas total hingga 90 MVA, yang akan disalurkan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2028.

Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi peluang penting bagi peningkatan kebutuhan listrik khususnya di sektor pusat data (data center) yang berkembang pesat di Indonesia.

“Kerja sama ini memperkuat komitmen PLN Batam dalam menyediakan infrastruktur tenaga listrik yang andal untuk mendukung pertumbuhan PT Teknologi Data Infrastruktur secara berkelanjutan. Dengan layanan premium, PLN Batam memastikan kebutuhan energi pelanggan data center terpenuhi sesuai standar global,” ujar Kwin Fo.

Lebih lanjut, Kwin Fo menambahkan bahwa meningkatnya intensitas penggunaan internet di masyarakat telah mendorong lahirnya berbagai aktivitas berbasis teknologi seperti e-commerce, e-learning, e-government, media sosial, hingga aplikasi digital lainnya.

“PLN Batam memahami tren tersebut dan siap memberikan dukungan kelistrikan yang stabil bagi pelanggan data center di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen kami mendukung ekosistem digital nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Teknologi Data Infrastruktur, Indrama Yusuf Muda Purba, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi strategis yang terjalin dengan PLN Batam.

“Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem bisnis data center di Kota Batam. Dengan dukungan layanan listrik premium dari PLN Batam, kami optimis PT Teknologi Data Infrastruktur akan beroperasi dengan standar keandalan tinggi, melayani pasar nasional maupun internasional,” ungkap Indrama.

Ia juga menekankan bahwa pengembangan data center bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang membangun sinergi dengan PLN Batam sebagai mitra strategis dalam penyediaan energi, yang menjadi fondasi penting bagi operasional perusahaan.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu minimal 5 tahun, dengan komitmen PLN Batam menghadirkan pasokan listrik yang stabil, aman, dan sesuai standar layanan premium. Kehadiran Diamond Data Center di Batam diharapkan dapat memperkuat posisi kota ini sebagai pusat industri digital dan ekonomi berbasis data di Indonesia.

Batam – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau bersama Forum Industri Jasa Keuangan (FIJK) Kepri menggelar kegiatan bertajuk Financial Weekend 2025. Acara ini berlangsung pada 3–5 Oktober 2025 di One Batam Mall, Kota Batam.
Dengan mengangkat tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” kegiatan ini diharapkan menjadi momentum peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kepri.
Ketua FIJK Kepri, Indra Sakti Agung Nugroho, menyampaikan bahwa Financial Weekend 2025 menghadirkan beragam rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh industri jasa keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, pembiayaan, hingga pasar modal.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi langsung tentang produk dan layanan keuangan sekaligus edukasi cara mengelola keuangan dengan bijak,” ujarnya.
Selain pameran layanan keuangan, acara ini juga diramaikan dengan kelas interaktif, permainan edukatif seputar pengelolaan uang, hingga berbagai workshop yang dapat diikuti masyarakat dari berbagai kalangan.
Rangkaian acara ditutup dengan Fun Run yang akan berlangsung pada Minggu, 5 Oktober 2025, diperkirakan 1.500 peserta yang akan berpartisipasi. Lomba lari ini menghadirkan dua kategori, yaitu 5K dengan jumlah peserta mencapai 800 orang dan 10K dengan sekitar 700 peserta.
OJK Kepri bersama FIJK menargetkan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga wadah partisipasi aktif masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif di Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sinar Danandjaya, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, sektor riil, hingga masyarakat dalam memperkuat fondasi perekonomian daerah.
“Kolaborasi yang kita bangun hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pemerintah, regulator, sektor riil, dan masyarakat hadir bersama untuk mewujudkan ekonomi Kepri yang makin maju, makmur, dan merata sesuai dengan visi Bapak Gubernur,” ujar Sinar Danandjaya.
Sinar menyebutkan bahwa perekonomian Kepri menunjukkan tren yang sangat positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 7,14 persen, menjadikannya yang tertinggi di kawasan Sumatera dan menempati peringkat ketiga secara nasional.
Selain itu, sektor perbankan juga menunjukkan kinerja impresif. Pertumbuhan kredit perbankan umum di Kepri mencapai 12,26 persen year on year (YoY), jauh di atas rata-rata nasional yang hanya berkisar 4 persen. “Ini adalah bukti nyata bahwa industri jasa keuangan memberikan dukungan penuh pada pertumbuhan ekonomi Kepri,” tegasnya.

OJK Kepri juga menyoroti peran penting Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sudah terbentuk di setiap kabupaten/kota. Tim ini bertugas memperluas akses keuangan masyarakat melalui berbagai program, termasuk kredit UMKM, asuransi, dan literasi keuangan.
Dalam kesempatan itu, Sinar juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Perekonomian akan mengundang seluruh kepala daerah, termasuk Gubernur Kepri beserta Bupati dan Wali Kota, ke Jakarta untuk membahas strategi percepatan inklusi keuangan.
Diakhir sambutannya Sinar memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, mulai dari lembaga keagamaan, sektor riil, sponsor, hingga masyarakat. Ia menekankan bahwa dengan sinergi yang terus terjalin, ekonomi Kepri akan semakin maju.

“InsyaAllah dengan kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat, cita-cita untuk menjadikan Kepri maju, makmur, dan merata bukan hanya sekadar slogan, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) yang digelar di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri. Menurutnya, kegiatan ini sangat strategis karena menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Acara ini sangat penting. Bukan hanya sebagai wadah edukasi, tetapi juga ruang terbuka bagi masyarakat untuk memahami, mengenal, dan memanfaatkan berbagai program jasa keuangan. Kita semua punya tanggung jawab bersama untuk mengejar target inklusi keuangan nasional,” ujar Ansar.
Ansar menekankan, dalam RPJMN 2025–2029 pemerintah telah menargetkan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen, bahkan ditingkatkan lagi hingga 98 persen. Oleh karena itu, inovasi dan aktivitas bersama seperti yang dilakukan FKIJK dinilainya wajib diperkuat.

Ansar juga menyampaikan capaian ekonomi Kepri. Pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,14 persen. Angka ini menempatkan Kepri di posisi pertama di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional setelah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
“Pertumbuhan ekonomi ini menjadi kebanggaan, tetapi kita tidak boleh puas. Tantangan kita adalah bagaimana menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global yang fluktuatif. Pertumbuhan harus beriringan dengan stabilitas,” jelasnya.
Ansar juga menegaskan bahwa sektor-sektor unggulan Kepri harus tetap menjadi perhatian, terutama UMKM dan perdagangan. Menurutnya, kedua sektor ini adalah tulang punggung ekonomi daerah yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dari semua stakeholder, termasuk industri jasa keuangan. Dengan kerja sama, kita bisa memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kepri,” pungkas Ansar.

OJK dan Wapres Swiss Kunjungi Koperasi Peternakan Pangalengan Bandung

Pangalengan, 2 Oktober 2025. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Presiden Swiss Guy Parmelin meninjau peternakan sapi milik Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Bandung, Kamis yang merupakan lokasi digitalisasi ekosistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang menghubungkan peternak rakyat, koperasi susu, dan industri. Hadir juga dalam kunjungan itu Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, perwakilan dari International Labour Organization (ILO), dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

Kunjungan tersebut menandai keberhasilan kerja sama OJK dan ILO dalam membangun digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah sebagai bagian tindak lanjut program Promise II Impact Project yang menghubungkan peternak rakyat, koperasi susu, dan industri dalam rantai ekosistem yang saling menguntungkan. Proyek digitalisasi ekosistem peternakan sapi untuk penguatan ekonomi daerah ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mempercepat pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas. Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Swiss melalui ILO dan SECO dalam memperkuat ekosistem keuangan bagi UMKM di Indonesia.

“Salah satu program unggulan OJK adalah pengembangan ekonomi daerah melalui pembangunan ekosistem keuangan yang kondusif dan berkelanjutan. OJK bersama pemerintah daerah mendorong agar produk dan komoditas unggulan di daerah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Mahendra. Mahendra juga menekankan bahwa kehadiran Wakil Presiden Swiss menjadi kehormatan sekaligus penguatan komitmen bersama dalam membangun kerja sama yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. “OJK berharap kolaborasi dengan Pemerintah Swiss, ILO, dan SECO dapat terus diperkuat. Digitalisasi ekosistem seperti yang dilakukan di sektor sapi perah dapat direplikasi juga pada sektor lain seperti pertanian ataupun peternakan lain sehingga semakin banyak masyarakat dan UMKM yang merasakan manfaat nyata dari inovasi keuangan digital,” kata Mahendra. Wakil Presiden Swiss, Guy Parmelin, dalam sambutannya menyampaikan kegembiraan dapat hadir di Jawa Barat untuk belajar mengenai agrikultur Indonesia sekaligus mendukung upaya memperkuat akses keuangan bagi peternak.

“Proyek platform digital ini memudahkan para petani mengakses pembiayaan dan meningkatkan proses produksi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujar Parmelin. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menambahkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan bisnis peternakan akan membuka akses keuangan bagi peternak rakyat, khususnya yang masih underbanked dan unbankable. “OJK berharap kolaborasi dengan Pemerintah Swiss, ILO, dan SECO dapat terus diperkuat, sehingga semakin banyak masyarakat dan UMKM merasakan manfaat dari inovasi keuangan digital. Digitalisasi ekosistem, seperti di sektor sapi perah ini, membuktikan bahwa teknologi mampu menjadi jembatan antara sektor riil dan lembaga keuangan formal,” kata Hasan. Saat ini, OJK dan ILO juga tengah mengembangkan program digitalisasi ekosistem sapi perah di Malang, Jawa Timur. Program tersebut mengintegrasikan ERP dengan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) untuk memperluas akses keuangan peternak.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Stella Christie, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman, Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, Perwakilan Pemerintah dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Country Director ILO Indonesia and Timor-Leste Simrin Singh, serta Ketua KPBS Aun Gunawan. Sebagai informasi, KPBS membina lebih dari 4.500 peternak dengan populasi 15.553 sapi perah dan produksi susu rata-rata mencapai 80 ton per hari. Model bisnis KPBS menunjukkan bagaimana koperasi menjaga keberlanjutan bisnis, memperkuat akses keuangan, serta menjadi motor penggerak ekonomi daerah. KPBS telah berhasil membangun Enterprise Resource Planning (ERP) dalam ekosistem peternakan sapi perah. ERP akan menghubungkan pelaku ekosistem sapi perah yang meliputi peternak rakyat, koperasi susu, dan industri sehingga terwujud rantai distribusi yang lebih efektif dan efisien.

Jakarta, Indonesia, 30 September 2025 – Ascott Indonesia, salah satu perusahaan hospitality terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari The Ascott Limited (Ascott), dengan bangga mempersembahkan
ajang lari terbaru bertajuk PajamASRun. Diselenggarakan pada 7 Desember 2025 di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), ajang lari ini menghadirkan format baru yang lebih segar dan unik.
Dikemas dengan konsep unik bertema piyama, PajamASRun menggabungkan semangat hidup sehat dengan nuansa rileks namun tetap berenergi.

Acara ini menargetkan lebih dari 1.000 peserta dan menawarkan dua kategori jarak, yaitu 5,5K dan 7,5K, sehingga dapat diikuti siapa saja, mulai dari pemula yang ingin mencoba pengalaman baru hingga pelari berpengalaman yang ingin merasakan suasana berbeda.
Konsep piyama dipilih karena mencerminkan bagaimana Ascott selalu erat terkait dengan kenyamanan dan momen beristirahat. Sesuai dengan komitmen untuk menjadi lebih dari sekadar tempat menginap yang
nyaman, Ascott bertekad untuk menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. PajamASRun mewujudkan visi ini dengan menggabungkan semangat olahraga lari dipadukan dengan suasana playful dan rileks khas
piyama, menciptakan pengalaman berbeda dari ajang lari pada umumnya.

Philip Barnes, Country General Manager, The Ascott Limited Indonesia, menyampaikan, “PajamASRun merupakan ajang lari dengan format baru yang kami hadirkan untuk masyarakat. Dengan kategori jarak yang ramah bagi semua kalangan dan tema piyama yang unik, kami ingin menciptakan pengalaman berlari yang menyenangkan dan sejalan dengan identitas Ascott yang menghadirkan pengalaman nyaman dan berkesan bagi setiap tamu. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen kami untuk lebih dekat dengan masyarakat, sambil mendorong gaya hidup sehat yang mudah dijangkau oleh semua orang.”  

Dengan nuansa santai namun tetap meriah, PajamASRun dirancang bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berkumpul dan bersenang-senang bersama keluarga, teman, maupun
kolega. Selain berlari, acara PajamASRun juga akan di warnai oleh rangkaian hiburan dan aktivitas wellness di area acara. Setiap pelari yang mendaftar juga akan menerima race pack dan medali finisher termasuk
tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Selain memberikan keseruan bagi peserta, PajamASRun juga berkomitmen untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan. Donasi dari kegiatan ini akan disalurkan melalui mitra LSM resmi PajamASRun, dengan harapan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi komunitas penerima bantuan.

Pendaftaran telah dibuka dan dibuka hingga 20 November 2025. Peserta juga dapat menikmati paket menginap spesial di berbagai properti Ascott Indonesia yang terintegrasi dengan tiket lari, sehingga pengalaman PajamASRun semakin lengkap dan nyaman. Untuk pembelian tiket dan informasi lebih lanjut terkait PajamASRun, silakan kunjungi www.discoverasr.com atau cek melalui Instagram kami @discoverasrindonesia 

Batamfm – Kapolda Kepulauan Riau Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., memimpin konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada proyek Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Terminal Batu Ampar, Batam. Proyek dengan nilai kontrak Rp75,5 miliar tersebut, berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp30,6 miliar.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada Mei 2024 yang ditindaklanjuti Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri. Setelah dilakukan penyelidikan, perkara dinaikkan ke tahap penyidikan pada Februari 2025. Dalam proses tersebut, penyidik memeriksa puluhan saksi dari unsur penyelenggara negara, pihak penyedia, konsultan, hingga tenaga ahli. Hasil penyidikan menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Penyidik menetapkan tujuh orang tersangka, yaitu: AMU, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), IMA, kuasa KSO penyedia (PT MUS, PT DRB, PT ITR), IMS, Komisaris PT ITR,  ASA, Direktur Utama PT MUS, AHA, Direktur Utama PT DRB,  IRS, Konsultan Perencana, NVU, bagian dari KSO penyedia.

Para tersangka diamankan di Jakarta, Bali, dan Batam pada waktu yang berbeda, kemudian dibawa ke Polda Kepri untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Kepri.

Penyidik juga telah menyita 74 barang bukti yang terdiri dari dokumen kontrak dan laporan bulanan pekerjaan, dokumen pencairan anggaran, perangkat elektronik, perhiasan emas seberat 68,89 gram, logam mulia 85 gram, uang tunai Rp212,7 juta, serta 1.350 dolar Singapura. Selain itu, penyidik masih menelusuri aset lain yang berkaitan dengan perkara ini untuk dimungkinkan dilakukan penyitaan demi memulihkan kerugian negara.

Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bukti keseriusan Polda Kepri dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Kami memastikan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyidik tidak hanya menelusuri aspek keuangan, tetapi juga aspek administrasi dan kebijakan. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang nantinya dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegas Kapolda Kepri.

Lebih lanjut, Kapolda Kepri menyampaikan bahwa penyidik masih terus menelusuri aliran dana dan aset milik para tersangka. “Kami berkomitmen mempercepat proses penyidikan, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Aset-aset lain yang terkait masih kami telusuri untuk dapat disita sebagai upaya pengembalian kerugian negara,” ujar Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes. Pol. Silvester M.M. Simamora, S.I.K., M.H., dalam kesempatan tersebut menjelaskan langkah-langkah penyidikan secara teknis. “Sejak laporan masyarakat kami terima pada Mei 2024, penyidik telah memanggil dan memeriksa puluhan saksi dari unsur penyelenggara negara, penyedia, konsultan, maupun tenaga ahli. Dari rangkaian penyidikan itulah ditemukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara,” jelas Dirreskrimsus Polda Kepri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun, denda hingga Rp1 miliar, serta pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti.

Saat ini penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri masih melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Polda Kepri menegaskan komitmennya bahwa pemberantasan korupsi akan terus dilakukan secara konsisten demi menjaga keuangan negara serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan berbagai transformasi dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah ini dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola, serta mempercepat terwujudnya KPBPB Batam sebagai kawasan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing.

Hal ini dikemukakan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda, Pembahasan Pengembangan Kawasan Batam, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Amsakar menjelaskan, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo dalam dua kali pertemuan dengan BP Batam, Presiden mengarahkan BP Batam untuk fokus pada langkah-langkah strategis yang harus segera diwujudkan.

Langkah ini, dimulai dengan penguatan melalui perubahan tata kelola kelembagaan, dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Perubahan tata kelola ini sangat penting, dan diharapkan BP Batam lebih adaptif dan responsif, mempercepat proses pengambilan keputusan, memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian, serta menyediakan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan adanya perubahan tata kelola ini, BP Batam semakin memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan transformasi organisasi.

"Sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih terarah dan terukur," ujar Amsakar.

Selanjutnya, BP Batam melakukan transformasi pelayanan lahan. Pelayanan lahan kini sudah lebih cepat, sederhana, dan transparan dengan menyempurnakan Land Management System (LMS). Proses perizinan dapat dilaksanakan sepenuhnya digital, dan informasi ketersediaan lahan disajikan secara terbuka.

Perubahan ini, merupakan komitmen BP Batam untuk menghadirkan tata kelola pertanahan yang modern, dan akuntabel.

"Sekaligus menjawab arahan Presiden dalam menyelesaikan persoalan lahan non produktif, agar dapat dimanfaatkan optimal bagi pembangunan dan pengembangan KPBPB Batam," katanya.

Amsakar menambahkan, pelayanan lahan di BP Batam tidak hanya diwujudkan melalui digitalisasi, tetapi juga diperkuat dengan pemutakhiran regulasi.

BP Batam telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan, yang diselaraskan dengan perkembangan kondisi BP Batam dan tata kelola kawasan terkini.

Perka ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pertanahan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, menyempurnakan mekanisme pelayanan, serta mendukung penerapan prinsip keberlanjutan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

"Dengan pemutakhiran tersebut, BP Batam memastikan bahwa pelayanan lahan yang telah ditransformasi melalui LMS memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat di KPBPB Batam," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan sekaligus pimpinan RDP, Andre Rosiade menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung penuh BP Batam dalam melakukan transformasi pelayanan lahan dan pemutakhiran legalitas lahan di Batam.

Disamping itu, Komisi VI DPR RI juga mendukung penuh penerapan sistem LMS BP Batam sebagai bentuk transformasi pelayanan lahan yang transparan, akuntabel dan berbasis sistem,

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Batam, dan memberikan kami optimisme. Bahwa BP Batam saat ini benar-benar bisa melakukan transformasi luar biasa dan Insya Allah akan mendapat hasil yang diharapkan," ujarnya.

Turut hadir dalam RDP, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra; seluruh jajaran Deputi; serta pejabat tingkat II dan III di lingkungan BP Batam. (*)