Jakarta, 10 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat optimisme industri perbankan tetap terjaga pada triwulan III-2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global dan domestik. Hal ini tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang berada pada zona optimis sebesar 56, didukung ekspektasi terhadap kinerja perbankan yang kuat serta persepsi risiko yang tetap terkendali.
Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) OJK triwulan III-2026 melibatkan 99 bank responden pada Juli 2026. Responden tersebut mewakili 97,91 persen dari total aset bank umum berdasarkan data Juni 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa hasil SBPO menunjukkan industri perbankan masih optimis terhadap prospek kinerja dan memiliki keyakinan untuk mengelola risiko. Optimisme tersebut tercermin dari proyeksi pertumbuhan kinerja perbankan dan kemampuan bank dalam menjaga risiko tetap terkendali.
Ekspektasi industri perbankan terhadap kondisi makroekonomi pada triwulan III-2026 secara umum terkait dinamika perekonomian dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama berkaitan dengan ekspektasi peningkatan inflasi dan suku bunga acuan global.
Persepsi industri terhadap risiko perbankan tetap berada pada zona optimis. Indeks Persepsi Risiko (IPR) tercatat sebesar 57. Mayoritas responden meyakini kualitas kredit tetap terjaga, Posisi Devisa Netto (PDN) berada pada level rendah dengan aset dan tagihan valuta asing yang lebih besar dibandingkan kewajiban valuta asing (long position), serta risiko likuiditas tetap terjaga.
Responden juga memperkirakan alat likuid perbankan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tetap tumbuh pada triwulan III-2026. Pertumbuhan DPK yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit turut mendorong peningkatan net cashflow perbankan.
Dari sisi kinerja, industri perbankan tetap menunjukkan optimisme yang kuat. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) tercatat sebesar 83 atau berada pada zona optimis. Responden memperkirakan kredit tetap tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kredit serta ekspansi kredit melalui pipeline yang tersedia.
Industri Pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling mendominasi penyaluran kredit perbankan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 16,85 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juli 2026. Responden memproyeksikan sektor tersebut tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan kredit ke depan.
Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan DPK tetap tumbuh pada triwulan III-2026. Perbankan terus mengoptimalkan penghimpunan sumber dana untuk menopang ekspansi kredit sekaligus menjaga likuiditas.
Perbankan Mencermati Ketidakpastian Global
Seluruh responden bank umum menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap perkembangan kondisi global yang berpotensi berlangsung dalam jangka waktu panjang (prolonged) dan bahkan dapat disertai risiko pemburukan yang lebih dalam. Responden menilai dinamika tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap prospek dan kinerja perekonomian nasional ke depan.
Di tengah dinamika tersebut, berbagai indikator utama sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, hingga saat ini tetap menunjukkan kinerja dan ketahanan yang terjaga. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap positif, permodalan yang kuat, serta likuiditas yang memadai di tengah dinamika dan ketidakpastian perekonomian global maupun domestik.
Namun demikian, keberlanjutan kinerja perbankan memerlukan dukungan ekosistem ekonomi yang sehat, stabil, dan kondusif agar fungsi intermediasi perbankan dapat terus berjalan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus dijaga melalui berbagai upaya yang mendukung stabilitas, produktivitas, dan peningkatan daya saing. Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat, perbankan diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Tentang SBPO
OJK melaksanakan SBPO secara triwulanan untuk memperoleh gambaran mengenai arah perekonomian, persepsi industri terhadap risiko perbankan, serta arah dan tendensi bisnis perbankan pada triwulan mendatang. SBPO menghasilkan Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP), yaitu indeks komposit yang menunjukkan persepsi industri dengan rentang nilai 1 sampai dengan 100. Nilai indeks di atas 50 menunjukkan persepsi optimis, nilai 50 menunjukkan persepsi stabil, sedangkan nilai di bawah 50 menunjukkan persepsi pesimis.
IBP terdiri atas tiga subindeks, yaitu Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR), dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK). Selain ketiga indeks tersebut, SBPO juga menghasilkan informasi mengenai isu yang berkembang di industri perbankan serta berbagai faktor yang dinilai dapat memengaruhi kinerja perbankan.
Secara historis, hasil SBPO relatif cukup akurat dalam memprediksi arah sejumlah indikator makroekonomi maupun perbankan di Indonesia.
Laporan hasil SBPO Triwulan III-2026 lebih lengkap dapat dilihat pada website OJK (www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/survei-perbankan).
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengoptimalkan pencarian terhadap delapan orang yang masih dalam pencarian setelah kapal cepat KM Arupadatu 1 dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten. Memasuki hari ketiga operasi pencarian, Polri kembali mengerahkan kekuatan personel dan sarana untuk memperluas penyisiran di wilayah yang diduga menjadi lokasi keberadaan kapal tersebut. Sedikitnya 59 personel Polri dilibatkan dalam operasi SAR gabungan. Kekuatan tersebut dipimpin langsung oleh Dirpolairud Polda Banten Kombes Pol Eko Hartanto, S.I.K., M.H., yang turut berada di tengah laut menggunakan KP Sanjaya-7017 untuk memimpin sekaligus memantau langsung proses pencarian. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pada hari ketiga pencarian, Polri terus memperkuat operasi dengan mengerahkan personel dan sarana yang dimiliki. "Memasuki hari ketiga, Polri terus mengoptimalkan pencarian delapan orang yang masih dalam pencarian setelah KM Arupadatu 1 hilang kontak. Sedikitnya 59 personel Polri dikerahkan dan kekuatan di lapangan dipimpin langsung oleh Dirpolairud Polda Banten Kombes Pol Eko Hartanto yang turut berada di tengah laut bersama anggota menggunakan KP Sanjaya-7017. Personel Polri juga memperkuat KN SAR Tetuka milik Basarnas,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
KP Sanjaya-7017 telah terlibat dalam pencarian sejak hari kedua dan kembali dikerahkan pada hari ketiga. Kapal tersebut menjadi salah satu kekuatan utama Polri dalam menyisir wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi keberadaan KM Arupadatu 1. Pada Kamis pagi, personel KP Sanjaya-7017 terlebih dahulu melaksanakan briefing di atas kapal. Sekitar pukul 08.00 WIB, kapal kemudian bergerak bersama KN SAR Tetuka menuju wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau untuk melanjutkan pencarian. Dalam pelaksanaan operasi, KP Sanjaya-7017 membawa 36 personel yang terdiri atas 27 awak kapal, 5 personel Ditpolairud Polda Banten, 2 personel Basarnas dan 2 awak media. Sementara itu, KN SAR Tetuka juga diperkuat tiga personel Ditpolairud Polda Banten untuk mendukung pelaksanaan pencarian di sektor yang telah ditentukan. Keterlibatan personel Polri pada dua unsur tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian. Setiap unsur ditempatkan pada sektor operasi yang telah ditentukan sehingga penyisiran dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu.
Pada hari ketiga, Basarnas Banten membagi wilayah operasi menjadi enam sektor pencarian dengan total luas mencapai 2.483 nautical mile square (NM²). KP Sanjaya-7017 melaksanakan pencarian pada sektor B yang dibagi menjadi delapan sub-sektor, yakni B1 hingga B8. Sementara KN SAR Tetuka melaksanakan pencarian pada sektor C yang juga dibagi menjadi delapan sub-sektor, C1 hingga C8. Pembagian sektor tersebut dilakukan untuk memastikan wilayah pencarian dapat disisir secara sistematis dan mengurangi kemungkinan adanya area yang terlewat. "Pencarian dilakukan secara sistematis berdasarkan sektor dan koordinat dengan mempertimbangkan posisi terakhir kapal, arah angin, arus, gelombang, cuaca dan perkembangan informasi di lapangan. Setiap unsur bekerja sesuai kemampuan masing-masing dan saling memperkuat dalam satu operasi SAR gabungan,” jelas Trunoyudo.
Dalam proses penyisiran, personel melakukan pengamatan terhadap berbagai kemungkinan petunjuk, termasuk keberadaan korban, benda atau bagian kapal, perlengkapan keselamatan maupun tanda-tanda lain yang dapat membantu menentukan posisi KM Arupadatu 1. Operasi hari ketiga melibatkan lebih dari 280 personel gabungan dari berbagai unsur. Selain Polri dan Basarnas, pencarian juga melibatkan TNI, Bakamla, KSOP, BPBD, unsur kewilayahan, potensi SAR, nelayan, masyarakat, media serta keluarga korban. Berbagai sarana pencarian dan pendukung turut dioptimalkan untuk memperluas jangkauan operasi, mulai dari kapal SAR, kapal patroli, RIB, dukungan udara, drone thermal, sarana medis, komunikasi hingga kendaraan pendukung di darat. "Polri berkolaborasi dengan Basarnas, TNI, Bakamla, KSOP, BPBD dan seluruh potensi SAR lainnya. Lebih dari 280 personel gabungan serta berbagai sarana pencarian dan pendukung dikerahkan pada hari ketiga. Seluruh kekuatan tersebut dioptimalkan untuk memperbesar peluang menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian,” kata Trunoyudo.
Operasi pencarian dilakukan dalam kondisi yang tidak mudah. Cuaca di wilayah operasi dilaporkan berawan tebal hingga berkabut, dengan angin sekitar 15 knot dan gelombang yang pada sejumlah wilayah operasi dapat mencapai 2,5–4 meter. Selain faktor cuaca, luasnya wilayah pencarian, perubahan arus dan kondisi laut juga menjadi tantangan bagi seluruh personel SAR. Pencarian berlangsung di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Karena itu, keselamatan personel menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap pergerakan unsur SAR. Kondisi aktivitas gunung api dan situasi perairan terus diperhatikan serta dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki kewenangan. “Kami memahami ada keluarga yang menunggu kepastian. Karena itu, pencarian akan terus dilakukan secara maksimal, terukur dan terpadu dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personel yang berada di lapangan,” tegas Trunoyudo.
Selain operasi pencarian, Polri juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian kejadian sebelum KM Arupadatu 1 hilang kontak. Subditgakkum Ditpolairud Polda Banten pada Rabu malam telah melakukan pendalaman dan meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk pemilik kapal, pekerja galangan kapal serta pihak yang berkaitan dengan proses docking dan perbaikan kapal. Penyelidikan tersebut dilakukan secara paralel dengan operasi SAR. Fokus utama Polri saat ini tetap pada upaya menemukan delapan orang yang masih dalam pencarian. Polri juga mengimbau masyarakat, nelayan maupun pihak lain yang mengetahui informasi mengenai keberadaan KM Arupadatu 1 atau delapan orang yang dicari agar segera menyampaikannya kepada petugas. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pencarian secara mandiri, khususnya dengan memasuki wilayah operasi atau perairan sekitar Gunung Anak Krakatau tanpa koordinasi dengan petugas SAR. "Kami mengajak masyarakat untuk membantu melalui koordinasi dengan petugas. Jika memiliki informasi, segera sampaikan kepada Basarnas, Polri atau aparat berwenang. Jangan mengambil tindakan sendiri, karena kondisi laut dan kawasan Gunung Anak Krakatau memiliki risiko yang harus diperhitungkan,” pungkas Trunoyudo.
Jakarta, 9 September 2026. Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto mengambil sumpah jabatan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.
Pelantikan dilakukan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyesuaian Nomenklatur Jabatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Agustus 2026.
Sarjito sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI.
Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, Sarjito akan resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-Undang 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Undang-Undang P2SK telah memperluas tugas OJK dengan menambahkan pengaturan dan pengawasan kegiatan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).
Sesuai Undang-Undang dimaksud BMKS merupakan sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk derivatifnya. Penyelenggaraannya didukung ekosistem pendanaan, instrumen keuangan berbasis digital dengan mekanisme harga, mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko yang diatur dan diawasi OJK.
Pembentukan BMKS diarahkan untuk menciptakan harga acuan Indonesia, memperkuat hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan daya saing, memperkuat perekonomian nasional, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait dua hal. Pertama, RPOJK yang mengatur proses peralihan dan RPOJK yang mengatur penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.
Selain itu, OJK juga telah melengkapi struktur organisasi dengan SDM terbaik serta anggaran yang memadai di bidang BMKS.
“Selanjutnya, OJK akan terus melakukan persiapan-persiapan sehingga harapan kita semua nanti di 1 Januari 2027 sudah bisa berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33,” kata Friderica.
Sementara itu, Sarjito mengatakan bahwa tugas KE BMKS sesuai UU P2SK antara lain adalah untuk menciptakan harga acuan Indonesia untuk mineral dan komoditas strategis.
Menurutnya, sebagai penghasil mineral terbesar di dunia terutama nikel dan berbagai komoditas strategis lainnya, Indonesia seharusnya bisa menentukan harga komoditas tersebut.
“Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadikan bursa kita menjadi reference. At the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker,” kata Sarjito.
Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung keberadaan bursa mineral dan komoditas strategis tersebut.
Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Asap Karhutla Selimuti 14 Daerah di Sumut, Pemprov Siapkan Skema PJJ
MEDAN — Sebaran asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dilaporkan telah menyelimuti sedikitnya 14 daerah di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Kondisi ini memicu penurunan kualitas udara yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan mulai menyiapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa sekolah di wilayah yang terdampak parah.
Langkah antisipasi ini disiapkan untuk memastikan keselamatan serta kesehatan para siswa agar tidak terpapar kabut asap secara langsung selama proses belajar-mengajar berlangsung. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memantau perkembangan indeks kualitas udara sekaligus mempercepat upaya pemadaman titik api di kawasan karhutla.
Sumber: CNN Indonesia
Jakarta, Indonesia, 7 September 2026 – Ascott Indonesia, bagian dari The Ascott Limited (Ascott), perusahaan perhotelan global yang berkantor pusat di Singapura dan dimiliki sepenuhnya oleh CapitaLand Investment Limited (CLI), memperkuat kemitraan strategis jangka panjangnya dengan PT Indonesian Paradise Property Tbk beserta perusahaan afiliasinya melalui perjanjian baru berdurasi 30 tahun yang mencakup sejumlah properti dalam portofolio grup.
Perjanjian tersebut mencakup tujuh properti dengan total 849-unit yang tersebar di Indonesia. Hal ini semakin menegaskan komitmen jangka panjang kedua perusahaan untuk memperkuat portofolio dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia.
Melalui anak perusahaan dan perusahaan properti afiliasinya, PT Indonesian Paradise Property Tbk saat ini bermitra dengan Ascott dalam pengelolaan sembilan properti dengan total sekitar 1.310 unit, menjadikannya salah satu mitra strategis terbesar Ascott di Indonesia. Perjanjian terbaru ini mencerminkan keyakinan kedua perusahaan terhadap kemitraan yang telah terjalin sekaligus menjadi landasan yang kuat bagi perluasan kolaborasi dan pertumbuhan portofolio ke depannya.
Sepanjang perjalanan kemitraannya dengan PT Indonesian Paradise Property Tbk, Ascott telah mengelola sembilan properti dalam portofolio PT Indonesian Paradise Property Tbk, yang mencakup sekitar 1.310 unit di berbagai wilayah Indonesia. Properti-properti tersebut meliputi Harris Hotel Kuta Tuban Bali dengan 148 kamar; Harris Resort Waterfront Batam dengan 310 kamar; Harris Hotel Batam Center dengan 171 kamar; Harris Suites fX Sudirman Jakarta dengan 144 kamar; Pop! Hotel Sangaji Yogyakarta dengan 151 kamar; Maison Aurelia Sanur, Bali by Préférence dengan 42 kamar; Yello Hotel Kuta Beachwalk Bali dengan 147 kamar; Beachwalk Residence dengan 22 unit; serta Citadines Antasari Jakarta dengan 175 kamar. Secara keseluruhan, portofolio ini mencakup beragam tipologi properti dan segmen wisatawan di berbagai destinasi perkotaan dan wisata utama di Indonesia.
Melalui perjanjian terbaru ini, tujuh dari sembilan properti tersebut akan melanjutkan kemitraannya dengan Ascott dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. Kesepakatan ini mencerminkan kepercayaan yang telah terjalin antara Ascott dan PT Indonesian Paradise Property Tbk selama bertahun-tahun, sekaligus memperkuat komitmen bersama kedua perusahaan terhadap kinerja jangka panjang dan pengembangan portofolio secara berkelanjutan.
Philip Barnes, Country General Manager, Ascott Indonesia, mengatakan, “Kemitraan jangka panjang merupakan bagian penting dari pertumbuhan Ascott di Indonesia. Hubungan kami dengan PT Indonesian Paradise Property Tbk dibangun atas komitmen bersama untuk menghadirkan pengalaman menginap berkualitas sekaligus memperkuat kinerja jangka panjang setiap aset. Perjanjian ini mencerminkan optimisme bersama terhadap masa depan sektor perhotelan Indonesia serta memberikan landasan yang kuat bagi kami untuk terus bertumbuh bersama dalam beberapa dekade mendatang.”
Sebagai bagian dari kemitraan ini, Ascott dan PT Indonesian Paradise Property Tbk juga akan menjalankan sejumlah inisiatif peningkatan dan renovasi pada properti prioritas, termasuk Harris Hotel Batam Center dan Harris Suites fX Sudirman Jakarta. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi kedua properti di pasar, mendukung kinerja jangka panjang, serta meningkatkan pengalaman menginap para tamu secara keseluruhan.
“Perpanjangan perjanjian untuk 30 tahun mendatang mencerminkan keyakinan kami terhadap Ascott sebagai mitra strategis, sekaligus terhadap potensi jangka panjang sektor perhotelan Indonesia. Dengan memadukan kekuatan Paradise Indonesia dalam mengembangkan destinasi gaya hidup ikonis dan keahlian global Ascott di bidang perhotelan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas aset, menghadirkan pengalaman tamu yang semakin baik, serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan,” ujar Anthony P. Susilo, Komisaris PT Indonesian Paradise Property Tbk.
Berlandaskan kepercayaan yang tumbuh selama kemitraan jangka panjang ini, perjanjian yang diperbarui tersebut kembali menegaskan komitmen bersama Ascott dan PT Indonesian Paradise Property Tbk untuk memperkuat kinerja aset, meningkatkan pengalaman tamu, serta menciptakan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang. Landasan ini akan terus menjadi pedoman bagi kedua perusahaan dalam mempererat kolaborasi dan menjajaki berbagai peluang pertumbuhan di Indonesia pada masa mendatang.
Emas telah lama menjadi salah satu pilihan investasi yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selain relatif mudah dipahami, emas juga kerap digunakan sebagai instrumen untuk menjaga nilai aset, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi. Kini, investasi berbasis emas juga dapat dilakukan melalui pasar modal dengan hadirnya Exchange Traded Fund (ETF) Emas.
Produk ini memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), tanpa perlu membeli maupun menyimpan emas fisik secara langsung. Secara global, ETF Emas bukan merupakan produk baru dan telah lama diperdagangkan di berbagai bursa dunia sebagai salah satu alternatif investasi berbasis emas. Kehadirannya di Indonesia memperluas pilihan investasi masyarakat dengan menggabungkan karakteristik investasi emas dan kemudahan transaksi di pasar modal.
Berbeda dengan layanan jual beli emas digital, ETF Emas merupakan reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga investor dapat membeli dan menjualnya melalui perusahaan sekuritas selama jam perdagangan Bursa. Untuk berinvestasi pada ETF Emas, investor cukup memiliki rekening efek pada perusahaan sekuritas.
Secara sederhana, dana yang dihimpun dari investor dikelola oleh Manajer Investasi dan ditempatkan terutama pada aset berbasis emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan karakteristik tersebut, pergerakan nilai ETF Emas pada umumnya mengikuti pergerakan harga emas. Ketika harga emas meningkat, nilai ETF Emas berpotensi ikut naik, dan sebaliknya, ketika harga emas menurun, nilainya juga dapat mengalami penurunan.
Bagi investor, ETF Emas menawarkan kemudahan karena tidak perlu memiliki dan menyimpan emas fisik secara langsung. Dengan demikian, investor tidak perlu memikirkan kebutuhan penyimpanan maupun risiko kehilangan emas fisik, namun tetap dapat memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui produk yang diperdagangkan di Bursa.
Pelaksana Harian (P.H.) Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 BEI Edwin Hartanto mengatakan bahwa kehadiran ETF Emas merupakan bagian dari upaya BEI untuk menghadirkan pilihan investasi yang semakin beragam sekaligus mendukung pendalaman pasar modal Indonesia. “Melalui ETF Emas, masyarakat dapat berinvestasi emas dengan cara yang praktis melalui pasar modal. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal bahwa pilihan investasi di Bursa tidak hanya saham, tetapi juga berbagai instrumen lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing”.
"ETF Emas diharapkan menjadi alternatif investasi yang mudah diakses oleh masyarakat, memberikan eksposur terhadap pergerakan harga emas melalui mekanisme perdagangan yang transparan, efisien, dan berada dalam ekosistem pasar modal Indonesia. Kehadiran produk ini juga menjadi langkah penting dalam memperkaya pilihan investasi bagi masyarakat sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan nasional," lanjut Edwin.
Selain praktis, ETF Emas juga menawarkan transparansi karena harganya terbentuk melalui mekanisme perdagangan di Bursa dan dapat dipantau secara langsung selama jam perdagangan. Investor juga dapat membeli maupun menjual ETF Emas secara real-time sesuai dengan kondisi pasar.
Produk ini juga dapat menjadi salah satu pilihan untuk diversifikasi portofolio, yaitu dengan menyebarkan investasi ke beberapa jenis aset agar tidak bergantung pada satu instrumen saja. Hal ini relevan karena pergerakan harga emas dalam kondisi tertentu dapat berbeda dengan instrumen investasi lainnya.
Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah, ETF Emas juga dapat menjadi pilihan. Produk ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VIII/2025 tentang ETF Syariah Emas. Dalam ketentuannya, setiap unit penyertaan ETF Syariah Emas didukung oleh emas fisik yang disimpan secara khusus, sehingga tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Selain itu, pengembangan ETF Emas juga telah didukung oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi tersebut membuka jalan bagi penerbitan ETF Emas di Indonesia dan memberikan landasan hukum bagi pengembangan produk ini. Hal ini menunjukkan bahwa industri menyambut positif kehadiran ETF Emas sebagai pilihan investasi baru bagi masyarakat.
Meski menawarkan berbagai kemudahan, ETF Emas tetap merupakan instrumen investasi yang nilainya mengikuti pergerakan harga emas. Karena itu, investor perlu memahami karakteristik produk, tujuan investasi, dan profil risiko sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
Saat ini, investor dapat memilih dari lima produk ETF Emas yang tersedia, yaitu (1) Reksa Dana Syariah Premier ETF Gold Sharia Indonesia (XGLD) yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Investment Management; (2) Reksa Dana Syariah Trimegah Syariah ETF Emas (XTRA) yang diterbitkan oleh PT Trimegah Asset Management; (3) Reksa Dana Syariah Mandiri ETF Emas (XMES) yang diterbitkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi; (4) Reksa Dana Syariah BRI MI Gold ETF Syariah (XDES) yang diterbitkan oleh PT BRI Manajemen Investasi; dan (5) Reksa Dana Syariah Syailendra ETF Sharia Gold (XSGO) yang diterbitkan oleh PT Syailendra Capital.
Kehadiran ETF Emas menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia terus berkembang dengan menghadirkan berbagai pilihan investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kini, investor tidak hanya dapat berinvestasi pada saham, tetapi juga memiliki alternatif untuk memperoleh eksposur terhadap harga emas melalui mekanisme perdagangan yang transparan dan efisien di Bursa.
Ingin mengenal lebih jauh tentang ETF Emas dan berbagai pilihan investasi lainnya di pasar modal? Kunjungi https://www.idx.co.id/id/produk/exchange-traded-fund-etf/ atau ikuti media sosial resmi Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan informasi dan edukasi investasi terbaru
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila data desil kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan DTSEN terus diperbarui agar mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
“Prinsipnya, data itu harus terus diperbarui. Kalau masyarakat merasa datanya tidak sesuai, pemerintah membuka ruang untuk dilakukan koreksi,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin secara tepat dalam data dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.
“Kalau ada masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai, silakan disampaikan untuk dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Menurut Saifullah, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas data.
“Data itu harus terus diperbarui sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah juga memberikan dukungan anggaran untuk memperbaiki kualitas DTSEN. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada BPS pada 2026, antara lain untuk perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus ekonomi.
“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini,” ungkapnya.
Purbaya menilai perbaikan data memiliki manfaat strategis karena DTSEN menjadi salah satu dasar berbagai kebijakan pemerintah.
“Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu sangat penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin bagus,” ujarnya.
Purbaya menekankan kualitas data diperlukan agar kebijakan subsidi maupun bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pembukaan akses koreksi tersebut menunjukkan pemerintah tidak menjadikan data sebagai sesuatu yang bersifat statis. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi sehingga kesalahan pencatatan maupun perubahan kondisi ekonomi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemutakhiran.
Dengan DTSEN yang semakin akurat, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bansos.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat efektivitas belanja negara, meningkatkan akuntabilitas program perlindungan sosial, dan memastikan manfaat kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama sekaligus mempercepat pendistribusian bantuan kapal bagi nelayan.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat aktivitas ekonomi pesisir, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.
Perkembangan program strategis sektor kelautan tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kedua menteri melaporkan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama dan penyaluran bantuan kapal bagi nelayan kepada Presiden.
“Keduanya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pembangunan 100 pertama Kampung Nelayan serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan,” ujar Teddy.
Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk menciptakan lingkungan pesisir yang lebih layak, produktif, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Teddy menambahkan, bantuan kapal merupakan bentuk penguatan kapasitas nelayan agar memiliki sarana yang lebih memadai dalam menjalankan aktivitas melaut.
“Pendistribusian bantuan kapal menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah,” katanya.
Program tersebut mulai mendapat dukungan di berbagai daerah. Di Gorontalo Utara, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan di 16 titik kawasan pesisir. Fasilitas yang disiapkan antara lain dermaga, tambatan perahu, pabrik es, ruang penyimpanan dingin, balai pelatihan, sentra kuliner, hingga bengkel nelayan.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Deisy Sandra Maryana Datau mengajak masyarakat mendukung penuh realisasi program tersebut.
“Jika ada kendala, diharapkan dapat dimusyawarahkan untuk menemukan solusi, sebab KNMP di 16 titik di daerah ini adalah berkah bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, dua Kampung Nelayan Merah Putih juga akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
Dengan pembangunan infrastruktur dan pendistribusian bantuan kapal yang berjalan beriringan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan berkembang menjadi pusat ekonomi pesisir yang memperkuat produktivitas, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan.
Surabaya, 4/9/2026 – BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta JKN melalui Customer eXcellence 126 (CX126), yang dirancang untuk mengukur implementasi customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selain itu, juga mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi pembelajaran dan diterapkan secara lebih luas.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, mengatakan bahwa perkembangan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik membuat pengalaman peserta menjadi bagian penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik. Baginya di era keterbukaan informasi, customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik, Jumat (4/9).
"Oleh karena itu, kita harus adaptif dalam memahami ekspektasi peserta serta tanggap memberikan solusi. Peserta tidak hanya membutuhkan layanan yang dapat diakses, tetapi juga kepastian informasi dan kualitas pelayanan yang konsisten, baik ketika berinteraksi melalui Kantor Cabang maupun kanal layanan seperti Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA, dan kanal digital lainnya,” kata Pujo.
CX126 menjadi salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk membangun standar pelayanan yang berorientasi pada prinsip Mudah, Cepat, Setara, dan Solutif. Menurut Pujo, CX126 tidak sekadar mencari Kantor Cabang dengan performa terbaik, tetapi juga melihat faktor yang membentuk keunggulan pelayanan agar dapat direplikasi di Kantor Cabang lainnya.
“Keberhasilan di satu Kantor Cabang harus menjadi inspirasi bagi Kantor Cabang lainnya. Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” ujar Pujo.
Pujo menjelaskan, CX126 menggunakan pendekatan penilaian yang komprehensif melalui delapan pilar, yaitu Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture. Selain itu, penilaian juga melibatkan Voice of Customer untuk memastikan pengalaman peserta menjadi bagian dari pengukuran kualitas pelayanan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan wujud nyata kehadiran Program JKN yang langsung dirasakan oleh peserta. Menurutnya, kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses, serta kepastian solusi akan menentukan pengalaman peserta sekaligus membangun kepercayaan terhadap Program JKN.
“Pelayanan unggul hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bergerak dalam satu arah, bekerja dengan standar yang sama, serta menempatkan kebutuhan peserta sebagai orientasi utama. CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan,” tegas Stevanus.
Hasil asesmen tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipantau keberlanjutannya. Stevanus mengatakan bahwa melalui CX126, BPJS Kesehatan mendorong agar praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi dan menjadi standar bersama di seluruh Kantor Cabang.
"Dengan demikian, keberhasilan Program JKN tidak hanya dilihat dari capaian masing-masing Kantor Cabang, tetapi dari kemampuan organisasi menghadirkan pengalaman pelayanan yang semakin konsisten bagi seluruh peserta JKN. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika setiap peserta JKN, di mana pun berada, merasakan layanan yang semakin mudah, cepat, setara, dan dapat diandalkan,” kata Stevanus.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menambahkan, keunggulan pelayanan tidak ditentukan oleh besar kecilnya Kantor Cabang, lokasi, maupun tingkat tantangan yang dihadapi. Keunggulan lahir ketika kepemimpinan, proses, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya pelayanan bergerak dalam satu arah.
Jakarta, 6 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi tentang pentingnya masyarakat memiliki dana pensiun dalam menghadapi masa purnabakti.
Acara pencanangan digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya, Direktur Operasional PT TASPEN (Persero) Tribuna Phitera Djaja, Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffrey Manulang, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Tondi Suradiredja, dan Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Abdul Hadi.
Pencanangan Bulan Dana Pensiun juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang yang diinisiasi oleh OJK serta didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan lebih lanjut untuk membangun ketahanan finansial masyarakat pada masa pensiun.
“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Friderica.
Friderica menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan dana pensiun sejak dini.
“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” kata Friderica.
Mengenai pengembangan industri dana pensiun, Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan dana pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio (rasio penggantian pendapatan untuk pensiun) pada seluruh pilar sistem pensiun melalui kerja sama antarpemangku kepentingan.
“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK. Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.
Menurutnya, persiapan pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi biaya hidup yang tinggi pada usia lanjut, khususnya biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari yang terus dipengaruhi inflasi. Masa hidup setelah pensiun juga dapat berlangsung selama puluhan tahun, sehingga dana yang terkumpul perlu dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan.
Urgensi tersebut semakin kuat seiring perubahan struktur demografi Indonesia. BPS menyatakan bahwa sejak 2021 Indonesia telah memasuki fase ageing population, dengan sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan penduduk lanjut usia. Kondisi ini dapat menjadi peluang apabila lansia tetap sehat, produktif, dan mandiri. Namun, tanpa kesiapan finansial yang memadai, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dapat menambah beban keluarga, kebutuhan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan, serta memberikan tekanan terhadap perekonomian.
Dukungan Pemerintah
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari kolaborasi untuk memperkuat perlindungan sosial dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur demografi Indonesia.
“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya. Mereka tidak tergantung dari para pekerja yang produktif,” kata Yassierli.
Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen di antaranya berada di sektor informal. Besarnya proporsi pekerja informal tersebut menjadi perhatian Pemerintah dalam mendorong peningkatan kepesertaan program perlindungan sosial agar manfaat perlindungan dapat menjangkau seluruh kelompok pekerja.
Menurut Yassierli, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan dan pada tahun ini memiliki paket pelatihan yang menjangkau lebih dari 300 ribu orang. Hal tersebut juga sejalan dengan semangat “Muda Berkarya” dalam tema Bulan Dana Pensiun 2026, yang menurutnya mensyaratkan tenaga kerja untuk memiliki kompetensi agar dapat terus produktif.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan bahwa persiapan masa purnabakti perlu dilakukan sejak seseorang masih aktif bekerja agar tetap dapat menjalani masa pensiun secara produktif.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.
Rini juga menyambut baik pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan masa depan.
“Mari kita jadikan semangat muda berkarya bukan hanya sebagai tema kegiatan, tetapi sebagai pengingat kita, bahwa kita akan terus berkarya terus, sambil kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tegas Rini.
Bulan Dana Pensiun
Selama satu bulan penuh, para penyelenggara program pensiun akan melaksanakan lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah. Kegiatan tersebut meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, serta program perluasan kepesertaan yang menargetkan pekerja formal dan informal, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh masih perlunya peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun sebagaimana tergambar dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Survei tersebut menjadi salah satu landasan OJK dalam menyusun program edukasi, memperluas akses keuangan, dan memperkuat pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Friderica menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus dana pensiun, tingkat literasinya masih berada di kisaran 22 persen. Tantangan selanjutnya adalah mendorong pengetahuan masyarakat mengenai dana pensiun menjadi tindakan nyata untuk mempersiapkan masa pensiun.
Pada saat yang sama, replacement ratio, yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima setelah pensiun dan penghasilan sebelum pensiun, masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mempertahankan standar hidup yang layak setelah tidak lagi aktif bekerja.
Peningkatan kesejahteraan pada masa pensiun membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah, regulator, pemberi kerja, penyelenggara program pensiun, asosiasi, dan masyarakat. Pemerintah berperan membangun kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, fiskal, perpajakan, dan pengelolaan aparatur yang mendukung. Sementara itu, industri perlu menyediakan program pensiun yang transparan, mudah diakses, dikelola secara prudent, serta berorientasi pada kepentingan peserta.
Selain memberikan perlindungan pada masa purnabakti, industri dana pensiun memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, pembiayaan sektor produktif dan prioritas pembangunan, serta ketahanan ekonomi nasional.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun untuk mempertahankan kesejahteraan setelah pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan pada hari tua, menyisihkan penghasilan sedini mungkin, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai dengan kebutuhan. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
