Jakarta, 19/6 - Massa yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, mahasiswa, buruh, pemuda, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia (TMI) datang ke Jakarta dan menggelar aksi damai mendukung kebijakan kerakyatan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Patung Kuda, Jumat pagi.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian. Massa dari berbagai daerah itu datang untuk menyampaikan dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Peserta menggelar aksi damai tersebut dengan membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi. Secara bergantian, mereka juga menyampaikan pernyataan sikap dari atas mobil komando.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan dukungan itu diberikan karena berbagai program pemerintah dinilai menyentuh kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pertanian, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Kami menyatakan dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Don.
Menurut dia, dukungan tersebut dibarengi komitmen untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami hadir untuk mengawal agar seluruh program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan tidak diselewengkan oleh mafia maupun oknum yang menghambat kepentingan masyarakat,” ujar Don.
Lebih lanjut, Don mengatakan berbagai kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, mulai dari kemudahan memperoleh pupuk hingga penyerapan hasil panen yang semakin baik.
Selain itu, dia juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal karena meningkatkan permintaan terhadap produk pangan di daerah.
Dia pun bercerita sebelumnya, hasil panen, seperti kubis, sering tidak laku, namun sekarang terserap melalui program MBG. Kemudian, sektor peternakan, buah-buahan, dan perkebunan juga ikut merasakan manfaatnya.
“Karena itu, kami sangat bersyukur memiliki program yang benar-benar menyentuh masyarakat desa,” ucap Don.
Dia menegaskan aksi damai yang digelar itu bukan merupakan aksi tandingan terhadap kelompok tertentu, namun semata-mata murni ditujukan untuk menyampaikan aspirasi dan pengalaman masyarakat desa yang merasakan manfaat dari berbagai program pemerintah.
“Kami hanya ingin memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa warga desa sangat puas dengan berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Don.
Tak berhenti sampai di situ, dia juga mengeluarkan pernyataan mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar menindak tegas mafia pangan, mafia pupuk, mafia tanah, mafia impor, serta berbagai praktik yang dinilai merugikan rakyat dan menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Selain itu, dia juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur pendukung di pedesaan.
Isu reforma agraria pun turut menjadi perhatian. Massa meminta agar pemerintah segera membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria untuk menangani berbagai konflik lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Dalam aksi damai tersebut, Don mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Menurut dia, kondisi yang aman dan kondusif menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Jangan sampai perbedaan pandangan memecah persatuan yang selama ini menjadi kekuatan bangsa,” tegas Don.
Dia memandang stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, sehingga seluruh komponen masyarakat perlu mengedepankan dialog, persatuan, dan semangat gotong royong agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
“Kami juga meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan program-program kerakyatan agar berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu,” tutur Don.
Aksi damai tersebut berakhir dalam suasana,
tertib. Massa membubarkan diri secara teratur setelah menyampaikan seluruh aspirasi dan pernyataan sikap.
Sumber : Kantor Berita Antara
Ende, 18/6 - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan dengan memilih lokasi yang tepat melalui kajian dan melibatkan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat meninjau Sekolah Dasar Negeri Wolomoni di Desa Niawula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis yang sebelumnya dikabarkan akan digusur untuk menjadi KDMP.
"Makanya tadi saya ingatkan Wagub, Pak Bupati, Pak Kepala Desa, tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji," katanya menjelaskan.
Secara khusus Wapres meminta pelibatan dan diskusi dengan warga untuk memastikan tidak ada warga yang terdampak dan dirugikan dari pembangunan tersebut.
"Jangan sampai ada yang dirugikan, apalagi ini area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu," kata Wapres menambahkan.
Sebelumnya pagar sekolah SD Negeri Wolomoni, fondasi ruang kelas, dan tiang penyangga ruang mengalami kerusakan dalam proses pembangunan KDMP karena lokasi rencana pembangunan koperasi tersebut berada di belakang gedung sekolah.
Terkait hal itu, Wapres menekankan bahwa sudah diputuskan akan dilakukan pemindahan lokasi ke tempat yang lebih baik, termasuk menghindari persaingan dengan Badan Usaha Milik Desa dan toko-toko kelontong milik warga.
Kehadiran KDMP, katanya, diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang baik dan saling mengisi.
Dalam kesempatan itu Wapres juga meminta agar sekolah tersebut segera mendapatkan Makan Bergizi Gratis dan serta mencatat permintaan warga terkait mess untuk guru dan penguatan sinyal jaringan internet.
Rencananya, Wapres Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan pada 18–21 Juni 2026.
Setelah melakukan kunjungan ke NTT, Gibran direncanakan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026 di Gorontalo, sekaligus meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Papua Barat, dengan Wapres diagendakan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.
Pada hari terakhir kunjungan kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.
Sumber : Kantor Berita Antara
Jakarta, 05/6 - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi langkah penting untuk memperkuat fondasi sektor keuangan nasional.
Menurut ia, revisi undang-undang tersebut menjadi krusial di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan industri keuangan yang terus berubah.
"Melalui perubahan UU P2SK ini, kami ingin memastikan sektor keuangan nasional memiliki fondasi hukum yang semakin kuat sehingga lebih siap menghadapi berbagai risiko dan tantangan ke depan," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia memaparkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, serta pesatnya transformasi digital menunjukkan pentingnya Indonesia memiliki kerangka hukum sektor keuangan yang kuat, adaptif, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu substansi penting yang diakomodasi dalam perubahan UU P2SK, kata dia, adalah penyelarasan sejumlah norma sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk terkait kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri.
Selain memberikan kepastian hukum, lanjut dia, perubahan UU tersebut juga memperkuat kerangka mitigasi risiko dan penanganan krisis guna menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.
Langkah ini penting karena gejolak di sektor keuangan dapat berdampak langsung terhadap perekonomian nasional dan ruang fiskal negara.
"Kami ingin risiko bisa diantisipasi lebih dini sehingga tidak menjadi beban yang lebih besar bagi APBN," katanya menegaskan.
Ia mengatakan perkembangan teknologi keuangan menjadi salah satu pertimbangan utama DPR dalam menyetujui perubahan UU P2SK. Berbagai instrumen dan model bisnis baru, mulai dari aset kripto hingga tokenisasi (Real World Assets/RWA), berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kerangka regulasi yang tersedia sebelumnya.
Melalui perubahan UU ini, DPR mendorong terciptanya kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan.
Misbakhun juga menjelaskan bahwa penguatan tata kelola, transparansi, dan modernisasi sektor keuangan juga menjadi bagian penting dari perubahan UU P2SK, termasuk untuk mendukung pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia dan meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional.
"Kalau Indonesia ingin menjadi pusat keuangan yang kompetitif maka kepercayaan harus dibangun melalui tata kelola dan kepastian hukum yang kuat," kata Misbakhun.
Sebelumnya, pada Kamis (4/6), Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi undang-undang.
Banda Aceh, Aceh, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan, Provinsi Aceh, menormalisasi saluran irigasi Gunung Pudung, Kecamatan Kluet Utara, yang mampu mengairi areal persawahan seluas 1.700 hektare.
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS di Aceh Selatan, Rabu, mengatakan normalisasi saluran irigasi tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan daerah.
"Langkah nyata dilakukan adalah percepatan normalisasi saluran irigasi Gunung Pudung di Kecamatan Kluet Utara. Normalisasi saluran irigasi itu kini telah rampung dikerjakan dan mampu mengairi 1.700 hektare sawah masyarakat," katanya.
Normalisasi meliputi pembersihan tumpukan sedimen pada aliran irigasi dilakukan menggunakan alat berat milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan.
Sebelumnya, endapan lumpur dan pasir yang cukup tebal menyebabkan aliran air menuju lahan pertanian masyarakat terganggu dan berpotensi mengancam 1.700 hektare sawah produktif di wilayah Kluet Raya.
Normalisasi saluran irigasi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan dan keluhan masyarakat terkait ancaman kekeringan yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian.
"Dengan pengerukan dan pembersihan sedimen yang dilakukan secara menyeluruh, aliran air kini kembali normal dan dapat mengairi persawahan warga secara optimal," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Selatan Ruspiadi mengatakan pekerjaan normalisasi telah selesai dilaksanakan.
Air kembali lancar mengairi areal persawahan masyarakat.
"Alhamdulillah, atas perintah Bapak Bupati, pembersihan sedimen pada irigasi Gunung Pudung ini sudah selesai dilakukan menggunakan alat berat," katanya.
Ruspiadi mengharapkan normalisasi saluran irigasi tidak lagi menyebabkan areal persawahan di wilayah tersebut kekurangan air, sehingga produktivitas hasil pertanian dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian saluran irigasi yang telah dinormalisasi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta terus menjadi penopang kesejahteraan petani dan perekonomian masyarakat Kluet Raya.
"Kelancaran pasokan air mampu meningkatkan produktivitas hasil panen padi sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkab Aceh Selatan mendukung program ketahanan pangan nasional," kata Ruspiadi.
Sumber : AntaraNews
Medan, 29/5 - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I mencatat pada masa libur Idul Adha 27-28 Mei 2026, sebanyak 15.652 penumpang menggunakan layanan kereta api di Sumatera Utara atau tumbuh 5 persen dibandingkan dua hari libur Idul Adha tahun 2025 yang tercatat sebanyak 14.886 pelanggan.
"Peningkatan tersebut menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota selama momentum libur Idul Adha, baik untuk bersilaturahmi dengan keluarga, berwisata, maupun memenuhi kebutuhan pekerjaan dan aktivitas lainnya," kata Manager Hubungan Masyarakat Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo di Medan, Jumat.
Ia mengatakan pertumbuhan penumpang terjadi pada sejumlah layanan kereta api dengan kontribusi terbesar berasal dari KA Putri Deli dan KA Sribilah yang melayani wilayah pantai timur hingga selatan Sumatera Utara.
"Peningkatan jumlah pelanggan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api tetap terjaga. Kereta api menjadi pilihan karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu, serta terhubung dengan berbagai kota tujuan di Sumatera Utara," katanya.
Pada periode tersebut, kereta api yang melayani relasi Medan–Rantauprapat juga mengalami peningkatan. Dalam dua hari, layanan ini mengangkut 6.435 pelanggan, meningkat 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 3.813 pelanggan.
Untuk relasi Medan–Rantauprapat selama libur Idul Adha 1447 H, layanan kereta api dilayani oleh delapan perjalanan KA yang terdiri atas KA Sribilah Utama dan KA Sribilah Fakultatif.
“Dengan layanan kelas ekonomi, operasional KA Sribilah Fakultatif memberikan alternatif jadwal perjalanan bagi masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau,” ungkap Anwar.
Selain KA Sribilah, tingginya mobilitas masyarakat juga terlihat pada layanan KA Putri Deli relasi Medan–Tanjungbalai yang tetap menjadi salah satu kereta favorit masyarakat untuk perjalanan antarkota di wilayah pantai timur Sumatera Utara.
“Kami di KAI Divre I Sumatera Utara sangat memahami betapa berharganya momen Idul Adha untuk berkumpul bersama keluarga. Oleh karena itu, kami tidak sekadar mengantarkan pelanggan sampai tujuan, tetapi juga memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan aman dan nyaman agar perjalanan menjadi pengalaman yang hangat dan berkesan bagi masyarakat,” katanya.
Sumber : AntaraNews
Jakarta, 26/5 - Komisaris Independen PT PLN (Persero) Ali Masykur Musa memastikan kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di berbagai daerah, termasuk di Lampung yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang utama mobilitas masyarakat di Pulau Sumatera.
Menurut dia kehadiran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bukan sekadar fasilitas teknis pengisian daya, namun merupakan bagian dari transformasi layanan PLN dalam mendukung perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan
“SPKLU bukan hanya tempat mengisi daya kendaraan. Ini adalah simbol bahwa transisi energi sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
PLN, lanjutnya, harus hadir bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju masa depan energi yang lebih bersih.
Sebelumnya Ali Masykur meninjau fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang berada di lingkungan Kantor PLN UID Lampung.
"Saya melihat PLN terus bergerak bukan hanya menjaga keandalan listrik, tetapi juga menyiapkan ekosistem kendaraan listrik yang semakin dibutuhkan masyarakat. Ini penting karena transisi energi harus terasa nyata, mudah diakses, dan memberi manfaat langsung bagi pelanggan," katanya.
Menurut dia, Lampung memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik karena menjadi jalur penghubung antara Sumatera dan Jawa.
Mobilitas masyarakat, baik untuk perjalanan antar kota, logistik, maupun aktivitas harian, lanjutnya, membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan yang andal dan mudah diakses.
"Karena itu, kesiapan SPKLU di wilayah seperti Lampung menjadi sangat penting agar masyarakat semakin percaya diri menggunakan kendaraan listrik," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Ali juga mengapresiasi jajaran PLN UID Lampung yang dinilai terus memperkuat layanan kepada pelanggan, baik melalui pelayanan distribusi kelistrikan maupun pengembangan layanan baru berbasis kebutuhan masyarakat modern.
Transformasi PLN, lanjutnya harus selalu berangkat dari kebutuhan pelanggan, yakni bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya seperti SPKLU mudah diakses, mudah digunakan, aman, dan pelayanannya baik sehingga masyarakat semakin yakin bahwa kendaraan listrik adalah pilihan yang rasional dan nyaman.
Ali juga menegaskan pentingnya edukasi publik dalam memperluas adopsi kendaraan listrik, sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan informasi lebih jelas mengenai cara penggunaan SPKLU, estimasi waktu pengisian daya, biaya, keamanan kendaraan listrik, hingga dukungan aplikasi digital seperti PLN Mobile.
"Teknologinya sudah ada, infrastrukturnya terus dibangun. Maka tugas berikutnya adalah memastikan masyarakat paham, merasa aman, dan merasakan kemudahan. Edukasi menjadi kunci. Jangan sampai masyarakat menganggap kendaraan listrik itu rumit, padahal ketika dicoba, ternyata sangat praktis,” katanya.
Pada kesempatan itu Ali menyatakan PLN memiliki peran besar bukan hanya dalam menjaga keandalan pasokan listrik, tetapi juga dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi melalui energi, sehingga setiap insan PLN di daerah perlu terus membangun kedekatan dengan masyarakat dan menghadirkan layanan yang humanis.
Dia berharap SPKLU di Lampung dapat terus dioptimalkan, baik dari sisi kesiapan teknis, pelayanan, maupun edukasi kepada masyarakat.
Ia juga mendorong PLN untuk terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas pengguna kendaraan listrik, pelaku usaha, dan masyarakat umum agar ekosistem kendaraan listrik semakin tumbuh.
Sumber : AntaraNews
Surabaya, 26/5 - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro sehat dan aman di bawah pengawasan dokter hewan, serta pengiriman ke berbagai daerah berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
“Alhamdulillah dengan adanya vaksin gratis, PMK pada hewan kurban sangat berkurang, permintaan hewan kurban bahkan hingga Jabodetabek hingga Kalimantan, maka harus tetap ada pengawasan dari dokter hewan,” kata Khofifah saat meninjau sentra peternak sapi milik H. Wariyanto di Desa Semutan Pomahan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, seperti keterangan tertulis, Selasa.
Khofifah meninjau sekitar 90 ekor sapi jenis Simental, Limosin, dan Peranakan Ongole (PO) yang dipersiapkan untuk kebutuhan hewan kurban.
Mantan Menteri Sosial itu mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan tata kelola distribusi ternak menjelang Idul Adha karena lalu lintas ternak meningkat signifikan.
“Kita pastikan ternak yang dilalulintaskan sehat. Ini kan lalu lintas ternak padat sekali dua hari sebelum Idul Adha, sehingga kita melakukan pengawasan pergerakan ternak dari Kabupaten ke kabupaten lainnya, dari kecamatan ke kecamatan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan setiap ternak yang dilalulintaskan wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai bentuk pengawasan dan jaminan keamanan bagi masyarakat.
“Kita kontrol, kita awasi melalui Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari ternak yang akan dilalulintaskan melalui dokter hewan yang berwenang. Besok akan segera pengiriman ke masjid, Insya Allah berjalan dengan lancar,” katanya.
Khofifah juga mendorong peternak meningkatkan kualitas produksi agar memiliki daya saing dan nilai tambah lebih besar di sektor peternakan.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Ariani mengatakan tingginya antusiasme masyarakat dalam berkurban berdampak positif terhadap harga dan penyerapan pasar ternak.
“H-1 jelang pengiriman hewan kurban ke masjid, animo saudara kita yang akan melaksanakan ibadah kurban luar biasa. Peternak pada posisi bahagia karena harganya lebih baik daripada tahun lalu. Permintaan cukup bagus, ketersediaan juga cukup sehingga Jatim aman. Untuk stok, kita lebih surplus,” kata Indyah.
Ia berharap Jawa Timur dapat mempertahankan posisinya sebagai lumbung ternak nasional karena memiliki populasi ternak tertinggi di Indonesia.
Pengepul hewan kurban H. Wariyanto menyebut sebagian besar sapi miliknya telah terjual ke sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Jombang, Kediri, dan Surabaya.
“Maturnuwun sanget. Kehadiran Ibu Gubernur membuat masyarakat dan peternak semakin semangat. Ibu Khofifah sangat perhatian kepada peternak dan pengepul, vaksin gratis, vitamin untuk sapi juga gratis, sehingga sapi-sapi sehat semua,” ujar Wariyanto.
Sumber : AntaraNews
Jakarta, 25/5 (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Senin, 25 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad)," kata Presiden dalam keterangan Sekretariat Negara diterima di Jakarta, Senin.
Peresmian tersebut memperlihatkan peran Seskoad sebagai lembaga yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa, di antaranya Presiden Ke-2 RI Soeharto, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai lulusan Seskoad.
Sementara itu, tiga lulusan Seskoad lainnya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden RI, yakni Wakil Presiden Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Ke-5 RI Sudharmono, dan Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno.
Tidak hanya berkontribusi bagi Indonesia, Seskoad juga memiliki reputasi internasional dengan melahirkan empat Kepala Staf Angkatan Darat Singapura yang pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut, di antaranya Neo Kian Hong sebagai KSAD Singapura tahun 2007-2010, Melvyn Ong Su Kiat sebagai KSAD Singapura tahun 2015-2018, David Neo Chin Wee sebagai KSAD Singapura tahun 2022-2025, dan KSAD Singapura saat ini Cai Dexian.
Di museum Seskoad, sejarah, perjalanan, hingga pengabdian mereka ditampilkan sebagai inspirasi bagi para perwira lainnya yang menempuh pendidikan.
Kepala Departemen Kejuangan dan Doktrin Seskoad Kolonel Arhanud Desi Ariyanto menjelaskan museum tersebut menjadi ruang pembelajaran penting bagi para perwira dalam memahami sejarah perjuangan dan kepemimpinan.
"Museum ini tujuannya didirikan pada saat itu adalah sebagai tempat untuk menggali semua sejarah karena kita sebagai militer, kita harus tahu khususnya sejarah perang, sejarah militer, dan di dalam sejarah perang itu juga ada leadership," kata Desi.
Selain museum, Seskoad juga memiliki perpustakaan besar dengan 42 ribu buku di dalamnya. Setiap tahunnya ada sekitar 500 siswa, termasuk 30 siswa mancanegara yang menempuh pendidikan di Seskoad.
Sebelumnya, kehadiran Presiden Prabowo di Bandung disambut oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan.
Tidak hanya pejabat, sambutan meriah dari masyarakat diterima oleh Presiden saat melewati ruas jalan menuju lokasi acara.
Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari warga umum hingga para pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, tampak berdiri di tepi jalan sambil melambaikan tangan dan bendera tangan Merah Putih yang dibawa.
Prabowo juga sempat keluar dari atap kendaraan untuk menyapa langsung masyarakat. Dia menyapa dan melambaikan tangan ke arah masyarakat yang berkumpul.
, 25/5 - Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Senin, 25 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad)," kata Presiden dalam keterangan Sekretariat Negara diterima di Jakarta, Senin.
Peresmian tersebut memperlihatkan peran Seskoad sebagai lembaga yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa, di antaranya Presiden Ke-2 RI Soeharto, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai lulusan Seskoad.
Sementara itu, tiga lulusan Seskoad lainnya dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden RI, yakni Wakil Presiden Ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Ke-5 RI Sudharmono, dan Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno.
Tidak hanya berkontribusi bagi Indonesia, Seskoad juga memiliki reputasi internasional dengan melahirkan empat Kepala Staf Angkatan Darat Singapura yang pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut, di antaranya Neo Kian Hong sebagai KSAD Singapura tahun 2007-2010, Melvyn Ong Su Kiat sebagai KSAD Singapura tahun 2015-2018, David Neo Chin Wee sebagai KSAD Singapura tahun 2022-2025, dan KSAD Singapura saat ini Cai Dexian.
Di museum Seskoad, sejarah, perjalanan, hingga pengabdian mereka ditampilkan sebagai inspirasi bagi para perwira lainnya yang menempuh pendidikan.
Kepala Departemen Kejuangan dan Doktrin Seskoad Kolonel Arhanud Desi Ariyanto menjelaskan museum tersebut menjadi ruang pembelajaran penting bagi para perwira dalam memahami sejarah perjuangan dan kepemimpinan.
"Museum ini tujuannya didirikan pada saat itu adalah sebagai tempat untuk menggali semua sejarah karena kita sebagai militer, kita harus tahu khususnya sejarah perang, sejarah militer, dan di dalam sejarah perang itu juga ada leadership," kata Desi.
Selain museum, Seskoad juga memiliki perpustakaan besar dengan 42 ribu buku di dalamnya. Setiap tahunnya ada sekitar 500 siswa, termasuk 30 siswa mancanegara yang menempuh pendidikan di Seskoad.
Sebelumnya, kehadiran Presiden Prabowo di Bandung disambut oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan.
Tidak hanya pejabat, sambutan meriah dari masyarakat diterima oleh Presiden saat melewati ruas jalan menuju lokasi acara.
Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari warga umum hingga para pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, tampak berdiri di tepi jalan sambil melambaikan tangan dan bendera tangan Merah Putih yang dibawa.
Prabowo juga sempat keluar dari atap kendaraan untuk menyapa langsung masyarakat. Dia menyapa dan melambaikan tangan ke arah masyarakat yang berkumpul.
Sumber : AntaraNews
Banjarmasin, 25/5 (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan evaluasi ratusan penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), bahkan sejumlah penerima dicoret dari daftar penerima pada 2026.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Jefrie Fransyah di Banjarmasin, Senin, mengungkapkan dari puluhan ribu penerima bansos di daerah itu yang ada pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial RI, ratusan diantaranya dievaluasi.
Ia mengatakan pada evaluasi triwulan pertama dan pemutakhiran data tahun 2026, sebanyak 200 penerima Bansos di kota ini yang dicoret atau tidak diberikan lagi bantuan.
"Dalam sistem tercantum keterangan penggunaan dana tidak sesuai peruntukkan, sehingga mereka dicoret," ucapnya.
Indikasi, di antaranya penerima bansos terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
"Kalau terindikasi judol, bantuan pasti diputus meskipun masuk dalam desil 1 sampai 5," ujarnya.
Ia meminta penerima bansos dapat bijak menggunakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraan keluarga.
"Jangan digunakan untuk hal-hal yang dilarang seperti Judol tadi," paparnya.
Dinas Sosial Kota Banjarmasin, kata Jefri, mulai menjalankan piloting digitalisasi bansos melalui integrasi data sosial berbasis digital atau Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI).
Menurut dia, program ini untuk mempercepat verifikasi, meningkatkan transparansi dan meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.
"Semoga bansos tersalurkan tepat sasaran melalui agen perlindungan sosial (Perlinsos) yang secara sukarela melakukan plotting," kata Jefri.
Sumber : AntaraNews
Jakarta, 25/5 - Republik Indonesia mendorong komitmen pelucutan senjata nuklir di tengah kebuntuan Konferensi Tinjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT RevCon) 2026 yang tidak menghasilkan konsensus.
Hal tersebut ditegaskan Indonesia dalam Konferensi yang berlangsung di Markas Besar PBB pada 27 April–22 Mei 2026 sebagai Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) yang mewakili 118 negara anggota, demikian keterangan dari situs resmi Kemenlu pada Minggu.
Dalam forum tersebut, Indonesia memimpin koordinasi posisi negara-negara non-blok untuk memastikan implementasi NPT berjalan seimbang pada tiga pilar utama, yakni pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi, dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.
Indonesia menegaskan bahwa konsensus tidak boleh dicapai dengan mengorbankan substansi pelucutan senjata nuklir atau menurunkan standar komitmen yang telah disepakati pada siklus peninjauan sebelumnya.
NPT RevCon 2026 berlangsung di tengah meningkatnya risiko nuklir global, termasuk modernisasi persenjataan, potensi uji coba nuklir, serta penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan artifisial dalam sistem komando dan kendali nuklir. Saat ini, ada lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir yang masih dipertahankan sejumlah negara.
Indonesia menilai kondisi tersebut meningkatkan risiko salah perhitungan, eskalasi, hingga potensi penggunaan senjata nuklir yang dapat menimbulkan ancaman nyata yang membawa bencana kemanusiaan dan lingkungan yang luas.
Pada sesi penutupan, Indonesia menyampaikan kekecewaan atas tidak tercapainya dokumen akhir substantif dalam konferensi tersebut karena pelucutan senjata nuklir bukanlah agenda abstrak, melainkan kebutuhan nyata bagi perdamaian, stabilitas dan keamanan global.
Indonesia juga menegaskan bahwa negara-negara non-pemilik senjata nuklir telah memenuhi kewajiban non-proliferasi secara ketat berdasarkan NPT.
Sementara itu, negara pemilik senjata nuklir didorong untuk mengambil langkah nyata dalam melaksanakan kewajiban pelucutan sesuai Pasal VI NPT.
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya jaminan hak setiap negara pihak untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai tanpa diskriminasi, termasuk dari pendekatan yang bersifat baik politis maupun selektif.
Indonesia juga memberikan apresiasi kepada Vietnam selaku Presiden Konferensi atas upayanya menjaga proses negosiasi tetap inklusif dan konstruktif di tengah dinamika yang kompleks.
Indonesia menegaskan bahwa kegagalan mencapai konsensus tidak boleh melemahkan komitmen global terhadap pelucutan senjata nuklir, melainkan menjadi peringatan atas meningkatnya risiko nuklir dan perlunya penguatan kemauan politik menuju dunia bebas senjata nuklir.
