Batam - Polda Kepri bersama Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan menyeluruh atas peristiwa kebakaran kapal tanker Federal II yang terjadi di galangan kapal PT ASL Marine Shipyard, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, pada Rabu (15/10/2025) sekitar pukul 04.20 WIB.

Peristiwa bermula saat sejumlah pekerja dari PT Rotary Engineer dan PT PTM sedang melakukan pekerjaan panas (hot work) di dalam tangki Cargo Oil Tank (COT) kapal Federal II yang sedang menjalani proses perbaikan. Api tiba-tiba muncul dari dalam tangki dan memicu ledakan yang menyebabkan kebakaran besar di area kerja.

Tim keselamatan perusahaan segera melakukan pemadaman dan evakuasi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.00 WIB, namun kebakaran tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Berdasarkan pendataan yang telah diverifikasi oleh Kepolisian dan Rumah Sakit Bayangkara Batam, terdapat 31 korban dengan rincian sebagai berikut:
• Meninggal dunia: 10 orang (RS. Bhayangkara Batam guna dilakukan Proses identifikasi dan otopsi jenazah)
• Luka-luka: 21 orang
• 7 orang luka berat
• 14 orang luka ringan

Para korban dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Batam, antara lain RS. Mutiara Aini, RS. Elizabeth Sei Lekop, RS. Graha Hermine, dan RSUD Embung Fatimah. Proses identifikasi dan otopsi jenazah dilaksanakan di RS. Bhayangkara Batam.

Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama Polda Kepri dan Kapolresta Barelang meninjau langsung lokasi kejadian serta menjenguk para korban di rumah sakit.

Dalam keterangannya, Kapolda Kepri menyampaikan rasa duka cita mendalam dan menegaskan bahwa Polda Kepri akan mengusut kasus ini secara profesional dan transparan.

“Kami akan menelusuri penyebab pasti kebakaran ini melalui olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Apabila ditemukan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” Ujar Kapolda Kepri.

Saat ini, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Tim gabungan dari Ditreskrimum, Inafis, Labfor Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Barelang telah diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk terhadap manajemen PT ASL Marine Shipyard, subkontraktor, serta petugas keselamatan kerja (safety officer) yang berada di lokasi.

Penyidik juga tengah menelusuri dokumen administrasi tenaga kerja, kontrak kerja subkontraktor, dan penerapan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di perusahaan tersebut.

Berdasarkan laporan internal perusahaan (Fire Incident Report), kebakaran terjadi di area WBT 2S, saat dilakukan pekerjaan pengelasan di dalam tangki.

Sebanyak 21 pekerja masih menjalani perawatan, sementara 10 orang lainnya meninggal dunia. Kapal Federal II sebelumnya juga mengalami kebakaran pada 24 Juni 2025 di lokasi yang sama, yang menyebabkan 9 orang pekerja mengalami luka-luka.

Saat ini situasi di lokasi kejadian telah kondusif. Seluruh korban telah dievakuasi, dan aktivitas di area galangan kapal dihentikan sementara untuk kepentingan penyelidikan.

Polda Kepri terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BP Batam, dan otoritas maritim guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar K3 di industri galangan kapal di wilayah Kepulauan Riau.

Salam Presisi
Bidang Humas Polda Kepri

Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.
Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telp/Fax: 0778-7760038
Twitter: @poldakeprihumas
FB: Humas Polda Kepri
IG: @humaspoldakepri

Malang, 14 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengembangkan program digitalisasi pembiayaan ekosistem sapi perah ke berbagai wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO), OJK menggelar peluncuran tahap pertama Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah di Kantor OJK Malang, Selasa. Hadir dalam peluncuran program ini Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, Bupati Malang M. Sanusi, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya - Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan - Kementerian Keuangan RI Adi Budiarso, perwakilan International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus, dan perwakilan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Switzerland, serta sejumlah pengurus koperasi peternak sapi perah daerah Kabupaten Malang.

Program inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi PROMISE II Impact Project, yaitu program kerja sama antara OJK dan ILO yang berfokus pada peningkatan akses pembiayaan dan perluasan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Indonesia melalui pendekatan ekosistem rantai nilai dan transformasi digital. Melalui kegiatan ini, OJK bersama ILO mendorong penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dalam membangun tata kelola koperasi peternak sapi perah yang efisien, transparan, dan terintegrasi. ERP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai modul penting seperti keanggotaan, penerimaan susu, logistik, keuangan, dan kesehatan hewan, sehingga mendukung efisiensi operasional koperasi dan keterhubungan data antar pelaku ekosistem.

Selanjutnya sistem ERP akan diintegrasikan dengan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) guna membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi peternak sapi perah, khususnya bagi yang tergolong underbanked dan unbankable. Program Prioritas Hasan Fawzi dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat akses keuangan masyarakat di daerah melalui pemanfaatan teknologi. “OJK menempatkan pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal sebagai salah satu prioritas strategis.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha agar masyarakat di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan formal,” ujar Hasan. Menurut Hasan, sistem Enterprise Resource Planning (ERP) bukan hanya alat pencatatan, tetapi solusi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data di seluruh rantai usaha. “Dengan ERP yang terintegrasi dengan PKA, data produksi susu, jumlah ternak terproduktif, konsumsi pakan serta tingkat kesehatan ternak dapat dimanfaatkan sebagai basis penilaian risiko dan kelayakan yang lebih akurat bagi lembaga keuangan yang artinya peternak kecil yang sebelumnya tergolong unbankable kini dapat menjadi bankable,” tambahnya. Menurut, digitalisasi bukan hanya soal teknologi semata, tetapi tentang memberi kesempatan dan menciptakan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Malang H. M. Sanusi dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar dengan dukungan OJK, TPAKD, ILO serta sinergi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan masyarakat peternak, Kabupaten Malang akan mampu menjadi role model nasional digitalisasi ekosistem sapi perah. “Harapan kami, dukungan dari seluruh stakeholders tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi sosial,” ujar Sanusi. Sanusi juga menambahkan bahwa berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, hingga Juni 2025, tercatat populasi sapi perah sebanyak 85.820 ekor dengan total produksi susu sapi perah mencapai 75.568,68 ton. Angka ini menunjukkan bahwa sektor peternakan sapi perah di Kabupaten Malang memiliki skala ekonomi yang sangat besar dan menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 12.051 peternak yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) maupun kelompok ternak rakyat lainnya.

Adi Budiarso juga menyampaikan bahwa Kemenkeu berkomitmen memperkuat ekosistem pembiayaan sektor riil, termasuk peternakan sapi perah, melalui kebijakan yang mendorong akses keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan. “Kami mengajak kita semua untuk berkomitmen. Mari kita wujudkan digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah di Malang yang telah difasilitasi dan diinisiasi oleh OJK sebagai model yang dapat ditiru di daerah lain. Mari kita jadikan program ini bukan hanya proyek, tetapi gerakan bersama untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat,” tegas Adi. Dalam rangkaian kegiatan Kick Off On-Boarding Fase 1 Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah, turut diselenggarakan Focused Group Discussion bertema “Meningkatkan Kualitas Ekosistem Sapi Perah Melalui Akses Keuangan dan Transformasi Digital”, dengan menghadirkan narasumber dari ILO, SECO, Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, dan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS).

Selain itu, peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke industri sapi perah di wilayah Malang untuk meninjau secara langsung implementasi praktik usaha serta mengidentifikasi potensi kerja sama dalam memperkuat perekonomian daerah berbasis teknologi dan inklusi keuangan. Melalui implementasi transformasi digital ekosistem sapi perah berbasis ERP, OJK bersama mitra strategis berkomitmen memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui integrasi data yang terpadu, perluasan akses serta inovasi keuangan digital, dan penguatan daya saing koperasi maupun pelaku UMKM di sektor peternakan nasional.

Dorong Generasi Muda Jadi Kreator dan Inovator di Era Digital

Pekanbaru, 15 Oktober 2025 – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), melalui brand IM3, bekerja sama dengan TikTok Indonesia menggelar Seminar Literasi Digital bertajuk “Go Live Like a Pro” di Universitas Riau (UNRI). Dihadiri lebih dari 700 mahasiswa, kegiatan ini bertujuan mengedukasi generasi muda mengenai peluang di dunia digital serta membekali mereka dengan wawasan dan inspirasi untuk menjadi streamer, affiliator, maupun influencer profesional.

Melalui seminar ini, Indosat ingin mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem digital yang berkembang pesat. Dunia digital kini membuka ruang luas bagi anak muda untuk berkarya, membangun personal branding, hingga menciptakan sumber pendapatan baru. Agus Sulistio, EVP – Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Melalui seminar Go Live Like a Pro di Universitas Riau ini, Indosat berkomitmen untuk terus memberdayakan Indonesia melalui peningkatan literasi digital. Kolaborasi dengan TikTok menjadi langkah nyata kami dalam membantu generasi muda memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif.”

Dalam kegiatan ini, TikTok Indonesia turut berbagi wawasan mengenai fitur live streaming, strategi membangun personal branding, serta tips dan etika menjadi kreator konten yang berdampak positif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini juga memperkenalkan pemanfaatan platform digital TikTok sebagai wadah kreativitas yang didukung oleh jaringan dan teknologi Aivolusi5G dari Indosat. Sugita Arum, Certified Trainer TikTok Indonesia, menambahkan, “Kami percaya literasi digital adalah kunci untuk memberdayakan generasi muda di era digital. Melalui kolaborasi TikTok dan IM3 di seminar Go Live Like a Pro, kami ingin menginspirasi mahasiswa Universitas Riau untuk menggunakan teknologi sebagai sarana berkarya, bukan sekadar konsumsi.

” Selain sesi inspiratif dari praktisi digital dan kreator konten, peserta juga mendapatkan pembekalan praktis seputar strategi membangun personal branding, teknik live streaming yang profesional, serta etika menjadi affiliator dan influencer yang berintegritas dan berdampak positif. Salah satu peserta dari Universitas Riau mengungkapkan, “Kegiatan ini seru dan bermanfaat karena membuka wawasan baru tentang dunia digital. Kami jadi lebih paham cara memanfaatkan AI dan teknologi secara bijak. Tentunya, semua ini harus didukung dengan jaringan yang lancar — dan kami percaya pada IM3.” Seminar ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Indosat untuk memperkuat literasi digital di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa, agar tumbuh menjadi generasi yang kreatif, adaptif, dan produktif di era digital.

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada jalur positif dan termasuk tertinggi di antara negara-negara G20.

Pada kuartal II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12 persen — angka yang menjadi bukti efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.

Airlangga menambahkan, pencapaian ini tidak lepas dari sinergi program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memperkuat ketahanan pangan dan mendorong perputaran ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM lokal.

Program ini juga terbukti membantu jutaan anak sekolah di berbagai provinsi mendapatkan akses gizi yang lebih baik, sekaligus menstimulasi ekonomi rakyat.

Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menjadi tonggak penting dalam pelayanan publik di sektor kesehatan. Dalam waktu kurang dari setahun, program ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 40 juta masyarakat, dengan 36 juta di antaranya telah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Dari sisi energi, kebijakan mandatori biodiesel B40 yang telah diterapkan juga membawa dampak besar terhadap ketahanan energi nasional. Program ini mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor transisi energi hijau di kawasan.

Politisi Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat dan berpihak kepada rakyat.

Dalam satu tahun pertamanya, pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan bahwa visi besar menuju Indonesia berdaulat dan sejahtera bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata yang kini mulai dirasakan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Batam, 13 Oktober 2025. Sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Pulau Batam selama kurang lebih 38 tahun sejak 1987, Panbil Group terus berperan aktif dalam mengembangkan kawasan industri yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Panbil Group untuk mendukung kemajuan perekonomian di Kota Batam. Pengembangan proyek Industri di tiga titik besar wilayah Kota Batam menjadi bukti keseriusan Panbil Group dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi sebanyak 1.3 juta lebih jiwa warga Kota Batam maupun para pendatangnya.

Angka pengangguran di Kota Batam masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kepri menempati posisi kedua tertinggi secara nasional, yakni 6,89 persen. Di Batam, TPT tahun 2024 tercatat sebesar 7,68 persen. Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang yang belum memiliki pekerjaan.

Dari tahun ke tahun Panbil Group hadir di tengah masyarakat Kota Batam untuk memberikan dampak bagi kemajuan ekonomi. Pembangunan Kawasan Industri seluas sekitar 100 hektar di Muka Kuning dilakukan pada tahun 1999 untuk menjawab kebutuhan investor yang mencari lahan usaha strategis di Batam. Kini, Panbil Group melanjutkan ekspansinya melalui Kawasan Industri Muka Kuning Tahap 2. Proses perluasan kawasan ini diajukan ke BP Batam sejak 2015, disetujui pada 2018, dan mulai digarap pada awal 2021. Kawasan ini telah menjadi pusat aktivitas ekonomi besar, menampung lebih dari 20.000 tenaga kerja per tahun 2025, menjadikannya salah satu kawasan industri terbesar dan paling produktif di Batam.

Ekspansi pengembangan kawasan industri Panbil Group dilakukan juga di kawasan industri seluas kurang lebih 100 hektar di Tembesi, Kecamatan Sagulung. Area ini rencananya akan dipergunakan untuk Kawasan Industri yang berfokus pada jenis industri elektronik yang diperkirakan akan membuka peluang kerja yang dapat menyerap sebanyak 30.000 tenaga kerja. Tentu saja hal ini dapat menjadi dampak positif bagi masyarakat Kota Batam dan sekitarnya.  Pihak PT Tanjung Piayu Makmur selaku pengembang juga telah membidik para investor dari Singapura, China, Jepang, Jerman dan Amerika untuk berinvestasi di Kawasan Industri yang dirancang sebagai salah satu Kawasan Industri dengan konsep Eco Low-Carbon Industrial Park atau ramah lingkungan ini.

Selain di Kota Batam, Panbil Group juga melebarkan sayap bisnisnya ke Pulau Tanjung Sauh. Pulau yang terletak sekitar 2 kilometer dari Batam ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2024. KEK Tanjung Sauh dengan luas sekitar 800 hektar ini dikelola PT Batam Raya Sukses Perkasa. Proyek itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 18.000 orang hingga 2030. Hingga tahun 2025 ini, KEK Tanjung Sauh telah berhasil mempekerjakan 817 pekerja baik dari Badan Usaha maupun Pelaku Usaha.

Panbil Group berkomitmen penuh dalam memajukan ekonomi Batam melalui proyek-proyek strategis yang berkelanjutan. Panbil Group secara aktif mendorong penciptaan lapangan kerja baru di tahun-tahun mendatang. Inisiatif ini dirancang dengan harapan dapat memperkuat Batam sebagai pusat industri dan investasi unggulan di Indonesia. Panbil Group terus berupaya membangun masa depan ekonomi Batam yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Jakarta (14/10/2025) – Dalam upaya memperkuat ekosistem kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN. 

Melalui penghargaan bertajuk Satya JKN Award 2025 ini, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa badan usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan JKN bagi seluruh pekerjanya. Kepatuhan tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kepedulian dan komitmen badan usaha dalam melindungi kesehatan pekerja serta mendukung keberlangsungan Program JKN. 

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan. Inilah makna kepatuhan dalam Program JKN, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa (14/10). 

Ghufron menilai, keterlibatan badan usaha dalam Program JKN juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Per 1 Oktober 2025, jumlah kepesertaan Program JKN sudah mencapai 282,7 juta peserta atau 98,6% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pekerja di sektor publik maupun swasta. 

“Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta serta menjaga kesinambungan Program JKN melalui kepatuhan mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi seluruh pekerjanya,” tambah Ghufron.

 Ia menambahkan, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan medis saat dibutuhkan. Di sisi lain, badan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dengan mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya, serta membayarkan iuran secara rutin. 

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus mendorong dan mengajak badan usaha untuk aktif memastikan seluruh pekerjanya terlindungi dalam Program JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus komitmen dalam menjaga kesejahteraan para pekerjanya. 

“Kami percaya, dengan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat,” tutupnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam, Harry Nurdiansyah, turut menghadiri Satya JKN Awards dalam pendampingan badan usaha berkomitmen di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Badan-badan usaha tersebut ialah PT. McDermott Indonesia, PT. Saipem Indonesia, PT. Royal Assetindo, PT. Vitka Farma, dan CV. Multi Metalindo. 

Segmen kepesertaan masyarakat Kota Batam didominasi oleh Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), sedangkan pada Kabupaten Karimun, segmen ini merupakan terbesar ketiga setelah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). 

“Sampai dengan 1 Oktober, persentase UHC kita di angka 97,60% untuk Kota Batam, dan 95,88% untuk Kabupaten Karimun. Angka ini tentunya fluktuatif dan dapat berkembang lebih baik, dengan dukungan penuh seluruh stakeholder yang berperan dalam JKN, serta peran aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa keberlangsungan JKN semakin prima,” kata Harry.

 Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga guna memastikan objektivitas dan transparansi. Terdapat beberapa indikator pada penilaian yang dilakukan yaitu kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU) serta kontribusi dalam program donasi.

OJK DORONG INDUSTRI PERGADAIAN INDONESIA YANG SEHAT, TANGGUH, DAN ADAPTIF

Jakarta, 13 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil, yang berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian (Roadmap Pergadaian) 2025-2030, yang digelar di Jakarta, Senin.

Mahendra Siregar dalam sambutannya, mengatakan pentingnya peran industri pergadaian yang semakin vital dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat luas, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Asta Cita Pemerintah.

“Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata Mahendra.

Peningkatan inklusi keuangan, salah satunya dikontribusikan melalui kehadiran layanan pergadaian yang memberikan akses yang lebih luas bagi banyak individu dan pelaku usaha mikro untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek.
Ia berharap roadmap ini dapat menjadi tonggak sejarah penting bagi industri pergadaian Indonesia, industri yang tidak hanya tumbuh secara finansial, tapi juga berkontribusi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

Sementara itu, Agusman mengatakan bahwa pergadaian telah hadir di tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak didirikannya Bank van Leening oleh VOC pada tahun 1746, yang merupakan cikal bakal industri pergadaian di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK.

“Jadi setelah 279 tahun, hampir 3 abad, baru sekarang ini kita bisa memikirkan dengan baik tentang masa depan industri pergadaian. Kita sangat bersyukur ada Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, inilah undang-undang yang pertama kali menyebutkan secara jelas adanya industri pergadaian,” ujar Agusman.

Kehadiran layanan gadai sangat membantu dalam membuka akses pembiayaan, terutama bagi para pedagang, petani, nelayan, dan usaha mikro lainnya, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengajak industri pergadaian untuk bersama-sama mengatasi mengenai gadai-gadai ilegal, dan OJK tahun ini akan menyiapkan deregulasi yang memudahkan bagi industri pergadaian di tingkat kabupaten dan kota.

Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), Damar Latri Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang telah bekerja keras hingga dapat mewujudkan Roadmap Pergadaian 2025–2030.

“Dengan hadirnya Roadmap Pergadaian 2025–2030, kita memiliki visi dan arah bersama untuk membangun industri pergadaian nasional yang kuat, sehat, dan inklusif,” kata Damar.
Ia mengatakan bahwa PPGI berkomitmen terus mendukung penegakan regulasi terhadap usaha gadai ilegal, serta berharap industri pergadaian di Indonesia semakin maju, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan nasional.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya pelaku usaha gadai di Indonesia, tahun 2025 OJK akan melakukan deregulasi terhadap ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, antara lain dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha gadai yang belum berizin OJK dan penyesuaian rangkap jabatan bagi tenaga penaksir. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha gadai, dan menumbuhkan industri pergadaian semakin besar ke depannya.

Dalam rangkaian peluncuran Roadmap Pergadaian 2025-2030, dilakukan seremonial pemberian izin perusahaan pergadaian kepada PT Gadai Mas Nusantara, dengan lingkup wilayah nasional, yang menandai dimulainya suatu rezim pengaturan yang baru, di mana wilayah usaha pergadaian dapat mencakup lingkup nasional sebagaimana diatur dalam POJK 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Dalam kesempatan ini, OJK juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada stakeholders, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan masukan secara komprehensif dan terlibat dalam proses penyusunan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030, serta berharap secara bersama-sama dapat mengawal implementasinya.

Acara turut dihadiri oleh jajaran pimpinan di bidang PVML OJK, Prof. Rofikoh Rokhim selaku akademisi, perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi terkait, serta perwakilan perusahaan pergadaian.

Batam – Menindaklanjuti aspirasi warga yang disampaikan melalui program Halo Batam di Radio Batam FM beberapa waktu lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait permintaan evaluasi terhadap U-turn di dekat Simpang Calista. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan di lokasi dan menemukan beberapa hal penting terkait kondisi lalu lintas di kawasan tersebut.

Dalam hasil evaluasi, U-turn tersebut berfungsi sebagai jalur putar balik kendaraan, terutama truk kontainer pengangkut barang menuju kawasan industri. Jika U-turn ditutup, truk-truk tersebut akan berputar di Simpang Calista dan berpotensi menyebabkan hambatan serta kemacetan, karena ruang manuver di persimpangan tidak memadai untuk kendaraan berukuran panjang.

Selain itu, Dishub Batam menegaskan bahwa penyebab utama kemacetan di Simpang Calista bukan disebabkan oleh keberadaan U-turn, melainkan karena tingginya volume kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari.

Berdasarkan hasil survei lapangan, Dishub Kota Batam menyampaikan dua poin kesimpulan utama:

• Keberadaan U-turn di dekat Simpang Calista saat ini belum perlu ditutup, karena masih dibutuhkan untuk kelancaran akses kendaraan industri.
• Untuk mengurangi tingkat kemacetan, Dishub Batam akan mengevaluasi kembali pengaturan durasi traffic light di kawasan tersebut, dengan memprioritaskan kaki simpang yang memiliki volume kendaraan lebih padat.

Langkah evaluasi ini merupakan bentuk komitmen Dishub Batam dalam menindaklanjuti masukan masyarakat serta memastikan arus lalu lintas di kawasan industri tetap lancar dan aman. Pihak Dishub juga mengapresiasi partisipasi warga Batam yang aktif menyampaikan saran dan keluhan melalui kanal komunikasi publik, termasuk program Halo Batam di Batam FM, sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan pelayanan transportasi di Kota Batam.

Batam – Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admaji, memberikan penjelasan lengkap terkait berbagai program dan tanggapan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perikanan. Klarifikasi ini disampaikan beliau dalam sesi wawancara langsung di Radio Batamfm dalam Program Halo Batam Hari Jum’at (10/10). Menanggapi ucapan terima kasih sekaligus saran dari warga agar SDM penyuluh di bidang perikanan dapat ditingkatkan. Dalam penjelasannya, Yudi Admaji menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, fokus utama Dinas Perikanan Kota Batam adalah pada bidang budidaya, pemberdayaan masyarakat nelayan, dan industri pengolahan hasil perikanan. “Penangkapan ikan di laut dari 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan provinsi, sementara di atas itu kewenangan pemerintah pusat. Namun masyarakat nelayan di Batam tetap menjadi perhatian kami,” ujar beliau.

Yudi menjelaskan bahwa pihaknya memberikan asuransi perlindungan bagi nelayan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tahun 2025 ini, ada 5.000 nelayan yang menerima perlindungan asuransi, dengan nilai santunan mencapai Rp72 juta jika terjadi kecelakaan saat melaut. Selain itu, jika nelayan meninggal karena sakit, keluarga berhak atas santunan Rp40 juta, dan dua anaknya akan mendapatkan biaya pendidikan hingga sarjana. Tahun depan, kuota perlindungan ini akan ditambah menjadi 6.000 nelayan.

Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu memiliki KTP Batam dan Kartu Usaha Perikanan (Kusuka) yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusuka ini juga dapat digunakan untuk pembelian bahan bakar bersubsidi dan pendaftaran BPJS.
“Nelayan bisa mendaftar melalui kelurahan masing-masing. Kami sudah melatih lurah dan penyuluh agar bisa membantu proses tersebut,” jelas beliau. Selain perlindungan, Dinas Perikanan juga menyalurkan bantuan alat tangkap, seperti mesin perahu, jaring, dan bubu, melalui dua mekanisme: rencana kerja dinas (Renja) dan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD. Bantuan diberikan kepada kelompok nelayan (KUB) yang sudah diverifikasi. “Tahun ini proses verifikasi kelompok sedang berlangsung dan akan segera diserahkan,” tambahnya.

Pada bidang budidaya, Dinas Perikanan juga mengembangkan sistem budidaya air tawar dan laut, terutama di wilayah Galang, Sungai Beduk, dan Batu Aji. Kebutuhan ikan air tawar di Batam seperti lele, nila, dan gurame kini sudah terpenuhi secara lokal, tanpa impor sejak 2009. “Sekarang kita bahkan sudah bisa menyuplai ke Tanjung Pinang,” jelas Yudi. Beliau juga menjelaskan penerapan teknologi biovlog, yakni kolam terpal berukuran kecil yang efisien lahan. “Tahun 2024 kita bantu 79 kolam, dan tahun ini meningkat menjadi 130 kolam aktif,” ujarnya.

Dalam menanggapi pertanyaan dari masyarakat, Yudi juga membuka peluang bagi lembaga seperti pondok pesantren dan yayasan untuk mengajukan bantuan budidaya ikan, asalkan tergabung dalam kelompok pembudidaya (Pokdakan) dengan minimal 10 anggota.
Beliau menilai program ini sejalan dengan program ketahanan pangan nasional, sekaligus mendorong santri untuk produktif. “Bahkan beberapa kelompok sudah memadukan budidaya ikan dengan tanaman hortikultura seperti cabai dan padi. Air kolam yang diganti bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan sangat subur,” terang beliau.

Selain nelayan dan pembudidaya, Dinas Perikanan juga membina kelompok industri kecil menengah (IKM), terutama ibu-ibu yang memproduksi kerupuk ikan dan ikan asap. Tahun ini sudah ada 15–20 kelompok yang menerima bantuan peralatan seperti freezer, spinner, dan pengering. “Harapan kami, ibu-ibu juga bisa membantu ekonomi keluarga dengan mengolah hasil tangkapan suami,” tutur Yudi. Dinas juga membantu proses sertifikasi halal dan izin usaha, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Semua program kelompok ini tetap memerlukan verifikasi lapangan agar tepat sasaran.

Menanggapi saran masyarakat agar jumlah penyuluh ahli perikanan ditambah, Yudi menjelaskan bahwa proses rekrutmen pegawai mengikuti aturan dari BKN dan Kementerian PAN-RB. “Kami sudah mengusulkan penambahan tenaga ahli, termasuk bidang penyakit ikan, budidaya, dan pengujian kualitas air. Namun tetap menunggu persetujuan pusat,” jelasnya. Dinas Perikanan juga telah menjalin kerja sama dengan Balai Karantina, Balai Mutu, dan Balai Benih Budidaya di Setokok, termasuk pemantauan penyakit ikan dan penyediaan benih. “Jika ada kasus penyakit, kami segera turun untuk mengambil sampel dan melakukan penanganan bersama balai terkait,” ujarnya.

Yudi Admaji menegaskan bahwa seluruh program Dinas Perikanan bertujuan memberdayakan dan memandirikan nelayan melalui perlindungan, pembinaan, dan penguatan ekonomi berbasis kelompok. “Kami ingin masyarakat nelayan Batam mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan dalam pengelolaan usaha perikanan,” tutup beliau.

Batam, 13 Oktober 2025 – Aston Inn Gideon Batam mengundang para tamu untuk merayakan semangat Diwali melalui pengalaman kuliner yang memikat dalam acara Feast of Lights. Acara yang akan digelar pada Sabtu, 18 Oktober 2025 ini menghadirkan beragam hidangan autentik bernuansa India yang dirancang untuk mempererat kebersamaan dalam suasana penuh cahaya, warna, dan cita rasa. 

Para tamu akan dimanjakan dengan sajian istimewa seperti Nasi Briyani, Malay-style Chicken Red Sauce, Dal/Dalca, Spicy Lamb Stir-Fry, Pineapple & Bitter Gourd Stir-Fry, Roti Prata, Fish Curry, Masala Omelette, Tandoori Salad, serta minuman segar Mohabbat Ka Sharbat. Dengan harga IDR 165.000 net/orang, acara makan malam spesial ini menjadi kesempatan sempurna untuk menikmati perayaan Diwali bersama keluarga dan kerabat tercinta. 

“Melalui acara ini, kami ingin para tamu tidak hanya menikmati kelezatan hidangan India yang kaya rasa, tetapi juga merasakan makna kebersamaan dan kebahagiaan yang menjadi esensi dari perayaan Diwali. Lebih dari sekadar acara makan malam, ini adalah perayaan budaya yang penuh kehangatan dan kebersamaan.” ujar Fajar Gustami, Head Chef Aston Inn Gideon Batam.

Perayaan Feast of Lights merupakan bagian dari komitmen Aston Inn Gideon Batam dalam menghadirkan pengalaman kuliner yang berkesan, dengan menggabungkan tradisi internasional dan lokal untuk menciptakan momen yang tak terlupakan bagi setiap tamu. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi +62 811 7036 387.