Jakarta, 27 Oktober 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat pelindungan masyarakat melalui pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, penanganan penipuan transaksi keuangan (scam), dan penindakan pergadaian ilegal. Sepanjang Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI telah menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta modus penipuan, sekaligus menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian ilegal. Upaya tersebut juga mencakup percepatan penanganan penipuan transaksi keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang sejak mulai beroperasi hingga 30 September 2026 telah memblokir 702.833 rekening terkait penipuan dengan total dana yang berhasil diblokir mencapai Rp825,2 miliar serta pengembalian dana kepada korban sebesar Rp207,16 miliar.
Satgas PASTI Perkuat Penindakan Aktivitas Keuangan Ilegal Sepanjang Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI telah menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta modus penipuan yang terdiri atas 241 entitas pinjaman online ilegal, delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas (impersonation), dan tujuh aktivitas pinjaman pribadi. Satgas PASTI menemukan berbagai modus penawaran pinjaman cepat melalui situs, aplikasi tidak resmi, media sosial, dan layanan pesan instan. Pelaku umumnya menawarkan kemudahan pencairan dana, tetapi menerapkan bunga dan biaya yang tidak transparan, menyalahgunakan data pribadi, serta melakukan praktik penagihan yang merugikan masyarakat. Selain itu, Satgas PASTI menemukan praktik penyamaran identitas dengan menggunakan nama, logo, atau identitas lembaga tertentu untuk membangun kepercayaan masyarakat dan melakukan penipuan. Secara kumulatif, sejak 1 Januari hingga 30 September 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal, 250 entitas investasi ilegal, 38 entitas pergadaian ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Satgas PASTI Hentikan 11 Entitas Pergadaian Ilegal Pada periode Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI juga telah menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian ilegal yang belum memperoleh izin usaha dari OJK. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan 10270 Sesuai ketentuan Pasal 319 UU P2SK, pelaku usaha pergadaian wajib memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026. Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar mewaspadai aktivitas pergadaian ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian, antara lain melalui pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya pelindungan terhadap barang jaminan milik konsumen. IASC Blokir 702 Ribu Rekening dan Dana Penipuan Rp825,2 Miliar Selain memberantas aktivitas keuangan ilegal, Satgas PASTI terus memperkuat penanganan penipuan transaksi keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026, IASC telah menerima 702.342 laporan masyarakat terkait penipuan transaksi keuangan. Dari laporan tersebut, IASC telah menerima dan memverifikasi informasi mengenai 1.372.483 rekening yang terindikasi terkait penipuan serta melakukan pemblokiran terhadap 702.833 rekening. Melalui koordinasi dengan industri jasa keuangan dan instansi terkait, IASC telah memblokir dana terkait penipuan transaksi keuangan senilai Rp825,2 miliar dan memfasilitasi pengembalian dana kepada korban sebesar Rp207,16 miliar. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan kecepatan pelaporan masyarakat dalam mendukung penghentian aliran dana hasil penipuan serta meningkatkan peluang penyelamatan dana korban. Satgas PASTI Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, khususnya melalui media digital, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Mewaspadai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan dalam waktu singkat.
2. Memastikan legalitas pelaku usaha serta produk dan layanan jasa keuangan melalui kanal resmi OJK.
3. Tidak mudah memercayai penawaran pinjaman atau investasi melalui media sosial, pesan pribadi, dan tautan yang tidak jelas sumbernya.
4. Mewaspadai penyamaran identitas melalui nomor telepon baru, akun palsu, atau penggunaan foto profil keluarga dan orang yang dikenal. Apabila menerima permintaan transfer dana, masyarakat perlu melakukan konfirmasi melalui nomor atau kanal komunikasi lain yang telah terverifikasi.
5. Menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk informasi rekening, kode OTP, PIN, dan kata sandi, serta tidak memberikannya kepada pihak mana pun.
6. Segera melaporkan indikasi aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan melalui kanal resmi Satgas PASTI dan IASC.
Masyarakat yang menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat menyampaikan laporan melalui sipasti.ojk.go.id. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan 10270 Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan diimbau segera melapor melalui iasc.ojk.go.id agar IASC dapat mengoordinasikan upaya pemblokiran rekening yang terindikasi terkait penipuan secara cepat. Satgas PASTI bersama seluruh anggota dan instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat guna menekan aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan demi meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat.
Presiden RI Prabowo Subianto Hadiri Rakornas TPAKD 2026
Jakarta, 22 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah hadir di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Melalui berbagai program pembiayaan yang menjangkau jutaan masyarakat, TPAKD terus berperan dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir dalam Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis menyampaikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD di seluruh daerah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan keberadaan TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sebagai capaian program yang penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat. “Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat, ya. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta ya,” kata Presiden. Presiden menekankan akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program yang telah dijalankan sejumlah kementerian dan lembaga. “Saudara-saudara sekalian, garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang yang ditujukan bagi petani, nelayan, masyarakat di perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Presiden dalam kesempatan itu juga meresmikan terbentuknya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026 bertugas dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada tiga indikator yaitu ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan dan rasa aman mengelola keuangan. Sejalan Asta Cita Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa program TPAKD mendukung program Asta Cita Pemerintah serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025– 2045, yakni memperluas akses keuangan masyarakat sebagai upaya mendorong pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dan hari ini Bapak, kami menyelenggarakan Rakornas TPAKD. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica. Lebih lanjut, Friderica mengatakan bahwa hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, OJK, BI, dan seluruh pemerintah daerah, kabupaten dan kota di Indonesia telah meningkatkan manfaat dalam skala penyaluran pembiayaan kepada debitur melalui beberapa program unggulan TPAKD. “Hasilnya sangat nyata bisa kita lihat di sini bahwa beberapa program unggulan kita, Bapak, yaitu adalah program kredit pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur, kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur,” kata Friderica. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah akan terus mengembangkan program TPAKD yang terbukti memiliki peran penting dalam memperluas pembiayaan masyakat di daerah termasuk dengan membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Dalam kesempatan ini, Airlangga menyampaikan terima kasih atas persetujuan Presiden Republik Indonesia mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026. Menurut Airlangga, perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan menandai pergeseran orientasi kebijakan, dari yang semula berfokus pada inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening menjadi indikator peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keluarga merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat yang perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026. Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan yang inklusif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rakornas TPAKD 2026 juga dihadiri sejumlah Menteri dan pimpinan Lembaga serta sejumlah kepala daerah, pimpinan industri jasa keuangan, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program TPAKD dari berbagai daerah di Indonesia. TPAKD Hadir di Seluruh Indonesia, Dorong Akses Keuangan yang Lebih Merata Saat ini, TPAKD telah terbentuk di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 TPAKD di Indonesia. Keberadaan TPAKD menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan, serta mengembangkan program yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Berbagai program TPAKD telah menunjukkan capaian konkret dalam memperluas akses keuangan masyarakat, antara lain:
• Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
• Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
• Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening, setara dengan 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.
• Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal, sekaligus mendukung penyaluran bantuan pemerintah.
Selain itu, hingga 2026, OJK telah melaksanakan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa. Program ini mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan (business matching), pendampingan usaha, dan pemasaran produk unggulan perdesaan. Pelaksanaan program EKI telah menghasilkan pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur. Program ini juga mendorong perluasan akses investasi, asuransi, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan digitalisasi transaksi bagi pelaku UMKM. TPAKD juga didorong untuk bersinergi dengan program prioritas pemerintah. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas peran OJK dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan di daerah melalui TPAKD. Menurutnya, kehadiran langsung Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas TPAKD 2026 menunjukkan perhatian besar Pemerintah terhadap upaya memperluas akses keuangan masyarakat sebagai bagian dari penguatan pembangunan ekonomi daerah. “Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito. Tito juga menegaskan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pembangunan daerah. Insentif tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Pemerintah dalam memperkuat motivasi daerah untuk meningkatkan capaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penyaluran Kredit Rp53,15 Triliun kepada Lebih dari 2,1 Juta Debitur Sebagai wujud nyata perluasan akses pembiayaan produktif, selama periode Agustus hingga Oktober 2026 telah disalurkan kredit sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur. Capaian tersebut mencerminkan kolaborasi sektor jasa keuangan dan TPAKD dalam membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat, memperkuat aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dalam Rakornas TPAKD 2026, juga dilaksanakan penyerahan akad kredit atau pembiayaan secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada perwakilan penerima manfaat program TPAKD sebagai bentuk konkret dukungan industri jasa keuangan terhadap pengembangan usaha masyarakat. Pembentukan DNKK Perkuat Strategi Nasional Kesejahteraan Keuangan Pemerintah secara resmi membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan strategi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
Pembentukan DNKK merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia mengenai perlunya strategi nasional yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sekaligus pelaksanaan amanat Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). DNKK memperkuat strategi nasional kesejahteraan keuangan sekaligus menyempurnakan berbagai upaya yang sebelumnya dijalankan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Presiden Republik Indonesia memimpin langsung DNKK, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian serta OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Harian. Sejalan dengan penguatan strategi nasional tersebut, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran semakin strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan berbagai program kesejahteraan keuangan di daerah.
Melalui pendekatan ini, keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah rekening atau perluasan akses pembiayaan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, menghadapi risiko keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. TPAKD Award 2026, Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan inovasi pemerintah daerah, Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi momentum pemberian TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam mendorong perluasan akses keuangan. Penghargaan ini diharapkan dapat memacu inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan mendorong replikasi praktik baik antardaerah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat.
TPAKD Award 2026 diberikan kepada 5 TPAKD tingkat provinsi, 5 TPAKD tingkat Kabupaten, dan 5 TPAKD tingkat Kota yang dinilai telah berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah. TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sumatera : Provinsi Sumatera Selatan Wilayah Jawa-Bali : Provinsi DKI Jakarta Wilayah Kalimantan : Provinsi Kalimantan Barat Wilayah Sulawesi : Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua : Provinsi Maluku TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera : Kabupaten Deli Serdang Wilayah Jawa-Bali : Kabupaten Bantul Wilayah Kalimantan : Kabupaten Tabalong Wilayah Sulawesi : Kabupaten Kepulauan Selayar Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua : Kabupaten Lombok Timur TPAKD Terbaik Tingkat Kota Wilayah Sumatera : Kota Metro Wilayah Jawa-Bali : Kota Surabaya Wilayah Kalimantan : Kota Pontianak Wilayah Sulawesi : Kota Palu Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Jakarta, 21 Oktober 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat reformasi pasar modal Indonesia melalui peningkatan transparansi, integritas, likuiditas, dan penegakan hukum guna meningkatkan kepercayaan investor serta daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam dialog dengan investor institusional domestik dan internasional yang diselenggarakan Mandiri Sekuritas secara daring dan turut menghadirkan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jefry Hendrik, Selasa (20/10).
Friderica menegaskan bahwa OJK memahami perhatian investor terhadap perkembangan pasar modal Indonesia, khususnya setelah pengumuman MSCI mengenai konsultasi potensi perubahan klasifikasi pasar Indonesia. OJK menghormati penilaian independen MSCI dan berkomitmen menjawab berbagai perhatian tersebut melalui reformasi yang konkret, konsisten, dan berkelanjutan.
“Kepercayaan investor harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang adil, transparan, kompetitif, dan memiliki kredibilitas global. Fokus kami adalah memastikan reformasi memberikan hasil nyata dan terukur bagi peningkatan kualitas pasar serta kepercayaan investor,” ujar Friderica.
Friderica menyampaikan bahwa fundamental pasar modal Indonesia tetap kuat, dengan kapitalisasi pasar mencapai sekitar 589 miliar dolar AS, terbesar kedua di ASEAN, serta jumlah investor mencapai 31,1 juta. Kinerja perusahaan tercatat juga menunjukkan perkembangan positif, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 15,9 persen dan laba bersih sebesar 16,3 persen dalam periode 12 bulan hingga Juni 2026.
Reformasi Pasar Modal dan Respons terhadap MSCI
Hasan menjelaskan bahwa OJK bersama BEI dan seluruh Self-Regulatory Organizations (SRO) terus menjalankan delapan program aksi prioritas reformasi pasar modal yang mencakup peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Reformasi tersebut antara lain mencakup peningkatan ketentuan minimum free float menjadi 15 persen secara bertahap, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir (beneficial ownership), perluasan klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori, keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas satu persen, serta publikasi daftar High Shareholding Concentration (HSC).
“Reformasi pasar modal tidak berhenti pada penyempurnaan regulasi atau pengumuman kebijakan. Prioritas kami adalah memastikan implementasi yang konsisten sehingga menghasilkan peningkatan nyata pada transparansi, likuiditas, integritas, dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia,” ujar Hasan.
Terkait MSCI, Hasan menjelaskan bahwa pengumuman pada 15 Oktober 2026 merupakan proses konsultasi mengenai potensi perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, bukan keputusan final. MSCI membuka kesempatan penyampaian masukan hingga 30 April 2027, dengan keputusan akhir yang dijadwalkan pada 30 Juni 2027.
OJK menghormati independensi penilaian MSCI dan terus melakukan komunikasi konstruktif agar seluruh perkembangan reformasi pasar modal Indonesia memperoleh pertimbangan secara menyeluruh. Sepanjang Februari hingga Oktober 2026, OJK telah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan MSCI sebanyak 16 kali.
Penguatan Penegakan Hukum dan Integritas Pasar
OJK juga terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta memberikan kepastian kepada investor.
Pada 16 Oktober 2026, OJK telah mengumumkan pengenaan sanksi administratif berupa denda sekitar Rp2,1 triliun dalam kasus yang melibatkan perdagangan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut telah berlangsung jauh sebelum pengumuman MSCI sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum OJK secara berkesinambungan.
“Penegakan hukum merupakan bagian mendasar dari upaya menjaga integritas pasar modal. Tindakan kami bukan merupakan respons sesaat terhadap perkembangan MSCI, melainkan hasil proses pengawasan yang telah berjalan sesuai ketentuan. OJK akan terus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan investor,” ujar Hasan.
Sepanjang 2026, OJK telah mengenakan sanksi kepada lebih dari 971 pihak dengan total denda sekitar Rp2,5 triliun, menyelesaikan 41 pemeriksaan kasus, serta terus menangani 122 kasus lainnya dalam proses penegakan hukum.
Perkuat Dialog dan Kepercayaan Investor Global
Friderica menyampaikan bahwa OJK terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan serta memastikan keberlanjutan reformasi, sebagaimana turut menjadi perhatian dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia bersama OJK dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 19 Oktober 2026.
Ke depan, OJK bersama SRO akan memprioritaskan implementasi peningkatan ketentuan free float, penyempurnaan mekanisme pembobotan saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi dalam IHSG, penguatan transparansi kepemilikan saham, serta peningkatan kualitas perusahaan tercatat.
“Kami tidak hanya ingin menyampaikan langkah yang telah dilakukan, tetapi juga mendengarkan pandangan dan rekomendasi investor. Masukan tersebut penting untuk memastikan reformasi benar-benar meningkatkan kualitas pasar dan memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica.
OJK berkomitmen melanjutkan reformasi secara konsisten melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan komunikasi terbuka dengan investor global untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang semakin transparan, berintegritas, likuid, dan berdaya saing.
XL Center H Bastari Resmi Beroperasi sebagai XL Center ke-121 secara Nasional, Didukung Penguatan Jaringan 4G dan 5G
PALEMBANG, 21 Oktober 2026. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan di Palembang, Sumatera Selatan, melalui perluasan akses layanan XL Center yang semakin dekat dengan masyarakat. XLSMART meresmikan XL Center H Bastari pada 14 Oktober 2026, menandai kehadiran XL Center ke-121 secara nasional sekaligus melengkapi titik layanan XLSMART di Palembang. Upaya ini sejalan dengan penguatan jaringan 4G dan perluasan cakupan 5G untuk mendukung kebutuhan konektivitas dan aktivitas digital masyarakat.
SVP Direct Channel XLSMART, Rochelle Camasosa mengatakan, “Bagi XLSMART, menghadirkan pengalaman pelanggan yang positif berarti memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan yang mudah, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kehadiran XL Center H Bastari sebagai XL Center ke-121 secara nasional merupakan bagian dari upaya kami untuk semakin dekat dengan pelanggan, memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan bantuan, serta membangun hubungan jangka panjang yang dilandasi kepercayaan.”
Melalui XL Center, pelanggan XL, XL PRIORITAS, AXIS, dan SMARTFREN dapat memperoleh informasi produk, berkonsultasi mengenai paket dan layanan, serta mendapatkan bantuan terkait kebutuhan kartu dan konektivitas. Pelanggan juga dapat berkonsultasi dan melakukan pendaftaran layanan XL HOME. Penguatan titik layanan ini menjadi bagian dari komitmen XLSMART untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pelanggan, sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat ditangani melalui kanal layanan yang mudah dijangkau.
Peresmian XL Center H Bastari dihadiri oleh SVP Direct Channel XLSMART, Rochelle Camasosa; SVP Mobile Sales Southern Sumatra XLSMART, Desy Sari Dewi; GM Direct Channel South Sumatra XLSMART, Harry Akbar; GM Mobile Sales Sumatra Selatan XLSMART, Aldian Garibaldy; mitra retail outlet (RO), pelanggan XLSMART, serta anak-anak dari Yayasan Yatim Nusantara. Selain seremoni pemotongan tumpeng, kegiatan juga diisi dengan pembagian sembako, ramah tamah, dan pemberian merchandise kepada pelanggan serta mitra RO sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Kehadiran XL Center H Bastari melengkapi pengembangan jaringan layanan XLSMART di Palembang. XL Center Angkatan 45 telah beroperasi lebih dahulu, sementara XL Center Sukabangun telah memasuki tahap soft launching. Selanjutnya, tiga lokasi lain di Kota Palembang, yakni RE Martadinata, M Isa, dan Badarudin, direncanakan menyusul sesuai kesiapan operasional. Secara keseluruhan, XLSMART merencanakan penambahan 10 XL Center baru di Palembang dan Banyuasin, dengan target total 11 XL Center di kedua wilayah tersebut. Ekspansi ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pelanggan seiring dengan meningkatnya kebutuhan konektivitas untuk komunikasi, produktivitas, bisnis, dan berbagai aktivitas digital.
Palembang adalah salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Sumatera Selatan. Kebutuhan konektivitasnya terus tumbuh seiring denyut perdagangan, bisnis, pendidikan, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Untuk menjawab kebutuhan itu, XLSMART terus memperkuat cakupan jaringan di Kota Palembang. Saat ini, jaringan XLSMART di kota tersebut didukung lebih dari 2.400 BTS, termasuk lebih dari 650 BTS 5G dan lebih dari 1.300 BTS 4G. Jaringan XLSMART hadir di kawasan permukiman, pusat bisnis dan pemerintahan, sentra perdagangan, lingkungan pendidikan, area komersial, ruang publik, hingga wilayah perairan Banyuasin.
SVP Mobile Sales Southern Sumatra XLSMART, Desy Sari Dewi, mengatakan, “Palembang memiliki potensi ekonomi dan aktivitas digital yang terus berkembang. Karena itu, XLSMART terus memperkuat jaringan 4G dan memperluas cakupan 5G, sekaligus meningkatkan akses layanan pelanggan. Kami ingin memastikan masyarakat dan pelaku usaha tidak hanya mendapatkan konektivitas yang cepat, stabil, dan andal, tetapi juga kemudahan dalam mengakses layanan yang mendukung kebutuhan komunikasi, pembelajaran, produktivitas, hingga pengembangan usaha.”
Jaringan 5G mendukung pengalaman konektivitas generasi terbaru untuk berbagai kebutuhan, mulai dari streaming video dan musik, gaming, konferensi video, bekerja dan belajar secara daring, hingga live streaming dan pembuatan konten digital. Pengembangan jaringan ini menjadi bagian dari upaya XLSMART menghadirkan pengalaman digital yang semakin baik melalui peningkatan kualitas konektivitas dan perluasan akses layanan.
Komitmen terhadap Network Leadership turut tercermin melalui pencapaian XL dalam Ookla® Speedtest Awards™ H1 2026. XL meraih empat penghargaan, yaitu Best Mobile Network in Indonesia 2026, Best 5G Network in Indonesia 2026, Fastest 5G in Indonesia 2026, dan Best 5G Video Experience in Indonesia 2026. Pengakuan independen ini memperkuat posisi XL sebagai front face kualitas jaringan terbaik di Indonesia, dengan validasi melalui pengujian independen Ookla.
Secara nasional, jaringan XLSMART didukung oleh lebih dari 265 ribu BTS yang melayani lebih dari 69,4 juta pelanggan di Indonesia. Jaringan 5G XLSMART telah tersedia di lebih dari 70 kota dan kabupaten dan terus diperluas secara bertahap. Pengembangan ini diperkuat melalui pemanfaatan spektrum 700 MHz, yang memiliki karakteristik cakupan luas dan penetrasi dalam ruangan (indoor) yang baik, serta spektrum 2,6 GHz untuk mendukung kapasitas trafik data yang lebih besar, khususnya di kawasan dengan aktivitas digital tinggi.
Melalui penguatan jaringan, perluasan titik layanan, dan kontribusi sosial, XLSMART terus memperkuat Brand Perception sebagai perusahaan telekomunikasi yang mengutamakan kualitas konektivitas, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Dengan portofolio layanan XL, XL PRIORITAS, AXIS, dan SMARTFREN, XLSMART berkomitmen untuk terus hadir lebih dekat, memahami kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan aspirasi sebagai perusahaan yang dicintai pelanggan (Most Loved Company by Customers).
Future Maker mengawali langkah melalui pembangunan SLB Budi Mulia - Kabupaten Bandung,
serta pendampingan sekolah dan partisipasi karyawan.
Jakarta, 19 Oktober 2026 — PT Indonesian Paradise Property Tbk (Paradise Indonesia; IDX: INPP) menandai ulang tahun ke-24 dengan meluncurkan Future Maker, inisiatif keberlanjutan sosial di bawah kampanye #BuildingTomorrow dengan pembangunan sekolah pendidikan dasar. Program ini menghubungkan dukungan pembangunan fasilitas belajar, pendampingan sekolah, dan partisipasi karyawan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak.
Peluncuran ini melanjutkan perjalanan Paradise Indonesia dalam mengembangkan bisnis perhotelan, komersial, dan apartemen dengan memperluas kontribusi bagi komunitas di sekitar wilayah operasinya. Melalui Future Maker, perusahaan menyiapkan kerangka kolaborasi lintas unit bisnis agar dukungan sosial dapat berlangsung lebih terarah, berkesinambungan, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.. Pendekatannya menghormati kebutuhan individual siswa dengan semangat Different Needs. Same Dignity. One Future.
Langkah awal program dilakukan melalui kemitraan dengan Happy Hearts Indonesia untuk mendukung pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Budi Mulia Pasir Meong di Kabupaten Bandung. Dukungan diarahkan pada penyediaan lingkungan belajar yang lebih layak dan pendampingan yang memperhatikan kebutuhan individual siswa, dengan melibatkan guru serta orang tua.
“Selama 24 tahun, Paradise Indonesia tumbuh bersama dedikasi karyawan dan dukungan para pemangku kepentingan. Future Maker menjadi langkah kami untuk memperluas kontribusi tersebut melalui pendidikan. Kami ingin menghadirkan kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan komunitas tempat kami beroperasi,” ujar Anthony P Susilo.
Kolaborasi lintas unit bisnis untuk pendampingan pendidikan berkelanjutan
Setelah membangun fondasi program pada 2026, Paradise Indonesia merencanakan perluasan keterlibatan unit bisnis di delapan kota pada 2027. Kegiatan akan diselaraskan dengan kebutuhan sekolah, masukan mitra, serta kesiapan masing-masing unit. Perusahaan juga mengarahkan pengukuran dampak secara terintegrasi untuk mendukung evaluasi dan keberlanjutan program.
Melalui Paradisers Employee Volunteer Program, karyawan dapat berpartisipasi sesuai waktu dan keterampilan yang dimiliki, antara lain dengan membuat sumber belajar, berbagi keterampilan, mendukung fasilitas, dan mendampingi kegiatan siswa. Rencana kegiatan 2027 mencakup permainan sensorik, olahraga edukatif, kegiatan bersama orang tua, berbagi keterampilan dengan guru, bercerita, serta kelas seni dan budaya.
“Kami mengajak karyawan di seluruh unit bisnis untuk mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing. Kepedulian yang diwujudkan secara konsisten, kerja sama lintas unit, serta kesediaan mendengarkan kebutuhan sekolah akan menjadi kekuatan Future Maker. Dengan pendekatan ini, setiap kontribusi dapat menjadi bagian dari pendampingan yang berkelanjutan,” ujar Andri Hadi, Presiden Direktur Paradise Indonesia.
Rencana kontribusi unit bisnis antara lain mencakup kegiatan seni, menanam, dan partisipasi pengunjung di 23 Paskal Shopping Center, Bandung. Di Batam, rancangan program memadukan edukasi gizi dan aktivitas fisik dengan penghijauan sekolah, pemilahan sampah, serta komposting. Rincian pelaksanaan akan disesuaikan bersama mitra dan komunitas penerima manfaat.
Khusus di wilayah Batam, program Future Maker 2027 dilaksanakan melalui kolaborasi unit bisnis Paradise Indonesia Region Batam, yaitu HARRIS Resort Waterfront Batam, HARRIS Hotel Batam Center, dan One Residence, dengan mengusung tema “Building Their Tomorrow Together”. Program ini diwujudkan melalui dua agenda utama yang berfokus pada kesehatan dan kepedulian lingkungan.
Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2027, program “Healthy Food, Active Move” menghadirkan sesi Energize & Move, berupa senam interaktif bersama instruktur HARRIS Players, serta Healthy Food Maker, yang mengajak siswa membuat camilan sehat seperti Rainbow Fruit Parfait dan Healthy Salad Wraps dengan pendampingan koki profesional.
Selanjutnya, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2027, program “Green School, Green Future” dilaksanakan melalui penanaman pohon (Plant for Tomorrow), edukasi pemilahan sampah tiga warna (Sort at the Source), serta lokakarya pengolahan limbah organik kantin menjadi pupuk kompos (Loop the Lifecycle).
Melalui kedua agenda ini, Future Maker 2027 berkomitmen menanamkan kebiasaan hidup sehat dan kepedulian lingkungan sejak dini, sekaligus mendorong terciptanya generasi muda yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada masa depan berkelanjutan.
Dari Limbah Plastik Menjadi Pendidikan Berkualitas
Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dan 58% di antaranya tidak terkelola dengan baik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai penyumbang polusi plastik terbesar kedua di dunia, dengan produksi sekitar 24.500 ton sampah plastik per hari.
Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Budi Mulia direncanakan menggunakan blok berbahan plastik daur ulang berkualitas tinggi dan lingkungan belajar yang aman bagi anak-anak, sekaligus memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan. Sehingga dengan pembangunan sekolah ini Paradise Indonesia turut berkontribusi aktif dalam pengurangan 2-4 ton sampah plastik sekaligus menurunkan emisi karbon hingga sekitar 10 ton. Pendekatan ini menghubungkan penyediaan fasilitas pendidikan dengan pemanfaatan kembali material, sekaligus memperkenalkan nilai kepedulian lingkungan kepada komunitas sekolah.
Semangat tersebut akan dilanjutkan melalui pembelajaran pengelolaan sampah, antara lain pemilahan, penggunaan kembali, serta kegiatan sederhana seperti komposting dan berkebun. Bentuk kegiatan akan disesuaikan bersama guru agar dapat diikuti sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa.
Future Maker mengusung semangat “Building Tomorrow Together”, dengan menempatkan kolaborasi sebagai dasar pelaksanaan program. Masukan pihak sekolah dan orang tua menjadi bagian penting agar dukungan yang diberikan relevan dengan keseharian siswa.
“Melalui Future Maker, Paradise Indonesia mengintegrasikan pembangunan sekolah dengan implementasi ESG berkelanjutan. Penggunaan blok plastik daur ulang di SLB Budi Mulia, Cililin, Kabupaten Bandung, diproyeksikan mengurangi 2–4 ton sampah plastik dan menurunkan emisi karbon sekitar 10 ton, sekaligus menghadirkan ruang belajar yang aman dan inklusif.” ungkap Siti Utami, Chief Corporate Communication Paradise Indonesia.
JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mengubah ketentuan batas Auto Rejection Bawah (ARB) untuk saham berharga murah, khususnya yang berada pada rentang harga Rp11 hingga Rp14 per saham. Berdasarkan aturan baru ini, batas ARB untuk kelompok saham tersebut disesuaikan menjadi Rp1 per saham, berlaku mulai Selasa (20/10/2026) hingga 31 Desember 2026.
Penyesuaian ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan batas penurunan harga sebesar 7 persen. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, mekanisme pembentukan batas penurunan harga untuk rentang saham bernilai rendah kini berbeda dari aturan yang sempat berlaku sehari sebelumnya.
BEI menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah melakukan evaluasi terhadap penerapan batas ARB asimetris sebesar 7 persen yang mulai berjalan pada 19 Oktober 2026. Penyesuaian aturan bertujuan untuk menjaga agar perdagangan saham di bursa tetap berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien, sekaligus mendukung terciptanya mekanisme pembentukan harga (price discovery) yang lebih optimal.
Ketentuan penyesuaian ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi BEI Nomor Kep-00158/BEI/10-2026 mengenai Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Keputusan tersebut secara resmi mencabut dan menggantikan keputusan direksi sebelumnya, yaitu SK Nomor Kep-000157/BEI/10-2026.
Adapun penyesuaian batas ARB ini diterapkan pada saham-saham yang tercatat di Papan Utama, Papan Pengembangan, serta Papan Ekonomi Baru. Sementara itu, untuk saham yang tercatat di Papan Akselerasi dan Papan Pemantauan Khusus, ketentuan perdagangan tetap mengikuti aturan yang berlaku pada papan masing-masing.
Mulai Rp50 ribu dengan kecepatan hingga 500 Mbps, XL Ultra 5G+ menawarkan pilihan paket XL prabayar dan PRIORITAS dengan berbagai manfaat digital premium.
Solo, 15 Oktober 2026. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui brand XL menghadirkan XL Ultra 5G+ bagi masyarakat Yogyakarta dan Solo, dengan pilihan paket XL prabayar mulai Rp50 ribu hingga PRIORITAS Ultra 5G+ dengan kuota unlimited seharga Rp200 ribu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, layanan ini menawarkan kuota besar serta berbagai manfaat digital premium, mulai dari hiburan, roaming internasional, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI). Kehadiran layanan tersebut menjadi bagian dari komitmen XLSMART dalam menghadirkan infrastruktur dan solusi digital yang berkualitas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab untuk mendukung kebutuhan digital masyarakat.
Direktur & Chief Commercial Officer XLSMART, David Arcelus Oses, mengatakan, “Kami memahami bahwa setiap pelanggan memiliki kebutuhan internet yang berbeda. Ada yang mengutamakan fleksibilitas harga dan kuota, ada pula yang membutuhkan akses internet tanpa batas dengan berbagai manfaat premium. Karena itu, kami menghadirkan XL Ultra 5G+ melalui pilihan layanan XL prabayar dan PRIORITAS, sehingga pelanggan dapat menentukan paket yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Kami ingin pengalaman menggunakan layanan XL tidak hanya semakin cepat, tetapi juga semakin bernilai bagi pelanggan.”
David menambahkan, “Bagi XL, Yogyakarta dan Solo merupakan dua kota penting dengan karakteristik pelanggan yang beragam. Yogyakarta memiliki ekosistem pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif yang dinamis, sementara Solo dikenal dengan aktivitas perdagangan, budaya, serta pertumbuhan UMKM. Karakteristik tersebut menciptakan kebutuhan layanan digital yang berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan konektivitas yang dapat diandalkan dengan pilihan paket yang sesuai. Melalui XL Ultra 5G+, kami ingin memperkuat kehadiran XL di kedua kota ini dengan menghadirkan layanan yang semakin relevan dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan.”
Untuk pelanggan XL prabayar, XL Ultra 5G+ menawarkan pilihan paket dengan kuota besar dan harga terjangkau, meliputi:
* Rp50.000 (7 hari): Kuota utama 100GB + tambahan kuota 5G 100GB.
* Rp100.000 (28 hari): Kuota 65GB.
* Rp200.000 (28 hari): Kuota utama 400GB + tambahan kuota 5G 400GB.
Selain kuota internet, sejumlah paket XL Ultra 5G+ prabayar juga dilengkapi manfaat tambahan berupa bonus telepon, akses Vidio Platinum, pilihan hiburan digital seperti Viu Premium, WeTV VIP, CATCHPLAY+ Premium, dan Disney+, serta roaming internasional di lebih dari sembilan negara. Seluruh manfaat tersebut mengikuti ketentuan masing-masing paket.
XL Ultra 5G+ juga menghadirkan manfaat berbasis AI dan penyimpanan cloud pada penawaran tertentu. Melalui akses Google Gemini, pelanggan dapat memanfaatkan teknologi AI untuk membantu merangkum informasi, mengembangkan ide, hingga menyusun materi pekerjaan atau pembelajaran. Sementara itu, fasilitas penyimpanan Google Cloud hingga 400GB dapat dimanfaatkan untuk menyimpan foto, video, dokumen, dan berbagai berkas digital secara online. Manfaat ini memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, pekerja profesional, pelaku usaha, maupun kreator konten.
Sementara itu, bagi pelanggan yang menginginkan pengalaman digital premium, XL PRIORITAS Ultra 5G+ menawarkan kuota unlimited seharga Rp200 ribu. Layanan ini juga dilengkapi berbagai manfaat tambahan, antara lain roaming internasional di lebih dari 75 negara, bonus langganan layanan hiburan digital seperti Disney+, Vidio, Viu, dan WePlay, akses Google Gemini selama enam bulan, serta penyimpanan Google Cloud 400GB, sesuai ketentuan layanan.
Lebih lanjut, David menjelaskan, “Melalui XL Ultra 5G+, kami ingin memberikan pengalaman digital yang lebih lengkap bagi pelanggan. Tidak hanya melalui pilihan kuota dan harga, tetapi juga berbagai manfaat tambahan seperti hiburan digital, roaming internasional, akses teknologi AI, hingga penyimpanan cloud. Kami berharap seluruh manfaat ini dapat memberikan nilai lebih sekaligus mendukung kebutuhan digital pelanggan yang terus berkembang.”
Kehadiran kedua layanan tersebut didukung jaringan 5G XLSMART yang telah menjangkau 70 kota di Indonesia dan terus diperluas secara bertahap. Dengan dukungan jaringan ini, pelanggan dapat memanfaatkan konektivitas 5G untuk berbagai aktivitas, mulai dari streaming, video conference, mobile gaming, hingga membuat dan mengunggah konten digital. Pengalaman penggunaan bergantung pada perangkat, lokasi, kondisi jaringan, serta ketentuan masing-masing paket.
Kualitas jaringan XL juga tercermin dari hasil pengukuran independen Ookla® Speedtest Intelligence®. Median kecepatan unduh 5G XL meningkat dari 41,08 Mbps pada semester pertama 2025 menjadi 149,08 Mbps pada semester pertama 2026, atau tumbuh sekitar 263% dalam satu tahun.
Selain peningkatan kecepatan, XL juga memperoleh empat penghargaan Ookla® Speedtest Awards™ pada semester pertama 2026, yaitu Best Mobile Network, Best 5G Network, Fastest 5G, dan Best 5G Video Experience. Keempat penghargaan tersebut menjadi pengakuan independen atas kualitas jaringan, performa 5G, kecepatan, serta pengalaman menikmati layanan video melalui jaringan XL.
Dengan dukungan jaringan yang terus berkembang serta pilihan layanan XL prabayar dan XL PRIORITAS yang semakin lengkap, XLSMART berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman konektivitas 5G yang relevan bagi kebutuhan digital masyarakat Yogyakarta, Solo, masyakarat Jawa Tengah dan sekitarnya serta berbagai kota lainnya di Indonesia.
Informasi lebih lanjut mengenai pilihan paket, manfaat tambahan, cakupan layanan, serta syarat dan ketentuan XL Ultra 5G+ dapat diperoleh melalui kanal resmi XL.
Manggarai, Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus Nabit mengakui pemerintah kabupaten yang ia pimpin kewalahan dalam menangani psikososial warganya yang mengungsi akibat terdampak gempa pertengahan Agustus 2026.
“Penanganan trauma kami harus akui tidak punya kemampuan sumber daya di situ,” kata Herybertus saat ditemui di Posko Tanggap Darurat Kabupaten Manggarai, Ruteng, Minggu malam.
Oleh karena itu, Pemkab Manggarai membutuhkan bantuan berbagai pihak dalam penanganan psikososial para pengungsi.
“Saat ini sejumlah perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah membantu dalam penanganan psikosial warga kami yang terdampak,” kata Herybertus.
Namun, saat ini layanan psikososial masih terbatas di kalangan anak-anak sekolah. Padahal, warga yang berusia dewasa juga menjadi kelompok rentan terdampak secara psikologi akibat gempa bumi yang menghancurkan perekonomian mereka.
“Situasi yang lebih rentan lagi dialami oleh kalangan lanjut usia karena mereka sudah tidak bisa lagi produktif dalam bekerja,” kata Herybertus.
Ia khawatir angka bunuh diri akibat keputusasaan terhadap kepastian masa depan mereka malah ada pada kalangan lanjut usia. “Hal ini tentu saja butuh penanganan khusus oleh orang yang professional,” kata Bupati.
Herybertus berharap berbagai pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM untuk membantu Pemkab Manggarai dalam menangani psikosial seluruh kalangan warganya yang terdampak, dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia.
Berdasarkan data dari Pemkab Manggarai hingga lebih dari dua bulan pascagempa pertengahan Agustus 2026, sebanyak 1.301 warga masih mengungsi di 17 posko dan 7.091 warga mengungsi mandiri dengan mendirikan tenda sendiri di dekat rumah mereka.
Dari jumlah tersebut, Pemkab mendata sebanyak 1.054 jiwa termasuk ke dalam kelompok rentan.
“Di antaranya 335 anak-anak, 265 warga lansia, 267 balita, dan 55 warga dengan disabilitas,” kata Bupati Herybertus Nabit.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Plan Indonesia salah satu LSM yang bergerak dalam penanganan hak anak-anak, Dini Widiastuti mengatakan pihaknya berusaha membantu persoalan kurangnya tenaga dalam pemulihan psikososial dengan memberikan pelatihan kepada relawan-relawan lokal.
“Tahap pertama kami sudah melatih 20 trainer yang sudah bergerak membantu di 62 titik,” kata Dini.
Plan Indonesia kini sudah melalukan tiga tahap pelatihan. “Tahap dua kami sudah melatih 32 orang relawan, dan tahap tiga sudah 42 orang,” kata Dini.
“Mereka yang kami latih telah bergerak ke berbagai penjuru Manggarai untuk menangani pemulihan psikosial warga terdampak gempa, khususnya anak-anak,” kata Dini.
Pada kesempatan yang sama saat ditemui juga di Posko Tanggap Darurat Kabupaten Manggarai, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Manggarai Wensiaus Sedan mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke depannya akan mengirimkan 70 orang “master trainer”.
“Mereka akan melatih guru-guru agar bisa melakukan pemulihan psikosial para siswa yang terdampak gempa,” kata Wensiaus.
Nantinya guru-guru yang telah dilatih master trainer itu akan melatih juga rekan-rekan mereka di sekolah sehingga diharapkan jangkauan penanganan psikosial kepada para siswa bisa dilakukan secara lebih masif.
Sumber: Kantor Berita Antara
Jakarta, 16 Oktober 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati pengumuman yang dirilis oleh lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. pada tanggal 15 Oktober 2026, di mana MSCI menyatakan akan memulai periode konsultasi atas proposal reklasifikasi status Indonesia.
Dalam pengumuman tersebut, MSCI kembali menyampaikan acknowledgement atas pelaksanaan inisiatif-inisiatif reformasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan, termasuk publikasi kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), dan kebijakan baru mengenai kenaikan batas minimum free float.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK menghormati view dari MSCI dan terus melakukan pembenahan dan tindak lanjut atas berbagai masukan yang diberikan. OJK juga mencermati dan memberikan perhatian serius terhadap penilaian MSCI mengenai area-area yang masih memerlukan penyempurnaan ke depan. OJK menghormati independensi lembaga-lembaga penyedia indeks global, termasuk MSCI, serta menghargai setiap masukan yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif,” kata Friderica.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan MSCI dalam pengumuman ini juga sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, termasuk dalam aspek penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
“OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait,” kata Hasan.
Ke depan, OJK bersama SRO terus melanjutkan engagement yang konstruktif dengan lembaga-lembaga penyedia indeks maupun investor institusi global. Engagement yang berkesinambungan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa otoritas Indonesia dapat mengkomunikasikan progress terkini reformasi pasar modal Indonesia, serta memperoleh masukan dan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan yang berkelanjutan.
