Jakarta, 31 Agustus 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE setelah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam kegiatan penawaran investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat.
Kedua entitas tersebut diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dan mengklaim sebagai perusahaan yang memiliki izin di luar negeri serta sedang dalam proses mengurus perizinan di OJK.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran investasi yang mengatasnamakan perusahaan asing atau mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK. Masyarakat juga diminta selalu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan.
YWWSDC
YWWSDC mengklaim sebagai bagian dari YWWSDC Group US Ltd, perusahaan yang disebut memiliki izin di Colorado, Amerika Serikat. YWWSDC menawarkan skema investasi trading aset kripto dan pembelian token aset keuangan digital melalui platform YWWSDC.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan bahwa YWWSDC tidak memiliki izin dari OJK sebagai PAKD, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Satgas PASTI juga menemukan indikasi perubahan alamat tautan (URL) dengan menggunakan nama berbeda, tetapi memiliki tampilan serupa sehingga diduga memiliki keterkaitan dengan YWWSDC.
RTHAE
RTHAE menawarkan investasi aset kripto dan aset keuangan digital melalui platform Retail Trader Hosted Automates Engine (RTHAE). Penawaran tersebut antara lain dilakukan melalui penawaran perdana token yang diklaim akan listing di bursa RTHAE, dengan janji bahwa dana yang telah disetorkan akan dikembalikan kepada anggota apabila token tersebut tidak jadi listing.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan bahwa RTHAE tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK sebagai PAKD, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Tindak Lanjut Satgas PASTI
Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.
Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, khususnya yang mengatasnamakan perusahaan asing dan mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK.
Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
Jakarta – Terbatasnya kemampuan anggaran di daerah menuai kekhawatiran dari kalangan legislatif terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggota Komisi IV DPR RI asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, mengungkapkan rasa khawatirnya terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menangani ancaman karhutla yang terus meluas.
Bambang menilai, pemangkasan dan efisiensi anggaran membuat daerah berada dalam posisi dilematis. Keterbatasan dana membuat pemerintah daerah tidak lagi bisa bertindak agresif dalam mengendalikan api seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di mana anggaran operasional untuk pembayaran honorarium hingga koordinasi tim terpadu turut terdampak.
Kondisi ini kian mengkhawatirkan mengingat ancaman cuaca kering yang diprediksi masih berlangsung hingga puncak musim kemarau. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat untuk menggerakkan tim terpadu di lapangan, upaya pencegahan dan pemadaman dinilai berisiko tidak optimal.
Oleh karena itu, DPR mendesak pemerintah pusat untuk segera menyalurkan dukungan anggaran penanganan bencana dan operasional pencegahan karhutla ke daerah-daerah rawan agar penanganan di lapangan tidak terkendala teknis maupun logistik.
Tonton pembahasan mengenai tanggapan DPR terkait pembiayaan penanganan kebakaran hutan dalam video Kemenhut Ajukan Rp290 Miliar, DPR Sindir Koordinasi Karhutla.
Video ini relevan karena membahas dinamika anggaran penanganan karhutla antara pemerintah pusat dan DPR dalam mengantisipasi kebakaran hutan.
Sumber: CNN Indonesia
Jakarta, 27 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) melalui penguatan regulasi, kolaborasi pemangku kepentingan, pengembangan inovasi, serta peningkatan pelindungan konsumen.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Digital Financial Innovation Day (OJK Digination Day) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, sebagai forum strategis untuk mempertemukan regulator, pemerintah, parlemen, industri, investor, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan keuangan digital yang inovatif, aman, berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko dalam sambutannya menyampaikan bahwa masa depan sektor keuangan membutuhkan orkestrasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, inovasi keuangan digital telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan sehingga perlu berkembang dalam kerangka tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen yang setara dengan sektor keuangan lainnya.
“Inovasi keuangan digital tidak lagi berdiri di pinggir atau di luar sistem keuangan, tapi telah menjadi bagian di dalamnya. Prinsip yang kami pegang adalah same activity, same risk, same regulation. Standar tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen yang berlaku bagi sektor keuangan juga berlaku di sini tanpa adanya pengecualian,” kata Hernawan.
Pada kesempatan yang sama OJK juga memperkenalkan salah satu inisiatif strategis OJK yaitu program OJK Fintech Startup Accelerator yang bertujuan untuk memperkuat mata rantai pengembangan inovasi. Program ini berperan sebagai jembatan antara perusahaan rintisan, industri jasa keuangan, investor, dan regulator guna mendorong lahirnya solusi keuangan digital yang inovatif dan bertanggung jawab. Program ini ditandai dengan dilaksanakannya demo day dan business matching.
“Melalui demo day dan business matching, kita juga mempertemukan inovator dengan pendanaan mitra dan industri sekaligus menjadikan Digination sebagai etalase ke karya anak bangsa. Dan yang terpenting, pekerjaan kita tidak selesai ketika acara ini berakhir, justru setelah forum ini selesai, pekerjaan sesungguhnya dimulai,” kata Hernawan.
Lanjutnya, OJK senantiasa membangun siklus yang berkelanjutan dari dialog, pengujian, implementasi, dan kembali berdialog. Dengan cara inilah ekosistem inovasi dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata.
Selain mendorong pengembangan inovasi, OJK memprioritaskan kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, antara lain kecerdasan artifisial, tokenisasi aset, blockchain, dan aset kripto. Penguatan inovasi tersebut berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan pelindungan konsumen dan literasi masyarakat.
Penguatan sektor IAKD semakin ditopang oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang menyempurnakan kerangka hukum pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Penyempurnaan regulasi tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan industri yang sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Arah pengembangan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Peta Jalan IAKD 2026–2031.
Upaya OJK dimaksud disambut baik oleh Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun. Misbakhun mengapresiasi langkah OJK dalam melakukan inovasi digital dengan pelaksanaan OJK Digination Day. Kegiatan ini berhasil mempertemukan pihak-pihak yang kompeten dalam industri. Pertemuan dimaksud diharapkan dapat menghasilkan inovasi untuk merespon dan menjadi solusi dari permasalahan yang ada.
“Inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto juga menjadi salah satu sumber pembiayaan baru yang berpotensi menjawab tantangan struktural pembiayaan di Indonesia. Penggunaan inovasi keuangan digital juga diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Misbakhun.
Lanjutnya, potensi tersebut perlu didukung melalui regulasi yang adaptif, akses pendanaan, penguatan kapasitas, serta pengembangan talenta digital. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi yang bertanggung jawab sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pencipta dan pemimpin dalam ekosistem keuangan digital.
Kolaborasi antara Komdigi dan OJK menjadi tulang punggung ekosistem keuangan digital yang inovatif sekaligus aman, demikian disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria.
“Komdigi menyiapkan prasarana digital, kebijakan AI, dan talenta digital, sementara OJK memastikan inovasi bisa bertumbuh dalam koridor kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Dua peran ini saling melengkapi dan bukan saling menggantikan. Ke depan, kami mengajak OJK dan seluruh ekosistem yang hadir hari ini untuk memperkuat sinergi ini,” kata Nezar.
OJK mencatat per Juli 2026, jumlah akun konsumen perdagangan aset keuangan digital di Indonesia telah mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi aset kripto sebesar Rp20,52 triliun dan nilai transaksi derivatif Rp3,41 triliun.
Angka tersebut ditopang oleh infrastruktur pasar yang kini telah lengkap yaitu 2 bursa aset keuangan digital, 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola tempat penyimpanan, serta 26 pedagang aset keuangan digital berizin (Juli 2026). Pada daftar yang dikelola bursa CFX tercatat 1.214 aset dan 49 derivatif, sementara pada bursa ICEX tercatat 871 aset yang dapat diperdagangkan.
Pada sisi inovasi teknologi sektor keuangan, OJK mencatat pada bulan Juli 2026, terdapat 8 penyelenggara pemeringkat kredit alternatif dan 16 penyelenggara agregasi jasa keuangan, yang secara keseluruhan telah menjalin 1.357 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan.
Pada kesempatan yang sama, OJK meluncurkan Buku Saku 2.0 Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang disusun bersama industri sebagai panduan praktis untuk membantu masyarakat memahami karakteristik, manfaat, dan risiko aset keuangan digital dan aset kripto, demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK Adi Budiarso.
“Buku ini merupakan hasil karya anak-anak digital Indonesia, baik dari OJK maupun dari asosiasi pelaku usaha dan para pemerhati. Saya mengundang Bapak-Ibu selanjutnya untuk terus meningkatkan kualitas dari buku ini. Ini bertujuan untuk meningkatkan awareness serta kecerdasan finansial. Jangan lupa, kecerdasan finansial adalah tonggak utama untuk mencapai financial well-being,” kata Adi.
OJK Digination Day Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat orkestrasi ekosistem keuangan digital nasional yang berdaya saing, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara regulasi yang adaptif, inovasi yang bertanggung jawab, dan pelindungan konsumen yang kuat, OJK mendorong agar transformasi digital sektor keuangan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan masyarakat.
“OJK Digination Day Tahun 2026, kami hadirkan bukan sebagai seremonial tahunan, tetapi sebagai ruang kerja bersama untuk regulator, industri, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk bertemu, berdiskusi, untuk menyelaraskan arah dan masa depan sektor keuangan digital Indonesia. Forum ini juga menjadi ruang untuk menguji ganggasan dan memastikan diskusi menghasilkan dampak nyata,” kata Adi.
Lanjutnya, peningkatan kualitas literasi keuangan dan kecerdasan finansial, sektor keuangan akan menjadi salah satu tonggak utama untuk Indonesia yang maju dan sejahtera.
Ke depan, OJK akan memusatkan arah pengembangan IAKD pada tiga agenda utama, yaitu memperdalam ekosistem yang telah terbentuk (deepening), memperluas jangkauan dan pemanfaatan inovasi (widening), serta memperkuat pelindungan konsumen dan mitigasi risiko (safeguarding). Ketiga agenda tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan digital Indonesia yang semakin inklusif, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan RI Herman Saheruddin, Chief Technology Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Sigit Puji Santosa, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, asosiasi industri, akademisi, praktisi, dan penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
Bank Indonesia kembali selenggarakan Karya Kreatif Indonesia (KKI) sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengusung semangat “BeudayaMeusareSare” dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama, gelaran KKI 2026 yang merupakan penyelenggaraan ke-11 kalinya ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam. Diselenggarakan di Jakarta Internasional Convention Center (JICC) Hall A dan B pada 20–23 Agustus 2026, gelaran KKI 2026 dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming.
“Penguatan UMKM ke depan diwujudkan melalui tiga kata kunci, yaitu Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing. Bangkit merupakan semangat pemulihan UMKM yang menghadapi tantangan ekonomi maupun bencana alam. Tangguh diwujudkan melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan. Berdaya Saing diwujudkan melalui inovasi produk dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor,” ujar Destry Damayanti dalam sambutannya membuka KKI 2026.
Mengangkat tema “Penguatan Sinergi untuk Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing”, penyelenggaraan KKI 2026 merupakan hasil sinergi Bank Indonesia bersama dengan 27 Kementerian dan Lembaga serta 34 mitra strategis. Pameran KKI 2026 diikuti lebih dari 550 UMKM, serta lebih dari 1.300 UMKM dilibatkan dalam pameran secara daring (online) yang dapat diakses melalui platform digital www.karyakreatifindonesia.co.id.
Pada gelaran KKI 2026 ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (KPwBI Kepri) berpartisipasi dengan menghadirkan 23 UMKM unggulan Kepri yang telah melalui proses kurasi untuk membawa potensi produk unggulan daerah kepada pasar yang lebih luas. UMKM unggulan Kepri terpilih tersebut menawarkan beragam produk, mulai dari makanan dan minuman, wastra fashion, craft, hingga home decor. Memperkenalkan kuliner khas Kepulauan Riau hingga ragam tenun Melayu, UMKM Kepri membawa semangat untuk memperluas akses pasar sampai tingkat nasional, bahkan global. Turut hadir beberapa UMKM unggulan Kepri mulai Rumah Tenun Lingga, Sambal Sijago, Kenara, Narata, Isna Puring, hingga Iluh Craft yang ikut meramaikan booth KKI.
Semangat KPwBI Kepri dalam mengembangkan UMKM lokal diwujudkan melalui berbagai inisiatif program dalam rangka meningkatkan kapasitas, akses pasar, dan akses pembiayaan UMKM yang turut didukung digitalisasi. Program tersebut di antaranya meliputi onboarding UMKM digital, export coaching program dan business matching (BM) ekspor dengan beberapa buyers dari luar negeri, edukasi dan pendampingan sertifikasi halal, serta BM pembiayaan dengan perbankan. Keikutsertaan UMKM Kepri dalam KKI 2026 menjadi semakin strategis dalam konteks perekonomian daerah, khususnya dengan posisi Kepri sebagai salah satu pusat perdagangan, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif di kawasan perbatasan. Dari hasil BM ekspor KKI, UMKM Sambal Sijago yang bergerak di bidang makanan dan minuman berhasil membuka peluang ekspor ke pasar Australia dan Amerika, serta UMKM Putri Anjani yang bergerak di bidang wastra juga turut memiliki potensi untuk ekspor ke pasar Italia.
KKI 2026 mencatatkan capaian positif dengan nilai penjualan sementara per 23 Agustus 2026 sebesar Rp177,2 miliar dengan kontribusi penjualan oleh UMKM Kepri sebesar Rp5,3 miliar. Capaian KKI 2026 tersebut meningkat 35% dibandingkan capaian tahun 2025. Sementara itu, BM ekspor mencapai Rp169,9 miliar yang melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Dari sisi akses pembiayaan, BM pembiayaan mencapai Rp285 miliar atau meningkat 30,3% dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir. Dari total penjualan UMKM Kepri, produk ready to wear memiliki andil terbesar dalam menyokong penjualan. Di samping itu, produk wastra dan kuliner Kepri juga menunjukkan peningkatan omzet penjualan. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas produk lokal UMKM Kepri memiliki potensi besar untuk menarik minat pasar dan siap bersaing secara nasional maupun internasional.
Bank Indonesia terus mendorong dan memperkuat UMKM sebagai pilar ekonomi negara dengan implementasi kebijakan pengembangan UMKM yang diarahkan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: (i) ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing; (ii) pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan; serta (iii) literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan yang meluas. Ketiga strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk penguatan kapasitas dan skala usaha, perluasan akses pasar dan pembiayaan, serta akselerasi digitalisasi.
Dari karya lokal menuju pasar global, melalui gelaran KKI Bank Indonesia berupaya menunjukkan kualitas UMKM nasional yang layak untuk didukung dan dikembangkan. Mari bersama-sama cintai, bangga, dan gunakan produk UMKM Indonesia. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, UMKM Indonesia, diharapkan semakin tumbuh, tangguh, berdaya saing, dan menjadi kekuatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Api Karhutla Masih Berkobar di Palangka Raya, Kalteng: 10.700 Personel Dikerahkan
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Kobaran api terus meluas dan membakar sejumlah titik di wilayah Palangka Raya serta daerah penyangganya, memicu status siaga darurat di berbagai sektor.
Menghadapi situasi darurat ini, pemerintah pusat bersama instansi daerah tidak tinggal diam. Sebanyak 10.700 personel gabungan telah dikerahkan secara masif ke berbagai titik rawan di Kalimantan Tengah. Pasukan gabungan ini terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, hingga elemen relawan kemanusiaan yang bahu-membahu memperkuat operasi di lapangan.
Fokus utama dari pengerahan ribuan personel tersebut adalah memperketat pengamanan garis depan pemadaman darat, melokalisir titik-titik api aktif, serta melakukan proses pendinginan intensif pada lahan gambut yang sangat rentan terbakar kembali di bawah permukaan. Karakteristik lahan gambut di Kalteng yang menyimpan bara di dalam tanah membuat proses pemadaman membutuhkan waktu, tenaga, dan strategi khusus yang berkesinambungan.
Peningkatan eskalasi bencana ini sejalan dengan melonjaknya cakupan titik panas (hotspot) yang terpantau lewat radar cuaca, di mana jumlahnya sempat mendekati angka 4.000 titik di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi cuaca yang kering serta tiupan angin kencang turut mempercepat laju perambatan api ke area-area yang belum tersentuh.
Selain operasi darat, helikopter water bombing (bom air) juga dikerahkan secara intensif untuk menyiram kawasan yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tetap waspada, mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan demi menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, serta segera melapor jika menemukan titik api baru di sekitar permukiman mereka.
Sumber: CNN Indonesia
JAKARTA — Penyebab tergelincirnya pesawat jenis Cassa milik TNI di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, pada Selasa (25/8) akhirnya terungkap. Insiden tersebut dipicu oleh kendala teknis pada bagian ban pesawat saat berada di landasan pacu.
Kondisi ban yang bermasalah menyebabkan pesawat tidak stabil saat bergerak di runway, hingga menyimpang ke arah kanan dan keluar dari tepi landasan pacu sejauh kurang lebih 26,2 meter.
Peristiwa tergelincirnya pesawat Cassa di landasan pacu utara-selatan (runway 03-21) ini merupakan insiden kedua yang terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin dalam dua hari berturut-turut. Sehari sebelumnya, pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 milik TNI AU juga mengalami kecelakaan akibat kendala pada sistem pengereman.
Pihak pengelola bandara memastikan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan cepat dan profesional. Selama proses penanganan berlangsung, operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan normal tanpa gangguan berarti dengan mengalihkan penggunaan ke landasan pacu lainnya.
Sumber: CNN Indonesia
Jakarta, 21 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan industri Pinjaman Daring (Pindar/fintech lending) kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus meningkat dan hingga Juni 2026 tumbuh 23,25 persen yoy menjadi sebesar Rp35,12 triliun.
Jumlah tersebut sekitar 33,41 persen dari total pembiayaan Pindar yang pada Juni 2026 tercatat sebesar Rp105,14 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) di posisi 4,26 persen.
”Industri Pindar memiliki posisi yang semakin penting dalam menyediakan alternatif pendanaan bagi UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara Fintech Lending Days di Denpasar, Bali, Jumat.
Agusman mengatakan dukungan terhadap pembiayaan UMKM oleh industri Pindar sejalan dengan kebijakan OJK untuk mendorong industri ini sebagai sarana untuk menghadirkan akses pembiayaan yang semakin luas dan berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun yang juga hadir dalam acara itu dan menyampaikan bahwa industri Pindar memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap pembiayaan UMKM dan sejalan dengan program Pemerintah, upaya untuk mengembangkan UMKM harus terus diperkuat.
“Pindar punya kontribusi yang luar biasa dalam pembiayaan UMKM. Untuk itu industri ini harus diberikan ruang yang cukup untuk terus tumbuh dari sisi regulasi, pondasi hukum, serta ekosistem yang mendukung,” kata Misbakhun.
Menurutnya, kontribusi ke sektor UMKM ini sejalan dengan program Pemerintah yang banyak mendukung UMKMsehingga kondisi saat ini merupakan momentum bagi industri Pindar untuk semakin mendukung pembiayaan UMKM.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan fokus industri Pindar selain tumbuh agresif juga harus tumbuh sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
“Masa depan industri ini membutuhkan kolaborasi yang lebih erat dari stakeholders seperti pemerintah, investor, perbankan, ekosistem pendukung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya,” kata Entjik.
Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster yang hadir dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya industri Pindar semakin memperbesar porsi pembiayaan produktif ke UMKM untuk semakin mendorong perekonomian rakyat.
Dalam acara itu juga digelar Nota Kesepahaman antara sejumlah perusahaan Pindar dengan pelaku UMKM, serta digelar pameran dan bussiness matching UMKM.
Indonesia baru saja memperingati Hari Kemerdekaan yang jatuh setiap 17 Agustus. Momentum ini juga dapat menjadi kesempatan untuk merefleksikan bentuk kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola keuangan dan mempersiapkan masa depan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membangun kemandirian finansial adalah melalui investasi. Merdeka finansial tidak selalu berarti memiliki kekayaan dalam jumlah besar atau berhenti bekerja di usia muda. Lebih dari itu, kemandirian finansial dapat dimulai dari kemampuan mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan, serta mempersiapkan berbagai tujuan keuangan di masa depan.
Investasi dapat menjadi bagian dari perencanaan keuangan untuk membantu mewujudkan berbagai tujuan, mulai dari mempersiapkan dana pendidikan, membeli rumah, hingga merencanakan masa pensiun. Karena itu, sebelum berinvestasi, setiap orang perlu memahami tujuan dan jangka waktu yang ingin dicapai agar dapat menentukan pilihan investasi yang sesuai.
Di pasar modal Indonesia, masyarakat memiliki beragam pilihan produk investasi, antara lain saham, obligasi dan sukuk, reksa dana, serta Exchange Traded Fund (ETF). Masing-masing produk memiliki karakteristik, potensi keuntungan, jangka waktu, dan tingkat risiko yang berbeda.
Saham, misalnya, memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan dan memperoleh potensi keuntungan dari kenaikan harga saham maupun dividen. Sementara itu, obligasi dan sukuk merupakan surat berharga yang memberikan potensi imbal hasil melalui pembayaran kupon atau imbalan sesuai karakteristik masing-masing. Reksa dana memungkinkan investor menginvestasikan dana yang dikelola oleh Manajer Investasi ke dalam portofolio aset sesuai dengan jenis reksa dana. Adapun ETF merupakan reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek sehingga dapat diperjualbelikan selama jam perdagangan bursa.
Memulai investasi juga tidak harus menunggu memiliki dana besar. Yang terpenting adalah memastikan investasi dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial, tujuan, jangka waktu, dan profil risiko. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik, potensi keuntungan, dan risiko yang berbeda. Oleh karena itu, keputusan investasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada tren atau ajakan orang lain, tetapi pada pemahaman yang cukup mengenai instrumen yang dipilih.
Investasi juga bukan semata-mata tentang memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Konsistensi dan disiplin merupakan bagian penting dalam perjalanan investasi. Dengan memulai secara bertahap sesuai kemampuan dan membangun kebiasaan berinvestasi secara konsisten, masyarakat dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan keuangan di masa depan.
Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi juga terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga 7 Agustus 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar 30,3 juta Single Investor Identification (SID), dengan penambahan sekitar 9,9 juta investor sepanjang 2026.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat di pasar modal. Namun, peningkatan jumlah investor perlu diiringi dengan pemahaman yang memadai. Edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengenali karakteristik dan risiko setiap instrumen investasi serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat.
Seperti halnya kemerdekaan yang dibangun melalui perjalanan panjang, kemandirian finansial juga merupakan sebuah proses. Memulai dari langkah sederhana, membangun kebiasaan yang konsisten, dan terus meningkatkan pemahaman dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju kondisi finansial yang lebih mandiri.
Sebelum mengambil keputusan investasi, pastikan untuk membekali diri dengan informasi yang cukup, mengenali risiko, dan memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan serta kemampuan finansial. Berbagai informasi dan edukasi seputar investasi di pasar modal dapat dipelajari melalui www.idx.co.id serta media sosial resmi Bursa Efek Indonesia.
Jakarta, 20 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong masyarakat semakin memahami, percaya, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara bijak. Upaya tersebut salah satunya melalui penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 yang berlangsung pada 20 - 23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta. Mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua”, EKSiS 2026 menjadi wadah kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, serta produk dan layanan keuangan syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada pembukaan EKSiS 2026, Kamis, menegaskan bahwa pengembangan keuangan syariah tidak sematamata berkaitan dengan transaksi, tetapi juga bagaimana membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemasyarakatan.
“Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi, tapi keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan,” kata Dicky. Menurut Dicky, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dicky menjelaskan bahwa keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan eksistensi dan daya saing di tingkat global. Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri keuangan syariah nasional juga terus bertumbuh dan berperan dalam mendukung perekonomian. Lebih lanjut, Dicky menegaskan bahwa pertumbuhan industri keuangan tidak hanya perlu dilihat dari sisi besaran industri, tetapi juga dari kemampuan industri dalam memberikan manfaat yang makin meluas dan layanan yang berkualitas. “Industri keuangan harus tumbuh. Tapi tumbuh dengan manfaat yang makin meluas. Tumbuh dengan kualitas,” tegasnya.
Menurutnya, EKSiS menjadi jembatan dari pengetahuan menuju pemahaman, dari pemahaman menuju pilihan, dan dari pilihan menuju keyakinan bahwa produk keuangan syariah merupakan pilihan yang berkualitas serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi riil, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Dicky juga menekankan pentingnya sinergi antara peningkatan literasi dan perluasan inklusi keuangan syariah. Masyarakat tidak hanya perlu memahami karakteristik produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memperoleh akses dan kemudahan untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Penyelenggaraan EKSiS menjadi semakin relevan sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,07 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen. Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa keuangan syariah harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas UMKM.
“Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi kita. Dia harus membantu menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi entrepreneur, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Anis. Anis menekankan bahwa pengembangan industri keuangan syariah tidak hanya diarahkan untuk tumbuh secara cepat, tetapi juga harus mampu memperbesar skala ekonomi, mendorong UMKM naik kelas, serta memberikan ruang bagi inovasi dengan tetap memperhatikan tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pelindungan konsumen. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah perlu berjalan seiring dengan peningkatan inovasi dan kualitas penawaran dari industri.
“Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujar Farid. Farid berharap keikutsertaan LPS dalam EKSiS dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM, sehingga semakin percaya diri dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Herizkianto, mengatakan digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan informasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. “Dalam konteks tersebut, digitalisasi dapat menjadi enabler yang strategis. Memanfaatkan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan luas, kapan pun dan di mana pun,” kata Herizkianto. Herizkianto menambahkan bahwa tantangan pengembangan keuangan syariah tidak hanya terletak pada kemampuan masyarakat memahami produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.
EKSiS 2026 berlangsung selama empat hari dengan menghadirkan 34 booth Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah serta enam booth produk halal dan ekosistem syariah. Masyarakat juga dapat mengenal keuangan syariah lebih dekat melalui berbagai sesi edukasi dan talkshow yang dikemas secara menarik dan inspiratif. Pembukaan EKSiS 2026 turut dihadiri Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta pimpinan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan direksi serta pimpinan PUJK syariah. Melalui EKSiS 2026, OJK terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemanfaatan keuangan syariah. OJK mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perluasan jaringan layanan, serta penguatan literasi berbasis komunitas dan pendidikan keagamaan agar keuangan syariah semakin inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
