Banda Aceh, Distribusi bantuan sembako bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan signifikan hingga akhir Desember 2025. Pemerintah pusat dan daerah bersama unsur TNI, Polri, serta berbagai lembaga kemanusiaan memastikan penyaluran bantuan berjalan merata dan tepat sasaran, seiring masuknya fase pemulihan pascabencana.
Berdasarkan data pemberitaan terkini, bantuan yang disalurkan mencakup beras, minyak goreng, gula, mie instan, air bersih, susu, serta kebutuhan dasar lainnya. Bantuan tersebut dikirimkan melalui jalur darat, laut, dan udara untuk menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Intensitas distribusi ditingkatkan guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah terdampak.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan bantuan logistik tersedia secara berkelanjutan. Selain pemerintah daerah, peran aparat keamanan dan relawan juga menjadi faktor penting dalam kelancaran distribusi bantuan.
“Distribusi sembako saat ini kami tingkatkan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. Fokus utama pemerintah adalah keselamatan warga dan percepatan pemulihan sosial ekonomi pascabencana,” ujar Muzakir Manaf di Banda Aceh.
Dapur umum juga didirikan di beberapa titik untuk memenuhi kebutuhan makanan harian warga terdampak, sementara pengamanan jalur distribusi dilakukan agar bantuan tidak terhambat dan dapat diterima masyarakat tepat waktu.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyampaikan situasi di lapangan menunjukkan progres positif, meskipun masih terdapat tantangan pada akses logistik di wilayah pedalaman.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan fokus pada proses pemulihan. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang dapat mengganggu soliditas dan kerja sama di lapangan,” katanya.
Pemerintah juga menekankan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan bersifat kemanusiaan dan bebas dari kepentingan politik apa pun. Masyarakat diharapkan turut menjaga kondusivitas, saling membantu, serta mendukung upaya pemulihan yang sedang berjalan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga perbaikan fasilitas umum dan hunian sementara.
Dengan meningkatnya distribusi bantuan sembako dan dukungan lintas sektor, pemerintah optimistis pemulihan di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat menjadi kunci utama agar Aceh dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas sosial serta ekonomi secara normal.
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, hunian sementara, pasokan air bersih, hingga kelistrikan guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan hingga memasuki pekan keempat pascabencana, progres pemulihan menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam dua pekan terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berhasil memasang 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton untuk menghubungkan titik-titik terputus sepanjang 40 hingga 180 meter.
“Dari 52 kabupaten/kota terdampak, kini hanya tersisa empat kabupaten yang jalannya belum pulih sepenuhnya. Pembangunan jembatan dan perbaikan jalan berjalan cepat, disertai pembangunan hunian sementara,” ujar Teddy.
Di Aceh, enam dari 16 jembatan yang rusak telah kembali berfungsi, sementara 10 lainnya masih dalam proses pemasangan. Seluruh jembatan putus di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini telah kembali beroperasi.
“Untuk jalan nasional, sebanyak 32 dari 38 titik putus di Aceh telah dapat dilalui, sementara di Sumatera Utara 10 dari 12 titik telah fungsional, dan di Sumatera Barat seluruh 30 titik jalan putus sudah beroperasi kembali,” jelasnya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melaporkan percepatan pemulihan akses darat di wilayah krusial. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut jalur penghubung Banda Aceh–Medan, khususnya kawasan Bireuen hingga Bener Meriah, menjadi prioritas utama. Pemerintah menargetkan seluruh jalur darat dapat dilalui kendaraan roda empat sebelum akhir Desember 2025.
“Percepatan ini sangat penting untuk kelancaran distribusi logistik dan alat berat, sehingga pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pada awal 2026 dapat berlangsung lebih cepat,” kata Abdul.
Di sisi lain, pemulihan kelistrikan juga menjadi perhatian serius. PT PLN (Persero) melalui PLN Nusa Daya telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Krueng Raya berkapasitas 15 MW di Aceh Besar untuk memperkuat pasokan listrik Banda Aceh pascabencana. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan, pengoperasian pembangkit ini menjadi langkah strategis memastikan kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi.
“Sistem kelistrikan Banda Aceh kini ditopang pasokan daya hingga 32 MW dan akan diperkuat kembali melalui pengoperasian PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW, sehingga total cadangan daya mencapai 57 MW,” ucap Darmawan.
Selain pemulihan fisik, pemerintah juga menindaklanjuti penyebab bencana melalui audit lingkungan terhadap lebih dari 100 unit usaha di wilayah terdampak. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menegaskan, hasil evaluasi akan menjadi dasar penegakan hukum pidana, perdata, maupun sanksi administratif guna mencegah bencana serupa terulang di masa depan.
“Pemerintah berkomitmen menjadikan pemulihan Sumatera sebagai prioritas nasional demi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tutur Hanif.
::: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan harga pangan tidak boleh naik saat stok melimpah demi melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional.Amran mengatakan pemerintah tidak akan menolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas harga eceran tertinggi (HET) termasuk menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
"Penindakan akan langsung dilakukan jika ditemukan pelanggaran, kata Mentan, dikutip dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Mentan telah menggelar Rapat Koordinasi Stabilisasi Pengendalian Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah dan pelaku usaha sepakat menjaga harga tetap sesuai ketentuan.
"Kita bersama seluruh asosiasi yang bergerak di bidang pangan sepakat, jangan ada menjual harga di atas HET. Itu kesepakatan kita yang pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen," ujar Mentan.
Ia menegaskan pula bahwa masa imbauan telah berakhir. Pemerintah kini akan mengedepankan langkah tegas melalui pengawasan dan penindakan langsung di lapangan.
"Saya sampaikan semua jangan melanggar HET. Jika melanggar HET, kita tindak. Bukan lagi imbauan. Masa imbauan sudah selesai. Kalau melanggar HET, kita tindak dan Satgas Pangan langsung turun," tegasnya.
Menurut Amran, penegakan HET itu didukung oleh kondisi pasokan pangan nasional yang sangat mencukupi. Seluruh komoditas strategis dipastikan aman, sehingga tidak ada alasan harga melonjak.
"Semua stok lebih dari cukup. Ayam, telur, daging cukup. Yang paling penting beras, Alhamdulillah bahkan harganya turun. Minyak goreng juga cukup, bahkan lebih dari cukup karena kita produsen terbesar dunia," jelasnya.
Ia menyebut seluruh asosiasi pangan telah menyatakan komitmen yang sama, yakni menjaga pasokan dan harga tetap stabil selama momentum Natal dan tahun baru.
"Semua asosiasi mengatakan stok cukup. Saya katakan tegas, enggak boleh naik. Kalau naik, kita tindak," ujarnya.
Lebih lanjut, Amran mengatakan kebijakan itu bertujuan menjaga keseimbangan seluruh rantai pangan, mulai dari hulu hingga hilir.
Pemerintah ingin petani tetap sejahtera, pedagang memperoleh keuntungan wajar, dan konsumen tidak dirugikan.
"Kesimpulannya jelas, petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum. Itu kesepakatan kita," kata Amran.
Pemerintah memastikan pengawasan akan diperketat selama periode Natal dan tahun baru, guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.
(Sumber: Antaranews.com)
- Suasana haru menyelimuti Posko Pengungsi di Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, saat Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi tersebut, Kamis.
Kehadiran Presiden Prabowo di tengah warga terdampak bencana disambut antusias, dengan kerumunan masyarakat yang memadati area posko.
Di antara warga yang menyambut, seorang pria setengah baya tampak menangis ketika berhadapan langsung dengan Presiden.
Tangis warga tersebut pecah saat menyalami Prabowo, yang kemudian direspons oleh Presiden dengan menepuk pundak warga itu. Momen tersebut berlangsung di tengah suasana posko yang dipenuhi pengungsi, relawan, serta aparat setempat.
Prabowo melanjutkan peninjauan dengan menyusuri area posko, menyapa warga, termasuk anak-anak yang berada di lokasi pengungsian.
Beberapa anak tampak berinteraksi dengan Presiden, sementara warga lainnya mengabadikan momen tersebut.
Selain bersalaman, Presiden Prabowo juga meluangkan waktu untuk berfoto bersama warga yang menyambut kedatangannya.
Kedatangan Presiden ke posko pengungsi turut diiringi nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh warga.
Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi masyarakat yang tetap bersemangat meski dalam kondisi prihatin di posko pengungsian.
Prabowo juga mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras di lapangan untuk menangani bencana yang terjadi.
"Saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik, anak-anak gembira dan semua pihak yang sudah bekerja keras terima kasih juga petugas, pejabat pemerintah, gubernur, bupati, pengurus-pengurus semua," kata Kepala Negara.
Dalam tinjauan tersebut, Prabowo didampingi Bupati Agam Benni Warlis dan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi.
Diketahui, Presiden Prabowo tiba di Sumatra Barat, Rabu (17/12) untuk meninjau kembali sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Sumatra Barat, Presiden diagendakan meninjau tiga lokasi bencana, yakni di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
(Sumber: antaranews.com)
Gorontalo (ANTARA) - Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie selaku Ketua Satuan Tugas Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Gorontalo kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menemukan sejumlah catatan untuk perbaikan.
Wakil Gubernur (Wagub) Idah di Gorontalo, Rabu, mengatakan sidak dilakukan di SPPG Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
Tepat pukul 04.30 Wita, Wagub bersama Tim Satgas Program MBG tiba di lokasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Setibanya di SPPG, Wagub langsung meninjau seluruh proses, mulai dari dapur pengolahan, proses memasak, pemorsian makanan, hingga mengecek gudang penyimpanan bahan makanan basah dan kering.
“Ada beberapa temuan yang harus diperbaiki. Ini penting agar MBG benar-benar sehat untuk anak-anak kita dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” kata Wagub Idah.
Ia menyoroti proses pemorsian yang sudah dilakukan sejak pukul 05.00 Wita.
Menurutnya, meski makanan tersebut diperuntukkan bagi anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) yang memiliki jadwal makan lebih awal, aspek higienitas saat pendistribusian tetap harus menjadi perhatian utama.
“Memang ini untuk PAUD, TK, dan SD, yang makannya lebih awal, tapi saya berharap saat pendistribusian tetap dijaga higienitasnya,” kata Wagub Idah.
Beberapa temuan lain yang dicatat Tim Satgas antara lain belum tersedianya wastafel yang memadai di area pemorsian dan pengolahan makanan. Wastafel yang ada tidak dilengkapi air, sabun, pengering tangan, maupun tisu.
Ditemukan juga petugas masih mencuci tangan di area pengelolaan bahan baku yang seharusnya tidak diperbolehkan.
Selain itu suhu ruang pengolahan mencapai 44 derajat dan dinilai terlalu panas.
Posisi toilet yang berada tepat di depan area pencucian piring, penyimpanan sampah yang masih bercampur dengan area bahan makanan mentah, serta pengambilan sampel makanan yang jumlahnya belum sesuai standar juga menjadi perhatian serius.
“Pengambilan sampel ini penting. Jangan hanya satu sendok. Kalau terjadi sesuatu seperti keracunan, tim kesehatan akan kesulitan memeriksa. Sampel harus diambil lebih banyak dan sesuai porsi,” ucap Wagub Idah.
Seluruh temuan hasil sidak akan dituangkan dalam berita acara dan diberikan waktu perbaikan selama 14 hari kerja. Sebagai informasi, SPPG Hungayonaa setiap harinya mengelola sekitar 2.859 porsi makanan.
Jumlah tersebut terbagi atas porsi besar untuk siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA/Madrasah Aliyah (MAN) sebanyak 1.912 porsi, porsi kecil untuk SD/TK/PAUD sebanyak 783 porsi, serta porsi untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui (3B) sebanyak 164 porsi.
(Sumber: antaranews.com)
Jakarta, 04 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Penerbitan POJK ini didorong oleh perkembangan positif Aset Keuangan Digital (AKD), khususnya Aset Kripto, sebagai instrumen investasi di masyarakat Indonesia, serta munculnya produk dan/atau kegiatan baru yang menyerupai instrumen keuangan konvensional, seperti derivatif aset keuangan digital.
POJK ini bertujuan untuk melakukan penguatan peran dan perluasan ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, serta mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan dengan standar di sektor jasa keuangan dan praktik terbaik internasional.
Dengan berlakunya POJK ini, perluasan Ruang Lingkup Aset Keuangan Digital meliputi:
1. POJK ini mengatur bahwa Aset Keuangan Digital terdiri atas Aset Kripto dan Aset Keuangan Digital lainnya, yang mencakup derivatif Aset Keuangan Digital.
2. Perdagangan Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi atau mengacu kepada AKD yang mendasari.
3. Penyelenggara Perdagangan AKD dilarang melakukan perdagangan atas AKD selain yang terdapat dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa.
Selain itu, terdapat ketentuan terkait dengan perdagangan Derivatif Aset Keuangan Digital yang membuka opsi investasi bagi Konsumen dengan tetap mengemukakan prinsip kehati-hatian dan pelindungan Konsumen, diantaranya:
1. Dalam hal Bursa melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif AKD, Bursa wajib menyampaikan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada OJK.
2. Pedagang dapat melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Kegiatan ini dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu, tetapi telah didahului dengan perjanjian kerja sama antara Pedagang dan Bursa.
3. Pedagang yang melaksanakan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat Konsumen wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.
4. Penyelenggara perdagangan AKD wajib memiliki mekanisme untuk menempatkan Margin (jaminan) pada rekening khusus, baik berupa uang atau AKD, untuk perdagangan derivatif AKD untuk kepentingan pelindungan Konsumen.
5. Konsumen yang akan melakukan perdagangan derivatif AKD harus terlebih dahulu mengikuti knowledge test yang akan diselenggarakan oleh Pedagang.
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan berupa motor kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh yang telah mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui dan non-PAUD, untuk apresiasi dan bentuk dukungan atas kerja keras di lapangan.
Ditemui setelah melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji mengatakan para penyuluh KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta TPK berperan penting dalam memastikan MBG tersalurkan secara tepat sasaran dari rumah ke rumah.
"Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan kerja dalam mendistribusikan MBG. Motor ini khusus para penyuluh KB dan PLKB," ujar Wihaji.
Wihaji menyampaikan bantuan motor tersebut, kemungkinan akan berupa motor listrik untuk mempermudah mobilitas para penyuluh untuk mendistribusikan MBG.
Selain itu, Presiden juga meminta agar para penyuluh terus diperkuat kapasitasnya melalui edukasi dan sosialisasi program-program BKKBN, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Terkait dengan anggaran yang akan digunakan, Wihaji menyebut bahwa akan menyerahkan semua keputusan kepada Presiden.
"Saya tugasnya sebagai pembantu Beliau, nanti mendistribusikan kepada siapa dan biar kelihatan manfaatnya kepada rakyat Indonesia," jelasnya.
Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo dan Wihaji juga membahas terkait pendistribusian MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Saat ini, Indonesia memiliki 597.898 TPK, di mana 42.163 TPK membantu untuk distribusi MBG khusus.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk memberikan edukasi terkait program Keluarga Berencana.
Singapura, 19 November 2025 - Indonesia dan Singapura terus memperkuat kemitraan sebagai dua mitra kunci di Asia Tenggara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kedua negara memandang perlunya memperdalam kolaborasi strategis agar ASEAN tetap menjadi blok ekonomi yang inklusif, terbuka, dan berdaya saing tinggi. Semangat inilah yang menjadi landasan rangkaian pertemuan bilateral dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto ke Singapura.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Airlangga melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Foreign Affairs Singapore Vivian Balakrishnan, pada Selasa (18/11). Kedua menteri di antaranya membahas terkait dinamika kawasan, khususnya perkembangan di ASEAN dan CPTPP. Indonesia juga menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan proses aksesi CPTPP, yang disambut baik oleh Singapura melalui dukungan penuh. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi ekonomi, mendorong integrasi kawasan, serta mempercepat kolaborasi dalam menghadapi dinamika perdagangan global dan ekonomi digital.
Melalui pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama melalui Future of Investment and Trade (FIT) Partnership sebagai inisiatif yang mampu mendorong arsitektur ekonomi kawasan yang lebih resilien dan responsif. Diskusi mengenai FIT mencakup langkah untuk memperkuat ketahanan rantai pasok melalui integrasi kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dengan Singapura sebagai simpul logistik regional. Singapura juga menyampaikan dukungan terhadap minat Indonesia dalam berpartisipasi di Forum FIT.
Indonesia dan Singapura melihat peluang besar untuk memperluas investasi berkelanjutan, terutama di sektor energi hijau, digitalisasi, hingga agroindustri, yang dinilai semakin penting dalam menciptakan nilai tambah jangka panjang, serta mendukung transisi ekonomi kawasan. Keduanya juga berbagi pandangan mengenai pentingnya memberdayakan UMKM lintas batas melalui pemanfaatan teknologi perdagangan seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things, sehingga pelaku usaha kecil dapat menikmati manfaat dari integrasi ekonomi regional yang kian maju.
Selain itu, kedua Menteri menekankan pentingnya penyelesaian pembahasan teknis guna memberikan kejelasan mengenai desain kerangka ekonomi digital yang akan dibangun. Kerangka tersebut kemudian dapat menjadi pijakan dalam pengembangan prinsip-prinsip perdagangan digital yang lebih terarah, serta mendukung percepatan pembentukan Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Pertemuan juga menyoroti peran strategis kerja sama subkawasan dalam kerangka SiJORI, yang telah lama menjadi fondasi integrasi antara Singapura, Johor, dan Kepulauan Riau. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan koridor pertumbuhan yang lebih luas, memperkuat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan inovasi melalui sinergi antara tiga wilayah yang saling terhubung ini.
Di akhir pertemuan, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk menjaga koordinasi yang erat dan memastikan agenda-agenda strategis yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti secara konkret. Pertemuan ini memperkuat keyakinan bersama bahwa kerja sama Indonesia–Singapura akan terus berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat di kedua negara serta bagi kawasan secara keseluruhan.
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan kasus hilangnya dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp1 milyar dari rekening SPPG Pangauban, Kecamatan Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, ke Mabes Polri.
"Direktur Manajemen Risiko BGN sudah membuat laporan ke Mabes Polri," kata Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pekan lalu Yayasan Prama Guna Nasional (PGN) melaporkan hilangnya dana operasional untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp1 miliar dari rekening SPPG Pangauban. Laporan resmi itu disampaikan kepada BGN melalui dokumen laporan khusus yang menyebutkan bahwa insiden terjadi pada Jumat (31/10) pukul 18.30 WIB. Saat itu Kepala SPPG Pangauban Batujajar, Mochamad Cakra Aji Saputra, sedang memproses persetujuan transaksi melalui sistem BNI Direct.
Namun tiba-tiba akses ke sistem memunculkan perintah penggantian kata sandi. Cakra lalu menghubungi layanan pesan teks langsung atau live chat BNI melalui situs resmi. Tidak lama setelah itu ia dihubungi seseorang yang mengklaim sebagai pihak resmi bank dan memberikan tautan untuk mengganti kata sandi dengan alasan keamanan.
Karena meyakini bahwa komunikasi itu legal, Cakra lalu mengikuti arahan orang itu, termasuk memberikan challenge and response banking yang bersifat rahasia.
Keesokan harinya, kontak yang digunakan tidak bisa lagi dihubungi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata saldo rekening yang sebelumnya sekitar Rp1 miliar tersisa hanya Rp12 juta.
Akibat insiden penipuan transaksi elektronik atau biasa disebut dengan istilah phising itu, SPPG Pangauban yang baru beroperasi selama 10 hari tersebut terpaksa berhenti sementara. SPPG Pangauban memproduksi 3.500 porsi menu MBG setiap hari untuk delapan sekolah di wilayah Batujajar.
Agar kejadian serupa tidak berulang, Wakil Kepala BGN mengingatkan agar semua Kepala SPPG mewaspadai modus operandi kejahatan siber ini serta cermat dan berhati-hati dalam bertransaksi.
Kepala SPPG Pangauban saat ini juga telah dinonaktifkan oleh BGN untuk investigasi lebih lanjut.
(sumber : antaranews.com)
OJK DORONG INDUSTRI PERGADAIAN INDONESIA YANG SEHAT, TANGGUH, DAN ADAPTIF
Jakarta, 13 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil, yang berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian (Roadmap Pergadaian) 2025-2030, yang digelar di Jakarta, Senin.
Mahendra Siregar dalam sambutannya, mengatakan pentingnya peran industri pergadaian yang semakin vital dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat luas, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Asta Cita Pemerintah.
“Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata Mahendra.
Peningkatan inklusi keuangan, salah satunya dikontribusikan melalui kehadiran layanan pergadaian yang memberikan akses yang lebih luas bagi banyak individu dan pelaku usaha mikro untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek.
Ia berharap roadmap ini dapat menjadi tonggak sejarah penting bagi industri pergadaian Indonesia, industri yang tidak hanya tumbuh secara finansial, tapi juga berkontribusi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
Sementara itu, Agusman mengatakan bahwa pergadaian telah hadir di tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak didirikannya Bank van Leening oleh VOC pada tahun 1746, yang merupakan cikal bakal industri pergadaian di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK.
“Jadi setelah 279 tahun, hampir 3 abad, baru sekarang ini kita bisa memikirkan dengan baik tentang masa depan industri pergadaian. Kita sangat bersyukur ada Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, inilah undang-undang yang pertama kali menyebutkan secara jelas adanya industri pergadaian,” ujar Agusman.
Kehadiran layanan gadai sangat membantu dalam membuka akses pembiayaan, terutama bagi para pedagang, petani, nelayan, dan usaha mikro lainnya, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengajak industri pergadaian untuk bersama-sama mengatasi mengenai gadai-gadai ilegal, dan OJK tahun ini akan menyiapkan deregulasi yang memudahkan bagi industri pergadaian di tingkat kabupaten dan kota.
Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), Damar Latri Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang telah bekerja keras hingga dapat mewujudkan Roadmap Pergadaian 2025–2030.
“Dengan hadirnya Roadmap Pergadaian 2025–2030, kita memiliki visi dan arah bersama untuk membangun industri pergadaian nasional yang kuat, sehat, dan inklusif,” kata Damar.
Ia mengatakan bahwa PPGI berkomitmen terus mendukung penegakan regulasi terhadap usaha gadai ilegal, serta berharap industri pergadaian di Indonesia semakin maju, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan nasional.
Dalam rangka mendorong tumbuhnya pelaku usaha gadai di Indonesia, tahun 2025 OJK akan melakukan deregulasi terhadap ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, antara lain dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha gadai yang belum berizin OJK dan penyesuaian rangkap jabatan bagi tenaga penaksir. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha gadai, dan menumbuhkan industri pergadaian semakin besar ke depannya.
Dalam rangkaian peluncuran Roadmap Pergadaian 2025-2030, dilakukan seremonial pemberian izin perusahaan pergadaian kepada PT Gadai Mas Nusantara, dengan lingkup wilayah nasional, yang menandai dimulainya suatu rezim pengaturan yang baru, di mana wilayah usaha pergadaian dapat mencakup lingkup nasional sebagaimana diatur dalam POJK 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
Dalam kesempatan ini, OJK juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada stakeholders, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan masukan secara komprehensif dan terlibat dalam proses penyusunan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030, serta berharap secara bersama-sama dapat mengawal implementasinya.
Acara turut dihadiri oleh jajaran pimpinan di bidang PVML OJK, Prof. Rofikoh Rokhim selaku akademisi, perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi terkait, serta perwakilan perusahaan pergadaian.
