Ambon, 18/5 - Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf di Ambon, Senin mengatakan, pengawasan dilakukan secara intensif di sejumlah pintu masuk resmi ternak seperti Kobisadar di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual hingga Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku.

“Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat,” kata dia.

Ia menjelaskan, setiap hewan kurban yang dikirim ke Ambon dan daerah sekitarnya wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh.

Menurut dia, dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk memastikan ternak bebas dari penyakit menular dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

“Jadi semua hewan yang dilalulintaskan telah melalui pemeriksaan oleh tenaga medik,” ujarnya.

Distan Maluku juga menyiagakan sejumlah dokter hewan di berbagai kabupaten/kota guna mendukung pengawasan kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Tenaga dokter hewan tersebut termasuk ditempatkan di wilayah MBD dan Tual untuk memastikan pemeriksaan berjalan optimal.

Dirinya menambahkan pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada aspek kesehatan hewan, tetapi juga memastikan hewan kurban memenuhi syariat Islam seperti tidak cacat dan layak dijadikan hewan kurban.

Ia mengatakan, pengawasan berlapis tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban.

Distan Maluku juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap kualitas hewan kurban yang beredar karena seluruh ternak telah melalui seleksi teknis dan pemeriksaan medis secara ketat sebelum dipasarkan.

Jakarta– Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI),Jusuf Kalla ,menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di kediamannya di Jakarta,minggu (01/03/2026) dalam momentum bulan suci Ramadan.

Dalam keterangannya, Jusuf Kalla menyoroti meningkatnya ketegangan dan serangan yang melibatkan sejumlah negara, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menilai situasi tersebut sangat memprihatinkan, terutama karena terjadi di tengah upaya perundingan.

“Dari segi etik, jika sedang berunding seharusnya tidak ada serangan. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan bagi kita semua,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dinamika politik di Iran pascawafatnya pemimpin tertinggi negara tersebut, serta adanya berbagai kelompok internal yang memiliki kepentingan berbeda. Menurutnya, kondisi tersebut memperumit situasi kawasan.

Selain itu, Jusuf Kalla menilai konflik di Timur Tengah bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Ia menyebut sejumlah negara seperti Afghanistan, Pakistan, Suriah, Yaman, dan negara lain masih dilanda konflik berkepanjangan. Dalam konteks itu, ia mengajak masyarakat Indonesia untuk bersyukur karena kondisi dalam negeri relatif stabil.

“Kita bersyukur Indonesia aman dibandingkan banyak negara Islam lain. Karena itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi konflik di antara kita,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kebijakan agar tidak memicu gejolak sosial di dalam negeri. Menurutnya, ketidakadilan dan ketimpangan dapat menjadi sumber masalah dalam sebuah bangsa.

Terkait dampak ekonomi, Jusuf Kalla memperkirakan konflik Timur Tengah akan berpengaruh langsung terhadap Indonesia, terutama pada sektor energi dan perdagangan.

“Pertama tentu harga akan naik. Logistik antara Timur Tengah dan Indonesia bisa terputus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indonesia masih bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Jika pasokan terganggu, dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan bahan bakar dalam beberapa minggu ke depan. Menurutnya, rata-rata cadangan energi nasional hanya mencukupi sekitar tiga minggu.

Selain sektor energi, ekspor Indonesia ke Eropa juga berpotensi terganggu akibat meningkatnya ketidakpastian global. Gangguan jalur perdagangan dan meningkatnya ketegangan keamanan dinilai dapat memperlambat arus distribusi barang.

Jusuf Kalla berharap konflik tersebut tidak berlangsung lama dan dapat segera diselesaikan melalui jalur diplomasi.

“Mudah-mudahan cepat selesai,” katanya menutup pernyataan.